Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor : 59-PKE-DKPP/VI/2020 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU, Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 61- P/L-DKPP/V/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 59-PKE-DKPP/VI/2020, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Usman Pekerjaan/ : Karyawan Honorer Lembaga Alamat : Tenembak Alas, Kecamatan Tanoh Alas, Kabupaten Aceh Tenggara Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Pengadu.

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Prasetya Andhika Syah Putra Pekerjaan : Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara Alamat : Jl. Pahlawan, No. 28 A, Kabupaten Aceh Tenggara Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------Teradu. [1.3] membaca pengaduan Pengadu; mendengar keterangan Pengadu; mendengar jawaban Teradu; mendengar keterangan Saksi; mendengar Keterangan Pihak terkait; memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU  Bahwa atas nama Prasetya Andhika Syah Putra adalah salah satu peserta seleksi calon komisioner Komisi Independen Pemilu (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 21-25 Juni Tahun 2018 dengan nomor peserta ujian 024 /ST- KIP/TIAGRA/l/2018.  Bahwa atas nama Prasetya Andhika Syah Putra juga merupakan salah satu peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Calon Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara pada urutan ke-lima (5) dalam pengumuman tanggal 18 Desember 2018.  Bahwa atas nama Prasetya Andhika Syah Putra merupakan salah satu peserta yang dilantik pada tanggal 18 Februari 2019 oleh Bupati Aceh Tenggara (incasu Drs. Raidin Pinim) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 259/PP.06-SD/05/KPU/II/2019 dengan masa bakti 2019-2024.  Bahwa atas nama Prasetya Andhika Syah Putra pada saat pendaftaran sebagai calon komisioner KPU / KIP Kabupaten Aceh Tenggara, patut diduga telah memalsukan identitas dirinya terkait usia / umur untuk memenuhi persyaratan seleksi menjadi calon komisioner KIP Kabupaten Aceh Tenggara sesuai amanat UU No.7 pasal 21 ayat 1 (b) jo PKPU No.1 Tahun 2018 pasal 5 ayaqt 1 (b).  Bahwa atas nama Prasetya Andhika Syah Putra menyatakan sudah berumur 30 (tiga puluh) Tahun pada saat pendataran menjadi calon komisioner KIP Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2018 dengan menunjukkan dokumen-dokumen sebagai persyaratan untuk mendaftarkan diri. 5  Bahwa setelah disandingkan dengan beberapa dokumen lain terkait usia dan tanggal kelahiran atas nama Prasetya Andhika Syah Putra terdapat ketidaksesuaian, sehingga patut diduga dokumen-dokumen yang diserahkan kepada Panitia Seleksi adalah PALSU.  Bahwa atas nama Prasetya Andhika Syah Putra dalam kolom KTP termuat dengan usia sudah 30 Tahun dengan menyebutkan tanggal lahir 22 Maret Tahun 1988, tetapi dalam Nomor Induk Kartu Penduduk (NIK) dimana tercantum tanggal lahir pada 22 Agustus 1991, dengan rujukan kepada NIK tersebut TERADU / TERLAPOR masih berumur 27 Tahun ketika mendaftar sebagai calon komisioner KIP Aceh Tenggara (vide NIK 1102082208910001.  Bahwa atas nama Prasetya Andhika Syah Putra dalam Ijazah Universitas Gunung Leuser dengan nomor Ijazah : 081/FT.TS/I/2014 dimana tercantum tanggal lahir 22 Maret 1988, tetapi dalam daftar nama-nama peserta wisuda pada tanggal 28 Desember 2013 tercantum tanggal Lahir 22 Agustus 1991.  Bahwa atas nama Prasetya Andhika Syah Putra dalam Daftar Riwayat Hidup saat mendaftarka diri menjadi Anggota KIP terkait Riwayat Pendidikan menyebutkan bahwa Terlapor Tamat pada Tahun 2006, tetapi dalam ijazah Sekolah Manengah Kejuruan bahwa Prasetya Andidhika Syah Putra Tamat Tahun Pelajaran 2008 / 2009 sangat jelas tercatat tanggal kelahiran 22 Agustus 1991. sesuai dengan Nomor Ijazah DN-06 Mk 0005041.  Bahwa atas nama Prasetya Andhika Syah Putra dalam Surat Keterangan Nikah Model N-1 sangat jelas tercatat tanggal kelahiran sebenarnya yaitu 22 Agustus 1991.  Bahwa atas nama Prasetya Andhika Syah Putra dalam Keterangan Asal-Usul Model N-2 sangat jelas tercatat tanggal kelahiran sebenarnya yaitu 22 Agustus 1991.  Bahwa atas nama Prasetya Andhika Syah Putra dalam Surat Persetujuan Mempelai Model N-3 sangat jelas tercatat tanggal kelahiran sebenarnya yaitu 22 Agustus 1991.  Bahwa atas nama Prasetya Andhika Syah Putra dalam Surat Keterangan Tentang orang tua Model N-4 sangat jelas tercatat tanggal kelahiran sebenarnya yaitu 22 Agustus 1991.  Bahwa atas nama Prasetya Andhika Syah Putra dalam Surat Keterangan Telah Menikah sangat jelas tercatat tanggal kelahiran sebenarnya yaitu 22 Agustus 1991.  Bahwa atas nama Prasetya Andhika Syah Putra dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabuaten / Kota 6 Tahun 2014 sangat jelas tercatat tanggal kelahiran sebenarnya yaitu 22 Agustus 1991. p. Bahwa atas nama Prasetya Andhika Syah Putra berdasarkan hasil pengecekan data kependudukan situs Mendagri sangat jelas tercatat tanggal kelahiran sebenarnya yaitu 22 Agustus 1991. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian tersebut diata yang mana atas nama Prasetya Andhika Syah Putra tampak jelas dan nyata telah melakukan pelanggaran kade Rtik terkait pemalsuan umur (usia). Oleh karenanya saya mohon yang mulia Majelis Hakim DKPP yang memeriksa dan mengadiii perkara ini agar Menyatakan bahwa Teradu/Terlapor telah melakukan Pemalsuan Usia (Umur) serta menghukum Teradu/Terlapor dengan sanksi Pemberhentian sebagai komisioner Komisi tndependen Pemilihan Aceh (KIP), atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim DKPP berpendapat Iain mohon berkenan menjatuhkan putusan yang seadil adilnya. [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN Alat bukti KTP atas nama Prasetya Andhika Syah Putra dimana dalam kolom KTP termuat dengan usia sudah 30 Tahun dengan tanggal lahir 22 Maret Tahun 1988, tetapi dalam Nomer Induk 1. P-1 Kartu Penduduk (NIK) dimana tRrcantum masih berumur 27 Tahun dengan NIK 1102082208910001. telah dinazegelen di Kantor Pos se9uai foto copynya. 2. P-2 Alalt bukti Ijazah Universitas Gunung Leuser atas nama Prasetya Andhika Syah Putra dalam ljazah Universitas Gunung Leuser dimana tercantum tanggal lahir 22 Maret 1988, tetapi dalam daftar nama-nama peserta wisuda tercantum tanggal 22 Agustus 1991. Telah dinazegelen di Kantor Pos sesuai foto copynya. 3. P-3 Alat bukti Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Prasetya Andhika Syah Putra dimana dalam ijazah Sekolah Manengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2008 / 2009 tercatat tanggal kelahiran 22 Agustus 1991, Dengan Nomor Ijazah DN-06 Mk 0005041 Telah dinazegelen di Kantor Pos sesuai foto copynya. 4. P-4 Alat bukti atas nama Prasetya Andhika Syah Putra dalam Surat Keterangan Nikah Model N-1 tercatat tanggal kelahiran 22-08-1991. Telah di nazegelen di Kantor Pos. 5. P-5 Alat bukti atas nama Prasetya Andhika Syah Putra dalam Keterangan Asal-Usul Model N-2 tercatat tanggal kelahiran 22 Agustus 1991. Telah dinazegelen di Kantor Pos. 6. P-6 Alat bukti atas nama Prasetya Andhika Syah Putra dalam Surat Persetujuan Mempelai Model N-3 tercatat tanggal kelahiran 22 Agustus 1991. Telah dinazegelen di Kantor Pos. 7. P-7 Alat bukti atas nama Prasetya Andhika Syah Putra dalam Surat Keterangan Tentang orang tua Model N-4 tercatat tanggal