III. DUDUK PERKARA
(2.1) POKOK PENGADUAN PENGADU
Bahwa Pengadu mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan
216/I-P/L-DKPP/2017 tertanggal 14 Agustus 2018 yang diregistrasi dengan
Perkara Nomor 208/DKPP-PKE-VII/2018; yang pada pokoknya menguraikan
sebagai berikut:
1. Bahwa Sehubungan dengan telah dilaksanakannya proses seleksi Calon
Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Tahun 2018 oleh Tim Seleksi Bawaslu
Provinsi Jambi, maka Pengadu melaporkan perihal tidak terpenuhinya
persyaratan secara administrasi sebagai Calon Anggota Bawaslu Provinsi
Jambi periode 2018-2023 pada Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
Jambi Tahun 2018 a/n Wein Arifin in casu Teradu, sebagai berikut:
1.1 Bahwa Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Jambi membuka
pendaftaran seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Periode 2018-
2023 dari tanggal 3 Mei s/d 9 Mei 2018 dengan Nomor pengumunan :
01/Timsel Bawaslu Prov. Jbi/3/IV/2018. (Vide Bukti P - 1 ).
1.2 Bahwa setelah batas terakhir pendaftaran tanggal 9 Mei 2018,
selanjutnya Tim Seleksi melakukan penelitian administrasi terhadap
berkas pendaftaran peserta seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
Jambi, sehingga dari Peserta yang mendaftar yang lulus Administrasi
berdasarkan pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota
Bawaslu Provinsi Jambi oleh Tim Selesi adalah sebanyak 31 peserta,
sebagaimana Pengumuman Tim Seleksi Nomor : 02/Timsel Bawaslu
Prov. Jbi/3/V/2018tertanggal 16 Mei 2018. ( Vide Bukti P - 2 )
1.3 Bahwa dari seluruh peserta seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
Jambi yang lulus administrasi kemudian mengikuti seleksi tertulis (CAT)
Pada tanggal 20 Mei 2018 di aula Kampus STIKOM Dinamika Bangsa
Jambi serta Tes Psikologi pada tanggal 21 Mei s/d 23 Mei 2018 di Polda
Jambi.
1.4 Bahwa Tim Seleksi mengumumkan peserta seleksi Calon Anggota
Bawaslu Provinsi Jambi yang lulus Tes Tertulis (CAT) dan Tes Psikologi
sebanyak 20 peserta sebagaimana pengumuman Tim Seleksi Nomor :
03/Timsel Bawaslu Prov. Jbi/3/V/2018tertanggal 26 Mei 2018. ( Vide
Bukti P - 3 )
1.5 Bahwa bagi peserta seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Jambi yang
lulus seleksi Tes Tertulis (CAT) dan Tes Psikologi, maka harus mengikuti
Tes Kesehatan pada tanggal 28 Mei s/d 30 Mei 2018 di Aula Siginjai
Polda Jambi serta Tes Wawancara oleh Tim Seleksi pada tanggal 31 Mei
s/d 2 Juni 2018 di Hotel Swiss Bell Kota Jambi.
1.6 Bahwa setelah dilaksanakan Tes Kesehatan danTes Wawancara, Tim
Seleksimenetapkan 4 (empat) besar nama Calon Anggota Bawaslu
Provinsi Jambi yang berhak mengikuti proses seleksi selanjutnya,
sebagaimana pengumuman Tim Seleksi Nomor :04/Timsel Bawaslu Prov.
Jbi/3/V/2018tertanggal 5 Juni 2018.( Vide Bukti P - 4)
2. Bahwa Proses Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Jambi yang
dilaksanakan oleh Tim Seleksi Bawaslu Provinsi Jambi tersebut di atas,
ternyata telah melanggar atau menyimpang dari Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor : 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan,
Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,
Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas TPS jounto Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor : 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 19 Tahun 2017.
3. Bahwa Tim Seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Jambi Tahun 2018 telah
nyata-nyata dengan sengaja meloloskan calon anggota Bawaslu Provinsi
Jambi atas nama Teradu yang nyata-nyata secara hukum tidak memenuhi
persyaratan secara administrasi.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 jo
Peraturan Bawaslu nomor 10 Tahun 2018 menyebutkan Pembentukan
Anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS dilakukan
dengan berpedoman kepada prinsip : mandiri, jujur, adil, berkepastian
hukum, tertib, proporsional, akuntabel, efektif dan efesien.
5. Bahwa berdasarkan pengumuman pendaftaran calon anggota Bawaslu
Provinsi Jambi Nomor : 01/Timsel Bawaslu Prov. Jbi/3/IV/2018 yang
ditandatangani oleh Prof. Drs. H. M. Hasbi Umar, MA, Ph.D sebagai Ketua
Tim Seleksi dan Drs. Ali Usmar, M.Pd sebagai Sekretaris Tim Seleksi
disebutkan pada angka 1 huruf q yaitu : “ 1. Persyaratan calon anggota
Bawaslu Provinsi Jambi adalah sebagai berikut : .... q. Bagi PNS
melampirkan surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Serta
disebutkan pada angka 2 huruf q yaitu : “ 2. Mengajukan surat lamaran yang
ditujukan kepada Tim Seleksi Bawaslu Provinsi Jambi dengan dilampiri : ......
q. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian ( PPK ) bagi PNS ( Pegawai
Negeri Sipil ). Yang diserahkan pada tanggal 3 Mei s/d 9 Mei 2018.
6. Bahwa adanya Frasa “ melampirkan atau dilampiri “ dan Frasa “Surat izin
dari Pejabat Pembina Kepegawaian ( PPK ) bagi PNS ( Pegawai Negeri Sipil ) “.
Telah menunjukkan penafsiran yang jelas bahwa pada saat menyerahkan
berkas pendaftaran pada masa pendaftaran bagi calon anggota Bawaslu
Provinsi Jambi yang berstatus sebagai PNS harus melampirkan langsung
surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau selambat-lambatnya
pada masa perbaikan yaitu 3 hari setelah berakhirnya masa pendaftaran,
sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 ayat 4 Peraturan Bawaslu
Nomor 19 Tahun 2017 jo Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 10 Tahun 2018.
7. Bahwa calon anggota Bawaslu Provinsi Jambi yang bernama Wein Arifin in
casu Teradu adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum sejak 1 Desember 2009 ( Vide Bukti P - 5 )
, yang kemudian sejak 22 Desember 2013 sampai tanggal 24 Juli 2018
sedang menjabat sebagai Komisioner pada Komisi Pemilihan Umum Kota
Jambi.
8. Bahwa Teradu pada saat mendaftar sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi
Jambi tidak menyebutkan statusnya sebagai PNS melainkan sebagai
Komisioner KPU Kota Jambi sebagaimana yang tertuang dalam formulir
pendaftaran ( Vide Bukti P - 6 ), serta tidak melampirkan secara langsung
Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian ( PPK ) bagi PNS ( Pegawai
Negeri Sipil ) yang merupakan syarat administrasi yang mutlak harus di
penuhi.
9. Bahwa Teradu saat Mendaftar sebagai Calon Anggota Bawaslu Provinsi
Jambi melampirkan KTP yang dikeluarkan Tanggal 29-05-2012, Identitas
Pekerjaannya Karyawan Swasta (Bukan PNS ) ( Vide Bukti P - 7 )
10. Bahwa bukti Teradu tidak melampirkan Surat izin dari Pejabat Pembina
Kepegawaian (PPK ) pada saat menyerahkan berkas pendaftaran maupun
sampai berakhirnya masa pendaftaran dan masa perbaikan pendaftaran,
adalah adanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Jambi Drs. H. Heri Mujono tertanggal 15 Mei 2018
yang menerangkan bahwa permohonan izin Teradu untuk mengikuti seleksi
calon anggota Bawaslu Provinsi Jambi sedang dalam proses untuk diajukan
ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Sekretariat Jenderal KPU RI. ( Vide
Bukti P-8 )
11. Bahwa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Sekretaris KPU Provinsi
Jambi tertanggal 15 Mei 2018 tersebut, bukanlah merupakan ataupun dapat
disamakan dengan surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian
sebagaimana yang diminta dalam persyaratan calon anggota Bawaslu
Provinsi Jambi, sehingga tidak dapat dijadikan pertimbangan bagi Tim
Seleksi untuk meluluskan secara administrasi Teradu. Apalagi tanggal
diterbitkan surat keterangan tersebut sangat jelas dan nyata telah melewati
batas akhir pendaftaran tanggal 9 Mei 2018 dan masa perbaikan tanggal 12
Mei 2018. Oleh karena itu patut dicurigai bahwa surat keterangan tersebut
sengaja dibuat dan telah digunakan oleh Teradu untuk melakukan suatu
perbuatan hukum sebagai pelengkap berkas administrasi pendaftaran, yang
seharusnya berkas tersebut tidak dapat digunakan ataupun dimasukkan
dalam berkas administrasi pendaftaran karena telah berakhirnya masa
pendaftaran dan masa perbaikan pendaftaran.
