Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor : 310-PKE-DKPP/X/2019 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU, Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 330- P/L-DKPP/IX/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 310-PKE-DKPP/X/2019, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Harda Belly Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jl. Soyan Kasim 850 Lahat Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Eka Pitra Pekerjaan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Alamat : Kota Baru, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------Teradu; [1.3] membaca pengaduan Pengadu; mendengar keterangan Pengadu; mendengar jawaban Teradu; mendengar Keterangan saksi; mendengar Keterangan Pihak terkait; memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU 1. Sebelum Eka Pitra mencabut status kependudukannya di Kabupaten Lahat, Eka Pitra masuk dalam Kartu Keluarga Orang Tuanya yang bernama MAT SAUP dengan: a. nomor Kartu Keluarga 1604060307080020. (lampiran 1). b. KTP tanggal 25 – 10 -2013. (lampiran 2); 2. Tanggal 20 April 2017, EKA PITRA mencabut status kependudukannya dari Kabupaten Lahat pindah ke Kabupaten Tanggerang. (lampiran 3); 3. Sejak April 2017, Eka Pitra Tidak Lagi terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Lahat dan telah keluar dari daftar anggota keluarga MAT SAUP. (lampiran 4); 4. Tanggal 9 maret 2018 Eka Pitra menikah dengan Mutakhirani M dengan alamat Perum Sodong Village Blok B 11 Nomor 04 RT 003/006 Desa Sodong Tanggerang. (lampiran 5); 5. Bulan Januari 2019 Eka Pitra mengajukan permohonan Kartu Keluarga baru (mendaftar kembali) menjadi penduduk (Desa Mangun Sari Kecamatan Jarai) Kabupaten Lahat. (lampiran 6); 6. Akhir Bulan Januari atau awal bulan Februari 2019 Kartu Keluarga Eka Pitra diterbitkan oleh Dinas Duk Capil Kabupaten Lahat dengan Nomor : 1604063001190001. (lampiran 7); 7. Selanjutnya (tanggal 12) Februari 2019 KTP Eka Pitra diterbitkan oleh Dinas Duk Capil Kabupaten Lahat dengan status/alamat penduduk Kabupaten Lahat; 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, BAB II Persyaratan calon anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota Pasal 5 Nomor 1 hurup g “berdomisili di wilayah daerah propinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU propinsi, atau di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan KTP Elektronik. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 3) Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Teradu atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan 4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-4 sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN 1. P-1 Kartu Keluarga Mat Saup (tahun 2013); 2. P-2 Kartu Keluarga Mat Saup (tahun 2019); 3. P-3 Surat Nikah Teradu; 4. P-4 Surat Keterangan Kesediaan saksi; [2.4] SAKSI PENGADU 1. Fitri Kanser o Saksi Tidak Mengenal Teradu; o Saksi mengetahui informasi status kepindahan Teradu dari tulisan tangan Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat. 2. Edi Eriyanto o Saksi mendapatkan data begitu saja (Sumbernya tidak jelas). [2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut: Pengaduan Pengadu Bukan Pelanggaran Kode Etik 1. Bahwa dalil-dalil Pengaduan dari Pengadu dalam perkara ini, merupakan permasalahan yang seharusnya disampaikan pada saat proses seleksi dilaksanakan yaitu dalam tahapan tanggapan masyarakat. Sesuai dengan jadwal dan tahapan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan pada tanggal – 2018, KPU telah membentuk tim seleksi yang sudah bekerja secara professional dan objektif, serta melibatkan masyarakat umum. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi sebagai berikut: Ayat (1): “tim seleksi sebagaimana dimaksud pada pasal 31 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat”. Ayat (3): “untuk memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan: a. Mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota melalui media massa local; b. Menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota; c. Melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota; d. Mengumumkan hasil bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota; e. Melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dassar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian; f. Melakukan tes psikologi; g. Mengumumkan melalui media massa local daftar nama bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat; h. Melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelenggara Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat; i. Menetapkan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatanya dalam Rapat Pleno; dan j. Menyampaikan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatanya kepada KPU.” Ayat (4): “Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara objektif dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah tim seleksi terbentuk.” Selanjutnya juga diperjelas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan peristiwa yang didalilkan oleh Pengadu tidak relevan untuk dipermasalahkan setelah proses pendaftaran selesai dan telah ditetapkan anggota KPU Kabupaten Lahat terpilih, karena pada saat pendaftaran tim seleksi pasti telah melakukan verifikasi berkas calon secara seksama dan objektif, dan maka dengan demikian Pengaduan Pengadu bukanlah merupakan pelanggaran kode etik sehingga patut untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 4. Bahwa Teradu mohon agar semua dalil jawaban dalam eksepsi dinyatakan berlaku pula sebagai dalil jawaban dalam pokok perkara, sehingga menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan; 5. Bahwa pada pokoknya Teradu menyatakan menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Pengadu, kecuali yang diakui secara tegas tentang kebenarannya; 6. Bahwa pada pokoknya Teradu menyatakan menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Pengadu, kecuali yang diakui secara tegas tentang kebenarannya; 7. Bahwa memang benar status kependudukan Teradu masuk dalam Kartu Keluarga orang tua Teradu yang bernama MAT SAUP sebelum mencalokan diri sebagai anggota KPU Kabupaten Lahat sampai dengan mecah Kartu Keluarga; 8. Bahwa pada tahun 2014 teradu melanjutkan pendidikan ke Sekolah Pasca Sarjana Uhamka, sehingga berencana untuk pindah kependudukan ke Tangerang agar mempermudah proses administrasi perkuliahan. Untuk itu teradu membuat surat pindah melalui pemerintah desa Mangun Sari yaitu melalui Kepala Desa, akan tetapi surat pindah yang dibuat dengan salah alamat tujuan sehingga tidak bisa digunakan. Sampai akhirnya surat pindah tersebut dikembalikan ke Disdukcapil Kabupaten Lahat, hal tersebut, menurut penjelasan dari disdukcapil kabupaten lahat, setatus kependudukan seseorang akan berubah jika surat pindah yang dibuat telah diserahkan ke disdukcapil tujuan pindah untuk mendapatkan dokumen kependudukan baru di tempat tujuan pindah. Jika tidak maka status kependudukan yang bersangkutan akan menggantung, sehingga jika surat pindah batal digunakan maka status kependudukan tetap di domisili awal; 9. Bahwa memang benar teradu telah menikah dengan istri teradu Mutakhirani Mustafa pada tanggal 9 Maret 2019 di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan; 10. Bahwa selanjutnya memang jelas tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, BAB II Persyaratan calon anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota Pasal 5 Nomor 1 hurup g “berdomisili di wilayah daerah propinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU propinsi, atau di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan KTP Elektronik, dan saya mengikuti proses seleksi dalam semua proses tahapan telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang Teradu gunakan dalam mendaftar calon anggota KPU Kabupaten Lahat adalah e-KTP asli yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Lahat pada tanggal 25 Oktober 2018, bukan yang lama ataupun yang baru terbit setelah pecah KK seperti yang dituduhkan pengadu; (lampiran 1,2, dan 3); 11. Bahwa setelah dinyatakan lulus dan dilantik sebagai anggota KPU Kabupaten Lahat, sebelum menerima uang kehormatan pertama, sekretaris KPU Kabupaten Lahat menyarankan untuk membuat Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk baru bersama istri karena alasan pajak dan lain sebagainya, barulah teradu mengurus untuk mecah Kartu Keluarga dari orang tua bersama istri sehingga terbitlah Kartu Keluarga baru teradu dan istri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Lahat pada tanggal 30 Januari 2019, bukan Teradu baru mendaftar kembali menjadi penduduk Kabupaten Lahat, melainkan Teradu mengajukan permohonan memecah Kartu Keluarga dari orang tua Teradu untuk kemudian membuat Kartu Keluarga baru bersama istri teradu yang juga telah melakukan pindah domisili ke Desa Mangun Sari Kecamatan Jarai dari Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya terbit pula e-KTP baru teradu dan istri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Lahat pada tanggal 12 Februari 2019. Jadi e-KTP yang dimaksud oleh pengadu adalah e-KTP teradu karena mecah KK dari orang tua, buka baru mendaftar kembali menjadi warga desa Mangun Sari Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Sumatera Selatan [2.6] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Teradu kemukakan diatas, maka dengan kerendahan hati dan dengan tanpa mengurangi rasa hormat Teradu kepada Yang Mulia Majelis Hakim Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya 2. Menyatakan Teradu EKA PITRA tidak terbukti melanggar kode etik Penyelenggara Pememilihan Umum; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu; atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.7] BUKTI TERADU Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, para Teradu mengajukan alat bukti berupa T-1 s.d T-3, sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN 1. T-1 Surat Keterangan Sekretaris Dukcapil Kabupaten Lahat Nomor : 470/440/dukcapil/2019, tertanggal 2 Agustus 2019 tentang keabsahan KTP Eka Pitra; 2. T-2 Foto e-KTP Eka Pitra yang digunakan untuk mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten Lahat; 3. T-3 Foto Copy e-KTP Eka Pitra yang digunakan untuk mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten Lahat yang sudah dilegalisir oleh disdukcapil Kabupaten Lahat; [2.8] KESIMPULAN TERADU Setelah mengikuti dengan seksama jalannya persidangan, memperhatikan bukti-bukti, keterangan saksi serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Dengan ini Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu telah mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan dengan melampirkan KTP Elektronik asli yang dikeluarkan oleh disdukcapil Kabupaten Lahat, dibuktikan dengan surat keterangan dari sekretaris disdukcapil Kabupaten Lahat, Foto e-KTP asli dan Fotocopy e-KTP yang juga telah dilegalisir oleh pejabat disdukcapil Kabupaten Lahat. Selanjutnya, terkait pindah domisili yang dipermasalahkan, Teradu telah menjelaskan bahwasanya Surat Keterangan Pindah yang dibuat pada tahun 2017 tidak pernah digunakan karena salah alamat, dan dikembalikan kembali ke disdukcapil Kabupaten Lahat sebagai syarat untuk batal pindah, sehingga terbitlah e-KTP asli pada tanggal 25 Oktober 2018 yang digunakan sebagai syarat mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten Lahat. 2. Bahwa dalam proses pencalonan anggota KPU Kabupaten Lahat di semua tahapan tidak ada laporan dari masyarakat terkait masalah ini, sesuai keterangan dari pihak terkait. 3. Bahwa alat bukti yang ditunjukan oleh Pengadu tak satupun yang memiliki nilai keabsahan yang kuat, karena semuanya tidak ada yang bisa dibuktikan keasliannya, serta validitas sumber diperolehnya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pengadu tak satupun keteranganya yang menguatkan kebenaran pokok perkara yang dipermasalahkan pengadu, bahkan menunjukan bahwa mereka tidak tahu apa-apa. [2.9] PIHAK TERKAIT Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memanggil Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bekasi selaku Pihak Terkait dan memberikan keterangan bahwa :  Amrah Muslimin (Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan): 1. Dalam proses seleksi calon Anggota KPU Kabupaten/Kota, ada tahapan yang melibatkan masyarakat. Ketika calon anggota KPU kKabupaten/Kota sudah mendaftar, Masyarakat diminta tanggapan dan masukan tentang calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang mendaftar. 2. Dalam proses seleksi calon anggota KPU Kabupaten Lahat, tidak ada tanggapan, masukan ataupun keberatan dari masyarakat tentang domisili Teradu. III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM` [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu Terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang Pengadu pada pokoknya mendalilkan Teradu sebagai Anggota KPU Kabupaten Lahat tidak memenuhi syarat domisili. Teradu telah mengajukan permohonan pindah domisili dengan mencabut status kependudukan dari kabupaten Lahat ke Kabupaten Tangerang sejak April 2017. Pada Bulan Maret 2018, Teradu menikah dengan istrinya yang beralamat di Tangerang, kemudian mengajukan permohonan untuk mendapatkan Kartu Keluarga dan menjadi penduduk Kabupaten Lahat pada Bulan Januari 2019 yang dikabulkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2019. Pengadu juga mendalilkan bahwa KTP Teradu dengan alamat Kabupaten lahat baru diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat pada Tanggal 12 Februari 2019 sedangkan pelaksanaan seleksi Anggota KPU Kabupaten Lahat dimulai pada Bulan November 2018. Pengadu menyatakan Teradu melanggar Pasal 5 angka 1 huruf g Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018. [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dengan alasan sebagai berikut. Teradu menyatakan bahwa pada tahun 2014 bersekolah di Uhamka dan berencana untuk pindah kependudukan ke Kabupaten Tangerang untuk mempermudah administrasi kuliah. Teradu membenarkan bahwa dirinya mengurus surat perpindahan kependudukan, namun hal tersebut tidak terlaksana karena alasan administrasi perihal alamat tujuan pindah. Bahwa KTP-el Teradu diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten lahat pada tanggal 25 Oktober 2018 atau sebelum tahapan seleksi Anggota KPU Kabupaten Lahat. Perihal KTP-el yang terbit belakangan pada tanggal 12 Februari 2019 adalah dikarenakan permohonan Teradu dalam hal memecah kartu Keluarga dari orang tua untuk membikin kartu keluarga bersama istri yang juga telah pindah domisili di Kabupaten Lahat. [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Pengadu, Teradu, Saksi dan bukti dokumen berkenaan dengan dalil Teradu tidak berdomisili di Kabupaten Lahat, dalam persidangan terungkap fakta bahwa Teradu telah mengajukan pindah kependudukan dari Kabupaten Lahat ke Kabupaten Tangerang untuk kepentingan administrasi perkuliahan. Hanya saja, dalam pengajuan pindah tersebut, terdapat permasalahan administrasi salah alamat tujuan pindah sehingga surat permohonan pindah tersebut dikembalikan ke Disdukcapil Kabupaten Lahat. Bahwa alat bukti dokumen Teradu berupa fotocopy KTP-el, menunjukkan identitas Teradu yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Lahat pada tanggal 25 Oktober 2018 telah digunakan sebagai dokumen kelengkapan syarat pendaftaran Anggota KPU Kabupaten Lahat. Selanjutnya untuk memenuhi kewajiban tertib administrasi, Teradu mengajukan pemisahan Kartu Keluarga untuk mengajukan Kartu Keluarga baru bersama istrinya yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Lahat pada tanggal 30 Januari 2019 dan disusul dengan terbitnya KTP-el baru pada 12 Februari 2019 dan telah dibuktikan melalui Surat Keterangan Sekretaris Disdukcapil kabupaten Lahat No. 470/440/dukcapil/2019 tanggal 2 Agustus 2019. Berdasarkan uraian tersebut, DKPP berpendapat bahwa Teradu telah menyertakan alat bukti yang cukup dalam menerangkan status kependudukan Teradu sebagai penduduk Kabupaten Lahat. Dengan demikian, dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu meyakinkan DKPP. [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. 2. Merehabilitasi nama baik Teradu Eka Pitra selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan. 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Plt. Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, Hasyim Asy’ari dan Rahmat Bagja masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh Muhammad selaku Plt. Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota. Plt KETUA Ttd Muhammad ANGGOTA Ttd Ttd Alfitra Salam Teguh Prasetyo Ttd Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir