Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN NO.190/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan No. 366 /I-P/L-DKPP/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Registrasi :190/DKPP-PKE/III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

[1.1] PENGADU Nama : Ilyas Ante Organisasi/Lembaga : Masyarakat Alamat : Jl. Sungai Pareman Kel. Penggoli Kec. Wara Utara Kota Palopo Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- Pengadu

TERHADAP [1.3] TERADU 1. Nama : Haidar Djidar Organisasi/Lembaga : Ketua KPU Kota Palopo Alama : Jl. Pemuda II Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Teradu I 2. Nama : Samsul Alam Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kota Palopo Alama : Jl. Pemuda II Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan 1  Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Teradu II 3. Nama : Faisal Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kota Palopo Alamat : Jl. Pemuda II Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------- Teradu III 4. Nama : Muh. Amran Annas Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kota Palopo Alamat : Jl. Pemuda II Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------- Teradu IV 5. Nama : Rahmansyah Organisasi/Lembaga : Staff KPU Kota Palopo Alamat : Jl. Pemuda II Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Teradu V Yang untuk selanjutnya Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV, serta Teradu V secara bersama-sama disebut sebagai ---------------------------------------------Para Teradu [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu; Mendengarkan keterangan pihak terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

[2.1] PENGADU [2.1.1] ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU 1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 pukul 07.30 WITA bertempat di media Center KPU Kota Palopo, Ketua KPU Kota Palopo membacakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tingkat Kota Palopo. Setelah selesai dibacakan, saksi dari Partai Politik dan Calon Anggota DPD meminta untuk di print out 2  mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagai pegangan untuk dilaporkan kepada pimpinan partai politik dan calon anggota DPD karena Form DB yang akan ditandatangani oleh saksi Parpol dan calon anggota DPD belum selesai dan masih dalam tahap penulisan. Pada sore hari, Staf KPU Kota Palopo mengunjungi saksi Partai Politik yang menandatangani formulir DB karena sudah selesai ditulis. Yang menandatangani Formulir DB adalah saksi dari Partai PKB, PDIP, GOLKAR, GERINDRA, PAN, dan PBB. 2. Bahwa pada pukul 19.00 WITA, Saksi dari Partai politik PDIP dan Gerindra ke Kantor KPU Kota Palopo untuk meminta formulir DB yang sudah ditandatangani oleh Saksi dan Staff KPU Kota Palopo memberikan Formulir DB dalam bentuk hard copy kepada saksi ini. Setelah menerima Formulir DB dari KPU Kota Palopo, saksi dari PDIP memeriksa secara seksama terutama mengenai hasil perolehan suara partai dan calon PAN tingkat DPR, perolehan suara PAN tingkat DPRD Provinsi, Perolehan Suara Partai Golkar tingkat DPRD Provinsi. Kemudian salah satu calon anggota DPRD Provinsi dari PAN a.n H. Husmarudin yang pada saat itu berada di Makasar menerima informassi tentang adanya perubahan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan Perolehan suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tingkat Kota Palopo yang dilakukan oleh Anggota KPU Kota Palopo, langsung menghubungi Pengadu untuk mencari data perubahan tersebut. Setelah menemukan data tersebut, Pengadu langsung menyampaikaan kepada H. Husmarudin bahwa memang ada perubahan. 3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2013 jam 14.30 WITA Pengadu bersama saudara Muh. Dihan Badrun saksi dari PDIP dan saudara Junaidi saksi DPD berangkat ke Makasar untuk membawa data perubahan tersebut. Pada pukul 21.00 kami tiba di Makasar dan langsung menemui H. Husmarudin untuk menyerahkan data hasil perubahan tersebut. Pada saat itu, H. Husmaruddin bersama timnya menemui Anggota KPU Kota Palopo tentang adanya masalah ini. Dari hasil pertemuan tersebut Ketua KPU Kota Palopo berjanji tidak akan membacakan hasil perubahan yang ada dalam kotak, yang akan dibacakan adalah hasil Rapat Pleno KPU Kota Palopo. Seandainya hasil perubahan ini tidak ada yang mengetahui sama sekali kemungkinan besar KPU Kota palopo membacakan Hasil Perubahan tersebut karena Formulir DB yang sudah mengalami perubahan tinggal mau dibagikan kepada saksi partai politik yang mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Clarion Kota Makasar. [2.1.2] PETITUM PENGADU 3  Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya 2. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. [2.1.3] Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda sebagai berikut ini sebagai berikut ini : Bukti P-1 Fotocopy Form DB-1 DPR dan Form DB-1 DPRD Provinsi Hasil Rapat Pleno KPU Kota Palopo Bukti P-2 Fotocopy Form DB-1 DPR dan Form DB-1 DPRD Provinsi Hasil Perubahan Rapat Pleno KPU Kota Palopo Bukti P-3 Keterangan tertulis saksi PDIP atas nama Muh. Dihan Badrun Bukti P-4 Keterangan tertulis saksi DPD atas nama Junaidi [2.2] PARA TERADU [2.2.1] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU TERHADAP PENGADU 1. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di hadapan para saksi peserta pemilu dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, tidak ada keberatan saksi terkait adanya indikasi perubahan angka ataupun jumlah yang diadukan kepada Para Teradu; 2. Bahwa proses pembacaan tersebut berlangsung secara normal yang hanya memakan waktu kurang lebih 20 menit, tanpa ada protes dari saksi. Kecuali dari Bawaslu Provinsi melalui Panwaslu Kota Palopo meminta perbaikan kesalahan penulisan pada kolom data pemilih dan dilakukan proses paraf pada tulisan yang dianggap salah. 3. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, maka Para Teradu juga melampirkan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan (Model DA Kecamatan) untuk suara calon anggota DPR dan DPRD Provinsi. Faktanya keseluruhan proses pembacaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berlangsung secara normal. 4. Bahwa tidak ada perbedaan data yang dimiliki oleh masing-masing Saksi dan Bawaslu/Panwas serta disetujui oleh semua peserta sidang. Sehingga apa yang diduga oleh pengadu mengenai komisioner KPU Kota Palopo telah melakukan perubahan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Suara tingkat DPR 4  dan DPRD Provinsi sebagaimana yang tertuang dalam pengaduan adalah Tidak Benar. [2.2.2] PETITUM PARA TERADU Demikian keterangan ini disampaikan, mohon Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa Etik Penyelenggara Pemilu berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menolak seluruh pengaduan Pengadu; 2. Para Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik seluruh Teradu. Atau apabila Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa Etik Penyelenggara Pemilu memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

