Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 21/DKPP-PKE-V/2016 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 291/IV-P/L-DKPP/2015, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 21/DKPP-PKE- V/2016, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU Nama : 1. Fadly S. Tuanany 2. Ridwan Hanafi Pekerjaan/Lembaga : Advokat Alamat : Jalan Batu Meja RT 01/RW 01 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2015, bertindak untuk dan atas nama: 1. Nama : Hi Zainal Mus Pekerjaan/Lembaga : Calon Bupati Pulau Taliabu Tahun 2015 Alamat : Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu 2. Nama : Arifin H.A. Majid Pekerjaan/Lembaga : Calon Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2015 Alamat : Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Sumitro Muhamadia Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu Alamat : Jalan Taher Mus, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------Teradu I; Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id   2. Nama : Safrudin Mohalisi Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Pulau Taliabu Alamat : Jalan Taher Mus, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Arisandi La Isa Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Pulau Taliabu Alamat : Jalan Taher Mus, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Asrarudin La Ane Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Pulau Taliabu Alamat : Jalan Taher Mus, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Basri Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Pulau Taliabu Alamat : Jalan Taher Mus, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu V; 6. Nama : Kasman Tan Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Maluku Utara Alamat : Jalan Pahlawan Revolusi No. 1 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu VI; [1.3] Telah membaca pengaduan Pengadu; Mendengarkan keterangan Pengadu; Mendengarkan jawaban Para Teradu; Mendengarkan keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang dicatat dengan Pengaduan Nomor 291/IV-P/L- DKPP/2015, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 21/DKPP-PKE-V/2016, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id   ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Para Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 26 Januari 2016 dan 6 Februari 2016 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Tahapan debat kandidat merupakan perintah undang-undang yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu. Tahapan tersebut seharusnya dihadiri oleh masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, akan tetapi yang hadir hanyalah Pasangan Calon Nomor urut 2 (Zainal-Arifin) sementara Paslon Nomor urut 1 tidak hadir sampai acara selesai. KPU Kabupaten Pulau Taliabu dengan sengaja mengistimewakan Paslon Nomor Urut 1 karena tidak memberikan sanksi sama sekali kepada Paslon Nomor Urut 1 yang tidak menghadiri acara debat kandidat dimaksud; 2. Pada tanggal 10 Desember 2015 telah terjadi pelanggaran secara terstruktur yang dilakukan Komisioner KPU Provinsi Maluku Utara dan KPU Kabupaten Pulau Taliabu. Mereka terlibat secara aktif dalam pembuatan atribut/alat peraga pemilu berupa Kertas form Model C1 KWK Plano, bersama Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Aliong Mus. Secara bersama-sama, mereka membuat Kertas Form Model C1 Plano di perusahan percetakan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Akibatnya, pada saat hari pencoblosan Panwascam Taliabu Barat Laut menemukan Form Model C1 Plano yang jumlahnya melebihi ketentuan ada pada petugas KPPS. Kondisi ini diduga telah direncanakan sejak awal oleh Paslon Nomor urut 1 bersama Para Teradu. Tujuannya, apabila Paslon Nomor Urut 1 kalah maka akan ditambahkan suaranya dan dilakukan dengan cara menambah angka dan jumlah perolehan suara dalam Kertas Form Model C1-KWK PLANO. Dugaan ini kemudian terbukti, yakni Paslon Nomor Urut 1 menang di beberapa kecamatan yang pada awalnya mulanya diketahui kalah; 3. KPU Kabupaten Pulau Taliabu telah memberikan intruksi kepada seluruh Petugas PPK di setiap Kecamatan dan Petugas KPPS di setiap Desa agar penduduk yang tidak ada namanya dalam daftar DPT Kabupaten Pulau Taliabu diperbolehkan