kelahiran 22 Agustus T99fi. Teiah di nazegelen di ”Kantor Pos. 8. P-8 Alat bukti atas nama Prasetya Andhika Syah Putra dalam Surat Keterangan Telah Menikah tercatat tanggal kelahiran 22 Agustus 1991. Telah dinazegelen di Kantor Pos. 9. P-9 Alat bukti atas nama Prasetya Andhika Syah Putra dalam ijazah Sekolah Manengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2008 / 2009 tercatat tanggal kelahiran 22 Agustus 1991, Telah dinazegelen di Kantor Pos. 10. P-10 Alat Bukti atas nama Prasetya Andhika Syah Putra dalam daftar pemilihan tetap umum Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2014 tercatat tanggal kelahiran 22 Agustus 1991, telah dinazegelen di kantor pos. 11 P-11 Alat bukti atas nama Prasetya Andhika Syah Putra berdasarkn hasil pengecekan data kependudukan situs Mendagri tercatat tanggal kelahiran 22 Agustus 1991. Telah dinazegelen di Kantor Pos. [2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU Bahwa sehubungan dengan Pokok Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Nomor: 61-P/L-DKPP/V/2020 dan Perkara Nomor: 59-PKE- DKPP/VI/2020, Para Teradu menyampaikan Jawaban dalam menanggapi Pokok Pengaduan sebagai berikut: 1. Bahwa pembelaan diri saya dalam perkara Aquo, Teradu dalilkan pada Azas Pembelaan Diri (Noodweer) sebagaimana didalilkan pada Azas hukum yang menyatakan “Tidaklah dapat dihukum barang siapa melakukan suatu perbuatan yang dapat dibenarkan oleh suatu Pembelaan yang perlu dilakukan bagi Tubuh, Kehormatan, atau benda kepunyaan sendiri terhadap serangan yang bersifat seketika atau yang bersifat mengancam secara langsung dan yang bersifat melawan hukum”. 2. Bahwa jawaban Teradu ini, saya dalilkan pada fakta-fakta Hukum dan Riwayat Hidup Teradu yang terikat secara historis dengan kedua orang tua Teradu dan oleh sebab itu Saya bersumpah atas nama Agama Teradu bahwa Fakta dan dalil yang saya sampaikan adalah benar adanya. 3. Bahwa benar adanya Teradu dilahirkan pada hari Selasa 22 Maret 1988 sekira pukul 18.15 Wib di Medan dengan dibantu oleh Dukun Beranak yang bernama Wak Ompong. 4. Bahwa sejak dilahirkan sampai dengan berumur 8,5 Tahun Teradu diindikasi oleh Dokter mengidap penyakit Cerebral Palsy, sehingga Ny. Kartika Sari Harahap ibu yang melahirkan saya, akhirnya mengambil keputusan untuk baru memasukkan Teradu ke Sekolah Dasar (SD) pada tahun 1997 di SD Muhammadiyah Kutacane saat umur Teradu sudah 9 (sembilan) Tahun, berbeda dengan anak-anak lainnya yang pada umumnya berumur 7 (tujuh) Tahun. 5. Bahwa pada Tahun 1992 saat Ayah saya pindah Dinas ke Riau, oleh Nenek Teradu, pada umur 4 Tahun Teradu diurus dan dipelihara oleh Nenek Teradu di Kutacane, dengan pertimbangan untuk berobat kampung dan berobat alternatif berhubung setelah 4 Tahun berobat medis di Medan, namun tidak kunjung sembuh. Oleh nenek Teradu, dengan inisiatif sendiri mereka mengurus dan menerbitkan identitas Teradu dalam bentuk Akte Kelahiran dengan Tanggal Lahir sebagaimana mestinya, yaitu Tanggal 22 Maret 1988 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara. Sampai dengan Umur 25 Tahun, saya relatif lebih dekat dan tinggal bersama Nenek. 