Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 115/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor: 282/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 115/DKPP-PKE- III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Mordekai Liu Tempat/Tanggal Lahir : Fatukoto/02Februari 1974 Pekerjaan : DPC PDIP Kabupaten Timor Tengah Selatan Alamat : Jl. Beruang No. 4, Soe, Timor Tengah Selatan Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Otniel M. E Nomeni Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Alamat Kantor : Soe, Timor Tengah Selatan, NTT Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Ayub Patris Magang Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Alamat Kantor : Soe, Timor Tengah Selatan, NTT Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Romanus Dau Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Alamat Kantor : Soe, Timor Tengah Selatan, NTT Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Sarince R Soinbala Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Alamat Kantor : Soe, Timor Tengah Selatan, NTT 1  Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Yan Aty Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Alamat Kantor : Soe, Timor Tengah Selatan, NTT Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu V; [1.3] Membaca dan mempelajari Pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Pengadu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 14Mei 2014 telah mengajukan Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor: 282/I-P/L-DKPP/2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 115/DKPP/PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Para Teradu tidak melaksanakan Rekomendasi PANWASLU Kabupaten TTS nomor: 257/Panwaslu-Kab/TTS/IV/2014 tanggal 18 April 2014 yaitu melaksanakan pemungutan suara lanjutan terhadap 153 pemilih yang pada tanggal 9 April 2014 sudah datang ke TPS II Desa Kualin Kecamatan Kualin tetapi tidak kebagian surat suara untuk memberikan hak pilihnya karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTS tidak menyediakan surat suara; 2. Bahwa Para Teradu tidak melaksanakan Rekomendasi PANWASLU Kabupaten TTS nomor : 260.c /Panwaslu-Kab/TTS/IV/2014 tanggal 21 April 2014 yaitu Ketua KPU Kabupaten TTS segera memberikan sanksi administrasi kepada KPU dan staf Kesekretariatan yang bertanggung jawab menjelaskan dan mendistribusikan surat KPU nomor: 52/KPU Kabupaten 018.433959/IV/2014; 3. Bahwa Para Teradu tidak menindaklanjuti keberatan saksi yang termuat dalam format keberatan saksi MODEL DB. 2 KPU yang termuat dalam berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara hasil pleno KPU Kabupaten TTS; 4. Bahwa Para Teradu tidak melaksanakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 225 dan 235 menyangkut Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) Kecamatan Mollo Utara yang melanggar tahapan dan jadwal yaitu PPK mengeluarkan 2(dua) berita acara (MODEL D.A) yaitu MODEL DA tanggal 24 April 2  2014 dan MODEL D.A tanggal 27 April 2014. KPU Kabupaten TTS hanya menyuruh PPK kecamatan Mollo Utara membuat berita acara penarikan kembali MODEL D.A tanggal 24 April 2014; 5. Bahwa Para Teradu tidak melaksanakan/mengabaikan rekomendasi BAWASLU RI tanggal 9 Mei 2014 yang ditandatangani dan dibacakan oleh Ketua BAWASLU RI pada saat Pleno penetapan perhitungan perolehan suara nasional KPU RI di Jakarta. Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia untuk konfirmasi BAWASLU RI terkait tindak lanjut rekomendasi tersebut karena KPU Kabupaten TTS tidak melaksanakan rekomendasi tersebut; [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan seluruh Pengaduan Pengadu; 2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu; dan 4. atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-10, sebagai berikut: DAFTAR ALAT BUKTI No. Tanda Bukti Keterangan 1. P-1 Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten TTS Nomor: 257/ Panwaslu – Kab/TTS/IV/2014,tertanggal 18 April 2014; 2. P-2 Video rekaman tuntutan masyarakat, ketua KPPS LINMAS dan Tokoh Masyarakat TPS II Desa Kualin Kecamatan Kualin yang belum memberikan hak pilihnya; 3. P-3 Fotokopi Model C6; 4. P-4 Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten TTS Nomor: 260.c /Panwaslu – Kab/TTS/IV/2014,tertanggal 21 April 2014; 5. P-5 Fotokopi Surat KPUKabupaten TTS Nomor: 52/KPU Kabupaten 018.433959/IV/2014, tertanggal 8 April 2014; 6. P-6 Video rekaman pernyataan dari masyarakat, Ketua dan Anggota KPPS yang tidak menerima surat Pengumuman KPU Kabupaten TTS; 7. P-7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Perhitungan Suara Model DA PPK Mollo Utara; 8. P-8 Video rekaman Pleno KPU Kabupaten TTS; 3 9. P-9 Fotocopi Berita Acara Penarikan Kembali MODEL D.A PPK Kecamatan Mollo Utara, tertanggal 24 April 2014 10. P-10 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten TTS Nomor: 41/LP-PILEG/Panwaslu-Kab/TTS/IV tertanggal 28 April 2014; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa Para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan DKPP tanggal 11 September 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa tentang rekomendasi Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 257/Panwaslu-Kab/TTS/IV/2014, sebenarnya bukanlah rekomendasi untuk melakukan Pemilihan Lanjutan, akan tetapi Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan memberikan rekomendasi Pemilu Susulan. Untuk Pemilu Susulan, Teradu tidak dapat melaksanakannya karena jika merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 231 ayat (1) yang mengatakan “Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan”. 2. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan tersebut, ssama sekali tidak memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2012, karena seluruh tahapan dari tingkat TPS, PPS, dan PPK telah berjalan tanpa keberatan dari pihak Saksi atau PPl dan Panwascam dan tahapan penyelenggaraan Pemilu pada saat itu tidak terhenti. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 231 ayat (2) menyatakan bahwa “Pelaksanaan Pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelengaraan Pemilu”. Teradu ingin menegaskan bahwa kadian di TPS 2 Desa Kualin tidak mengganggu tahapan Pemilu pada tanggal 9 April 2014, karena pencoblosan dan penghitungan suara sama sekali tidak terhenti dan juga tidak ada keberatan saksi pada saat itu; 3. Bahwa Teradu tidak dapat melakukan Pemilu Susulan juga merujuk pada ketentuan Pasal 151 ayat (2) mengenai perlengkapan TPS. Teradu mengatakan jumlah surat suara yang didistribusikan ke TPS 2 Desa Kualin adalah jumlah DPT ditambah 2% dari DT, sehingga apabila Teradu melakukan Pemilu Susulan akan terjadi kekurangan surat suara. Teradu dalam posisi dilematis untuk melaksanakan Pemilu Susulan; 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan pun mengirimkan Surat sanggahan Nomor: 57/KPU-Kab018433959/IV/2014, tertanggal 20 April 2014 kepada Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai Klarifikasi; 5. Bahwa TPS 2 Desa Kualin Kecamatan Kualin terdapat pemilih dalam DPT sebanyak 218, DPK sebanyak 216,keseluruhan Pemilih adalah 435 sedangkan surat suara yang didistribusikan adalah 218 ditambah 2% menjadi 222 lembar. Dari jumlah sudah jelas 4  surat suara yang dikirim kurang dari jumlah Pemilih, namun dari segi aturan sudah sesuai. Bahwa pada saat itu, untuk mengantisipasi jangan sampai Pemilih tidak mencoblos, maka Teradu melalui Ketua PPK Kecamatan Kualin datang e TPS 2 dan mengarahkan Pemilih untuk mencoblos di TPS terdekat, namun Pemilih tidak mau ke TPS lain. 6. Bahwa Teradu menilai dalil Pengadu yang tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 260.c/Panwaslu-Kab/TTS/IV/2014, dapat dijelaskan bahwa surat keputusan Bawaslu RI dan surat penjelasan KPU Provinsi mengenai tidak diikutsertakannya Partai PDI Perjuangan dan 2 calon anggota DPD, baru diterima Teradu tanggal 8 April 2014 kurang lebih pukul 19.00 WITA. Pada saat itu Teradu langsung membuat pengumuman, dan langsung mendistribusikan ke 950 TPS yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dalam hal pendistribusian mengalami banyak kendala karena jarak dan topografi yang sulit sehingga surat pengumuman tersebut untuk daerah yang jauh baru sampai sekitar 08.00 WITA. 7. Bahwa mengenai dalil aduan Pengadu mengenai keberatan saksi pada saat Pleno di Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah mendapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan pencermatan kembali hasil Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan beserta sertifikasi rekapitulasi dan perhitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK, hal tersebut sudah dilakukan oleh Teradu; 8. Bahwa dalil aduan Pengadu, yang menilai Teradu tidak melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 225 dan 235 menyangkut PPK Mollo Utara yang melanggar jadwal yaitu PPK mengeluarkan 2 Berita Acara (Model DA) tanggal 24 April 2014 dan 27 April 2014. Hal tersebut telah diklarifikasi oleh Teradu, bahwa PPK Mollo Utara tidak ada pelaksaaan Pleno tanggal 24 April 2014, sebenarnya Pleno tanggal 27 April 2014. Teradu hanya menggunakan Pleno tanggal 27 April 2014, hal itu telah diterima oleh seluruh peserta Pleno KPU Kabupaten, kecuali oleh Pengadu; 9. Bahwa dalil aduan Pengadu yang menilai Teradu tidak melaksanakan/mengabaikan rekomendasi Bawaslu RI tanggal 9 April 2014 adalah tidak benar dan dapat dijelaskan bahwa pada rapat Pleno Rekapitulasi Nasional, Teradu sudah melaksanakan rekapitulasi ulang 50 TPS yang terdapat di 22 Desa dan 7 Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dalam pelaksanaannya hanya 45 TPS yang dihitung ulang. Hal itu dilaksanakan oleh Teradu, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan dan dihadiri oleh para saksi termasuk Pengadu; [2.5] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas,Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus Pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 5 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (equo et bono). [2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sebagai berikut: DAFTAR ALAT BUKTI No. Tanda Bukti Keterangan 1. T-1 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 57/KPU-Kabupaten018433959/IV/2014, tertanggal 20 April 2014; Pihak Terkait (Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan) Pada pokoknya Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam persidangan DKPP tanggal 11 September 2014 menguraikan hal-hal sebagai berikut:  Bahwa berdasarkan laporan lisan dari Pengawas Pemilu Lapangan TPS II Desa Kualin bahwa pada saat pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yakni pada tanggal 9 April 2014 terdapat kekurangan surat suara di TPS II Desa Kualin Kecamatan Kualin, sehingga masyarakat pemilih sebanyak 153 orang yang memperoleh undangan (Model C-6), namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kekurangan surat suara;  Bahwa Panwaslu Kecamatan berkoordinasi dengan petugas KPPS TPS II untuk berkoordinasi dan melaporkan permasalahan ini ke PPS Desa Kualin, PPK Kualin dan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan agar pihak KPU Kabupaten dapat memenuhi kekurangan surat tersebut;  Bahwa berdasarkan hasil uji petik di lapangan (TKP), maka Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan memberikan petunjuk kepada Panwaslu Kecamatan Kualin agar permasalahan tersebut dijadikan sebagai temuan pelanggaran dan selanjutnya temuan tersebut dituangkan dalam format Temuan dengan Nomor: 01/TP-PILEG/PANWASCAM- KUALIN /IV/2014 dan diteruskan ke Panwaslu Kabupaten TTS yang diterima pada tanggal 14 April 2014 dengan Nomor: 29/TP-PILEG/Panwaslu-Kab/TTS/IV/2014, beserta barang bukti yang diserahkan berupa foto dan video rekaman di TPS II Desa Kualin;  Bahwa dalam menindaklanjuti temuan tersebut, maka Panwaslu Kabupaten TTS melakukan langkah-langkah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dengan melakukan klarifikasi terhadap Para Pihak;  Bahwarekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten TTS tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten TTS akan tetapi pihak KPU Kabupaten TTS hanya memberikan 6  sanggahan tertulis, serta tidak memberikan sanksi administrasi kepada Para Pihak sebagaimana direkomendasikan, padahal temuan tersebut ada unsur kelalaian (mendistribusikan surat suara tidak sesuai DPT + 2%), dan karena kelailaiannya menyebabkan 153 orang (DPT= 4 orang, DPTb= 1 orang dan DPK=148 orang) tidak dapat mengunakan hak pilihnya meskipun telah mengantongi undangan Model C-6 dari KPU Kabupaten TTS;  Terkait dengan kekurangan surat suara terjadi di 4 TPS, yaitu: 1. TPS I Desa Taeftob Bahwa terdapat kekurangan 51 lembar Surat Suara tersebut diperuntukan bagi 51 orang pemilih yang terdaftar dalam DPK, dan tidak ditindaklanjuti KPU Kabupaten TTS 2. TPS II Desa Taeftob Bahwa terdapat kekurangan 115 lembar Surat Suara, langsung ditindaklanjuti KPU Kabupaten TTS dan Pemilih dapat memilih 3. TPS III, Desa Nefokoko Bahwa terdapat kekurangan 108 orang (terdata dalam DPT=107 orang dan DPK=1 orang), dan ditindaklanjuti KPU Kabupaten TTS dan Pemilih dapat memilih 4. TPS II, Desa Kualin Bahwa terdapat kekurangan 153 lembar Surat Suara (DPT=4 orang, DPTb=1 orang dan DPK=148 orang), tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten TTS dan Pemilih tidak dapat mencoblos [2.7] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu- kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pengaduan Pengadu adalah menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Pengaduan sebagai berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi: Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu : “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan Pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU 7  Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu: DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa Pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus Pengaduan a quo. Kedudukan Pengadu [3.5] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan Pengaduan pelanggaran kode etik. Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu yang sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dapat mengajukan Pengaduan dan/atau laporan a quo. Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Pengaduan a quo;

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan Para Teradu atas dugaan telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Pengadu mengatakan bahwa Para Teradu tidak melaksanakan Rekomendasi PANWASLU Kabupaten TTS nomor: 257/Panwaslu- Kab/TTS/IV/2014 tanggal 18 April 2014 untuk melaksanakan pemungutan suara lanjutan di TPS II Desa Kualin, Kecamatan Kualin. 153 pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kekurangan surat suara. Teradu juga tidak melaksanakan Rekomendasi PANWASLU Kabupaten TTS nomor: 260.c/Panwaslu-Kab/TTS/IV/2014 tanggal 21 April 2014 tentang pemberian sanksi administrasi terhadap penanggungjawab logistik Pemilu dan surat KPU Kabupaten TTS nomor: 52/KPU Kabupaten 018.433959/IV/2014 mengenai pencoretan Caleg yang sangat terlambat. Pengadu juga mengatakan bahwa Para Teradu tidak menindaklanjuti keberatan saksi yang termuat dalam format keberatan saksi Model DB-2, membiarkan PPK Kecamatan Mollo Utara melanggar jadwal rekapitulasi, dan 2 (dua) berita acara (MODEL D.A) yaitu MODEL DA tanggal 24 April 2014 dan MODEL D.A tanggal 8 27 april 2014. Para Teradu hanya menyuruh PPK kecamatan Mollo Utara membuat Berita Acara penarikan kembali MODEL D.A tanggal 24 April 2014.Pengadu juga mengadukan Para Teradu yang tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu RI pada saat Pleno penetapan perhitungan perolehan suara nasional KPU RI di Jakarta; [4.2] Menimbang bahwa Para Teradu membantah dalil aduan Pengadu. Teradu mengatakan bahwa seluruh proses pemungutan suara dan rekapitulasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan berjalan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Terkait Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 257/Panwaslu- Kab/TTS/IV/2014 tentang Pemilu Susulan, Para Teradu tidak dapat melaksanakan karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 231 ayat (1), dan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengenai perlengkapan TPS. Teradu mengatakan jumlah surat suara yang didistribusikan ke TPS 2 Desa Kualin adalah jumlah DPT ditambah 2% dari DPT, sehingga apabila Teradu melakukan Pemilu Susulan akan terjadi kekurangan surat suara.Sebagai tindaklanjut terhadap rekomendasi Panwaslu, Para Teradu mengirimkan Surat Nomor: 57/KPU- Kabupaten.018433959/IV/2014, tertanggal 20 April 2014.Surat suara yang dikirim ke seluruh TPS adalah berdasarkan ketentuan, yakni jumlah DPT + 2%. Terkait Rekomendasi Nomor: 260.c/Panwaslu-Kab/TTS/IV/2014, Teradu mengatakan bahwa surat keputusan Bawaslu RI dan surat penjelasan KPU Provinsi mengenai pencoretan PDI Perjuangan dan 2 (dua) calon anggota DPD, baru diterima Teradu tanggal 8 April kurang lebih pukul 19.00 WITA, sehingga Teradu mengalami banyak kendala karena jarak yang secara geografis sulit dijangkau mengakibatkan pendistribusian tidak dapat dilakukan dengan cepat. Mengenai rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timurtentang pencermatan terhadap sertifikasi rekapitulasi, mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK, telah dilaksanakan Teradu. Terkait PPK Mollo Utara yang mengeluarkan 2 (dua) Berita Acara (Model DA), berdasarkan klarifikasi telah dilakukan perbaikan dengan Berita Acara tanggal 27 April 2014. Seluruh peserta Pemilu telah menerima, kecuali pihak Pengadu. Rekomendasi Bawaslu RI telah dilaksanakan dengan rekapitulasi ulang 45 TPS dengan melibatkan saksi Partai, termasuk Pengadu, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan; [4.3]Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Rekomendasi Panwaslu Nomor: 257/Panwaslu-Kab/TTS/IV/2014tidak dilaksanakan Para Teradu dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Pasal 231. Namun hilangnya hak konstitusional rakyat untuk memilih tidak dapat dibenarkan dengan alasan dan dasar hukum yang disebutkan Para Teradu. Kendala teknis atas kekurangan 153 surat suara seharusnya diantisipasi dan diatasi dengan melakukan segala upaya yang dibenarkan etika sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan sehingga memungkinkan bagi seluruh rakyat yang berhak memilih untuk menggunakan hak pilihnya. Terhadap kekurangan tersebut sangat terbuka kemungkinan bagi Para Teradu untuk menggunakan 9 surat suara yang tersedia untuk PSU, dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi terhadap Panwaslu, KPU dan Bawaslu Provinsi. Namun Para Teradu sama sekali tidak memiliki kepekaan atas hak memilih rakyat. Tindakan tersebut sangat ironis, pada satu sisi KPU menetapkan target peningkatan partisipasi pemilih, namun pada saat yang sama Para Teradu justru membiarkan terjadinya penghilangan partisipasi Pemilih. Terkait keterlambatan informasi mengenai pencoretan Caleg dan 2 (dua) calon DPD, Para Teradu tidak melakukan upaya yang sungguh-sungguh menyampaikan melalui penggunaan telepon genggam atau teknologi informasi yang telah ada ditangan PPK, PPS, maupun KPPS. Hal tersebut memperlihatkan bahwa Para Teradu hanya sekedar menduduki jabatan dengan segala fasilitasnya tanpa suatu panggilan untuk mewujudkan tugas pokok dan tanggungjawab. Berdasarkan hal tersebut DKPP berpendapat, bahwa Dalil Pengadu beralasan dan Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik yaitu asas profesionalitas, kewajiban penyelenggara Pemilu Pasal 7 huruf e, menjaga dan memelihara netralitas, imparsialitas, dan asas-asas penyelenggara Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 huruf c dan i dan Pasal 9 huruf c Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili Pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Teradu I, II, III, IV, dan V terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan Para Teradu;

1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu I, II, III, IV dan V atas nama Otniel M. E Nomeni, Ayub Patris Magang, Romanus Dau, Sarince R Soinbala, dan Yan Aty selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan; 10  3. Memerintahkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan putusan ini; 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie,S.H. sebagai Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak,S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas oleh yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie,S.H., sebagai Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.,Ir. Nelson Simanjuntak,S.H.,danIda Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN 11 Dr. Osbin Samosir, M.Si 12