[3.1] KEWENANGAN DKPP-RI [3.1.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.1.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagai berikut : Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, berbunyi sebagai berikut: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 DKPP mempunyai wewenang sebagai berikut ini : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menyatakan sebagai berikut ini: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.2] Kedudukan dan Kepentingan Hukum Pengadu 5 [3.2.1] Menimbang, bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo [3.2.2] Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR, yaitu : Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011: “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih” [3.2.3] Menimbang, bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah Peserta Pemilu selaku subyek hukum yang dapat menggunakan hak-nya untuk megajukan laporan atau pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013. Oleh karena itu, maka Pengadu memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2.4] Menimbang, bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, dan Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang, pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Para Teradu telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Pelanggaran terjadi ketika calon anggota DPRD Provinsi dari PAN atas nama H. Husmarudin yang pada saat itu berada di Makasar menerima informasi tentang adanya perubahan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan Perolehan suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tingkat Kota Palopo yang dilakukan oleh Para Teradu. Setelah menemukan data tersebut, Pengadu langsung menyampaikan kepada H. Husmarudin bahwa memang ada perubahan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 April 2013 jam 14.30 WITA Pengadu bersama Muh. Dihan Badrun saksi dari PDIP dan saudara Junaidi saksi DPD berangkat ke Makasar untuk membawa data 6 perubahan tersebut dan langsung menemui H. Husmarudin untuk menyerahkan data hasil perubahan tersebut. Pada saat itu, H. Husmaruddin bersama timnya menemui Para Teradu tentang adanya masalah ini. Dari hasil pertemuan tersebut Teradu I berjanji tidak akan membacakan hasil perubahan yang ada dalam kotak, yang akan dibacakan adalah hasil Rapat Pleno KPU Kota Palopo. Seandainya hasil perubahan ini tidak ada yang mengetahui sama sekali kemungkinan besar Para Teradu membacakan Hasil Perubahan tersebut, karena Formulir DB sudah mengalami perubahan saat akan dibagikan kepada saksi partai politik yang mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Clarion Kota Makasar. [4.2] Menimbang dalam jawaban dan keterangan Para Teradu menolak seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak ada keberatan saksi terkait adanya indikasi perubahan angka ataupun jumlah yang diadukan kepada Para Teradu kecuali dari Bawaslu Provinsi melalui Panwaslu Kota Palopo yang meminta perbaikan kesalahan penulisan pada kolom data pemilih, serta dilakukan proses paraf pada tulisan yang dianggap salah. Para Teradu juga melampirkan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan (Model DA Kecamatan) untuk suara calon anggota DPR dan DPRD Provinsi sebagai bahan pertimbangan. Faktanya keseluruhan proses pembacaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara berlangsung secara normal dan tidak ada protes dari masing-masing Saksi dan Panwas. Tidak ada perbedaan data yang dimiliki oleh masing-masing Saksi dan Bawaslu/Panwas dan disetujui oleh semua peserta sidang. [4.3] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada Hari Selasa Tanggal 26 Agustus 2014 Pengadu tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana surat Panggilan No. 366 /I-P/L-DKPP/2014 Tertanggal 22 Agustus 2014, DKPP berpedoman pada Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut ini : (1) Pengaduan dan/atau Laporan diajukan dengan disertai paling sedikit 2 (dua) alat bukti. (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat atau tulisan; d. petunjuk; e. keterangan para pihak; atau 7  f. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Berdasarkan ketentuan pasal a quo Pengadu memiliki kewajiban untuk membuktikan aduannya dan berhak mengajukan minimal 2 (dua) alat bukti, namun Pengadu tidak melaksanakan kewajibannya dan menggunakan haknya untuk membuktikan aduannya di dalam persidangan etik. Terkait dengan Bukti P-3 yaitu Keterangan tertulis saksi PDIP atas nama Muh. Dihan Badrun dan Bukti P-4 yaitu Keterangan tertulis saksi DPD atas nama Junaidi, yang diajukan oleh Pengadu hanya bersifat Testimoni bukan alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (2) Huruf a dan c Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu Keterangan Saksi dan Surat. Pengadu telah gagal dalam membuktikan kebenaran aduannya secara absolut terhadap suatu keadaan, kejadian atau peristiwa yang benar-benar maupun potensial terjadi, atau aduan dari Pengadu hanya sekedar opini dan bersifat asumsi. [4.4] Menimbang oleh karena dugaan pelanggaran etika yang dituduhkan kepada Para Teradu tidak terbukti, menurut DKPP, sudah sepatutnya dan selayaknya berdasarkan etika untuk merehabilitasi nama baik dari Para Teradu.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu serta Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa : [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; [5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi Para Teradu;

1. Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya; 8 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I, II, III, IV, dan V atas nama Haidar Djidar, Samsul Alam, Faisal, Muh. Amran Annas, dan Rahmansyah selaku ketua dan anggota KPU Kota Palopo; 3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Ida Budhiati SH., M.H., dan Ir. Nelson Simanjuntak., S.H. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal Delapan September tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M. Si., Ida Budhiati, S.H.,M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Ir. Nelson Simanjuntak, masing-masing sebagai Anggota, tidak dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta tidak dihadiri oleh para Teradu dan /atau kuasanya. . KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Ttd Ttd Ir.Nelson Simanjuntak, S.H Ida Budhiati, S.H., M.H. 9 Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 10