12. Bahwa dengan diloloskannya Teradu oleh Tim Seleksi Bawaslu Provinsi
Jambi telah menunjukkan bahwa Tim Seleksi tidak maksimal melaksanakan
apa yang menjadi kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 18
huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 jounto Peraturan Bawaslu
nomor 10 Tahun 2018 yang menyebutkan “ Tim Seleksi berwenang : ... c.
melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi
atau Bawaslu Kabupaten/Kota “.
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas dan nyata apa
yang dilakukan oleh Tim Seleksi Bawaslu Provinsi Jambi dengan meloloskan
secara administrasi sampai dengan menetapkan masuk dalam 4 (empat)
besar calon anggota Bawaslu Provinsi Jambi atas nama Wein Arifin in casu
Teradu telah mencederai proses seleksi, sehingga dapat dikatakan Tim
Seleksi Bawaslu Provinsi Jambi tidak dapat melaksanakan tugas
sebagaimana mestinya yang diamanatkan dalam Pasal 2 Peraturan Bawaslu
Nomor 19 Tahun 2017 jounto Peraturan Bawaslu nomor 10 Tahun 2018
yang menyebutkan Pembentukan Anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,
Panwaslu LN, dan Pengawas TPS dilakukan dengan berpedoman kepada
prinsip : mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, proporsional,
akuntabel, efektif dan efesien.
14. Bahwa dengan ditetapkannya Teradu masuk 4 (empat) besar nama Calon
Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, berhak mengikuti proses seleksi
selanjutnya, sebagaimana pengumuman Tim Seleksi Nomor :04/Timsel
Bawaslu Prov. Jbi/3/V/2018tertanggal 5 Juni 2018, selanjutnya oleh
Bawaslu RI dilakukan fit and Profer Test.
15. Bahwa Bawaslu RI melaksanakan Fit and Profer Test terhadap 4 (empat)
besar nama calon anggota Bawaslu Provinsi Jambi sebagaimana surat
Bawaslu RI Nomor : 0729/K.BAWASLU/TU.03/VI/2018 perihal undangan
mengikuti uji kelayakan dan kepatutan tertanggal 29 Juni 2018. ( Vide Bukti
P-9 )
16. Bahwa dengan memperhatikan surat undangan untuk mengikuti uji
kelayakan dan kepatutan sebagaimana yang dimaksud pada angka 5
tersebut di atas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu RI yang
menyebutkan “ peserta dari unsur PNS membawa surat izin / surat
pernyataan sedang mengajukan izin untuk menjadi anggota Bawaslu
Provinsi dengan masa tugas 5 (lima) tahun dari pejabat pembina
kepegawaian “, tersirat makna bahwa Bawaslu RI membenarkan terhadap
tindakan Tim seleksi Bawaslu Provinsi Jambi yang telah meloloskan sdr.
Wein Arifin dari seleksi administrasi calon anggota Bawaslu Provinsi Jambi.
17. Bahwa menurut Pengadu, Bawaslu RI tidak perlu lagi meminta surat izin /
surat pernyataan sedang mengajukan izin untuk menjadi anggota Bawaslu
Provinsi dengan masa tugas 5 (lima) tahun dari pejabat pembina
kepegawaiankepada calon anggota Bawaslu Provinsi pada saat Uji Kelayakan
dan Kepatutan, karena surat tersebut merupakan lampiran yang tidak
terpisahkan dalam berkas permohonan setiap calon anggota Bawaslu
Provinsi yang diserahkan pada saat pendaftaran di Tim Seleksi.
18. Bahwa Berdasarkan pasal 31 ayat (1), (2) dan pasal 33 ayat 1 Peraturan
Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan
Penggantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri dan
Pengawas TPS jounto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017, sangat jelas dan nyata bahwa
kelengkapan administrasi merupakan syarat administratif untuk dapat
mengikuti tes tertulis dan tes psikologi, yang artinya penelitian administrasi
bersifat menggugurkan terhadap berkas administrasi calon anggota Bawaslu
Provinsi yang tidak memenuhi syarat administratif.
19. Bahwa Bawaslu RI telah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat
perihal tidak terpenuhinya persyaratan secara administrasi sebagai Calon
Anggota Bawaslu Provinsi Jambi periode 2018-2023 pada Seleksi Calon
Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Tahun 2018 a.n Teradu (Vide Bukti P-10),
akan tetapi laporan atau pengaduan tersebut tidak diindahkan oleh Bawaslu
RI.Sehingga pada tanggal 13 Juli 2018, Bawaslu RI telah menetapkan
penambahan calon anggota Bawaslu Provinsi Jambi masa jabatan 2018-
2023 atas nama Fahrul Rozzi dan Teradu sebagaimana tertuang dalam berita
acara tentang penetapan calon anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara,
Provinsi Bali dan provinsi penambahan terpilih masa jabatan 2018-2023
Nomor : 0504/K.BAWASLU/HK.01.00/VII/2018 tertanggal 13 juli 2018, yang
selanjutnya diumumkan oleh Sekjen Bawaslu RI berdasarkan pengumuman
nomor : 0505/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VII/2018 tertanggal 14 Juli 2018. (
Vide Bukti P – 11 ).
20. Bahwa Teradu pada saat mengikuti fit and proper test tidak dapat
menunjukkan surat izin dari pejabat pembina kepegawaian kepada Bawaslu
RI.
21. Bahwa faktanya setelah Teradu ditetapkan sebagai calon terpilih anggota
Bawaslu Provinsi Jambi Periode 2018-2023, Sekretaris Jenderal KPU RI
selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, tidak mengeluarkan izin atas nama
Teradu untuk mengikuti seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Jambi
Periode 2018-2023, sebagaimana surat Sekjen KPU RI Nomor : 1045 / PP.06
– SD / 05 / SJ / VII / 2018 tertanggal 18 Juli 2018 perihal persetujuan
mengikuti seleksi anggota Bawaslu, yang ditujukan kepada Sekeretaris KPU
Povinsi Jambi. (Vide Bukti P-12).
22. Pengadu berkesimpulan bahwa Teradu diduga melanggar Pasal 6 Peraturan
DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilihan Umum; Pasal 31 ayat (1), (2) dan pasal 33 ayat 1
Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan,
Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,
Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas TPS jo Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor : 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 19 Tahun 2017.
(2.2) PETITUM PENGADU
1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
Pemilu;
3. Menyatakan Keputusan Bawaslu RI Nomor
0505/K.BAWASLU/HK.01.00/VII/2018 cacat hukum dan harus dibatalkan
demi hukum; dan
4. Memberhentikan Teradu Wein Arifin dari jabatan Anggota Bawaslu Provinsi
Jambi periode 2018-2023.
(2.3) BUKTI PENGADU
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti
sebagai berikut:
No Kode Bukti Uraian
1. Bukti P-1 Pengumuman Tim Seleksi Nomor 01/Timsel Bawaslu Provinsi
Jambi/3/IV/2018
2. Bukti P-2 Pengumuman Tim Seleksi Nomor : 02/Timsel Bawaslu Provinsi
Jambi/3/V/2018
3. Bukti P-3 Pengumuman Tim Seleksi Nomor : 03/Timsel Bawaslu Provinsi
Jambi/3/V/2018
4. Bukti P-4 Pengumuman Tim Seleksi Nomor : 04/Timsel Bawaslu Prov.
Jbi/3/V/2018
5. Bukti P-5 Pengumuman Tim Seleksi Nomor : 04/Timsel Bawaslu Prov.
Jbi/3/V/2018
6. Bukti P-6 Formulir Pendaftaran Calon Bawaslu Jambi 2018-2023
7. Bukti P-7 Fotokopi KTP Teradu Saat Mendaftar
8. Bukti P-8 Surat Keterangan Sekretaris KPU Provinsi Jambi)
9. Bukti P-9 Surat Bawaslu RI : 0729/K.BAWASLU/TU.03/VI/2018
10. Bukti P-10 Laporan Masyarakat Tanggal 27 Juli 2018
11. Bukti P-11 Laporan Masyarakat Tanggal 27 Juli 2018
12. Bukti P-12 Surat Sekjen KPU RI Tanggal 18 Juli 2018
13. Bukti P-13 Lampiran Berita Media Online
(2.4) JAWABAN TERADU
Aduan pertama
1. Bahwa ketentuan syarat administrasi melampirkan izin dari Pejabat Pembina
Kepegawaian (PPK) bagi PNS yang mendaftar sebagai calon anggota Bawaslu
Provinsi terdapat dalam pengumuman ketentuan pendaftaran calon anggota
Bawaslu Provinsi Masa Jabatan 2018-2023 yang tercantum dalam website
Bawaslu RI pada tanggal 27 April 2018 (Vide Bukti T.1);
2. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Timsel Bawaslu Provinsi Jambi
membuat pengumuman pendaftaran calon anggota Bawaslu Provinsi Jambi
Nomor: 01/Timsel Bawaslu Prov.Jbi/3/IV/2018 pada tanggal 25 April 2018
yang mencantumkan persyaratan calon anggota Bawaslu Provinsi Jambi
pada huruf q yakni: "Bagi PNS melampirkan surat izin dari Pejabat Pembina
Kepegawaian (PPK) (Vide Bukti T-2);
3. Bahwa Teradu diangkat sebagai Komisioner KPU Kota Jambi berdasarkan
Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor: 194/Kpts/KPU-Prov.005/2013
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kota Jambi Masa
Jabatan 20132018 pada tanggal 20 Desember 2013 (Vide Bukti T-3);
4. Bahwa Teradu telah dilantik dan mengucapkan sumpah/janji sebagai
Komisioner KPU Kota Jambi pada tanggal 22 Desember 2013 dibuktikan
dalam Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 041-01/Sesprov-005/XII/2013.
(Vide Bukti T-4);
5. Bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggara Pemilu menyebutkan: "Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan
sumpah/janji';
6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2011 tersebut, masa jabatan Teradu sebagai Komisioner KPU Kota
Jambi terhitung sejak tanggal 22 Desember 2013 s/d 22 Desember 2018;
7. Bahwa Teradu mengajukan pendaftaran sebagi calon anggota Bawaslu
Provinsi Jambi pada tanggal 9 Mei 2018 melalui surat tertanggal 7 Mei 2018
(Vide Bukti T-5); 8. Bahwa pada saat mendaftar sebagai calon anggota
Bawaslu Provinsi Jambi, Teradu masih menjabat sebagai Komisioner KPU
Kota Jambi periode 2013-2018;
9. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2018, Teradu mengajukan surat
pemberhentian sementara dan penghentian penghasilan sebagai PNS
Sekretariat KPU Kota Jambi melalui Surat Sekretaris KPU Kota Jambi
Nomor: 148/SDM.06.6-SD/SekKot/1571/II/2018 Tentang Pengajuan
Pemberhentian Sementara dan Penghasilan Sebagai PNS Sekretariat KPU
Kota Jambi a.n Wein Arifin, S.IP yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal
KPU RI Cq Kepala Biro SDM Setjen KPU (Vide Bukti T6);
10. Bahwa untuk memenuhi syarat administrasi dalam pengumuman Tim
Seleksi, Teradu mengajukan permohonan izin/rekomendasi kepada
Sekretaris Jenderal KPU RI melalui Sekretaris KPU Kota Jambi dan
Sekretaris KPU Provinsi Jambi pada tanggal 7 Mei 2018, selanjutnya
Sekretaris KPU Kota Jambi mengeluarkan surat rekomendasi nomor:
336/SDM.06-Rk/1571/Sek-Kot/V/2018 untuk mengikuti seleksi calon
anggota Bawaslu Provinsi Jambi (Vide Bukti T-7);
11. Bahwa Sekretaris KPU Kota Jambi mengirimkan surat Nomor:
342/SDM.06SD/1571/Sek-Kot/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal
Permohonan ijin/rekomendasi mengukuti seleksi calon anggota Bawaslu
Provinsi kepada Sekretaris KPU Provinsi Jambi (Vide Bukti T-8);
12. Bahwa Sekretaris KPU Provinsi Jambi mengirimkan surat yang ditujukan
kepada Sekretaris Jenderal KPU RI Cq Kepala Biro SDM dengan nomor:
207/SDM.11SD/15/Sek-Prov/V/2018 tentang Permohonan Ijin a.n Wein
Arifin pada tanggal 14 Mei 2018 (Vide Bukti T-9);
13. Bahwa Sekretaris KPU Provinsi Jambi mengeluarkan Surat Keterangan
Nomor: 20701/SDM.11/V/2018 pada tanggal 15 Mei 2018, yang
menerangkan Teradu telah mengajukan permohohan izin mengikuti seleksi
calon anggota Bawaslu Provinsi Jambi dan permohonan izin dimaksud saat
ini sedang dalam proses untuk diajukan ke Pejabat Pembina Kepegawaian
Sekretariat Jenderal KPU RI (Vide Bukti T.10);
14. Bahwa berdasarkan surat Ketua Bawaslu RI nomor:
0352/K.Bawaslu/HK.01.00/V/2018 tentang arahan terkait pengunduran
diri dalam rekrutmen calon anggota Bawaslu Provinsi Jambi masa Jabatan
2018-2023 yang ditujukan kepada Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu
Provinsi Masa Jabatan 2018-2023 pada angka 3: "Bahwa menimbang angka
1 dan 2 maka anggota Penyelenggara Pemilu, baik KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota maupun Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota diperbolehkan mendaftarkan diri sebagai calon Anggota
Bawaslu Provinsi tanpa harus mengundurkan diri terlebih dahulu" (Vide
Bukti T-11);
15. Bahwa berdasarkan surat Ketua KPU RI Nomor: 502/KPU/VIII/2017 pada
tanggal 28 Agustus 2017 tentang Revisi Surat Ketua KPU Nomor
497/KPU/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 menerangkan pada angka 2:
"Apabila terdapat anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Anggota KPU/KIP
Kabupaten/Kota yang akan mengikuti tahapan seleksi calon anggota
Bawaslu Provinsi dan anggota Panwas Kabupaten/Kota, maupun anggota
komisioner pada lembaga non struktural lainnya, maka agar tidak terkena
sanksi sebagaimana angka 1, diminta untuk tetap melaksanakan tugas dan
kewajibannya, serta dalam mengikuti tahapan seleksi tersebut diwajibkan
meminta izin kepada Ketua KPU RI untuk anggota KPU Provinsi/KIP Aceh
dan kepada Ketua KPU Provinsi /KIP Aceh untuk anggota KPU/KIP
Kabupaten/Kota" (Vide Bukti T-12);
16. Bahwa berdasarkan surat Ketua KPU RI Nomor: 502/KPU/VIII/2017 diatas,
Teradu mengajukan surat permohoan izin kepada Ketua KPU Provinsi Jambi
dan selanjutnya Ketua KPU Provinsi Jambi mengeluarkan surat izin dengan
nomor: 223/SDM.12-SD/15/KPU/V/2018 pada tanggal 23 Mei 2018 yakni
memberikan izin kepada Teradu untuk mengikuti seleksi Anggota Bawaslu
Provinsi Jambi Periode 2018-2023 (Vide Bukti T-13); 17.
17. Bahwa Teradu telah memenuhi semua ketentuan persyaratan administrasi
sebagai Calon Anggota Bawaslu Provinsi sesuai dengan yang diatur dalam
Pasal 7 dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017
sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2018
tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwas LN
dan Pengawas TPS (Vide Bukti T-13.1);
18. Bahwa tuduhan Pengadu yang menyatakan proses seleksi calon anggota
Bawaslu Provinsi Jambi Tahun 2018 telah melanggar atau menyimpang dari
Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 10
Tahun 2018 tidak dapat dibuktikan terhadap pasal yang mana yang
dilanggar tersebut;
19. Bahwa Teradu telah mengajukan surat permohonan izin kepada Sekretaris
Jenderal KPU RI ketika mengajukan pendaftaran sebagai calon anggota
Bawaslu Provinsi Jambi periode 2018-2023; 20. Bahwa sebagai Komisioner
KPU Kota Jambi, Teradu telah mendapatkan izin dari Ketua KPU Provinsi
Jambi sebagai pemenuhah syarat administrasi.
Pokok aduan kedua
1. Bahwa berdasarkan pengumuman Tim Seleksi Bawaslu Provinsi Jambi Nomor:
02/Timsel Bawaslu Prov.Jbi/3/V/2018 tentang Hasil Seleksi Administrasi
Calon Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Teradu kemudian mengikuti Tes
Tertulis berbasis CAT pada tanggal 20 Mei 2018 dan tes psikologi pada
tanggal 21 s.d 23 Mei 2018 (Vide Bukti T-14);
2. Bahwa hasil ujian tertulis berbasis CAT diumumkan sesaat setelah
pelaksanaan ujian tertulis (Vide Bukti T-15);
3. Bahwa berdasarkan pengumuman Tim Seleksi Nomor: 04/Timsel Bawaslu
Prov.Jbi/3/VI/2018 pada tanggal 5 Juni 2018 diumumkan nama-nama
calon anggota Bawaslu Provinsi Jambi yang lulus tes kesehatan dan
wawancara (Vide Bukti T-16);
4. Bahwa Teradu menerima surat undangan uji kelayakan dan kepatutan calon
anggota Bawaslu Provinsi pada tanggal 2 Juli 2018 bertempat di Hotel Grand
Mercure, Jakarta dengan jadwal Provinsi Jambi pada pukul 19.00 s.d selesai
melalui surat Bawaslu RI nomor: 0729/K.Bawaslu/TU.03/VI/2018 pada
tanggal 29 Juni 2018 (Vide Bukti T-17); 5. Bahwa dalam surat undangan
Bawaslu RI nomor: 0729/K.Bawaslu/TU.03/VI/2018 pada tanggal 29 Juni
2018 disebutkan: "sehubungan dengan hal tersebut,diharapkan kepada
saudara/i untuk dapat mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan dimaksud,
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (Vide Bukti T-17) 3. Peserta
dari unsur Pegawai Negeri Sipil membawa surat izin/surat pernyataan
sedang mengajukan izin untuk menjadi Anggota Bawaslu Provinsi dengan
masa tugas 5 (lima) tahun dari Pejabat Pembina Kepegawaian. 5. Peserta
dari KPU Provinsi membawa surat izin/surat pernyataan sedang mengajukan
izin untuk menjadi Anggota Bawaslu Provinsi dari Ketua KPU RI dan KPU
Kabupaten/Kota membawa surat izin dari Ketua KPU Provinsi. 6. Bahwa
pada tanggal pada tanggal 2 Juli 2018, Teradu menerima salinan dalam
format PDF Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor:
300/SDM.05.5Kpt/05/SJ/IV/2018 Tentang Pemberhentian Sementara
Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Wein Arifin Pada Sekretaris KPU Kota Jambi
(Vide Bukti T-18); 7. Bahwa dalam konsiderans memutuskan diktum kesatu
Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor: 300/SDM.05.5-
Kpt/05/SJ/IV/2018, memberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri
Sipil a.n Teradu terhitung mulai tanggal 1 Mei 2017 (Vide Bukti T-18); 8.
Bahwa Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor:
300/SDM.05.5Kpt/05/SJ/IV/2018 ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal
KPU RI pada tanggal 25 April 2018 (Vide Bukti T-18); 9. Bahwa berdasarkan
Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI tersebut, status Teradu berhenti
sementara sebagai PNS sejak tanggal 1 Mei 2017, sehingga dianggap tidak
relevan dalam kaitannya dengan syarat administrasi calon anggota Bawaslu
Provinsi yang diumumkan oleh Tim Seleksi Bawaslu Provinsi Jambi untuk
melampirkan surat izin dari pejabat pembina kepegawaian; 10. Bahwa
berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor:
300/SDM.05.5Kpt/05/SJ/IV/2018, Teradu sudah diberhentikan sementara
sebagai PNS sejak tanggal 1 Mei 2017, sehingga status Teradu pada saat
mendaftar calon anggota Bawaslu Provinsi Jambi pada tanggal 9 Mei 2018
sudah berhenti sementara sebagai pegawai negeri sipil;
11. Bahwa berdasarkan surat Bawaslu RI tentang undangan uji kelayakan dan
kepatutan nomor: 0729/K.Bawaslu/TU.03/VI/2018, Teradu mengikuti uji
kelayakan dan kepatutan bertempat di Hotel Grand Mercure, Jakarta pada
pukul kira-kira 20.00 WIB (Vide Bukti T-17);
12. Bahwa pada saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, Teradu ditanyakan
perihal izin terkait status PNS, maka Teradu menyampaikan secara langsung
dokumen (hardcopy) salinan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor:
300/SDM.05.5Kpt/05/SJ/IV/2018 Tentang Pemberhentian Sementara
Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Wein Arifin Pada Sekretaris KPU Kota Jambi
(Vide Bukti T-18);
13. Bahwa Teradu menyampaikan dengan telah dikeluarkannya Keputusan
Pemberhentian Sementara Teradu dari PNS, maka surat izin dari pejabat
pembina kepegawaian tidak lagi relevan, dan Teradu telah memenuhi syarat
izin sebagai Komisioner KPU Kota Jambi periode 2013-2018 dengan
melampirkan surat izin dari Ketua KPU Provinsi Jambi.
14. Bahwa Bawaslu RI mengeluarkan pengumuman nomor:
0505/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VII/2018 tentang pengumuman calon
anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali dan Provinsi
Penambahan Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 pada tanggal 14 Juli 2018
(Vide Bukti T-19);
15. Bahwa Teradu menerima soft file dalam format jpg Surat Sekretaris Jenderal
KPU RI Nomor: 1045/PP.06-SD/05/SJ/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018
tentang Persetujuan Mengikuti Seleksi Anggota Bawaslu yang Teradu terima
pada tanggal 19 Juli 2018 (Vide Bukti T-20)
16. Bahwa Teradu menerima surat dari Bawaslu RI Nomor:
0819/K.Bawaslu/TU.03/VII/2018 perihal Pelantikan dan Pengambilan
Sumpah/Janji Calon Anggota Bawaslu Provinsi Bali dan Bawaslu Provinsi
Penambahan Terpilih di 26 (duapuluh enam) Provinsi Masa Jabatan 2018-
2023 pada tanggal 20 Juli 2018 (Vide Bukti T-21);
17. Bahwa Teradu mengikuti prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah/janji
sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jambi pada tanggal 25 Juli 2018 pukul
10.00 WIB bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta (Vide Bukti T-22);
18. Bahwa Teradu menerima Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor:
0531/K.BAWASLU/HK.01.01/VII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Masa Jabatan 2018 -
2023 (Vide Bukti T.23);
19. Bahwa Teradu mengikuti Bimbingan Teknis Bagi Bawaslu Provinsi Masa
Jabatan 2018-2023 pada tanggal 25 s/d 28 Juli 2018 bertempat di Hotel
Grand Sahid Jaya, Jakarta berdasarkan surat Ketua Bawaslu RI Nomor:
0857/Bawaslu/TU.03/VII/2018 pada tanggal 24 Juli 2018 (Vide Bukti T-24);
20. Bahwa Teradu mengikuti kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dan
Soliditas Serta Pelatihan Anggota Bawaslu Provinsi Masa Jabatan 2018-2023
yang Berkarakter dan Berintegritas pada tanggal 28 s/d 30 Juli 2018
bertempat di Markas Komando Detasemen Latihan Pasukan Pengaman
Presiden Republik Indonesia, Bogor, berdasarkan surat Ketua Bawaslu RI
Nomor: 0858/Bawaslu/B.Adm/TU.03/VII/2018 pada tanggal 24 Juli 2018
(Vide Bukti T-25);
21. Bahwa Teradu atas kesadaran mengajukan permohonan permberhentian
dengan hormat sebagai PNS kepada Sekretaris KPU Kota Jambi pada tanggal
25 Juli 2018 dengan alasan telah dilantik sebagai anggota Bawaslu Provinsi
Jambi periode 2018-2023 dan untuk menghindari konflik kepentingan dalam
menjalankan tugas sebagai anggota Bawaslu Provinsi Jambi (Vide Bukti T-
26);
22. Bahwa Sekretaris KPU Kota Jambi telah meneruskan/mengajukan surat
kepada Sekretaris KPU Provinsi Jambi Nomor: 1111/SDM.06-SD/1571/Sek-
Kot/VII/2018 perihal permohonan pemberhentian sebagai PNS a.n Wein
Arifin pada tanggal 31 Juli 2018 (Vide Bukti T-27);
23. Bahwa KPU Provinsi Jambi telah mengeluarkan tanda terima Surat
Sekretaris KPU Kota Jambi mengajukan surat kepada Sekretaris KPU
Provinsi Jambi Nomor: 1111/SDM.06-SD/1571/Sek-Kot/VII/2018 perihal
permohonan pemberhentian sebagai PNS a.n Wein Arifin telah pada tanggal 1
Agustus 2018 (Vide Bukti T-28);
24. Bahwa Sekretaris KPU Provinsi Jambi telah mengirimkan surat kepada
Sekretaris Jenderal KPU RI c.q Biro SDM Nomor: 331/SDM.06.6-SD/15/Sek-
Prov/VIII/2018 perihal permohonan permberhentian tetap sebagai PNS a.n
Wein Arifin pada tanggal 2 Agustus 2018 (Vide Bukti T-29).
Pokok aduan ketiga
1. Bahwa Teradu diangkat dan dilantik menjadi Komisoner KPU Kota Jambi
berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor:
194/Kpts/KPU.Prov005/2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Anggota KPU Kota Jambi Masa Jabatan 2013-2018 yang dikeluarkan pada
tanggal 20 Desember 2013 (Vide Bukti T-8);
2. Bahwa Teradu ditetapkan sebagai Ketua KPU Kota Jambi berdasarkan Surat
Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor: 198/Kpts/KPU.Prov-005/Tahun
2013 tentang Penetapan Ketua KPU Kota Jambi yang dikeluarkan pada
tanggal 23 Desember 2013 (Vide Bukti T-30);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggara Pemilu berbunyi: "Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan
sumpah/janji', (Vide Bukti T-10);
4. Bahwa Teradu mengajukan pendaftaran sebagi calon anggota Bawaslu
Provinsi Jambi pada tanggal 9 Mei 2018 melalui surat tertanggal 7 Mei 2018
(Vide Bukti T11);
5. Bahwa pada saat mendaftar sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi Jambi,
Teradu masih menjabat sebagai Komisioner KPU Kota Jambi periode 2013-
2018 sampai dengan akhir masa jabatan pada tanggal 22 Desember 2018; 6.
Bahwa berdasarkan hal diatas, Teradu sah untuk mencantumkan
pekerjaan/jabatan sebagai Komisioner KPU Kota Jambi dengan jabatan
sebagai Ketua.
Pokok aduan keempat
1. Bahwa Teradu membuat KTP pada tahun 2012 karena adanya kebijakan dari
Pemerintah terkait pembuatan KTP Elektronik;
2. Bahwa tahun 2012 adalah tahun pertama diberlakukannya pembuatan KTP
Elektornik untuk menggantikan KTP Manual;
3. Bahwa pendaftaran KTP Elekronik pada tahun 2012 di Kota Jambi dilakukan
di UPTD Dinas Dukcapil di Kecamatan;
4. Bahwa kondisi pada saat itu (tahun 2012) pendaftaran warga untuk
pembuatan KTP Elektronik di Kecamatan Telanaipura dan kecamatan lain
dalam Kota Jambi sangat antusias. Hal ini ditandai dengan memludaknya
warga berbondong-bondong datang ke Kantor Camat untuk melaksanakan
rekam KTP Elektronik;
5. Bahwa untuk melaksakan rekam data untuk pembuatan KTP Elektronik
harus mengantri hingga berhari-hari;
6. Bahwa karena kondisi tersebut, Teradu lalai untuk menyampaikan
perubahan status pekerjaan Teradu dari dokumen yang lama;
7. Bahwa Teradu baru menyadari jika status pekerjaan Teradu masih Karyawan
Swasta, setelah menerima KTP Elekronik yakni kurang lebih 3 s.d 4 bulan
setelah melakukan perekaman KTP Elektronik;
8. Bahwa Teradu beranggapan status pekerjaan dalam KTP tidak urgen sebagai
identitas, karena status pekerjaan dan alamat domisili warga negara dapat
berubah kapan pun;
9. Bahwa Teradu menggunakan KTP yang sama untuk mendaftar sebagai calon
Anggota KPU Kota Jambi pada tahun 2013;
10. Bahwa pada saat mendaftar dan proses seleksi hingga pengangkatan sebagai
Komisioner KPU Kota Jambi, perihal status pekerjaan Teradu dalam KTP
tidak pernah dipersoalkan oleh siapapun;
11. Selama menjabat sebagai Komisioner KPU Kota Jambi sejak 23 Desember
2013, tidak pernah sama sekali ada laporan atapun pengaduan terkait status
pekerjaan Teradu dalam KTP;
12. Bahwa Teradu tidak memiliki niat jahat memalsukan identitas pekerjaan
dalam KTP untuk kepentingan pendaftaran calon anggota Bawaslu Provinsi
Jambi periode 2018-2013;
13. Bahwa dalam dokumen pendaftaran, Teradu memasukkan dokumen yang
menyatakan bahwa teradu adalah PNS, yakni: Surat rekomendasi Sekretaris
KPU Kota Jambi Nomor: 336/SDM.06-Rk/1571/Sek-Kot/V/2018 tentang
rekomendasi untuk mengikuti seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Jambi
pada tanggal 8 Mei 2018 (Vide Bukti T-13);
14. Bahwa Teradu memasukkan dokumen tambahan pendaftaran berupa Surat
Sekretaris KPU Provinsi Jambi kepada Sekretaris Jenderal KPU RI C.q Kepala
Biro SDM dengan nomor: 207/SDM.11-SD/15/Sek-Prov/V/2018 perihal
Menyampaian Permohonan ijin a/n Wein Arifin pada tanggal 14 Mei 2018
(Vide Bukti T-15);
15. Bahwa Teradu memasukkan dokumen tambahan perndaftaran berupa Surat
Keterangan Sekretaris KPU Provinsi Jambi Nomor: 207-01/SDM.11/V/2018
yang menerangkan Teradu telah mengajukan permohohan izin mengikuti
seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Jambi dan permohonan izin
dimaksud saat ini sedang dalam proses untuk diajukan ke Pejabat Pembina
Kepegawaian Sekretariat Jenderal KPU RI (Vide Bukti T-16);
16. Bahwa berdasarkan kedua dokumen diatas, dapat dibuktikan bahwa Teradu
menyampaikan terkait status PNS pada Sekretariat KPU Kota Jambi yang
sedang proses pengajuan izin dari Sekretaris Jenderal KPU RI selaku Pejabat
Pembina Kepegawaian;
17. Bahwa dengan adanya polemik terhadap status pekerjaan Teradu dalam
proses seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Teradu mengajukan
perubahan terhadap identitas dalam Kartu Keluarga (KK) dan KTP kepada
Dinas Dukcapil Kota Jambi pada tanggal 6 Agustus 2018 (Vide Bukti T-31
dan Bukti T-32);
18. Bahwa Teradu menerima Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor:
38/SDM.13Kpt/15/Prov/VIII/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kota Jambi Periode 2013-2018 pada tanggal 17 Agustus
2018 (Vide Bukti T-33);
Kesimpulan
1. Bahwa Teradu telah memenuhi semua ketentuan persyaratan administrasi
sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 7
dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana
diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar waktu Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwas LN
dan Pengawas TPS;
2. Bahwa Teradu sejak tanggal 1 Mei 2017 telah berhenti sementara sebagai
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI
Nomor: 300/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IV/2018 Tentang Pemberhentian
Sementara Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Wein Arifin Pada Sekretariat KPU
Kota Jambi;
3. Bahwa Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI berisi penetapan administratif
(beschikking) yang bersifat individual dan konkret. Menurut Maria Farida
Indrati S dalam buku “Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi,
Muatan)” (hal. 78), suatu keputusan (beschikkiking) bersifat sekali-selesai
(enmahlig);
4. Bahwa sebagai Komisioner KPU Kota Jambi periode 2013-2018, Teradu telah
mendapatkan izin mengikuti seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Jambi
berdasarkan Surat Ketua KPU Provinsi Jambi Nomor:
223/SDM.12SD/15/KPU/V/2018;
5. Bahwa Teradu sejak bulan Agustus 2018 telah berhenti tetap sebagai
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI
Nomor: 563/SDM.05.5Kpt/05/SJ/VIII/2018 Tentang Pemberhentian Dengan
Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum;
6. Bahwa berdasarkan angka 1 s/d 5 diatas, ketentuan melampirkan surat izin
dari Sekretaris Jenderal KPU RI selaku pejabat pembina kepegawaian tidak
lagi relevan;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor:
194/Kpts/KPUProv.005/2013, Teradu menjabat sebagai Komisioner KPU
Kota Jambi sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d 23 Desember 2018;
8. Bahwa berdasarkan angka 7 diatas, Teradu memiliki dasar hukum/sah
untuk mencantumkan pekerjaan pada saat mendaftar calon anggota
Bawaslu Provinsi Jambi (tanggal 9 Mei 2018) sebagai Komisioner KPU Kota
Jambi dengan jabatan ketua;
9. Bahwa pada tahun 2012, kondisi perekaman dan pembuatan KTP Elektronik
di Kota Jambi dilaksanakan di UPTD Dinas Dukcapil setiap Kecamatan
dengan kondisi yang sangat ramai sehingga menyebabkan untuk merekam
data membutuhkan waktu berhari-hari dan proses jadinya KTP memakan
waktu berbulan-bulan;
10. Bahwa Teradu mengakui kelalaian untuk meminta perubahan data status
pekerjaan pada saat perekaman data untuk tujuan pembuatan KTP
Elektronik;
11. Bahwa Teradu menggunakan KTP Elektronik yang sama untuk mendaftar
sebagai calon Anggota KPU Kota Jambi pada tahun 2013 dan pada saat
mendaftar hingga proses seleksi hingga pengangkatan sebagai Komisioner
KPU Kota Jambi, perihal status pekerjaan Teradu dalam KTP tidak pernah
dipersoalkan oleh siapapun;
12. Bahwa Teradu menilai status pekerjaan dalam KTP Elektronik tidak urgen
sebagai identitas, karena status pekerjaan dan alamat domisili warga negara
dapat berubah kapan pun; 13) Bahwa Teradu tidak memiliki niat jahat
memalsukan identitas pekerjaan dalam KTP Elektronik untuk kepentingan
pendaftaran calon anggota Bawaslu Provinsi Jambi periode 2018-2013;
13. Bahwa dalam dokumen pendaftaran sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi,
Teradu memasukkan dokumen yang menyatakan bahwa teradu adalah PNS,
yakni: Surat rekomendasi Sekretaris KPU Kota Jambi Nomor: 336/SDM.06-
Rk/1571/SekKoW/2018 dan Surat Keterangan Sekretaris KPU Provinsi
Jambi Nomor: 20701/SDM.11N/2018;
14. Bahwa berdasarkan dokumen diatas, dapat dibuktikan bahwa Teradu
menyampaikan terkait status PNS pada Sekretariat KPU Kota Jambi yang
sedang proses pengajuan izin dari Sekretaris Jenderal KPU RI selaku Pejabat
Pembina Kepegawaian pada saat menyerahkan dokumen pendaftaran
sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi Jambi.
(2.5) PETITUM TERADU
Bahwa berdasarkan uraian diatas para Teradu memohon kepada DKPP
berdasarkan kewenangannya untuk memutus sebagai berikut:
1. Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu; atau
3. apabila Majelis Pemeriksa memiliki pertimbangan lain, maka mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
(2.6) BUKTI TERADU
Bahwa Teradu menyampaikan alat bukti sebagai berikut:
No. KODE BUKTI URAIAN
1. Bukti T-1 pengumuman ketentuan pendaftaran calon anggota
Bawaslu Provinsi Masa Jabatan 2018-2023 yang
tercantum dalam website Bawaslu RI pada tanggal 27
April 2018;
2. Bukti T-2 pengumuman pendaftaran calon anggota Bawaslu
Provinsi Jambi Nomor: 01/Timsel Bawaslu
Prov.Jbi/3/IV/2018 tertanggal 25 April 2018;
3. Bukti T-3 Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor: 194/Kpts/KPU-
Prov.005/2013 Tentang Pemberhentian danPengangkatan
Anggota KPU Kota Jambi Masa Jabatan 20132018
tertanggal 20 Desember 2013;
4. Bukti T-4 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 041-01/Sesprov-
005/XII/2013;
5. Bukti T-5 Surat pengajuan pendaftaran calon anggota Bawaslu
Provinsi Jambi yang diajukan Teradu tertanggal 7 Mei
2018;
6. Bukti T-6 Surat Sekretaris KPU Kota Jambi Nomor: 148/SDM.06.6-
SD/SekKot/1571/II/2018 Tentang Pengajuan;
Pemberhentian Sementara dan Penghasilan Sebagai PNS
Sekretariat KPU Kota Jambi a.n Wein Arifin, S.IP yang
ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI Cq Kepala
Biro SDM Setjen KPU tertanggal 5 Februari 2018;
7. Bukti T-7 Surat Rekomendasi tertanggal 8 Mei 2018 dari Sekretaris
KPU Kota Jambi dengan Nomor 336/SDM.06-
Rk/1571/Sek-Kot/V/2018 yang ditujukan bagi Teradu
untuk mengikuti seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi
Jambi;
8. Bukti T-8 Surat Sekretaris KPU Kota Jambi Nomor Nomor:
342/SDM.06SD/1571/Sek-Kot/V/2018 tanggal 14 Mei
2018 perihal Permohonan ijin/rekomendasi mengikuti
seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi kepada Sekretaris
KPU Provinsi Jambi;
9. Bukti T-9 Surat Sekretaris Nomor: 207/SDM.11SD/15/Sek-
Prov/V/2018 yang diterbitkan KPU Provinsi Jambi dan
ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI Cq Kepala
Biro SDM dengan n tentang Permohonan Ijin a.n Wein
Arifin tertanggal 14 Mei 2018;
10. Bukti T-10 Surat Sekretaris KPU Provinsi Jambi Nomor: 207-
01/SDM.11/V/2018 pada tanggal 15 Mei 2018, yang
menerangkan Teradu telah mengajukan permohohan izin
mengikuti seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Jambi
dan permohonan izin dimaksud saat ini sedang dalam
proses untuk diajukan ke Pejabat Pembina Kepegawaian
Sekretariat Jenderal KPU RI;
11. Bukti T-11 Surat Ketua Bawaslu RI nomor:
0352/K.Bawaslu/HK.01.00/V/2018 tentang arahan
terkait pengunduran diri dalam rekrutmen calon anggota
Bawaslu Provinsi Jambi masa Jabatan 2018-2023 yang
ditujukan kepada Ketua Tim Seleksi Calon Anggota
Bawaslu Provinsi Masa Jabatan 2018-2023;
12. Bukti T-12 Surat Ketua KPU RI Nomor: 502/KPU/VIII/2017
tertanggal 28 Agustus 2017 tentang Revisi Surat Ketua
KPU Nomor 497/KPU/VIII/2017 tanggal 24 Agustus
2017;
13. Bukti T-13 Surat Ketua KPU Provinsi Jambi Nomor: 223/SDM.12-
SD/15/KPU/V/2018 tertanggal 23 Mei 2018 perihal
memberikan izin kepada Teradu untuk mengikuti seleksi
Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Periode 2018-2023;
14. Bukti T-14 Pengumuman Tim Seleksi Bawaslu Provinsi Jambi
Nomor: 02/Timsel Bawaslu Prov.Jbi/3/V/2018 tentang
Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Bawaslu
Provinsi Jambi tertanggal 16 Mei 2018;
15. Bukti T-15 Daftar Hasil CAT Calon Anggota Bawaslu Jambi Periode
2018-2023;
16. Bukti T-16 Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara
Nomor: 04/Timsel Bawaslu Prov.Jbi/3/VI/2018
tertanggal 5 Juni 2018;
17. Bukti T-17 Surat Bawaslu RI nomor:
0729/K.Bawaslu/TU.03/VI/2018 tertanggal 29 Juni
2018 Perihal Undangan Pelantikan yang ditujukan
kepada Teradu;
18. Bukti T-18 Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor:
300/SDM.05.5Kpt/05/SJ/IV/2018 Tentang
Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Atas
Nama Wein Arifin Pada Sekretaris KPU Kota Jambi
tertanggal 25 April 2018;
19. Bukti T-19 Pengumuman Bawaslu RI Nomor:
0505/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VII/2018 tentang
pengumuman calon anggota Bawaslu Provinsi Sumatera
Utara, Provinsi Bali dan Provinsi Penambahan Terpilih
Masa Jabatan 2018-2023 tertanggal 14 Juli 2018;
20. Bukti T-20 Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor: 1045/PP.06-
SD/05/SJ/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang
Persetujuan Mengikuti Seleksi Anggota Bawaslu;
21. Bukti T-21 Surat Bawaslu RI Nomor:
0819/K.Bawaslu/TU.03/VII/2018 perihal Pelantikan dan
Pengambilan Sumpah/Janji Calon Anggota Bawaslu
Provinsi Bali dan Bawaslu Provinsi Penambahan Terpilih
di 26 (duapuluh enam) Provinsi Masa Jabatan 2018-2023;
22. Bukti T-22 Foto dokumentasi pelantikan dan Pengambilan
Sumpah/Janji Calon Anggota Bawaslu Provinsi Bali dan
Bawaslu Provinsi Penambahan Terpilih di 26 (duapuluh
enam) Provinsi Masa Jabatan 2018-2023;
23. Bukti T-23 Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu
Nomor: 0531/K.BAWASLU/HK.01.01/VII/2018 Tentang
Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jambi Masa Jabatan 2018 – 2023;
24. Bukti T-24 surat Ketua Bawaslu RI Nomor:
0857/Bawaslu/TU.03/VII/2018 tertanggal 24 Juli 2018
Perihal Bimbingan Teknis Bagi Bawaslu Provinsi Masa
Jabatan 2018-2023;
25. Bukti T-25 Surat Ketua Bawaslu RI Nomor:
0858/Bawaslu/B.Adm/TU.03/VII/2018 tertanggal 24
Juli 2018 Perihal Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dan
Soliditas Serta Pelatihan Anggota Bawaslu Provinsi Masa
Jabatan 2018-2023 yang Berkarakter dan Berintegritas;
26. Bukti T-26 Surat permohonan permberhentian dengan hormat
sebagai PNS yang dibuat Teradu dan diajukan kepada
Sekretaris KPU Kota Jambi pada tanggal 25 Juli 2018
27. Bukti T-27 Surat Sekretaris KPU Kota Jambi Nomor 111/SDM.06-
SD/1571/Sek-Kot/VII/2018 yang ditujukan kepada
Sekretaris KPU Kota Jambi Perihal Pemberhentian Teradu
sebagai PNS;
28. Bukti T-28 Tanda Terima surat Nomor 111/SDM.06-SD/1571/Sek-
Kot/VII/2018;
29. Bukti T-29 Surat Sekretaris KPU Provinsi Jambi kepada Sekretaris
Jenderal KPU RI c.q Biro SDM dengan Nomor:
331/SDM.06.6-SD/15/Sek-Prov/VIII/2018 perihal
permohonan permberhentian tetap sebagai PNS a.n Wein
Arifin tertanggal 2 Agustus 2018;
30. Bukti T-30 Surat Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor:
198/Kpts/KPU.Prov-005/Tahun 2013 tentang Penetapan
Ketua KPU Kota Jambi yang dikeluarkan pada tanggal 23
Desember 2013
31. Bukti T-31 Kartu keluarga Teradu;
32. Bukti T-32 KTP Teradu;
33. Bukti T-33 Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor:
38/SDM.13Kpt/15/Prov/VIII/2018 Tentang
Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota
Jambi Periode 2013-2018;
34. Bukti T-34 Keputusan Sekjen KPU RI Nomor 563/SDM.05.5-
Kpt/05/SJ/VIII/2018 Tentang Pemberhentian Dengan
Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum a.n Teradu tertanggal 23
Agustus 2018.
(2.7) KETERANGAN PIHAK TERKAIT
Bahwa dalam sidang DKPP telah hadir dua pihak Terkait yakni Sekretaris
Jenderal Bawaslu RI dan Sekretaris Jenderal KPU RI dengan keterangan sebagai
berikut:
[2.7.1] Keterangan Pihak Terkait Gunawan Suswantoro (Sekjen Bawaslu RI)
1. Pihak Terkait menjelaskan perihal informasi surat Sekjen KPU RI tentang
tidak memmberikan izin bagi Teradu. Atas perintah pleno pagi hari sebelum
pelantikan bahkan malam harinya Pihak Terkait berusaha menghubungi
Teradu. Pihak Terkait menunggu sampai pukul 24.00 WIB, tetapi Teradu
belum tiba di lokasi pelantikan yakni Hotel Sahid. Besok paginya langsung
dilakukan klarifikasi dengan bertemu langsung. Bahwa benar Teradu sudah
diberhentikan sementara sebagai PNS. Secara Hukum Administrasi Negara,
Teradu sudah bukan PNS karena telah berhenti sementara. Perihal surat
yang menyatakan tidak mengizinkan ybs mencalonkan diri, Teradu
mnyatakan hari itu juga akan mngundurkan diri secara tetap selaku PNS.
