III. DUDUK PERKARA
ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU
[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 5 Oktober 2015 telah mengajukan
Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP)
dengan Pengaduan Nomor 165/I-P/L-DKPP/2015, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor
50/DKPP-PKE-IV/2015, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 7-9 Agustus 2015 KPU Kabupaten Bulukumba menyerahkan
berkas kepada PPK dan selanjutnya kepada PPS untuk berkas pasangan calon lewat
perseorangan berdasarkan B.1-KWK (jumlah dukungan);
2. Bahwa pada tanggal 12-16 Agustus 2015 KPU Kabupaten Bulukumba memerintahkan
PPK selanjutnya ke PPS untuk melakukan verifikasi faktual;
3. Bahwa pada tanggal 14-16 Agustus 2015 Komisioner KPU, PPK dan PPS tiba-tiba
menghentikan verifikasi faktual (tahapan pilkada) dan langsung men-TMS-kan paslon
(tidak memenuhi syarat) dengan alasan Surat dari Sekretaris Catatan Sipil tertanggal
14 Agustus 2015;
4. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 Ketua KPU Kabupaten Bulukumba
mengeluarkan surat kepada PPK dan PPS Nomor: 271/ KPU. Kab. 025.433243/
VIII/2015 perihal penjelasan (Bukti P-1);
2
5. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015, pihak Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil mengeluarkan surat dan ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten
Bulukumba dan Panwas Kabupaten Bulukumba yang mempersoalkan KK Validasi
(Bukti P-2);
6. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2015, Pengadu selaku Bakal Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Bulukumba Pilkada 2015, melakukan pelaporan kepada Panwas
No: 001/LP/Panwas.BLK/VIII/2015 sehubungan dengan adanya Surat Sekretaris
Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 14 Agustus 2015 dengan mempersoalkan
KK Validasi. Pada saat itu juga KPU Bulukumba, PPK dan PPS menghentikan tahapan
Pemilukada (tidak melakukan verifikasi faktual) terhadap Pengadu selaku pasangan
Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba dan langsung men-TMS-kan,
padahal KK validasi itu jelas NIK, Nama dan Alamat( Bukti P-3);
7. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015, KPU Kabupaten Bulukumba mengeluarkan
pengumuman penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015,
sesuai dengan surat Nomor: 294/KPU.Kab.025.433243/VIII/2015 (Bukti P4);
8. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015 Panwas Kabupaten Bulukumba mengeluarkan
surat Nomor 118/Panwas.BLK/VIII/2015, perihal Penyampaian Yth. Sukma Nuraini
Amperia, SH.,SPN dan Ir. Andi Abdul Hakim, SH.,MH, yang menindak lanjuti laporan
Pengadu tanggal 21 Agustus 2015, Nomor 001/LP/Panwas.BLK/VIII/2015. Dalam
lampiran Model A.12 pemberitahuan tentang status laporan/temuan berdasarkan hasil
penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan yang masuk dan hasil kajian
pengawas pemilu maka diberitahukan status laporan/temuan sebagai berikut: bahwa
terlapor 1) Ketua dan Anggota PPK Kec. Kajang, Bontotiro, Herlang dan Kec.
Bulukumpa; 2) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bulukumba
Andi Pamenery dan 3) Komisioner KPU Kab. Bulukumba, melakukan pelanggaran
administrasi, direkomendasikan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Telah terjadi multitafsir antara KPU Bulukumba
dengan Panwas Bulukumba, seharusnya KPU Bulukumba melakukan verifikasi
faktual kembali sesuai laporan dan permintaan Pengadu kepada Panwas Kabupaten
Bulukumba (Bukti P-5);
9. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015, Pengadu (Hj. Sukma Nuraini Amperia, SH.,SPN-
Ir. Andi Abdul Hakim, SH.,MH, mengajukan permohonan penyelesaian sengketa
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba terkait keputusan KPU Kabupaten
Bulukumba Nomor: 294/KPU.Kab.025.433243/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015;
10. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015 KPU Kabupaten Bulukumba membuat surat
yang ditujukan kepada Ketua Panwas Kabupaten Bulukumba Nomor: 307/KPU-
Kab.025.433243/VIII/2015, perihal tindak lanjut rekomendasi Panwas Kabupaten
Bulukumba. Inti surat tersebut adalah semestinya Panwas Kab. Bulukumba harus
lebih dahulu memutuskan/menetapkan status KK Validasi apakah bersyarat atau
tidak bersyarat menjadi lampiran dukungan pasangan Calon Perseorangan (Bukti P-6).
3
Hal ini membuktikan KPU Kabupaten Bulukumba tidak memahami tugas, fungsi dan
wewenangnya, bukan kewenangan Panwas Kabupaten Bulukumba menilai KK Validasi
bersyarat atau tidak bersyarat. KK Validasi tidak diatur dalam UU No. 8 Tahun 2015
dan PKPU No. 9 Tahun 2015. Para Teradu telah melanggar Pasal 7 (a) dan (b), prinsip
dasar etika dan pemilihan tentang Kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP No. 13
Tahun 2012 No. 11 Tahun 2012 dan No. 1 Tahun 2012 (Bukti P-7);
11. Bahwa pada tanggal 30 Agustus dilakukan/dilaksanakan sidang perdana yang
didahului dengan pembacaan gugatan pemohon dalam hal ini Bakal Calon Bupati dan
Bakal Calon Wakil Bupati Bulukumba Hj. Sukma Nuraini Amperia, SH.,SPN dan Ir.
Andi Abdul Hakim, SH.,MH;
12. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015, jawaban termohon dan atau kuasa hukum KPU
Kabupaten Bulukumba. Kuasa Termohon menggunakan Kartu Advokasi PERADI,
Pengadu selaku Pemohon meminta dihadapan pimpinan sidang musyawarah kuasa
hukum Termohon untuk memperlihatkan bahwa benar terdaftar di Menteri Hukum
dan HAM, hal ini tidak mampu diperlihatkan maupun keterangan lainnya;
13. Bahwa pada tanggal 1 September 2015, dalam sidang sengketa dilakukan penyerahan
bukti-bukti baik Pemohon maupun Termohon. Bukti Termohon ada beberapa fotocopy
bukan asli dan 1 (satu) berkas tidak dilanjutkan karena KPU Kabupaten Bulukumba
tidak siap memperlihatkan bukti-bukti yang sebenarnya. Selanjutnya dilakukan
pemeriksaan saksi Pemohon maupun saksi Termohon. Saksi Termohon Ketua PPK
Kecamatan Kajang an. Rusman, mengakui dihadapan sidang musyawarah bahwa
benar dalam Hasil Rekapitulasi jumlah dukungan terdapat adanya 2 (dua) nama yang
berbeda dengan tandatangan yang sama/pemalsuan tandatangan. (Bukti P-8);
14. Bahwa pada saat itu pula di hadapan pimpinan musyawarah, Ketua KPU Kabupaten
Bulukumba menyampaikan kepada saksi ahli, bahwa tidak tahu tentang hukum
karena latar pendidikannya saja Sarjana Pendidikan, sehingga pada saat itu Ketua
KPU Bulukumba diminta oleh saksi ahli untuk mundur dari jabatannya karena kalau
tidak tahu hukum membahayakan Negara;
15. Bahwa pada tanggal 1 September 2015, saksi Ketua PPK Kecamatan Herlang meyakini
bahwa benar format pada kop surat Berita Acara Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi
dukungan pasangan Calon Perseorangan ditingkat Kecamatan Herlang pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015, namun ironisnya pada point No.
Urut 5 tertulis jumlah hasil rekapitulasi dulunya tingkat Kecamatan Bontobahari (No.
1 x No. 3) – (No. 2). Hal ini mencerminkan KPU Kabupaten Bulukumba tidak
profesional dan jujur sebagai penyelenggara pemilu (Bukti P-9);
16. Bahwa pada tanggal 6 September 2015, diputuskan dalam rapat pleno Panitia
Pengawas Pemilihan Kabupaten Bulukumba dan diucapkan dihadapan para pihak
serta terbuka untuk umum, pada hari Senin 7 September 2015 Panitia Pengawas
Pemilihan Kabupaten Bulukumba keputusan sengketa Nomor Permohonan:
4
001/PS/PNSL.BKM.27.05/VIII/2015 dalam putusan tersebut menetapkan pada point
3 meminta KPU Kabupaten Bulukumba untuk melakukan penelitian faktual terhadap
KK validasi yang belum difaktualkan di Kecamatan Bontotiro Kecamatan Kajang dan
Kecamatan Bulukumba paling lambat 3 (tiga) hari sejak keputusan ini dibacakan.
(Bukti P-10);
17. Bahwa pada tanggal 8 sampai 11 September 2015, KPU Kabupaten Bulukumba
diminta melakukan penelitian faktual terhadap KK validasi yang belum difaktualkan di
Kecamatan Bontotiro, Kajang dan Kecamatan Bulukumpa. Kenyataannya pihak KPU
Kabupaten Bulukumba dan jajarannya yakni PPK Kecamatan Kajang tidak seluruhnya
KK validasi tersebut dilakukan verifikasi factual. Bahwa tidak masuk akal seperti di
Desa Pattiroang Kec. Kajang dukungan hasil faktual di tingkat PPS/PPK 1.585 jiwa,
yang MS (memenuhi syarat) hanya 2 jiwa , TMS (tidak memenuhi syarat) 1.583 jiwa.
Hal ini bertentangan dengan kenyataan di lapangan, mana mungkin verifikasi faktual
dilakukan KPU dan PPK mampu memverifikasi sebanyak 1.585 jiwa dalam 1 hari, hal
ini adalah kebohongan dan kemunafikan, ini bukan verifikasi faktual tapi Rekapitulasi.