6. Pengetahuan Teradu dalam konteks masalah perbedaan Tanggal lahir tersebut baru menjadi pertimbangan Teradu saat mulai masuk Jenjang Perguruan Tinggi ketika pihak Rektorat melakukan pendataan Identitas Mahasiswa secara On Line berdasarkan penelusuran NIK. Kesadaran tersebut muncul karena pada Tahun 2006 Orang Tua Teradu mengalami musibah Kebakaran rumah yang menyebabkan Teradu tidak memiliki Data Pembanding Ijazah SD dan SLTP. Pasca Kebakaran maka satu satunya dokumen terkait Teradu yang tersisa adalah Akte Lahir yang di urus dan disimpan oleh nenek Teradu sejak Tahun 1992 Untuk alasan Keamanan Akte Lahir tersebut tetap disimpan oleh nenek Teradu yang memang menetap terpisah dari orang tua Teradu dan untuk pertama kalinya baru diserahkan kepada orang tua Teradu pada Tahun 2014 menjelang pernikahan Teradu. Dan pada saat yang sama Teradu juga mulai menyampaikan data diri terkait Tahun Lahir yang sesungguhnya. Bahwa dalam beberapa dokumen lain masih ada dokumen yang mencantumkan Tahun Lahir yang dirujuk dari Ijazah SD dan SLTP, maka hal tersebut diluar kewenangan Teradu karena tidak dikonfirmasi kepada Teradu. 7. Berdasarkan point keterangan nomor (10) diatas maka Teradu mulai secara aktif dengan kesadaran sendiri menggunakan identitas Tanggal Lahir teradu yang sesungguhnya karena ingin kembali kepada Khittah jati diri Teradu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT atas diri Teradu. Termasuk saat melaksanakan Pernikahan pada Tahun 2014 yang dicatatkan di KUA setempat Tanggal Lahir Teradu adalah 22 Maret 1988. 8. Teradu melaksanakan Pernikahan Kedua pada Tanggal 7 Oktober 2015 dan baru menjelang Pernikahan tersebutlah untuk pertama kalinya Teradu menerima berkas Asli Dokumen Akte Lahir dari Nenek Teradu. 9. Atas perbedaan data tampilan Tanggal Lahir Teradu berdasarkan penelusuran On Line Situs Kemendagri diluar pengetahuan saya. Namun demikian Teradu menyadari bahwa perubahan atas Data Diri termasuk Nama dan Tanggal Lahir dalam Sistim Ketata negaraan dan Kependudukan RI adalah Hak Teradu sebagai seorang Warga Negara. Namun kewenangan menerbitkan dan memproses permohonan tersebut berada di Instansi yang bersangkutan. Sejauh ini, terutama sejak Tahun 2014, Teradu telah proaktif menggunakan Hak Teradu untuk melakukan perubahan Identitas Teradu menjadi Data Tunggal sebagaimana mestinya termasuk perubahan NIK Teradu. Dalam banyak kesempatan pihak Instansi yang berwenang menjelaskan bahwa pengajuan perubahan NIK tersebut harus di usulkan sampai ketingkat Dirjen Dukcapil di Jakarta. Oleh sebab itu, Teradu merasa tidak cukup adil jika menimpakan faktor Rentang Kendali E KTP yang berbelit menjadi kesalahan Teradu sebagai seorang Warga Negara yang ingin menyempurnakan Identitas diri sebagaimana mestinya, apalagi jika akibat Rentang Kendali berbelit serta potensi Mal Administrasi tersebut menyebabkan Teradu sebagai Terhukum. Teradu meyakini bahwa kesemrawutan sistem Administrasi Kependudukan kita secara Nasional adalah masalah besar kita semua, dan jika dalam konteks Laporn Aquo ini secara kebetulan terkait langsung dengan diri Teradu untuk dimanfaatkan oleh pihak pihak yang diperbudak oleh syahwat Jabatan, Teradu mohon pertimbangan Majelis DKPP yang Mulia. 10. Bahwa sejak sebelum mendaftar sebagai Calon Anggota KIP Aceh Tenggara, Teradu sudah meminta secara resmi kepada Dinas Terkait untuk melakukan perbaikan terhadap nomor NIK tersebut agar dalam penelusuran Online tidak lagi menampilkan data yang berbeda, bahkan sampai meminta diterbitkannya E KTP Baru sebagai bagian dari hak Teradu sebagai Warga Negara. 11. Atas rangkaian Jawaban Teradu mulai point nomor 1 sampai dengan nomor 10 yang terkait dengan penjelasan Teradu terhadap Identitas dan Riwayat Hidup Teradu, terang benderang bagi Teradu pada Tahun 2014 menjelang Pernikahan Teradu, pada rapat/Musyawarah Keluarga Besar Teradu menjelang Pernikahan Teradu. Kisah tersebut merupakan Tradisi setempat yang berlangsung secara turun temurun. 12. Bahwa aduan Pelapor baru disampaikan ke DKPP pada kisaran April 2020, setahun setelah saya bertugas sebagai salah seorang Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara. Padahal pokok aduan tersebut sebenarnya sudah menjadi Isyu publik pada saat pelaksanaan seleksi di tingkat Pansel Independen. Teradu sendiri beberapa kali dihubungi oleh pihak Pers dan LSM untuk mengkonfirmasi hal hal yang dimaksud dalam pokok aduan dan oleh Teradu sudah jelaskan secara verbal dengan menunjukkan bukti bukti historis yang Teradu miliki. 13. Bahwa pokok aduan Aquo terkait dengan kelengkapan administrasi peserta Seleksi sejatinya sudah selesai pada tingkat Pansel dan Komisi A DPRK setempat. Dan sejauh proses tersebut, Teradu dapat menjelaskan dan membuktikan keabsahan kelengkapan administrasi Teradu. Pansel memiliki kewenangan untuk menerima sekaligus melakukan Verifikasi Faktual atas kelengkapan Adminitrasi Teradu dan hasilnya sudah dipandang memenuhi Syarat. 14. Bahwa meski menghormati hak yuridis Pelapor untuk menyampaikan Aduannya, Teradu merasa berkeberatan dengan proses yuridis yang ditempuh oleh Pelapor dalam menyampaikan Laporannya. Sebab, Pelapor dalam hal ini jauh sebelum membuat Laporan ke DKPP sudah mengetahui hal tersebut. Disamping itu keabsahan alat bukti Pelapor Patut di Duga juga diperoleh dengan cara yang melanggar hukum dengan menyuap pihak pihak tertentu. Teradu memohon agar Majelis DKPP yang Mulia dapat mempertimbangkan dalil dalam Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 yang menyebutkan “ Ketika seseorang menggunakan Alat Bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak Sah (Unlawful Legal Evidence), maka Bukti tersebut tidak punya nilai pembuktian sehingga harus di kesampingkan”. 15. Bahwa Pelapor sesungguhnya Patut di Duga telah menjalin “Konspirasi Jahat” dengan pihak lain, dalam hal ini Sdra Muhammaddin terkait dengan Pokok Aduannya. Bahwa jauh sebelum laporan Aquo disampaikan kepada DKPP, antara Pelapor dengan Sdra Muhammaddin sebagai Calon PAW Peringkat VII, telah melakukan melakukan kesepakatan untuk nanti apabila Pokok Aduan Aquo berhasil maka Muhammaddin akan mengundurkan diri dari calon PAW dengan komitmen bahwa Pelapor akan memberikan uang Kompensasi sebesar Rp 150.000.000;. Komitmen dan perjanjian tersebut telah mereka tuangkan dalam satu surat perjanjian diatas materai dan dipegang oleh masing masing Saksi kedua belah pihak. Keterangan tersebut saya simpulkan dari informasi yang berkembang di tengah masyarakat Aceh Tenggara dan komunikasi saya dengan Muhammaddin, saat beliau menjumpai saya. 16. Bahwa dalam perspektif hukum Teradu, mekanisme Pelaporan ini sejatinya tidak memenuhi syarat Formil. Sebab pokok Aduan Aquo adalah terkait dengan Tuduhan Pelanggaran Etika sehubungan dengan Syarat Keterpilihan Teradu sebagai Anggota KIP Aceh Tenggara, namun Obyek Materilnya serta alat bukti yang diajukan oleh Pelapor merupakan wilayah Obyek Pidana Umum dengan Tempus Delicty dimasa lalu yang menurut Teradu harusnya ditempuh melalui Laporan kepada Bawaslu Kabupaten untuk diteruskan kepada Penyidik Kepolisian atau setidak tidaknya Pokok Aduan Aquo terlebih dahulu disampaikan kepada Bawaslu untuk diteruskan kepada DKPP. Namun demikian perspektif subyektif Teradu tersebut, kami mohonkan untuk menjadi Pertimbangan Majelis DKPP yang Mulia. 17. Atas dalil Teradu terhadap Pokok Aduan Pelapor ini, saya bermohon agar Majelis DKPP dapat mengesampingkan Pokok Aduan tersebut mengingat Legal Standing Pelapor dengan Alat Bukti yang bermasalah serta Itikad Jahat Pelapor terhadap Teradu. [2.5] PETITUM TERADU 1. Sebagai manusia biasa yang memiliki kekurangan, Teradu mengakui bahwa masa lalu dan sejarah hidup Teradu mungkin tidaklah sesempurna Pelapor dan untuk itu Teradu secara sadar meminta maaf kepada Majelis DKPP yang Mulia termasuk kepada ibunda Teradu yang sejak aduan ini menjadi konsumsi publik di Aceh Tenggara harus Terbaring sakit dan dirawat di RS. Mitra Sejati di Medan. 