menggunakan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu ALIONG MUS dan RAMLI. Peristiwa atau pelanggaran ini terjadi pada saat pencoblosan tanggal 9 Desember 2015. Hal ini menyalahi aturan dan bertentangan dengan asas Pemilu dan Peraturan KPU. Selain itu, Surat Keterangan Domisili tidak hanya digunakan oleh WNI tetapi juga oleh warga Negara Asing (Cina) yang bekerja di perusahaan tambang; 4. KPU Kabupaten Pulau Taliabu bersama PPK telah memberikan intruksi berupa perintah secara lisan kepada Petugas PPK dan petugas KPPS agar Formulir C1 KWK tidak diisi oleh Petugas KPPS tetapi oleh petugas PPK. Selain itu, Formulir model C1 KWK agar tidak diberikan kepada saksi Paslon Nomor urut 2 (Zainal–Arifin); 5. Pada saat akan dilakukan Pleno Rekapitulasi di tingkat kabupaten, seluruh Formulir DA1 KWK Kecamatan sudah tidak disegel lagi dan berada di luar kotak suara. Hal ini Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id   diketahui oleh Komisioner KPU Kabupaten Pulau Taliabu, namun sengaja dibiarkan. Peristiwa tersebut telah menjadi temuan Panwas Kabupaten Pulau Taliabu; 6. KPU Kabupaten Pulau Taliabu telah melakukan pelanggaran kode etik yaitu tidak netral dan tidak independen. Para Teradu tidak mau menandatangani formulir keberatan Model DB2-KWK. Para Teradu juga yang diajukan Saksi Paslon Nomor urut 2; 7. Salah satu Komisioner KPU Kabupaten Pulau Taliabu yaitu Syafrudin Mohalisi adalah Pengurus Aktif DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara. Hal ini sebenarnya telah diketahui sejak awal oleh Komisioner KPU Provinsi Maluku Utara yang saat itu juga merupakan tim seleksi calon Anggota KPU Kabupaten Pulau Taliabu, namun KPU Provinsi Maluku Utara sengaja mendiamkan dan tetap meloloskan Syafrudin Mohalisi menjadi Komisioner KPU Kabupaten Pulau Taliabu. KESIMPULAN [2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Para Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut: 1. Para Teradu tidak memberikan sanksi kepada Paslon Nomor Urut 1 yang tidak menghadiri acara debat kandidat sebagai pelaksanaan atas perintah undang-undang; 2. Para Teradu memerintahkan PPK dan PPS untuk tidak memberikan Form C1-KWK kepada Saksi Paslon Nomor Urut 2; 3. Para Teradu tidak netral dan tidak independen karena bersama-sama Paslon Nomor Urut 1 mencetak Form Model C1 KWK Plano dan tidak mau menandatangani Form keberatan; 4. Teradu Safrudin Mohalisi melanggar asas netralitas karena terlibat dalam kepengurusan Partai Gerinda Kabupaten Pulau Taliabu; 5. Para Teradu memperbolehkan WNI di luar Pulau Taliabu dan WNA ikut mencoblos dengan bekal Surat Keterangan Domisili; 6. Para Teradu melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. PERMOHONAN [2.3] Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutuskan berdasarkan kewenangannya hal-hal sebagai berikut: 1. Menerima permohonan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu/Terlapor terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu; 3. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada para Teradu. Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id   [2.4] Pengadu memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Kertas C1 KWK PLANO; 2. Bukti P-2 : Rekomendasi PANWAS Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 095/PWS-PT/XII/2015, Surat Keterangan Domisili yang dibuat Kepala Desa dan dipakai untuk mencoblos; 3. Bukti P-3 : Rekomendasi PANWAS Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 096/PWS-PT/XII/2015; 4. Bukti P-4 : Formulir Keberatan MODEL DB2-KWK yang tidak mau ditandatangani oleh Komisioner KPU Kabupaten Pulau Taliabu; 5. Bukti P-5 : Rekomendasi PANWAS Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 092/PWS-PT/XII/2015, Formulir MODEL DB2-KWK, dan Berita Acara KPU Kabupaten Pualu Taliabu Nomor:12/BA/ XII/2015; 6. Bukti P-6 : Surat Keputusan DPP PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) Nomor: 07-0114/Kpts/DPP-GERINDRA/2015 Tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai GERINDRA Kabupaten Pulau Taliabu. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5] Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 26 Januari 2016 dan 6 Februari 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Dalil pengadu yang menyebutkan adanya instruksi KPU Kabupaten Pulau Taliabu kepada PPK, PPS dan KPPS agar pemilih yang namanya tidak terdaftar dalam DPT bisa menggunakan Surat Keterangan Domisili dan diarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon No Urut 1 adalah dalil yang tidak benar. Fakta yang sebenarnya adalah KPU Kabupaten Pulau Taliabu bersama Panwas Kabupaten Pulau Taliabu telah mendistribusikan Surat Edaran KPU Nomor 1003/KPU/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015 Perihal Pelaksanaan DPTb-2, yang dalam poin 8 berbunyi surat keterangan domisili tidak disebutkan dalam undang-undang kependudukan sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran DPTb-2. Selanjutnya, dalil Pengadu tentang Surat Keterangan Domisili juga digunakan oleh warga asing adalah dalil tidak benar, karena tidak disebutkan siapa namanya dan di TPS mana yang bersangkutan memilih. Dalil Pengadu terkait adanya perintah dari KPU Kabupaten Pulau Taliabu untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah dalil Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id   yang tidak benar, karena tidak disebutkan bentuk instruksi lisan atau tulisan, kemudian jam berapa intsruksi dan perintah itu diberikan; 2. Dalil Pengadu yang menyebutkan adanya instruksi dari petugas KPU Kabupaten Pulau Taliabu kepada petugas PPK, dan dari PPK kepada petugas KPPS dalam wilayah Kecamatan Taliabu Barat untuk tidak memberikan formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah dalil yang tidak benar. Fakta yang sebenarnya adalah Petugas KPPS dalam Wilayah Kecamatan Taliabu Barat telah memberikan Formulir Model C1- KWK dan lampirannya kepada seluruh saksi pasangan calon nomor urut 2 tingkat TPS se-kecamatan Taliabu Barat; 3. Dalil Pengadu yang menyebutkan bahwa pada saat akan dilakukan Perhitungan atau Pleno Tingkat Kabupaten seluruh formulir model DA1-KWK sudah tidak disegel dan berada diluar kotak adalah dalil yang tidak benar. Fakta yang sebenarnya adalah Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten pada hari pertama (Rabu, 16 Desember 2016), 5 (lima) Kecamatan yakni Kecamatan Taliabu Timur, Taliabu Timur Selatan, Taliabu Selatan, Taliabu Utara dan Kecamatan Lede Formulir Model DA1-KWK-nya berada dalam kotak yang terpasang 3 (tiga) buah gembok yaitu gembok KPU, gembok pihak Kepolisian, dan Gembok Panwas Kabupaten serta dalam keadaan baik dan tersegel sampulnya. Pada Rapat Pleno hari kedua (Kamis, 17 Desember 2015) ada kejadian khusus pada Kecamatan Tabona, Kecamatan Taliabu Barat Laut dan Kecamatan Taliabu Barat. Kejadian khusus dimaksud adalah sebagai berikut: a. Kecamatan Tabona Kotak suara dalam keadaan tersegel, setelah dibuka sampul formulir model DA1-KWK dalam keadaan tidak tersegel namun formulir model DA1-KWK dalam keadaan baik atau tidak rusak. Langkah yang diambil ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu selaku pimpinan rapat yaitu mendiskusikan dengan Panwas Kabupaten Pulau Taliabu, saksi pasangan calon nomor urut 1 dan saksi pasangan calon nomor urut 2 untuk melanjutkan rekapitulasi kecamatan Tabona. Hasil diskusi tersebut menyepakati hal-hal sebagai berikut: - Bahwa proses rekapitulasi Kecamatan Tabona dapat dilakukan dengan cara melakukan penyandingan data Formulir Model DA1-KWK yang dimiliki oleh Panwas Kabupaten Pulau Taliabu, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan KPU Kabupaten Pulau Taliabu; - Jika dalam proses penyandingan data tersebut ternyata ada perbedaan angka maka penyandingan data dilakukan dengan cara menyandingkan data satu tingkat dibawahnya. Setelah melakukan penyandingan data tidak terdapat sedikitpun perbedaan angka, baik yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu, Panwas Kabupaten Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id   Pulau Taliabu, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. b. Kecamatan Taliabu Barat Laut dan Kecamatan Taliabu Barat Pada saat penyerahan kotak suara oleh PPK Kecamatan Taliabu Barat Laut maupun PPK Kecamatan Taliabu Barat ke KPU Kabupaten Pulau Taliabu sampul Formulir Model DA1-KWK tidak berada dalam kotak suara namun dalam keadaan baik atau tidak rusak serta tersegel. Langkah yang diambil oleh Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu sebagai pimpinan rapat yaitu mendikusikan dengan Panwas Kabupaten Pulau