KPU Kabupaten Bulukumba dalam Berita Acara Rapat Pleno penetapan Tidak
Memenuhi Syarat (TMS) dukungan Calon Perseorangan pada pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Bulukumba No. 101/BA/IX/2015, surat tersebut baru diterima karena
desakan LO Pengadu dan disaksikan anggota Panwas Kabupaten Bulukumba pada
tanggal 17 Spetember 2015. Ini mencerminkan bahwa KPU Kabupaten Bulukumba
tidak adil, tidak jujur dan tidak transparan serta melanggar sumpah dan janji mereka
(Bukti P-11);
18. Bahwa pada tanggal 21 September 2015, sebagaimana tanda bukti penerimaan
laporan Nomor: 004/TBLP/Panwas-BLK/IX/2015, Pengadu melaporkan Komisioner
KPU Bulukumba yang tidak melakukan verifikasi faktual secara menyeluruh bersama
dengan PPK Kecamatan Kajang terbukti dengan adanya Surat Pernyataan Kepala Desa
Pattiroang Kecamatan Kajang dan juga anggota PPS yang tidak lagi dilibatkan dalam
verifikasi faktual ke 3 (tiga). Akibatnya berdampak pada Surat Sekretaris
Kependudukan dan Catatan Sipil yang ikut campur persolan Pilkada Kabupaten
Bulukumba, sehingga Hj. A. Pamenery, KPU Kabupaten Bulukumba, PPK secara
bersama-sama melanggar Pasal 180 ayat (2) dan Pasal 184 undang-undang No. 8
Tahun 2015 (Bukti 12, 13 dan 14);
KESIMPULAN
[2.2] Berdasarkan pengaduan dan keterangan yang disampaikan baik secara tertulis
maupun dalam persidangan, Pengadu menyampaikan kesimpulan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari pengaduan bertanggal 2 November 2015 yang dirumuskan sebagai
berikut:
1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015, tepatnya pada hari Senin Pasangan Calon Hj.
Sukma Nuraini Amperia, SH.,SPN dan Ir. Andi Abdul Hakim, SH.,MH sebagai Bakal
5
Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Periode 2015-2020 melakukan
pendaftaran di KPU Kabupaten Bulukumba pada Pukul 11.00 WITA sesuai dengan
tanda terima pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba
berdasarkan model TT.1-KWK (Lampiran 1);
2. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2015, berdasarkan model TT.2-KWK tepatnya pada hari
Rabu, Pukul 13.02 WITA, Tanda Terima dokumen perbaikan pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Bulukumba (Lampiran 2);
3. Bahwa pada tangga 17 Agustus 2015, tepatnya pada hari Jumat, Pukul 15.40 WITA,
KPU Kabupaten Bulukumba terima dokumen perbaikan pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Bulukumba Model TT.2.KWK (Lampiran 3);
4. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015, PPK dan PPS melakukan verifikasi faktual di
seluruh Kecamatan Kabupaten Bulukumba, dan dilakukan hanya sampai tanggal 13
Agustus 2015;
5. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015, KPU Kabupaten Bulukumba bersurat kepada
PPK dan PPS dengan surat Nomor: 271/KPU.Kab.025.433243/VIII/ sifat penting
perihal penjelasan (Bukti P-1);
6. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015, surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil an. Drs. Hj. A. Pamenery yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten
Bulukumba dan kepada Ketua Panwas Kabupaten Bulukumba Nomor:
279/DKPS/VIII/2015 sifatnya penting perihal penyampaian yang intinya bahwa KK
Validasi tidak boleh dimanfaatkan dalam kepentingan apapun berdasarkan bukti P-2
dan menjadi lampiran Kartu Keluarga No. 7302062405070041 An. Tajuddin padahal
KK Validasi tersebut bila dicek ternyata benar ada orangnya sesuai fotonya dan tempat
tanggal lahirnya serta alamat yang bersangkutan;
7. Bahwa pada tanggal 14-16 Agustus 2015, PPK dan PPS langsung menghentikan
verifikasi faktual dan menyatakan Pengadu TMS selaku Paslon, tanpa ada koordinasi
sebelumnya, sehingga KPU Bulukumba tidak melakukan tahapan Pilkada sehingga
Pengadu sangat dirugikan karena adanya intervensi dari pihak luar;
8. Bahwa sebelum penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015,
Pengadu selaku Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba, melaporkan
KPU Kabupaten Bulukumba, PPK Kecamatan Kajang, Herlang, Bontotiro dan
Bulukumpa kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bulukumba berdasarkan
tanda bukti penerimaan laporan Nomor 001/TBLP/Panwas-BLK/VIII/2015 tanggal 21
Agustus 2015. Laporan Pengadu menyangkut PPK dan PPS tidak melakukan verifikasi
faktual dan langsung menyatakan TMS Pengadu sebagai Paslon (Bukti P-3);
9. Bahwa ada tanggal 24 Agustus 2015, Teradu melakukan penetapan Paslon sesuai
dengan surat KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 294/KPU.Kab.025.433243/VIII/
2015 dan penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bagi Pengadu sesuai dengan Surat
Nomor: 90/BA/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 (Bukti P-4);
6
10. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten
Bulukumba mengeluarkan surat Nomor: 118/Panwas-BLK/VIII/2015, kepada Pengadu
dengan lampiran Model A.12 pemberitahuan tentang status laporan/temuan (laporan
tanggal 21 Agustus 2015) yang menegaskan bahwa Terlapor melakukan pelanggaran
administrasi sehingga direkomendasikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti P-5), namun KPU Kabupaten
Bulukumba mengabaikannya;
11. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015, atas rekomendasi di atas KPU Kabupaten
Bulukumba menyurati Panwas Kabupaten Bulukumba dengan surat Nomor: 307/KPU-
Kab.025.433243/VIII/2015, perihal tindaklanjut rekomendasi Panwas Kabupaten
Bulukumba yang intinya menjelaskan semestinya Panwas Kabupaten Bulukumba
terlebih dahulu memutuskan/menetapkan status KK Validasi, apakah bersyarat atau
tidak bersyarat menjadi lampiran dukungan Pasangan Calon Perseorangan (Bukti P-7);
12. Bahwa karena KPU Kabupaten Bulukumba tidak melakukan verifikasi faktual dan
langsung menyatakan TMS Pengadu selaku Pasangan Calon, tanggal 14-16 Agustus
2015. Teradu mengabaikan rekomendasi Panwas Kabupaten Bulukumba tertanggal 25
Agustus 2015, Nomor: 118/Panwas-BLK/VIII/2015. KPU Kabupaten Bulukumba
malah mengirim surat kembali pada tanggal 27 Agustus 2015 kepada Panwas
Kabupaten Bulukumba.
13. Bahwa Pengadu selaku Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba
mengajukan permohonan penyelesaian sengketa tertanggal 26 Agustus 2015 dan
dicatat dalam Buku Register Perkara penyelesaian sengketa pada tanggal 27 Agustus
2015 dengan Nomor Permohonan 001/PS/PWSL.BKM.2705/VIII/2015 oleh Panwas
Kabupaten Bulukumba;
14. Bahwa Pengadu sebagai Paslon tidak pernah disampaikan tentang perbaikan KK
Validasi, seandainya Pengadu Tidak Memenuhi Syarat Administrasi, mengapa KPU
Kabupaten Bulukumba menyerahkan berkas tersebut untuk diverifikasi faktual oleh
PK kemudian PPS. Seharusnya KPU Bulukumba menolak berkas Pengadu jika Tidak
Memenuhi Syarat;
15. Bahwa dengan adanya Putusan Panwas Kabupaten Bulukumba tentang penyelesaian
sengketa, Teradu diperintahkan untuk melakukan verifikasi faktual tahap ke 3 (tiga),
namun dilakukan setengah hati. Hal ini berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Desa
Pattiroang (Bukti P-11), tidak melakukan verifikasi faktual secara menyeluruh dan
hanya dilakukan pada tanggal 8 September 2015 (1 hari) saja;
16. Bahwa Teradu, sesuai Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Tidak Memenuhi Syarat
(TMS) dukungan Calon Perseorangan tanggal 13 September 2015, mengeluarkan
penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Nomor: 101/BA/IX/2015;
17. Bahwa Teradu menyerahkan hasil penetapan tersebut kepada Pengadu setelah
desakan LO Pengadu dan Panwas Kabupaten Bulukumba tanggal 17 September 2015
(Bukti P-1);
7
18. Bahwa jawaban para Teradu dalam persidangan DKPP, menyampaikan pada tanggal
14-16 Agustus 2015 melakukan verifikasi faktual, namun Pengadu membuktikan
bahwa para Teradu tidak melakukan verifikasi faktual berdasarkan bukti laporan
Pengadu kepada Panwas Kabupaten Bulukumba tanggal 21 Agustus 2015. Laporan
Pengadu Nomor: 001/TBLP/Panwas-BLK/VIII/2015 tersebut ditindaklanjuti oleh
Panwas Kabupaten Bulukumba dengan surat Nomor 118/Panwas-BLK/VIII/2015,
tanggal 25 Agustus 2015. Rekomendasi menyatakan telah pelanggaran administrasi
oleh Teradu, sehingga direkomendasikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para Teradu
menyepelekan/mengesampingkan rekomendasi Panwas Kabupaten Bulukumba
tersebut sehingga patut Komisioner KPU Kabupaten Bulukumba dicopot dari
Penyelenggara Pemilu karena melanggar prinsip dasar etika dan perilaku pada point 2
Pasal 7 pada point (d) integritas mewujudkan perilaku yang bermanfaat serta
menghargai dan menghormati sesama lembaga penyelenggara Pemilu dan kepentingan
Pemilu (peraturan bersama KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, Nomor 1 tahun 2012).
19. Bahwa terungkap juga dalam jawaban Teradu pada tanggal 31 Agustus 2015 perihal
tanggapan termohon terhadap permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh
Pengadu sebagaimana termaktub pada lampiran 9 lembaran ke 3 paragraf terakhir
menyatakan KK Validasi tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
Seandainya Teradu melakukan verifikasi faktual tentunya tidak mungkin ada laporan
Pengadu ke Panwas Kabupaten Bulukumba dan laporan penyelesaian sengketa.
Komisioner KPU Bulukumba tidak melakukan tahapan Pemilu yang juga dikuatkan
dengan adanya putusan penyelesaian sengketa oleh Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Bulukumba sebagaimana bukti P-10;
20. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta, antara KPU Bulukumba dengan Panwas
Bulukumba saling mempertahankan rekomendasi. Hal ini menunjukkan bahwa KPU
Bulukumba itu adalah mengada-ada dan berbohong bahwa tidak ada rekomendasi dari
Panwas Bulukumba, kenyataannya ada bukti Pengadu bahwa KPU Bulukumba melalui
suratnya tertanggal 27 Agustus 2015 Nomor 307/KPU-Kab-025.433243/VIII/2015
perihal tindak lanjut Rekomendasi Panwas Kabupaten Bulukumba sebagaimana bukti
P-7;
21. Bahwa KPU Kabupaten Bulukumba dalam persidangan tidak mampu memberikan
jawaban mengenai surat tanggal 13 Agustus 2015, surat yang dikeluarkan oleh KPU
Bulukumba dan surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Bulukumba tertanggal 14 Agustus 2015. KPU Kabupaten Bulukumba melakukan
koordinasi dengan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya rekayasa.
Mana mungkin kesimpulan dulu baru koordinasi seharusnya koordinasi dulu baru
kesimpulan ini terungkap fakta pada lampiran 9 hal 4 paragraf terakhir;
8
22. Bahwa Teradu tidak mampu memberikan jawaban adanya Dokumen Palsu yang
dilakukan oleh Ketua PPK Kecamatan Kajang. Adanya 2 (dua) nama yang berbeda
dengan tandatangan yang sama dan ini diakui oleh Ketua PPK Kecamatan Kajang pada
saat pembuktian penyelesaian sengketa, sebagaimana bukti P8 pada lembaran ke 6
(enam) bagitu pula Ganda Kloning 2.918 seharusnya MS (memenuhi syarat) = 1.459
dan TMS (tidak memenuhi syarat) = 1.459 sehingga jumlah MS + TMS = 2.918 jiwa
(Teradu tidak profesional dan jujur) begitu juga pada bukti P-9 Berita Acara hasil
Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di Tingkat Kecamatan Herlang
dalam daftar rincian No. 5 tertulis jumlah hasil Rekapitulasi dukungan tingkat
Kecamatan Bontobahari. Halini membuktikan bahwa data-data itu adalah tidak benar
dan tidak sah dan KPU Kabupaten Bulukumba melakukan pembiaran terhadap
anggotanya;
23. Bahwa Komisioner KPU Kabupaten Bulukumba tidak paham tentang ketentuan Pasal
16 Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 diuraikan bahwa penelitian terhadap dokumen
dukungan Calon Perseorangan terdiri dari: Peneltian Administrasi dan Penelitian
faktual. Seandainya dalam Penelitian Administrasi pihak Teradu menyampaikan
kepada Pengadubahwa KK Validasi itu tidak boleh/tidak dapat dijadikan dasar
dukungan tentu ada perbaikan oleh Pengadu;
24. Bahwa Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dukungan
Calon Perseorangan hari Minggu, tanggal 13 September 2015, sesuai dengan BA
Nomor: 101/BA/IX/2015, diserahkan kepada Pengadu atas desakan LO kami dan
Panwas Kabupaten Bulukumba tertanggal 17 September 2015;
25. Bahwa jumlah dukungan Adminitrasi pasangan Calon siap diverifikasi faktual, tiba-
tiba dihentikan oleh KPU, PPK dan PPS atas dasar Surat Capil tanggal 14 Agustus
2015;
26. Bahwa oleh sebab itu, daerah atau nasib bangsa tidak akan baik kalau penyelenggara
tidak memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadu memohon
kepada yang mulia DKPP untuk memberikan saksi pemberhentian tetap kepada para
Teradu karena bisa/dapat merusak Bangsa dan Negara, apalagi sebagai Komisioner
KPU Kabupaten Bulukumba sudah pernah berhadapan sebelumnya dan disidang oleh
yang mulia oleh DKKP dan itu merupakan Catatan Khusus pada perkara/persolan
yang lain;
27. Demikian kesimpulan Pengadu, semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk
kepada kita semua dengan jalan yang benar, karena Pengadu tidak berbicara asumsi
tetapi berbicara fakta dan kenyataan sebagaimana bukti dan lampiran Pengadu kepada
DKPP;
[2.3] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan
kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
9
1. Mengabulkan seluruh Pengaduan Pengadu;
2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera
memproses Laporan Pengadu; dan
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon
memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat
bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-12, sebagai berikut:
DAFTAR ALAT BUKTI
No. Tanda Bukti Keterangan
1. P-1 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bulukumba Nomor:
271/KPU.Kab.025.433243/VIII/2015, tertanggal 13 Agustus 2015;
2. P-2 Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Bulukumba Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor: 279/DKPS/VIII/2015,
tertanggal 14 Agustus 2015;
3. P-3 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwas Kabupaten
Bulukumba Nomor: 001/TBLP/Panwas-Bkl/VIII/2015, tertanggal 21
Agustus 2015;
4. P-4 Fotokopi Pengumuman Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Bulukumba Tahun 2015 KPU Kabupaten Bulukumba Nomor:
294/KPU.Kab.025.433243/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015;
5. P-5 Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Bulukumba Nomor: 118/Panwas-
BKL/VIII/2015, tertanggal 25 Agustus 2015;
6. P-6 Fotokopi Tanda Terima Berkas Panwas Kabupaten Bulukumba Nomor:
001/TBPS/Panwas-BklVIII/2015, tertanggal 26 Agustus 2015;
7. P-7 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 307/KPU-Kab-
025.433243/VIII/ 2015, tertanggal 27 Agustus 2015;
8. P-8 Fotokopi Model BA.4.1-KWK Perseorangan KPU Kabupaten
Bulukumba, tertanggal 18 Agustus 2015;
9. P-9 Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di
Tingkat Kecamatan Herlang, tertanggal 18 Agustus 2015;
10. P-10 Fotokopi Keputusan Sengketa Panwas Kabupaten Bulukumba Nomor
Permohonan: 001/PS/PWSL.BKM.27.05/VIII/2015, tertanggal 6
September 2015;
11. P-11 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulukumba Nomor:
101/BA/IX/2015, tertanggal 13 September 2015;
12. P-12 Fotokopi Tanda Bukti Pemerimaan Laporan Panwas Kabupaten
Bulukumba Nomor: 004/TBLP/Panwas-Blk/IX/2015
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU
[2.5] Menimbang bahwa Para Teradu telah menyampaikan Jawaban dan Penjelasan pada
saat Persidangan DKPP tanggal 30 Oktober 2015 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal
sebagai berikut:
1. Bahwa terkait dalil Pengaduan Pengadu pada poin 1 yang pada dasarnya berpendapat
tidak dilakukan verifikasi faktual pada tanggal 14, 15 dan 16 Agustus 2015 terhadap
dukungan Pengadu adalah tidak benar, dengan alasan:
10
a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun
2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang telah dirubah dengan
Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015, dengan jelas diuraikan bahwa:
“PPS melakukan penelitian administrasi dan faktual paling lama 14 (empat belas) hari
setelah menerima dokumen dukungan pasangan calon perseorangan...”
b. Bahwa pada faktanya PPS masing-masing Desa/Kelurahan se-Kabupaten
Bulukumba menerima dokumen dukungan pasangan calon perseorangan pada
tanggal 11 Agustus 2015. Verifikasi administrasi dan faktual dilakukan dalam
kurung waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan berdasarkan tahapan pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015 yaitu pada tanggal 12-16 Agustus
2015. Terhadap dukungan KK Validasi yang dilampirkan oleh pasangan calon
perseorangan (termasuk Pengadu) tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah
dinyatakan TMS secara administrasi. KK Validasi tersebut bukan Identitas
kependudukan tetapi hanya merupakan Lembar Kerja/Pemutakhiran Data
Penduduk berdasarkan surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.
Bulukumba (Bukti T-13) dan hanya berlaku di Kab. Bulukumba. Bahwa selain bukti
T-13 tersebut, pada penyelesaian sengketa di tingkat Panwas Kab. Bulukumba
maupun di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Makassar, saksi
dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bulukumba dengan tegas
memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa KK Validasi merupakan
rangkaian/proses untuk pembuatan KK dan pemutakhiran data penduduk. KK
Validasi tersebut tidak dimiliki atau tidak diberikan kepada masing-masing keluarga
tetapi hanya diberikan kepada petugas di masing-masing desa/kelurahan untuk
memudahkan melakukan pendataan apakah nama-nama yang terdapat di dalam KK
Validasi tersebut masih ada atau sudah tidak ada dan apakah ada anggota keluarga
yang baru. Oleh karena itu, KK Validasi tidak menggunakan kertas KK yang
bergambar garuda, tidak mempunyai no. Seri, tidak ditandatangani oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bulukumba serta tidak dapat
digunakan untuk kepentingan lain sehingga terdapat stempel “PERHATIAN!” pada
sudut kanan atas (Bukti T-14). Selanjutnya, setelah petugas melakukan validasi
data penduduk di masing-masing keluarga, KK Validasi tersebut harus
dikembalikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba
untuk menjadi pedoman dalam meng-update data pada data base kependudukan.
c. Bahwa ketentuan pasal 14 ayat (4) Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 dengan jelas
menguraikan bahwa :
“... Identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a) Kartu Tanda Penduduk
b) Kartu Keluarga berlaku untuk 1 (satu) pendukung
c) Paspor, atau
11
d) Identitas lain”.
d. Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum, identitas kependudukan tersebut di atas
baik KTP, KK, Paspor atau identitas lainnya adalah identitas yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Bukan hanya dalam persyaratan
dukungan calon perseorangan, tetapi dalam setiap perbuatan atau tindakan hukum
yang memerlukan syarat identitas kependudukan tidak akan dibenarkan apabila
kartu identitas tersebut hanya blangko tanpa tanda tangan dan stempel dari pejabat
yang berwenang. Demikian pula yang dimaksud dengan identitas lainnya adalah
keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, misalnya Keterangan
domisili. Tidak akan mungkin dikategorikan sebagai identitas kependudukan lainnya
apabila keterangan domisili tersebut tidak ditandatangani oleh kepala desa/lurah
dan cap stempel. Oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk menyatakan KK
Validasi yang disertakan oleh pasangan calon perseorangan tidak memenuhi syarat
secara administrasi.
e. Bahwa penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 20 (2)
Huruf a dan d, Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, dijelaskan bahwa:
“Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a) Penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
d) penelitian kelengkapan lampiran dokumen dukungan.”
Kemudian lebih lanjut dijelaskan pada ayat (6) bahwa :“Dalam hal pada formulir
Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan foto copy Identitas
Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d, dukungan tersebut
dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
2. Berdasasarkan ketentuan di atas, karena yang dilampirkan hanya KK Validasi, bukan
identitas kependudukan sebagaimana yang dipersyaratkan pasal 14 ayat (4) Peraturan
KPU Nomor 9 Tahun 2015, sehingga harus dinyatakan TMS secara Administrasi.
Karena TMS pada penelitian administrasi, maka dukungan KK Validasi tersebut tidak
perlu dilakukan penelitian/verifikasi faktual. Dukungan Pengadu yang menggunakan
KTP dan KK permanen dan lainnya tetap dilakukan verifikasi faktual sampai tanggal 16
September 2015. Pengadu sangat keliru dan tidak beralasan jika beranggapan bahwa
Teradu I-V tidak profesional dalam menjalankan tugasnya karena tidak melaksanakan
verifikasi faktual dan langsung memutuskan bahwa Pengadu Tidak Memenuhi Syarat;
3. Bahwa terhadap pokok pengaduan yang menyatakan bahwa Teradu I-V tidak
melaksanakan rekomendasi Panwas Kab. Bulukumba Nomor 118/Panwas-
BLK/VIII/2015, KPU Kab. Bulukumba tidak pernah menerima surat Panwas Kab.
Bulukumba Nomor 118/Panwas-BLK/VIII/2015 tentang Rekomendasi terkait dengan
persoalan KK Validasi, sehingga tidak mungkin untuk ditindaklanjuti. Hal ini dapat
dibuktikan dengan buku registrasi surat masuk KPU Kab. Bulukumba (Bukti T-29);
4. Bahwa terhadap pokok pengaduan yang menyatakan bahwa berdasarkan keputusan
sengketa Panwas Kab. Bulukumba Nomor: 001/PS/PWSL.BKM.27.05/VIII/2015, untuk
12
melaksanakan penelitian faktual terhadap KK Validasi yang belum difaktualkan di 3
Kecamatan, namun pada kenyataannya KPU Kab. Bulukumba menghasilkan penelitian
faktual yang tidak masuk diakal, dalam sehari 1.585 jiwa dapat diverifikasi faktual
dengan hasil hanya 2 yang MS dan 2.583 yang TMS, mencerminkan KPU Kab.
Bulukumba tidak adil, tidak jujur dan tidak transparan dalam memverifikasi dukungan
bakal pasangan calon dari perseorangan tersebut. Teradu menanggapi sebagai berikut:
a) Bahwa sebagai informasi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),
sebelumnya Pengadu telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Makaassar dengan mendudukkan KPU Kab. Bulukumba sebagai Tergugat
dalam perkara Nomor : 13/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS. Perkara tersebut telah
dibacakan putusan pada tanggal 5 Oktober 2015 dan telah mempunyai kekuatan
hukum tetap. Adapun amar putusannya “...MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT
SECARA KESELURUHAN”, dengan pertimbangan bahwa Pengadu (sebagai Penggugat
pada PT.TUN) tidak dapat membuktikan gugatannya, sedangkan Tergugat dapat
membuktikan bahwa telah melakukan verifikasi faktual pada tanggal 8-10 September
2015 baik berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi (Bukti T-30);
b) Bahwa sungguh-sungguh Pengadu tidak konsisten dengan tuduhannya, dan itu
merupakan bukti ketidakcermatan dan tidak akuratnya data yang digunakan oleh
Pengadu bahkan terkesan direkayasa/mengada-ada. Inti gugatanya pada Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Makassar adalah KPU Kab. Bulukumba tidak melakukan
verifikasi faktual atau tidak melaksanakan Keputusan Sengketa Panwas dengan
menyatakan “bahwa ternyata hingga tanggal 12 September 2015 (telah berlangsung 5
hari sejak tanggal pembacaan keputusan sengketa pemilihan yakni 7 September
2015) Tergugat tidak kunjung menindaklanjuti keputusan Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kab. Bulukumba.” Namun pada Pengaduan di DKPP menyatakan
bahwa KPU Kab. Bulukumba menghasilkan penelitian faktual yang tidak masuk di
akal, padahal sesungguhnya justru Pengadu yang melampirkan dukungan yang tidak
masuk di akal karena tanpa sepengetahuan yang bersangkutan namanya terdaftar
sebagai pendukung. Hasilnya akan terkesan tidak masuk di akal karena Pengadu
merasa didukung oleh orang yang justru keberatan dan marah apabila dinyatakan
mendukung. Di Desa Bonto Mangiring misalnya, PPS dikejar parang oleh orang yang
namanya tertera pada B.1-KWK Perseorangan, karena marah dikatakan mendukung
pasangan Sukma-Hakim dan tidak pernah memberikan KK Validasi tersebut;
c) Bahwa setelah menerima salinan Keputusan Sengketa Nomor:
001/PS/PWSL.BKM.27.05/VIII/2015, pada tanggal 7 September 2015, Teradu
langsung menyampaikan kepada PPK Kecamatan Bonto Tiro, PPK Kecamatan Kajang
dan PPK Kecamatan Bulukumpa melalui surat nomor: 329/KPU-Kab-
025.433243/IX/2015 (Bukti T-17), untuk segera menindaklanjuti Keputusan Panwas
dengan menetapkan jadwal sebagai berikut:
13
Tanggal 8 s/d 10 September 2015 pelaksanaan verifikasi faktual di
Desa/Kelurahan;
Tanggal 11 September 2015 pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPS;
Tanggal 12 September 2015 pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK; dan
Tanggal 13 September 2015 pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten (KPU)
5. Bahwa Verifikasi faktual pada 3 Kecamatan yang terdiri dari 5 (lima) Desa sudah
dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut:
a. Kecamatan Bonto Tiro
Desa Lamanda
Bahwa pelaksanaan Verifikasi faktual di desa Lamanda Kec. Bonto Tiro
dilaksanakan pada tanggal 8-10 September 2015 yang dihadiri oleh PPL, Panwas
Kecamatan, dan LO pasangan calon atas nama Muh. Arif juga hadir pada
tanggal 8 September 2015. Hal ini berdasarkan (Bukti T-18) dan lampirannya:
Surat PPS kepada Kepala Desa, Nomor 05/PPS-DL/IX/2015, Perihal
Penyampaian Verifikasi Faktual, Tanggal 8 September 2015; undangan daftar
hadir dan dokumentasi foto, Lembar kerja, B.3-KWK PERSEORANGAN dan Hasil
penelitian faktual;
Bahwa Rekapitulasi di tingkat PPS Lamanda dilaksanakan pada tanggal 11
September 2015, berdasarkan lampiran bukti T-18, berupa undangan, daftar
hadir dan Rekap PPS Lamanda;
Bahwa dari total 739 KK Validasi yang diverifikasi faktual, hanya 134 yang
Memenuhi Syarat dan 605 jiwa yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
Bahwa Rekapitulasi di Tingkat PPK Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 12
September 2015, berdasarkan (Bukti T-19) dan lampirannya.
b. Kecamatan Kajang
Desa Pattiroang
Bahwa verifikasi Faktual terhadap KK Validasi dukungan Pengadu di Desa
Pattiroang, dilaksanakan oleh PPS pada tanggal 8-10 September 2015. Selain
PPS, PPL Desa Pattiroang dan PPK Kecamatan Kajang juga hadir pada
pelaksanaan verikasi faktual tersebut (Bukti T-20) yang dilaksanakan selama 3
(tiga) hari. LO Pengadu yang sudah diundang tidak hadir sampai pelaksanaan
verifikasi faktual selesai. Adapun jumlah dukungan KK Validasi yang diverifikasi
faktual di Desa Pattiroang sebanyak 1.585 jiwa;
Bahwa pada tanggal 11 September 2015, PPS Desa Pattiroang melakukan Rekap
hasil verifikasi faktual dan ternyata dari 1.585 jiwa dukungan, hanya 2 jiwa
dukungan yang memenuhi syarat (MS) dan 1.583 jiwa dukungan tidak
memenuhi syarat (TMS); Bukti T-20
Bukti lainnya bahwa telah dilaksanakan verifikasi faktual di Desa Pattiroang
sebagai tindaklanjut dari Keputusan Sengketa Pemilihan tanggal 7 September
2015 adalah Surat Pernyataan dari BPD Desa Pattiroang dan pernyataan dari 6
14
orang kepala Dusun dari Desa Pattiroang yang menyatakan BENAR telah
dilaksanakan verifikasi faktual terhadap KK Validasi dukungan Pengadu di Desa
Pattiroang pada tanggal 8-10 September 2015 (Bukti T-27);
Desa Sapanang
Bahwa Verifikasi Faktual di Desa Sapanang, dilaksanakan oleh PPS Sapanang
pada tanggal 8-10 September 2015. Selain PPS, PPL Desa Sapanang dan PPK
Kecamatan Kajang juga hadir pada pelaksanaan verikasi faktual tersebut (Bukti
T-21) yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari. LO Pengadu yang sudah
disampaikan sebelumnya tentang jadwal pelaksanaan verikasi faktual untuk
Desa Sapanang, tidak pernah hadir sampai verifikasi faktual selesai. Adapun
jumlah dukungan KK Validasi yang diverifikasi faktual di Desa Sapanang
sebanyak 1.324 jiwa;
Bahwa berdasarkan rekap hasil verifikasi faktual PPS Desa Sapanang pada
tanggal 11 September 2015, dari 1.324 jiwa dukungan, hanya 720 jiwa
dukungan yang memenuhi syarat (MS) dan 604 jiwa dukungan tidak memenuhi
syarat (TMS), hal ini bersesuai dengan (Bukti T-21);
Desa Tanah Toa
Bahwa Verifikasi Faktual di Desa Tanah Toa, dilaksanakan oleh PPS Tanah Toa
pada tanggal 8-10 September 2015. Selain PPS, PPL Desa Tanah Toa, PPK
Kecamatan Kajang dan anggota KPU Kab, Bulukumba juga hadir pada
pelaksanaan verikasi faktual tersebut (Bukti T-22) yang dilaksanakan selama 3
(tiga) hari. LO Pengadu yang sudah diundang tidak hadir sampai verifikasi
faktual selesai. Adapun jumlah dukungan KK Validasi yang diverifikasi faktual
di Desa Tanah Toa sebanyak 1.572 jiwa;
Bahwa berdasarkan rekap hasil verifikasi faktual PPS Desa Tanah Toa pada
tanggal 11 September 2015, dari 1.572 jiwa dukungan, hanya 1 jiwa dukungan
yang memenuhi syarat (MS) dan 1.571 jiwa dukungan Tidak Memenuhi Syarat
(TMS), hal ini bersesuai dengan (Bukti T-22);
Rekap Tingkat PPK Kecamatan Kajang
Tabel Hasil Verifikasi Faktual Kec. Kajang
DESA KK VALIDASI MS TMS
- Pattiroang 1.585 2 1.583
- Sapanang 1.324 720 604
- Tanah Toa 1.572 1 1.571
Jumlah 4.481 723 3.758
15
Berdasarkan fakta di atas, maka Pengadu sangat keliru jika beranggapan
bahwa pelaksanaan verifikasi faktual di Desa Pattiroang hanya dilakukan satu
hari dan menganggap tidak masuk diakal apabila dari 1.585 dukungan dan
hanya 2 yang MS. Itu adalah fakta dan bukan rekayasa atau perkiraan belaka
seperti yang dilakukan oleh Pengadu, di mana pada saat pelaksanaan
verifikasi faktual pura-pura tidak tahu dan setelah pelaksanaan baru muncul
dan mengatakan Teradu tidak melaksanakan putusan Sengketa. Seandainya
Pengadu meyakini bahwa dukungan yang menggunakan KK Validasi adalah
benar-benar mendukung dirinya. Tidak mungkin pada persidangan di PT. TUN
Pengadu tidak mengajukan saksi yang yang mendukung dengan KK Validasi,
namun faktanya saksi yang diajukan sebagai orang yang mengaku tidak
diverifikasi faktual adalah pendukung yang menggunakan KTP dan pada
lembar kerja PPS saksi tersebut semuanya dinyatakan Memenuhi Syarat
dukungan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila pengaduan Pengadu
dikesampingkan dan menolak pengaduan pengadu
c. Kecamatan Bulukumpa
Desa Bonto Mangiri
Bahwa Verifikasi Faktual di Desa Bonto Mangiring dilaksanakan pada tanggal
8-10 September 2015, dihadiri oleh Ketua PPK, Pengawas Kecamatan, PPL dan
LO atas nama Udin Palisuri. Hal ini dapat dibuktikan dengan undangan, daftar
hadir, dokumentasi foto, Berita Acara hasil verifikasi faktual dan B.3-KWK
(Bukti T-24);
Pelaksanaan Rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual tingkat PPS Desa
Bonto Mangiring dilaksanakan pada tanggal 11 September 2015 yang dihadiri
oleh PPK, Panwascam dan PPL. LO sudah diundang tetapi tidak hadir dan pada
saat itu mengaku berada di Makassar. Berdasarkan penelitian administrasi dari
822 dukungan KK Validasi semuanya ganda dan setelah dilakukan verifikasi
faktual, yang memenuhi syarat hanya 14 jiwa, dan yang tidak memenuhi syarat
dukungan sejumlah 808 jiwa.
Pelaksanaan verifikasi faktual di desa Bonto Mangiring dapat dibuktikan
dengan bukti Berita Acara pleno terbuka dan rekapitulasi hasil penelitian
administrasi dan faktual, undangan, daftar hadir dan dokumentasi dukungan
tingkat PPS Bonto Mangiring (Bukti T-24);
Bahwa yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan berbagai alasan, antara
lain: Mayoritas penduduk tidak mendukung dan banyak yang tidak ditemukan
orangnya karena merantau ke Makassar, Kendari, bahkan ke Malaysia. PPS
Bonto Mangiring mendatangi 2 kali namun tetap tidak ditemukan dan LO-nya
tidak mengumpulkan yang tidak ditemukan tersebut sekalipun sudah
diberitahukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan rincian alasan orang yang tidak
ditemukan (Bukti T-24);
16
Pelaksanaan Rekapitulasi tingkat PPK pada tanggal 12 September 2015 dan
dihadiri Panwas Kecamatan, PPL. LO yang sudah diundang juga tidak hadir
(Bukti T-25);
6. Bahwa setelah pelaksanaan verifikasi faktual di 5 (lima) desa, rekapitulasi di tingkat
PPS, Rekapitulasi di tingkat PPK, maka pada tanggal 13 September 2015 dilaksanakan
Rekapitulasi hasil verifikasi faktual di tingkat KPU Kab. Bulukumba, yang dihadiri oleh
PPK dari 3 (tiga) Kecamatan, Panwas Kab. Bulukumba (Bukti T-26). LO pasangan calon
sudah diundang tetapi tidak hadir pada pelaksanaan Rekapitulasi hasil verifikasi
faktual tingkat KPU Kab. Bulukumba. Adapun hasil penelitian/verifikasi faktual dari 5
(lima) desa adalah sebagai berikut:
NO. KECAMATAN & DESA JML KK VALIDASI MS TMS
1. Kec. Bonto Tiro : 739 134 605
- Lamanda 739 134 605
2. Kec. Kajang 4.481 723 3.758
- Pattiroang 1.585 2 1.583
- Sapanang 1.324 720 604
- Tanah Toa 1.572 1 1.571
3. Kec. Bulukumpa 822 14 808
- Bonto Mangiring 822 14 808
Total Dukungan 6.042 871 5.171
7. Bahwa setelah KK Validasi diverifikasi faktual sebagai bentuk tindak lanjut dari
Keputusan Sengketa Pemilihan di tingkat Panwas, maka berdasarkan data hasil
rekapitulasi tingkat Kabupaten (KPU kab. Bulukumba) pada tanggal 13 September
2015, jumlah dukungan Pengadu yang memenuhi syarat (MS) adalah:
Tahap pertama sebanyak = 18.275 jiwa
Tahap kedua sebanyak = 12.523 jiwa
Hasil verifikasi faktual KK Validasi = 871 jiwa (setelah putusan sengketa)
Total dukungan yang MS = 31.669 jiwa
8. Bahwa karena jumlah yang dipersyaratkan Undang-undang adalah sebanyak 36.978
jiwa atau 8,5% dari jumlah penduduk Kab. Bulukumba (435.035 jiwa), maka dengan
jumlah dukungan yang memenuhi syarat (MS) hanya sebanyak 31.669 jiwa, masih
kurang sebanyak 5.309 jiwa. Dengan demikian Pengadu tetap Tidak Memenuhi Syarat
(TMS) dari jumlah dukungan minimal sebagai syarat pencalonan, Pengadu tidak dapat
ditetapkan menjadi calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015. Hal
ini bersesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Tidak Memeneuhi Syarat
(TMS) Dukungan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Bulukumba Tahun 2015, Nomor : 101/BA/IX/2015 (Bukti T-26);
9. Bahwa dengan mencermati data di atas, jelas bahwa sekalipun KK Validasi yang
diverifikasi faktual pada tanggal 8-10 September 2015 dinyatakan MS secara
17
keseluruhan, Pengadu tetap tidak memenuhi syarat (TMS) dari jumlah minimal
dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) yang harus dipenuhi untuk dapat ditetapkan
sebagai Calon Bupati Bulukumba Tahun 2015, dengan rincian:
Total MS (31.669 Jiwa) di tambah dengan Total KK Validasi yang TMS (5.171 jiwa)
= 36.840 jiwa, sedangkan yang dipersyaratkan adalah 36.978 jiwa, jadi kurang 138
jiwa
10. Bahwa terkait dengan dalil Pengadu pada poin 4, dimana Teradu VI dilaporkan karena
telah membiarkan adanya pemalsuan tandatangan perihal dukungan terhadap
pasangan calon perseorangan yang lain adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan:
Teradu VI sama sekali tidak pernah membiarkan atau melihat siapapun melakukan
pemalsuan tanda tangan.
Bahwa kalau yang dimaksud adalah tandatangan pada rekapitulasi penghitungan
dukungan calon perseorangan tingkat PPK Kec. Kajang, adalah bukan pemalsuan
tetapi murni kekeliruan/ketidaksengajaan dari salah seorang anggota PPK
membubuhkan tanda tangannya pada nama anggota lainnya dan ketika meyadari
kesalahan tersebut yang bersangkutan kembali bertandatangan di atas namanya
sendiri sehingga dokumen tersebut terdapat 2 tandatangan yang sama pada nama
yang berbeda.
Bahwa pada saat itu juga dokumen tersebut dinyatakan rusak dan diganti, dan
perubahan dokumen tersebut sama sekali tidak mempengaruhi jumlah atau tidak
mengubah angka-angka yang tertera pada dokumen yang diganti. Dokumen yang
diberikan kepada pihak yang hadir termasuk Panwas kecamatan dan LO dari
pasangan perseorangan lainnya tidak terdapat tandatangan yang sama, demikian
pula dokumen yang disiapkan untuk Pengadu yang pada hari itu tidak hadir LO nya.
Namun beberapa hari kemudian, LO Pengadu mendatangi Teradu VII yang sedang
istirahat (tidur) di rumah dan memaksa untuk diberikan datanya karena harus
menyerahkan data hari itu kepada Pengadu, sementara di kantor PPK Kajang tidak
ada orang dan kantor terkunci sehingga Teradu 6 tidak dapat memberikan dokumen
yang sudah disiapkan di kantor PPK. Atas dasar itu dokumen yang rusak yang
Teradu VI bawa ke rumah untuk dibuang tetapi belum sempat dibuang diperlihatkan
kepada LO Pengadu. Itulah yang dijadikan bukti sebagai pemalsuan tandatangan.
Teradu VI memang tidak ada niat memalsukan tanda tangan;
Bahwa berbicara tentang pemalsuan tandatangan lebih dapat ditemukan pada
dukungan Pengadu, karena sudah beberapa orang bahkan ada penyelenggara yang
dipalsukan tanda tangannya, dan dokumen tersebut diketahui oleh Pengadu karena
Pengadu dan pasangannya telah menandatangani dokumen tersebut di atas kertas
bermaterai;
11. Bahwa untuk menanggapi dalil pokok pengaduan Pengadu pada poin 5 tentang format
rekapitulasi setiap kecamatan berbeda-beda dan tidak sesuai dengan format PKPU
Nomor 12 Tahun 2015 adalah tidak benar dengan alasan: Bahwa KPU Kab. Bulukumba
18
memberikan bimbingan Teknis kepada PPK hanya berpedoman pada Peraturan KPU No.
9 Tahun 2015 dan perubahannya yaitu Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015. PPK se
Kabupaten Bulukumba menyampaikan laporan hasil pelaksanaan verifikasi
administrasi dan faktual kepada KPU Kab. Bulukumba menggunakan format yang
sama.
12. Bahwa KPU Kab. Bulukumba dan PPK telah melaksanakan tahapan demi tahapan
berdasarkan ketentuaan perundang-undangan dan sama sekali tidak melakukan
pelanggaran tahapan yang telah dilaksanakan. Memutuskan bahwa KK Validasi adalah
TMS secara administrasi dan tidak difaktualkan, memutuskan bahwa Pengadu tidak
memenuhi syarat dukungan sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai calon Bupati dan
Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015, melaksanakan putusan sengketa pemilihan,
adalah semata-mata untuk melaksanakan tahapan berdasarkan ketentuan perundang-
undangan, dengan tidak terpengaruh iming-iming sejumlah uang dari pasangan calon
tertentu;
KESIMPULAN
[2.6] Berdasarkan pengaduan dan keterangan yang disampaikan baik secara tertulis
maupun dalam persidangan, Para Teradu menyampaikan kesimpulan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari jawaban para Teradu bertanggal 2 November 2015 yang
dirumuskan sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan memperhatikan pokok pengaduan Pengadu,
sekalipun secara umum kami sudah uraikan dalam tanggapan yang dibacakan pada
tanggal 30 Oktober 2015, kami menganggap sangat penting untuk kami uraikan lebih
rinci kepada Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tentang hal yang
mendasari kami untuk menyatakan bahwa dukungan KK Validasi Tidak Memenuhi
Syarat secara Administrasi sehingga tidak perlu dilakukan verifikasi faktual terhadap
KK Validasi yang diajukan oleh pasangan calon perseorangan (Pengadu dan pasangan
calon perseorangan lainnya), sebagai berikut:
a. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015, salah seorang PPS melaporkan menemukan
KK yang tanpa tandatangan dan cap stempel Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil. Terdapat stempel “PERHATIAN” pada sudut kanan atas, tidak
punya lambang garuda dan no. Seri seperti pada KK biasa, dan dikeluarkan secara
kolektif (bersamaan dalam jumlah yang banyak) pada tanggal, bulan dan tahun yang
sama
b. Bahwa berdasarkan laporan tersebut dan setelah kami perhatikan KK yang
dimaksud, maka dengan pertimbangan:
Ketentuan pasal 14 ayat (4) Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 dengan jelas
menguraikan bahwa :“... Identitas kependudukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa:
a. Kartu Tanda Penduduk
b. Kartu Keluarga berlaku untuk 1 (satu) pendukung
c. Paspor, atau
19
d. Identitas lain”.
Bahwa semua jenis identitas kependudukan yang dimaksud pada pasal 14 ayat (4)
di atas baik KTP, KK, maupun paspor baru dapat dikeluarkan dan dikatakan sah
apabila sudah ditandatangani oleh instansi yang berwenang. Demikian pula
dengan Identitas lainnya, misalnya Keterangan Domisili, akan dibenarkan apabila
ditandatangani oleh pemerintah setempat.
KK tersebut tanpa tandatangan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
sementara syarat sahnya sebuah dokumen adalah ditandatangani dan distempel
oleh lembaga yang berwenang.
KK Permanen yang dimiliki oleh masyarakat, selain ditandatangan oleh kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, juga dikeluarkan berdasarkan
permintaan yang bersangkutan, tidak secara kolektif;
KK tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Identitas lain, karena selain tanpa
tandatangan, tidak dimiliki oleh masyarakat, juga dikeluarkan secara kolektif
(bertentangan dengan ketentuan padal 14 ayat (6) PKPU Nomor 9 Tahun 2015)
c. Bahwa atas dasar pertimbangan pada poin 2 di atas, maka KPU Kab. Bulukumba
sudah sepakat bahwa KK Validasi bukan identitas kependudukan yang disyaratkan
Pasal 14 ayat (4) sehingga harus dinyatakan TMS secara administrasi. Sebelum
mengeluarkan Surat Edaran yang telah dikonsep pada tanggal 13 Agustus 2015,
sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang
menjelaskan bahwa:
“KPU Kab/Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan calon
Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika
diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan
persyaratan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta pasangan calon
Walikota dan calon Wakil Walikota”.
d. Bahwa berdasar pada ketentuan tersebut, mengingat Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil adalah instansi yang paling berwenang terkait dengan identitas
kependudukan khususnya KTP dan KK, maka KPU Kabupaten Bulukumba pada
pertemuan tanggal 13 Agustus 2015, yang tertuang dalam Berita Acara Nomor
78e/BA/VIII/2015 sepakat untuk melakukan klarifikasi ke Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil terkait dengan KK yang dipertanyakan oleh PPS yang juga
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada tanggal 14
Agustus Tahun 2015 KPU Kab Bulukumba ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kab. Bulukumba dan ternyata pada saat itu Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil telah mendapat laporan dari kepala seksi yang melakukan
monitoring ke Desa/Kelurahan dan menemukan adanya KK Validasi yang digunakan
20
untuk mendukung salah satu pasangan calon perseorangan. Orang yang namanya
tertera dalam dukungan dan KK Validasi tersebut marah kepada petugas Catatan
Sipil karena menganggap bahwa Catatan Sipil yang memberikan KK Validasi kepada
pasangan calon, sementara mereka tidak pernah memberikan dukungan kepada
siapapun.
e. Atas dasar permintaan klarifikasi dari KPU Kab. Bulukumba dan temuan petugas
monitoring pelaksanaan validasi data penduduk dengan menggunakan KK Validasi
tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bulukumba membuat
surat yang ditujukan kepada KPU Kab. Bulukumba dan Panwas tentang Lembar KK
Validasi (lembar kerja/pemutakhiran data penduduk) untuk keperluan validasi data
kependudukan Kabupaten Bulukumba, tidak dapat digunakan untuk kepenting lain.
Jadi sangat jelas bahwa keluarnya surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Bulukumba Nomor : 279/DKPS/VIII/2015, perihal : Penyampaian; Tanggal 14
Agustus 2015 (bukti T-13), berdasarkan laporan masyarakat, temuan petugas
monitoring pelaksanaan validasi data dan atas permintaan klarifikasi dari KPU
Kabupaten Bulukumba.
f. Bahwa pada sidang Musyawarah sengketa pemilihan, A. di Pamanery (Sekretaris
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bulukumba) memberikan kesaksian
tentang KK Validasi pada hal. 45-47 Keputusan Sengketa Pemilihan sesuai bukti T-
15. Pada hal 46 poin 2 dengan jelas disampaikan bahwa “... validasi data
dilaksanakan setelah keluarnya SK Bupati tertanggal 22 Januari 2015...” dan pada
poin 3 ditegaskan bahwa “KK Validasi yang tanpa tandatangan bukan identitas
kependudukan yang sah”
g. Ketentuan Pasal 20 ayat (6a) Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015:
“Dalam hal fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
telah habis masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan
ditindaklanjuti dengan penelitian faktual”.
h. Menurut para Teradu ketentuan di atas tidak dapat disamakan dengan KK Validasi
yang tanpa tandatangan dan cap stempel dari instansi yang berwenang. KK Validasi
hanya dapat disandingkan dengan KTP yang dicetak tidak menggunakan blangko
KTP yang resmi tetapi berisi identitas tanpa tandatangan dari yang berwenang.
Apabila KK Validasi dapat dijadikan identitas kependudukan artinya KTP yang tidak
menggunakan blangko resmi tetapi berisi identitas sekalipun tanpa tandatangan dari
yang berwenang juga merupakan identitas kependudukan. Jika demikian maka
untuk menjadi calon perseorangan tidak perlu bersusah payah menghabiskan uang
dan tenaga untuk mengumpulkan dukungan, cukup dengan duduk di depan
komputer dan mencetak dokumen yang menyerupai dengan identitas kependudukan
yang sah. Oleh karena itu, keputusan Majelis sidang DKPP terhadap diri para Teradu
akan menjadi pedoman baik bagi penyelenggara maupun yang hendak menjadi calon
perseorangan.
21
i. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka KPU Kab. Bulukumba kemudian
menyampaikan kepada PPK dan PPS untuk menyatakan TMS terhadap KK Validasi
dan akhirnya Pasangan Sukma-Hakim keberatan dan mengajukan permohonan
penyelesaian sengketa ke Panwas Kab. Bulukumba
2. Bahwa Keputusan Sengketa pemilihan yang meminta KPU Kabupaten Bulukumba
untuk melakukan penelitian faktual terhadap KK Validasi yang belum difaktualkan di
Kec. Bonto Tiro, Kec. Kajang dan Kec. Bulukumpa paling lambat 3 (tiga) hari sejak
keputusan ini dibacakan, tidak dapat dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa KPU
Kabupaten Bulukumba telah melanggar kode etik karena baru melakukan verifikasi
faktual setelah adanya keputusan sengketa di tingkat Panwas. Panwas dalam
putusannya tanpa mempertimbangkan bahwa apakah KK Validasi tersebut adalah
identitas kependudukan atau bukan. Untuk memutuskan KPU Kabupaten Bulukumba
melanggar kode etik karena menyatakan KK Validasi tersebut TMS secara administrasi,
harus terlebih dahulu diputuskan bahwa KK Validasi adalah identitas kependudukan
atau bukan;
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa para Teradu dalam memutuskan KK
Validasi TMS secara administrasi berdasarkan Undang-undang dan Peraturan KPU
Nomor 9 Tahun 2015 yang telah dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015,
bukan karena Intervensi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bulukumba atau pihak manapun. Setelah melakukan klarifikasi, pendapat Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui surat menguatkan pertimbangan KPU
Kabupaten Bulukumba. Surat Edaran KPU Kabupaten Bulukumba yang baru
dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2015 mempertimbangkan surat Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Bahwa pada penyerahan dukungan yang pertama, tanggal 15 Juni 2015 Pengadu tidak
menggunakan dukungan KK Validasi, baru ada pada penyerahan dukungan yang
kedua, pada tanggal 7 Agustus 2015 (hari terakhir penyerahan dukungan sejumlah 2
kali lipat dari kekuarangan dukungan yang pertama);
5. Bahwa terhadap aduan tentang pelaksanaan verifikasi faktual yang tidak masuk diakal
dimana dalam sehari 1.585 jiwa dapat diverifikasi faktual dengan hasil hanya 2 yang
MS dan 2.583 yang TMS. Menurut Teradu karena subtansi gugatannya sama dengan
yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, maka sudah sangat
jelas dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dalam Perkara Nomor:
13/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS yang MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SECARA
KESELURUHAN dengan pertimbangan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan
gugatannya dan Tergugat dapat membuktikan bahwa telah dilakukan verifikasi faktual
sebagai tindak lanjut dari Keputusan Sengketa, sehingga berdasar hukum untuk
menolak gugatan penggugat.
22
6. Adapun Rekapitulasin hasil verifikasi faktual dukungan KK Validasi di Desa Pattiroang
adalah:
NO. URAIAN JUMLAH
1. Jumlah dukungan yang MS syarat dukungan 1.585 Jiwa
berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS
2. Jumlah pendukung yang mendudkung 1 pasangan 2 jiwa
calon dan menyatakan dukungannya (yang
Memenuhi Syarat/MS)
Jumlah pendudukung pasangan calon perseorangan
3. 1.583 jiwa
(yang Tidak Memenuhi Syarat) :
a. tidak menyatakan dukungannya dan bersedia
mengisi dan membubuhkan tanda tangan/ cap 189 jiwa
jempol pada formulir model B.3-KWK
Perseorangan
b. TMS karena status pekerjaan atau keadaan :
- POLRI 3 jiwa
- PNS
8 jiwa
- Penyelenggara dan staf sekretariat
- Meninggal dunia 1 jiwa
- Ganda Kloning
c. Jumlah pendukung pasangan calon yang tidak 9 jiwa
dapat ditemui
491 jiwa
882 Wa
7. Bahwa 882 jiwa tidak ditemukan karena pergi merantau dan sudah 2 kali didatangi
tetapi orang tetap tdk ada, sudah diberitahukan kepada LO agar menghadirkan atau
mengumpulkan tetapi tidak dilaksanakan, sehingga menurut aturan dinyatakan TMS.
Bukti pendukung lainnya terkait pelaksanaan verifikasi faktual di Desa Pattiroang
adalah undangan, daftar hadir tim verifikasi (tanggal 8, 9 dan 10 September 2015),
dokumentasi, lembar kerja dan rekap jumlah yang memenuhi syarat dan tidak
memenuhi syarat dapat dlihat pada (Bukti T-20);
8. Bahwa aduan tersebut sudah seharusnya dikesampingkan karena Pengadu tidak dapat
membuktikan dengan fakta dan data yang akurat karena mereka tidak melihat fakta
yang sesungguhnya terjadi dilapangan karena LOnya saja tidak hadir, mereka
berhitung hanya berdasarkan logika tanpa mengetahui berapa orang tim verifikasi yang
bekerja dan bagaimana mereka melakukan. Saksi kepala desa Pattiroang yang memberi
keterangan di Panwas bahwa tidak dilakukan verifikasi faktual adalah rekayasa karena
yang melakukan verifikasi faktual diantaranya adalah istrinya sendiri dan sekretarisnya
yang merupakan PPS di Desa Pattiroang;
9. Bahwa tindakan KPU Kapaten Bulukumba menyatakan TMS terhadap KK Validasi
dukungan calon perseorangan sama sekali tidak menimbulkan kerugian termasuk
terhadap Pengadu karena sekalipun semua dukungan Pengadu yang menggunakan KK
23
Validasi dinyatakan MS tetap tidak memenuhi syarat minimal dukungan yaitu 36.978
jiwa. Dukungan yang memenuhi syarat hanya sebanyak 31.669 Jiwa, KK Validasi yang
dinyatakan TMS adalah 5.171 jiwa, jadi total hanya 36.840 jiwa, masih kurang 138
jiwa. Sekalipun itu adalah hal yang tidak mungkin untuk MS secara keseluruhan
karena pada faktanya banyak yang namanya terdaftar tetapi tidak pernah memberikan
dukungan, ada yang tanda tangannya dipalsukan dan identitas kependudukan yang
dilampirkan adalah KK Validasi yang tidak pernah diketahui atau dilihat oleh yang atas
nama identitas;
10. Bahwa berdasarkan uaraian tersebut diatas, Para Teradu berpendapat bahwa Para
Teradu telah melaksanakan tahapan berdasarkan ketentuan undang-undang termasuk
dalam menyatakan TMS dukungan pasangan Sukma-Hakim yang menggunakan KK
Validasi dan selalu berupaya semaksimal mungkin untuk mengedepankan kode etik
dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba;
[2.7] PETITUM TERADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu untuk memutus Pengaduan ini, sebagai berikut:
1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu;
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon
memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, para Teradu mengajukan alat
bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 s/d T-30 sebagai berikut:
DAFTAR ALAT BUKTI
No. Tanda Bukti Keterangan
1. T-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bulukumba
Nomor: 64/Kpts/KPU-Kab-025433243/2015 Tentang Penetapan
Pasangan Calon Usulan Partai Politik dan Pasangan Calon
Perseorangan Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Bulukumba Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015;
2. T-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bulukumba
Nomor: 65/Kpts/KPU-Kab-025433243/2015 Tentang Penetapan
Bakal Pasangan Calon Perseorang Yang Tidak Memenuhi Syarat Hasil
Verifikasi Dukungan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupat,
tertanggal 24 Agustus 2015;
3. T-3 Fotokopi Pengumuman Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Bulukumba Tahun 2015 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Bulukumba Tahun 2015, Nomor: 294/ KPU.Kab.025.433243/ VIII/
2015, tertanggal 24 Agustus 2015;
4. T-4 Fotokopi Berita Acara Nomor: 40/BA/VI/2015, Tentang Hasil
Penelitian Jumlah Minimal Dukungan Dan Pesebaran Pasangan
Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Bulukumba Tahun 2015, tertanggal 15 Juni 2015;
24
5. T-5 Fotokopi Berita Acara Nomor: 45/BA/VI/2015, Tentang Hasil
Pemeriksaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Antara Hard
Copy Dan Soft Copy Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Bulukumba Tahun 2015, tertanggal15 Juni 2015;
6. T-6 Fotokopi Berita Acara Nomor : 49 /BA/ VI/ 2015; Tentang Hasil
Penelitian Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon
Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba
Tahun 2015, tertanggal 18 Juni 2015;
7. T-7 Fotokopi Berita Acara Nomor: 65/BA/VII/2015 tentang Rekapitulasi
Hasil Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan
Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015 Tingkat
Kabupaten, tertanggal 15 Juli 2015;
8. T-8 Fotokopi Berita Acara Nomor: 78.b/BA/VIII/2015, tentang Hasil
Penelitian Jumlah Dukungan Dan Pesebaran Calon Perseorangan
Dalam Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015, tertanggal
9 Agustus 2015;
9. T-9 Fotokopi Berita Acara Nomor: 78.d/BA/VIII/2015 tentang Hasil
Penelitian Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon
Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba
Tahun 2015, tertanggal 9 Agustus 2015;
10. T-10 Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bulukumba Nomor:
86/BA/VIII/2015 tentang Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan
Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Bulukumba Tahun 2015, tertanggal 21 Agustus 2015;
11. T-11 Fotokopi Berita Acara Nomor: 87/BA/VIII/2015, tentang Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati Sukma
Nurani Amperia, SH dan Wakil Bupati Ir. A. abdul Hakim, SH.,MH.
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015,
tertanggal 21 Agustus 2015;
12. T-12 Fotokopi Berita Acara Nomor : 90/BA/VIII/2015, tentang Rapat Pleno
Penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Dukungan Pasangan Calon
Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba
Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015;
13. T-13 Fotokopi Surat Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Nomor:
279/DKPS/VIII/2015, perihal: Penyampaian, tertanggal 14 Agustus
2015;
14. T-14 Fotokopi KK Validasi dan KK Permanen sebagai perbandingan;
15. T-15 Fotokopi Keputusan Sengketa Panwas Kabupaten Bulukumba
Nomor: 001/PS/PWSL.BKM.27.05/VIII/2015, tertanggal 7 September
2015;
16. T-16 Fotokopi Berita Acara Nomor: 100/BA/IX/2015, perihal Keputusan
Sengketa Panwas, tertanggal 7 September 2015;
17. T-17 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 329/KPU-Kab-
025.433243/IX/2015, Perihal Peyampaian, tertanggal 7 September
2015;
18. T-18 Fotokopi Berkas Penelitian Faktual Terhadap KK Validasi di Desa
Lamanda Kecamatan Bonto Tiro;
19. T-19 Fotokopi Bukti Rangkaian Tahapan Verifikasi Faktual PPK Kec. Bonto
Tiro;
20. T-20 Fotokopi Berkas Penelitian Faktual Terhadap KK Validasi di Desa
Pattiroang Kecamatan Kajang;
21. T-21 Fotokopi Bukti Pelaksanaan Verifikasi Faktual di Desa Sapanang
pada tanggal 8-10 September 2015;
22. T-22 Fotokopi Berkas Penelitian Faktual Terhadap KK Validasi di Desa
Tanah Toa, Kecamatan Kajang tanggal 8-10 September 2015;
23. T-23 Fotokopi Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penelitian Faktual Terhadap
Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Bulukumba Tahun 2015 di Tingkat PPK Kec. Kajang,
Kabupaten Bulukumba, tertanggal 12 September 2015;
25
24. T-24 Fotokopi Berkas Penelitian Faktual Terhadap KK Validasi di Desa
Bonto Mangiring, Kecamatan Bulukumpa pada tanggal 8-10
September 2015;
25. T-25 Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Calon Perseorangan pada
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015 di
Tingkat Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
26. T-26 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penelitian Faktual Terhadap KK Validasi
Dukungan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Bulukumba Tahun 2015 di Tingkat KPU Kabupaten
Bulukumba;
27. T-27 Fotokopi Surat Pernyataan BPD dan 6 Kepala Dusun di Desa
Pattiroang;
28. T-28 Fotokopi Buku Registrasi Surat Masuk KPU Kab. Bulukumba;
29. T-29 Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
Tingkat PPK Kec. Kajang;
30. T-30 Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Perkara Nomor 13/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS, tertanggal 5
Oktober 2015;
Pihak Terkait
Panwaslih Kabupaten Bulukumba
1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2015, pukul: 09.00 WITA bertempat di
Kantor KPU Kab. Bulukumba, telah berlangsung Rapat pleno rekapitulasi jumlah syarat
dukungan pasangan calon perseorangan Tahap II tingkat Kabupaten dalam pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2015;
2. Bahwa kegiatan tersebut dipimpin Ketua KPU Bulukumba H. Azikin Patedduri dan
dihadiri oleh Ketua Panwaslu Bulukumba Andi Muh. Amin, Kapolres Bulukumba AKBP
Selamat Rianto, S.IK, Dandim 1411 Bulukumba Letkol Arh Budi Laksana, Kepala
Kesbangpol Bulukumba A. Mappaita, Staf Kejari Kab. Bulukumba Amrullah, SH, LO
Paslon perseorangan Muh.Idrus (Jumrana Salikki,SE-H.Husbiannas Alsi), Pasangan
Calon perseorangan Sukma Nurani Amperia,SH.
3. Bahwa dalam kegiatan tersebut pasangan calon perseorangan Sukma Nurani Amperia,
SH melakukan protes terhadap pimpinan rapat terkait dengan proses verifikasi syarat
dukungan pada tingkat PPS yang mana anggota PPS tidak melakukan validasi data pada
Kartu Keluarga ( KK ) yang tidak berlogo Garuda. Setelah menyampaikan aksi protes,
pasangan calon perseorangan Sukma Nurani Amperia,SH mengambil tindakan untuk
meninggalkan ruang rapat Pleno (Walk Out). Hasil rekapitulasi dukungan pasangan
calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahap II di
tingkat Kabupaten yakni sebagar berikut:
Jumrana Salikki-H.Husbianas Sukma Nurani- lr. H. Abd. Hakim,
NO KECAMATAN Alsi SH, MH
1 Ujung Bulu 479 253
2 Ujung Loe 2.454 10
3 Bonto Bahari 1.856 348
4 Bonto Tiro 2.794 2.940
5 Herlang 1.040 736
6 Kajang 3,135 5,125
7 Gantarang 787 515
26
8 Kindang 5.914 63
9 Bulukumpa 2.301 2.335
10 Rilau Ale 2.144 95
TOTAL 22.904 12.523
4. Bahwa seluruh rangkaian kegiatan berlangsung hingga pukul 10.30 WITA, yang berjalan
dalam keadaan aman dan tertib;
5. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2015, Pukul: 17.00 WITA, Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015 Sukma Nurani Amperia, SH., SpN-Ir.
Andi Abd. Hakim, SH., MH melaporkan terkait surat dari Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang ditandatangani oieh Sekretaris Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba Andi Pameneri yang
kemudian dipedomani oleh PPK maupun PPS se- Kecamatan Kajang, Bonto Tiro, Herlang
dan Kec. Bulukumpa, dalam surat tersebut menyatakan bahwa Kartu Keluarga (KK)
yang tidak berlogo Garuda, tidak di tandatangani oleh yang berwenang dan tidak di
stempel tidak bisa dijadikan surat dukungan.
6. Bahwa PPK dan PPS se- Kecamatan Kajang, Bonto Tiro, Herlang dan Kec. Bulukumpa
sesuai dengan edaran tersebut tidak melakukan verifikasi faktual dan langsung meng-
TMS kan Kartu Keluarga (KK) yang tidak memiliki logo garuda, tidak di tandatangani
dan tidak distempel tersebut sehingga Rapat Pleno yang dilakukan KPUD Kab.
Bulukumba pada hari Jumat, 21 Agustus 2015 dianggap merugikan Bakal Paslon
Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015, Sukma Nurani Amperia, SH., SpN-Ir.
Andi Abd. Hakim, SH., MH;
7. Bahwa setelah menerima laporan dari Pasangan Calon Sukma Nurani Amperia, SH.,
SpN-Ir. Andi Abd. Hakim, SH., MH, maka Panwas Kabupaten Bulukumba telah
membuat Penerimaan Laporan dengan Nomor: 001/LP/Panwas-Blk/VIII/2015 dan
melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi maupun Pihak Terlapor, dan membuat
kajian pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015;
8. Bahwa dari hasil klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi maupun Pihak Terlapor serta hasil
Pembahasan Kajian dan Kesimpulan Panwas Kab. Bulukumba terkait dengan adanya
Laporan keberatan tersebut, 21 Agustus 2015 diperoleh beberapa fakta antara lain:
1) Adanya tindakan PPK dan PPS yang menetapkan TMS syarat dukungan calon tanpa
melakukan verifikasi faktual dan hanya berdasar pada surat dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba
2) Adanya Surat Edaran dari KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 271/KPU.Kab.025.
4332437VIII/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, yang ditujukan kepada PPK dan PPS
dan kemudian dijadikan pedoman para Ketua PPK se-Kabupaten Bulukumba dan
Ketua PPS se-Kabupaten Bulukumba memuat:
Tahapan Rekapitulasi faktual syarat dukungan pasangan calon perseorangan.
Kategori Mendukung/Memenuhi Syarat (MS)
Kategori Tidak Mendukung atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
27
9. Bahwa adanya penambahan point 6 kategori TMS dalam Surat Edaran KPU Kabupaten
Bulukumba yang ditulis tangan bahwa “Dalam hal dokumen pendukung pasangan calon
berupa fotokopi Validasi KK, (tidak terdapat Nomor Seri KK - tidak terdapat lambang
Garuda - tidak terdapat tandatangan Kepaia Dinas Kependudukan & Catatan Sipil)”, yang
merujuk surat penyampaian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengenai
penggunaan KK Validasi;
10. Bahwa terdapat ketidaksesuaian tanggal pada surat dari Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil tertanggal 14 Agustus 2015, sedangkan dalam Surat Edaran KPU
Kabupaten Bulukumba tertanggal 13 Agustus 2015 dengan demikian bahwa Surat
Edaran lebih dahulu terbit dari pada surat dari Dinas Catatan Sipil. Dalam penjelasan
point ke-3 tersebut di atas adanya penambahan point karena mendasari surat dari
Dinas Catatan Sipil;
11. Bahwa tindakan dari PPK maupun PPS yang tidak memfaktualkan syarat dukungan
calon perseorangan terkait dengan KK Validasi langsung di TMS kan sedangkan proses
yang sementara berjalan adalah Faktualisasi syarat dukungan calon perseorangan;
12. Bahwa Surat Edaran KPU Kab. Bulukumba terkait tambahan kategori TMS tidak merata
diterima oleh PPK maupun PPS yang sedang melaksanakan faktualisasi ditingkat
Desa/Kel yang kemudian dilanjutkan ke tingkat Kecamatan;
13. Bahwa Surat Edaran dari KPU Kab. Bulukumba tertanggal 13 Agustus 2015 dan
kemudian di sebarkan ke PPK maupun PPS pada tanggal 14 Agustus 2015, sedangkan
tahapan pelaksanaan Verifikasi syarat faktual ditingkatan Desa/Kelurahan dimulai pada
tanggal 12 Agustus 2015 dan berakhir tanggal 16 Agustus 2015. Ada kemungkinan KK
Validasi sudah ada yang di MS kan;
14. Bahwa dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tidak ada diatur jelas mengenai kategori TMS
menyangkut KK Validasi terkait Faktuaisasi syarat dukungan Calon Perseorangan;
15. Bahwa dari hasil kajian, Panwas Kabupaten Bulukumba merekomendasikan kepada
KPU Kabupaten Bulukumba pada tanggal 24 Agustus 2015, untuk memastikan adanya
regulasi dalam PKPU maupun undang-undang terkait KK Validasi. Memberikan
keterangan tertulis kepada Panwas Kab. Bulukumba dan Pelapor (Paslon Sukma Nurani
Amperia, S.H., SpN-lr. Andi Abd. HAKIM, S.H., M.H. Terkait dengan tindakan PPK dan
PPS yang tidak menfaktualkan KK Validasi merupakan pelanggaran Administrasi agar
ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015, pukul: 22.00 WITA bertempat di
Kantor Panwas Kabupaten Bulukumba, Paslon Sukma Nurani Amperia, S.H., SpN-lr.
Andi Abd. HAKIM, S.H., M.H. mengajukan Berkas Pengajuan Permohonan Sengketa
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015;
17. Bahwa permohonan Pemohon diregistrasi dengan Nomor: 001/PS/PWSL.BKM.27.05/
VIII/2015 oleh Panwas Kabupaten Bulukumba;
18. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2015, pukul 09.40 WITA bertempat di Gedung PKK
Kabupaten Bulukumba dilakukan Musyawarah 1 dengan Agenda Musyawarah
28
Pembacaan Permohonan, yang dihadiri oleh : PEMOHON dan TERMOHON serta terbuka
untuk umum.
19. Bahwa pada tanggal 6 Seotember 2015, Panwas Kabupaten Bulukumba mengeluarkan
Keputusan Sengketa Nomor: 001/PS/PWSL-BKM.27.05/VIII/2015;
[2.9] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di
persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan putusan ini.