2. Pihak terkait menyatakan segala tindakan selama masa pemberhentian
sementara adalah tanggung jawab pribadi, tidak ada hubungan dengan
status PNS/lembaga yang menaungi. Status ASN dicabut sementara sampai
tidak lagi menjadi komisioner. Posisi ybs/Teradu secara Hukum Administrasi
Negara berhenti dan Negara tidak bertanggung jawab.
[2.7.2] Keterangan Pihak Terkait Arif Rahman Hakim (Sekjen KPU RI)
1. Sesuai penjelasan Teradu, pihak terkait membenarkan 25 April 2018 telah
menerbitkan SK pemberhentian sementara Teradu selaku PNS mengingat
statusnya selaku komisioner KPU Kota Jambi;
2. Dalam PP 11/2017 apabila PNS jadi anggota KPU/Kota harus diberhentikan
sementara;
3. Teradu juga sudah menyampaikan permohonan pemberhentian tetap dari
PNS per 25 Juli 2018 dan diberhentikan tetap per 23 Agustus 2018.
4. Berdasarkan UU 5/214 (UU ASN yang baru), hak-hak PNS yang berhenti
sementara tetap dibayarkan, hanya menanggalkan jabatan struktural
5. Ketentuan pemberhentian sementara hanya berlaku pasca PP 11/2017
sebagai tindaklanjut UU ASN yang baru.
6. Syarat bagi PNS daerah sama dengan pusat, tidak harus berhenti dari PNS
saat mencalonkan sebagai KPU/Bawaslu.
7. Selama masa berhenti sementara, PNS boleh mengajukan kenaikan pangkat;
8. Perihal izin, Setjen KPU RI menyesuaikan tergantung persyaratan tiap
instansi. Ada yang cukup dengan izin atasan langsung, ada yang wajib oleh
PPK (Sekjen KPU RI).
Keterangan Tambahan Secara Tertulis
1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018, Teradu berkirim surat kepada Sekretaris
KPU Kota Jambi dengan perihal Permohonan Pemberhentian Sebagai PNS
yang pada pokoknya menyampaikan permohonan pemberhentian dengan
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal KPU dengan alasan
telah dilantik sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Periode 2018-2023
pada tanggal 25 Juli 2018 dan untuk menghindari konflik kepentingan
dalam menjalankan tugas sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jambi;
2. Dalam Surat Permohonan Pemberhentian sebagai PNS, Teradu telah
melampirkan pula beberapa berkas yang antara lain Fotokopi SK CPNS,
Fotokopi SK PNS, Fotokopi SK Pangkat Terakhir, dan Surat Pernyataan
Pengunduran diri sebagai PNS;
3. Bahwa dalam Surat Pernyataan Pengunduran diri sebagai PNS, Teradu
kembali mempertegas bahwa dirinya menyatakan mengundurkan diri
sebagai PNS Sekretariat Jenderal KPU dengan alasan telah diangkat sebagai
Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Periode 2018-2023 dan untuk menghindari
konflik kepentingan;
4. Bahwa kemudian Sekretaris KPU Kota Jambi meneruskan Permohonan
Pengunduran diri Teradu tersebut dengan berkirim surat kepada Sekretaris
KPU Provinsi Jambi dengan nomor: 1111/SDM.06-SD/1571/Sek-
Kot/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 Perihal Permohonan Pemberhentian
Sebagai PNS;
5. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2018, KPU Provinsi Jambi meneruskan
permohonan pemberhentian tetap sebagai PNS a.n Wein Arifin, SIP kepada
Sekretaris Jenderal KPU RI dengan nomor surat: 331/SDM.06.6-SD/15/Sek-
Prov/VIII/2018 perihal Pemberhentian Tetap sebagai PNS a.n Wein Arifin,
SIP;
6. Bahwa kemudian Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum telah
menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor: 563/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/VIII/2018 tentang
Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum tanggal 23 Agustus 2018 dan
ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN);
7. Bahwa dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor: 563/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/VIII/2018 tersebut,
telah menetapkan memberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri
sebagai Pegawai Negeri Sipil Wein Arifin, SIP, NIP: 198012022009121001
dengan golongan Penata Muda Tk. I (III/b) terhitung mulai Agustus 2018
Dan telah ditembuskan kepada BKN.
V. PERTIMBANGAN PUTUSAN
(4.1) Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa
Teradu diduga telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu
atas tindakannya sebagai berikut:
[4.1.1]Bahwa Teradu tidak memenuhi syarat administrasi calon anggota Bawaslu
Provinsi Jambi Periode 2018-2023 karena saat mendaftarkan diri masih
berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum sejak 1 Desember 2009. Teradu tidak menyerahkan Surat izin
dari Sekjen KPU RI selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Setelah Teradu
ditetapkan sebagai calon terpilih anggota Bawaslu Provinsi Jambi Periode 2018-
2023, Sekretaris Jenderal KPU RI selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, tidak
mengeluarkan izin atas nama Teradu untuk mengikuti seleksi calon anggota
Bawaslu Provinsi Jambi Periode 2018-2023, sebagaimana surat Sekjen KPU RI
Nomor : 1045 /PP.06-SD/ 05 /SJ /VII/ 2018 tertanggal 18 Juli 2018 perihal
persetujuan mengikuti seleksi anggota Bawaslu, yang ditujukan kepada
Sekeretaris KPU Povinsi Jambi;
[4.1.2] Bahwa Teradu tercatat sebagai Komisioner KPU Kota Jambi sejak tanggal
22 Desember 2013 s.d tanggal 24 Juli 2018. Pada saat Teradu mendaftar
sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi Jambi periode 2018-2023, Teradu tidak
menyebutkan statusnya sebagai Pegawai negeri Sipil (PNS) melainkan sebagai
Komisioner KPU Kota Jambi sebagaimana yang tertuang dalam formulir
pendaftaran;
[4.1.3] Teradu telah mencantumkan KTP yang dikeluarkan tanggal 29 Mei 2012
dengan pekerjaan karyawan swasta, padahal saat itu Teradu telah menjadi PNS.
(4.2) Menimbang jawaban dan keterangan Teradu pada pokoknya menolak
seluruh dalil aduan Pengadu dengan penjelasan sebagai berikut:
[4.2.1] Terkait pokok aduan tidak adanya izin PPK sebagai pemenuhan syarat
Calon Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Teradu menyatakan telah memenuhi
semua ketentuan persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7
dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana
diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan,
Pemberhentian, dan Pergantian Antar waktu (PAW) Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwas LN dan Pengawas TPS.
Bahwa Teradu sejak tanggal 1 Mei 2017 telah berhenti sementara sebagai
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor:
300/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IV/2018 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai
Negeri Sipil Atas Nama Wein Arifin Pada Sekretariat KPU Kota Jambi. Bahwa
mengacu pada kondisi faktual saat mendaftar Bawaslu Jambi Teradu masih
menjabat Komisioner KPU Kota Jambi periode 2013-2018. Atas hal ini, Teradu
telah mendapatkan izin mengikuti seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Jambi
berdasarkan Surat Ketua KPU Provinsi Jambi Nomor:
223/SDM.12SD/15/KPU/V/2018. Bahwa Teradu sejak bulan Agustus 2018
telah berhenti tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan
Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor: 563/SDM.05.5Kpt/05/SJ/VIII/2018 Tentang
Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum. Dengan demikian Teradu menyatakan bahwa
ketentuan melampirkan surat izin dari Sekretaris Jenderal KPU RI selaku
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak lagi relevan, sehingga Teradu
memenuhi syarat administratif dalam seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi
Jambi;
[4.2.2] Terhadap pokok aduan tentang pencantuman pekerjan “Komisioner KPU
Kota Jambi” dan tidak mencantumkan “Pegawai Negeri Sipil”, Teradu menjawab
bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor:
194/Kpts/KPUProv.005/2013, Teradu menjabat sebagai Komisioner KPU Kota
Jambi sejak tanggal 23 Desember 2013 s.d 23 Desember 2018; Teradu
menegaskan bahwa dirinya memiliki dasar hukum yang sah untuk
mencantumkan pekerjaan “Komisioner KPU Kota Jambi” pada saat mendaftar
calon anggota Bawaslu Provinsi Jambi (tanggal 9 Mei 2018);
[4.2.3] Terkait pokok aduan tidak mencantumkan pekerjaan “Pegawai Negeri
Sipil” dalam KTP melainkan “Wiraswasta”. Teradu menjelaskan bahwa pada
tahun 2012, kondisi perekaman dan pembuatan KTP Elektronik di Kota Jambi
dilaksanakan di UPTD Dinas Dukcapil setiap Kecamatan dengan kondisi yang
sangat ramai sehingga menyebabkan rekam data membutuhkan waktu berhari-
hari dan proses terbitnya KTP memerlukan waktu berbulan-bulan. Teradu
mengakui kelalaian untuk meminta perubahan data status pekerjaan pada saat
perekaman data KTP Elektronik. Teradu menegaskan bahwa dirinya
menggunakan KTP Elektronik yang sama untuk mendaftar sebagai Komisioner
KPU Kota Jambi pada tahun 2013 dan pada saat mendaftar sebagai Komisioner
Bawaslu Provinsi Jambi. Dalam semua proses tersebut, perihal status pekerjaan
Teradu dalam KTP tidak pernah dipersoalkan oleh siapapun. Teradu menilai
status pekerjaan dalam KTP Elektronik tidak urgen sebagai identitas, karena
status pekerjaan dan alamat domisili warga negara dapat berubah kapan pun.
Teradu menyatakan tidak memiliki niat jahat memalsukan identitas pekerjaan
dalam KTP Elektronik untuk kepentingan pendaftaran calon anggota Bawaslu
Provinsi Jambi periode 2018-2013. Hal ini dibuktikan dengan dokumen
pendaftaran sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi yang di dalamnya terdapat
dookemen yang diserahkan Teradu dan menyatakan bahwa teradu adalah PNS,
yakni: Surat rekomendasi Sekretaris KPU Kota Jambi Nomor: 336/SDM.06-
Rk/1571/SekKoW/2018 dan Surat Keterangan Sekretaris KPU Provinsi Jambi
Nomor: 20701/SDM.11N/2018.
(4.3) Menimbang jawaban dan keterangan para Pihak, bukti dokumen dan fakta
yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat:
[4.3.1] Bahwa pada prinsipnya Teradu sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi
Jambi yang berstatus staf PNS KPU Kota Jambi memiliki kewajiban untuk
memenuhi syarat administratif melampirkan Surat izin dari Pejabat Pembina
Kepegawaian in casu Sekjen KPU RI. Kewajiban tersebut tercantum dalam
Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Nomor
01/Timsel Bawaslu Prov.Jbi/3/IV/2018 angka 2 huruf q bahwa: “bagi PNS
melampirkan surat izin dari Pejabat Pembina kepegawaian (PPK)”. Bahwa alat
bukti Teradu (T-18) berupa salinan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI
Nomor: 300/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IV/2018 tertanggal 25 April 2018 tentang
pemberhentian sementara Teradu dalam kedudukannya sebagai PNS di
lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI belum memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pengumuman Tim Seleksi karena dokumen
tersebut merupakan persyaratan Teradu sebagai Anggota KPU Kota Jambi
Periode 2013-2018 yang memenuhi ketentuan Pasal 53 huruf c Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Terbitnya keputusan
pemberhentian sementara Teradu adalah respons atas surat permohonan
pemberhentian sementara yang diajukan oleh Teradu pada tanggal 5 Februari
2018. Dengan demikian dalam rentang waktu masa pendaftaran tanggal 2 s.d
11 Mei 2018, bahkan sampai dengan Teradu ditetapkan dan dilantik pada
tanggal 25 Juli 2018 sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jambi masa tugas 2018-
2023, Teradu tidak dapat memenuhi syarat penyerahan surat izin dari PPK.
Justru pada tanggal 18 Juli 2018 yang notabene 7 (tujuh) hari menjelang
pelantikan Teradu sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Sekjen KPU RI
selaku PPK menerbitkan Surat Nomor 1045/PP.06-SD/05/SJ/VII/2018 yang
pada intinya tidak mengizinkan Teradu mengikuti seleksi Bawaslu Provinsi
Jambi. Bahwa seyogianya pada H-7 pelantikan ketika mengetahui PPK tidak
mengizinkan, Teradu secara legowo mengundurkan diri dari proses seleksi
Anggota Bawaslu Provinsi Jambi. Terlebih lagi, terbitnya surat Sekjen KPU RI
tersebut dilatarbelakangi sikap Teradu mengabaikan surat edaran tertanggal 21
Februari 2018 yang isinya PNS dengan Golongan di bawah IVa tidak diizinkan
untuk mendaftarkan diri sebagai penyelenggara Pemilu. Hal ini menunjukkan
ketidakjujuran dan ketiadaan iktikad baik dari Teradu. Namun demikian
keputusan akhir pelolosan nama Teradu dan keputusan untuk tetap melantik
berada di tangan Bawaslu RI yang berpegang pada status Teradu yang telah
diberhentikan sementara dari PNS dan Teradu berjanji akan mengundurkan diri
setelah resmi dilantik. Hal itu ditepati Teradu dengan mengajukan pengunduran
diri dari PNS pada tanggal 25 Juli 2018. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018
telah terbit Surat keputusan Sekjen KPU RI Nomor 563/SDM.05.5-
Kpt/05/SJ/VIII/2018 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai
Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum a.n Teradu. Mengacu
pada ketentuan Keputusan Sekjen KPU RI Nomor 563/SDM.05.5-
Kpt/05/SJ/VIII/2018 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai
Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum a.n Teradu dan
ketentuan Pasal 261 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil, Sekjen KPU RI selaku PPK adalah
pejabat yang berwenang memberhentikan Teradu secara hormat atas permintaan
sendiri. Adapun proses di Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah proses
penghapusan data PNS Teradu sesuai surat Sekjen yang mencantumkan
tembusan kepada Kepala BKN. Terkait dengan Pengunduran diri Teradu secara
tetap dari PNS, DKPP menilai sebagai suatu tekad kuat dan sikap rela berkorban
untuk menjadi penyelenggara Pemilu, tetapi secara prinsip Teradu tetap memiliki
kesalahan dari aspek hukum dan etika terlebih lagi dalam jawaban tertulisnya
yang dibacakan di muka sidang DKPP, Teradu menyatakan dalam status
diberhentikan sementara, surat izin PPK tidak lagi relevan. Hal ini menunjukkan
sikap tindak Teradu yang menjurus pada distorsi dalam memaknai sebuah
norma. Teradu terbukti melanggar asas dan prinsip jujur sebagaimana diatur
dalam Pasal 4 jo Pasal 9 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Teradu juga terbukti
melanggar prinsip tertib berupa kewajiban mengindahkan norma dalam
penyelenggaraan Pemilu sesuai ketentuan Pasal 12 huruf b Peraturan DKPP
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara
Pemilu. Dengan demikian pokok aduan Pengadu dapat diterima dan jawaban
Teradu tidak meyakinkan DKPP;
[4.3.2] Bahwa status PNS Teradu tidak secara tegas dicantumkan dalam berkas
pendaftaran calon anggota Bawaslu Provinsi Jambi. Bukti P-6 menunjukkan
bahwa Teradu hanya menuliskan “Komisioner KPU Kota Jambi”. Teradu diangkat
dan dilantik menjadi Komisoner KPU Kota Jambi berdasarkan Surat Keputusan
KPU Provinsi Jambi Nomor: 194/Kpts/KPU.Prov005/2013 Tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kota Jambi Masa Jabatan 2013-
2018 yang diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013. Bahwa pada saat
mendaftar sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Teradu masih
menjabat sebagai Komisioner KPU Kota Jambi periode 2013-2018 sampai dengan
akhir masa jabatan pada tanggal 22 Desember 2018 sesuai dengan ketentuan
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Bahwa berdasarkan hal tersebut
Teradu dapat dinyatakan sah untuk mencantumkan pekerjaan/jabatan sebagai
Komisioner KPU Kota Jambi. Hal ini diperkuat oleh Keterangan Ketua dan
Anggota Bawaslu RI selaku Teradu dalam Perkara Nomor 205/DKPP-PKE-
VII/2018 yang disidangkan secara bersamaan, bahwa pada intinya menguatkan
jawaban Teradu, dan menyatakan bahwa tidak apa-apa Teradu mencantumkan
pekerjaan sebagai Anggota KPU Kota karena saat mendaftar Bawaslu Provinsi
Jambi tanggal 9 Mei 2018 masih dalam lingkup masa jabatan Teradu selaku
Ketua merangkap Anggota KPU Kota Jambi dan akan berakhir pada tanggal 22
Desember 2018.
[4.3.3] Bahwa saat mendaftarkan diri ke Bawaslu Provinsi Jambi, Teradu
menyerahkan KTP per 29 Mei 2012 dengan pekerjaan swasta, bukan PNS.
Dalam sidang DKPP Teradu mengaku lalai tidak menyampaikan perubahan
status dirinya kepada Disdukcapil dan baru menyadari belum melaporkan
perubahan pada empat bulan kemudian, saat menerima hasil pencetakan KTP
elektronik. DKPP berpendapat Teradu tidak berupaya secara maksimal dalam
melakukan perubahan data Pekerjaan yang tercantum dalam KTP. Teradu baru
mengusahakan perubahan data pekerjaan di KTP menjadi PNS pada bulan
Agustus 2018 setelah Teradu diadukan ke DKPP. Bahkan Teradu menyatakan
data KTP terutama pekerjaan tidak urgen karena bisa berubah sewaktu-waktu.
Pernyataan Pengadu perihal tidak pentingnya data pekerjaan di KTP
diperingatkan oleh anggota majelis sidang DKPP. Dengan demikian pokok aduan
Pengadu terbukti dan jawaban Teradu tidak dapat diterima. Teradu terbukti
melanggar Pasal 19 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
(4.4) Menimbang dalil para Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk
mempertimbangkan;