Taliabu, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk melanjutkan rekapitulasi Kecamatan Taliabu Barat Laut dan Kecamatan Taliabu Barat. Hasil diskusi tersebut menyepakati hal-hal sebagai berikut: - Bahwa Rekapitulasi Kecamatan Taliabu Barat Laut dan Kecamatan Taliabu Barat dapat dilakukan dengan cara melakukan penyandingan data formulir model DA1-KWK yang dimiliki oleh Panwas Kabupaten, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan KPU Kabupaten Pulau Taliabu; - Jika dalam proses penyandingan data tersebut ternyata ada perbedaan angka maka penyandingan data dilakukan dengan cara menyandingkan data satu tingkat dibawahnya. Setelah melakukan penyandingan data, baik Kecamatan Taliabu Barat Laut maupun Kecamatan Taliabu Barat Tidak terdapat sedikitpun perbedaan angka yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu, Panwas Kabupaten Pulau Taliabu, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2; 4. Dalil Pengadu yang menyebutkan bahwa KPU Kabupaten Pulau Taliabu melakukan pelanggaran kode etik yaitu tidak menunjukan sebagai penyelenggara yang netral dan independen serta tidak menandatangani formulir model DB2-KWK adalah dalil yang tidak benar. Fakta yang sebenarnya adalah untuk menjaga netralitas sebagai penyelenggara, KPU Kabupaten Pulau Taliabu dalam menjaga keutuhan suara yang diperoleh kedua pasangan calon, manakala terjadi kejadian khusus seperti yang terjadi pada 3 (tiga) Kecamatan seperti yang disebutkan tersebut dalam pengaduan, KPU Kabupaten Pulau Taliabu berdiskusi dengan Panwas Kabupaten Pulau Taliabu, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai bentuk solusi antara penyelenggara dengan peserta Pemilu. Terkait dengan KPU Kabupaten Pulau Taliabu tidak menandatangani formulir model DB2-KWK adalah dalil yang tidak benar. KPU Kabupaten Pulau Taliabu menadatangani formulir model DB2- KWK (kejadian khusus dan/ atau pernyataan keberatan oleh saksi) Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang isinya sebagai berikut: Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id   - Form DA1-KWK Kecamatan Tabona berada di dalam kotak PPK Kecamatan Tabona namun sampulnya tidak tersegel; - Form DA1-KWK Kecamatan Taliabu Barat Laut berada di luar kotak PPK Kecamatan Taliabu Barat Laut namun sampulnya tersegel; - Form DA1-KWK Kecamatan Taliabu Barat Laut berada diluar kotak PPK Kecamatan Taliabu Barat Laut namun sampulnya tersegel. Sementara yang tidak ditandangani oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu terkait dengan beberapa poin yang tercantum dalam formulir model DB2-KWK yang terkesan mengada-ngada. 5. Teradu VI dalam jawaban tertulisnya menyampaikan bantahan terhadap pokok pengaduan Pengadu, sebagai berikut: 1) Dalil pengadu yang menyebutkan Teradu VI tidak memberikan sanksi tegas kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tidak hadir pada saat debat kandidat adalah tidak benar karena kampanye adalah hak pasangan calon, dan apabila pasangan calon tidak menggunakan haknya, KPU tidak dapat memberikan sanksi. Pada saat pelaksanaan debat tanggal 24 November 2015, Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menghadiri acara debat pada jam yang ditentukan, sementara pada saat yang bersamaan Pasangan Calon Nomor Urut 2 setelah hadir di ruang debat sekitar 15 menit langsung meninggalkan ruang debat. Walaupun demikian KPU Provinsi Maluku Utara memfasilitasi pertemuan pada tanggal 24 November 2015 pukul 20.00 WIT. Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetap bersedia mengikuti debat yang akan dilaksanakan kembali oleh KPU sesuai jadwal, tetapi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak bersedia lagi dan membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mempermasalahkannya; 2) Terhadap dalil Pengadu yang menyatakan Teradu VI terlibat secara aktif dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara memberikan Form Model C1-KWK Plano kepada KPPS dengan jumlah yang melebihi ketentuan adalah tidak benar karena KPU Provinsi Maluku Utara mendistribusikan Formulir C1 Plano-KWK sesuai peruntukannya; 3) Terhadap dalil Pengadu bahwa Teradu VI mengeluarkan instruksi kepada seluruh PPK agar pemilih yang tidak terdaftar pada DPT diperbolehkan mencoblos dengan menunjukkan Surat Keterangan Domisili adalah tidak benar. Teradu VI hanya menyampaikan surat edara KPU RI Nomor 1003/KPU/XII/2015 tentang pelaksanaan DPTb-2; 4) Terhadap dalil Pengadu bahwa Teradu VI memberikan instruksi kepada PPK agar tidak memberikan formulir C1-KWK kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak benar. Teradu VI bersama Pihak Terkait KPU Provinsi Maluku Utara melaksanakan Bimbingan Teknis kepada PPK dan PPS sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id   Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 5) Terkait dengan dalil Pengadu bahwa Teradu VI dan Pihak Terkait meloloskan Asrarudin La Ane sebagai Anggota KPU Kabupaten Pulau Taliabu sementara yang bersangkutan adalah PPK yang diberhentikan saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 adalah tidak benar karena Asrarudin La Ane diangkat sebagai Anggota PPK Taliabu Barat Laut untuk menggantikan Anggota Taliabu Barat Laut yang bermasalah; 6) Terkait dengan dalil Pengadu bahwa Teradu VI dan Pihak Terkait meloloskan Safrudin Mohalisi sebagai Anggota KPU Kabupaten Pulau Taliabu sementara yang bersangkutan adalah pengurus aktif DPC Partai Gerindra Kabupaten Pulau Taliabu, perlu dijelaskan bahwa Teradu VI dan Pihak Terkait saat seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi hingga tahapan fit and proper test calon anggota KPU Kabupaten Taliabu tidak pernah mendapat laporan terkait dengan keanggotaan Safrudin Mohalisi dalam Partai Gerindra. Teradu VI dan Pihak Terkait baru mengetahuinya manakala Safrudin Mohalisi menyampaikan surat pernyataan kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara tanggal 21 Januari 2016; KESIMPULAN [2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Para Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Para Teradu tidak pernah memerintahkan PPK dan PPS untuk tidak memberikan Form C1-KWK kepada Saksi Paslon Nomor Urut 2; 2. Para Teradu membantah telah bersama-sama Paslon Nomor Urut 1 mencetak Form Model C1 KWK Plano dan tidak mau menandatangani Form keberatan; 3. Teradu Safrudin Mohalisi telah dicatut namanya dalam kepengurusan Partai Gerinda Kabupaten Pulau Taliabu; 4. Para Teradu membantah memperbolehkan WNI di luar Pulau Taliabu dan WNA ikut mencoblos dengan bekal Surat Keterangan Domisili; 5. Para Teradu tidak melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. [2.7] PERMOHONAN Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menerima jawaban Para Teradu untuk seluruhnya; dan 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu; atau Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id   [2.8] Para Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-19 sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Surat pernyataan H. Zainal Mus; 2. Bukti T-2 : Surat Edaran KPU Nomor: 1003/KPU/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015 perihal Pelaksanaan DPTb-2; 3. Bukti T-3 : - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK) - Sertifikat hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram) - Lampiran hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram), Dalam wilayah Kecamatan Taliabu Barat; 4. Bukti T-4 : Tanda Terima Penyampian Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, Serifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS Kepada Saksi dan PPL dalam wilayah Kecamatan Taliabu Barat; 5. Bukti T-5 : Berita Acara Nomor 13/BA/XII/2015 Tentang Penyandingan Formulir DA1-KWK oleh PPK Kecamatan Tabona, Panwas Kabupaten, Saksi nomor urut 1 dan 2, disaksikan oleh KPU Kabupaten saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015; 6. Bukti T-6 : Berita Acara Nomor 14/BA/XII/2015 Tentang Hasil Penyandingan Data Formulir DA1-KWK oleh PPK Kecamatan Tabona, Panwas Kabupaten, Saksi Nomor Urut 1 dan 2, disaksikan oleh KPU Kabupaten saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015; 7. Bukti T-7 : Berita Acara Nomor 15/BA/XII/2015 Tentang Penyandingan Data Formulir DA1-KWK oleh PPK Kecamatan Taliabu Barat Laut, Panwas Kabupaten, Saksi Nomor Urut 1 dan 2, disaksikan oleh KPU Kabupaten saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015; 8. Bukti T-8 : Berita Acara Nomor 16/BA/XII/2015 Tentang Hasil Penyandingan Data Formulir DA1-KWK oleh PPK Kecamatan Taliabu Barat Laut, Panwas Kabupaten, Saksi Nomor Urut 1 dan 2, disaksikan oleh KPU Kabupaten saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015; Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id   9. Bukti T-9 : Berita Acara Nomor 17/BA/XII/2015 Tentang Penyandingan Data Formulir DA1-KWK oleh PPK Kecamatan Taliabu Barat, Panwas Kabupaten, Saksi Nomor Urut 1 dan 2, disaksikan olek KPU Kabupaten saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015; 10. Bukti T-10 : Berita Acara Nomor 18/BA/XII/2015 Tentang Hasil Penyandingan Data Formulir DA1-KWK oleh PPK Kecamatan Taliabu Barat, Panwas Kabupaten, Saksi Nomor Urut 1 dan 2, disaksikan olek KPU Kabupaten saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015; 11. Bukti T-11 : Formulir model DA1-KWK seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pulau Taliabu; 12. Bukti T-12 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015 (MODEL DB2-KWK); 13. Bukti T-13 : Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamatan Taliabu Barat Laut; 14. Bukti T-14 : Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamatan Taliabu Barat; 15. Bukti T-15 : SK KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 01/KPTS/2014 tentang penetapan nama-nama anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2013 serta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; 16. Bukti T-16 : SK KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 01.c/Kpts/Pilpres/ 2014 tentang Perpanjangan tugas keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; 17. Bukti T-17 : Surat Pernyataan Safurddin Mohalisi tanggal 21 Januari 2016 ditujukan Kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara; 18. Bukti T-18 : Surat Penyampaian atas pencatutan nama Safruddin Mohalisi kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) tanggal 28 Januari 2016; 19. Bukti T-19 : Surat Pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) tanggal 29 Januari 2016 kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara; 20. Bukti T-20   : Surat Pernyataan Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Zainal Mus; Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id   21. Bukti T-21   : Berita Acara serah terima logistik dari KPU Kabupaten kepada PPK; 22. Bukti T-22   : Surat Edara KPU RI Perihal Pelaksanaan DPTb-2; 23. Bukti T-23   : Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 01/Kpts/2014 tentan Penetapan Nama-Nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 serta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; 24. Bukti T-24   : Surat Pernyataan Safrudin Mohalisi tanggal 21 Januari 2016; 25. Bukti T-25   : Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 17/KEP/PILGUB-PILEG/2013 tentang Pemberhentian Tetap Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 serta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; 26. Bukti T-26   : Surat Pernyataan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pulau Taliabu. [2.9] DKPP telah meminta keterangan Pihak Terkait yakni KPU Provinsi Maluku Utara. Dalam keterangannya Pihak Terkait menyatakan tidak mengetahui keterlibatan Safrudin Mohalisi dalam kepengurusan Partai Gerindra pada saat seleksi anggota KPU Kabupaten Taliabu. Pihak Terkait pernah menanyakan kepada seluruh calon komisioner KPU Kabupaten Pulau Taliabu, dan diperoleh jawaban bahwa saat itu semua calon mengaku tidak memiliki kaitan atau keterlibatan dengan partai politik manapun. Selain itu, dalam setiap tahapan seleksi ada uji publik yang bertujuan menerima masukan dari publik mengenai nama-nama yang terpilih masuk 10 besar calon komisioner KPU Kabupaten Taliabu. Saat itu, tidak ada masukan atau laporan dari masyarakat mengenai hal yang disangkakan Pengadu berkenaan dengan keterlibatan Safrudin Mohalisi dalam kepengurusan DPC Partai Gerindra Kabupaten Pulau Taliabu. [2.10] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

