Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 119/DKPP-PKE-VI/2017 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 198/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 119/DKPP- PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Pangarahon Tanjung Pekerjaan/Lembaga : Masyarakat Alamat : Jl. Mancang Lk. V Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Pengadu;

Terhadap: [1.2] TERADU Nama : Aulia Andri Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Alamat : Jl. Sei Bahorok No. 27A/12 Medan Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang Pengadu pada tanggal 13 September 2017 mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 198/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 119/DKPP-PKE-VI/2017. Pengadu dalam perkara ini mengadukan Teradu selaku Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara karena diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan alasan-alasan pengaduan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu pada awal Bulan Juli 2017 telah membuat blacklist nama- nama pendaftar calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara serta menyebarluaskan melalui media sosial Whatsapp (WA); 2. Bahwa tindakan Teradu tersebut bertujuan untuk calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara tidak lolos pada tahap seleksi ujian tertulis; 3. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2017, Bawaslu RI telah melakukan Klarifikasi terhadap Teradu dan hasil klarifikasi tersebut Teradu telah diberhentikan sementara; 4. Bahwa setelah selesai proses seleksi Anggota Panwas Kabupaten/Kota se- Provinsi Sumatera Utara, Teradu kembali aktif sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor 0406/K-Bawaslu/HK.01.00/VIII/2017; 5. Bahwa tindakan Bawaslu RI mengaktifkan kembali Teradu merupakan tindakan kompromi dan pemakluman pelanggaran kode etik, padahal daftar blacklist yang dibuat Teradu merupakan fitnah dan bersifat interest pribadi; [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pengadu; Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Fahroji; Bukti P-3 : Fotokopi surat pernyataan penerima pesan Whatsapp (WA) dari Teradu atas nama Andri Fahroji; Bukti P-4 : Fotokopi daftar nama blacklist calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara; Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Bawaslu RI Nomor 0718/K.Bawaslu/KP.08.03/VII/2017 tertanggal 18 Juli 2017 perihal Pemberhentian Sementara Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara atas nama Aulia Andri; Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Bawaslu RI Nomor 0406/K.Bawaslu/HK.01.00/VIII/2017 tertanggal 20 Agustus 2017 perihal Pengaktifkan Kembali Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara atas nama Aulia Andri; Bukti P-7 : Fotokopi berita online medanbisnisdaily.com tanggal 1 Agustus 2017 dengan judul berita ”Aulia Andri dinonaktifkan sebagai Komisioner Bawaslu Sumut”; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: [2.4.1] Secara umum Teradu membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; [2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu tidak pernah menyebarkan file berjudul blacklist tersebut ke grup Whatsapp (WA) calon Panwas Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Teradu juga tidak pernah menyebarkan file tersebut kepada tim seleksi karena file tersebut bersifat sangat pribadi dan menjadi catatan Teradu menjelang pelaksanaan proses seleksi Panwas Kabupaten/Kota di Sumatera Utara; 2. Bahwa file sebagaimana yang dilaporkan oleh Pengadu merupakan catatan yang sifatnya sangat pribadi. Teradu mengakui khilaf atas catatan pribadi yang tersebar secara tidak sengaja melalui grup Whatsapp (WA) Bawaslu Provinsi se-Indonesia pada hari Selasa, 11 Juli 2017, sekitar pukul 20:15 WIB. Grup Whatsapp (WA) Bawaslu Provinsi se-Indonesia adalah grup tertutup yang hanya diisi oleh anggota Bawaslu RI dan anggota Bawaslu Provinsi se-Indonesia. Maka itu, Teradu sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu anggota grup Whatsapp (WA) tersebut; 3. Bahwa Teradu membuat daftar tersebut bertujuan memperbaiki demokrasi dan meningkatkan kualitas Pemilu di Sumatera Utara. Sebab, dalam berbagai kesempatan dan forum yang pernah Teradu ikuti, Ketua atau Anggota DKPP RI kerap mengingatkan bahwa meningkatkan kualitas Pemilu dimulai dari pembentukan penyelenggaranya; 4. Bahwa proses pemberhentian sementara ini melalui pengambilan klarifikasi kepada Teradu selaku Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 Juli 2017. Dalam klarifikasi dihadapan Ketua Bawaslu RI Abhan dan Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar. Teradu sudah menjelaskan persoalan ini dan meminta maaf kepada pimpinan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Se-Indonesia, khususnya Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara; 5. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 21 Juli 2017 mengeluaran surat Nomor P-2101/K.Bawaslu-Prov.SU/KP.08.03/07/2017 tentang Pemberitahuan yang ditujukan kepada Tim Seleksi Calon Anggota Panwaslih Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Wilayah I, II dan III, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Aulia Andri tidak diikutsertakan dalam proses Seleksi Calon Panwaslih Kabupaten/Kota Tahun 2017; [2.4.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti T-1 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor P- 2101/K.Bawaslu-Prov-SU/KP.08.03/07/2017 perihal Pemberitahuan tertanggal 21 Juli 2017; Bukti T-2 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor P- 2207/K.Bawaslu-Prov-SU/PM.05.01/09/2017 perihal Penerusan Pelanggaran Adminitrasi Pemilu/Pemilihan tertanggal 22 September 2017; Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 106/PP.02.3-Kpt/12/Prov/X/2017; Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 96/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2017; KESIMPULAN TERADU Teradu mengatakan bahwa nama-nama yang tertulis dalam catatan pribadi tersebut telah lulus ujian tertulis hingga dilantik menjadi Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota. Keterangan saksi Andi Fahrozi mengatakan bahwa tidak tersinggung dengan catatan yang Teradu buat terkait blacklist nama pendaftar calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara. Teradu sudah menjalankan sanksi Pemberhentian Sementara hingga tahapan seleksi Anggota Panwas Kabupaten/Kota selesai. Teradu yang sangat cinta dan menjiwai tugas Pengawasan dengan Strategi Pencegahan pelanggaran berpendapat tidak ada salahnya menerima masukan dan informasi dari berbagai sumber tentang profil calon Penyelenggara Pemilu. Bahwa Teradu secara sadar bahwa catatan itu bukanlah untuk publik. Keputusan Bawaslu RI tentang Pengaktifan Kembali Teradu merupakan semangat dan harapan besar bagi Teradu untuk menyelesaikan tugas-tugas pengawasan hingga akhir periode. Kesempatan bagi Teradu untuk menjalankan amanah memperbaiki proses demokrasi, khususnya di Sumatera Utara. KETERANGAN PIHAK TERKAIT Syafrida R. Rasahan (Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara) Syafrida mengatakan beban berat bagi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait permasalahan ini. Syafrida mengatakan bahwa hubungan kerja salama ini memang ada naik turunnya. Memang pada proses Seleksi, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berupaya melakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Bawaslu RI pada bulan Juni, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melakukan rekrutmen Panwas Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Sesuai dengan perintah Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara membentuk Tim Seleksi. Tim Seleksi yang dibentuk ada usulan dari Bawaslu RI yang menjadi bagian. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara membentuk 3 Tim Seleksi dengan terdiri dari 5 (lima) orang, 2 (dua) unsur dari Bawaslu RI dan 3 (tiga) dari Bawaslu Provinsi. Syafrida baru mengetahui adanya Whatsapp tersebut pada malam hari setelah pulang dari Kantor. Pada Whatsapp tersebut, banyak pertanya hubungan Syafrida dengan Aulia Andri. Syafrida mengatakan tidak ada masalah apa-apa terkait hubungan mereka. Setalah Syafrida membaca, Syafrida sangat terkejut karena ada namanya pada Blacklist nama tersebut. Benar Bawaslu RI mengirimkan Surat Keputusan terkait pemberhentian sementara Aulia Andri sampai selesai proses seleksi Panwas Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Setelah keluarnya Surat Keputusan tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mengumpul seluruh Tim Seleksi untuk menyampaikan bahwa jangan berpegang dengan dokumen yang beredar.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu, pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu selaku Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara diduga telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Teradu membuat blacklist peserta calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara dan menyebarluaskan pada grup Whatsapp (WA) Bawaslu se Indonesia. Blacklist peserta dimaksudkan Teradu untuk menjegal peserta calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se- Provinsi Sumatera Utara tidak diloloskan pada tahap seleksi ujian tertulis. Atas tindakan tersebut, Bawaslu RI melakukan klarifikasi terhadap Teradu Teradu, pada 14 Juli 2017. Hasil klarifikasi menyimpulkan untuk memberhentikan sementara Teradu sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0718/K.Bawaslu/KP.08.03/VII/2017 tertanggal 18 Juli 2017. Teradu diaktifkan kembali berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0406/K-Bawaslu/HK.01.00/VIII/2017. Pemberhentian sementara Teradu, membuktikan jika pembuatan blacklist terhadap beberapa peserta calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara merupakan fitnah dan melanggar kode etik penyelenggara pemilu; [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Teradu menyatakan tidak pernah menyebarkan file blacklist beberapa calon anggota Panwas Kabupaten/Kota di Sumatera Utara ke grup Whatsapp (WA). Tujuan Teradu membuat daftar blacklist tersebut untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas demokrasi dan pemilu di Sumatera Utara. Atas tindakan tersebut, Teradu membenarkan telah diberhentikan sementara oleh Bawaslu RI pada tanggal 14 Juli 2017. Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor P- 2101/K.Bawaslu-Prov.SU/KP.08.03/07/2017, Teradu tidak dilibatkan pada seluruh tahapan proses seleksi calon anggota Panwas Kabupaten/Kota se- Provinsi Sumatera Utara. Atas kejadian tersebut Teradu telah meminta maaf kepada pimpinan Bawaslu RI dan pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, saat klarifikasi di Kantor Bawaslu RI; [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, dokumen, bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Teradu membenarkan sebagian dalil aduan Pengadu. Teradu mengakui telah membuat catatan pribadi berupa informasi personalitas beberapa peserta seleksi calon anggota panwas kabupaten/kota se Provinsi Sumatera Utara dalam sebuah daftar blacklist dengan rekomendasi untuk dihabisi dalam tes tertulis. Bahwa daftar blacklist menurut Teradu merupakan catatan pribadi yang akan dijadikan pertimbangan dalam tahapan seleksi fit and propert test yang akan dilakukan oleh Teradu sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Menurut Teradu, tidak ada niat sama sekali untuk menyebarluaskan daftar blacklist di WhatsApp Group Bawaslu Provinsi se Indonesia tetapi secara tidak sengaja tersebar, saat hendak memindahkah data dari laptop yang rusak ke handphone. Atas kejadian tersebut, Teradu mengakui keliru dan khilaf serta menyampaikan permohonan maaf secara langsung maupun tidak langsung kepada para pihak yang disebut dalam daftar blacklist maupun pihak terkait lainnya. Teradu mengakui bahwa catatan daftar blacklist yang dibuat, bersumber dari data dan informasi yang dihimpun dari masyarakat yang masih bersifat sepihak dan belum terklarifikasi kebenarannya. Berdasarkan hal tersebut menurut DKPP, pembuatan catatan pribadi mengenai personalitas rekam jejak seseorang, sepanjang sekedar untuk kepentingan koleksi data dan informasi pribadi bukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum maupun etika. Namun demikian data dan informasi yang bersifat personal dan pribadi tersebut akan menjadi masalah hukum dan etika jika tersebar ke publik. Terutama jika data dan informasi tersebut mendiskreditkan dan merugikan kepentingan seseorang atau lembaga. Tindakan Teradu membuat daftar blacklist beberapa peserta seleksi calon anggota panwas serta beberapa orang pihak terkait, disertai rekomendasi untuk dihabisi dalam tes tertulis yang tidak didukung dengan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan sikap prajudice yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Meskipun tidak disengaja, tersebarnya daftar blacklist ke berbagai pihak telah menimbulkan dampak, tidak saja kepada nama-nama yang tersebut dalam daftar blakclist tetapi juga telah memantik syakwasangka publik terhadap proses seleksi anggota panwas maupun terhadap anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara lainnya yang disebut dalam catatan daftar blacklist yang dibuat Teradu, secara hukum tidak dibenarkan menurut Pasal 6 ayat (3) huruf c juncto Pasal 17 huruf h angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kekeliruan dan ketidak hati-hatian Teradu dalam membuat catatan daftar blacklist diperkuat dengan beberapa peserta seleksi calon anggota panwas merupakan mantan anak buah Teradu. Sepatutnya kesimpulan yang dibuat Teradu terhadap mantan anak buahnya yang menjadi anggota panwaslu pada periode sebelumnya, bukan berdasarkan prasangka serta perasaan suka dan tidak suka tetapi merupakan hasil evaluasi kinerja lembaga dengan basis assesmen yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Tindakan Bawaslu RI memberhentikan sementara Teradu untuk mencegah timbulnya kerugian para calon anggota panwaslu yang namanya disebut dalam daftar blacklist. Selain itu kebijakan pemberhentian sementara oleh Bawaslu RI juga bermanfaat untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses serta hasil seleksi. Dengan demikian, tindakan Bawaslu RI harus dinilai sebagai tindakan administratif yang mendukung kelancaran tahapan seleksi anggota Panwaslu, sedangkan pemeriksaan dugaan pelanggara Pemilu dilakukan oleh DKPP. Berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan, Teradu Terbukti tidak bersikap profesional. Teradu melanggar Pasal 2 ayat (1) huruf c juncto Pasal 5 huruf e juncto Pasal 3 ayat (4) juncto Pasal 16 huruf a, b, dan d Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13, Nomor 11, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; [4.4] Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu Aulia Andri selaku Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Lima Belas bulan November tahun Dua Ribu Tujuh Belas oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati, masing- masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan tidak dihadiri oleh Teradu. KETUA Ttd Harjono, ANGGOTA Ttd Ttd Muhammad, Teguh Prasetyo, Ttd Ttd Alfitra Salam, Ida Budhiati, Ttd Ttd Ratna Dewi Pettalolo, Hasyim Asyari, Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir,