Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 03-PKE-DKPP/I/2021 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 225- P/L-DKPP/XII/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 03-PKE-DKPP/I/2021, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Jaswanto Jahuddin Pekerjaan/Lembaga : Advokat Alamat : Jl. Budi Utomo BTN Graha Mega Grazia Blok A No 1 Kota Kendari Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------ Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Indra Eka Putra Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Alamat Kantor : Jl. Inolobunggadue II, Kompleks Pemda Konawe No.286 Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------------- Teradu; [1.3] Membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Teradu; Mendengar Keterangan saksi; Mendengar Keterangan Pihak Terkait; dan Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 225-P/L-DKPP/XII/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 03-PKE-DKPP/I/2021, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut: Bahwa pada hari Sabtu 31 Oktober 2020 sekira 11.35 Wita bertempat di sekitar wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Muda Prima Insan (MPI) di Kecamatan Besulutu Masyarakat lingkar tambang melakukan aksi dalam bentuk penyampaian aspirasi menuntut kejelasan hak atas tanah adanya aktivits penambangan yang dilakukan perusahaan diatas lahan masyarakat, dalam proses berlangsungnya dialog antara pihak perusahaan dan masyarakat membahas soal pembebasan hak atas tanah, pada saat itu perusahaan diwakili oleh HRD. Pada saat perusahaan menjelaskan status hak atas masyarakat secara bergantian saling tanggap antara perusahaan dengan masyarakat secara tiba tiba Anggota Bawaslu Konawe Saudara Indra Eka Putra, S.H mengambil alih pembicaraan dari perwakilan perusahaan dan bertindak sebagai orang perusahaan. Saat masyarakat mempertanyakan alasan dari Saudara Indra Eka Putra, S.H berbicara atas nama perusahaan kepada masyarakat sontak Teradu mengatakan “saya Advisornya perusahaan” (terlampir: dalam bentuk Foto dan Video) Bahwa berdasarkan fakta fakta yang dikemukan sudah selayaknya teradu dikatakan telah melanggar Undang Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 15 huruf N “bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih”. Tindakan yang dilakukan oleh Saudara Indra Eka Putra, S.H telah melanggar Peraturan DKPP No 2 tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dan tindakan teradu yang mencerminkan ketidak patuhan terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan dianggap telah mencederai integritas sebagai penyelenggara pemilu. Bahwa dari tindakan Saudara Indra Eka Putra, S.H yang tidak terlepas dari jabatanya sebagai penyelenggara pemilu dengan bekerja di Perusahaan milik swasta dianggap telah menyalahi Kode Etik Penyelenggara Pemilu. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 3) Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Teradu atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan 4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-3 sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN 1. P-1 Keterangan Saksi; 2. P-2 Foto; dan; 3. P-3 Video; [2.4] SAKSI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan Saksi, 1. Sanggula Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa Saksi berada di tempat pada saat dialog dan aksi. Saksi menjelaskan bahwa masyarakat dating ke Perusahaan dan telah direncanakan sebelumnya untuk datang ke perusahaan. Masyarakat datang untuk membela soal tanah dikelola sekitar perusahaan MPI. Saksi menjelaskan datang pada pukul 09.00 sampai dengan 12.00 Wita. Saksi menjelaskan bahwa sebelum sampai perusahaan ditahan oleh sekelompok orang dan kepolisian. Saksi dan masyarakat juga dihadang oleh kelompok Teradu. Saksi menjelaskan bahwa yang terjadi adalah dialog antara HRD dengan Pengadu yang merupakan kuasa hukum masyarakat yang memperjuangkan haknya atas tanah. Saksi menjelaskan bahwa masyarakat mempertanyakan posisi Teradu disana dan menanyakan kapasitasnya. 2. Basrin Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa Saksi berada di tempat dialog dengan Perusahaan. Saksi menjelaskan bahwa lahan yang diperjuangkan sejak 2005 dan dinyatakan lahan tersebut tidak milik desa Amosilu oleh Teradu. Saksi menjelaskan bahwa tahun 2019 Teradu berkeinginan hapuskan hak masyarakat. Saksi menjelaskan bahwa Teradu dan Pengadu bukan warga Amosilu namun lahir disana. Saksi melihat Teradu berada di lokasi dan saksi ditahan oleh Kelompok Teradu sebelum sampai di lokasi. Saksi menjelaskan bahwa Teradu mengungkapkan seorang Advisor perusahaan MPI. [2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa terkait dengan video yang diajukan oleh Pengadu dalam persidangan yang mulia ini, teradu menegaskan bahwa video tersebut adalah potongan video yang berdurasi ± 1 (satu) jam atau kuranglebih 120 menit. Dan, bahwa video tersebut diawali dengan dialog yang baik antara pihak pengadu, pihak keluarga Besar pemilik lahan, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pihak kepolisian dan pihak TNI sebagai pengamanan yang sekali lagi proses dialog tersebut berlangsung ±120 menit. Itu menegaskan bahwa ada video lain dalam satu rangkaian kejadian tersebut. Bukti T-1; 2. Bahwa apa yang Teradu maksud sebagai advisor dalam potongan video tersebut adalah orang yang menasehati perusahaan, sesuai dengan arti etimolognya dari kata advise yaitu menasehati. Itu juga sebagai bentuk tanggung jawab moril teradu di lingkungan keluarga, untuk tidak membiarkan potensi konflik terjadi akibat kehadiran investasi ditengah-tengah masyarakat, dimana masyarakat itu adalah keluarga besar teradu dan tanah tumpah darah teradu. Bukti T-2; 3. Bahwa Teradu dalam konteks ini dilibatkan sebagai anak dan keluarga sekali lagi dalam konteks tanggung jawab moril kampung halaman dan keluarga besar karena potensi konflik sudah hampir terjadi diantara keluarga akibat demonstrasi yang dipelopori oleh saudara pengadu, jadi bukan teradu yang aktif melibatkan diri. Bukti T-3; 4. Bahwa secara nyata sebelum para keluarga, para orang tua dan para tokoh pemuda, serta pemerintah desa dan kecamatan meminta Teradu turun tangan memberikan advice kondisi ditengah masyarakat kecamatan besulutu memang sudah saling tuduh dan saling kecam dimana teradu melihat tanah kelahiran (kecamatan Besulutu) diambang konflik antar keluarga. Butki T-4; 5. Bahwa apa yang di dalilkan Pengadu tentang teradu bekerja di Perusahaan MPI sama sekali Mengada-ada, dan merupakan fitnah besar. Karena faktanya dalam struktur Organisasi Perusahaan tidak ada jabatan Advisor. Ini menegaskan dengan jelas bahwa harusnya pengadu mendalami dulu maksud teradu menyatakan advisor atau mengecheck struktur organisasi perusahaan, apakah benar ada jabatan advisor atau tidak. Artinya kata Advisor dalam video tersebut memanglah sekedar terminologi teradu dalam dialog yang mengalir dan spontan yang maksudnya adalah orang yang menasehati perusahaan serta keluarga masyarakat. Bukti T-5; 6. Bahwa dalam pertimbangan Teradu secara matang adalah mustahil teradu berpangku tangan melihat kedua belah keluarga saya bertikai (baik keluarga yang bekerja didalam perusahaan maupun keluarga yang demonstrasi di bawah hasutan pengadu) bahkan dapat mengarah pada perang diantara mereka kemudian berpotensi mengakibatkan korban jiwa. Dan faktanya memang mengarah ke situasi demikian. Tentu itu tidak mungkin dibiarkan oleh teradu, dimana orang tua kandung, serta sanak saudara teradu ada disana. Bagi teradu itu menciderai moralitas etik teradu; 7. Bahwa salah satu penyebab kondisi tersebut terjadi adalah informasi-informasi miring dan bernuansa provokasi yang dilakukan oleh Pengadu. Misalnya pada faktanya pengadu memprovokasi keluarga untuk melakukan konflik semata-mata agar tujuan aksi atau demonstrasi tercapai. Padahal, saudara pengadu tidak memahami situasi kebatinan masyarakat setempat (karena saudara pengadu juga tinggal dan besar dikendari bukan di kampung halaman) nanti hadir saat adanya perusahaan tambang MPI ini. Bukti T-6; 8. Bahwa Situasi kebatinan yang Teradu maksud adalah setingan gerakan ala aktifis dibawa-bawa dalam masyarakat awam. Yang masyarakat awam tidak punya pikiran panjang jika dihasut dapat langsung perang atau tabrakan dengan keluarga sendiri; 9. Bahwa bagi Teradu jika terjadi peperangan dan konflik besar karena tidak hadirnya pikiran yang meneduhkan dari pengadu tetapi agitatif dan provokatif. maka yang mulia majelis dalam konteks itulah hati dan pikiran saya tergerak memutuskan menerima permintaan para orang tua dan masyarakat banyak, untuk “turun tangan” dan tidak hanya bolak-balik kantor, tetapi keluarga besar dan tetangga sedang dihasut untuk berperang diantara mereka; yang mulia majelis sekali lagi hati dan pikiran saya tergerak. karena jika pertikaian diantara keluarga terjadi apalagi menumpahkan darah penyesalan tiada berguna. Bukti T-7; 10. Bahwa kehadiran Teradu semata-mata untuk mengedukasi dan meneduhkan masyarakat dengan cara memberikan nasihat (advice) terutama kepada perusahaan agar langkah-langkah yang diambil tepat dan tidak menimbulkan permasalahan antar keluarga ; 11. Bahwa bagi Teradu dengan hadir ditengah realitas yang membutuhkan kita, disatu sisi juga menjadi moment untuk menunjukan kualitas kader pengawas pemilu atau penyelenggara pemilu yang selalu dibutuhkan dan berkontribusi ditengah masyarakat sekitar, kebetulan kabupaten konawe sedang tidak melaksanakan perhelatan pemilu atau pemilihan; kemudian mereka bukan orang partai politik, dan saya sama sekali bukan struktur perusahaan mereka. 12. Bahwa bagi Teradu, keterlibatan teradu juga dapat dimaknai sebagai perwujudan sila kedua pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya, Agar kemanusiaan terjaga, serta kondisi keadaban ditengah masyarakat terjaga, dan jikapun ada rejeki ditengah mereka, dapat dirasakan adil dan merata. Yang mulia bukankah dalam Sumpah Dan Janji penyelenggara pemilu wabil khusus Badan Pengawas Pemilu menyatakan bahwa; “.... dalam melaksanakan tugas mesti berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Sekali lagi Yang mulia Bukankah hadir menengahi soal kemanusiaan apalagi disekitar kita, adalah sedang mengamalkan nilai-nilai pancasila serta pembukaan UUD NRI tahun 1945 serta bukankah meneduhkan situasi kondusif yang mulia, adalah hasrat manusia yang asasi dan hanief (sebagai sebuah Fitrah dan keniscayaan) yang melekat kepada setiap diri manusia termasuk kader Penyelenggara pemilu. Sekiranya, itulah pikiran yang hadir saat itu majelis yang mulia; 13. Bahwa Pengadu mendalilkan teradu melanggar pasal 15 huruf (N) yang berbunyi; “bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan dipemerintahan dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih” adalah sedang menggiring narasi bahwa teradu telah bekerja diperusahaan MPI. Faktanya itu adalah fitnah besar dan delik pidana karena, itu jelas rekaan dan hal yang mengada-ada karena teradu terus aktif berkantor dan menjalankan tugas sebagai Pimpinan Bawaslu Kab. Konawe seperti biasa (seperti menghadiri rapat Pleno Daftar Pemilih Berkelanjutan yang dilaksanakan setiap akhir bulan di KPU, rapat-rapat kantor, dll). Bukti T-7; 14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Teradu telah sampaikan diatas serta fakta-fakta dan bukti yang ada saudara pengadu sedang melakukan fitnah dan kebohongan yang mengarah kepada perbuatan tidak menyenangkan sebagai delik pidana. Yang sekali lagi saudara pengadu tidak faham konteksnya dalam dialog yang tidak utuh itu (terpotong atau dipotong) serta tidak menanyakan maksud teradu tentang kata advisor tersebut. Artinya pengadu menarik kesimpulan premateur dan obscure libel; 15. Bahwa sebagai Teradu, memohon kepada majelis yang mulia untuk mempertimbangkan tentang hal bahwa, pengadu ini melakukan provokasi dan agitasi ditengah masyarakat yang dapat berujung konflik internal masyarakat dan itu merusak kesepakatan inter-personal dalam suatu komunitas. Dimana kesepakatan interpersonal itulah etika diantara mereka. Bagi teradu, pengadu inilah yang tidak beretika karena ingin merusak tatanan kehidupan damai ditengah masyarakat. Apalagi posisi teradu sedang melakukan peneduhan, atau advice kepada semua stakeholder yang tujuannya agar semua selesai dengan baik; 16. Bahwa majelis yang mulia, bagaimana bisa kita mempercayai Pengadu yang tidak beretika tersebut tampil melaporkan dugaan pelanggaran kode etik sedangkan pengadu sendiri menciderai dan menginjak-injak nilai-nilai luhur etika ditengah bermasyarakat itu sendiri untuk kepentingan pribadi dan sesaat (contradiction interminis); [2.6] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; dan 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.7] BUKTI TERADU Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu mengajukan alat bukti berupa T-1 s.d T-8, sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN 1. T-1 Potongan Video lain dalam 1 rangkaian kejadian; 2. T-2 - Screenshoot Etimologi kata Advisor; - Riwayat hidup Teradu; 3. T-3 Foto Teradu sedang melerai kedua belah pihak yang berpotensi menjadi konflik; 4. T-4 Foto Teradu diminta oleh Asosiasi Desa dan Asosiasi BPD se Kecamatan Besulutu untuk turun tangan membantu melerai konflik antar masyarakat 5. T-5 Foto Struktur PT. Muda Prima Insan (MPI) 6. T-6 Foto Pengadu sedang memprovokasi/mengumpulkan masa untuk berdemonstrasi 7. T-7 Foto Teradu sedang turun tangan di tengah masyarakat dan memberikan masukan kepada para pendemo untuk menempuh cara yang legal agar tidak terjadi konflik; 8. T-8 Foto dalam rangka mengikuti rapat pleno DPT berkelanjutan di Kantor KPU Kabupaten Konawe; 9. T-9 Foto dalam rangka kegiatan Bawaslu Kabupaten Konawe Bersama Pemerintah Derah Kabupaten Konawe dalam rangka menjaga koordinasi antar lembaga 10. T-10 Foto kegiatan rapat dikantor Bawaslu Kabupaten Konawe Bersama coordinator Sekretariat dan staf Sektretariat Bawaslu Kabupaten Konawe. 11. T-11 Foto Teradu memimpin rapat internal divisi hukum, penindakan dan penyelesaian sengketa Pemilu [2.8] SAKSI TERADU Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu mengajukan saksi,: 1. Firman Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa saksi berada di lokasi pada jam 08.00 Wita sampai aksi selesai. Saksi melihat Pengadu dan Teradu berada di lokasi. Saksi menjelaskan bahwa Teradu di lokasi sekitar Pukul 10.00 Wita Bersama Pak Kapolsek. Saksi melihat Teradu memberikan nasehat hukum terkait lahan tersebut. Saksi menjelaskan bahwa masyarkat dihentikan sekitar 200 meter dari perusahaan oleh TNI dan Kepolisian agar tidak merusak alat perusahan. Saksi menjelaskan menghubungi Teradu untuk datang dan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat yang menganggap lahan negara menjadi Lahan masyarakat. Saksi menjelaskan bahwa terjadi argumentasi antara masyarakat dengan Teradu 2. Kuswanto Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa Saksi berada di tempat sebagai masyarakat Desa Amosilu dan datang pukul 10.00 Wita. Saksi menjelaskan bahwa tidak berada di pihak Pengadu. Saksi hanya mendengarkan dialog anatara masyarakat dengan perusahaan MPI. Saksi mengetahui ada saksi pengadu disana dan melihat Teradu. Posisi Teradu ada ditengah masyarkat dan bercampur. Saksi menjelaskan bahwa yang dikatakan Teradu adalah untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat dan pertanyaan saksi pengadu. Saksi menerangkan perbedaaan diantara masyarakat adalah dilahan sengketa bukan milik desa Amosilu dan milik Negara. Saksi menjelaskan bahwa semua masyarkat Desa Amosilu adalah keluarga dan saya meminta bantuan Teradu untuk tidak terjadi konflik. [2.9] PIHAK TERKAIT Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memanggil Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selaku Pihak Terkait dan memberikan keterangan bahwa tidak pernah mengetahui persoalan yang dihadapi oleh Teradu. Pihak Terkait baru mengetahui persoalan ini setelah ada informasi persidangan oleh DKPP RI.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu Terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Teradu melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu karena rangkapj abatan sebagai advisor PT. Muda Prima Insan (MPI); [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dengan alasan video alat bukti yang diputar dalam persidangan merupakan potongan video yang berdurasi sekitar 120 menit. Teradu menjelaskan bahwa video diawali dengan dialog yang baik antara Pengadu, pemilik lahan, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, aparat kepolisian dan TNI sebagai pengamanan. Menurut Teradu yang dimaksud advisor adalah orang yang menasehati perusahaan, sesuai dengan arti etimolognya dari kata advise yaitu menasehati. Menurut Teradu tindakan tersebut juga sebagai bentuk tanggungjawab moril dirinya di lingkungan keluarga agar tidak terjadi konflik horizontal akibat kehadiran investasi di tengah-tengah masyarakat, yang merupakan keluarga besarnya. Bahwa Teradu mengaku dilibatkan sebagai anak dan keluarga dalam konteks moril kampung halaman karena adanya potensi konflik diantara keluarga akibat demonstrasi yang dipelopori oleh Pengadu. Teradu menjelaskan bahwa dirinya tidak bekerja di PT MPI dan tuduhan tersebut merupakan fitnah besar. Karena tidak ada advisor dalam struktur perusahaan. Sehingga seharusnya Pengadu mendalami dulu maksud ucapan sebagai advisor atau melakukan pengecekan terhadap struktur organisasi perusahaan, apakah benar ada jabatan advisor atau tidak. Ditegaskan Teradu, dirinya mengaku menyebut kata advisor sebagaimana dalam video. Namun kata tersebut terucap secara spontan yang maksudnya adalah orang yang menasehati perusahaan serta menasehati masyarakat. Teradu mengaku dirinya bertikad baik agar tidak terjadi konflik antar keluarga, baik yang bekerja didalam perusahaan maupun keluarga yang demonstrasi dibawah hasutan Pengadu. Kehadiran Teradu untuk mengedukasi dan meneduhkan masyarakat dengan cara memberikan nasihat (advice) terutama kepada perusahaan agar langkah-langkah yang diambil tepat dan tidak menimbulkan permasalahan antar keluarga. Bahwa Teradu menyatakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat untuk menunjukkan penyelenggara Pemilu yang selalu dibutuhkan dan berkontribusi di tengah masyarakat sekitar. Karena Kabupaten Konawe sedang tidak melaksanakan perhelatan Pemilu atau Pemilihan. Selainitu, berdasarkan analisis Teradu, perusahaan tambang tersebut tidak dimiliki oleh orang partai politik, sehingga tidak ada konflik kepentingan. Bahwa Teradu beralasan, keterlibatannya dalam penyelesaian konflik antara masyarakat dan perusahaan juga dapat dimaknai sebagai perwujudan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yakni, agar kemanusiaan terjaga, serta kondisikeadabanditengahmasyarakatterjaga, dan jika ada rezeki di tengah mereka, dapat dirasakan adil dan merata. [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Pengadu, Teradu, Saksi, Pihak Terkait dan bukti dokumen, terungkap fakta pada tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 11.35 WITA, terjadi unjuk rasa di PT Muda Prima Insan (MPI) yang memegang izin Usaha Pertambangan. Dalam aksi tersebut, masyarakat menuntut hak atas tanah yang telah beralih fungsi eksplorasi tambang yang dikelola oleh PT MPI. Terungkap dalam sidang pemeriksaan, Teradu berada di tengah kerumunan massa yang sedang berdialog dengan HRD PT MPI. Sesuai alat bukti Pengadu berupa rekaman video yang dikonfirmasi dalam persidangan, Teradu mengakui kebenarannya bahwa untuk menanggapi pertanyaan peserta aksi terkait kapasitas Teradu hadir dalam unjuk rasa, Teradu menyatakan ‘’saya advisor perusahaan’’. Teradu berdalih yang dimaksud sebagai advisor perusahaan adalah menjadi penasehat masyarakat dan perusahaan. Teradu beralasan pernyataan tersebut terjadi secara spontan bertujuan memberi nasehat kepada perusahaan agar tidak terjadi konflik horizontal diantara masyarakat yang terbelah dalam mensikapi sengketa tanah. Teradu mengaku sebelum menjadi penyelenggara Pemilu berprofesi sebagai advokat. Namun setelah menjabat sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Konawe statusnya sebagai advokat non aktif meskipun lisensi izin beracara masih berlaku sampai tahun 2022. DKPP menilai sikap dan tindakan Teradu mengaku sebagai advisor PT. MPI ditengah konflik penguasaan hak atas tanah tidak dapat dibenarkan secara etika. Teradu yang menggeluti profesi advokat semestinya memahami, setiap penyataan yang disampaikan dalam situasi konflik mempunyai konsekuensi terhadap kedudukan dan peran seseorang sebagai mediator atau advisor. Meskipun Pengadu tidak dapat menghadirkan alat bukti surat yang menunjukkan secara formal Teradu terikat kontrak kerja sebagai advisor PT. MPI, namun pernyataan Teradu “saya advisor perusahaan” dapat dinilai oleh masyarakat yang sedang bersengketa dengan perusahaan bahwa kedudukan dan kapasitas Teradu adalah sebagai penasehat PT.MPI. Teradu sebagai penyelenggara Pemilu sepatutnya menghindari kegiatan yang berpotensi konflik kepentingan dan/atau menggunakan pengaruh jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sikap dan tindakan Teradu telah menjadi polemik bagi masyarakat setempat yang berdampak luas bagi kredibilitas lembaga Bawaslu Kabupaten Konawe. Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan d, Pasal 11 huruf b, Pasal 14 huruf c dan Pasal 15 hurud a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP; [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, Saksi, Pihak Terkait dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu Indra Eka Putra selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe sejak Putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, Mochammad Afifuddin dan Pramono Ubaid Tanthowi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu oleh Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota. KETUA Ttd Muhammad ANGGOTA Ttd Ttd Alfitra Salam Teguh Prasetyo Ttd Ttd Didik Supriyanto Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN PENGGANTI Rio Fahridho Rahmat