Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 211/DKPP-PKE-VII/2018 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 224/I-P/L-DKPP/2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 211/DKPP-PKE- VII/2018, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Eko Riadi Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kota Palangka Raya Alamat : Jl. Tangkasiang No.16A, Palangka, Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Pengadu;

Terhadap: [1.2] TERADU 1. Nama : Supriadi Untung BL Pekerjaan/Lembaga : Ketua PPK Kecamatan Rakumpit Alamat : Kecamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Para Pengadu dan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang Pengadu mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) atas dugaan pelanggaran kode info@dkpp.go.id etik yang dilakukan oleh Teradu selaku Ketua PPK Kecamatan Rakumpit yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2018, Teradu atas nama Supriadi Untung BL telah berkomentar di status Gema Bersatu yang berbunyi “sbagai simpatisan yg panatik, sya berharap, dgan bergabung ya, anggota baru, dri tim lain perlu kehati hatian dan kajian yg lebih dalam, krena spa tau ada penyusup dri musuh kita, yg ada di sana,,/oknum y, krena ada cntoh yg sya pantau d lapangan hancur y tim yulius tri, ternyata msuk y tim 2R d dlm y,,,oknum tdak semua ya, sya mengatakan demikian krena sya tdk mau jagoan sya kalah,,,ini sbgai,,,apabila kta dan omongan sya salah saya mohon maaf yg sebesar2.y,tks”; 2. Bahwa Teradu telah menggugah di Facebook yang berbunyi “Ayu kare j tundah kula, Ella sampai memilih je sala No.4 pemilihan Utama Hatue bakena hayak bijaksana akan pemimpin kota palangka raya”; 3. Bahwa ketentuan Pasal 2 dan Pasal 36 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggara Pemilu, maka Teradu tidak layak lagi menjadi penyelenggara Pemilu. Pengadu juga telah memberhentikan sementara Teradu dengan Nomor 69/HK.03.1-Kpt/6271/Kota/VII/2018. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, disebutkan bahwa : Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: a) Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 15 Agustus 2018; Bukti P-2 : Fotokopi Screenshoot facebook; Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Palangka Raya Nomor 69/HK.03.1-Kpt/6271/Kota/VII/2018 tentang Pemberhentian Sementara Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: info@dkpp.go.id [2.4.1] Secara umum Teradu membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; [2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu mengakui telah membuat status pada akun media sosial facebook miliknya yang menyatakan ajakan mendukung salah satu calon Walikota pada pemilihan Walikota Palangka Raya Tahun 2018; 2. Bahwa Teradu menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan hanya sebatas iseng saja, dan mengakui serta menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan adalah kesalahan serta telah melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu; 3. Bahwa Teradu menyatakan bahwa benar telah mengunggah status pada akun media sosialnya untuk mendukung salah satu pasangan calon pada pemilihan Walikota Palangka Raya Tahun 2018, namun Teradu menyatakan tujuannya hanya bersifat pribadi tidak mengatasnamakan lembaga dan yang bersangkutan pun tidak pernah terlibat langsung dalam mendukung calon tersebut; [2.4.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk info@dkpp.go.id a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu pada tanggal 19 Juni 2018 telah berkomentar di status Gema Bersatu yang berbunyi “sbagai simpatisan yg panatik, sya berharap, dgan bergabung ya, anggota baru, dri tim lain perlu kehati hatian dan kajian yg lebih dalam, krena spa tau ada penyusup dri musuh kita, yg ada di sana,/oknum y, krena ada cntoh yg sya pantau d lapangan hancur y tim yulius tri, ternyata msuk y tim 2R info@dkpp.go.id d dlm y,,,oknum tdak semua ya, sya mengatakan demikian krena sya tdk mau jagoan sya kalah,,,ini sbgai,,,apabila kta dan omongan sya salah saya mohon maaf yg sebesar2.y,tks”. Pengadu juga mengatakan bahwa Teradu telah menggugah di facebook yang berbunyi “Ayu kare j tundah kula, Ella sampai memilih je sala No.4 pemilihan Utama Hatue bakena hayak bijaksana akan pemimpin kota palangka raya”. Berdasarkan hal tersebut, Pengadu telah memberhentikan sementara Teradu dengan Surat Keputusan KPU Nomor 69/HK.03.1-Kpt/6271/Kota/VII/2018; [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu pada pokoknya membenarkan dalil aduan Pengadu. Teradu mengakui telah mengunggah status pada akun facebook yang mengajak untuk mendukung salah satu pasangan calon pada pemilihan Walikota Palangka Raya Tahun 2018. Menurut Teradu, ajakan untuk mendukung salah satu pasangan calon Walikota Palangkaraya dilakukan atas nama pribadi dan tidak dilakukan atas nama lembaga. Teradu tidak pernah terlibat langsung dalam mendukung salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya; [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, Teradu mengakui dan membenarkan dalil aduan Pengadu. Unggahan status pada media sosial facebook menurut Teradu bukan dimaksudkan untuk mendukung salah satu pasangan calon tetapi sekedar permainan taruhan dengan teman-teman. Atas tindakan dan perbuatannya, Teradu sebagai Ketua merangkap Anggota PPK Rakumpit telah diberhentikan sementara oleh KPU Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 69/HK.03.1-Kpt/6271/Kota/VII/2018 sebagai atasan Teradu. Pemberhentian Sementara yang didahului dengan verifikasi, dilakukan oleh Pengadu berdasarkan pada Pasal 74 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan selanjutnya dilaporkan ke DKPP berdasarkan Pasal 42 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Pernyataan Teradu yang diunggah di account media sosial facebook tidak hanya memetakan secara simbolis pergerakan orang-orang tertentu dari satu tim sukses ke tim sukses lainnya yang harus diwaspadai sebagai penyusup tetapi rangkain pernyataan Teradu menunjukkan sikap keberpihakan dengan pernyataan pada bagian akhir status pertama yang berbunyi “…saya tidak mau jagoan saya kalah”. Sikap keberpihakan Teradu diperkuat dengan status berikutnya yang nyata-nyata mengaja dan mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Rangkaian status facebook a quo menurut DKPP, sangat tidak tepat disebut sebagai permainan atau candaan taruhan dengan teman-teman Teradu, terutama dalam kapasitas Teradu sebagai penyelenggara pemilu. Tindakan Teradu merupakan bentuk pelanggaran kode etik serius terhadap integritas penyelenggara pemilu khususnya prinsip kemandirian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b juncto Pasal 8 huruf a, c, d, dan f Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Berdasarkah uraian tersebut, dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP; [4.4] Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

info@dkpp.go.id Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Supriadi Untung BL selaku Ketua merangkap Anggota PPK Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan KPU Kota Palangka Raya untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 4 (Empat) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Ida Budhiati, dan Fritz Edwar Siregar masing- masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Sebelas bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, dan Fritz Edward Siregar, masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri oleh Teradu. ANGGOTA Ttd Ttd Teguh Prasetyo Alfitra Salam Ttd Ttd Ida Budhiati Fritz Edward Siregar Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN info@dkpp.go.id Osbin Samosir info@dkpp.go.id