[3.1] Sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan menjelaskan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan. Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id   Kewenangan DKPP [3.1.1] Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu: • Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. • Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. • Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.1.2] Pengaduan Pengadu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.1.3] Berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR: • Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. • Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id   b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.1.4] Pengadu adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2015. Dengan demikian, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo dan Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu yang mendalilkan Teradu I, II, III, IV, dan V telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena tidak memberikan sanksi tegas kepada Paslon No. Urut 1 yaitu Aliong Mus-Ramli atas ketidakhadirannya dalam acara Debat Kandidat, mengeluarkan instruksi kepada seluruh PPK agar pemilih yang tidak ada dalam DPT diperbolehkan mencoblos dengan menunjukkan Surat Keterangan Domisili dan Formulir C1-KWK diisi oleh petugas PPK, serta tidak memberikannya kepada saksi Paslon No. Urut 2 Zainal-Arifin. Teradu I-V juga telah melakukan pembiaran atas adanya Formulir DA1-KWK yang tidak disegel dan berada di luar kotak suara dan tidak mau menandatangani Formulir Keberatan Model DB2-KWK yang diajukan oleh Saksi Paslon No. Urut 2. Selain itu, Teradu I, II, III, IV, V, dan VI terlibat secara aktif dalam upaya pemenangan Paslon No. Urut 1 dengan cara memberikan Form Model C1-KWK Plano kepada KPPS dengan jumlah yang melebihi ketentuan; [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu yang pada pokoknya membantah seluruh dalil yang diajukan Pengadu. Para Teradu tidak memberikan sanksi kepada Paslon Nomor Urut 1 karena keikutsertaan dalam debat kandidat merupakan hak, bukan kewajiban Paslon peserta Pilkada. Para Teradu juga tidak pernah memberikan instruksi kepada PPK untuk memperbolehkan masyarakat ikut memberikan suara hanya dengan bekal Surat Keterangan Domisili, apalagi menggunakan Surat Keterangan Domisili tersebut untuk memobilisasi warga negara asing demi kepentingan Paslon tertentu. Selain itu, bantahan Para Teradu juga disampaikan terkait tuduhan terlibat dalam upaya pemenangan Paslon Nomor Urut 1 melalui pemberian Form Model C1-KWK Plano kepada KPPS dalam jumlah yang melebihi ketentuan. Para Teradu secara tegas menyatakan bahwa Form Model C1-KWK Plano diberikan kepada KPPS sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. Terhadap tuduhan Teradu II terlibat dalam kepengurusan DPC Partai Gerindra Kabupaten Taliabu, Teradu II menyatakan bahwa pencantuman namanya dalam SK Kepengurusan DPC Partai Gerindra Kabupaten Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id   Taliabu adalah tidak atas sepengetahuan dan persetujuannya. Teradu II telah menyampaikan keberatan kepada Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Taliabu melalui surat tanggal 28 Januari 2016. Terkait hal tersebut, Teradu VI juga membantah mengetahui keterlibatan Teradu II dalam Partai Gerindra dan telah dengan sengaja meloloskan Teradu II menjadi Anggota KPU Kabupaten Taliabu meski berstatus pengurus partai politik. Teradu VI menyatakan bahwa sepanjang proses seleksi anggota KPU Kabupaten Taliabu sampai ditetapkannya nama-nama yang terpilih menjadi komisioner KPU Kabupaten Taliabu, Teradu VI tidak pernah mendapatkan informasi ataupun tanggapan dari masyarakat mengenai keterlibatan Teradu II dalam kepengurusan DPC Partai Gerindra Kabupaten Taliabu; [4.3] Menimbang keterangan Para Pihak, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa debat terbuka merupakan salah satu sarana yang disediakan oleh penyelenggara Pemilu bagi para kandidat untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya di hadapan khalayak. Selain memperkenalkan gagasan, melalui debat terbuka para kandidat juga mendapatkan kesempatan untuk menguji kekuatan ide, pemikiran, dan gagasannya di hadapan para pendukung sekaligus penentangnya. Namun, jika di antara kandidat lebih memilih untuk tidak menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara Pemilu tersebut, maka sesungguhnya kerugian ada pada kandidat, bukan penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, ketidakhadiran kandidat dalam acara debat terbuka yang diinisiasi penyelenggara Pemilu bukanlah suatu pelanggaran oleh kandidat yang dengannya pengenaan sanksi memperoleh legitimasi. Terhadap dalil Pengadu yang menyebutkan Para Teradu memanfaatkan Surat Keterangan Domisili untuk mobilisasi dukungan bagi Paslon Nomor Urut 1, DKPP tidak mendapati adanya fakta dalam persidangan yang didukung alat bukti yang cukup dan meyakinkan mengenai kebenaran dalil Pengadu dimaksud. Pengadu tidak mampu menunjukkan adanya dokumen, pernyataan, keterangan waktu dan tempat, atau nama-nama warga negara baik domestik maupun asing yang oleh Pengadu diduga dimobilisasi untuk memberikan suara kepada Paslon Nomor Urut 1. Begitupun dengan dalil Pengadu mengenai dugaan keterlibatan Para Teradu dalam pemenangan Paslon Nomor Urut 1 dengan cara memberikan Form C1-KWK Plano kepada KPPS dalam jumlah yang melebihi ketentuan. Pengadu tidak mampu menunjukkan kepada persidangan mengenai pelaku, lokasi, dan jumlah Form C1-KWK Plano yang dapat membuktikan kebenaran dalilnya. Dalam hal dugaan keterlibatan Teradu II dalam kepengurusan DPC Partai Gerindra Kabupaten Taliabu, DKPP berpendapat bahwa dalil Teradu II yang menyatakan dirinya tidak mengetahui dan tidak pernah menyetujui pencantuman namanya dalam kepengurusan DPC Partai Gerindra Kabupaten Taliabu cukup beralasan. Selain didukung oleh surat pernyataan Teradu II bertanggal 21 Januari 2016, dalil Teradu II juga diperkuat dengan bukti surat pernyataan DPC Partai Gerindra Kabupaten Pulau Taliabu tanggal 29 Januari 2016 yang menyebutkan bahwa pencantuman nama Teradu II dalam kepengurusan DPC Partai Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id   Gerindra Kabupaten Taliabu tanpa melalui pemberitahuan dan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Pimpinan DPC Partai Gerindra Kabupaten Taliabu juga menyatakan bahwa Teradu II tidak pernah hadir untuk dilantik dan tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen kepartaian sebagai kader atau pengurus Partai Gerindra. Berdasarkan hal tersebut di atas, DKPP berpendapat bahwa dalil Pengadu tidak berdasar dan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; [4.4] Menimbang seluruh pengaduan Pengadu kepada para Teradu, DKPP berpendapat bahwa Para Teradu nyata-nyata menjawab setiap butir pengaduan dengan dasar ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian seharusnya penyelenggara Pemilu menggunakan kewenangan yang dimilikinya, karena suatu kewenangan ditentukan oleh yang memegang kewenangan tersebut. Kewenangan yang dioperasikan secara baik, mendatangkan legitimasi yakni merupakan daya terima dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral memerintah. Dalam moralitas politik, kekuasaan adalah kemampuan memengaruhi orang lain. Dalam etika kekuasaan, pelayanan adalah alat mewujudkan kewenangan. Karena sebagai alat, maka kewenangan mesti digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada masyarakat. Bahwa terdapat sekelompok orang memasalahkan kinerjanya, sejauh dapat dibuktikan dengan tepatnya penggunaan kewenangan, maka hal tersebut merupakan momentum dan bukti bagaimana baiknya pelayanan yang ditunjukkan oleh Para Teradu kepada masyarakat. Kode Etik Penyelenggara Pemilu memaktubkan, setiap penyelenggara Pemilu wajib: (1) “Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan” (Pasal 11 huruf c); (2) “menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan kepada publik” (Pasal 12 huruf e); dan “memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai keputusan yang telah diambil terkait proses Pemilu” (Pasal 12 huruf f); [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Para Teradu, keterangan Pihak Terkait, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id   Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Sumitro Muhamadia, Teradu II atas nama Safrudin Mohalisi, Teradu III atas nama Arisandi La Isa, Teradu IV atas nama Asrarudin La Ane, dan Teradu V atas nama Basri selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu VI atas nama Kasman Tan selaku Anggota KPU Provinsi Maluku Utara; 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu I, II, III, IV, dan V, paling lama 7 (tujuh) hari setelah dibacakan; 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu VI paling lama 7 (tujuh) hari setelah dibacakan; dan 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id   ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si