Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 224/DKPP-PKE-III/2014 Nomor 225/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Perkara Pengaduan Nomor 558/I-P/L-DKPP/2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 224/DKPP-PKE- III/2014 dan Pengaduan Nomor 559/I-P/L-DKPP/2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 225/DKPP-PKE-III/2014 menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Suwito Tempat/ Tgl Lahir : Tulungagung, 6 Agustus 1968 Pekerjaan : Partai Amanat Nasional Alamat : Dusun Bakah RT/RW 001/003 Desa Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Pengadu I ; Nama : Murani Tempat/ Tgl Lahir : Tulungagung, 3 Februari 1964 Pekerjaan : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Alamat : Desa Gempolan RT/RW 004/004 Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- Pengadu II; 1 ------------------------------------------Memberikan Kuasa Kepada------------------------------------------ 1. Nama : Eddy Suwito Tempat/ Tgl Lahir : Kediri, 23 Desember 1960 Pekerjaan : Advokat Alamat : Jl. Gotong Royong No.54 Kras-Kediri 2. Nama : R. Bambang Endro Wiyono Tempat/ Tgl Lahir : Kediri, 29 Maret 1963 Pekerjaan : Advokat Alamat : Jl. Raya Trate No.179 Desa Banjarejo, Kecamatan Ngdiluwih Kabupaten Kediri 3. Nama : Purhadi Tempat/ Tgl Lahir : Tuban, 31 Juli 1961 Pekerjaan : Advokat Alamat : Desa Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Fadiq Pekerjaan : Ketua Panwaslu Kabupaten Tulungagung Alamat : Jl.Sultan Agung Gg. III No.15 Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------- Teradu I; Nama : Suprihno Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Tulungagung Alamat : Kantor Desa Tanggul Turus Kecamatan Besuki Tulungagung Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- Teradu II; 2 3 [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu; Membaca kesimpulan tertulis dari Pengadu dan Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti- bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 23 Juni 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan akta penerimaan Pengaduan Nomor 558/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan registrasi Perkara Nomor 224/DKPP-PKE-III/2014, Pengaduan Nomor 559/I-P/L- DKPP/2014, yang diregistrasi dengan registrasi Perkara Nomor 225/DKPP-PKE-III/2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa berdasarkan penjumlahan hasil rekapitulasi dari Panwas Kecamatan Bandung, Kecamatan Besuki, Kecamatan Pakel dan Kecamatan Campurdarat, bahwa caleg DPRD dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 4 yang bernama Suwito memperoleh 4521 suara, sedangkan caleg DPRD dari PAN Nomor Urut 2 yang bernama Amang Armanto mendapat 4429 suara, hasil akhir pada form DA-1 DPRD Kab/Kota di Dapil IV perolehan Sdr. Suwito 4535 suara dan Sdr. Amang Armanto mendapat 4643; 2. Bahwa Sdr. Suwito bersama Tim menemukan ketidaksesuaian perolehan suara caleg DPRD dari Partai PAN Nomor Urut 2 yang bernama Amang Armanto antara Form DA-1 DPRD Kab/Kota dengan hasil rekapitulasi Panwascam; 3. Bahwa dalam pengecekan Sdr. Suwito bersama Tim juga menemukan ketidaksesuaian antara perolehan suara caleg DPRD dari Partai PAN Nomor Urut 2 yang bernama Amang Armanto antara Form C1 DPRD Kab/Kota di seluruh TPS Desa Tamban Kecamatan Pakel dnegan Form DA DPRD Kab/Kota Desa Tamban Kecamatan Pakel; [2.2] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 23 Juni 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan akta penerimaan Pengaduan Nomor 559/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi 4 dengan registrasi Perkara Nomor 225/DKPP-PKE-III/2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : 1. Banyak dari Form C1 yang diperoleh tersebut diterbitkan tanpa ditandatangani oleh semua KPPS atau saksi partai; 2. Bahwa Sdr. Murani bersama Tim membandingkan antara Form C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh dengan Form C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh dengan partai lain ternyata berbeda; 3. Bahwa Sdr. Murani bersama Tim baru mengetahui dengan pasti terjadinya perbedaan jumlah perolehan suara yang sangat mencolok antara yang terdapat pada Form C1 DPRD Kab/Kota dengan Form DA1 DPRD Kab/Kota, yaitu: Perolehan suara pada caleg DPRD dari Partai PDIP Nomor Urut 6 yang bernama Susilowati dan Nomor Urut 7 yang bernama Suprapto; [2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-12, sebagai berikut: NO. KODE KETERANGAN BUKTI 1 Bukti P-1 Fotokopi lampiran model C1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Pakel Dapil 4 Tulungagung; 2 Bukti P-2 Fotokopi Model D1 DPRD Ka/Kota Kecamatan Pakel; 3 Bukti P-3 Fotokopi