2. Bahwa secara sengaja Pokok Aduan a quo ini telah secara sistematis dan masif di Blow Up oleh Pelapor ke berbagai Media di Aceh Tenggara dengan permintaan untuk diusut oleh APH Pidana Umum di Aceh Tenggara. Oleh sebab itu saya memohon kepada Majelis DKPP untuk memberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran Versi Teradu dihadapan APH di Aceh Tenggara dan sekaligus memohon agar Majelis DKPP mengabaikan tuduhan Pelanggaran Tata Nilai dan Norma Etika Teradu sebagai Penyelenggara Pemilu. 3. Sampai dengan belum terbitnyaPutusan Peradilan Umum atas dugaan Pemalsuan Dokumen sebagaimana yang di Blow Up oleh Pelapor di Aceh Tenggara, Teradu memohon kepada Majelis DKPP yang Mulia untuk dapat mempertimbangkan permohonan Teradu agar dapat kiranya untuk tetap berdarma bakti sebagai Penyelenggara Pemilu di Aceh Tenggara dan membebaskan Teradu dari Stigma Pemalsu Dokumen sebagaimana yang dikampanyekan oleh Pelapor bersama Konspiratornya. Di Aceh Tenggara. 4. Atau jika Permohonan Teradu diatas tidak dapat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Teradu memohon Putusan yang seadil-adilnya atas nama Allah SWT Tuhan yang Maha Adil. [2.6] BUKTI TERADU Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu mengajukan alat bukti sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN 1. T-1 Ijazah Asli Teradu Dari Universitas Gunung Leuser Kutacane 2. T-2 E. KTP Asli Teradu 3. T-3 Kartu Keluarga Asli Teradu 4. T-4 Salinan Buku Akte Nikah Teradu 5. T-5 Akte Lahir Asli Teradu 6. T-6 Ijazah SMK Ulang Kisat Asli 7. T-7 Foto Dokumentasi Kebakaran Rumah Orang Tua Teradu 8. T-8 KTP dan Buku Nikah Orang Tua Teradu Ir. Irwansyah Putra [2.7] SAKSI TERADU Keterangan Saksi Teradu yaitu Irwansyah Putra yang juga selaku Bapak Kandung Teradu menerangkan bahwa benar Teradu lahir tanggal 22 Maret Tahun 1988. Saat lahir Teradu menderita sakit. Sewaktu kecil Teradu dibersarkan oleh Nenek Teradu. Teradu menikah 2 kali, dan pernikahan pertama tidak memiliki buku nikah. Saksi tidak hadir dalam pernikahan karena tidak setuju. [2.8] KESIMPULAN TERADU  Bahwa sejauh kemampuan Teradu sebagai warga Negara, Teradu atas kesadaran sendiri sejak Tahun 2014 telah berinisiasi untuk mengembalikan Khittah Teradu yang sesungguhnya atas perbedaan dalam NIK yang dibuktikan dengan Ijazah S-1 yang dimiliki Teradu telah mencatatkan Tahun lahir yang sebenarnya. Disamping itu Teradu juga secara proaktif berupaya untuk meminta perubahan pada identitas NIK yang dimiliki oleh Teradu kepada disdukcapil.  Bahwa menurut subyektifitas Teradu motif utama dari laporan a quo ini sebenarnya adalah bentuk “Konspirasi Jahat” antara Pelapor dan Peserta seleksi lainnya yang patut diduga dibumbui oleh praktek Gratifikasi dalam proses Seleksi Penerimaan Calon Anggota KIP Aceh Tenggara. Obyek Perkara a quo sejatinya sudah tuntas dan selesai ditingkat pansel karena tahapan tanggapan masyarakat serta penilaian atas Rekam Jejak Peserta Seleksi berada pada Panitia Seleksi dan Teradu sudah dinyatakan Sah untuk mengikuti seluruh Tahapan Seleksi.  Kalaupun dipandang terdapat pelanggaran atas Tata Nilai dan Norma Etik Teradu terjadi saat Teradu masih dibawah umur, dan diluar kemampuan Teradu untuk menentangnya serta dilakukan oleh orang tua kandung yang melahirkan Teradu. Jika pelangaran Tata Nilai dan Norma Etik tersebut dipandang oleh Majelis DKPP sebagai sebuah kebenaran, maka tempus delictynya pun terjadi jauh sebelum Teradu menjadi Penyelenggara Pemiludan sejauh ini Teradu memiliki inisiasi untuk memperbaiki masa lalu Teradu tersebut. [2.9] PIHAK TERKAIT KIP Provinsi Aceh menerangkan memperoleh informasi dugaan pelanggaran oleh Teradu sebagaimana pokok perkara dari wartawan analisnews.com pada tanggal 22 Juni 2020. Selanjutnya melalui komunikasi watsapp KIP Provinsi Aceh meminta konfirmasi awal kepada Teradu serta meminta Teradu menyusun kronologi. KIP Provinsi Aceh tidak melakukan tindak lanjut secara internal karena pokok perkara tersebut telah dilaporkan ke DKPP. KIP Provinsi Aceh juga menerangkan tidak memiliki dokumen Teradu dalam proses seleksi KIP karena tahapan dan proses seleksi dilakukan oleh DPRK.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu Terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu diduga melanggar prinsip jujur karena memalsukan identitas untuk melengkapi syarat berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun saat mendaftar Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara. Pada dokumen salinan KTP-el, tanggal lahir Teradu ditulis 22 Maret 1988 berbeda dengan NIK 1102082208910001 yang justru menunjukkan Teradu lahir pada 22 Agustus 1991. Dengan demikian Teradu diduga belum memenuhi syarat saat mengikuti seleksi Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara pada 21 s.d 25 Juni 2018 karena masih berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun. [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Terkait data kelahiran, menurut Teradu yang benar dirinya lahir di Medan pada hari Selasa 22 Maret 1988. Namun akibat gangguan penyakit Cerebral Palsy hingga usia 8,5 (delapan setengah) tahun, orang tua Teradu baru menyekolahkannya pada 1997 ketika telah berusia 9 (sembilan) tahun ke SD Muhammadiyah Kutacane. Teradu sempat tinggal bersama neneknya pada saat berusia 4 (empat) tahun di Kutacane karena ayahnya pindah dinas ke Riau. Ketika itu neneknya pula yang mengurus penerbitan Akte Kelahiran Teradu sesuai tanggal lahir 22 Maret 1988 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 1992. Teradu menjelaskan baru mengetahui terdapat perbedaan tanggal lahir dengan NIK miliknya saat diadakan pendataan secara online oleh pihak rektorat ketika Teradu baru memasuki jenjang perguruan tinggi. Akan tetapi akibat kebakaran rumah pada tahun 2006, ijazah SD dan SMP milik Teradu ikut terbakar. Sehingga Akte Kalahiran yang disimpan nenek Teradu tersebut menjadi satu-satunya data pembanding. Akte tersebut baru Teradu terima pada tahun 2015 menjelang melangsungkan pernikahan sebagai dasar pencatatan di KUA. Selanjutnya berkenaan perbedaan data NIK dengan tanggal lahir pada situs Kemendagri, hal itu diluar pengetahuan Teradu. Sejak 2014, Teradu proaktif untuk melakukan perubahan NIK, namun memerlukan proses panjang hingga ke tingkat Dirjen Dukcapil di Jakarta. Oleh karena itu, proses administrasi yang berbelit hingga potensi mal administrasi tersebut tidak dapat menjadi beban kesalahan Teradu. Sedangkan terkait kelengkapan syarat peserta Seleksi Anggota KIP, menurut Teradu sejatinya telah selesai pada tingkat Pansel dan Komisi A DPRK. Dalam proses tersebut, Teradu dapat menjelaskan dan membuktikan keabsahan kelengkapan administrasi Teradu sehingga dinilai Memenuhi Syarat. Teradu juga mempersoalkan tindakan Pengadu yang diduga memperoleh alat bukti dalam pokok aduan a quo melalui cara-cara yang melanggar hukum. [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Pengadu, Teradu, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam persidangan, pada tahun 2018 Teradu mengganti KTP-el miliknya dengan alasan kusam dan sulit dibaca. KTP-el yang baru, terbit tanggal 7 Juni 2018 menjelang dibukanya pendaftaran seleksi Anggota KIP Aceh Tenggara pada tanggal 21 s.d 25 Juni 2018. Tidak terdapat alat bukti terkait data kelahiran Teradu pada KTP-el yang lama. Namun dalam alat bukti Pengadu berupa salinan KTP-el baru (vide bukti P-1), memuat informasi tangal lahir Teradu 22 Maret 1988 berbeda dengan kode tanggal lahir pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) Teradu yaitu 1102082208910001. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan 31 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, NIK merupakan identitas tunggal yang berlaku seumur hidup serta terdiri dari 6 (enam) angka pertama sebagai kode wilayah, 6 (enam) angka berikutnya memuat tanggal, bulan dan tahun kelahiran, dan 4 (empat) angka terakhir merujuk nomor urut penerbitan NIK berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dengan demikian sesuai alat bukti Pengadu berupa salinan KTP-el (Vide P-1), NIK Teradu 1102082208910001 menunjukkan tanggal lahir Teradu adalah 22 Agustus 1991. Alat bukti Pengadu bersesuaian dengan data yang diunggah pada sistem informasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri yang mencantumkan NIK Teradu 1102082208910001 (vide bukti P-11). Berdasarkan fakta tersebut, saat ini Teradu berusia 28 (dua puluh delapan) tahun. Selain itu Data tersebut juga bersesuaian dengan identitas Teradu pada DPT Pemilu Tahun 2014 Formulir Model A3 KPU untuk Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara (vide bukti P-10). Terungkap fakta salinan Ijazah SMK Teradu yang dilegalisir juga mencantumkan tanggal lahir 22 Agustus 1991 (vide bukti P-9). Berdasarkan rangkaian fakta tersebut, DKPP menilai Teradu terbukti tidak memenuhi syarat usia 30 (tiga puluh) tahun saat mendaftar sebagai Anggota KIP Aceh Tenggara tanggal 21 s.d 25 Juni 2018. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf d Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, syarat Anggota KIP Kabupaten/Kota adalah berusia 30 (tiga puluh) tahun. Alat bukti Teradu berupa hasil pindai (scan) ijazah SMK dan Akte Kelahiran tidak dilengkapi legalisir oleh lembaga yang berwenang. Selain itu alasan Teradu telah berusaha berulang kali mengajukan perbaikan sejak mengetahui ketidaksesuaian NIK dengan data kelahiran pada dokumen KTP-el tersebut tidak didukung dengan alat bukti. Dalam persidangan Teradu memberi keterangan hanya berkonsultasi ke Pengadilan Negeri untuk mendapat informasi prosedur perbaikan NIK yang tidak tindaklanjuti mengajukan permohonan perbaikan data dan informasi tanggal, bulan dan tahun kelahiran. Oleh karena itu secara formil dan materiil data kelahiran Teradu adalah tanggal 22 Agustus 1991. Teradu terbukti tidak jujur saat mendaftar sebagai Anggota KIP Aceh Tenggara periode 2018-2023, memberi keterangan tidak benar terkait pemenuhan syarat minimal usia 30 (tiga puluh) tahun. Dengan demikian dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 9 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu. [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo. [5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas.

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Prasetya Andhika Syah Putra selaku Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara terhitung sejak dibacakannya Putusan ini. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan. 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati dan Mochammad Afifuddin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto dan Ida Budhiati masing-masing selaku Anggota. ANGGOTA Ttd Ttd Alfitra Salam Teguh Prasetyo Ttd Ttd Didik Supriyanto Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir