Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 67/DKPP-PKE-V/2016 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 63/V- P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 67/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan putusan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Hamiruddin Udu Pekerjaan/Lembaga : Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Alamat : Jalan DR. Samratulangi Nomor 119 Kemaraya. 2. Nama : Munsir Salam Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Alamat : Jalan DR. Samratulangi Nomor 119 Kemaraya 3. Nama : Hj. Hadi Machmud Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Alamat : Jalan DR. Samratulangi Nomor 119 Kemaraya Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Para Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Muttaqin Siddiq Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Alamat : Kompleks TPI, Kelurahan Langara, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Hasrul Parase 1  Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Alamat : Kompleks TPI, Kelurahan Langara, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Bahrun Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Alamat : Kompleks TPI, Kelurahan Langara, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu III. [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Para Pengadu; Memeriksa dan mendengarkan keterangan Para Pengadu; Mendengarkan jawaban Para Teradu; Memeriksa dan mendengarkan keterangan Para Teradu; Mendengarkan keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti yang diajukan Para Pengadu dan Para Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang dicatat dengan Pengaduan Nomor 63/V-P/L- DKPP/2016, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 67/DKPP-PKE-V/2016, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: [2.1] Para Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 18 Februari 2016 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara meregistrasi Laporan Nomor 03/LP/Pilkada/XII/2015 yang dilaporkan oleh Saudara Muh. Embang perihal dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan atas nama Hasrul dan Muttaqin Siddiq (Teradu dalam perkara a quo) dalam proses penerimaan LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan; 2. Bahwa dalam proses penanganan laporan tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara meminta keterangan Pelapor, Saksi-Saksi, serta Terlapor dalam proses Klarifikasi. 3. Bahwa pada pokoknya keterangan Para Teradu dalam proses klarifikasi yang berdampak pada Pengaduan perkara a quo adalah sebagai berikut: a. Teradu Muttaqin Siddiq, dalam keterangannya menyatakan bahwa Hasil pemeriksaan Teradu terhadap Dokumen LPPDK Pasangan Calon Bupati 2  dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Ir. H. Amrullah, MT - Andi Muh. Lutfi, SE) salah satu yang tidak ada/masih kurang adalah Model LPPDK1-PARPOL. Akan tetapi dalam Bukti Tanda Terima LPPDK yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan tertanggal 6 Desember 2015 Pukul 14.23 WITA, menunjukan bahwa Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 telah menyerahkan Model LPPDK1-PARPOL, yakni dalam Tanda Terima tersebut dinyatakan bahwa dokumen Model LPPDK1-PARPOL status dokumennya “ada”. Demikian pula halnya dalam Berita Acara Pleno Hasil Penerimaan LPPDK tertanggal 6 Desember 2015, menunjukan bahwa KPU Konawe Kepulauan berdasarkan hasil pencermatannya menyatakan lengkap dokumen LPPDK Pasangan Calon Nomor Urut 3, termasuk Pasangan Calon lainnya; b. Teradu Hasrul Parase dalam keterangannya menyatakan bahwa Dokumen LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (H. Muh. Nur Sinapoy, SE.,M.Si - H. Abd. Salam A,Pi. SH..MS) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Ir. H. Amrullah, MT - Andi Muh. Lutfi, SE) salah satu yang tidak ada/masih kurang adalah Model LPPDK1- PARPOL. Dalam Bukti Tanda Terima LPPDK yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan tertanggal 6 Desember 2015 Pukul 14.23 WITA, menunjukan bahwa baik Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 maupun Nomor Urut 3 telah menyerahkan Model LPPDK1 -PARPOL, yakni dalam Tanda Terima tersebut dinyatakan bahwa dokumen Model LPPDK1-PARPOL status dokumennya “ada”. Demikian pula halnya dalam Berita Acara Pleno Hasil Penerimaan LPPDK tertanggal 6 Desember 2015, menunjukan bahwa KPU Konawe Kepulauan berdasarkan hasil pencermatannya menyatakan lengkap dokumen LPPDK Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3, termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 2; c. Teradu Bahrun dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 6 Desember 2015 tidak ada Rapat Pleno terkait Penerimaan LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan. Rapat Pleno dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2015. Kenyataannya, Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan Pleno Hasil Penerimaan LPPDK pada tanggal 6 Desember 2015 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Konawe Kepulauan. Hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Nomor 021/BA/KPU-Kab-026.201304/XII/2015 Tentang Hasil Penerimaan LPPDK Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015; 4. Bahwa adanya Laporan Masyarakat Konawe Kepulauan (Saudara Muh. Embang Djohansyah) kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Nomor Registrasi 03/LP/Pilkada/XII/2015 didasari adanya data/informasi yang 3  bersumber dari Instansi Para Teradu (KPU Kabupaten Konawe Kepulauan) yakni terkait dokumen LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015 5. Bahwa Laporan Masyarakat Konawe Kepulauan (Saudara Muh. Embang Djohansyah) kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara diajukan pada tanggal 14 Desember 2015 dimana Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Telah selesai dilaksanakan. Atau dengan perkataan lain bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan yang memperoleh suara terbanyak telah dapat diketahui; 6. Bahwa hasil penanganan laporan Nomor Registrasi 03/LP/Pilkada/XII/2015, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menyimpulkan bahwa dokumen LPPDK Semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan telah lengkap; 7. Bahwa LPPDK merupakan kelengkapan dokumen Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang sangat penting, karena ketidaklengkapan dokumen tersebut dapat berimplikasi pada pendiskualifikasian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan; 8. Bahwa adanya informasi ketidaklengkapan LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih), mendorong Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Penyelesaian Sengketa kepada Panwas Konawe Kepulauan, dan karena Panwas tidak dapat meregistrasi permohonannya, Pasangan Calon Nomor Urut 2 kemudian mengajukan Banding Administrasi ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang diregistrasi dengan Nomor 2/PEN-DIS/2016/PT.TUN.MKS; 9. Bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengeluarkan Putusan yang menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan tidak dapat diterima atau tidak berdasar, dan oleh karenanya terhadap gugatan tersebut tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar; 10. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 juga menjadikan informasi tersebut sebagai salah satu dasar mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang di registrasi dengan Nomor 02/G/ 2016/PTUN.KDI; 11. Bahwa tindakan Para Teradu yang memberikan informasi/pernyataan yang tidak benar terkait keputusan lembaganya (KPU Kabupaten Konawe Kepulauan) patut diduga melanggar Asas Jujur, Keterbukaan, dan Akuntabilitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, 4  Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 12 Huruf a yang menyatakan bahwa: dalam melaksanakan asas jujur, keterbukaan, akuntabilitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan; 12. Bahwa tindakan Para Teradu yang memberikan informasi/pernyataan yang tidak benar kepada masyarakat Konawe Kepulauan, patut diduga juga melanggar Asas Tertib Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal Pasal 16 Huruf a yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan asas tertib, Penyelenggara Pemilu berkewajiban memastikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan data dan/atau fakta. [2.2] Pengadu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-8 dengan keterangan sebagai berikut: Bukti P-1 Penerimaan Laporan Nomor: 03/LP/Pilkada/XII/2015; Bukti P-2 Surat KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 037/KPU-Kab- 026.201304/XII/2015 perihal Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) yang ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tanggal 1 Desember 2015; Bukti P-3 Berita Acara Klarifikasi dibawah sumpah dan Berita Acara Klarifikasi atas nama Muh. Embang Djohansyah; Bukti P-4 Berita Acara Klarifikasi dibawah sumpah dan Berita Acara Klarifikasi atas nama Woroagi; Bukti P-5 Berita Acara Klarifikasi dibawah sumpah dan Berita Acara Klarifikasi atas nama Hasrun Bukti P-6 Berita Acara Klarifikasi dibawah sumpah dan Berita Acara Klarifikasi atas nama Maal Alwi, S.PdL; Bukti P-7 Berita Acara Klarifikasi dibawah sumpah dan Berita Acara Klarifikasi atas nama Jaenuddin; Bukti P-8 Berita Acara Klarifikasi dibawah sumpah dan Berita Acara Klarifikasi atas nama Ihwan, S.Ag; Bukti P-9 Berita Acara Klarifikasi dibawah sumpah dan Berita Acara Klarifikasi atas nama Bahrun Marsuki, S.Pt; Bukti P-10 Berita Acara Klarifikasi dibawah sumpah dan Berita Acara Klarifikasi atas nama Anton Jaya; Bukti P-11 Berita Acara Klarifikasi dibawah sumpah dan Berita Acara Klarifikasi atas nama Iskandar;; Bukti P-12 Berita Acara Klarifikasi dibawah sumpah dan Berita Acara 5  Klarifikasi atas nama Hasrul; Bukti P-13 Berita Acara Klarifikasi dibawah sumpah dan Berita Acara Klarifikasi atas Muttaqin Siddiq; Bukti P-14 Kajian Laporan Nomor: 03/LP/Pilkada/XII/2015; Bukti P-15 Berita Acara Pleno dan Daftar Hadir; Bukti P-16 Bukti Penerimaan LPPDK Pasangan Calon; [2.3] PETITUM Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Memohon kepada Majelis Pemeriksa DKPP yang terhormat untuk menjatuhkan Sanksi Tegas kepada Para Teradu; Apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Teradu I atas nama Muttaqin Siddiq telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 18 Februari 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Dalil yang diadukan Pengadu yakni dugan pelanggaran terhadap Pasal 12 huruf a Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi: “Dalam melaksanakan asas jujur, keterbukan, dan akuntabilitas, penyelenggara pemilu berkewajiban menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib dan prosedur yang ditetapkan” dapat kami jawab sebagai berikut: a) Dalam peneriman LPPDK, Teradu dan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai lembaga, tidak mengeluarkan keputusan apapun. b) Output dari serah terima LPPDK dari Pasangan Calon ke KPU Kabupaten Konawe Kepulauan adalah formulir check list berupa: 1. Tanda Terima Laporan Peneriman dan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015; dan 2. Berita Acara tentang Hasil Peneriman Laporan Peneriman dan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015. c) Bahwa formulir berupa Tanda Terima LPPDK sebagaimana huruf b) angka 1 dan formulir Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf b) angka 2 diatas, 6  diterbitkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan, tata tertib dan prosedur yang ditetapkan, dengan fakta sebagai berikut : 1) Tanda Terima LPPDK Pasangan Calon Nomor Urut 1 berisikan fakta yang ada, sehingga telah ditandatangani oleh yang menyerahkan dokumen LPPDK Ahmad, S dan dari pihak KPU Kabupaten Konawe Kepulauan yang menerima LPPDK adalah Muttaqin Siddiq. 2) Tanda Terima LPPDK Pasangan Calon Nomor Urut 2 berisikan fakta yang ada, sehingga telah ditandatangai oleh yang menyerahkan dokumen LPPDK Agung Setiawan dan dari pihak KPU Kabupaten Konawe Kepulauan yang menerima LPPDK adalah Hasrul. 3) Tanda Terima LPPDK Pasangan Calon Nomor Urut 3 berisikan fakta yang ada, sehingga telah ditandatangai oleh yang menyerahkan dokumen LPPDK Iskandar dan dari pihak KPU Kabupaten Konawe Kepulauan yang menerima LPPDK adalah Muttaqin Siddiq. 4) Berita Acara tentang Hasil Peneriman LPPDK berisikan fakta yang ada sehingga ditandatangani oleh empat Komisioner yang hadir sat itu. 5) Tanda Terima dan Berita Acara sebagaimana angka 1), 2), 3), dan 4) diatas dibuat sesuai sebagaimana format dokumen yang diatur dalam Lampiran IV Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015, sehingga Teradu tidak mengada-ada atau membuat format yang tidak sesuai aturan/prosedur. 6) Tanda Terima sebagaimana angka 1), 2), dan 3) diatas di isi sesuai dengan fakta yang ada yakni dokumen yang diserahkan masing-masing LO Pasangan Calon sehingga ditandatangani oleh masing-masing LO Pasangan Calon sebagai tanda setuju atas isi formulir Tanda Terima yang diisi petugas kami yang menerima dan menchecklist dokumen LPPDK yang diserahterimakan tersebut. Bentuk persetujuan masing-masing LO Pasangan Calon berupa tanda tangan di formulir Tanda Terima, juga menunjukan bahwa check list yang dilakukan petugas kami telah sesuai, dengan dokumen yang mereka berikan. 7) Berita Acara sebagaimana angka 4) diatas ditandatangani oleh keempat komisioner KPU Kabupaten Konawe Kepulauan yang hadir saat itu, sehingga dimaknai sebagai bentuk persetujuan atas isi/materi Berita Acara telah sesuai dengan data/fakta yang ada. d) Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan terkait LPPDK hanya dapat diterbitkan dalam hal pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi : “Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.” 7  sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon terhadap Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi: Ayat (1) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir. Ayat (2) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat. juncto Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi : “Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon” e) KPU Kabupaten Konawe Kepulauan dalam hal ini Teradu, tidak mengeluarkan keputusan apapun pasca serah terima LPPDK Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Konawe Kepulauan, maupun pasca penerbitan Berita Acara tentang Hasil Peneriman LPPDK, karena Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah menyerahkan LPPDK tidak melewati batas waktu yang ditentukan. f) Bahwa adanya perbedan pendapat Komisioner KPU Kabupaten Konawe Kepulauan termasuk kami Teradu dalam menyikapi LPPDK Pasangan Calon yang tidak lengkap, adalah sekedar diskusi dan bukanlah dalam rangka pengambilan keputusan atau Rapat Pleno Dan menyikapi perbedan pendapat tersebut agar tidak berlarut-larut, Teradu memutuskan untuk mengkonsultasikannya via telepon genggam kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, kepada Tina Taridala selaku Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan, yang membidangi pelaporan dana kampanye. Terhadap perbedan pendapat, hasil diskusi disepakati: 1) Bahwa LPPDK Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang diserahkan sebelum batas waktu yang ditentukan yakni 6 Desember 2015 sebelum pukul pukul 18.00 WITA. 2) Terhadap LPPDK Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan LPPDK Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang belum lengkap, KPU atas kesepakatan bersama memberikan kesempatan kepada LO Pasangan Calon masing-masing sebelum hari ditanggal 7 Desember 2015 untuk dilengkapi. Artinya, Pasangan Calon harus sudah melengkapi dokumen LPPDK yang belum lengkap dihari yang sama di tanggal 6 Desember 2015 sebagai batas akhir sebagaimana ketentuan dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal. 8  keempat komisioner KPU Kabupaten Konawe Kepulauan khususnya Teradu berpendapat, bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan segala upayanya telah beritikad baik menyampaikan LPPDK sesuai dengan limitasi waktu yang ditentukan. Namun kekurangan beberapa dokumen LPPDK yang oleh karena kelemahan sumber daya manusia dalam menyusun laporan dan mengumpulkan nota/kuitansi peneriman/penggunan dana kampanye, maka adalah kelemahan yang bisa ditolerir. Menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten Konawe Kepulauan sebelum limitasi waktu adalah bentuk itikad baik Pasangan Calon karena telah konsisten akan komitmen sebagaimana prosedur dan aturan yang berlaku, sehingga patut diapresiasi. keempat komisioner KPU Kabupaten Konawe Kepulauan khususnya Teradu berpendapat, bahwa pertimbangan lain jika KPU menolak LPPDK Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan LPPDK Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena alasan ketidaklengkapan dokumen LPPDK, akan berdampak fatal terhadap demokrasi di Kabupaten Konawe Kepulauan. Demokrasi akan menjadi tidak kondusif, daerah akan sulit dikendalikan, mengingat hari pemungutan suara tinggal 3 hari, termasuk logistik pemilihan yang telah dan akan didistribusi menjadi sia-sia. Betapa besar kerugian sosial dan materil yang akan ditanggung daerah kabupaten konawe kepulauan, hanya karena kelengkapan dokumen LPPDK yang kurang yang sesungguhnya pun tidak menyalahi Peraturan Perundang-Undangan manapun. KPU Kabupaten Konawe Kepulauan akan terbebani sepanjang zaman sebagai pihak yang telah memberangus hak politik Pasangan Calon, padahal yang bersangkutan secara administrasi pencalonan telah memenuhi syarat untuk diikutsertakan sebagai pesera pemilihan. 3) Bahwa memberikan kesempatan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk melengkapi dokumen LPPDK sesungguhnya tidak menyalahi prosedur yang ada, karena ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 menegaskan bahwa Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 hari setelah masa Kampanye berakhir yakni pada 6 Desember 2015 dan dipukul pukul 18.00 WITA. Ketentuan ini pada prinsipnya menegaskan waktu penyampaian LPPDK kepada KPU Kabupaten tidak boleh melewati batas waktu yang ditentukan, bukan dalam kerangka kelengkapan dokumen LPPDK. Sehingga dokumen LPPDK lengkap atau tidak lengkap sepanjang disampaikan kepada KPU Kabupaten sebelum batas waktu yang ditentukan sesungguhnya tidak menyalahi prosedur. 9  4) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melengkapi LPPDK yang kurang kepada KPU Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 6 Desember 2015. g) Atas ini, Teradu tegaskan sama sekali tidak mengeluarkan Keputusan apapun melainkan hanya mengsi formulir Tanda Terima LPPDK dan penerbitan Berita Acara Hasil Peneriman LPPDK sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan diatas. 2. Dalil yang diadukan Pengadu yakni dugan pelanggaran terhadap Pasal 16 huruf a Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi: “Dalam melaksanakan asas tertib, penyelenggara Pemilu berkewajiban (a) memastikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan data dan/atau fakta” dapat dijawab sebagai berikut: a) Bahwa Teradu tidak pernah menyampaikan informasi kepada publik ataupun ke luar terkait adanya LPPDK Pasangan Calon yang tidak lengkap. b) Bahwa informasi atau data berupa Tanda Terima LPPDK yang kemudian difoto oleh Pelapor atau saksi Pelapor a.n. Woroagi maupun Rivaldi yang selanjutnya dijadikan alat bukti pelaporan ke Pengadu, Teradu sama sekali tidak tau bersumber/didapatkan dari mana. c) Bahwa dokumen Tanda Terima LPPDK, bukanlah informasi/data yang dirahasiakan melainkan dokumen publik yang dapat diketahui/dimiliki siapapun karena wajib diberikan jika ada permintan orang perorang ataupun kelompok kepada badan publik seperti lembaga kami KPU Kabupaten Konawe Kepulauan. d) Bahwa hingga batas akhir penyerahan LPPDK yakni pukul 18.00 WITA, dokumen LPPDK Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 sesuai Tanda Terima LPPDK beberapa dokumen tidak ada/tidak lengkap. Menurut kami, kelengkapan dokumen LPPDK adalah hal yang substansial namun tidak menjadi prinsip, karena sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 menegaskan perihal batas waktu penyerahan, sehingga yang lebih prinsip menurut kami adalah batas waktu penyerahan, dan oleh Pasangan Calon Nomor 2 dan Pasangan Calon Nomor 3 telah berupaya menyerahkan LPPDK sesuai limitasi waktu yang ditentukan. e) Bahwa pada dasarnya KPU Kabupaten Konwe Kepulauan hanya memfasilitasi pengelolan dan pertanggungjawaban peneriman dan pengeluaran dana kampanye Pasangan Calon. Selanjutnya adalah kewenangan akuntan publik untuk menilai materi muatan LPPDK terkait kepatuhan pada Peraturan Perundang-Undangan, sehingga bukan menjadi otoritas KPU Kabupaten Konawe Kepulauan memberikan 10  pendapat/penilaian atas muatan materi LPPDK, dan dana kampanye beserta pelaporannya adalah menjadi tanggung jawab Pasangan Calon. Demikian hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b juncto Pasal 15 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015, yang berbunyi : Pasal 3 Tujuan pengaturan ini adalah: a. memberikan panduan bagi Pasangan Calon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan peneriman dan pengeluaran Dana Kampanye; b. menjadi acuan bagi AP dalam melaksanakan audit kepatuhan atas Laporan Peneriman dan Pengeluaran Dana Kampanye. Pasal 15 (2) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon. f) Atas hal ini, Teradu tidak dalam kapasitas memberikan pendapat/menilai substansi muatan materi LPPDK Pasangan Calon baik yang lengkap maupun yang tidak lengkap. Tugas Teradu adalah menceklist ada atau tidak ada dokumen yang dilaporkan untuk formulir Tanda Terima, dan lengkap/tidak lengkap ataupun sesuai/tidak sesuai dokumen yang dilaporkan untuk formulir Berita Acara. Hingga kemudian, keempat komisioner KPU Kabupaten Konawe Kepulauan khususnya Teradu berinisiatif bahwa dokumen LPPDK yang tidak lengkap dapat dilengkapi sepanjang masih dihari yang sama di tanggal 6 Desember 2015. Bahwa untuk kebutuhan audit oleh Kantor Akuntan Publik, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 telah melengkapi LPPDK yang belum diselesaikan pada tanggal 6 Desember 2015. 3. Sebagai kesimpulan, Teradu menegaskan bahwa dalil aduan Pengadu terhadap dugan pelanggaran Pasal 12 huruf a juncto Pasal 16 huruf a Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP tentang Kode Etik, tidak berdasar sebagaimana uraian jawaban diatas; 4. Teradu mestinya diapresiasi karena telah melakukan penyelamatan penyelenggaran pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan yang telah berjalan kondusif tanpa konflik. Jika saja kami tidak memahami prosedur hukum yang berlaku bisa jadi kami salah dalam mengambil kebijakan, khususnya menyikapi berkas LPPDK Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak lengkap, betapa dampak sosial dan kerugian materil yang harus daerah tanggung hanya karena persoalan kelengkapan administrasi LPPDK, yang sesungguhnya secara administrasi pencalonan ketiga Pasangan Calon telah memenuhi syarat untuk diikutkan sebagai peserta; 5. Sesungguhnya kelengkapan berkas LPPDK bukanlah hal yang prinsip dan tidaklah relevan dengan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon. Sanksi pembatalan 11  sebagai sebagai peserta pemilihan lebih relevan tidak disampaikannya LPPDK dalam limitasi waktu yang ditentukan. LPPDK adalah hal yang substansial untuk kepentingan audit oleh kantor akuntan publik dalam rangka transparansi dan akuntabilitas. Sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan hanya bisa dikenakan dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPPDK sesuai limitasi waktu yang ditentukan. [2.5] PERMOHONAN Berdasarkan uraian di atas, Teradu I memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dan/atau Pembelan Para Teradu untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Para Teradu tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; dan 3. Membaskan Para Teradu dari segala tuduhan dan selanjutnya merehabilitasi nama baik kami sebagai Teradu Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. [2.6] Teradu I telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-4,sebagai berikut: Bukti T-1 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Peneriman dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1; Bukti T-2 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Peneriman dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2; Bukti T-3 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Peneriman dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3; Bukti T-4 : Foto Kopi Berita Acara tentang Hasil Peneriman Laporan Peneriman dan Pengeluaran Dana Kampanye. [2.7] Teradu II atas nama Hasrul Parase telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 18 Februari 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa dalam pengambilan keputusan mengenai LPPDK, Teradu II telah melakukan sesuai dengan prosedur dengan merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan umum nomor 8 tahun 2015 tentang dana kampaye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota Pasal 34 (1) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir. (2) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat. Pasal 36 (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LPPDK dari Pasangan 12  Calon atau petugas yang ditunjuk. (2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk. (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara. 2. Bahwa sejalan dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1, Teradu II membantah dan mengklarifikasi atas aduan bahwa Teradu II telah menyampaikan informasi keluar terkait dokumen LPPDK. 3. Bahwa sesuai dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulaun telah melaksanakan pengambilan keputusan melalui Rapat Pleno dan memiliki bukti-bukti yang telah diputuskan dan telah diarsipkan oleh pihak sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan. 4. Bahwa Teradu II tidak pernah menyampaikan kepada pihak luar terhadap adanya tanda terima LPPDK Pasangan Calon Nomor Urut 1, Calon Nomor Urut 2 dan Calon Nomor Urut 3 yang tidak lengkap. 5. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulaun telah menerima laporan LPPDK dari masing-masing Pasangan Calon dari tiga Pasangan Calon dengan melalui LO Pasangan Calon yang tertuang dalam tanda terima LPPDK. Dan dalam penyerahan LPPDK tidak ada Pasangan Calon yang melewati waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2015. Pasal 34 ayat (2). 6. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulaun telah melakukan Rapat Pleno penerimaan LPPDK yang dihadiri oleh 4 komisioner (Bahrun, Hasrul, Muttaqin Siddiq dan Anton Jaya) sesuai dengan daftar hadir dan telah melakukan pleno pada malam hari tanggal 6 Desember 2015 7. Bahwa berdasarkan hasil pleno komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor 021/BA/KPU-Kab- 026.201304/XII/2015 Tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepualauan tertanggal 6 Desember 2015. [2.8] PERMOHONAN Berdasarkan uraian di atas, Teradu II memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 4. Menerima dan mengabulkan jawaban dan/atau pembelaan Teradu II untuk seluruhnya. 5. Menyatakan Teradu II tidak melanggar kode etik penyelenggara pemilu; dan 6. Membebaskan Teradu II dari segala tuduhan dan selanjutnya merehabilitasi nama baik Teradu sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan atau; Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. 13 [2.9] Teradu II telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-5,sebagai berikut: Bukti T-1 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Nomor Urut 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015; Bukti T-2 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Nomor Urut 2 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015; Bukti T-3 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Nomor Urut 3 Pasangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015; Bukti T-4 : Fotokopi daftar hadir Rapat Pleno LPPDK; Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). [2.10] Teradu III atas nama Bahrun telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 18 Februari 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa dalam pengambilan keputusan mengenai LPPDK, Teradu III telah melakukan sesuai dengan prosedur dengan merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan umum nomor 8 tahun 2015 tentang dana kampaye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota Pasal 34 (1) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir. (2) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat. Pasal 36 (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk. (2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk. (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara. 2. Bahwa sejalan dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1, Teradu III membantah dan mengklarifikasi atas aduan bahwa Teradu III telah menyampaikan informasi keluar terkait dokumen LPPDK. 3. Bahwa sesuai dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan telah melaksanakan pengambilan keputusan melalui Rapat Pleno dan memiliki bukti-bukti yang telah diputuskan dan telah diarsipkan oleh pihak sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan. 14 4. Bahwa Teradu III tidak pernah menyampaikan kepada pihak luar terhadap adanya tanda terima LPPDK Pasangan Calon Nomor Urut 1, Calon Nomor Urut 2 dan Calon Nomor Urut 3 yang tidak lengkap. 5. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2015, Komisi Pemilihan umum Kabupaten Konawe Kepulauan telah menerima laporan LPPDK dari masing-masing Pasangan Calon dari tiga Pasangan Calon dengan melalui LO Pasangan Calon yang tertuang dalam tanda terima LPPDK. Dan dalam penyerahan LPPDK tidak ada Pasangan Calon yang melewati waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2015. Pasal 34 ayat (2). 6. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2015 Komisi Pemilihan umum Kabupaten Konawe Kepulauan telah melakukan Rapat Pleno penerimaan LPPDK yang dihadiri oleh 4 komisioner (Bahrun, Hasrul, Muttaqin Siddiq dan Anton Jaya) sesuai dengan dengan daftar hadir dan telah melakukan pleno pada malam hari tanggal 6 Desember 2015. 7. Bahwa berdasarkan hasil pleno komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan telah di tuangkan dalam Berita Acara Nomor 021/BA/KPU-Kab- 026.201304/XII/2015 Tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepualauan tertanggal 6 Desember 2015. [2.11] PERMOHONAN Berdasarkan uraian di atas, Teradu III memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan jawaban dan/atau pembelaan Teradu III untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Teradu III tidak melanggar kode etik penyelenggara pemilu; dan 3. Membebaskan Teradu III dari segala tuduhan dan selanjutnya merehabilitasi nama baik Teradu sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan atau; Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. [2.9] Teradu III telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-5,sebagai berikut: Bukti T-1 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Nomor Urut 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015; Bukti T-2 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Nomor Urut 2 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015; Bukti T-3 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Nomor Urut 3 Pasangan 15  Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015; Bukti T-4 : Fotokopi daftar hadir Rapat Pleno LPPDK; Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). KETERANGAN PIHAK TERKAIT Dalam sidang tanggal 18 Februari 2016 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Jaenuddin D dan Anton Jaya selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan memberikan keterangan kepada Majelis Sidang sebagai Pihak Terkait. Keterangan pihak terkait tersebut sebagai berikut: Jaenuddin D (Ketua KPU Kabupaten Konawe Kepulauan) 1. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2015, Jaenuddin berangkat ke Kendari dengan tujuan menengok istri yang sedang sakit keras dan setiba di Kendari, Jaenuddin mengantarkan istrinya ke rumah sakit PMI Kendari. 2. Bahwa saat berangkat ke Kendari, Jaenuddin selaku Ketua KPU Konawe Kepulauan telah menerbitkan surat mandat kepada Bahrun (salah satu anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan) untuk menggantikan posisinya selaku ketua KPU Konawe Kepulauan. 3. Bahwa selain menjenguk istri di Kendari yang sedang dalam kondisi sakit keras, Jaenuddin sekaligus juga melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyangkut tahapan teknis pungut hitung pemungutan suara pada bagian Divisi Teknis KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. 4. Bahwa terkait yang dipersoalkan dalara perkara pelanggaran kode etik ini, yakni penerimaan LPPDK dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Rapat Pleno LPPDK Jaenuddin menegaskan tidak mengikuti kegiatan tersebut, karena masih berada di Kendari untuk membesuk istrinya yang sedang sakit keras, dan sekaligus melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi terkait pungut hitung. 5. Bahwa Jaenuddin mengetahui proses peneerimaan LPPDK dari Paslon Bupati dan Wakil Bupati nanti setelah kembali ke Wawonii yakni pada tanggal 7 Desember 2015. 6. Bahwa setelah kembali ke Wawonii yakni pada 7 Desember 2015, Jaenuddin mengecek dokumen penerimaan LPPDK dan Berita Acara penerimaan LPPDK di Sekretariat melalui Sekretaris KPU Konawe Kepulauan (Ihwan, S.Ag) dan dari dokumen yang didapatkan dari Sekretaris KPU Konawe Kepulauan, masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah menyerahkan LPPDKnya tepat waktu, dan KPU Konawe Kepulauan telah melakukan Pleno sebagaimana Berita Acara penerimaan LPPDK yang hasilnya yakni ' LPPDK dari semua Paslon Bupati dan Wakil Bupati telah lengkap dan telah memenuhi syarat sebagai mana dimaksud pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015. 7. Bahwa Jaenuddin mengetahui ada informasi beredar Bukti Penerimaan LPPDK yang tidak sesuai dengan arsip yang ada pada sekretariat KPU Konawe Kepulauan pada 16  tanggal 14 Desember melalui media social atas akun Facebook atas nama Suharmin Arfad melalui Group Facebook “Perubahan Konawe Kepulauan", sebelum Jaenuddin diperiksa oleh Bawaslu Provinsi Sultra pada tanggal 16 Desember 2015 terkait LPPDK 8. Bahwa Jaenuddin menegaskan dokumen penerimaan LPPDK yang beredar dan berbeda dengan arsip KPU Kabupaten Konawe Kepulauan tersebut tidak benar karena tidak sesuai dengan arsip yang KPU miliki yang ada pada sekretariat KPU Kabupaten Konawe Kepulauan. 9. Bahwa akibat adanya dokumen yang berbeda atau diduga "palsu", saat ini persepsi publik seolah-olah KPU Kabupaten Konawe Kepulauan telah bekerja tidak professional serta menimbulkan ketidakpercayaan publik di Kabupaten Konawe Kepulauan, bahkan akibat dokumen yang diduga palsu tersebut, mengakibatkan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan digugat di Mahkamah Konstitusi (perkaranya telah diputus), dan di PTTUN Makassar serta PTUN Kendari oleh Pasangan Calon H. Nur Sinapoy - H. Abdul Salam (perkara di PTTUN Makassar dan PTUN Kendari sedang berjalan), padahal sesungguhnya penerimaan LPPDK sebagaimana dokumen yang ada pada KPU telah diterima dari Paslon tepat waktu dan LPPDK dari masing- masing Paslon sesuai syarat sebagaimana PKPU 8 Tahun 2015. Anton Jaya (Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan) Terkait penerimaan LPPDK di KPU kabupaten Konawe Kepulauan menurut Anton Jaya secara kelembagaan tidak ada masalah. Karena berdasarkan pemahamannya semua Pasangan Calon sudah menyerahkan laporan masing-masing sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Peraturan dan juga sudah diplenokan oleh empat Komisioner KPU kabupaten Konawe Kepulauan yang dipimpin oleh Pelaksana Ketua yaitu Bahrun, Rapat Pleno pada hari itu berlangsung dalam suasana yang bagus dan menurut Anton Jaya tidak ada masalah. Kesimpulan dari Berita Acara Pleno adalah sampai dengan Hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 Pukul 18.00 WITA, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yaitu: 1. Pasangan Calon H. Muh Nur Sinapoy dan H Abd Salam: Minggu, 6 Desember 2015 pukul 14.32 WITA. 2. Pasangan Calon Moh. Ridwan Landipo dan Kurdin Wahab: Minggu, 6 Desember 2015 pukul 17.59 WITA. 3. Pasangan Calon H Amrullah dan Andi Muhj Lutfi: Minggu, 6 Desember 2015 pukul 15.45 WITA. Pihak Terkait Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Selain keterangan Pihak Terkait dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan, Majelis Sidang juga mendengarkan keterangan Pihak Terkait dari Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang melakukan klarifikasi terhadap Para Teradu pada 17 waktu pemeriksaan keterangan para Teradu di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Pihak Terkait tersebut adalah Valentino Putra Parlan dan La Hudia. Keterangan yang disampaikan adalah sebagai berikut: Valentino Putra Parlan Pihak Terkait Valentino melakukan klarifikasi terhadap Hasrul, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 pukul 18.28 WITA, hasil klarifikasi tersebut bisa dilihat di Bukti P-12. Ketika Valentino bertanya kepada Hasrul tentang berkas yang belum lengkap dari Pasangan Calon, Hasrul mengatakan bahwa Amarullah dan Andi Lutfi tidak lengkap berkasnya yaitu, Model LPPDK 1 Parpol asersi atas laporan penerimaan. Kesimpulanmnya adalah berdasarkan klarifikasi terhadap Hasrul menyatakan bahwa LPPDK tidak lengkap. La Hudia Pihak Terkait La Hudia melakukan klarifikasi terhadap Muttaqin Siddiq pada tanggal 15 Desember 2015, bisa dilihat dalam bukti P-13. Pada jawaban pertanyaan nomor 12, Teradu Muttaqin Siddiq menerangkan bahwa berkas Pasangan Nomor Urut 1, yaitu Nur Sinapoy dan Abdul Salam masih ada kekurangan antara lain lampiran Model LPPDK 5 Parpol untuk daftar penerimaan dana kampanye. Pada pertanyaan nomor 13 pada bukti P-13, untuk Pasangan Beramal Nomor Urut 3 juga masih ada kekurangan, yaitu tidak ada LPPDK 1 Parpol asersi atas laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, sementara itu pada tanda terima LPPDK Paslon Nomor 3 dalam status dokumennya dinyatakan ada sebanyak 6 lembar. Pada jawaban pertanyaan nomor 19, Teradu mengatakan tidak ada kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU kepada Paslon untuk melakukan perbaikan berkas sampai tanggal 15 Desember 2015. Hal ini bertentangan dengan keterangan yang disampaikan oleh Hasrul (bukti P-12), pada jawaban pertanyaan 15 yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 mereka memberikan kesempatan kepada Paslon Nomor Urut 2 untuk melengkapi berkasnya. Hal ini juga bertentangan dengan Berita Acara Pleno yang mereka tandatangani. Pihak Terkait Panwas Kabupaten Konawe Kepulauan Majelis Sidang DKPP juga meminta keterangan dari Panwas Kabupaten Konawe Kepulauan yang dalam hal ini diwakili oleh dua Anggota, yaitu Maal Alwi dan Sitnah. Keterangan Pihak Terkait dari Panwas Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebagai berikut: Maal Alwi (Anggota Panwas Kabupaten Konawe Kepulauan) Terkait LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Konawe Kepulauan, Maal Alwi mengatakan bahwa hal itu sudah diserahkan sebelum batas waktu yang ditentukan. Pada Pukul 18.00 WITA semua LPPDK Pasangan Calon sudah diserahkan kepada KPU kabupaten Konawe Kepulauan. Pihak terklait Maal Alwi hadir pada waktu penyerahan tersebut dan menyatakan sudah lengkap semua. Maal Alwi menyatakan bahwa yang menyerahkan berkas LPPDK adalah LO dari Pasangan Calon. Ada catatan dari Pihak Terkait tentang kesesuaian dengan Tanda Terima. Menurut pihak 18 terkait Maal Alwi berkas LPPDK Pasangan Calon sudah sesuai dan sudah lengkap berdasarkan apa yang dilihat, diperiksa dan diawasi yang bersangkutan di KPU Kabupaten Konawe Kepulauan. Sitnah (Anggota Panwas Kabupaten Konawe Kepulauan) Pihak Terkait pada waktu itu berada di Kantor Panwas Kabupaten Konawe Kepulauan, sedangkan yang melakukan pengawasan adalah teman Panwas yang lain. Berdasarkan apa yang dilihat oleh Sitnah dan dibawa Panwas serta Pihak Terkait melakukan kontak dengan yang bertugas mengawasi LPPDK dinyatakan bahwa berkas LPPDK sudah sesuai dan tepat sebelum pukul 18.00 WITA sudah diserahkan kepada KPU Kabupaten Konawe Kepulauan. Pihak Terkait juga menyatakan bahwa hal itu sudah sesuai dengan Peraturan Perundangan. Pihak Terkait juga menyatakan ada pertemuan dengan teman Panwas yang bertugas mengawasi LPPDK untuk membahas dan melaporkan hasil pengawasan. [2.6] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Para Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; 19  b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf a Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013, yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Para Pengadu yang mendalilkan Para Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yaitu telah Menyampaikan ke pihak luar tentang adanya Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak lengkap padahal dalam Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Konawe Kepulauan beserta keterangan dari Anggota 20 dan sekretaris KPU Kabupaten Konawe Kepulauan lainnya mengatakan bahwa semua LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan telah lengkap dan sesuai format yang diberikan KPU.; [4.2] Menimbang bahwa terhadap pengaduan Para Pengadu tersebut, Para Teradu menolak dalil pengaduan Para Pengadu sepanjang diakui kebenarannya oleh Para Teradu. Teradu I menyatakan bahwa dalam hal penerimaan LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan, KPU Kabupaten Konawe Kepulauan telah melaksanakan sesuai dengan prosedur. KPU Kabupaten Konawe Kepulauan telah membuat Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan fakta yang ada dan sudah sesuai dengan format dokumen yang diatur dalam Lampiran IV Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015. Teradu I menyatakan bahwa Tanda Terima Pasangan Calon diisi sesuai dengan fakta yang ada yakni dokumen yang diserahkan masing-masing LO Pasangan Calon. Sedangkan Berita Acara Penerimaan LPPDK ditandatangani oleh keempat komisioner KPU Kabupaten Konawe Kepulauan yang hadir pada saat itu. Teradu I menyatakan bahwa sebagai lembaga, KPU Kabupaten Konawe Kepulauan tidak mengeluarkan keputusan apapun, karena Keputusan terkait LPPDK hanya dapat diterbitkan dalam hal pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015. Teradu I menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyerahkan LPPDK tidak melewati batas waktu yang ditentukan. KPU kabupaten Konawe Kepulauan juga telah berkonsultasi melalui telepon genggam kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Tina Taridala selaku Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan yang membidangi pelaporan dana kampanye. Mengenai perbedan pendapat dalam menyikapi kelengkapan LPPDK Pasangan Calon disepakati bahwa terhadap LPPDK Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 yang belum lengkap, atas kesepakatan bersama, KPU memberikan kesempatan kepada LO Pasangan Calon masing-masing sebelum hari ditanggal 7 Desember 2015 untuk dilengkapi. Hal ini sesuai batas akhir sebagaimana ketentuan dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015. Teradu I menyatakan bahwa keempat komisioner KPU Kabupaten Konawe Kepulauan khususnya Teradu I berpendapat bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan segala upaya telah beritikad baik menyampaikan LPPDK sesuai dengan limitasi waktu yang ditentukan sehingga kekurangan beberapa dokumen LPPDK adalah kelemahan yang bisa ditolerir. Teradu I menyatakan bahwa pertimbangan lain jika KPU menolak LPPDK Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 dengan alasan ketidaklengkapan dokumen LPPDK akan berdampak fatal terhadap demokrasi di Kabupaten Konawe Kepualauan. Teradu I juga menyatakan bahwa tindakan Teradu juga tidak menyalahi prosedur yang ada, yaitu Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015. Teradu I menyatakan 21 bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3 juga telah melengkapi LPPDK yang kurang kepada KPU Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 6 Desember 2015. Teradu I menyatakan bahwa tidak pernah menyampaikan informasi kepada publik ataupun ke luar terkait adanya LPPDK Pasangan Calon yang tidak lengkap. Mengenai informasi atau data berupa Tanda Terima LPPDK yang kemudian difoto oleh Pelapor atau saksi Pelapor a.n. Woroagi maupun Rivaldi yang dijadikan alat bukti pelaporan ke Pengadu, Teradu I sama sekali tidak tahu bersumber/didapatkan dari mana. Teradu I menyatakan bahwa kelengkapan berkas LPPDK bukanlah hal yang prinsip dan tidaklah relevan dengan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon. Sanksi pembatalan sebagai sebagai peserta pemilihan lebih relevan apabila LPPDK tidak disampaikan dalam limitasi waktu yang ditentukan. Teradu II dan Teradu III menyatakan bahwa Bahwa dalam pengambilan keputusan mengenai LPPDK mereka telah melakukannya sesuai dengan prosedur. Hal ini didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2015 Pasal 34. Teradu II dan Teradu III menyatakan bahwa KPU Kabupaten Konawe Kepulauan telah melaksanakan pengambilan keputusan melalui Rapat Pleno dan memiliki bukti-bukti yang telah diputuskan dan diarsipkan oleh pihak sekretariat. Teradu II dan Teradu III menyatakan bahwa tidak pernah menyampaikan kepada pihak luar terhadap adanya tanda terima LPPDK Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 yang tidak lengkap. Teradu II dan Teradu III menyatakan bahwa pada tanggal 6 Desember 2015, KPU Kabupaten Konawe Kepulauan telah menerima laporan LPPDK dari masing-masing Pasangan Calon melalui LO Pasangan Calon yang tertuang dalam tanda terima LPPDK, dan tidak ada Pasangan Calon yang melewati waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU nomor 8 tahun 2015. Pasal 34 ayat (2). Teradu II dan Teradu III menyatakan bahwa tanggal 6 Desember 2015 KPU Kabupaten Konawe Kepulauan telah melakukan Rapat Pleno penerimaan LPPDK yang dihadiri oleh 4 komisioner (Bahrun, Hasrul, Muttaqin Siddiq dan Anton Jaya). Hasil pleno KPU Kabupaten Konawe Kepulauan telah di tuangkan dalam Berita Acara Nomor 021/BA/KPU-Kab-026.201304/XII/2015 Tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepualauan tertanggal 6 Desember 2015. [4.3]Menimbang keterangan Para Pihak, Pihak Terkait, bukti dokumen, dan fakta yang dikemukakan dalam sidang pemeriksaan tanggal 18 Februari 2016, terungkap fakta bahwa Teradu I, Teradu II, dan Teradu III terbukti telah memberikan keterangan yang tidak benar mengenai Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan dalam pemeriksaan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Keterangan Para Teradu dalam pemeriksaan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak sesuai dengan dokumen Tanda Terima LPPDK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan 22 dan Berita Acara Nomor 021/BA/KPU-Kab-026.201304/XII/2015 Tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepualauan tertanggal 6 Desember 2015. Adanya katerangan yang berbeda dari para Teradu antara hasil pemeriksaan di Bawaslu dan Tanda terima LPPDK dan Berita Acara penerimaan LPPDK mendorong Pasangan Calon yang tidak terpilih mendaftarkan gugatan di Mahkamah Konstitusi, PT TUN Makassar dan PTUN Kendari yang salah satu pokok gugatannya terkait LPPDK Pasangan Calon terpilih. Berdasarkan fakta tersebut DKPP berpendapat bahwa tindakan Para Teradu yang memberikan informasi atau keterangan yang tidak sesuai dengan dokumen dan Keputusan yang telah dikeluarkan oleh lembaga adalah tindakan yang melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sebagai Penyelenggara Pemilu, Para Teradu seharusnya bertindak dengan jujur, bukan malah menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan Keputusan lembaga yang telah dikeluarkan. Tindakan Para Teradu mengakibatkan timbulnya ketidakpercayaan kepada Penyelenggara Pemilu dan mengakibatkan ketidakpastian hukum, yaitu dengan adanya gugatan Pasangan Calon yang kalah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan. Para Teradu seharusnya bisa menjaga asas tertib yaitu memastikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik adalah berdasarkan data dan/atau fakta. Berdasarkan hal tersebut Teradu I atas nama Muttaqin Siddiq, Teradu II atas nama Hasrul Parase, dan Teradu III atas nama Bahrun terbukti telah melanggar sumpah jabatan dan asas penyelenggara pemilu jujur, dan tertib sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 5 huruf (b), dan (e) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Permilu nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian dalil Para Pengadu Terbukti dan Penjelasan Para Teradu tidak dapat diterima. [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Para Teradu, keterangan pihak terkait, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Para Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 23 [5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan Para Teradu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu I atas nama Muttaqin Siddiq, Teradu II atas nama Hasrul Parase, dan Teradu III atas nama Bahrun selaku Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan; 3. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota,dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. 24  Ttd Ttd Dr. Nur Hidayat Sardini,S.Sos.,M.Si. Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 25