Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 247-PKE-DKPP/VIII/2019 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU, Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 253- P/L-DKPP/VII/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 247-PKE- DKPP/VIII/2019, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Muhammad Tohir Munte Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Sayur Matinggi, Desa Sayur Matinggi, Kecamatan Dolok Sigompulon, Kabupaten Padang Lawas Utara Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------ Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Panggabean Pekerjaan : Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara Alamat : Jalan Gunungtua – Padangsidimpuan KM 2 LK 1 Pasar Gunungtua, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------ Teradu I; 2. Nama : Musmuliadi Siregar Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara Alamat : Jalan Gunungtua – Padangsidimpuan KM 2 LK 1 Pasar Gunungtua, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------- Teradu II; 3. Nama : Rizky Athia Arfa Hasibuan Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara Alamat : Jalan Gunungtua – Padangsidimpuan KM 2 LK 1 Pasar Gunungtua, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------- Teradu III; 4. Nama : Ongku Syah Harahap Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Alamat : Jalan Nagasati, Pasar gunung Tua, Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------- Teradu IV; 1 5. Nama : Muhammad Nafsir Rambe Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Alamat : Jalan Nagasati, Pasar gunung Tua, Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------- Teradu V; 6. Nama : Herisal Lubis Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Alamat : Jalan Nagasati, Pasar Gunung Tua, Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------- Teradu VI; 7. Nama : Lidiyawati Harahap Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Alamat : Jalan Nagasati, Pasar Gunung Tua, Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------- Teradu VII; 8. Nama : Yusran Harahap Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Alamat : Jalan Nagasati, Pasar Gunung Tua, Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------- Teradu VIII; Teradu I dan Teradu VIII selanjutnya disebut sebagai------------------------ Para Teradu. [1.3] Membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Para Teradu; dan Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 253-P/L-DKPP/VII/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 247-PKE-DKPP/VIII/2019,yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut, 1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 Pengadu mendapat panggilan sidang putusan dari Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Nomor terkait laporan Pengadu yang telah tercatat dalam buku registrasi Laporan Dugaan Pelanggaan Administratif Pemilu Nomor 006/LP/ADM/Kab/02.28/PL PP/V/2019. Pada sidang putusan tersebut Pengadu telah meminta salinan putusan hasil persidangan kepada majelis persidangan, dan majelis persidangan menjawab akan memberikan salinan putusan tersebut setelah selesai persidangan dan ketua majelis sidang menggiring saya agar salinan putusan itu saya minta langsung kepada sekretaris majelis sidang setelah selesai persidangan dan paling lambat satu hari setelah selesai sidang akan diberikan kepada Pengadu/Pelapor; 2. Bahwa pada hari Selasa tepatnya, tanggal 18 Juni 2019 pengadu datang kembali ke kantor Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara untuk meminta salinan putusan tersebut, nyatanya Pengadu tidak dapat berjumpa dengan ketua Bawaslu Kab.Padang Lawas utara serta sekretaris majelis sidang pada persidangan tersebut 2 dan hanya berjumpa dengan Staf bawaslu Kab. Padang lawas utara. Akan tetapi sayangnya apa yang diminta Pengadu/Pelapor tidak ada sama sekali dan pengadu hanya diberikan oleh staf tersebut berupa status laporan. Pada saat itu Pengadu/pelapor sangat berharap agar salinan hasil putusan tersebut diberikan karena Pengadu menganggap itu sudah hak dan akan digunakan sebagai dasar/bahan pertimbangan dalam menindaklanjuti proses hukum lainnya. Namun Bawaslu kabupaten Padang Lawas Utara sampai hari ini (saat pengaduan diajukan ke DKPP) tidak memberikan salinan putusan tersebut. Pengadu menduga ada Kong Kali Kong antara Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara dengan terlapor sesuai dengan catatan laporan tersebut; 3. Bahwa pada hari senin 17 Juni 2019 dilaksanakan sidang putusan di kantor Bawaslu kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan buku registrasi Laporan Dugaan Pelanggaan Administratif Pemilu Nomor 006/LP/ADM/Kab/02.28/PL PP/V/2019. Bahwa KPU kabupaten Padang Lawas Utara (Teradu IV s.d VIII) juga ikut hadir menyaksikan persidangan tersebut. Bahwa Terlapor terbukti secara sah melanggar ketentuan, prosedur administrasi pemilu. Dalam amar putusan tersebut pihak Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara memberikan waktu terhadap Terlapor 3x24 jam untuk memperbaiki dan melengkapi berkasnya kembali tapi sayangnya hasil keputusan dari KPU kabupaten Padang Lawas Utara apakah berkas terlapor Memenuhi syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sampai hari ini tidak ada; [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 3) Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Para Teradu atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan 4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-7 sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN Fotokopi Surat undangan/panggilan sidang putusan dari Bawaslu 1. P-1 Kabupaten Padang Lawas Utara; 2. P-2 Fotokopi Dokumentasi persidangan di kantor Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara; 3. P-3 Fotokopi Status Laporan Nomor : 006/LP/ ADM/ Kab/ 02.28/ PL/V/ 2019; 4. P-4 Fotokopi Surat permohonan informasi dari pelapor ke Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara; 5. P-5 Fotokopi Fotokopi ijazah berkas terlapor; 6. P-6 Fotokopi Ijazah asli Terlapor dalam bentuk gambar; 7. P-7 Fotokopi Pernyataan Saksi I, II, dan III (belum disertakan); 3 [2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I SAMPAI DENGAN TERADU III Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Teradu I s.d III menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa secara umum Teradu I s.d III membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan seluruh proses Penanganan Pelanggaran terhadap laporan Pelapor telah ditangani sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang- undangan serta Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu; 2. Bahwa Teradu I s.d III tidak melakukan pelanggaran dan telah mematuhi dan menjalankan perintah/amanat yang diatur dalam peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 11 huruf c: melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu dan menaati prosedur yang diterapkan dalam peraturan perundang- undangan Pasal 15 huruf f; bertindak berdasarkan standar operasionel prosedur dan substansi profesi administrasi pemilu, Pasal 15 huruf g; melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu dengan komitmen tinggi, Pasal 15 huruf h; melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi penyelenggaran pemilu; 3. Bahwa untuk selanjutnya, Teradu I s.d III memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: a. Bahwa tidak benar Bawaslu Padang Lawas Utara tidak menyerahkan salinan Putusan perkara yang telah tercatat dalam buku registrasi laporan dugaan pelanggaran administrstif pemilu Nomor 006/LP/ADM/Kab/02.28/PL- PP/V/2019; b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara telah menyerahkan salinan Putusan sebagaimana dimaksud kepada Pengadu; c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara juga memberikan salinan Putusan sebagaimana dimaksud kepada pihak terlapor dalam perkara Nomor Register 006/LP/ADM/Kab/02.28/PL-PP/V/2019; d. Bahwa Putusan Perkara Nomor Register 006/LP/ADM/Kab/02.28/PL- PP/V/2019 dibacakan pada tanggal 17 Juni 2019 di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara selesai sekitar pukul 16.00 WIB; e. Bahwa perintah penyerahan salinan Putusan tersebut, dikuatkan dengan adanya Nota Dinas yang dikeluarkan Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor A-015/ND/K.Bawaslu-Prov.SU-17/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang penyerahan salinan putusan kepada pelapor dan terlapor yang ditujukan kepada Sekretaris Sidang atas nama Kasman dan Petugas Sidang yakni, Rahmat Saleh Harahap, Arman Matinggi dan Indra Siregar. Nota Dinas tersebut yang intinya memerintahkan kepada Saksi I, II, III dan IV untuk menyerahkan salinan Putusan perkara Nomor Register 006/LP/ADM/Kab/02.28/PL- PP/V/2019 kepada Pelapor dan Terlapor paling lambat 1 (satu) hari setelah Putusan dibacakan; f. Bahwa Saksi I, II, III dan IV telah menerima Nota Dinas tersebut dan menyatakan akan menjalankan perintah dari Nota Dinas tersebut; g. Bahwa setelah pembacaan Putusan sebagaimana dimaksud pada poin 3.4, Teradu I selaku Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa serta Teradu II selaku Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara, pada hari yang sama, yakni 17 Juni 2019 sekitar Pukul 18.00 WIB langsung berangkat ke Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, untuk menghadiri Surat Undangan Ketua Bawaslu Sumatera Utara Nomor 1401/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.00.01/6/2019 tentang Rapat koordinasi laporan akhir hasil pengawasan pemilu 2019. Dimana dalam undangan tersebut peserta yang diundang wajib hadir dan tidak boleh 4 diwakilkansebagai bawahan yang loyal kepada pimpinan, Teradu I dan Teradu II menghadiri undangan wajib hadir tersebut; h. Bahwa Teradu I dan Teradu II langsung menghadiri kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin 3.7 sesuai Surat Tugas Nomor : 0164/ST/K.Bawaslu- Prov.SU- 17/VI/2019 atas nama Teradu I dan Surat Tugas Nomor: 0163/ST/K.Bawaslu-Prov.SU-17/VI/2019 atas nama Teradu II; i. Bahwa Teradu III pada tanggal 17 s.d 19 Juni 2019 juga melakukan perjalanan dinas ke Jakarta sesuai Undangan Ketua Bawaslu RI Nomor : 0247/K.Bawaslu/TU.00.01/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019; j. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019, Teradu I mempertanyakan kepada Saksi I apakah salinan putusan sudah diserahkan kepada pelapor dan terlapor; k. Bahwa Saksi I menyatakan salinan Putusan sudah selesai dilegalisir oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara dan tinggal menunggu pelapor dan terlapor untukmengambilnya; l. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 Bawaslu Padang Lawas Utara telah menyerahkan salinan Putusan kepada Terlapor dalam perkara Nomor Register 006/LP/ADM/Kab/02.28/PL-PP/V/2019; m. Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara telah menghubungi Pengadu untuk diberikan salinan Putusan, namun pengadu yang dihubungi Saksi I melalui telepon selulernya tidak ada jawaban; n. Bahwa selanjutnya saksi I kembali menghubungi Pengadu pada malam hari tanggal 18 Juni 2019 untuk mengingatkan kembali agar mengambil salinan Putusan tersebut, namun Pengadu mengaku kepada Saksi I bahwa dia sudah berada di Medan. Sehingga salinan Putusan tidak bisa diserahkan tanggal 18 Juni 2019 kepada Pengadu; o. Bahwa setelah tanggal 18 Juni 2019, tepatnya pada tanggal 20 Juni 2019, Saksi I tetap berusaha menghubungi Pengadu melalui telepon selulernya untuk mnyerahkan Salinan Putusan tersebut. Namun,Pengadu melalui sambungan telepon tersebut, justru menolak untuk menerima salinan putusan tersebut dengan mengatakan “nakkon jolo bang” yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia, “tidak usah dulu bang”; p. Bahwa karena Pengadu selalu berada di Medan, Saksi I juga telah berusaha menawarkan kepada Pengadu agar salinan putusan tersebut dikirimkan berbentuk soft copy melalui pesan WhatsApp. Namun, tawaran tersebut juga ditolak oleh Pengadu; q. Bahwa Saksi I juga menawarkan kepada Pengadu untuk diantarkan langsung salinan putusan tersebut kepada Pengadu, namun Pengadu tetap menolak untuk menerima salinan putusan tersebut. Hingga, pada tanggal 22 Juli 2019, Pengadu baru mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mengambil Salinan Putusan tersebut; r. Bahwa dikarenakan hanya nomor kontak Pengadu yang ada pada Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara, maka kami hanya menghubungi Pengadu untuk menyerahkan salinan putusan tersebut; s. Bahwa secara prosedur dan aturan yang berlaku, Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar; t. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara menerima surat penggulan sidang Nomor 4068/PS.DKPP/SET- 04/VIII/2019 yang pada pokok pengaduan Pengadu bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara tidak memberikan salinan hasil keputusan kepada pelapor sesuai dengan laporan yang telah tercatat dalam buku registrasi laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 006/LP/ADM/Kab/02.28/PL- PP/V/2019; 5 u. Bahwa berdasarkan pada poin 3.18 tersebut di atas, Para Teradu mengeluarkan Nota Dinas Nomor 024/ND/K.Bawaslu-Prov.SU-17/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang Permintaan Penjelasan kepada Saksi I, II, III dan IV perihal kronologis penyerahan salinan putusan kepada Pengadu; v. Bahwa berdasarkan pada poin 3.21, Saksi I, II, III, dan IV memberikan keterangan secara tertulis dalam bentuk Nota Dinas Nomor 025/ND/Set/Bawaslu-Prov.SU- 17/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019; [2.6] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, Teradu I s.d IIImemohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu I s.d IIItidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu I s.d IIIdalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; dan 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.8] BUKTI TERADU Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, para Teradu mengajukan alat bukti berupa T-1 s.d T-12, sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN 1. T-1 Fotokopi Surat Tugas Nomor 057/SPT/SET.Bawaslu-Prov.SU- 17/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019; 2. T-2 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Dra. Murni Laila Sari Harahap tanggal 12 Juni 2019; 3. T-3 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Drs. MH. Syahrizal El Muctariy tanggal 12 Juni 2019; 4. T-4 Fotokopi Surat Permohonan Pengunduran Diri atas nama Arsan Aligami, SP tanggal 15 Juli 2019; Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor B- 001/K.Bawaslu-Prov.SU-17/KP.11.00/VII/2019 perihal Penyampaian permohonan arahan/tindak lanjut pengunduran diri a.n Arsan Aligami, SP ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara; 5. T-5 Fotokopi Perkara Nomor Register 006/LP/ADM/Kab/02.28/PL- PP/V/2019; 6. T-6 Fotokopi Putusan Perkara Nomor Register 006/LP/ADM/Kab/02.28/PL-PP/V/2019dibacakan pada tanggal 17 Juni 2019 di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara selesai sekitar pukul 16.00 WIB; 7. T-7 Fotokopi Nota Dinas tersebut yang intinya memerintahkan kepada Saksi I, II, III dan IV untuk menyerahkan salinan Putusan Perkara Nomor Register 006/LP/ADM/Kab/02.28/PL-PP/V/2019kepada Pelapor dan Terlapor paling lambat 1 (satu) hari setelah Putusan dibacakan; 8. T-8 FotokopiSurat Undangan Ketua Bawaslu Sumatera Utara Nomor : 1401/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.00.01/6/2019 tentang Rapat koordinasi laporan akhir hasil pengawasan pemilu 2019; 9. T-9 Fotokopi Surat Tugas Nomor 0164/ST/K.Bawaslu-Prov.SU- 17/VI/2019 atas nama Teradu I dan Surat Tugas 6 Nomor0163/ST/K.Bawaslu-Prov.SU-17/VI/2019 atas nama Teradu II; 10. T-10 FotokopiUndangan Ketua Bawaslu RI Nomor 0247/K.Bawaslu/TU.00.01/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019; 11. T-11 FotokopiNota Dinas Nomor 024/ND/K.Bawaslu-Prov.SU-17/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang Permintaan Penjelasan kepada Saksi I, II, III dan IV perihal kronologis penyerahan salinan putusan kepada Pengadu; 12. T-12 FotokopiNota Dinas Nomor 025/ND/Set/Bawaslu-Prov.SU- 17/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019; [2.9] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU IV SAMPAI DENGAN TERADU VIII Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Teradu IV s.d VIII menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut: A. Bahwa teradu membantah keras dan menolak dalil yang disampaikan pengadu pada poin 2 aquo yang pada pokoknya menyatakan KPU Padang Lawas Utara tidak efektif dan profesional dalam memverifikasi berkas salah satu caleg DPRD Padang lawas utara Dapil 1 dari PDIP nomor urut 5 atas nama saudari Nurbaiti Harahap dan adanya dugaan persekongkolan antara pihak KPU Padang Lawas Utara dengan caleg tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa jika yang dimaksudkan oleh pengadu tentang keefektifan dan ke profesionalan KPU Padang Lawas Utara pada tahapan verifikasi pencalonan anggota DPRD padang lawas utara maka aduan teradu semestinya harus ditolak atau tidak dapat diterima karena sengketa tentang penetapan DCT semestinya telah lewat masa tahapan sebab menurut PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 pada lampirannya dijelaskan bahwa “penyelesaian sengketa penetapan pencalonan anggota DPR,DPD dan DPRD serta pencalonan presiden dan waikil presiden dilaksanakan tanggal 20 september 2018 sampai dengan 16 november 2018” sehingga mempersoalkan tentang administrasi calon legislatif pasca tahapan tersebut seharusnya sudah tidak ada lagi, namun demikian sebagai penyelenggara pemilu kami akan menjelaskan dan menunjukkan profesionalisme lembaga KPU dengan menjelaskan seluruh tahapan dimaksud; 2. Bahwa proses pencalonan dilaksanakan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku yang dimulai dari proses persiapan yang terdiri dari Pembentukan kelompok kerja dengan melibatkan pihak pihak terkait yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pada tahapan pencalonan yaitu : saudara Maradoli, S.Sos dari UPTD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Saudara Baikuni Harahap, M.Pd.I dari Kantor Kemeng Kabupaten Padang Lawas Utara; 3. Selanjutnya KPU Padang Lawas Utara mengumumkan pendaftaran calon anggota DPRD kabupaten Padang Lawas Utara dalam Pemilu tahun 2019 dengan nomor : 374/PP.04.3/PU/1220/KPU-kab/VII/2018 tanggal 1 Juli 2018 melalui media cetak, media elektronik dan laman KPU; 4. Bahwa KPU Padang Lawas Utara dalam meyampaikan kepada partai politik perihal persiapan pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara mengundang partai politik untuk melaksanakan sosialisasi persiapan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara yang dilaksanakan tanggal 1 Juli 2018 7 bertempat di aula Cafe Keluarga dengan surat nomor: 368/PL.01.4- Und/1220/KPU-Kab/VI/2018 tertanggal 30 Juni 2018; 5. Selanjutnya KPU Padang Lawas Utara menyurati partai politik untuk berkoordinasi dengan LO tentang mekanisme pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilu Tahun 2019 dengan surat nomor: 433/PL.01.4-SD/1220/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018; 6. Setelah diterimanya pengajuan bakal caleg yang sudah di infut di sistem pencalonan dari partai politik melalui LO/penghubung maka KPU Padang lawas utara melakukan penelitian berkas Calon yang dilakukan tim verifikasi yang di tunjuk oleh sekretaris KPU Kabupaten Padang Lawas Utara; 7. Bahwa terhadap calon partai politik PDI Perjuangan Dapil 1 terdapat 9 orang, yang terdiri dari 6 laki laki dan 3 perempuan yang salah satunya saudari Nurbaiti Harahap yang tertera didalam silon partai politik. Setelah sinkron antara silon partai politik dalam bentuk soft copi dengan hard copi barulah KPU Padang lawas utara melakukan tahapan verifikasi administrasi terhadap persyaratan pencalonan. Syarat calon sesuai dengan PKPU nomor 20 tahun 2018 jo Keputusan KPU RI nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang pedoman teknis pengajuan verfikasi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota jo Keputusan KPU RI nomor : 961/PL.01.4-Kpt/6/KPU/VII/2018 tentang petunjuk teknis perbaikan penyusunan dan penetapan calon sementara serta penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kab/Kota. Dalam penelitian berkas caleg PDIP Dapil 1 nomor urut 5 pada masa verifikasi pertama terdapat perbedaan nama di KTP-el dan Ijazah yang bersangkutan sehingga KPU Padang Lawas Utara mem-BMS-kan yang bersangkutan dan disampaikan kepada partai politik; 8. Bahwa dalam perbaikan berkas calon yang masih BMS atas nama Nurbaiti Harahap Caleg No 5 dapil 1 Padang Lawas Utara dari Partai politik PDI Perjuangan, partai politik sudah melaksanakan perbaikan yaitu surat pernyataan yang memuat/menyatakan bahwa nama yang ada di KTP-el dengan Ijazah yang bersangkutan adalah orang yang sama sesuai dengan petunjuk teknis perbaikan SK KPU No 961/ 2018 bab II perbaikan, bagian A poin 3.c.2 “dalam hal pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud huruf a, dalam hal ini sekolah dimana bakal calon yang bersangkutan menempuh pendidikan tidak bersedia menerbitkan surat keterangan dimaksud atau terjadi kondisi lain yang berada diluar kemampuan bakal calon, bakal calon dapat menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa bakal calon yang namanya tercantum pada ijazah/STTB adalah orang yang sama dengan orang yang namanya tercantum pada KTP-el yang ditanda tangani asli oleh bakal calon yang dibubuhi materai”; 9. Bahwa setelah seluruh bakal calon legislatif selesai di perbaiki maka tim verifikator menyampaikan hasil rekafitulasi verifikasi keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019 yang di tanda tangani lengkap; 10. Bahwa setelah selesainya perbaikan berkas dimaksud KPU Padang Lawas Utara mengeluarkan berita acara nomor: 237 /PL.01.4- BA/1220/KPU- Kab/VIII/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon DPRD Kabupaten pada pemilu tahun 2019; 11. Bahwa hasil verfikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara penetapan daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 258 /PL.01.4/BA/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018; 8 12. Selanjutnya hasil berita acara tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Padang Lawas Utara tentang penetapan daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019 Nomor 168/PL.01.4/kpt/1220/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018; 13. Kemudian hasil DCS yang tertuang dalam SK Nomor 168/PL.01.4/kpt/1220/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tersebut diumumkan ke publik dengan pengumuman DCS Nomor 540/PL.01.4/PU/1220/KPU-Kab/VIII/2018 melalui media cetak dan elektronik antara lain: Harian9, METRO TABAGSEL dan Laman KPU serta Inewstv Sumut; 14. Dalam tenggat waktu pengumuman DCS tersebut KPU Kabupaten Padang Lawas Utara meminta tanggapan masyarakat melalui pengumuman Nomor: 542/PL.01.4-PU/1220/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018; 15. Bahwa selama tenggat waktu yang di sediakan untuk tanggapan masyarakat, sama sekali tanggapan masyarakat dimaksud NIHIL, termasuk tanggapan masyarakat atas nama saudari Nurbaiti Harahap Caleg Nomor 5 DAPIL 1 Padang Lawas Utara dari PDIP tidak ada sama sekali, selanjutnya KPU Padang Lawas Utara melakukan pleno penetapan DCT berdasarkan Berita Acara Nomor : 297/P.01.4/BA/1220/KPU-Kab/IX/2018 tentang berita acara penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Pemilihan Umum 2019 Tanggal 20 September 2018; 16. Selanjutnya Berita Acara tersebut dituangkan dalam SK penetapan DCT nomor: 187/PL.01.4/Kpt/1220/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utar dalam pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 20 September 2018; 17. Bahwa SK DCT Nomor 187/PL.01.4/Kpt/1220/KPU-Kab/IX/2019 tersebut kembali diumumkan KPU Padang Lawas Utara melalui media cetak dan elektronik serta papan pengumuman KPU sendiri dengan nomor : 621/PL.01.4/PU/1220/KPU-Kab/IX/2018 tentang Pengumuman Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Pada Pemilu Tahun 2019; 18. Bahwa setelah ditetapkan dan dikeluarkannya pengumuman tentang DCT DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara untuk Pemilu Tahun 2019, KPU Kabupaten Padang Lawas Utara masih menunggu kemungkinan adanya sengketa terhadap proses pencalonan sampai tanggal 16 November 2018 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2017 dengan hasil tidak ada yang mengajukan sengketa; 19. Bahwa dalam tenggat waktu menunggu proses berakhirnya masa sengketa terhadap proses pencalonan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara partai politik untuk melakun sinkronisasi data pada silon yang dilaksanakan tanggal 18 Oktober 2018 di kantor KPU Padang Lawas Utara dengan Surat nomor: 659/PL.01.4-SD/1220/KPU-Kab/X/2018 Tanggal 17 Oktober 2018; B. Bahwa terhadap aduan teradu yang menyatakan adanya dugaan persekongkolan antara KPU Kabupaten Padang Lawas Utara dengan saudari Nurbaiti Harahap Caleg Nomor 5 Dapil 1 Padang Lawas Utara dari PDIP adalah merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan tidak memiliki bukti sama sekali, karena sesungguhnya dalam proses pencalonan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara, KPU Padang Lawas Utara tidak pernah berhubungan dan berurusan dengan Bakal Calon Anggota DPRD Padang Lawas Utara termasuk dengan Saudari Nurbaiti Harahap, karena dalam proses pencalonan KPU hanya menerima pengajuan bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara melalui LO atau Penghubung Partai Politik yang telah ditugaskan oleh masing-masing Partai 9 Politik. Sehingga dugaan persekongkolan dimaksud sama sekali tidak berdasar dan harus ditolak; C. Bahwa jika yang dimaksudkan pengadu keefektifan dan keprofesionalan KPU Padang Lawas Utara menangani verifikasi pasca putusan Bawaslu Padang Lawas Utara nomor: 006/LP/ADM/KAB/02.28/PL-PP/V/2019 maka pengadu jelas – jelas tidak memahami PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dimana tahapan verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota telah selesai dan atau berakhir yaitu mulai dari tanggal 1 Juli sampai dengan 20 September 2018 dan sengketa tanggal 20 september 2018 sampai dengan 16 november 2018 sehingga tidak ada lagi tahapan verifikasi calon legislatif pasca tanggal tersebut apalagi pasca putusan bawaslu nomor :006/LP/ADM/KAB/02.28/PL-PP/V/2019, yang nyata-nyata telah selesai tahapan pemungutan dan penghitungan suara ditingkat Kabupaten Padang Lawas Utara; D. Bahwa terhadap pelanggaran Pasal 1 ayat 31, 32 PKPU No 20 tahun 2018 teradu menolak dikatakan telah melanggar pasal aquo karena menurut hemat teradu bunyi pasal tersebut adalah universal sebagai defenisi dari suatu objek dalam aturan, sehingga dalam penerapannya pada tataran teknis ada aturan turunan berikutnya yaitu SK KPU No 876 Tahun 2018 yang menjelaskan teknis penelitian suatu objek dalam aturan, dalam hal ini tentang bukti pendidikan calon. Oleh karena itu KPU Padang Lawas Utara dalam penelitian syarat pendidikan calon berpedoman kepada SK KPU Nomor 876 Tahun 2018 yaitu lampiran petunjuk teknis tatacara pengajuan dan verifikasi anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kab/Kota tabel 1 syarat umum bagi bakal calon pada nomor 4 kolom 2 dan 3; E. Terhadap aduan pengadu yang menyatakan KPU Padang Lawas Utara tidak mengeluarkan hasil putusan verifikasi berkas salah satu caleg yang terbukti melanggar administrasi pemilu sesuai dengan putusan Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara pada persidangan Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara dalam buku register laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu nomor : 006/LP/ADM/Kab/02.28/PL-PP/V/2019. Bahwa pernyataan pengadu sebagaimana yang disebutkan diatas sangat tidak berdasar dan Kabur , sehingga harus ditolak. Dengan penjelasan bahwa pengadu dalam aduannya tidak menjelaskan amar putusan aquo yang dilanggar oleh teradu dimana amarnya sebagai berikut: 1. Menyatakan terlapor terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pencalonan anggota DPRD Padang Lawas Utara; 2. Memerintahkan terlapor agar memeperbaiki berkas pendaftarannya dan membawa /menunjukkan ijazah yang asli kepada KPU Padang Lawas Utara dengan disaksikan Bawaslu Padang Lawas Utara; 3. Memerintahkan kepada KPU Padang Lawas Utara agar menerima berkas perbaikan pendaftaran calon anggota DPRD Padang Lawas Utara atas nama Nurbaiti Harahap. a. Bahwa dari amar putusan tersebut KPU Padang Lawas Utara pada pokoknya telah melaksanakan secara efektif dan profesional dengan putusan aquo hal ini dapat dibuktikan bahwa tanggal 18 Juni 2019 KPU Padang Lawas Utara menerima putusan Bawaslu Padang Lawas Utara sebagaimana amar putusan diatas; b. Bahwa setelah KPU Padang Lawas Utara menerima keputusan bawaslu aquo maka KPU Padang Lawas Utara mengirimkan surat memohon petunjuk kepada KPU setingkat diatas yaitu KPU Provinsi Sumatera Utara pada hari 10 yang sama dengan nomor : 217 /PY.01.1-SD/1220/KPU-Kab/VI/2019 perihal mohon petunjuk tertanggal 18 Juni 2019; c. Bahwa sambil menunggu balasan surat KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Padang Lawas Utara melakukan rapat pleno tentang tindak lanjut putusan Bawaslu Kab Padang Lawas Utara aquo berdasarkan berita acara nomor: 171/PK.01-BA/1220/KPU-Kab/VI/2019 tentang berita acara rapat pleno tindak lanjut putusan bawaslu padanglawas utara tanggal 18 juni 2019 yang pada pokoknya akan menerima berkas perbaikan pendaftaran calon anggota DPRD Padang Lawas Utara atas nama Nurbaiti Harahap yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2019 di aula kantor KPU Padang Lawas Utara berdasarkan putusan Bawaslu Padang Lawas Utara nomor : 006/LP/ADM/Kab/02.28/PL/V/2019; d. Bahwa berdaskan Berita Acara Nomor: 171/PK.01-BA/1220/KPU- Kab/VI/2019, maka KPU Padang Lawas Utara mengundang partai politik dalam hal ini adalah PDIP bersama dengan Nurbaiti Harahap, Bawaslu Padang Lawas Utara untuk hadir dalam penyerahan perbaikan berkas pendaftaran dan menunjukkan ijazah asli atas nama Nurbaiti Harahap dengan Nomor: 218/PY.01.1-UND/1220/KPU –Kab/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019; e. Bahwa sesuai surat KPU Provinsi Sumatera Utara nomor : 473/PY.01- SD/12/Prov/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019 Perihal: Tindak lanjut putusan Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara yang pada pokoknya memerintahkan agar melaksanakan putusan Bawaslu Padang Lawas Utara aquo; f. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019 bertempat di Aula kantor KPU Padang Lawas Utara dilakukan penyerahan perbaikan berkas pendftaran pasca putusan Bawaslu Padang Lawas Utara nomor : 006/LP/ADM/Kab/02.28/PL/V/2019 dengan Berita Acara nomor: 173 /PK.01-BA/1220/KPU-Kab/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019; g. Bahwa pada saat penyerahan berkas perbaikan atas nama Nurbaiti Harahap dihadiri oleh Bawaslu Padang Lawas Utara berdasarkan Surat Tugas Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor: 0164 ST/K.Bawaslu-Prov.SU- 17/VI/2019 tanggal 20 Juni 2109; h. Bahwa penyerahan berkas perbaikan atas nama Nurbaiti Harahap dihadiri juga oleh pengurus partai politik PDIP, LO Partai Politik PDIP, Nurbaiti Harahap, serta pelapor/ pengadu, dan juga empat orang Komisioner yang terdiri dari: Ketua dan Anggota KPU Padang Lawas Utara yang dibuktikan daftar hadir; i. Bahwa dalam penyerahan perbaikan berkas dimaksud, saudara Nurbaiti Harahap bersama partai politik PDIP dalam hal ini LO Partai Politik menyerahkan dokumen Perbaikan BB.2; j. Bahwa dalam penyerahan dokumen perbaikan tersebut, partai politik dan LO juga menyerahkan Surat Pernyataan parpol yang menyatakan bahwa “dalam dokumen Model BB.2-DPRD Kab. Atas nama Nurbaiti Harahap ada kesalahan penulisan dan setelah putusan bawaslu tersebut kesalahan penulisan, sudah diperbaiki oleh LO Partai” Sesuai dengan surat nomor:125/IN/DPC.29.09/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 perihal Keterangan Perbaikan Berkas; k. Bahwa dalam penyerahan Dokumen perbaikan saudara Nurbaiti Harahap menunjukkan Ijazah Asli kepada KPU Kabupaten Padang Lawas Utara yang saksikan oleh Bawaslu sesuai amar putusan Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara nomor : 006/LP/ADM/Kab/02.28/PL/V/2019; 11 l. Bahwa KPU Kabupaten Padang Lawas Utara menerbitkan tanda terima perbaikan berkas pendaftaran atas nama Nurbaiti Harahap Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Padanglawas Utara Nomor: 006/LP/ADM/Kab/02.28/PL/V/2019 Kabupaten Padang Lawas Utara kepada yang bersangkutan dan LO Partai PDIP; m. Bahwa dalam peroses penyerahan berkas perbaikan tersebut kepada seluruh peserta yang hadir termasuk pengadu diminta masukan dan tanggapan terhadap proses penyerahan berkas perbaikan dan tanggapan dari peserta menyatakan “pas”; n. Bahwa KPU Padang Lawas Utara di dalam penyerahan berkas tersebut menyampaikan bahwa penerimaan berkas sesuai putusan Bawaslu Padang Lawas Utara aquo akan dimasukkan kedalam berkas Nurbaiti Harahap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh berkas pencalonan saudari Nurbaiti Harahap yang dimuat dalam berita acara nomor : 173/PK.01- BA/1220/KPU-Kab/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019; o. Bahwa setelah penyerahan Berkas Perbaikan selesai, KPU Kabupaten Padang Lawas Utara melakukan Rapat Pleno Penerimaan Berkas Perbaikan Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Atas Nama Nurbaiti Harahap dengan Berita Acara 176/PK.01-BA/1220/KPU- Kab./VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 dengan hasil berkas perbaiakn dimasukkan kedalam berkas sebelumnya dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari berkas sebelumnya; p. Bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersebut masih dalam tenggat waktu 3 X 24 Jam sesuai dengan putusan yang dibacakan dihadapan majelis persidangan Bawaslu Padang Lawas Utara. F. Terkait dengan tidak adanya keputusan KPU Padang Lawas Utara tentang Verifikasi yang menetapkan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) nya Nurbaiti Harahap pasca putusan Bawaslu Nomor 006/LP/ADM/Kab/02.28/PL/V/2019 sebagai mana yang disampaikan oleh pengadu pada kronologis aduannya, sudah seharusnya ditolak atau paling tidak, tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut: 1. Bahwa tidak ada lagi tahapan verifikasi terkait penetapan MS atau TMS terhadap calon setelah pemungutan dan penghitungan suara; 2. Bahwa tidak ada amar putusan Bawaslu aqou yang memerintahkan dilakukannya verifikasi penetapan MS dan TMS bagi saudari Nurbaiti Harahap. [2.10] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, Teradu IV s.d VIIImemohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu IV s.d VIII tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu IV s.d VIII dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; dan 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.11] BUKTI TERADU Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, para Teradu mengajukan alat bukti berupa T-1 s.d T-31, sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN 12 1. T-1 Fotokopi Berita Acara Pembentukan kelompok kerja Pencalonan; 2. T-2 Fotokopi Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD; 3. T-3 Fotokopi Undangan Sosialisasi Pencalonan; 4. T-4 Fotokopi Surat Koordinasi ke LO tentang Mekanisme Pengajuan Bakal Calon DPRD; 5. T-5 Fotokopi SK Tim Verifikasi Dokumen Pencalonan; 6. T-6 Fotokopi Surat Pernyataan Nurbaiti; 7. T-7 Fotokopi Hasil Verifikasi keabsahan Dokumen Calon; 8. T-8 Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi dan Keabsahan Dokumen Perbaikan; 9. T-9 Fotokopi Berita Acara Penetapan DCS; 10. T-10 Fotokopi SK Penetapan DCS; 11. T-11 Fotokopi Pengumuman DCS; 12. T-12 Fotokopi Pengumuman Permintaan Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS; 13. T-13 Fotokopi BA Penetapan DCT; 14. T-14 FotokopiSK Penetapan DCT; 15. T-15 FotokopiPengumuman DCT; 16. T-16 FotokopiUndangan Singkronisasi Silon dengan Hard Copy DCT; 17. T-17 FotokopiStatus Laporan dari Bawaslu; 18. T-18 FotokopiTanda Terima/ Disposisi; 19. T-19 FotokopiSurat Mohon Petunjuk ke KPU Prov. Sumut; 20. T-20 FotokopiBA tindak lanjut Putusan Bawaslu; 21. T-21 FotokopiUndangan Penyerahan Perbaikan Pendaftaran; 22. T-22 FotokopiSurat KPU Prov. Tentang tindak lanjut putusan Bawaslu; 23. T-23 FotokopiBA Penyerahan Perbaikan Berkas Pendaftaran; 24. T-24 FotokopiSurat Tugas menghadiri penyerahan berkas Perbaikan; 25. T-25 FotokopiDaftar Hadir penyerahan berkas perbaikan; 26. T-26 FotokopiModel BB-2 DPRD Kabupaten; 27. T-27 FotokopiKeterangan Perbaikan Berkas; 28. T-28 FotokopiDokumentasi saat menunjukkan Ijazah Asli; 29. T-29 FotokopiTanda terima berkas Perbaikan; 30. T-30 FotokopiBA Acara Pernyerahan Perbaikan Berkas Perbaikan; 31. T-31 FotokopiBA Berkas Perbaikan dimasukkan dalam berkas sebelumnya; [2.10] KESIMPULAN TERADU Setelah sidang pemeriksaan digelar, Teradu IV s.d VIII memberikan kesimpulan jawaban sebagai berikut: 1. Oleh karena itu, terang dan jelas bahwa KPU Padang Lawas Utara telah melaksananakan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku dengan efektif dan profesional, sehingga pernyataan pengadu kepada KPU Padang Lawas Utara harus ditolak; 13 2. Bahwa seluruh dalil pengadu yang mendalilkan bahwa teradu IV,V,VI,VII, VIII melanggar kode etik penyelenggara, sama sekali tidak berdasar dan pihak teradu menolak dengan keras; 3. Bahwa dalil yang dibuat oleh pengadu tentang perbuatan yang dilakukan, pasal yang dilanggar maupun kronologis kejadian sama sekali tidak bersesuaian sehingga teradu menolak untuk seluruhnya.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentangPedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu Terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara 14 tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentangPedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1]Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwaPara Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dalam tindakannya sebagai berikut : [4.1.1]Menurut Pengadu bahwa Teradu I s.d Teradu III tidak bekerja secara profesional karena tidak memberikan salinan hasil keputusan kepada Pengadu sesuai dengan laporan yang telah tercatat dalam buku registrasi laporan dugaan pelanggaran adminsitratif pemilu Nomor 006/LP/ADM/Kab/02.28/PL-PP/V/2019. Dalam pembacaan putusan pada tanggal 17 Juni 2019 Teradu I telah menyampaikan secara lisan bahwa salinan putusan bisa diambil 1x24 jam setelah pembacaan putusan dibacakan. Perintah penyerahan putusan tersebut dikuatkan dengan adanya Nota Dinas yang dikeluarkan Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor A- 015/ND/K.Bawaslu-Prov.SU-17/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang penyerahan Salinan Putusan kepada Pelapor dan Terlapor yang ditujukan kepada Sekretariat Sidang atas nama Kasman dan Petugas Sidang yaitu Rahmat Saleh Harahap, Arman Matinggi, dan Indra Siregar. Nota Dinas tersebut berisi memerintahkan Sekretariat Sidang dan Petugas Sidang untuk menyerahkan salinan Putusan Perkara Nomor 006/LP/ADM/Kab/02.28/PL-PP/V/2019kepada Pelapor dan Terlapor paling lambat 1 (satu) hari setelah Putusan dibacakan. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 18 Juni 2019 Pengadu datang kembali ke kantor Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara untuk meminta salinan putusan tersebut, nyatanya Pengadu tidak dapat berjumpa dengan Teradu I selaku Ketua Bawaslu Kab.Padang Lawas utara serta Sekretaris majelis sidang pada persidangan tersebut dan hanya berjumpa dengan Staf Bawaslu Kab. Padang Lawas Utara. Akan tetapi yang diminta Pengadu tidak ada dan Pengadu hanya diberikan oleh staf tersebut berupa status laporan; [4.1.2] Menurut Pengadu bahwa Teradu IV s.d Teradu VIII pada saat sidang putusan di Kantor Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utarahadir menyaksikan persidangan tersebut.Teradu IV s.d Teradu VIII dalam amar putusan Nomor 15 006/LP/ADM/Kab/02.28/PL PP/V/2019 terbukti secara sah melanggar ketentuan, prosedur administrasi pemilu. Dalam Putusan tersebut Teradu IV s.d Teradu VIII diberikan waktu3x24 jam untuk memperbaiki dan melengkapi berkasnya. Pengadu mengatakan bahwa hasil keputusan dari KPU Kabupaten Padang Lawas Utara apakah berkas Terlapor Memenuhi syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sampai hari ini tidak ada; [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dengan alasan: [4.2.1] Bahwa untuk pokok aduan mengenai tidak diberikan salinan Putusan Nomor 006/LP/ADM/Kab/02.28/PL PP/V/2019 pada tanggal 17 Juni 2019, Teradu I s.d Teradu III mengatakan bahwa Teradu I telah menyampaikan secara lisan salinan putusan bisa diambil 1x24 jam setelah pembacaan putusan dibacakan. Perintah penyerahan putusan tersebut, dikuatkan dengan adanya Nota Dinas yang dikeluarkan Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor A-015/ND/K.Bawaslu-Prov.SU- 17/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang penyerahan Salinan Putusan kepada Pelapor dan Terlapor yang ditujukan kepada Sekretariat Sidang atas nama Kasman dan Petugas Sidang yaitu Rahmat Saleh Harahap, Arman Matinggi, dan Indra Siregar. Nota Dinas tersebut berisi memerintahkan Sekretariat Sidang dan Petugas Sidang untuk menyerahkan salinan Putusan Perkara Nomor 006/LP/ADM/Kab/02.28/PL- PP/V/2019 kepada Pelapor dan Terlapor paling lambat 1 (satu) hari setelah Putusan dibacakan. Pada tanggal 17 Juni 2019 Teradu I dan Teradu II langsung menghadiri kegiatan di Sibolangit atas Undangan dari Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang dibuktikan dengan Surat Tugas Nomor 0164/ST/K.Bawaslu-Prov.SU- 17/VI/2019 atas nama Teradu I dan Surat Tugas Nomor0163/ST/K.Bawaslu-Prov.SU- 17/VI/2019 atas nama Teradu II. Pada tanggal 17 s.d 19 Juni 2019 Teradu III juga melakukan perjalanan dinas ke Jakarta untuk menghadiri Undangan dari Ketua Bawaslu RI dengan Nomor 0247/K.Bawaslu/TU.00.01/VI/2019 tertanggal 11 Juni 2019. Teradu I s.d Teradu III mengatakan bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 telah menyerahkan Salinan Putusan kepada Terlapor. Pada tanggal 18 Juni 2019 Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara telah menghubungi Pengadu untuk memberikan Salinan Putusan, namun Pengadu yang dihubungi melalui telepon seluler tidak dijawab. Kemudian Staf Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara menelepon kembali Pengadu dan tersambung serta direspon oleh Pengadu sedang berada di Medan, sehingga Salinan Putusan tidak bisa diserahkan. Teradu I s.d III menjelaskan bahwa Pengadu menolak untuk menerima salinan dan menjawab “tidak usah dulu” setelah di telepon Staf Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara tanggal 20 Juni 2019. Pada tanggal 22 Juni 2019 Staf Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara menelepon Pengadu untuk mengantar langsung salinan Putusan kepada Pengadu, namun Pengadu tetap menolak hingga Pengadu mengambil Putusan ke Kantor Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara; [4.2.2] Bahwa untuk pokok aduan mengenai tidak menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 006/LP/ADM/Kab/02.28/PL PP/V/2019, Teradu IV s.d VIII mengatakan bahwa telah melaksanakan secara efektif dan profesional. Berdasarkan putusan tersebut, Teradu IV s.d VIII mengirimkan surat ke KPU Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor 217/PY.01.1-SD/1220/KPU- Kab/VI/2019 perihal memohon petunjuk tertanggal 18 Juni 2019. Selanjutnya Teradu IV s.d VIII melakukan rapat pleno tentang tindak lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utaraa quo dengan Berita Acara Nomor 171/PK.01-BA/1220/KPU- Kab/VI/2019 perihal Berita Acara rapat pleno tindak lanjut putusan Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara tertanggal 18 Juni 2019 yang pada pokoknya akan menerima berkas perbaikan pendaftaran calon Anggota DPRD Padang Lawas Utara 16 atas nama Nurbaiti Harahap yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2019 di aula Kantor KPU Kabupaten Padang Lawas Utara. Berdasarkan Berita Acara Nomor 171/PK.01-BA/1220/KPU-Kab/VI/2019 Teradu IV s.d VIII mengundang Partai PDIP bersama Nurbaiti Harahap, Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara untuk hadir dalam penyerahan perbaikan berkas pendaftaran dan menunjukkan ijazah asli atas nama Nurbaiti Harahap dengan Nomor 218/PY.01.1-UND/1220/KPU-Kab/VI/2019 tertanggal 18 Juni 2019. Pada tanggal 20 Juni 2019 bertempat di aula Kantor KPU Kabupaten Padang Lawas Utara dilakukan penyerahan perbaikan berkas pendaftaran pasca putusan Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utaraa quo dengan Berita Acara Nomor 173/PK.01-BA/1220/KPU-Kab/VI/2019. Pada saat penyerahan berkas pendaftaran tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara hadir berdasarkan Surat Tugas Nomor 0164/ST/K.Bawaslu-Prov.SU-17/VI/2019 dan hadir juga Partai PDIP, Nurbaiti Harahap, dan Pengadu. Setelah penyerahan berkas perbaikan selesai Teradu IV s.d VIII melakukan rapat pleno Penerimaan Berkas Perbaikan Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara atas nama Nurbaiti Harahap dengan Berita Acara Nomor 176/PK.01-BA/1220/KPU-Kab/VI/2019 tertanggal 21 Juni 2019 dan hasil berkas perbaikan dimasukkan kedalam berkas sebelumnya dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari berkas sebelumnya; [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Pengadu, Para Teradu, dan bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan DKPP berpendapat, [4.3.1] Dalil pengadu mendasarkan pada putusan Nomor 006/LP/ADM/Kab/02.28/PL PP/V/2019, tanggal 17 Juni 2019 yang menyatakan Teradu I s.d Teradu III tidak memberikan salinan Putusan terungkap fakta Teradu I s.d Teradu III menyampaikan secara lisan bahwa salinan putusan bisa diambil 1x24 jam setelah pembacaan putusan dibacakan. Perintah penyerahan putusan tersebut, dikuatkan dengan adanya Nota Dinas yang dikeluarkan Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor A- 015/ND/K.Bawaslu-Prov.SU-17/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang penyerahan Salinan Putusan kepada Pelapor dan Terlapor yang ditujukan kepada Sekretariat Sidang atas nama Kasman dan Petugas Sidang yaitu Rahmat Saleh Harahap, Arman Matinggi, dan Indra Siregar. Nota Dinas tersebut berisi memerintahkan Sekretariat Sidang dan Petugas Sidang untuk menyerahkan salinan Putusan Perkara Nomor 006/LP/ADM/Kab/02.28/PL-PP/V/2019 kepada Pelapor dan Terlapor paling lambat 1 (satu) hari setelah Putusan dibacakan. Dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta bahwa Pada tanggal 18 Juni 2019 Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara telah menghubungi Pengadu untuk memberikan Salinan Putusan, namun Pengadu yang dihubungi melalui telepon seluler tidak menjawab. Kemudian Staf Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara menelepon kembali Pengadu dan tersambung serta direspon oleh Pengadu sedang berada di Medan, sehingga Salinan Putusan tidak bisa diserahkan. Teradu I s.d III menjelaskan bahwa Pengadu menolak untuk menerima salinan dan menjawab tidak usah dulu Abangda setelah di telepon Staf Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara tanggal 20 Juni 2019. Pada tanggal 22 Juni 2019 Staf Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara menelepon Pengadu untuk mengantar langsung salinan Putusan kepada Pengadu, namun Pengadu tetap menolak hingga Pengadu mengambil Putusan ke Kantor Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara. DKPP menilai Teradu I s.d Teradu III telah menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional dalam menangani dugaan pelanggaran Pemilu sesuai prosedur peraturan perundang- undangan. Teradu I s.d Teradu III telah berupaya menyerahkan salinan putusan kepada Pengadu dengan membuat Nota Dinas Nomor A-015/ND/K.Bawaslu-Prov.SU- 17/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019 kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara. Dengan demikian dalil Pengadu tidak dapat diterima dan jawaban Teradu I s.d Teradu III meyakinkan DKPP. 17 [4.3.2] Berkenaan dalil Pengadu Teradu IV s.d Teradu VIII tidak menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 006/LP/ADM/Kab/02.28/PL PP/V/2019, dalam sidang pemeriksaan Teradu IV s.d Teradu VIII menyatakan telah melaksanakan secara efektif dan profesional. Berdasarkan putusan Nomor 006/LP/ADM/Kab/02.28/PL PP/V/2019, Teradu IV s.d VIII mengirimkan surat ke KPU Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor 217/PY.01.1-SD/1220/KPU- Kab/VI/2019 perihal memohon petunjuk tertanggal 18 Juni 2019. Selanjutnya Teradu IV s.d VIII melakukan rapat pleno tentang tindak lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara a quo dengan Berita Acara Nomor 171/PK.01-BA/1220/KPU- Kab/VI/2019 perihal Berita Acara rapat pleno tindak lanjut putusan Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara tertanggal 18 Juni 2019 yang pada pokoknya akan menerima berkas perbaikan pendaftaran calon Anggota DPRD Padang Lawas Utara atas nama Nurbaiti Harahap yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2019 di aula Kantor KPU Kabupaten Padang Lawas Utara. Pada sidang pemeriksaan terungkap fakta bahwa partai politik dan LO (Liaison Officer) menyerahkan Surat Pernyataan Partai Politik dan menyatakan bahwa dalam dokumen Model BB.2-DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara atas nama Nurbaiti Harahap ada kesalahan penulisan dan setelah putusan Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara tersebut kesalahan penulisan sudah diperbaiki oleh LO Partai sesuai dengan Surat Nomor 125/IN/DPC.29.09/VI/2019 tertanggal 19 Juni 2019 perihal Keterangan Perbaikan Berkas. Dalam penyerahan dokumen perbaikan Nurbaiti Harahap menunjukkan ijazah asli kepada Teradu IV s.d VIII yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara selaku Teradu I s.d Teradu III sesuai amar Putusan Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 006/LP/ADM/Kab/02.28/PL PP/V/2019. Pada saat proses penyerahan berkas perbaikan tersebut kepada seluruh peserta yang hadir termasuk Pengadu diminta masukan dan tanggapan terhadap proses penyerahan berkas perbaikan dan tanggapan dari peserta menyatakan “pas”. DKPP menilai Teradu IV s.d VIII telah melaksanakan Putusan Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 006/LP/ADM/Kab/02.28/PL PP/V/2019 dengan menerima berkas perbaikan calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara atas nama Nurbaiti Harahap. Teradu IV s.d VIII juga telah melakukan verifikasi faktual ke Sekolah Caleg atas nama Nurbaiti Harahap yang dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara secara bersama- sama dan terbuka. Selain itu pihak sekolah ijazah Caleg atas nama Nurbaiti Harahap telah sesuai menerangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalil Pengadu tidak dapat diterima dan jawaban Teradu IV s.d Teradu VIII meyakinkan DKPP. [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 18 Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Panggabean selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara, Teradu II Musmuliadi Siregar, dan Teradu III Rizky Athia Arfa Hasibuan, masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu IV Ongku Syah Harahap selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas Utara, Teradu V Muhammad Nafsir Rambe, Teradu VI Herisal Lubis, Teradu VII Lidiyawati Harahap, dan Teradu VIII Yusran Harahap, masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas Utara terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu I, Teradu II, dan Teradu III paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Muhammad, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Muhammad, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota. ANGGOTA Ttd Ttd Alfitra Salam Teguh Prasetyo Ttd Ttd Muhammad Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir 19