Model D-1 DPD Kecamtan Pakel Kabupaten Tulungagung; 4 Bukti P-4 Fotokopi Lapiran Model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 Kecamatan Pakel Dapil 4 Kabupaten Tulungagung; 5 Bukti P-5 Fotokopi Model D1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung; 6 Bukti P-6 Fotokopi Berita Acara Model D dan D1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Desa Tanggul Turus Kecamatan Besuki, tanggal 10 April 2014; 7 Bukti P-7 Fotokopi Berita Acara Model D dan D1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Desa Gempolan Kecamatan Pakel, tanggal 10 April 2014; 8 Bukti P-8 Fotokopi Serifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Model DA- 1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Pakel; 9 Bukti P-9 P Fotokopi Serifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Campurdarat Dapil 4; 10 Bukti P-10 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, tanggal 9 April 2014 Model C 11 Bukti P-11 Fotokopi Surat Laporan Murani kepada Panwaslu Kabupaten 5  Tulungagung, tanggal 14 April 2014; 12 Bukti P-12 Fotokopi Laporan tertulis atas nama Suwito, tanggal 3 Mei 2014; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa Teradu dengan Registrasi Perkara Nomor. 224/DKPP-PKE- III/2014 menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : [2.4.1] Bahwa Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 5 April 2014, Panwaslu Kabupaten Tulungagung telah melakukan bimbingan teknis pengawasan pemungutan dan penghitungan suara bagi Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu lapangan, bertempat di Hotel Istana Tulungagung. 2. Bahwa pada tanggal 09 April 2014, Panwaslu Kabupaten Tulungagung mengeluarkan intruksi Nomor: 863/Panwaslu/IV/2014 yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan dan diteruskan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, agar Pengawas Pemilu Lapangan merekomendasikan untuk dilakukan cross chek terhadap data C-1 plano apabila ditemukan perbedaan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Desa oleh PPS, dengan lampiran C-1 yang diterima oleh Pengawas Pemilu Lapangan dan/atau saksi; 3. Bahwa pada tanggal 12 April 2014, Panwaslu Kabupaten Tulungagung mengeluarkan intruksi Nomor: 875/Panwaslu/IV/2014 yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan agar merekomendasikan untuk dilakukan cross chek terhadap data C-1 plano dan D-1 Plano, apabila ditemukan perbedaan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK, dengan lampiran D-1 yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan dan/atau saksi; 4. Bahwa pada tanggal 15 April 2014, Panwaslu Kabupaten Tulungagung telah mengeluarkan surat Nomor: 884/Panwaslu/IV/2014, perihal Himbauan, yang ditujukan kepada KPU Tulungagung, agar dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; Bahwa terhadap tiga pokok aduan yang dinyatakan Pengadu, Panwaslu Kabupaten Tulungagung menyatakan : 5. “Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan Bandung melalui surat 046/Panwaslucam/VIII/2014 tertanggal 26 Agustus 2014, Kecamatan Besuki 6  melalui surat No: 221/panwascam/VIII/2014, tertanggal 26 Agustus 2014, Kecamatan Pakel melalui surat No: 99/panwascam/VIII/2014, tertanggal 26 Agustus 2014, Kecamatan Campurdarat melalui surat No: 37/Panwaslucam/VIII/2014, tertanggal 26 Agustus 2014, Menyatakan bahwa Panwaslu kecamatan Bandung, Kecamatan Besuki, Kecamatan Pakel dan Kecamatan Campurdarat, tidak pernah memberikan data hasil pengawasan pemilihan umum legislative tahun 2014 kepada Sdr. Suwito; 6. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2014 Sdr. Suwito calon anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dari Partai Amanat Nasional Nomor urut 4 di daerah pemilihan Tulungagung IV pada Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota tahun 2014. Menyampaikan surat pengaduan melalui kurir kepada Panwaslu Kabupaten Tulungagung. - Menindaklanjuti surat tersebut, Ketua Panwaslu Kabupaten Tulungagung mendisposisikan kepada Divisi Tindak Lanjut untuk dilakukan pemeriksaan. - Bahwa hasil pemeriksaan oleh divisi tindak lanjut dinyatakan sebagai berikut, ”Laporan tidak bisa ditindaklanjuti karena waktu kejadian sudah melebihi batas waktu yang telah ditetapkan Undang-Undang ( Batas waktu 7 Hari sejak diketahui/ditemukan kejadian )”; 7. Bahwa berkaitan dengan Perselisihan hasil pemilihan umum, yang terjadi antara peserta Pemilihan umum dengan Komisi pemilihan umum dilakukan penyelesaian di Mahkamah Konstitusi. [2.5] Menimbang bahwa Teradu dengan Registrasi Perkara Nomor. 225/DKPP-PKE- III/2014 menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : [2.5.1] Bahwa Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa terhadap pernyataan Pengadu “Banyak dari form C1 yang diperoleh tersebut diterbitkan tanpa ditandatangani oleh semua KPPS atau saksi partai;” Panwaslu Kabupaten Tulungagung menyatakan sebagai berikut : 2. Hasil pengawasan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di Tempat pemungutan suara (TPS), yang dilakukan oleh Pengawas pemilu lapangan tidak menemukan adanya form C-1 atau sertifikat hasil penghitungan suara di TPS yang tidak ditandatangani oleh ketua atau anggota KPPS. kemudian ditemukan adanya form C-1 yang tidak ditandatangani oleh semua saksi. Dalam hal itu Panwaslu berpendapat . “Bahwa Formulir model C-1 atau sertifikat Hasil Penghitungan suara di TPS dapat 7  ditandatangani oleh anggota KPPS dan atau saksi yang hadir atau yang bersedia menandatangani ” Sebagaimana diatur dalam Pasal 181 ayat (3), UU Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, sebagai berikut ; “Dalam hal anggota KPPS/KPPSLN dan saksi peserta pemilu yang hadir tidak menandatangani sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh anggota KPPS/KPPSLN dan saksi peserta pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani” 3. Bahwa terhadap pernyataan Pengadu “Bahwa Sdr. Murani bersama tim membandingkan antara form C-1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh dengan form C-1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh partai lain ternyata hasilnya berbeda;” dan Pernyataan Pengadu, “Bahwa sdr. Murani bersama tim baru mengetahui dengan pasti terjadinya perbedaan jumlah perolehan suara yang sangat mencolok antara yang terdapat pada form C1 DPRD kab/kota dengan form DA-1 DPRD kab/kota, yaitu : perolehan suara pada caleg DPRD dari partai PDIP nomor urut 6 yang bernama Susilowati dan Nomor Urut 7 yang bernama Suprapto.” 4. Panwaslu Kabupaten Tulungagung menyatakan sebagai berikut : a. Bahwa pada tanggal 5 April Tahun 2014, Panwaslu Kabupaten Tulungagung telah melakukan bimbingan teknis pengawasan pemungutan dan penghitungan suara bagi Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu lapangan, bertempat di Hotel Istana Tulungagung b. Bahwa pada tanggal 09 April 2014, Panwaslu Kabupaten Tulungagung mengeluarkan intruksi Nomor: 863/Panwaslu/IV/2014 yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan dan diteruskan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, agar Pengawas Pemilu Lapangan merekomendasikan untuk dilakukan cross chek terhadap data C-1 plano apabila ditemukan perbedaan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Desa oleh PPS, dengan lampiran C-1 yang dterima oleh Pengawas Pemilu Lapangan dan/atau saksi. c. Bahwa pada tanggal 12 April 2014, Panwaslu Kabupaten Tulungagung mengeluarkan intruksi Nomor: 875/Panwaslu/IV/2014 yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan agar merekomendasikan untuk dilakukan cross chek terhadap data C-1 plano dan D-1 Plano, apabila ditemukan perbedaan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK, dengan lampiran D-1 yang diterima oleh Penwaslu Kecamatan dan/atau saksi. 8 d. Bahwa pada tanggal 15 April 2014, Panwaslu Kabupaten Tulungagung telah mengeluarkan surat Nomor: 884/Panwaslu/IV/2014, perihal Himbauan, yang ditujukan kepada KPU Tulungagung, agar dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. e. Bahwa pada tanggal 16 April 2014, Panwaslu Kabupaten Tulungagung menerima surat dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung Nomor: 052/IN/DPC- 06/IV/2014, tertanggal 14 April 2014, perihal laporan kecurangan Pileg 2014. f. Bahwa pada tanggal 16 April 2014, Panwaslu Kabupaten Tulungagung menerima laporan dugaan penggelembungan di dapil Tulungagung IV(empat), Laporan Nomor: 888/Panwaslu/IV/2014, Pelapor: Murani (Calon Anggota Legislatif dari PDI Perjuangan, Dapil Tulungagung IV) , terlapor: PPS, Korban: Murani. g. Bahwa pada tanggal 17 April 2014, Panwaslu Kabupaten Tulungagung telah mengeluarkan Surat Nomor: 891/Panwaslu/IV/2014, perihal Undangan, kepada anggota Panwaslu Kabupaten Tulungagung untuk melakukan rapat yang membahas tentang dugaan adanya pelanggaran yang dilaporkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. h. Bahwa pada tanggal 19 April 2014, Panwaslu Kabupaten Tulungagung telah mengeluarkan Surat Nomor: 899/Panwaslu/IV/2014, perihal Undangan ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan untuk keperluan, Rapat Tindak Lanjut Laporan Dugaan pelanggaran dan Pengaduan Masyarakat. i. Bahwa pada tanggal 20 April 2014, Panwaslu Kabupaten Tulungagung telah melakukan pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. j. Bahwa pada tanggal 20 April 2014, Panwaslu Kabupaten Tulungagung menerima Laporan dari Sdr. Murani mengenai Dugaan penggelembungan dan Pergeseran suara di Dapil IV (Empat), dengan Laporan Nomor: 916/Panwaslu/IV/2014, Pelapor: Murani, Terlapor: Ketua PPK, Ketua PPS, Ketua KPPS wilayah dapil Tulungagung IV ( Kecamatan Bandung, Besuki, Pakel dan Campurdarat). k. Bahwa pada tanggal 21 April 2014, Panwaslu Kabupaten Tulungagung mengeluarkan Surat Undangan, Kepada Ketua DPC PDI Perjuangan, sebagai tindak lanjut Surat Nomor: 052/IN/DPC-06/IV/2014 perihal Laporan Kecurangan 9  Pileg 2014 yang dilaporkan oleh atas nama Saudara Murani dengan keperluan untuk melengkapi laporan Nomor: 888/Panwaslu/IV/2014. l. Bahwa pada tanggal 21 April 2014, Panwaslu Kabupaten Tulungagung melakukan rapat bersama Panwaslu Kecamatan yang membahas tentang Tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran dan pengaduan masyarakat. m. Bahwa pada tanggal 21 April 2014, Panwaslu Kabupaten Tulungagung, mengeluarkan Surat Nomor: 904.1/Panwaslu/IV/2014 Perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat yang berisi; (1) Panwaslu Kecamatan untuk melakukan klarifikasi terhadap PPS dan KPPS di wilayah masing-masing yang masuk dalam laporan pelanggaran dan aduan masyarakat. (2) Menyampaikan hasil klarifikasi dan temuan kepada Panwaslu Kabupaten Tulungagung beserta barang bukti. n. Bahwa, menindaklanjuti Surat Nomor: 904.1/Panwaslu/IV/2014, Panwaslu Kecamatan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam dugaan pelanggaran. o. Bahwa pada tanggal 21 April 2014, Panwaslu Kabupaten Tulungagung mengeluarkan Surat Nomor: 902/Panwaslu/IV/2014, perihal Undangan, ditujukan kepada KPU Tulungagung, yang berisi meminta kepada KPU Tulungagung untuk menghadirkan Ketua PPS Desa Ngunggahan, PPS Desa Tanggulwelahan, PPS Desa Wates Kroyo Kecamatan Besuki, PPS desa Gamping dan PPS desa Wates Kecamatan Campur darat. Untuk dimintai klarifikasi atas laporan Nomor:888/Panwaslu/IV/2014 perihal Laporan Kecurangan Pileg 2014 yang dilaporkan oleh An. Saudara Murani. p. Bahwa pada tanggal 24 April 2014, Sdr Murani menyatakan mengambil kembali/mencabut berkas laporan Nomor: 888/Panwaslu/IV/2014 tertanggal 16 April 2014. q. Bahwa pada tanggal 28 April 2014, Panwaslu Kabupaten Tulungagung melakukan Kajian terhadap laporan Nomor: 916/Panwaslu/IV/2014, perihal: Dugaan pergeseran dan penggelembungan suara yang terjadi di wilayah dapil Tulungagung IV (Kecamatan Bandung, Besuki, Pakel dan Campurdarat), Pelapor: Murani (Caleg DPRD Kabupaten Tulungagung dari Partai PDI Perjuangan daerah pemilihan IV Nomor urut 1. Terlapor: Anggota PPK, PPS, dan KPPS di dapil Tulungagung IV,(Kecamatan Bandung, Besuki, Pakel dan Campurdarat). Bahwa berdasarkan pembahasan kajian Panwaslu Kabupaten tulungagung disimpulkan sebagai berikut ; 10 1) Sebagian dari laporan dapat diteruskan dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pelanggaran administrasi pemilu. 2) Tidak ditemukan unsur-unsur pelanggaran Pidana yang dilakukan oleh para Terlapor. Untuk itu Panwaslu merekomendasikan; memerintahkan kepada KPU Kabupaten Tulungagung untuk meninjau ulang hasil penghitungan suara di TPS 1 Desa Ngunggahan Kecamatan Bandung. Terkait adanya dokumen C-1 yang ganda dan perolehan suara dalam dokumen C-1 tersebut berbeda sebagaimana yang ditunjukkan oleh pelapor. Dan melakukan perbaikan jika ditemukan kesalahan berdasarkan hasil penghitungan suara dalam formulir C-1 Plano TPS 1 Desa Ngunggahan Kecamatan Bandung. 3) Meninjau ulang hasil penghitungan suara di TPS 1 desa Nglampir, Kecamatan Bandung terkait adanya kekeliruan sebagaimana yang ditunjukkan oleh pelapor (Murani) dalam penjumlahan suara sah partai politik dan calon anggota DPRD dapil Tulungagung IV milik partai Kebangkitan Bangsa, berdasarkan hasil penghitungan suara dalam formulir C-1 Plano. 4) Meninjau ulang hasil penghitungan suara di TPS VI Desa Tanggulturus Kecamatan Besuki terkait adanya kekeliruan Penjumlahan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD dapil Tulungagung IV milik Partai PDI Perjuangan dan melakukan perbaikan jika ditemukan kesalahan, berdasarkan hasil penghitungan suara dalam formulir C-1 Plano. 5) Menghadirkan saksi-saksi partai politik dan Panwaslu terkait pelaksanaan rekomendasi poin 1,2 dan 3 tersebut di atas. 6) Bahwa pada tanggal 30 April 2014, Panwaslu Kabupaten Tulungagung mengeluarkan surat Nomor: 938/Panwaslu/IV/2014, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Tulungagung. Untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 7) Bahwa pada tanggal 30 April 2014, Panwaslu Kabupaten Tulungagung mengirimkan Surat dengan Nomor: 942/Panwaslu/IV/2014, Kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung. Perihal Pemberitahuan tentang status laporan, Nomor: 916/Panwaslu/IV/2014. 8) Bahwa pada tanggal 01 Mei 2014, Panwaslu Kabupaten Tulungagung telah menerima dan memenuhi undangan dari KPU Tulungagung Nomor. 148/KPU.Kab-014.329939/IV/2014 tertanggal 30 April 2014, untuk melakukan 11  Koordinasi pelaksanaan rekomendasi Panwaslu nomor undangan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tulungagung. 9) Bahwa pada tanggal 03 Mei 2014, Panwaslu Kabupaten Tulungagung menerima undangan dari KPU Tulungagung Nomor : 154/KPU.Kab-014.329939/V/2014, tertanggal 03 Mei 2014, Perihal Tindaklanjut Rekomendasi Panwaslu. 5. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2014, Panwaslu Kabupaten Tulungagung melakukan pengawasan pelaksanaan rekomendasi terhadap laporan nomor: 916/Panwaslu/IV/2014. Dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Tulungagung Nomor:99/BA/V/2014. 6. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Panwaslu Kabupaten Tulungagung berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan-Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. 7. Bahwa form C1 yang diperoleh dan diterbitkan tanpa ditandatangani oleh semua KPPS atau saksi Partai adalah tidak benar, Semua Form C1 ditandatangani oleh KPPS dan Saksi Partai Politik. Kalaupun ada Form C1 yang tidak ditandatangani oleh KPPS dan saksi kami mempertanyakan form C1 yang di sampaikan oleh pengadu dari TPS berapa? Desa dan Kecamatan apa? Dan diperoleh dari mana? Karena Semua Form C1 yang diterbitkan oleh KPPS sebanyak 15 Set, selanjutnya dibagikan sesuai dengan peruntukannya yaitu : 1 set kepada saksi partai politik, 1 untuk PPL, 1 set untuk di tempel pada papan pengumuman di TPS, 1 set untuk PPS diumumkan di Desa/Kelurahan, 1 Set Berhologram untuk rekapitulasi di PPS dan 1 Set untuk KPU Kabupaten, Semua ditandatangani oleh KPPS dan Saksi. Satu set yang diterima KPU Kabupaten Tulungagung melalui PPK setelah kami periksa seluruhnya ditandatangani oleh KPPS dan Saksi. Pengadu Murani telah melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Tulungagung dengan laporan nomor: 916/Panwaslu/IV/2014 dan telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu dengan menerbitkan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Tulungagung tertanggal 30 April 2014, adapun Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tulungagung sebagai berikut: a. Meninjau ulang penghitungan suara di TPS 01 Desa Ngunggahan Kecamatan Bandung terkait adanya dokumen C1 ganda dan perolehan suara dalam C1 12  tersebut berbeda yang ditunjukkan oleh pelapor (Murani) dan melakukan perbaikan jika ditemukan kesalahan berdasarkan hasil penghitungan suara dalam formulir C1 Plano TPS 01 Desa Ngunggahan kecamatan Bandung. b. Meninjau ulang hasil penghitungan suara di TPS 01 Desa Nglampir Kecamatan Bandung berkaitan adanya kekeliruan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Pelapor (Murani) dalam penjumlahan suara sah partai politik dan calon anggota DPRD Dapil IV Milik Partai PKB berdasarkan hasil penghitungan suara dalam formulir C1 Plano. c. Meninjau uang hasil suara di TPS 06 Desa Tanggul Turus Kecamatan Besuki terkait adanya kekeliruan perolehan suara sah partai politik dan Calon Anggota DPRD Dapil Tulungagung IV milik Partai PDIP dan melakukan perbaikan jika ditemukan kesalahan berdasarkan hasil suara dalam formulir C1 Plano. d. Menghadirkan Saksi-saksi partai politik dan Panwaslu terkait pelaksanaan rekomendasi poin 1, 2 dan 3 di atas. Atas Rekomendasi Panwaslu tersebut KPU Kabupaten Tulungagung kemudian berkonsultasi ke KPU Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 Mei 2014, dan ditemui oleh 3 Komisioner KPU Jawa Timur Sdr. Choirul Anam, Gogot Baskoro dan M. Arbayanto. KPU Provinsi memerintahkan kepada KPU Kabupaten Tulungagung untuk melaksanakan Rekomendasi tersebut. Atas dasar perintah tersebut pada tanggal 4 Mei 2014 KPU Kabupaten Tulungagung melaksanakan pembukaan Kotak suara pemilu anggota DPRD tahun 2014 dengan menghadirkan Saksi Partai Politik, Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Tulungagung serta pihak Kepolisian. Pembukaan kotak suara dilakukan untuk TPS 01 Desa Ngunggahan, TPS 01 Desa Nglampir Kecamatan Bandung dan TPS 06 Desa Tanggul Turus Kecamatan Besuki, dengan mengambil C1 Plano dan formulir C1 kemudian dicocokkan dengan formulir model D dan DA. Hasil pencocokan tidak ada perbedaan antara C1 Plano, Formulir C1 dengan formulir model D dan DA. Hal ini kemudian di tuangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Tulungagung Nomor: 99/BA/V/2014, seluruh saksi yang hadir menandatangani berita acara tersebut, dengan demikian tuduhan dari Pengadu sdr. Murani TIDAK TERBUKTI. Foto Dokumentasi Pembukaan kotak suara Rekomendasi Panwaslu pada tanggal 4 Mei 2014 terlampir. 13 8. Bahwa tidak benar yang disampaikan oleh Pengadu terdapat perolehan yang berbeda pada form C1 yang setelah disandingkan dengan form C1 dari Partai lain, Tentunya jika terdapat perbedaan disampaikan pada tahapan rekapitulasi baik rekapitusasi di PPS, PPK dan KPU Kabupaten, bahwa tidak ada keberatan atau kejadian Khusus yang diajukan oleh saksi partai politik dan saksi DPD baik pada saat rekapitulasi di PPS, PPK dan KPU Kabupaten. Jika terdapat kekeliruan dalam penjumlahan pada saat rekapituasi PPS¸atas masukan dari Saksi Partai Politik dan DPD atau Pengawas Pemilu Lapangan langsung melakukan perbaikan dengan membuka kotak suara, mengambil form C1 dan C1 Plano kemudian mencocokan hasil perolehan suara kemudian melakukan perbaikan pada tingkat PPS. Demikian halnya jika terdapat kesalahan dalam hal penjumlahan pada saat rekapitulasi di tingkat PPK, atas masukan dari Saksi Partai Politik dan DPD atau Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan langsung melakukan perbaikan dengan membuka kotak suara tingkat PPS mengambil form D1 dan D1 Plano kemudian mencocokan hasil perolehan dan selanjutnya melakukan perbaikan pada tingkat PPK. Berdasarkan Formulir Model DA Pemilu Anggota DPRD tahun 2014 Kabupaten Tulungagung Kecamatan Pakel, Kecamatan Campurdarat, Kecamatan Besuki dan Kecamatan Bandung (bukti T-4) dan formulir Model D Pemilu Anggota DPRD tahun 2014 Kabupaten Tulungagung Kecamatan Pakel, Kecamatan Campurdarat, Kecamatan Besuki dan Kecamatan Bandung tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi partai politik. 9. Bahwa yang didalilkan oleh Pengadu terdapat perbedaan jumlah perolehan suara yang sangat mencolok antara yang terdapat pada form C1 DPRD Kab/Kota dengan Form DA1 DPRD kab/kota, yaitu: perolehan suara pada caleg DPRD dari partai PDIP No. Urut 6 yang bernama Susilowati dan no. Urut 7 yang bernama Suprapto adalah TIDAK BENAR, bahwa antara formulir C1 (bukti T-6) dan Formulir Model D- 1 DPRD Kab/Kota yaitu hasil rekapitulasi tingkat PPS dan Formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota hasil Rekapitulasi tingkat PPK adalah sama tidak ada perbedaan. Perolehan suara dari Partai PDIP No. Urut 6 atas nama Susilowati dan no. Urut 7 atas anam Suprapto yang tertuang Dalam DA-1 KPU Kab/Kota sudah sesuai dengan Formulir C1 dan Fomulir model D-1. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pengadu Sdr. Murani TIDAK BENAR. Bahwa dalil Pengadu yang menyatakan terdapat selisih dan perbedaan perolehan suara dalam formulir C1 DPRD kab/kota dan Formulir Model DA semestinya disampaikan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilu Kepada Mahkamah Konstitusi jika selisih suara 14  merugikan Pengadu. Beberapa bukti Formulir C1 DPRD Kab/Kota yang pernah di sampaikan. [2.5.2] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk menolak Seluruh Aduan dari Pengadu, Para Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan merehabilitasi pihak Teradu atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya. [2.6.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-35 sebagai berikut : NO KODE KETERANGAN BUKTI 1 Bukti T-1 Fotokopi Keterangan Klarifikasi Ketua PPS Desa Ngebong, tanggal 23 April 2014; 2 Bukti T-2 Fotokopi Keterangan Klarifikasi Anggota PPS Kecamatan Pakel, tanggal 23 April 2014; 3 Bukti T-3 Fotokopi Keterangan Klarifikasi Ketua PPS Desa Bono, tanggal 23 April 2014; 4 Bukti T-4 Fotokopi Keterangan Klarifikasi Ketua PPS Desa Gombang, tanggal 23 April 2014; 5 Bukti T-5 Fotokopi Keterangan Klarifikasi Ketua PPS dan Ketua KPPS TPS 02 Desa Gamping Kecamatan Campur Darat, tanggal 22 April 2014; 6 Bukti T-6 Fotokopi Keterangan Klarifikasi Ketua PPS dan Ketua KPPS TPS 03, 04 dan 05 Desa Wates Kecamatan Campur, tanggal 22 April 2014; 7 Bukti T-7 Fotokopi Keterangan Klarifikasi Ketua PPS dan Ketua KPPS TPS 12 Desa Ngentrong Kecamatan Campur Darat, tanggal 30 April 2014; 8 Bukti T-8 Fotokopi Keterangan Klarifikasi Ketua PPS dan Ketua KPPS TPS 01 Desa Wateskroyo Kecamatan Besuki, tanggal 23 April 2014; 9 Bukti T-9 Fotokopi Keterangan Klarifikasi Ketua KPPS TPS 07 dan 08 Desa Tanggul Turus Kecamatan Besuki, tanggal 23 April 2014; 10 Bukti T-10 Fotokopi Keterangan Klarifikasi Ketua PPS dan Ketua KPPS TPS 1 Desa Tanggul Kundung Kecamatan Besuki, tanggal 23 April 2014; 11 Bukti T-11 Fotokopi Keterangan Klarifikasi Ketua PPS dna Ketua KPPS TPS 01 Desa Ngunggahan Kecamatan Bandung, tanggal 23 April 2014; 12 Bukti T-12 Fotokopi Keterangan Klarifikasi Ketua PPS dan Ketua KPPS TPS 03 Desa Bandung Kecamatan Bandung, tanggal 23 April 2014; 13 Bukti T-13 Fotokopi Keterangan Klarifikasi Ketua PPS dan Ketua KPPS TPS 01, 15  15 Desa Nglampir Kecamatan Bandung, tanggal 25 April 2014; 14 Bukti T-14 Fotokopi Keterangan Klarifikasi Ketua PPK Kecamatan Bandung, tanggal 22 April 2014; 15 Bukti T-15 Fotokopi Keterangan Klarifikasi Ketua PPS dan Ketua KPPS TPS 03 dan 07 Desa Tanggul Weahan Kecamatan Besuki, tanggal 23 April 2014; 16 Bukti T-16 Fotokopi Keterangan Klarifikasi Ketua PPK Kecamatan Besuki, tanggal 23 April 2014; 17 Bukti T-17 Fotokopi Keterangan Klarifikasi Ketua PPS dan Ketua KPPS TPS 03 Desa Gandong Kecamatan Bandung, tanggal 23 April 2014; 18 Bukti T-18 Fotokopi Berita Acara TPS 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08,09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Kecamatan Campur Darat Kabupaten Tulungagung, tanggal 9 April 2014; 19 Bukti T-19 Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tulungagung atas laporan Murani Nomor. 916/Panwaslu/IV/2014, tanggal 30 April 2014 20 Bukti T-20 Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tulungagung Nomor. 99/BA/V/2014 Perihal Pembukaan Kotak Suara; 21 Bukti T-21 Fotokopi Model DA Pemilu Angota DPRD Tahun 2014 Kabupaten Tulunggung Kecamatan Pakel, Kecamatan Campurdarat, Kecamatan Besuki dan Kecamatan Bandung; 22 Bukti T-22 Fotokopi Model D Pemilu Angota DPRD Tahun 2014 Kabupaten Tulunggung Kecamatan Pakel, Kecamatan Campurdarat, Kecamatan Besuki dan Kecamatan Bandung; 23 Bukti T-23 Fotokopi KPU RI No.610/UND/VIII/2013 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Regional I di Jakarta, tertanggal 26 Agustus 2013; 24 Bukti T-24 Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Tulungagung Nomor. 836/Panwaslu/IV/2014 Perihal Undangan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Tulungagung, tanggal 1 April 2014; 25 Bukti T-25 Fotokopi Surat Panwaslu Kab.Tulungagung Nomor. 863/Panwaslu/IV/2014 Perihal Undangan Kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Tulungagung, tanggal 9 April 2014; 26 Bukti T-26 Fotokopi Surat Panwaslu Kab.Tulungagung Nomor. 875/Panwaslu/IV/2014 Perihal Undangan Kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Tulungagung, tanggal 9 April 2014; 27 Bukti T-27 Fotokopi Surat Panwaslu Kab.Tulungagung Nomor. 884/Panwaslu/IV /2014 Perihal Himbauan Kepada Ketua KPUD Tulungagung, tanggal 15 April 2014; 28 Bukti T-28 Fotokopi Surat Panwaslu Kab.Tulungagung Nomor. 37/Panwaslucam/VIII/2014 Perihal Tanggapan Ketua Panwaslu Kab.Tulungagung, tanggal 26 Agustus 2014; 29 Bukti T-29 Fotokopi Surat Panwaslu Kab.Tulungagung Nomor. 99/Panwaslu/VIII/2014 Perihal Klarifikasi Ketua Panwaslu Kab.Tulungagung, tanggal 26 Agustus 2014; 16  30 Bukti T-30 Fotokopi Surat Panwaslu Kab.Tulungagung Nomor. 22/Panwascam/VIII/2014 Perihal Klarifikasi Ketua Panwaslu Kab.Tulungagung, tanggal 26 Agustus 2014; 31 Bukti T-31 Fotokopi Surat Panwaslu Kab.Tulungagung Nomor. 046/Panwaslucam/VIII/2014 Perihal Klarifikasi Ketua Panwaslu Kab.Tulungagung, tanggal 26 Agustus 2014; 32 Bukti T-32 Fotokopi Berita Acara Model D, tanggal 10 April 2014; 33 Bukti T-33 Fotokopi Serifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Setiap TPS Model D-1 DPRD Kab/Kota Dapil 4 Desa Tanggul Turus Kecamatan Besuki; 34 Bukti T-34 Fotokopi Serifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Setiap TPS Model D-1 DPRD Kab/Kota Dapil 4 Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat; 35 Bukti T-35 Fotokopi Serifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Setiap TPS Model D-1 DPRD Kab/Kota Dapil 4 Desa Gempolan Kecamatan Pakel;

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi: Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011 “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011 DKPP mempunyai wewenang untuk : 17  a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (2)Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah masyarakat, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan. 18

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu yang pada pokoknya menyatakan Teradu I, selaku Ketua KPU dan Teradu II selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Tulungagung telah melakukan pelanggaran kode etik, terkait hasil rekapitulasi dari Panwas Kecamatan Bandung, Kecamatan Besuki, Kecamatan Pakel dan Kecamatan Campurdarat bahwa Suwito Caleg DPRD Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 4 memperoleh 4521 suara, sedangkan Amang Armanto caleg Nomor Urut 2 mendapat 4429 suara. Tetapi hasil akhir pada form DA-1 DPRD Kab/Kota di Dapil 4 (empat) perolehan Sdr. Suwito 4535 suara dan Sdr. Amang Armanto mendapat 4643. Terdapat perbedaan perolehan rekapitulasi suara Form C1 DPRD Kab/Kota di seluruh TPS dengan hasil rekapitulasi Form DA DPRD Kab/Kota Desa Tamban Kecamatan Pakel. Beberapa Form C1 terbit tanpa ditandatangani oleh semua KPPS atau saksi partai sehingga antara Form C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki setiap partai berbeda. Perbedaan perolehan suara Pengadu yang menjadi Caleg DPRD dari Partai PDIP Nomor Urut 6 dengan Nomor Urut 7 terdapat pada Form C1 DPRD Kab/Kota dengan Form DA-1 DPRD Kab/Kota. Pengadu telah melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu, namun rekomendasi yang dikeluarkan Panwaslu tidak tidak mencakup seluruh TPS yang dilaporkan, sehingga tidak mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. [4.2] Menimbang jawaban Para Teradu yang pada pokoknya membantah tuduhan Pengadu. Teradu I menyatakan bahwa terkait perselisihan perolehan hasil suara, telah diselesaikan di dalam rapat pleno rekapitulasi. Para saksi mandat partai menandatangani tanpa keberatan. Di samping itu, rekomendasi Panwaslu yang didasarkan laporan Pengadu telah ditindaklanjuti sepenuhnya dalam koordinasi dengan pemberi rekomendasi. Dalam pelaksanaan, KPU Kabupaten Tulungagung berkonsultasi ke KPU Provinsi Jawa Timur pada 2 Mei 2014. KPU Kabupaten Tulungagung melaksanakan pembukaan kotak suara pemilu anggota DPRD tahun 2014 Pada tanggal 4 Mei 2014 dengan menghadirkan Saksi partai politik, Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Tulungagung, serta pihak Kepolisian. Pembukaan kotak suara dilakukan untuk TPS 01 Desa Ngunggahan, TPS 01 Desa Nglampir Kecamatan Bandung dan TPS 06 Desa Tanggul Turus Kecamatan Besuki, dengan mengambil C1 Plano dan formulir C1 kemudian dicocokkan dengan formulir model D dan DA. Hasil pencocokan tidak ada perbedaan antara C1 Plano, Formulir C1 dengan formulir model D dan DA. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Tulungagung Nomor 99/BA/V/2014 yang ditandatangani seluruh saksi yang hadir. Dalil Pengadu terkait antara suara 19 Susilowati dengan suara Suprapto di Form C1 DPRD Kab/Kota yang berbeda dengan Form DA1 DPRD Kab/Kota sama sekali tidak benar. Kedua formulir sebagai hasil Rekapitulasi tingkat PPK menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan perolahan suara sebagaimana hasil rekapitulasi KPU di awal sehingga sudah sesuai dengan Formulir C1 dan Fomulir model D-1 yang ditandatangani oleh KPPS dan Saksi Partai Politik. Form C1 yang oleh KPPS sebanyak 15 set dibagikan sesuai peruntukannya yaitu masing-masing mendapat satu set. Satu set yang diterima KPU Kabupaten Tulungagung melalui PPK menunjukkan bahwa seluruh berkas dimaksud ditandatangani oleh KPPS dan Saksi. Teradu II mengatakan bahwa keberatan yang disampaikan Murani kepada Panwaslu Kabupaten Tulungagung dengan Laporan Nomor. 916/Panwaslu/IV/2014 dan menerbitkan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Tulungagung tertanggal 30 April 2014. Rekomendasi tersebut telah melalui pengkajian, baik dengan klarifikasi maupun penelitian atas bukti-bukti yang telah diuji kebenarannya. Materi dan alat bukti yang disampaikan dalam laporan Pengadu, tidak seluruhnya direkomendasikan, karena berdasarkan hasil pengkajian tidak semua memenuhi syarat untuk direkomendasikan. [4.3] Berdasarkan keterangan Para Pihak, bukti dan dokumen yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, Teradu I dan II telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, bersikap akomodatif dan maksimal untuk menjaga suara rakyat. DKPP berpendapat bahwa alasan pengadu tidak dapat diterima dan Para Teradu terbukti tidak melakukan pelanggaran kode etik. [4.4] Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menangggapi dalam putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [4.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [4.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [4.3] Bahwa Teradu I dan Teradu II tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 20 [4.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baik Teradu I dan Teradu II.

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. MEREHABILITAS nama baik Teradu I atas nama Fadiq sebagai Ketua merangkap anggota Panwaslu Kabupaten Tulungagung, Teradu II atas nama Suprihno Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Tulungagung sejak dibacakannya putusan ini; 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan Putusan ini ; dan 4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota pada hari Sabtu tanggal Enam bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd 21  Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 22