III. DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa Teradu 1 s/d 5 tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan
oleh Pengadu kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh
Teradu;
2. Bahwa Teradu 1 s/d 5 mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan
dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa Teradu 1 s/d 5 mengklarifikasi dalil Pengadu dalam Pokok
Pengaduan dengan Nomor Perkara : 268/DKPP-PKE-VII/2018 angka 1,
dimana yang terjadi sesungguhnya bahwa pencetakan surat suara yang
melebihi jumlah (DPT + cadangan 2,5%) adalah kelalaian dari KPU Kota
Tual yang kemudian segara dilakukan pemusnahan.
Pada tanggal 8 Mei 2018 Pejabat Pengadaan KPU Kota Tual atas Nama
Azwar Amri, S.Kom melakukan “klik” pada Pesanan Pembelian ID P.O.
1031 Nomor 2032-1160-DIRECT nama paket SSP Walikota Kota Taul
Untuk 3 Paslon, dengan tidak bisa merubah/ tanpa fitur negosiasi pada
E-Catalogoe sehingga jumlah surat suara yang terpesan sebanyak
56.594 lembar, sesuai dengan jumlah yang dilelang oleh dilelang oleh
Unit Layanan Pengadaan (ULP) KPU RI.
4. Bahwa Teradu 1 menolak dengan tegas dalil Pengadu dalam Pokok
Pengaduan dengan Nomor Perkara : 268/DKPP-PKE-VII/2018 angka 2,
Pengadu keliru memberikan keterangan atau pernyataan yang atasnya
dapat dibuktikan sebagai keterangan palsu atau keterangan tidak benar,
karena yang sebenarnya adalah bahwa Teradu 1 tidak pernah membuat
keputusan ataupun kebijakan secara sepihak yang menguntungkan
Petahana terkait perubahan jadwal kampanye serta jadwal debat yang
sebelumnnya disepakati semua paslon, oleh karena itu :
a. berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2107 Tentang
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Teradu 1 atas
nama KPU Kota Tual sebelum menetapkan jadwal kampanye, terlebih
dahulu melakukan koordinasi dengan Tim kampanye masing-masing
Pasangan Calon bahkan dengan stakeholder lainnya melalui
beberapa kali Rapat Koordinasi yang diundang dengan Surat
Undangan Nomor : 21/PL.01.1 Und/8172/KPU-KT/II/2018 tanggal 6
Pebruari 2018; Nomor : 26/PL.01.1-Und/8172/KPU-KT/II/2018
tanggal 12 Pebruari 2018. Selanjutnya atas kesepakatan yang
diperoleh dari rapat-rapat koordinasi tersebut, maka KPU Kota Tual
menetapkan dan memutuskan Jadwal Kampanye dalam Keputusan
KPU Kota Tual Nomor 09/HK.03.1-Kpt/8172/KPU-KT/II/2018
Tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Tual Tahun 2018 (bukti terlampir), dimana jadwal tersebut disusun
dengan memperhatikan Peraturan KPU Nomor 1 Taun 2017 Tentang
Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota, dan azas penyelenggaraan pemilihan yang jujur, adil,
mandiri, transparan dan akuntabel karena jadwal kampanye tersebut
berlaku sama dan merata bagi semua pasangan calon untuk
melakukan kampanye pada setiap Desa/kelurahan dalam masing-
masing Kecamatan di wilayah Kota Tual.
b. berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2107 Tentang
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota , Pasal 20 ayat
(1), (5) dan (7) KPU Kota Tual menyelenggarakan Debat Publik atau
Debat Terbuka antar Pasangan Calon sebanyak 2 (dua) kali yang
ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Tual Nomor 20/HK.03.1-
Kpt/8172/KPU-KT/IV/2018 (bukti terlampir) Tentang Penetapan
Kegiatan Debat Publik/Debat Terbuka Tahap I (satu) dan Tahap II
(dua)Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2018
setelah berkordinasi dengan Tim Kampanye/Tim Pemenangan
Masing-masing Pasangan Calon melalui beberapa kali Rapat
koordinasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Tual, dimana Teradu 1
atas nama KPU Kota Tual mengundang Masing-masing Tim
Kampanye/Tim Pemenangan Pasangan Calon secara tertulis dalam
surat undangan Nomor : 56/PL.01.1-Und/8172/KPU-KT/IV/2018
tanggal 2 April 2018 (bukti terlampir), Nomor : 59/PL.01.1-
Und/8172/KPU-KT/IV/2018 tanggal 11 April 2018 (bukti terlampir),
Nomor : 62/PL.01.1-Und/8172/KPU-KT/IV/2018 tanggal 13 April
2018 (bukti terlampir). Pada Rapat-rapat Koordinasi tersebut,
diketahui bahwa Kegiatan Debat Kandidat atau Debat Publik akan
dilaksanakan oleh KPU Kota Tual hanya sebanyak 2 kali dengan
memperhatikan ketersediaan anggaran, sehingga baik oleh KPU Kota
Tual dan Masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon setuju
untuk dilaksanakan pada tanggal 24 April dan tanggal 15 Mei Tahun
2018 bertempat di Gedung LPTQ Kota Tual, dan Debat Kandidat
atau Debat Publik Tahap I pun dilaksanakan pada tanggal 24 April
2018 bertempat di gedung LPTQ Pukul 10.00 WIT. Selanjutnya pada
tanggal 4 Mei 2018, Teradu 1 atas nama KPU Kota Tual melayangkan
surat undangan Nomor : 75/PL.01.1-Und/8172/KPU-KT/V/2018
(bukti terlampir) kepada masing-masing Tim Kampanye Pasangan
Calon untuk mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi dan Persiapan
Kegiatan Debat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual
Tahun 2018 (Debat Kedua) yang pada rapat koordinasi sebelumnya
disepakati akan dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2018, namun
karena beberapa pertimbangan maka diputuskan bahwa kegiatan
Debat Publik atau Debat Antar Pasangan Calon Tahap II (Debat
Kedua) ditunda pelaksanaanya pada bulan Juni 2018. Hal tersebut
kemudian disampaikan lagi oleh Teradu 1 atas nama KPU Kota Tual
kepada Ketua Tim Kampanye Masing-masing Pasangan Calon melalui
Surat Pemberitahuan Nomor : 78/PL.01.1-Srt/8172/KPU-
KT/V/2018 pada tanggal 7 Mei 2018 (bukti terlampir), yang
menyatakan bahwa KPU Kota Tual akan melaksanakan kegiatan
Debat Kandidat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun
2018 Putaran Kedua yang sedianya akan dilaksanakan pada bulan
Mei Tahun 2018 ditunda dan dilaksanakan pada Tanggal 18 Juni
2018 dengan disertai alasan-alasan yang relevan dan pada tanggal 16
Juni 2018 Teradu 1 atas nama KPU Kota Tual kembali mengundang
masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon dengan surat
undangan Nomor : 93/HM.03.1-Und/8172/KPU-KT/VI/2018 (bukti
terlampir) untuk mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi dan Persiapan
Kegiatan Debat II Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual
Tahun 2018 (Debat Kedua), dari seluruh uraian atau penjelasan di
atas, maka Teradu 1 menyatakan bahwa Teradu 1 tidak pernah
menguntungkan Petahana dalam hal apapun, Teradu 1 selalu
berkordinasi dengan masing-masing tim kempanye pasangan calon
dalam menentukan dan menetapkan kegiatan tahapan yang
memerlukan adanya koordinasi dengan tim kampanye pasangan
calon, meskipun demikian Pengadu harusnya menyadari bahwa
penyelenggaraan kegiatan debat kandidat atau debat publik / debat
terbuka antar Pasangan Calon sepenuhnya ada pada keputusan KPU
Kota Tual selaku penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Tual Tahun 2018 dan Pasangan Calon beserta Tim
Kampanye/Tim Pemenangannya selaku Peserta Pemiliihan Walikota
dan Wakil Walikota Tual Tahun 2018 tunduk pada Keputusan
tersebut;
c. berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2107 Tentang
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Teradu 1 atas
nama KPU Kota Tual sebelum menetapkan jadwal kampanye rapat
umum, telah berkordinasi dengan Tim Kampanye masing-masing
Pasangan Calon melalui Rapat koordinasi sebagaimana disebutkan di
atas, semula dijdwalkan pada tanggal 20 s/d 22 Juni 2018, namun
adanya koordinasi antara sesama Komisioner KPU Kota Tual dan
setelah dilihat kembali pada jadwal kampanye berdasarkan
Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017, maka jadwal kampanye baru
berakhir di tanggal 23 Juni 2018, sehingga jika kampanye rapat
umum tetap diselenggarakan sesuai jdwal semula yaitu tanggal 20
s/d 22 Juni 2018, maka akan berpengaruh pada jadwal kampanye
secara keseluruhan atau dengan kata lain pelaksanaan kampanye
akan selesai sebelum waktunya, untuk menghindari terjadinya hal
yang demikian, maka Teradu 1 melalui Surat Pemberitahuan Nomor
97/PL.01.1-Srt/8172/KPU-KT/V/2018 tanggal 17 Juni 2018 kepada
Masing-masing Pasangan Calon menyampaikan permohonan maaf
sekaligus ralat bahwa telah terjadi kekeliruan dalam penetepan
jadwal kampanye rapat umum, sehingga dari jadwal semula yaitu
tanggal 20 s/d 22 Juni 2018 menjadi 21 s/d 23 juni 2018. Adapun
perubahan jadwal kampanye rapat umum tersebut dituangkan dalam
Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi antara KPU Kota Tual, PANWAS
Kota Tual dan Ketiga Tim Kampanye atau Penghubung Pasangan
Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2018 Nomor
31/PK.01-BA/8172/VI/2018, Tanggal 19 Juni 2018 Tentang
Kesepakatan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2018 dalam Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2018 dan Keputusan KPU
Kota Tual Nomor : 22/HK.03.1 - Kpt/8172/KPU-KT/VI/2018
Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2018, sebagaimana yang
diamanatkan dalam Pasal 52 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun
2017, sehingga tidak benar jika Teradu 1 dalam menyusun dan
menetapkan jadwal kampanye rapat umum hanya menguntungkan
Petahana, karena semua pasangan calon diberlakukan sama;
5. Bahwa Teradu 1 s/d 5 menolak dengan tegas dalil Pengadu dalam
Pokok Pengaduan dengan Nomor Perkara : 268/DKPP-PKE-VII/2018
angka 3, terhadap hal ini bahwa sesungguhnya Teradu 1 s/d 5 selaku
Ketua dan Anggota KPU Kota Tual telah melakukan supervisi malalui
monitoring persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan
suara (hari H) yang dilakukan pada tanggal 26 s/d 28 Juni 2018 yang
bertujuan untuk memonitoring persiapan dan pelaksanaan pemungutan
dan penghitungan suara oleh KPPS sekaligus untuk mengambil formulir
Mpdel C-KWK dan Model C1-KWK yang akan digunakan untuk keperluan
sistem penghitungan cepat oleh KPU RI melalui aplikasi SITUNG, dimana
formulir Mpdel C-KWK dan Model C1-KWK tersebut discan dan dikirim
dengan menggunakan jaringan internet (online). Pada saat melakukan
monitoring persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan
suara (hari H) pada tanggal 27 Juni 2018, Teradu 1 s/d 5 tidak
menemukan adanya permasalahan mendasar ataupun pelanggaran
administrasi signifikan yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan
pemungutan dan penghitungan suara, serta pelaksanaan rekapitulasi
penghitungan suara, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya catatan
keberatan atau kejadian khusus yang dituangkan di dalam formulir
Model C2-KWK yang ada pada KPPS di setiap tingkatan TPS dalam
wilayah Kota Tual dan juga tidak terdapat catatan keberatan atau
kejadian khusus yang dituangkan di dalam formulir Model DA2-KWK
pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan
(PPK), karena apabila terdapat catatan keberatan atau kejadian khusus
pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS oleh
saksi TPS, maka PPL dan Panwas TPS harus memberikan rekomendasi
kepada KPPS, dan KPPS wajib untuk menindaklanjuti, hal tersebut
berlaku sama pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan Suara
Tingkat Kecamatan (PPK), dan apabila catatan keberatan atau kejadian
khusus tersebut dapat diselesaikan maka tidak perlu lagi sebagaimana
yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 53 dan
Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 20, sehingga apa yang
disampaikan Pengadu bahwa terjadi beberapa permasalahan seperti
adanya formulir Model C7-KWK (Daftar Hadir Pelaksanaan Pemungutan
dan Penghitungan Suara tingkat TPS) yang tidak ditandatangani Ketua
KPPS ataupun Pemilih merupakan kelalaian / human error dari
penyelenggara tingkat bawah, yaitu KPPS. Dalam memberikan
pengarahan dan pengendalian, Teradu 1 s/d 5 melaksanakannya melalui
kegiatan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara
kepada seluruh PPS dan KPPS di semua Kecamatan dalam wilayah Kota
Tual, yang dimulai pada tanggal 11 juni 2018, dan Bimbingan Teknis
Rekapitulasi Penghitungan Suara kepada PPK di semua Kecamatan pada
bulan Mei 2018, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf g
dan h Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Tugas, Wewenang
dan Kewajiban KPU/KIP Kabupaten/Kota antara lain melakukan
supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan
KPPS; dan melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atauWalikota dan Wakil Walikota
kepada PPK, PPS dan KPPS, maka keterangan yang disampaikan
Pengadu merupakan keterangan yang keliru dan tidak dapat dijadikan
sebagai dugaan pelanggaran kode etik oleh Teradu 1 s/d 5, karena
Teradu 1 s/d 5 telah bekerja secara profesional berdasarkan azas
penyelenggraan pemilihan sesuai prosedur yang ditentukan dalam
Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan
KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dengan
demikian, apa yang disampaikan oleh Pengadu bahwa terdapat
permasalahan yang secara prosedur tidak sesuai dengan Peraturan KPU
Nomor 8 Tahun 2018, harus dibuktikan Pengadu sebagai pelanggaran
administrasi bukan sebagai dugaan pelanggaran kode etik, sebagaimana
yang ditentukan dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 10 tahun
2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang
menyatakan bahwa pelanggaran administrasi pemilihan adalah
pelanggaran meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan
dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan kode
etik penyelenggara pemilihan.
6. Bahwa Teradu 1 menolak dengan tegas dalil Pengadu dalam Pokok
Pengaduan dengan Nomor Perkara : 268/DKPP-PKE-VII/2018 angka 4,
Pengadu keliru memberikan keterangan atau pernyataan yang atasnya
dapat dibuktikan sebagai keterangan tidak benar, karena yang
sebenarnya adalah bahwa Teradu 1 tidak pernah bekerja secara non
profesional, sehingga menyebabkan terdapatnya 2 versi Sertifikat
Rekapitulasi dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap
Desa/Kelurahan (Model DA.1-KWK) Kecamatan Tayando Tam yaitu yang
hasil ketikan dan hasil tulis tangan (bukti terlampir). Seperti telah
dijelaskan pada angka 5 di atas, Teradu 1 telah melaksanakan
Bimbingan Teknis Rekapitulasi Penghitungan Suara kepada PPK di
semua Kecamatan pada bulan Mei 2018 termasuk Kecamatan Tayando
Tam, dalam Bimbingan Teknis tersebut telah dijelaskan kepada masing-
masing PPK tata cara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat
Kecamatan pada PPK, maka kemudian jika terjadi hal seperti yang
disampaikan Pengadu itu merupakan bagian dari tugas dan kewenangan
PPK seperti yang ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018
Pasal 15 ayat (5) huruf h dan ayat (6) huruf e, dimana menurut
keterangan dari PPK Kecamatan Tayando Tam bahwa yang
sesungguhnya versi tulis tangan dibuat oleh PPK pada saat pelaksanaan
rekapitulasi tingkat kecamatan yang ditandatangani PPK, Saksi
Kecamatan dan Panwas Kecamatan dan telah diberikan kepada masing-
masing Saksi dan Panwas Kecamatan, sedangkan versi ketikan dibuat
oleh PPK Tayando Tam pada saat rekapitulasi penghitungan suara
tingkat KPU Kota Tual, dengan tujuan semata-mata untuk merapikan
tulisan tangan Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan (Model DA.1-KWK)
Kecamatan Tayando Tam dan memudahkan PPK Kecamatan Tayando
Tam dalam memresentasikan hasil rekapitulasi penghitungan suara
tingkat kecamatan Tayando Tam, namun perubahan tersebut hanya
dijadikan arsip bagi PPK Kecamatan Tayando Tam bukan untuk
dibagikan kepada saksi kecamatan maupun panwas kecamatan, dan
tidak mengubah seluruh angka penjumlahan yang sebelumnya telah
dicatat dalam Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan (Model DA.1-KWK)
Kecamatan Tayando Tam versi tulis tangan. Sehingga keterangan yang
disampaikan Pengadu tentang ketidakmampuan Teradu 1 dalam
melakukan supervisi, pengarahan dan atau pengendalian adalah keliru.
7. Bahwa Teradu 1 s/d 5 menolak dengan tegas dalil Pengadu dalam
Pokok Pengaduan dengan Nomor Perkara : 268/DKPP-PKE-VII/2018
angka 5, karena yang sesungguhnya bahwa Teradu 1 s/d 5 tidak pernah
melakukan pembiaran dan telah melakukan upaya kongkrit sesuai
Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 dalam menyelesaikan keberatan
saksi terhadap selisih perhitungan berjumlah 7 (tujuh) antara pemilih
yang menggunakan hak pilih sebanyak 32.677 dan jumlah surat suara
yang digunakan sebanyak 32.670 dan jumlah suara sah dan tidak sah
sebanyak 32.670, lebih lanjut dapat diuraikan bahwa Teradu 1 s/d 5
pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Kota Tual telah
menempuh cara-cara yang ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 9
tahun 2018 tersebut, dengan urutan kronologis sebagai berikut :
- Kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Walikota dan Wakil
Walikota Tual Tahun 2018 di tingkat KPU Kota Tual dilaksanakan
selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 4 s/d 7 Juli 2018 yaitu pada hari
Rabu sampai dengan hari Jumat Pukul 09.00 Wib s/d selesai yang
bertempat di Kantor KPU Kota Tual. KPU Kota Tual melaksanakan
Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2018, yang
dihadiri oleh KPU Kota Tual, Bawaslu Kota Tual, Saksi masing-masing
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dan Saksi
masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual,
Ketua dan Anggota PPK dan Media Massa. Setelah acara rapat pleno
rekapitulasi penghitungan suara dibuka, Ketua KPU Kota Tual
mempersilahkan masing-masing Ketua dan Anggota PPK
menyampaikan/ membacakan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara
disetiap Kecamatan. Namun, sebelum Ketua dan Anggota PPK
menyampaikan hasil, terdapat keberatan dari saksi pasangan calon
Walikota dan Wakil Walikota Tual Nomor Urut 3, bahwa saksi
memperoleh Undangan/Surat Pemberitahuan/Formulir DB6-KWK
perihal Rapat Pleno Rekapitulasi pada pagi hari di saat Kegiatan Rapat
Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat KPU Kota Tual
hendak dimulai, hal ini menurut saksi bertentangan dengan Peraturan
KPU Nomor 9 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa Undangan/Surat
Pemberitahuan/Formulir DB6-KWK sudah harus diterima saksi paling
lambat sehari sebelum dilaksanakannya Rapat Pleno Rekapitulasi
Penghitungan Suara, untuk itu saksi meminta agar penyampaian hasil
rekapitulasi penghitungan suara Walikota dan Wakil Walikota Tual
Tahun 2018 ditunda dan dilaksanakan pada keesokan hari yaitu
tepatnya pada tanggal 5 Juli 2018. Atas keberatan saksi tersebut
Ketua beserta Anggota KPU Kota Tual lainnya menerima dan
menyetujui keberatan tersebut sehingga penyampaian hasil
rekapitulasi penghitungan suara Walikota dan Wakil Walikota Tual
Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2018 Pukul 09.00 WIT
bertempat di Kantor KPU Kota Tual, olehnya Ketua KPU Kota Tual
memerintahkan staf untuk mengubah kembali jadwal pelaksanaan
Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat KPU Kota Tual
untuk penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara Walikota
dan Wakil Walikota Tual Tahun 2018 pada tanggal 5 Juli 2018 Pukul
09.00 WIT bertempat di Kantor KPU Kota Tual dalam Undangan/Surat
Pemberitahuan/Formulir DB6-KWK dan kemudian kepada Saksi
masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual.
Terhadap jawaban atau penjelasan dari Ketua KPU Kota Tual, Saksi
pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tual Nomor Urut 3
menerima dan menyetujui. Dengan demikian, Rapat Pleno
Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat KPU Kota Tual tetap
dilanjutkan dengan penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan
suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2018,
hal ini dilakukan karena dalam waktu yang bersamaan, KPU Kota
Tual selain melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Tual Tahun 2018, juga melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Maluku tahun 2018, sehingga berdasarkan Peraturan KPU
Nomor 9 Tahun 2018, maka yang didahulukan penyampaiannya
adalah hasil rekapitualsi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Maluku, untuk itu Ketua dan Anggota PPK kemudian
dipersilahkan membacakan hasil rekapitulasi penghitungan suara
tingkat PPK pada Kecamatannnya masing-masing secara bergantian.
Penyampaian/pembacaan oleh PPK sebagaimana dimaksud di atas,
berjalan dengan tertib dan lancar, tidak banyak sanggahan atau
keberatan yang diajukan oleh Saksi masing-masing Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, meski demikian
Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat KPU Kota Tual
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018
belum dapat diselesaikan pada hari itu juga, karena PPK 2 Kecamatan
lainnya yang berada di wilayah pulau direncanakan tiba di Kantor
KPU Kota Tual pada keesokan harinya yaitu hari kamis tanggal 5 Juli
2018 Pukul 10.00 WIT untuk mengikuti Rapat Pleno dimaksud,
sehingga Pimpinan Pleno menunda dan baru membuka kembali Rapat
Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat KPU Kota Tual pada
hari kamis tanggal 5 Juli 2018 Pukul 09.00 WIT sekaligus
Penyampaian/Pembacaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara
Tingkat KPU Kota Tual dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Tual Tahun 2018. Setelah Penyempaian / Pembacaan Hasil
Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh 2 PPK tersisa, meskipun
pembacaan hasil 1 PPK yaitu PPK Kecamatan P.P. Kur diwakili oleh
Pimpinan Pleno, karena Ketua dan Anggota PPK tidak hadir namun
Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat KPU Kota Tual
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018
berjalan tertib, aman dan lancar seperti hari sebelumnya, sehingga
Pimpinan Pleno menetapkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara
Tingkat KPU Kota Tual dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Maluku Tahun 2018, selanjutnya Ketua bersama dengan
komisioner KPU Kota Tual lainnya dan para saksi juga Bawaslu kota
Tual menandatangani Berita Acara Sertifikat Hasil Rekapitulasi
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku
Tahun 2018 dan menyerahkan sesuai peruntukan sekitar Pukul 12.00
WIT. Mengingat waktu, maka pleno ditunda untuk waktu ISHOMA,
selanjutnya Rapat Pleno Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara
Tingkat KPU Kota Tual dengan agenda Penyampaian/Pembacaan
Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat KPU Kota Tual dalam
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2018 dibuka pada
Pukul 14.00 WIT bertempat di Kantor KPU kota Tual yang dihadiri
KPU Kota Tual, Bawaslu Kota Tual, Ketua dan Anggota PPK dan Saksi
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2018.
Dalam rapat pleno tersebut Saksi pasangan calon nomor urut tiga
terus melakukan interupsi kepada pimpinan pleno untuk mendapat
penjelasan mengenai aturan-aturan yang ada. saksi pasangan calon
nomor urut tiga juga kerap mengajukan protes terhadap pelaksanaan
pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS. Akan tetapi
pimpinan pleno dapat menanggapi protes yang dilakukan saksi
pasangan calon nomor urut tiga sehinga pleno dapat terus berjalan.
Hingga pukul 18.00 WIT baru tiga kecamatan yang menyelesaikan
pembacaan hasil rekapitulasi penghitugan perolehan suara di tingkat
PPK. Pasangan calon nomor urut tiga yang di wakili oleh Ketua Tim
Pemenangan meminta menunda pleno hingga keesokan harinya yaitu
hari jumat tanggal 6 Juli 2018 pukul 08.00 WIT, dengan alasan agar
KPU Kota Tual menghadirkan PPK Kecamatan P.P. Kur yang belum
tiba di Kantor KPU Kota Tual untuk menyampaikan secara langsung
hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam wilayahanya. Saksi
pasangan calon nomor urut satu dan duapun menyetujui. Panwaspun
ikut mengamini sehingga pelaksanaan pleno di tunda sampai hari
jumat tanggal 6 Juli 2018 Pukul 08.00 WIT. Tepat jam 08.00 WIT
sebagaimana penundaan, KPU Kota Tual membuka pleno lanjutan
dengan agenda pembacaan rekap di kecamatan P.P. Kur dan Kur
Selatan. Namun, masih seperti sebelumnya Ketua dan Anggota PPK
Kecamatan P.P. Kur belum juga hadir dengan alasan faktor cuaca
yang buruk sehingga sarana transportasi tidak mendukung. Sehingga
Pimpinan Pleno memutuskan Pleno tetap berjalan dengan mewakili
PPK Kecamatan P.P Kur untuk membacakan hasil rekapitulasi
penghitungan suara Kecamatan P.P Kur, sebelum dibacakan Saksi
Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyampaikan keberatan, dan
keberatan inipun tidak jauh berbeda dengan keberatan-keberatan
sebelumnya, namun yang paling mendasar Saksi Pasangan Calon
Nomor Urut 3 tetap bersikeras agar Ketua dan Anggota PPK
Kecamatan P.P. Kur dihadirkan pada saat itu juga dan merekalah
yang harus menyampaikan hasilnya karena lebih paham dengan
kondisi penyelenggaraan pemilihan di tingkat bawah, hal ini kemudian
menyebabkan adanya sanggahan dari Saksi pasangan calon Nomor
Urut satu dan Dua, yang pada dasarnya tidak mempersoalkan
ketidakhadiran Ketua dan Anggota PPK tersebut, karena yang paling
penting adalah Kotak Suara yang memuat hasil rekapitulasi
penghitungan suara telah disampaikan terlebih dahulu, sehingga KPU
Kota Tual dalam hal ini Pimpinan Pleno dapat
menyampaikan/membacakan hasil sebagaimana dimaksud. Hingga
akhirnya pimpinan pleno memutuskan untuk tetap mebacakan hasil
tersebut, hal ini dilakukan mengingat jadwal rekapitulasi tingkat KPU
Kota Tual hanya berlangsung selama 3 (tiga) hari. Setelah dibacakan,
terdapat selisih perolehan suara yang ada pada Kecamatan P.P. Kur,
sehingga masih diadakan perbaikan terlebih dahulu dengan melihat
hasil rekapitulasi penghitungan suara 1 (satu) tingkat di bawah,
sambil KPU Kota Tual melakukan perbaikan dengan meneliti data
dukung yang ada, Pimpinan Pleno memutuskan Pleno ditunda sampai
dengan Pukul 15.00 WIT. Tepat Pukul 15.00 WIT Rapat Pleno dibuka,
KPU Kota Tual meminta tanggapan dari Ketua Bawaslu Kota Tual
dalam rangka penyelesaian atas selisih perolehan suara yang
diketahui terdapat di Desa Lokwirin Kecamatan P.P. Kur, Ketua
Bawaslu merekomendasikan agar dilihat pada hasil rekapitulasi
penghitungan suara tingkat TPS dalam Desa yang tercantum dalam
formulir DA1-KWK, namun setelah diperiksa masih terdapat selisih,
maka diputuskan untuk dituangkan dalam formulir DB2-KWK sebagai
catatan khusus, kemudian KPU Kota Tual memperbaiki dalam
formulir DB1-KWK. Dilanjutkan dengan penyampaian hasil
rekapitualsi penghitungan suara oleh PPK dari Kecamatan Kur
Selatan, yang dibacakan oleh satu-satunya anggota PPK yang hadir
pada saat itu. Setelah pembacaan oleh PPK Kecamatan Kur Selatan
dan hasilnya ditetapkan sah, Saksi pasangan calon Nomor Urut 3
mengajukan interupsi untuk menyampaikan keberatan yang sudah
dirangkum dalam formulir DB2-KWK memuat seluruh keberatan
selama tahapan pemungutan dan pnghitungan suara sampai pada
tahapan rekapitulasi penghitungan suara, Pimpinan Pleno atas
rekomendasi dari Ketua Bawaslu Kota Tual kemudian menerima dan
membuat catatan khusus yang dituangkan dalam formulir DB2-KWK,
setelah itu Pimpinan Pleno membaca hasil rekapitulasi penghitungan
suara tingkat KPU Kota Tual, dan meminta tanggapan dari seluruh
saksi dan juga Bawaslu yang hadir, namun karena tidak ada lagi
tanggapan, maka hasil pleno disahkan dan dinyatakan selesai, rapat
pleno kemudian ditunda sampai dengan Pukul 20.00 WIT untuk
penandatanganan Berita Acara Sertfikat Hasil Rekapitulasi
Penghitungan Suara Tingkat KPU Kota Tual dalam Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota tual tahun 2018. Pada saat rapat pleno
dilanjutkan, saksi pasangan calon nomor urut 3 tidak hadir, sehingga
saksi pasangan calon nomor urut 3 tidak menandatangani Berita
Acara sebagaimana dimaksud.
Berdasarkan uraian kronologis di atas, maka pada saat penyelesaian
keberatan, Teradu 1 s/d 5 selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Tual
telah melakukan upaya kongkrit sebagaiamana yang ditentukan
dalam Pasal 35 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga keterangan yang
diberikan oleh Pengadu terkait selisih jumlah tersebut tidak dapat
dibuktikan sebagai dugaan pelanggaran kode etik oleh Teradu 1 s/d 5
selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Tual, karena selisih tersebut
diketahui merupakan kesalahan penulisan oleh PPK;
8. Bahwa Teradu 1 menolak dengan tegas dalil Pengadu dalam Pokok
Pengaduan dengan Nomor Perkara : 268/DKPP-PKE-VII/2018 angka 7,
sesugguhnya bahwa Teradu 1 tidak pernah meminta fasilitas mewah
kepada Petahana dalam rangka mengamankan kepentingan Petahana,
karena selain dana HIBAH yang diajukan kepada Pemerintah Kota Tual,
KPU Kota Tual juga mengajukan bantuan berupa barang yang dirincikan
sesuai analisa kebutuhan dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Tual Tahun 2018 berdasarkan Keputusan KPU RI
Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang
Standar Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Untuk Kegiatan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga apa yang disampaikan
oleh Pengadu bahwa Teradu 1 tidak profesional dan bertendensi
mengamankan kepentingan Petahana adalah keterangan yang tidak
benar atau salah dan tidak dapat dijadikan dugaan pelanggaran kode
etik oleh Teradu 1;
9. Bahwa Teradu 1 s/d 5 menolak dengan tegas dalil Pengadu dalam
Pokok Pengaduan dengan Nomor Perkara : 268/DKPP-PKE-VII/2018
angka 10, yang sesunguhnya adalah bahwa Teradu 1 s/d 5 pada saat
monotoring pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara,
menemukan adanya pemilih tambahan yang telah tercatat dalam
formulir Model A.Tb-KWK atau DPTb pada beberapa TPS di Kecamatan
Dullah Selatan dan Dullah Utara yang belum menggunakan hak pilihnya
atau mencoblos, sehingga Teradu 1 s/d 5 menyampaikan kepada Ketua
KPPS pada TPS yang bersangkutan agar tetap mempersilahkan pemilih
sebagaimana dimaksud untuk menggunakan hak pilihnya sepanjang
masih berada di dalam lokasi TPS yang bersangkutan, meskipun telah
diperintahkan kepada Ketua KPPS bahwa tepat pukul 13.00 WIT,
Kegiatan pemungutan ditutup, artinya tidak diperbolehkan lagi pemilih
tambahan yang datang membawa KTP-Elektronik untuk menggunakan
hak pilih di atas pukul 13.00 WIT, yang diperbolehkan adalah pemilih
tambahan yang telah terdafftar atau tercatat dalam fomrulir Model A.Tb –
KWK atau DPTb sebelum pukul 13.00 WIT, tetapi belum menggunakan
hak pilihnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 8
Tahun 2018 Pasal 42 ayat (1) dan (2), sehingga keterangan yang
disampaikan oleh Pengadu merupakan kekeliruan dari Pengadu dalam
menafsirkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018. Hal yang
dilakukan oleh Teradu 1 s/d 5 dengan di atas semata-mata adalah
untuk menjamin hak pilih dari warga negara indonesia sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku berdasarkan azas-azas
penyelenggaraan pemilihan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2)
Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Progran dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun
2018 yang antara lain menyatakan bahwa Pemilihan dilaksanakan
secara efektif dan efisien berdasarkan azas langsung, umum, bebas,
rahasia jujur dan adil, dengan berpedoman pada azas penyelenggara
yaitu : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum,
keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi,
efektifitas dan aksesibilitas. Dengan demikian Teradu 1 s/d 5 selaku
Ketua dan Anggota KPU Kota Tual dalam menyelenggarakan Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2018 telah sesuai dengan
prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sehingga Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2018 dapat
berjalan dengan tertib, lancar dan damai serta menghasilkan Walikota
dan Wakil Walikota Tual Terpilih Tahun 2018 yang demokratis. Maka,
keterangan yang disampaikan oleh Pengadu tidak dapat dijadikan
sebagai dugaan pelanggaran kode etik oleh Teradu 1 s/d 5.
Jawaban Teradu VI sebagai berikut :
1. Pemesanan dan Pencetakan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Tual Tahun 2018 melebihi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Bahwa terhadap dalil Pengadu yang pada pokoknya menyebutkan bahwa
Teradu melakukan kecurangan dengan meloloskan peserta yang terlibat
dan atau berafiliasi dengan partai politik, bersama ini Para Teradu
sampaikan jawaban sebagai berikut:
Bahwa Pengawasan terhadap Pemesanan dan Percetakan serta
Pemusnahan surat suara kelebihan Surat Suara pada Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Tual Tahun 2018, perlu saya sampaikan bahwa
Komisioner Panwas di wakili oleh teradu 7 Sdr. Junaidi Bugis. Sedangkan
komisioner 6. Dan 8 masing-masing bertugas sesuai dengan tugas yang
diembankan. Namun terkait dengan Pemesanan, Percetakan dan
Pemusnahan surat suara tersebut pada saat Pleno Rekapitulasi di KPU Kota
Tual, maka Panwas meminta penjelasan oleh Kordinator devisi Logistik dan
PPK yang di hadiri oleh ke tiga Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota, Panwas dan Wartawan serta media on line. Setelah diminta
Penjelasan dan Pertanggungjawaban dari Devisi Logostik dan PPK maka
semua yang hadir pada saat Pleno Rekapitulasi KPU Kota Tual menerima
dan memahami kondisi tersebut dan akhirnya Pleno Rekapitaulasi di
lanjutkan sampai penetapan.
2. Bahwa Teradu 1 sdr. IBRAHIM FAQIH selaku Ketua KPU Kota Tual,
membuat keputusan dan kebijakan secara sepihak yang menguntungkan
Petahana. Terkait Perubahan Jadwal Kampanye serta Jadwal Debat yang
sebelumnya sudah disepakati semua Paslon.
Bahwa teradu 6 (enam) Sdr. M. Taher Jamco dalam kedudukan sebegai
Ketua Panwaslu Koata Tual dan Kordiv. Pengawasan dan Hubungan antar
Lembaga (PHL) telah merespon secara cepat terkait dengan perubahan
jadwal tersebut dengan menyurati KPU Kota Tual tentang alasan
perubahan jadwal yang tidak melibatkan ketiga Tim Pemenangan Paslon
Walikota dan Wakil Walikota. Kemudian KPU Kota Tual mengundang
kembali ketiga Tim Pemenangan Paslon Walikota dan Wakil Walikota pada
tanggal 19 Juni 2018 untuk berembuk dan membahas kembali penetapan
jadwal Kampanye Akbar, keputusan yang diambil ditetapkan bahwa:
Kampanye Akbar hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 oleh Paslon Walikota
dan Wakil Walikota (Basri Adly Bandjar, SE., M.Si dan Fadilah Rahawarin,
S.Pi) dengan Akronim “ADIL”, dan Kampanye hari Jumat tanggal 22 Juni
2018 oleh Paslon Walikota dan Wakil Walikota (Drs.Yunus Serang< M.Si
dan Eva Fransina Balubun, S.Pt) dengan Akronim “ SERASI”, serta hari
Sabtu tanggal 23 Juni 2018 oleh Paslon Walikota dan Wakil Walikota (Adam
Rahayaan, S.Ag.,M.Si dan Usman Tamnge, SE) dengan Akronim “ AMAN”.
Panwaslu Kota Tual mengawal benar proses tersebut sampai selesai,
sehingga tidak benar tuduhan Panwas dalam membiarkan Keputusan
sepihak.
3. Teradu 1 Sdr. IBRAHIM FAQIH, Teradu 2 Sdr. WAWAN KURNIAWAN,
Teradu 3 Sdr. M. SOFYAN RAHAYAAN, Teradu 4 Sdr. ZAINAL A.
RAHARUSUN, Teradu 5 Sdr. RIFAI RUMAF sebagai Ketua dan Anggota
KPU Kota Tual bekerja tidak profesional untuk melakukan supervisi dan
pengarahan serta pengendalian pada jajaran dibawahnya baik kepada
KPPS maupun PPK, sehingga mengakibatkan berbagai permasalahan yang
secara prosedur tidak sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan PKPU Nomor 9 Tahun
2018 Tentang Rekapitulasi di berbagai TPS.
Bahwa terkait permasalahan yang secara prosedur menurut Pengadu tidak
sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS dan 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi di
berbagai TPS, dapat saya jelaskan bahwa pada saat Pemungutan dan
Perhitungan suara serta Rekapitulasi di semua TPS tidak ditemukan
adanya kebratan atau kejadian khusus yang di tulis dalam formulir C2 dan
DA2 sebagai laporan bagi Panwas, pada hal semua saksi-saksi Tim Paslon
mengawal proses tersebut kemudian rekapitulasi di PPK pun tidak ada
kebratan dari saksi-saksi baik dari masing-masing Tim Pasangan Calon.
Permasalahan yang dilaporkan Pengadu baru diketahui oleh Panwas pada
saat Pleno Rekapitulasi KPU Kota Tual. Kemudian sebelum Rekap Hasil
Perhitungan Suara yang ditetapkan, saksi paslon Drs.Basri Adly Bandjar,
M.Si dan Spi mengajukan keberatan tertulis yang dibacakan oleh Sdr. Djimi
Reubun. Atas kebenaran tersebut , KPU Nomor 9 Tahun 2018 yaitu bahwa
“Saksi atau Panwas Kabupan / Kota dapat mengajukan keberatan
prosedur dan / atau selisih Rekapitulasi Hasil Perhitungan Hasil Suara
kepada KPU / KIP Kabupaten /Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai
dengan ketentuan Perudang-undangan. Ketua Panwaslu Kota Tual Sdr M.
Taher Jamco yang diberikan kesempatan untuk menanggapi Keberatan
Saksi dan Penjelasan KPU Kota Tual menyampaikan bahwa sampai dengan
Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kota Tual,
Panwalu tidak menerima satupun Laporan dari Tim Pasangan Calon atas
nama Drs. Basri Adly Bandjar, Msi dan Fadilah Rahawarin, Spi untuk
diproses dan ditindaklanjuti sesuai Peraturan yang berlaku. Sementara
untuk Keberatan ini, Panwslu tetap berpegang teguh pada Pasal 35 ayat (1)
PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tersebut.
4. Bahwa Teradu 1 Sdr. IBRAHIM FAQIH, dalam tugas supervisi dan
pengendalian ke Kecamatan Toyando-Taam tidak mampu mengarahkan
PPK Kecamatan Toyando-Taam untuk dapat bekerja secara profesional,
sehingga Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Penghitungan Perolehan
Suara dari Setiap Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan (Model DA.1-KWK)
Kecamatan Tayando-Taam ada 2 versi yakni; yang tulis tangan dan
ditandatangani oleh PPK dan Saksi Pasangan Calon dan yang ketikan dan
tidak ditandatangani oleh PPK dan Saksi Pasangan Calon.
Berkaitan dengan Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan (Model
DA.1-KWK) Kecamatan Tayando-Taam ada 2 versi yakni; yang tulis tangan
dan ditandatangani oleh PPK dan Saksi Pasangan Calon dan yang ketikan
dan tidak ditandatangani oleh PPK dan Saksi Pasangan Calon. Hal ini
sudah di jelaskan oleh Ketua PPK Kecamatan Tayando Tam pada saat
Pleno Rekap di KPU Kota Tual bahwa yang benar adalah Sertifikat
Rekapitulasi yang ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh PPK dan
Saksi-saksi Pasangan Calon, bukan yang di ketik dan tidak ditandatangani
oleh PPK dan saksi-saksi.
5. Bahwa Teradu 1 Sdr. IBRAHIM FAQIH, Teradu 2 Sdr. WAWAN
KURNIAWAN, Teradu 3 Sdr. M. SOFYAN RAHAYAAN, Teradu 4 Sdr.
ZAINAL A. RAHARUSUN, Teradu 5 Sdr. RIFAI RUMAF, Teradu 6 Sdr. M.
TAHER JAMCO, Teradu 7 Sdr. JUNAEDI BUGIS, dan Teradu 8 Sdr.
DENNY MUS RENUAT, dalam kedudakan Para Teradu sebagi Ketua dan
Anggota KPU Kota Tual dan Ketua dan Anggota PANWASLU Kota Tual,
pada Rekapitulasi di Tingkat KPU Kota Tual, pada tanggal 4-6 Juli 2018 di
Kantor KPU Kota Tual, Para Teradu melakukan pembiaran dan tidak
melakukan upaya-upaya kongkrit sesuai PKPU No.9 Tahun 2018 Pasal 35
untuk menyelesaikan keberatan Saksi terhadap selisih perhitungan
berjumlah 7 (tujuh) antara Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sebanyak
32.677 dan Jumlah Surat Suara yang digunakan sebanyak 32.670 dan
Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah sebanyak 32.670.
sehingga selisih tersebut terus terbawa sampai saat ini.
Panwaslu sudah melakukan Pengawasan secara berjenjang ke bawah,
dalam mengawasi setiap tahap proses perhitungan suara mulai dari
perhitungan di TPS, kemudian Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan serta
Pleno Rekapitulasi di KPU Kota Tual. Dan Panwaslu secara professional
sudah melakukan Pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu
PKPU No. 8 Tahun 2018 dan PKPU No. 9 Tahun 2018. Dalam proses
perhitungan Suara sampai kepada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan
tidak di temui laporan maupun catatan kejadian yang terjadi, tetapi pada
saat Pleno Rekapitulasi KPU Kota Tual barulah terjadi keberatan dari Tim
Pasangan Calon Adil. Perlu di ketahui bersama bahwa proses Perhitungan
dan Rekap selama berlangsung ada saksi-saksi dari ketiga pasangan calon
da nada waktu 2 (dua) hari menunggu laporan dan keberatan ataupun
catatan kejadian khusus, namun permasalahan tersebut tidak di temuai,
sehingga kemudian permasalahan ini muncul saat Pleno rekapitualsi di
Tingkat KPU Kota Tual.
6. Bahwa Teradu 6 Sdr. M. TAHER JAMCO, Teradu 7 Sdr. JUNAEDI BUGIS,
dan Teradu 8 Sdr. DENNY MUS RENUAT sebagai Ketua dan Anggota
Panwaslu Kota Tual tidak bekerja profesional dalam melakukan
pengawasan untuk menjadikan berbagai permasalahan point 6 diatas,
dalam Rekapitulasi di Tingkat KPU Kota Tual pada tanggal 4-6 Juli 2018
sebagai TEMUAN, tetapi Para Teradu sebagai Panwaslu Kota Tual bersikap
pasif dan melakukan pembiaran dengan beralasan bahwa tidak ada
laporan tentang permasalahan yang terjadi. Akibat sikap PANWASLU yang
pasif dan tidak profesional maka terjadi pelanggaran-pelanggaran secara
terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan dalam
ini KPU Kota Tual dan jajaran di bawahnya.
Bahwa Rekapitulasi di Tingkat KPU Kota Tual pada tanggal 4 s/d 6 Juli
2018 di kantor KPU Kota Tual terkait dengan selisi perhitungan berjumlah 7
(tujuh) suara antara Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 32.677
dan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 32.670, selisi ini
terbawah karena pada saat pleno rekapitulasi KPU Kota Tual, PPK dan
Panwascam dari Kecamatan Pulau-Pulau Kur tidak hadir dengan alasan
Cuaca sehingga kesepakatan dari semua yang hadir pada saat Pleno (Tim
Pasangan Calon, KPU dan Panwaslu), maka pleno di lanjutkan sepanjang
tidak mempengaruhi Hasil Perhitungan.
7. Bahwa Teradu 1 sdr. IBRAHIM FAQIH selaku KPU Kota Tual dan Teradu 6
Sdr. M. TAHER JAMCO selaku PANWASLU Kota Tual bekerja tidak
profesional untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Tual secara secara prosedural sesuai dengan ketentuan PKPU
yang berlaku, dan bertendensi mengamankan kepentingan Petahana
karena KPU Kota Tual dan Panwaslu Kota Tual telah dimanjakan oleh
Petahana dengan berbagai fasilitas mewah yang tidak punya urgensi
dengan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual
Tahun 2018. Selain Dana Hiba ke KPU Kota Tual dan PANWASLU Kota
Tual, Petahana menyediakan fasilitas tambahan kepada KPU Kota Tual
dan PANWASLU Kota Tual.
Bahwa Pelaksanaan Pilkada adalah menjadi Tanggungjawab Pemerintah
Daerah Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
KeduaUU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Perppu Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihana Gubernur, Bupati dan Walikota; UU Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nome 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP Nomor 58
Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; Permendagri Nomor 44 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
Pilkada Serentak Tahun 2018 merupakan Program Strategi Nasiona yang
harus dilaksankan dan dibebankan kepada APBD. Kemudian Surat Edaran
Mentri Dalam Negeri Nomor 273/2845/SJ tentang Penangan Pilkada
Serentak Tahun 2018. Sehingga siapa saja yang menjadi Kepala Daerah
sudah wajib mendukung pelaksanan Pilkada yang Pendanaannya
dibebankan kepada APBD TA 2017 dan Dalam APBD TA 2018 dengan
memperhatikan keseluruhan tahapan Penyelengaraan Pilkada serentak
Tahun 2018. Sehingga aduan yang disampaikan kepada teradu 6 (enam)
Sdr. M. Taher Jamco salah arah dan penuh dengan muatan fitnah dan tidak
memiliki bukti. Fasilitas yang diberikan kepada Panwas Kota Tual itu
merupakan usulan secara kolektif oleh Ketua dan Anggota Panwaslu bukan
teradu 6 (enam) Sdr. M. Taher Jamco dan perlu saya mempertegas bahwa
tidak ada pendekatan secara individu atau personal terkait dengan
pembicaraan dengan pemerintah daerah dalam hal ini Kota Tual. Fasilitas
yang di kasih berupa pinjam pakai yang akan di kembalikan kepada
Pemda dan akan di pertanggung jawabkan oleh Panwaslu Kota Tual.
Kemudian fasilitas pinjam pakai tersebut ditenderkan kepada pihak ke tiga
oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan Panwas bukan hasil dari
persengkokolan dan tidak ada fasilitas mewah seperti yang dituduhkan;
8. Bahwa diduga kuat sehubungan dengan bantuan dari Petahana selain
dana hibah, maka berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Petahana
tidak diproses secara profesional oleh Teradu 6 Sdr. M. TAHER JAMCO,
Teradu 7 Sdr. JUNAEDI BUGIS, dan Teradu 8 Sdr. DENNY MUS RENUAT
PANWASLU selaku PANWASLU Kota Tual. Pelanggaran-pelanggaran yang
dilakukan oleh Petahana yang tidak jelas penanganan antara lain:
Terkait dengan Dugaan Pengadu yang tidak benar, karena setiap laporan
masyarakat dan ketiga Tim Paslon Walikota kepada Panwas tersebut
ditindak lanjuti sesuai dengan mekanisme penangan laporan dan temuan
oleh Panwas Kota Tual. Panwas Kota Tual dalam Penangan Laporan
Masyarakat maka Panwas (Gakkumdu) mengawal sampai kepada sidang
Pengadilan Negeri terkait dengan keterlibatan kepala desa dalam
kampanye salah satu Calon Walikota sebagai petahana. Kemudian pada
saat laporan terkait dengan pernyataan Petahana di Desa Tayando Yamtel
sebagai Nabi Adam,bahwa kasus kasus ini di proses di Gakkumdu sesuai
dengan mekanisme penangan laporan dan sudah barang tentu meminta
pendapat dari toko agama seperti Ketua MUI Kota Tual terkait dengan
Pengakuan dari Petahana, namun menunggu hasil keputusan dari MUI Kota
Tual sudah melewati batas waktu penangan selama 7 (tujuh) hari sehingga
laporan dinyatakan kadaluarsa. Sedangkan terkait dengan penangan
laporan terhadap Pasangan Calon yang lain juga diporses dan kadang-
kadang tidak dilanjutkan karena tidak kuat alat bukti.
9. Bahwa Teradu 1 Sdr. IBRAHIM FAQIH, Teradu 2 Sdr. WAWAN
KURNIAWAN, Teradu 3 Sdr. M. SOFYAN RAHAYAAN, Teradu 4 Sdr.
ZAINAL A. RAHARUSUN, Teradu 5 Sdr. RIFAI RUMAF, Teradu 6 Sdr. M.
TAHER JAMCO, Teradu 7 Sdr. JUNAEDI BUGIS, dan Teradu 8 Sdr.
DENNY MUS RENUAT dalam kedudukan selaku KPU Kota Tual dan
PANWASLU Kota Tual, memperbolehkan Pemilih Tambahan untuk
mencoblos melewati batas waktu yang sudah ditentukan oleh PKPU No.8
Tahun 2018, Pasal 3 Ayat 3. Bahkan Pencoblosan di beberapa TPS sampai
Pukul 14.30-15.00 WIT.
Bahwa Terkait dengan Panwaslu Kota Tual yang memperbolehkan Pemilih
Tambahan untuk mencoblos melewati batas waktu yang sudah ditentukan
adalah tidak benar, karena melanggar PKPU Nomor 8 Tahun 2018 pasal 3
ayat 3. karena yang terjadi adalah bahwa Pemilih Tambahan yang sudah
terdaftar sebelum jam 12:00 Wit dan belum menyalurkan hak suara maka
harus dipastikan untuk mendapat pelayanan menyalurkan hak suaranya
sebagai warga Negara Indonesia. Sehingga pemilih bersangkutan tetap
mencoblos karena terdaftar pada jam 12:00 dan menunggu antrean
meskipun waktu menunggu telah melewati batas waktu pukul 1:00 Wit.
Terkait dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut Panwas Kota Tual telah
melakukan penangan sesuai dengan mekanisme dan procedural yang ada
di Panwas, terkadang pelapor belum memahami proses penangan laporan.
Kadang belum kuatnya bukti atau belum memenuhi unsur formil dan
materil kemudian dibatasi dibatasi dengan waktu yang singkat sehingga
ada laporan yang tidak bias dilanjutkan dan ada laporan yang masa waktu
kadaluarsa.
10. Bahwa Teradu 1 s/d 8 dalam kedudukan selaku KPU Kota Tual dan
Panwaslu Kota Tual, memperbolehkan pemilih Tambahan untuk
mencoblos melewati Batas waktu yang sudah ditentukan oleh PKPU
Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 3 ayat 3 Bahkan Pencoblosan di beberapa TPS
sampai Pukul 14:30 WIT.
Bahwa Terkait dengan Panwaslu Kota Tual yang memperbolehkan Pemilih
Tambahan untuk mencoblos melewati batas waktu yang sudah ditentukan
adalah tidak benar, karena yang terjadi adalah bahwa Pemilih Tambahan
yang sudah terdaftar sebelum jam 12:00 Wit dan belum menyalurkan hak
suara maka harus dipastikan untuk mendapat pelayanan menyalurkan hak
suaranya sebagai warga Negara Indonesia. Sehingga pemilih bersangkutan
tetap mencoblos karena terdaftar sebelum jam 12:00 dan menunggu
antrean meskipun waktu menunggu telah melewati batas waktu pukul 1:00
Wit. Jadi proses Pemungutan berjalan sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2018
Pasal 3 ayat 3 yang berbunyi: “Pemungutan suara di TPS sebagaimana
maksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan
pukul 13.00 waktu setempat”.
[2.6] PERMOHONAN
Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP
yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan
sebagai berikut:
1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
Umum;
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu; atau
Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.7] Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti
yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-18 sebagai berikut:
1. Bukti T-1 : Berita Acara Pemusnahan Surat Suara Surat Suara
Pemilihan Walikota (Kota Tual) Nomor 25/BAST-SURAT
SUARA/06/BDP/V/2018 dan Berita Acara dan Sertifikat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kota
Tual (Formulir Model DB-KWK, DB1-KWK, DB2-KWK dan
DB5-KWK).
2. Bukti T-2 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor
29/PK.01.BA/8172/V/2018 Tentang Pemusnahan
Kelebihan Cetak Surat Suara Pemilihan Walikota dan
Wakil walikota Tual Tahun 2018;
3. Bukti T-3 : Surat Ketua KPU Kota Tual Nomor 88/PP.12.2-
SD/8172/KPU-KT/VI/2018 Tanggal 8 Juni 2018;
4. Bukti T-4 : Surat PT. BALEBAT DEDIKASI PRIMA Nomor :
048/BDP/MKT/E/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 Perihal
Klarifikasi Rincian Berita Acara Pemusnahan Surat
Suara;
5. Bukti T-5 : Pesanan Pembelian (Purchase Order) Surat Suara dari
KPU Kota Tual kepada PT BALEBAT DEDIKASI PRIMA
tanggal 8 Mei 2018;
6. Bukti T-6 : Surat Undangan Ketua KPU Kota Tual Nomor :
21/PL.01.1 Und/8172/KPU-KT/II/2018 tanggal 6
Pebruari 2018;
7. Bukti T-7 : Surat Undangan Ketua KPU Kota Tual Nomor :
26/PL.01.1-Und/8172/KPU-KT/II/2018 tanggal 12
Pebruari 2018;
8. Bukti T-8 : Salinan Keputusan KPU Kota Tual Nomor : 09/HK.03.1-
Kpt/8172/KPU-KT/II/2018 Tentang Jadwal Kampanye
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2018;
9. Bukti T-9 : Salinan Keputusan KPU Kota Tual Nomor : 20/HK.03.1-
Kpt/8172/KPU-KT/IV/2018 Tentang Penetapan Kegiatan
Debat Publik/ Debat Terbuka Tahap I (Satu) dan Tahap II
(Dua) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual
Tahun 2018;
10. Bukti T-10 Surat Undangan Ketua KPU Kota Tual Nomor :
56/PL.01.1-Und/8172/KPU-KT/VI/2018 tanggal 02 April
2018;
11. Bukti T-11 Surat Undangan Ketua KPU Kota Tual Nomor :
12.59/PL.01.1-Und/8172/KPU-KT/VI/2018 tanggal 11
April 2018;
12. Bukti T-12 a. Surat Undangan Ketua KPU Kota Tual Nomor :
62/PL.01.1-Und/8172/KPU-KT/VI/2018 tanggal 13
April 2018;
b. Surat Undangan Ketua KPU Kota Tual Nomor :
75/PL.01.1-Und/8172/KPU-KT/V/2018 tanggal 04
Mei 2018;
c. Surat Undangan Ketua KPU Kota Tual Nomor :
78/PL.01.1-Und/8172/KPU-KT/V/2018 tanggal 07
Mei 2018;
d. Surat Undangan Ketua KPU Kota Tual Nomor :
93/PL.01.1-Und/8172/KPU-KT/VI/2018 tanggal 16
Juni 2018;
13. Bukti T-13 Surat Pemberitahuan Ketua KPU Kota Tual Nomor :
97/PL.01.1-SP/8172/KPU-KT/VI/2018 tanggal 17 Juni
2018;
14. Bukti T-14 Salinan Keputusan KPU Kota Tual Nomor : 22/HK.03.1-
Kpt/8172/KPU-KT/VI/2018 Tentang Jadwal Kampanye
Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual
Tahun 2018;
15. Bukti T-15 a. Formulir Model C2-KWK TPS VIII Desa Taar
Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
b. Formulir Model C2-KWK TPS 002 Kelurahan Lodar-El
Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
c. Formulir Model C2-KWK TPS 003 Kelurahan Lodar-El
Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
d. Formulir Model C2-KWK TPS 004 Kelurahan Lodar-El
Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
e. Formulir Model C2-KWK TPS 010 Kelurahan Lodar-El
Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
f. Formulir Model C2-KWK TPS 21 Desa Tual Kecamatan
Dullah Selatan Kota Tual;
g. Formulir Model C2-KWK TPS 001 Desa Fiditan
Kecamatan Dullah Utara Kota Tual;
h. Formulir Model DA2-KWK Kecamatan Dullah Utara
Kota Tual;
i. Formulir Model DA2-KWK Kecamatan Dullah Selatan
Kota Tual;
j. Formulir Model DA2-KWK Kecamatan Pulau-pulau Kur
Kota Tual;
k. Formulir Model DA2-KWK Kecamatan Tayando Tam
Kota Tual;
l. Formulir Model DA2-KWK Kecamatan Kur Selatan Kota
Tual;
16. Bukti T-16 Surat Undangan Ketua KPU Kota Tual Nomor :
86/PL.01.1-Und/8172/KPU-KT/VI/2018 tanggal 12 Juni
2018 dan Dokumentasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis
Rekapitulasi Penghitungan Suara kepada PPK;
17. Bukti T-17 Dokumentasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis
Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada KPPS;
18. Bukti T-18 Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dan Hasil
Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Tayando
Tam (Formulir Model DA-KWK, DA1-KWK dan DAA-KWK
Tingkat Kecamatan Tayando Tam).
[2.8] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang
terjadi di persidangan, keterangan para pihak, cukup dimuat dalam risalah
persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.
V. PERTIMBANGAN PUTUSAN
[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Para Teradu
telah bertindak tidak professional atas tindakannya sebagai berikut:
[4.1.1] Bahwa Para teradu bertindak tidak profesional pada saat pemesanan dan
pencetakan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun
2018 melebihi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pada tanggal 20 April 2018,
KPU Kota Tual menetapkan DPT sebanyak 40.058. Seharusnya Surat Suara yang
dipesan berjumlah 43.118 lembar yang terdiri dari Surat Suara Pemilihan =
41.118 lembar (DPT + Cadangan 2,5%) dan Surat Suara Pemilihan Ulang = 2.000
lembar. Namun pada tanggal 30 April 2018, KPU Kota Tual melakukan
pemesanan pencetakan Surat Suara sebanyak 56.594 lembar berdasarkan
No.PO.1360-1160-DIRECT. Selain itu, pemusnahan Surat Suara kelebihan
cetak tidak melibatkan Saksi Pasangan Calon sesuai amanat PKPU No.9 Tahun
2017. Tindakan Para Teradu menyebabkan kecurigaan masyarakat, bahwa
Teradu I membuat keputusan dan kebijakan secara sepihak yang
menguntungkan Petahana terkait perubahan jadwal kampanye serta jadwal
debat yang sebelumnya sudah disepakati semua paslon;
[4.1.2] Teradu I s.d V bekerja tidak profesional untuk melakukan supervisi dan
pengarahan serta pengendalian pada jajaran di bawahnya, baik kepada KPPS
maupun PPK, sehingga mengakibatkan berbagai permasalahan yang secara
prosedur tidak sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan
dan Penghitungan Suara di TPS dan PKPU Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Rekapitulasi di berbagai TPS. Bahwa Teradu I dalam tugas supervisi dan
pengendalian di Kecamatan Toyando-Taam tidak mampu mengarahkan PPK
Kecamatan Tayando Tam untuk dapat bekerja secara profesional, sehingga
Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap
Desa/Kelurahan (Model DA.1-KWK) Kecamatan Toyando-Taam ada 2 versi,
yakni; yang tulis tangan dan ditandatangani oleh PPK dan saksi pasangan calon
dan yang ketikan dan tidak ditandatangani oleh PPK dan saksi pasangan calon.
Bahwa Para Teradu pada saat rekapitulasi di Tingkat KPU Kota Tual tanggal 4-6
Juli 2018 melakukan pembiaran dan tidak melakukan upaya-upaya kongkrit
sesuai PKPU No.9 Tahun 2018 Pasal 35 untuk menyelesaikan keberatan saksi
terhadap selisih perhitungan berjumlah 7 (tujuh), antara pemilih yang
menggunakan hak pilih sebanyak 32.677 dan jumlah surat suara yang
digunakan sebanyak 32.670, serta jumlah seluruh suara sah dan suara tidak
sah sebanyak 32.670. Bahwa Teradu VII s.d. VIII tidak bekerja profesional dalam
melakukan pengawasan untuk menjadikan berbagai permasalahan dalam
Rekapitulasi di Tingkat KPU Kota Tual pada tanggal 4-6 Juli 2018 sebagai
temuan, tetapi Para Teradu bersikap pasif dan melakukan pembiaran dengan
beralasan bahwa tidak ada laporan tentang permasalahan yang terjadi. Bahwa
Para Teradu memperbolehkan Pemilih Tambahan untuk mencoblos melewati
batas waktu yang sudah ditentukan oleh PKPU No.8 Tahun 2018, Pasal 3 Ayat 3.
Bahkan pencoblosan di beberapa TPS sampai Pukul 14.30-15.00 WIT.;
[4.1.3] Bahwa Teradu I dan Teradu VI telah diberikan berbagai fasilitas mewah
oleh calon petahana yang tidak punya urgensi dengan Penyelenggaraan Pilkada.
Selain dana hibah ke KPU dan Panwaslu Kota Tual, petahana menyediakan
fasilitas tambahan kepada KPU dan Panwas Kota Tual. Bahwa tambahan fasilitas
dari Pemda Kota Tual diduga kuat tidak berdasarkan analisis kebutuhan
prioritas yang diputuskan bersama, tetapi merupakan hasil persekongkolan Para
Teradu dengan Petahana. Bahwa diduga kuat sehubungan dengan bantuan dari
Petahana selain dana hibah, maka berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh
petahana tidak diproses secara profesional oleh Para Teradu termasuk pada saat
penanganan laporan atas pernyataan petahana sebagai Nabi Adam manusia
pertama saat kampanye di Desa Tayando Yamtel;
[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu yang pada pokoknya
menolak seluruh dalil aduan Pengadu:
[4.2.1]. Bahwa Para Teradu membantah seluruh dalil aduan Pengadu, kecuali
yang diakui tegas oleh Teradu. Pencetakan surat suara yang melebihi jumlah
DPT + cadangan 2,5 persen disebabkan keterbatasan SDM, khususnya
pemahaman tentang Sistim Pengadaan Secara Elektronik sehingga melakukan
kelalaian atas volume dari paket cetak surat suara. Pejabat pengadaan KPU Kota
Tual melakukan klik pada aplikasi Sosialisasi Sitem Informasi Rencana Umum
Pengadaan (SIRUP) sehingga tercetak 56.594 suara. Sisa surat suara sudah
dilakukan pemusnahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pasal
31 ayat (1) dan (2) PKPU 9 Tahun 2017 tentang Norma, standar, prosedur,
kebutuhan pegadaan dan pendistribusian perlengkapan Pilkada Tahun 2018.
Bahwa pelibatan saksi dari masing-masing pasangan calon bukan merupakan
sebuah keharusan yang harus dipenuhi Teradu. Bahwa Teradu I menolak
dengan tegas terkait Teradu keliru memberikan keterangan atau pernyataan.
Karena Teradu I tidak pernah membuat kebijakan yang menguntungkan
petahana, karena semua jadwal yang ditetapkan atas dasar persetujuan semua
pasangan calon. Penetapan jadwal dimaksud sebelumnya sudah diakukan
beberapa kali rapat koordinasi termasuk dengan undangan tanggal 6 dan 12
Februari 2018. Jadwal debat yang dilaksanakan 2 kali sudah sesuai ketentuan
yang berlaku serta terlebih dahulu sudah dilakukan koordinasi dengan semua
para pihat dan pasangan calon;
[4.2.2] Bahwa Para Teradu sudah melakukan supervisi melalui monitoring
persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (hari H) yang
dilakukan pada tanggal 26 s.d. 28 Juni 2018 yang bertujuan untuk
memonitoring persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
oleh KPPS sekaligus untuk mengambil formulir Model C-KWK dan Model C1-
KWK yang akan digunakan untuk keperluan sistem penghitungan cepat oleh
KPU RI melalui aplikasi SITUNG, di mana formulir Model C-KWK dan Model C1-
KWK tersebut di-scan dan dikirim dengan menggunakan jaringan internet
(online). Pada saat melakukan monitoring persiapan dan pelaksanaan
pemungutan dan penghitungan suara (hari H) pada tanggal 27 Juni 2018,
Teradu I s.d. V tidak menemukan adanya permasalahan mendasar ataupun
pelanggaran administrasi signifikan yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan
pemungutan dan penghitungan suara, termasuk pelaksanaan rekapitulasi
penghitungan suara. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya catatan keberatan
atau kejadian khusus yang dituangkan di dalam formulir Model C2-KWK yang
ada pada KPPS di setiap tingkatan TPS dalam wilayah Kota Tual dan juga tidak
terdapat catatan keberatan atau kejadian khusus yang dituangkan di dalam
formulir Model DA2-KWK pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara
tingkat Kecamatan (PPK), karena apabila terdapat catatan keberatan atau
kejadian khusus pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di
TPS oleh saksi TPS, maka PPL dan Panwas TPS harus memberikan rekomendasi
kepada KPPS, dan KPPS wajib untuk menindaklanjuti. Hal tersebut berlaku
sama pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan Suara Tingkat
Kecamatan (PPK). Apabila catatan keberatan atau kejadian khusus tersebut
dapat diselesaikan, maka tidak perlu lagi sebagaimana yang diatur dalam
Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 53 dan Pasal 20 Peraturan KPU
Nomor 9 Tahun 2018, sehingga apa yang disampaikan Pengadu bahwa terjadi
beberapa permasalahan seperti adanya formulir Model C7-KWK (Daftar Hadir
Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tingkat TPS) yang tidak
ditandatangani Ketua KPPS ataupun Pemilih merupakan kelalaian/human error
dari penyelenggara tingkat bawah, yaitu KPPS. Teradu I s.d. V telah
melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara
kepada seluruh PPS dan KPPS di semua Kecamatan dalam wilayah Kota Tual,
termasuk Bimbingan Teknis Rekapitulasi Penghitungan Suara kepada PPK di
semua Kecamatan pada bulan Mei 2018. Sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf g
dan h Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh
dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Tugas, Wewenang dan
Kewajiban KPU/KIP Kabupaten/Kota antara lain melakukan supervisi, asistensi,
pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS, dan melakukan
bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati atauWalikota dan Wakil Walikota kepada PPK, PPS dan KPPS. Teradu
mendalilkan bahwa Pengadu membawa masalah tersebut. Bahwa Teradu I tidak
pernah bekerja secara tidak profesional, sehingga menyebabkan terdapatnya 2
versi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari
setiap Desa/Kelurahan (Model DA.1-KWK) Kecamatan Tayando Tam yaitu yang
hasil ketikan dan hasil tulis tangan. Dalam Bimbingan Teknis tersebut telah
dijelaskan kepada masing-masing PPK tata cara rekapitulasi penghitungan suara
di tingkat Kecamatan pada PPK, maka kemudian jika terjadi hal seperti yang
disampaikan Pengadu itu merupakan bagian dari tugas dan kewenangan PPK
bukan Teradu I. Menurut keterangan dari PPK Kecamatan Tayando Tam bahwa
yang sesungguhnya versi tulis tangan dibuat oleh PPK pada saat pelaksanaan
rekapitulasi tingkat kecamatan yang ditandatangani PPK, Saksi Kecamatan dan
Panwas Kecamatan dan telah diberikan kepada masing-masing Saksi dan
Panwas Kecamatan, sedangkan versi ketikan dibuat oleh PPK Tayando Tam pada
saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Kota Tual, dengan tujuan
semata-mata untuk merapikan tulisan tangan Sertifikat Rekapitulasi dan
Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan (Model DA.1-
KWK) Kecamatan Tayando Tam dan memudahkan PPK Kecamatan Tayando Tam
dalam mempresentasikan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat
Kecamatan Tayando Tam, namun perubahan tersebut hanya dijadikan arsip bagi
PPK Kecamatan Tayando Tam, bukan untuk dibagikan kepada saksi kecamatan
maupun panwas kecamatan, dan tidak mengubah seluruh angka penjumlahan
yang sebelumnya telah dicatat dalam Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian
Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan (Model DA.1-KWK)
Kecamatan Tayando Tam versi tulis tangan. Atas fakta tersebut, keterangan yang
disampaikan Pengadu tentang ketidakmampuan Teradu 1 dalam melakukan
supervisi, pengarahan dan/atau pengendalian adalah keliru. Berdasarkan
kejadian pada saat penyelesaian keberatan rekapituali tingkat kota, telah
dilakukan upaya kongkrit sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 35
Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan hasil tersebut telah
disepakati oleh semua pasangan calon pada saat rekapitulasi. Sehingga
keterangan yang diberikan oleh Pengadu terkait selisih jumlah suara tidak dapat
dibuktikan. Bahwa Teradu I s.d. V pada saat monotoring pelaksanaan
pemungutan dan penghitungan suara, menemukan adanya pemilih tambahan
yang telah tercatat dalam formulir Model A.Tb-KWK atau DPTb pada beberapa
TPS di Kecamatan Dullah Selatan dan Dullah Utara yang belum menggunakan
hak pilihnya atau mencoblos, sehingga Teradu 1 s/d 5 menyampaikan kepada
Ketua KPPS pada TPS yang bersangkutan agar tetap mempersilahkan pemilih
sebagaimana dimaksud untuk menggunakan hak pilihnya sepanjang masih
berada di dalam lokasi TPS yang bersangkutan, meskipun telah diperintahkan
kepada Ketua KPPS bahwa tepat pukul 13.00 WIT, Kegiatan pemungutan
ditutup, artinya tidak diperbolehkan lagi pemilih tambahan yang datang
membawa KTP-Elektronik untuk menggunakan hak pilih di atas pukul 13.00
WIT, yang diperbolehkan adalah pemilih tambahan yang telah terdafftar atau
tercatat dalam formulir Model A.Tb –KWK atau DPTb sebelum pukul 13.00 WIT,
tetapi belum menggunakan hak pilihnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal
42 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018. Hal yang dilakukan
oleh Teradu 1 s/d 5 semata-mata untuk menjamin hak pilih dari warga negara
indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
[4.2.3] Bahwa Teradu I dan V membantah dalil aduan Pengadu yang
mengatakan ada keterkaitan antara fasilitas yang diberikan petahana dengan
penanganan setiap laporan yang masuk terkait petahana. Bahwa pelaksanaan
Pilkada adalah menjadi Tanggungjawab Pemerintah Daerah Berdasarkan UU
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015
tentang Perubahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihana Gubernur,
Bupati dan Walikota, UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; PP Nomor 58 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan
Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota; Pilkada Serentak Tahun 2018 merupakan Program
Strategi Nasional yang harus dilaksanakan dan dibebankan kepada APBD.
Kemudian Surat Edaran Mentri Dalam Negeri Nomor 273/2845/SJ tentang
Penangan Pilkada Serentak Tahun 2018. Sehingga siapa saja yang menjadi
Kepala Daerah sudah wajib mendukung pelaksanan Pilkada yang pendanaannya
dibebankan kepada APBD TA 2017 dan dalam APBD TA 2018 dengan
memperhatikan keseluruhan tahapan Penyelengaraan Pilkada serentak Tahun
2018. Sehingga aduan yang disampaikan kepada Teradu I dan VI salah arah dan
penuh dengan muatan fitnah dan tidak memiliki bukti. Fasilitas yang diberikan
kepada Panwas Kota Tual itu merupakan usulan secara kolektif oleh Ketua dan
Anggota Panwaslu bukan teradu VI serta tidak ada pendekatan secara individu
atau personal terkait dengan pembicaraan dengan pemerintah daerah dalam hal
ini Kota Tual. Fasilitas yang diberikan berupa pinjam pakai yang akan di
kembalikan kepada Pemda dan akan dipertanggungjawabkan oleh Panwaslu
Kota Tual. Kemudian fasilitas pinjam pakai tersebut ditenderkan kepada pihak
ketiga oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan Panwas, bukan hasil
dari persengkokolan, juga tidak ada fasilitas mewah seperti yang dituduhkan.
Terkait pernyataan Petahana di Desa Tayando Yamtel sebagai Nabi Adam,
bahwa kasus ini diproses di Gakkumdu sesuai dengan mekanisme penangan
laporan dengan meminta pendapat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tual.
Berdasarkan keputusan MUI Kota Tual, perkara dinyatakan kadaluarsa karena
sudah melewati batas waktu penangan selama 7 (tujuh) hari.
[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen dan fakta
yang terungkap dalam persidangan:
[4.3.1] Menimbang pengaduan Pengadu Nomor 282/I-P/L-DKPP/2018 diterima
DKPP tanggal 4 Oktober 2018, sehingga Teradu VIII Denny Mus Renuat tidak
memiliki legal standing sebagai Pihak Teradu dalam perkara a quo karena sejak
tanggal 15 Agustus 2018 sudah tidak menjabat sebagai Anggota Panwas Kota
Tual. DKPP tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara a
quo terhadap Teradu VIII Denny Mus Renuat;
[4.3.2] Bahwa dalil aduan Pengadu terkait kelebihan pencetakan surat suara
diakui oleh Teradu I s.d. V. Hal ini menurut Teradu disebabkan adanya
keterbatasan akses Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap sistem pengadaan
berbasis elektronik atau Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
Dalam persidangan Teradu menjelaskan alasan terjadinya kelebihan pencetakan
surat suara dikarenakan data awal yang dijadikan acuan adalah DPT pada
pemilu tahun 2014. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa pihak ketiga PT.
Balebat Dedikasi Prima pencetak surat suara menolak mengurangi jumlah surat
suara yang dicetak karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal. DKPP menilai
bahwa Para Teradu pada kondisi tersebut tidak dimungkinkan untuk melakukan
pembatalan secara sepihak karena dikhawatirkan akan adanya dampak lain
terkait kesiapan surat suara yang sudah ditentukan penjadwalannya. Akan
tetapi dengan memaksakan pencetakan yang melebihi ketentuan, telah terjadi
pemborosan penggunaan anggaran negara oleh Teradu I s.d. V. Seharusnya
Teradu I s.d. V mengantisipasi dari awal terkait kemungkinan adanya perbedaan
jumlah DPT dan membuat kesepakatan yang jelas dengan pihak ketiga jika
terjadi perubahan jumlah surat suara yang dicetak. Sementara terkait
pemusnahan sisa surat suara, DKPP menilai bahwa Para Teradu seharusnya
menjaga kepercayaan publik dengan melibatkan saksi masing-masing pasangan
calon pada saat pemusnahan sisa surat suara. Langkah yang diambil Para
Teradu dengan berpandangan bahwa tidak ada keharusan melibatkan saksi
masing-masing pasangan calon dalam pemusnahan sisa surat suara adalah
langkah yang kurang tepat dan tidak bijak. Bahwa Terkait dalil aduan Pengadu
yang secara khusus menuduh Teradu I membuat kebijakan penjadwalan
kampanye yang menguntungkan petahana tidak terbukti dalam persidangan.
Akan tetapi ditemukan fakta bahwa Teradu I pernah melakukan koordinasi
informal dengan pasangan calon terkait rencana penentuan jadwal kampanye.
Dalam persidangan terungkap bahwa pernyataan Teradu I ditangkap berbeda
oleh Pengadu dengan mengumumkan tanggal kampanye kepada para
pendukungnya, padahal jadwal kampanye belum disahkan secara resmi. DKPP
menilai seharusnya Teradu I bertindak lebih cermat dan hati-hati dalam
membuat pernyataan dalam forum yang tidak resmi dalam rangka menjaga tertib
sosial dan menjaga marwah penyelenggara pemilu. Selain itu, setiap kegiatan
yang dilakukan semestinya tercatat dalam berita acara formal sebagai langkah
antisipatif jika terjadi permasalahan di kemudian hari;
[4.3.3] Bahwa dalil aduan Pengadu terkait adanya berbagai permasalahan pada
saat hari pemungutan dan penghitungan suara di berbagai TPS tidak terbukti
dalam persidangan. Teradu sudah melakukan upaya optimal dengan melakukan
monitoring langsung ke lapangan serta telah melakukan bimbingan teknis
terhadap seluruh jajarannya sebelum hari pungut hitung dimulai. Dalil Teradu
yang mempertanyakan tidak adanya catatan keberatan atau kejadian khusus
yang dituangkan di dalam formulir Model C2-KWK yang ada pada KPPS di setiap
tingkatan TPS, dan tidak terdapatnya catatan keberatan atau kejadian khusus
yang dituangkan di dalam formulir Model DA2-KWK pada pelaksanaan
rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan (PPK), dapat dibenarkan
secara hukum. Bahwa terkait adanya beberapa TPS yang masih memberikan
kesempatan pemilih untuk melakukan pencoblosan di luar jadwal yaitu melewati
pukul 13.00 WIT tidak terbukti. Dalam persidangan terungkap bahwa yang
masih melakukan pencoblosan tersebut adalah pemilih yang sudah mendaftar
dan mendapat antrian sebelum pukul 13.00, hal ini dikarenakan adanya antrian
panjang sehingga melewati batas waktu pukul 13.00 WIT., akan tetapi setelah
pukul 13.00 tidak melakukan pendaftaran pemilih baru. Atas fakta tersebut
DKPP menilai apa yang dilakukan Para Teradu sudah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalil aduan pengadu tidak
terbukti dan Jawaban Teradu meyakinkan DKPP.
[4.3.4] Bahwa dalil adauan Pengadu tentang penanganan setiap laporan yang
kurang maksimal disebabkan adanya pemberian fasilitas mewah oleh Petahana,
dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta pemberian fasilitas tersebut diajukan
Teradu I s.d V jauh hari sebelum penyelenggaraan Pilkada dan bersifat pinjaman
sementara yang akan dikembalikan kepada pemerintah daerah. Dalam
persidangan juga terungkap bahwa fasilitasi oleh pemerintah daerah adalah
merupakan hasil usulan penganggaran sebelumnya. Pihak Terkait dalam hal ini
Sekretariat KPU dan Bawaslu Kota Tual mengakui sebagian dalil aduan Pengadu
akan tetapi membantah jika pemberian tersebut mempengaruhi kemandirian
Para teradu sebagai Penyelenggara Pemilu. DKPP berpendapat bahwa tindakan
para Teradu menerima pemberian petahana tanpa memperhatikan tahapan
pilkada yang sedang berlangsung adalah tindakan yang kurang etis, sikap dan
tindakan tersebut menimbulkan persepsi atau kecurigaan publik adanya timbal
balik antara penyelenggara Pemilihan dengan petahana. Para Teradu memiliki
kewajiban etis melaksanakan prinsip transparan dan akuntabel yaitu
menjelaskan kepada publik terkait fasilitas yang diperoleh penyelenggara Pemilu,
sehingga dapat mencegah syakwasangka kepada Para Teradu. Selain itu
permohonan fasilitas berupa pengadaan pesawat drone adalah berlebihan dan
tidak relevan dengan kebutuhan utama penyelenggaraan Pemilihan. DKPP
menilai bahwa Teradu VI s.d. VII kurang optimal dan cenderung bersikap pasif
dalam merespon laporan Pengadu. Sesuai Peraturan perundang-undangan dan
etika penyelenggara Pemilu, Panwas memiliki kewenangan bersama jajarannya
melakukan pengawasan dengan output sebuah temuan. Berdasarkan fakta dan
bukti tersebut diatas, DKPP menilai Para Teradu terbukti melakukan
pelanggaran kode etik sebagaimana ketentuan pasal 8 huruf b pasal 16 huruf c
dan d dan pasal 18 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
[4.4] Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk
mempertimbangkan.
