Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 236-PKE-DKPP/VIII/2019 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU, Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 250- P/L-DKPP/VII/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 236-PKE- DKPP/VIII/2019, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Hengky M. Tinal Pekerjaan : Ketua Bawaslu Kabupaten Puncak Alamat : Jl. Kago Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------- Pengadu I; 2. Nama : Manir Murib Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Puncak Alamat : Jl. Kago Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------- Pengadu II; 3. Nama : Yuben Tabuni ekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Puncak Alamat : Jl. Kago Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------- Pengadu III; Pengadu I, II, dan III selanjutnya disebut sebagai------------------ Para Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Yopi Wonda Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Puncak Alamat : Jl. Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------ Teradu I; 2. Nama : Nus Wakerkwa Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Puncak Alamat : Jl. Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------- Teradu II; 3. Nama : Penehas Kogoya Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Puncak Alamat : Jl. Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------- Teradu III; 4. Nama : Jakson Hagabal Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Puncak Alamat : Jl. Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------- Teradu IV; 5. Nama : Aniyus Tabuni Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Puncak Alamat : Jl. Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------- Teradu V; 6. Nama : Yangki Toisuta Pekerjaan : Staf Operator KPU Kabupaten Puncak Alamat : Jl. Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------- Teradu VI; 7. Nama : Oktovianus Imbiri Pekerjaan : Staf Operator KPU Kabupaten Puncak Alamat : Jl. Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------- Teradu VII; Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, dan Teradu VII selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------- Para Teradu. [1.3] membaca pengaduan para Pengadu; mendengar keterangan para Pengadu; mendengar jawaban para Teradu; mendengar Keterangan Pihak Terkait; dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan para Pengadu dan para Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Para Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 250-P/L-DKPP/VII/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 236-PKE-DKPP/VIII/2019, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut, 1. Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Puncak 158. 330; 2. Bahwa rekapitulasi perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Puncak (Model DB1–KK–1A) melebihi DPT Kabupaten Puncak Tahun 2019, hal tersebut berdasarkan tabel berikut: Jumlah DPT perdapil sesua DPT Kabupaten Puncak Tahun 2019 Daerah Pemilihan Puncak I = 49.785 Daerah Pemilihan Puncak II = 36.715 Daerah Pemiihan Puncak III = 71.830 Jumlah = 158. 330 3. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRD berdasarkan Model DB1–KK–1A berdasarkan Dapil adalah sebagai berikut: Daerah Pemilihan Puncak I = 51.467 Daerah Pemilihan Puncak II = 36.762 Daerah Pemilihan Puncak II = 78.466 Jumlah = 166. 695 Selisih = 8. 365 4. Bahwa Para Teradu menetapkan rekapitulasi perolehan suara partai politik dan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Puncak dalam Berita Acara Model (DB1–KK– 1A) tidak sesuai dengan (DA1-DPRD Kabupaten/Kota) untuk 17 Distrik/Kecamatan sebagai berikut: a. Distrik Ilaga b. Distrik Gome c. Distrik Amungkalpia d. Distrik Ilaga Utara e. Distrik Erelmawia f. Distrik Mabugi g. Distrik Omukia h. Distrik Beoga Barat i. Distrik Agandugume j. Distrik Lambewi k. Distrik Oneri l. Distrik Bina m. Distrik Pogoma n. Distrik Sinak o. Distrik Kemburu p. Distrik Mageabume q. Distrik Yugumuak [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal- hal sebagai berikut: 1) Mengabulkan Pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 3) Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Para Teradu atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan 4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti sebagai berikut: No Bukti Keterangan 1. P-1 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Puncak Tuhan 2019; 2. P-2 Fotokopi Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor: 106/ kpts/KPU-Puncak/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2019; 3. P-3 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dapil Puncak I, II dan III Pemilihan Umum Tahun 2019; 4. P–4 Fotokopi DA1 DPRD Distrik Ilaga; 5. P–5 Fotokopi DA1 DPRD Distrik; 6. P–6 Fotokopi DA1 DPRD Distrik Amungkalpia; 7. P–7 Fotokopi DA1 DPRD Distrik Ilaga Utara; 8. P–8 Fotokopi DA1 DPRD Distrik Omukia; 9. P–9 Fotokopi DA1 DPRD Distrik Erelmakawia; 10. P – 10 Fotokopi DA1 DPRD Distrik Mabugi; 11. P – 11 Fotokopi DA1 DPRD Distrik Beoga Barat; 12. P – 12 Fotokopi DA1 DPRD Distrik Agandugume; 13. P – 13 Fotokopi DA1 DPRD Distrik Lambewi; 14. P – 14 Fotokopi DA1 DPRD Distrik Oneri; 15. P – 15 Fotokopi DA1 DPRD Distrik Bina; 16. P – 16 Fotokopi DA1 DPRD Distrik Pogoma; 17. P – 17 Fotokopi DA1 DPRD Distrik Sinak; 18. P – 18 Fotokopi DA1 DPRD Distrik Kemburu; 19. P – 19 Fotokopi DA1 DPRD Distrik Mageabume; 20. P – 20 Fotokopi DA1 DPRD Distrik Yugumuak; [2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa benar para Teradu mengenal Pengadu sebagi Ketua Bawaslu Kabupaten Puncak; 2. Bahwa pada saat tanggal 17 Mei 2019 jam 15.00 WIT di Hotel Matoa Jayapura berkenan dengan dilaksanakannya Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota yang bersangkutan tidak hadir: 3. Bahwa dapat para Teradu sampaikan pada saat pelaksanaan pleno terbuka tersebut dihadiri oleh peserta pemilu legislatif Kabupaten Puncak diantaranya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai PAN, Partai Demokrat, Partai PBB dari partai peserta Pemilu Legislatif juga telah membubuhkan tanda tangan pada formulir DB-KPU demikian pula halnya kelima Anggota KPU Kabupaten Puncak hadir sebagaimana termuat dalam Form Model DB-KPU berupa Berita Acara Nomor 105/BA/KPU-PUNCAK/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019; 4. Bahwa rapat pleno KPU Kabupaten Puncak yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2019 mengambil keputusan berupa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Puncak Tahun 2019 dengan keputusan Nomor 106/Kpts/KPU-PUNCAK/V/2019; 5. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 Bawaslu mengirimkan WhatSapp (WA) kepada sekretaris yang isinya “Pak Ses ini kami sdh terimah laporan perselisihan DPT Puncak yg manadalam rekapitulasi DB1 melebihi DPT akan kami proses dimohon agar komisioner kpu, sekretaris dn para operator stenby di jpr rencana sebentar mlm akan kami kirim undangan klarifikasi untuk besok malam. salam”; 6. Bahwa setelah penyampaian di atas selanjutnya komisioner KPU Kabupaten Puncak melakukan koordinasi dengan Anggota Bawaslu per telepon untuk melakukan kajian mengenai kesalahan entri dari operator yang menyebabkan terjadinya kelebihan suara pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan melakukan pembetulan, sebagai dasar hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; 7. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 para Teradu melakukan pembetulan atas kelebihan DPT pada pemilihan umum Kabupaten Puncak Tahun 2019, yang dilakukan koreksi di Hotel Grand Abe Jayapura oleh KPU Kabupaten Puncak, yaitu: a. Aniyus Tabuni (Anggota KPU Kab. Puncak); b. Pehehas Kogoya (Anggota KPU Kab. Puncak); c. Yuben Tabuni (Anggota Bawaslu Kab. Puncak); d. Manir (Anggota Bawaslu Kab. Puncak); e. Yangki Toisuta (Staf Organik Sekretariat KPU/Operator Situng). 8. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 KPU Kabupaten Puncak melakukan pembetulan Formulir Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Puncak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Nomor 109/BA.HP/KPU-PUNCAK/V/2019; 9. Bahwa KPU Kabupaten Puncak melampirkan bukti Formulir Model DB1-DPRD Kab/kota Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019; [2.5] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; dan 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] BUKTI TERADU Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, para Teradu mengajukan alat bukti sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN 1. T-1 Fotokopi Berita Acara Nomor 105/BA/KPU-PUNCAK/V/2019 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019; 2. T-2 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 106/Kpts/KPU- PUNCAK/V/2019 Penetapan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Puncak Tahun 2019; 3. T-3 Fotokopi Penyampaian Sdr. Arginus Asso via. WA Grup Bawaslu bahwa terjadi kelebihan DPT pada Distrik Mageabume; 4. T-4 Fotokopi Penyampaian Ketua Bawaslu via WA kepad Sekretaris KPU Kabupaten Puncak bahwa telah terjadi pelaporan perselisan DPT Puncak (setelah pleno penetapan perolehan suara DPRD Kabupaten Puncak); 5. T-5 Fotokopi Berita Acara Nomor 109/BA.HP/KPU-PUNCAK/V/2019 tentang Perbaikan Formulir Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Puncak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; 6. T-6 Fotokopi Form DB1 Puncak Dapil 1; 7. T-7 Fotokopi Form DB1 Puncak Dapil 2; 8. T-8 Fotokopi Form DB1 Puncak Dapil 3; 9. T-9 Fotokopi DA1 DPRD Distrik Ilaga; 10. T-10 Fotokopi DA1 DPRD Distrik Gome; 11. T-11 Fotokopi DA1 DPRD Distrik Amungkalpia; 12. T-12 Fotokopi DA1 DPRD Distrik Ilaga Utara; 13. T-13 Fotokopi DA1 DPRD Distrik Omukia; 14. T-14 Fotokopi DA1 DPRD Distrik Erelmakawia; 15. T-15 Fotokopi DA1 DPRD Distrik Mabugi; 16. T-16 Fotokopi DA1 DPRD Distrik Beoga Barat; 17. T-17 Fotokopi DA1 DPRD Distrik Agandugume; 18. T-18 Fotokopi DA1 DPRD Distrik Lambewi; 19. T-19 Fotokopi DA1 DPRD Distrik Oneri; 20. T-20 Fotokopi DA1 DPRD Distrik Bina; 21. T-21 Fotokopi Pogoma; 22. T-22 Fotokopi DA1 DPRD Distrik Sinak; 23. T-23 Fotokopi DA1 DPRD Distrik Kembru; 24. T-24 Fotokopi DA1 DPRD Distrik Mageabume; 25. T-25 Fotokopi DA1 DPRD Distrik Yugumuak; [2.7] PIHAK TERKAIT 1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memanggil Bawaslu Provinsi Papua Selaku Pihak Terkait dan memberikan keterangan sebagai berikut: a. Ada dua hal yang menonjol, pertama Bawaslu Kabupaten Puncak menyurati KPU Kab. Puncak untuk tidak melakukan pemungutan suara di tiga distrik induk. Karena infonya tidak disiapkan di setiap TPS atau distrik tapi di tiga distrik. Kedua, Bawaslu Kab. Puncak minta agar dillakukan rekapitulasi ulang di 23 distrik, karena rekapnya diambil alih PPD. Meski Noken, harus ada TPS, Kepala Suku yang jelas, ada orang berkumpul; b. Saat di provinsi, Bawaslu Provinsi menolak hasil Pemilu di 5 kabupaten, termasuk Kabupaten Puncak. Karena pungut hitung bukan di TPS masing- masing. Rekap ulang, karena diambil alih oleh PPD. Tidak mungkin rekomendasikan PSU dan hal yang bisa dilakukan menolak hasil pemungutan suara; c. Sebelum Pemilu sudah disampaikan ke Bawaslu provinsi. Kami sarankan agar minta keterangan dari Kepolisian bahwa kondisi keamanan puncak menguatirkan. Sampai pleno tidak ada surat tersebut sehingga kita menyatakan tidak menerima hasil Pemilu di Kabupaten Puncak. 2. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memanggil KPU Provinsi Papua Selaku Pihak Terkait dan memberikan keterangan sebagai berikut: a. KPU Provinsi Papua: Secara jelas belum pernah ada laporan secara khusus ada laporan mengenai DPT. Tapi secara pribadi mengetahui. Ada persoalan di tingkat provinsi, DPT tidak menjadi keberatan. Artinya proses Pemilu di Kabupaten Puncak, ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua, rekomendasi nomor 99 dst. Terkait pemberian dokumen DA1 dan DB1 yang tidak diserahkan saat rekapitulasi; b. KPU Provinsi Papua diminta untuk berikan perhatian kepada KPU Kab. Puncak sesuai aturan. Ditindaklanjuti dengan berita acara untuk harus dilaksanakan dan sudah dilaksanakan sesuai berita acara tindak lanjut; c. KPU Provinsi Papua baru mengetahui hari ini. Mungkin divisi data pernah dilaporkan. Ini bukan ranahnya KPU provinsi. Jika ada persoalan, maka akan disupervisi; d. Dalam rekomendasi tidak teringat persis, tapi ada beberapa distrik DA1 yang tidak diserahkan ke jajaran Bawaslu; e. KPU Provinsi Papua biasanya melakukan rapat koordinasi untuk dapatkan masukan terkait persoalan di 29 kab/kota. Secara khusus seperti ini, memang tidak ada laporan. Berdasarkan pengalaman tidak menjadi persoalan sehingga tidak disampaikan.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu Terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa para Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang Pengadu mendalilkan para Teradu bertindak tidak cermat saat memasukkan perolehan suara Partai Politik dan Caleg pada Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten pada Dapil Puncak 1, Dapil Puncak 2 serta Dapil Puncak 3 sehingga tidak sesuai dengan data perolehan suara Partai Politik dan Caleg di Formulir Model DA1- DPRD Kabupaten di 17 (tujuh belas) distrik. Terjadi perubahan perolehan suara Partai Politik dan Caleg di Dapil Puncak 1 pada 13 (tiga belas) Partai Politik dan 22 (dua puluh dua) orang Caleg, di Dapil Puncak 2 pada perolehan suara Partai NasDem dari semula 0 (nol) suara menjadi 460 serta di Dapil Puncak 3 pada 8 (delapan) Partai Politik dan 22 (dua puluh dua) orang Caleg. Selain itu juga terdapat masalah ketidaksesuaian antara jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 3 (tiga) Dapil dengan jumlah perolehan suara partai politik, yaitu di Dapil Puncak 1 jumlah DPT sebanyak 49.785 pemilih sedangkan jumlah perolehan suara Partai Politik dan Caleg sebanyak 51.467 suara. Selanjutnya di Dapil Puncak 2 jumlah DPT sebanyak 36.715 pemilih sedangkan jumlah perolehan suara Partai Politik dan Caleg sebanyak 36.762 suara. Sedangkan di Dapil Puncak 3 jumlah DPT sebanyak 71.830 dan jumlah perolehan suara Partai Politik dan Caleg sebanyak 78.466 suara; [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu, kecuali diakui kebenarannya. Para Teradu mengakui terjadi kelebihan jumlah perolehan suara dibandingkan dengan jumlah DPT Kabupaten Puncak pada Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten Puncak Dapil Puncak 1, Dapil Puncak 2 dan Dapil Puncak 3. Para Teradu menerangkan pada Dapil Puncak 1 meliputi 8 (delapan) Distrik, yakni Distrik Ilaga, Distrik Gome, Distrik Ilaga Utara, Distrik Mabugi, Distrik Omukia, Distrik Amungkal Pia, Distrik Gome Utara dan Distrik Ereimaka Wia total DPT 49.785 (empat puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima) pemilih. Namun total suara sah/partai politik dan Caleg sebanyak 51.467 (lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh) atau selisih 1.682 (seribu enam ratus delapan puluh dua) suara. Pada Dapil Puncak 2 meliputi 5 (lima) Distrik, yakni Distrik Wangbe, Distrik Beoga, Distrik Beoga Barat, Distrik Beoga Timur dan Distrik Ogamanim total DPT sebanyak 36.715 (tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima belas) pemilih. Namun di jumlah total suara sah/partai politik dan Caleg sebanyak 36.762 (tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua) suara, terdapat selisih 47 (empat puluh tujuh) suara. Berikutnya pada Dapil Puncak 3 meliputi 12 (dua belas) Distrik, Distrik Doufo, Distrik Pogoma, Distrik Sinak, Distrik Agandugume, Distrik Dervos, Distrik Kemaru, Distrik Bina, Distrik Sinak Barat, Distrik Mage Abume, Distrik Yugumuak, Distrik Lambewi, Distrik Oneri total DPT sebanyak 71.830 (tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh) pemilih. Namun pada jumlah suara partai politik dan Caleg sebanyak 78.466 (tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam), terdapat selisih 6.636 (enam ribu enam ratus tiga puluh enam) suara. Terhadap permasalahan tersebut para Teradu melakukan perbaikan Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten tanggal 23 Mei 2019 di Hotel Grand Abe Jayapura yang dihadiri Teradu III Aniyus Tabuni dan Teradu IV Panehas Kogoya, Yuben Tabuni dan Manir selaku anggota Bawaslu Kabupaten Puncak serta Yangki Toisuta selaku Operator KPU Kabupaten. Setelah dilakukan pengecekan data perolehan suara Partai Politik dan Caleg yang ada pada Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten di tiap Kecamatan/Distrik para Teradu mengurangi atau menambah perolehan suara Partai Politik dan Caleg jika ditemukan data yang berbeda di 17 (tujuh belas) distrik tersebut serta diterbitkan Berita Acara Nomor : 109/BA.HP/KPU-Puncak/2019; [4.3] Menimbang keterangan dan jawaban para Pihak, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, para Pengadu mendalilkan para Teradu bertindak tidak cermat saat merekap perolehan suara Partai Politik dan Caleg pada Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten pada Dapil Puncak 1, Dapil Puncak 2 serta Dapil Puncak 3 sehingga tidak sesuai dengan data perolehan suara Partai Politik dan Caleg pada Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten di 17 (tujuh belas) distrik. Terungkap fakta para Teradu melaksanakan pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Puncak tanggal 17 Mei 2019 di Hotel Matoa yang dihadiri ketua dan anggota KPU Kabupaten Puncak, para saksi Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Puncak. Dalam pleno tersebut Teradu VI dan Teradu VII bertugas sebagai operator. Input data Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten dilakukan oleh Teradu VII selanjutnya diterbitkan Berita Acara Nomor 105/BA/KPU-PUNCAK/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Puncak Pemilu Tahun 2019, Formulir Model DB, DB1-DPRD Kabupaten serta SK KPU Kabupaten Puncak Nomor 106/Kpts/KPU-Puncak/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Puncak Tahun 2019. Pada tanggal 22 Mei 2019, Ketua Bawaslu Kabupaten Puncak mengirim pesan Whatsapp ke Sekretaris KPU Kabupaten Puncak menginformasikan adanya laporan perolehan suara peserta Pemilu pada Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten melebihi jumlah DPT. Selain itu diinformasikan pula bahwa Bawaslu Kabupaten Puncak akan melakukan klarifikasi terhadap ketua, anggota dan sekretaris serta operator. Para Teradu menindaklanjuti informasi berkoordinasi dengan Anggota Bawaslu Kabupaten Puncak. Pada tanggal 23 Mei 2019 di Hotel Grand Abe Jayapura KPU Kabupaten Puncak melakukan perbaikan atas kesalahan input di Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten yang dihadiri Teradu I, Teradu III, Teradu V dan Teradu VI serta 2 (dua) orang anggota Bawaslu Kabupaten Puncak atas nama, Yuben Tabuni dan Manir tanpa dihadiri saksi Partai Politik Peserta Pemilu. Pleno tersebut menghasilkan Berita Acara Nomor: 109/BA.HP/KPU-Puncak/2019 yang hanya ditandatangani oleh Teradu I, Teradu III dan Teradu V. Sedangkan Teradu IV tidak menandatangani karena sedang mengikuti Bimtek PHPU di Biak. Sedangkan Teradu II tidak hadir tanpa alasan. BA tersebut hanya dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap masing-masing untuk KPU Provinsi Papua, KPU Kabupaten Puncak dan Bawaslu Kabupaten Puncak. Para Teradu menyatakan perbaikan tersebut sudah mengacu pada Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten di 17 (tujuh belas) distrik. Terungkap fakta pada sidang pemeriksaan, para Pengadu menyampaikan alat bukti dokumen Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten di 14 distrik dari 17 Distrik untuk Dapil Puncak 1, Puncak 2 dan Puncak 3. Pengadu tidak mengajukan alat bukti dokumen Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten pada 3 distrik yaitu Distrik Pogoma, Distrik Kembru dan Distrik Mageabume. Berdasarkan hasil pencocokan alat bukti Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten dan DB1-DPRD Kabupaten tanggal 17 Mei 2019 dan Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten tanggal 23 Mei 2019 pada Dapil Puncak I baik yang diajukan Pengadu dan Teradu ditemukan perubahan perolehan suara di Distrik Ilaga, pada Formulir Model DA1 perolehan suara Caleg PKB Nomor Urut 4 Perius Denilson Wonda 1.336 dan di Formulir Model DB1 tanggal 17 Mei 2019 menjadi 1.036 dan Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten tanggal 23 Mei 2019 menjadi 697 suara. Berikutnya Caleg Partai Golkar Nomor Urut 1 Mianus Tinal semula 124 pada DA-1 berubah menjadi 24 suara pada DB-1 tanggal 17 Mei dan 24 suara pada DB-1 tanggal 23 Mei dan Caleg Partai Perindo Nomor Urut 1 Meki Wonda semula 578 pada DA-1 berubah menjadi 878 pada DB-1 tanggal 17 Mei dan 23 Mei. Sedangkan pada Distrik Ilaga Utara, perolehan suara Caleg Partai Perindo Nomor Urut 2 Yulius Waker semula 1.201 pada DA-1 menjadi 1.724 DB-1 17 Mei 2019 dan 1.737 suara pada DB-1 tanggal 23 Mei. Berikutnya Caleg PAN Nomor urut 2 semula 0 (nol) pada DA-1 menjadi 200 pada DB-1 17 Mei 2019 dan menjadi 23 suara pada DB-1 23 Mei 2019. Pada Distrik Mabugi, perolehan suara Partai Perindo semula 0 (nol) pada DA-1 menjadi 300 suara pada DB-1 17 Mei dan 23 Mei 2019. Pada Distrik Omukia, perolehan suara PKS semula 165 pada DA-1 menjadi 0 (nol) pada DB-1 17 Mei dan 23 Mei. Pada Distrik Erelmakawia, perolehan suara Caleg PDI Perjuangan Nomor Urut 5 Wenas Uamang semula 300 pada DA-1 menjadi 0 (nol) pada DB-1 17 Mei dan 23 Me1 2019. Selanjutnya penyandingan data di Dapil Puncak 2 pada Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten Distrik Beoga Barat dengan Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten tanggal 17 Mei 2019 dan Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten tanggal 23 Mei 2019 terungkap fakta perolehan suara Partai NasDem semula 0 (nol) pada DA-1 menjadi 460 pada DB-1 17 Mei dan 323 suara pada DB-1 23 Mei 2019. Kemudian penyandingan data pada Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten di Dapil Puncak 3 dengan Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten tanggal 17 Mei 2019 dan Model DB1-DPRD Kabupaten tanggal 23 Mei 2019 terungkap fakta di Distrik Agandume, suara Caleg Partai NasDem Nomor Urut 4 Pilemon Tabuni semula 3.340 pada DA-1 menjadi 3.626 pada 17 Mei 2019 dan 3.620 suara pada DB-1 23 Mei 2019. Sedangkan pada Distrik Sinak, Caleg PBB Nomor Urut 3 Willem Tabuni semula 0 (nol) pada DA-1 menjadi 1.559 DB-1 17 Mei 2019 dan 1.536 suara pada DB-1 23 Mei 2019. Pada Distrik Bina, perolehan suara Partai Demokrat semula 0 (nol) DA-1 menjadi 2.113 DB-1 17 Mei 2019 dan 0 (nol) DB-1 23 Mei 2019. DKPP menilai tindakan para Teradu melakukan perubahan Formulir Model DB-1 pada tanggal 23 Mei 2019 tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1), Pasal 43 ayat (1) huruf j, Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara dihadiri saksi, Bawaslu Kabupaten dan PPK/PPD. Ketentuan tersebut mempunyai spirit memberi akses kepada peserta pemilu untuk melakukan kontrol dan mengawal kemurnian suara. KPU Kabupaten/Kota wajib menyampaikan surat undangan pleno rekapitulasi kepada saksi peserta Pemilu, dan dalam forum pleno rekapitulasi saksi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur atau selisih perolehan suara. Selain itu tindakan para Teradu melaksanakan perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanggal 23 Mei 2019 terbukti melampaui penetapan hasil pemilu secara nasional. KPU RI telah menetapkan hasil pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional pada tanggal 21 Mei 2019. Berdasarkan kerangka hukum Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 474 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD pasca penetapan perolehan suara secara nasional, penyelesaian perselisihan hasil Pemilu diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian pasca penetapan hasil Pemilu secara nasional, para Teradu tidak berwenang melakukan perubahan terhadap dokumen Formulir Model DB1 tanggal 17 Mei 2019 kecuali atas perintah putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Teradu II sebagai leading sector Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu bertanggung jawab untuk memastikan dan mengawal kemurnian suara pemilih. Teradu II sepatutnya bekerja secara profesional merujuk pada dokumen hasil rekapitulasi yang sah sebagai dasar penetapan perolehan suara partai politik dan calon peserta pemilu. DKPP menilai para Teradu terbukti melanggar Pasal 12 huruf a dan huruf e dan Pasal 15 huruf a, huruf f, dan huruf g dan huruf h, Pasal 16 huruf e Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian dalil aduan para Pengadu Terbukti dan jawaban para Teradu tidak meyakinkan DKPP; [4.4] Menimbang dalil para Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, dan memeriksa segala bukti dokumen para Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, dan Teradu VII terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

1. Mengabulkan Pengaduan para Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu I Yopi Wonda selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak, Teradu III Penehas Kogoya, Teradu IV Jakson Hagabal, dan Teradu V Aniyus Tabuni, masing- masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Koordinator Divisi Teknis kepada Teradu II Nur Wakerkwa terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 4. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu VI Yangki Toisuta dan Teradu VII Oktovianus Imbiri masing-masing selaku Staf KPU Kabupaten Puncak terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; 6. Memerintahkan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu VI dan Teradu VII paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 7. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (Lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Plt Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, Hasyim Asy’ari, dan Rahmat Bagja, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh Muhammad selaku Plt Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota. Plt KETUA Ttd Muhammad ANGGOTA Ttd Ttd Alfitra Salam Teguh Prasetyo Ttd Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir