Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 32-PKE-DKPP/II/2024 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 32-P/L-DKPP/II/2024 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 32-PKE-DKPP/II/2024, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] Pengadu 1. Nama : Agus Syahputra Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslih Provinsi Aceh Alamat : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------Pengadu I; 2. Nama : Fahrul Rizha Yusuf Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh Alamat : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------Pengadu II; 3 Nama : Maitanur Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh Alamat : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------Pengadu III; 4 Nama : Safwani Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh Alamat : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------Pengadu IV; 5 Nama : Yusriadi Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh Alamat : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------Pengadu V; Pengadu I s.d. Pengadu V Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------Para Pengadu;

TERHADAP [1.2] Teradu 1. Nama : Hendri Jabatan : Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya Alamat : Dusun menuang Gampong Teumareum Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------------Teradu. [1.3] membaca pengaduan Para Pengadu; mendengar keterangan Para Pengadu; mendengar jawaban Teradu; mendengar keterangan Pihak terkait; mendengar keterangan Ahli; mendengar keterangan Saksi; dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Para Pengadu dan Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Para Pengadu Perakra Nomor 32-PKE-DKPP/II/2024 telah menyampaikan Pengaduan tertulis dalam sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal 27 Maret 2024 dengan uraian sebagai berikut: Panwaslih Provinsi Aceh pada tanggal 04 Januari 2024 mergistrasi temuan dengan Nomor 001/Reg/TM/PL/Prov/01.00/I/2024 temuan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh saudara Hendri, S.Sos.,M.Si. (selanjutnya disebut Terlapor) terkait ketidak jujuran Terlapor dalam mengikuti seleksi calon anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya, dikarenakan terlapor pada saat mencalonkan diri masih terlibat sebagai anggota Partai Politik dan pernah mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif Kabupaten Aceh Selatan pada pemilu tahun 2019. Terlapor berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang diperoleh dari hasil klarifikasi terhadap perbuatan dalam melakukan pencalonan sebagai Anggota Panwaslih Aceh Jaya berdasarkan surat lamaran sebagai calon anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya Periode 2023-2028, serta Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik tertanggal 5 Juni 2023, yang telah menyatakan dirinya tidak pernah menjadi anggota partai politik. Dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang telah memenuhi unsur Pasal 117 ayat (1) huruf d dan huruf i Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang menegaskan syarat menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah: huruf d “mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil”. Serta huruf i, “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon”. Bahwa ketentuan yang disebutkan diatas adalah merupakan norma hukum yang menjadi syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS disyaratkan “jujur” dalam mencalonkan diri, serta tidak terikat dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon. Syarat kejujuran dalam pendaftaran merupakan hal yang prinsipil untuk dipenuhi, karena prinsip ini akan terus dipraktikan dan relevan dengan asas serta prinsip penyelenggaraan Pemilu ketika mereka terpilih dan melaksanakan segala tugas fungsi dan wewenang sebagaimana yang telah diatribusi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Maka terhadap informasi yang disampaikan oleh terlapor pada saat mencalonkan diri sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya periode 2023-2028 tidak mencerminkan prinsip jujur sebagaiman diatur dalam pasal 117 ayat (1) huruf d dan huruf i Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 6 ayat ayat (1) peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. yang menegaskan Untuk menjaga integritas dan profesionalitas, Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan pokok aduan Para Pengadu pada Perkara Nomor 32-PKE- DKPP/II/2024, maka Para Pengadu memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia agar menerima, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pengadu mengajukan alat bukti sebagai berikut: Bukti P-1 Surat Tugas Penelusuran Nomor: 384/PP/00.01/K.AC/12/2023 atas nama Safwani dalam rangka penelusuran terhadap informasi awal atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, tertanggal 19 Desember 2023. Bukti P-2 Surat Tugas Penelusuran Nomor: 509/PP.00.01/AC/12/2023 atas nama Sariyulis dalam rangka mendampingi Anggota Panwaslih Provinsi Aceh pada penelusuran terhadap informasi awal atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, tertanggal 19 Desember 2023. Bukti P-3 Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 165/LHP/Form- A/PM.00.01/12/2023 tentang Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslih Provinsi Aceh, tertanggal 26 Desember 2023. Bukti P-4 Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 141/HK.03.1.Kpt/1101/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 12 Agustus 2018. Bukti P-5 Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 39/PL.01.4-Kpt/11/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 20 September 2018. Bukti P-6 Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 290/HK.03.1/1101/KIP-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019, tertanggal 6 Mei 2019. Bukti P-7 Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor: 54/PL.01.4-Kpt/11/Prov/XII/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KIP Aceh Nomor: 39/PL.01.4-Kpt/11/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Pemilu Tahun 2019, tertanggal 10 Desember 2018. Bukti P-8 Foto surat suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Daerah Pemilihan 2 (dua). Bukti P-9 Sebanyak 1 (satu) file berkas administrasi pendaftaran saudara Hendri S.Sos., M.Si. sebagai calon anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya Periode 2023-2028. Bukti P-10 Bukti foto dan hasil screenshot akun Facebook Ratu Weeding yang di upload pada tanggal 5 Maret 2019 dan 22 Maret 2019, yang diperoleh Panwaslih Aceh pada saat penanganan pelanggaran setelah melakukan klarifikasi terhadap terlapor dan saksi-saksi. [2.4] SAKSI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya sepanjang perkara Nomor 32-PKE- DKPP/II/2024, Pengadu mengajukan Saksi yakni Edi Syahputra yang memberikan kesaksian dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 27 Maret 2024 sebagai berikut: • Edi Syahputra - Bahwa pada saat tahapan Pemilu Tahun 2019, saksi menjabat sebagai Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Selatan. - Bahwa saksi menyatakan pada tahapan Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Legislatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, benar Saksi mengetahui bahwa Teradu adalah DCS dari Partai Aceh. - Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat pengunduran diri Teradu sebagai Caleg dari Partai Aceh baik dari Teradu ataupun dari Partai Aceh. - Bahwa Saksi menyatakan sebeluh Pemilu Tahun 2019, Saksi melalui KIP Aceh Selatan sering melakukan sosialisai kepada seluruh partai politik di Aceh Selatan terkait persyaratan Calon Legislatif. Saksi menyampaikan kartu tanda anggota (KTA) Partai Politik merupakan syarat untuk didaftarkan sebagai Calon Legislatif. [2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU Bahwa dalam sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal pada tanggal 27 Maret 2024 Teradu Perkara Nomor 32-PKE- DKPP/II/2024 telah menyampaikan jawaban tertulis dan dibacakan dengan uraian sebagai berikut: I. Dalam Eksepsi/Jawaban Bahwa Teradu membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan dan dikemukakan oleh Para Pengadu dalam posita gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Teradu. - Dalam Dalam eksepsi ini Teradu ingin menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemilu di Indonesia didasari pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan PKPU, Peraturan Bawaslu, dan Peraturan DKPP. Oleh karena itu, apapun hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu maka penyelesaiannya tidak boleh keluar dari konteks hukum tersebut, salah satunya dalam hal menangani dan memutuskan dugaan pelanggaran yang terjadi, termasuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelanggara pemilu, hal tersebut dilakukan tidak hanya demi tertegaknya hukum namun juga untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan sila kedua Pancasila yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab” di mana sila tersebut menjadi salah satu sumber hukum di negara ini. - Berdasarkan landasan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku seperti yang telah disebutkan di atas dan demi tertegaknya kepastian hukum yang berkeadilan maka Teradu menolak sepenuhnya atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang disangkakan kepada Teradu. Hal tersebut Teradu sampaikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Pertama: berkenaan dengan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi rujukan dasar hukum utama adalah: 1. Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam pasal tersebut secara eksplisit dijelaskan bahwa “Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.” 2. Pasal 1 ayat (4) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah “suatu kesatuan asas moral, etika, danfolisofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.” Kedua: merujuk pada dasar hukum di atas maka siapa yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu tersebut? Dalam Pasal 1 Ayat (7) UU No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 disebutkan bahwa “Penyelengara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu untuk memilih DPRI, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD secara langsung oleh Rakyat. Jadi, penyelenggara pemilu itu hanya tiga: a. KPU b. Bawaslu c. DKPP Ketiga: secara ketentuan hukum seseorang dapat dikatakan sebagai anggota dari salah satu penyelenggara pemilu yaitu setelah mengucappkan sumpah dan/atau janji pada saat pelantikan. Teradu dilantik sebagai anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 bersamaan dengan anggota bawaslu/panwaslih kabupaten/kota lainnya se-Indonesia yang dihadiri oleh pimpinan komisoner Bawaslu/panwaslih Provinsi se-Indonesia yang bertempat di Pullman Hotel Jakarta Central Park. Artinya, pada saat pelantikan tersebutlah Teradu mengucapkan sumpah dan/atau janji bersama dengan anggota bawaslu/panwaslih kabupaten/kota lainnya se-Indonesia. Setelah pelantikan tersebutlah sah secara hukum Teradu dapat disebut sebagai salah anggota komisioner Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya, artinya sebagai salah satu penyelenggara pemilu; (vide T-1) Keempat: setelah Teradu sah secara hukum menjadi salah anggota Komisioner Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya, adakah satu contoh atau bukti perbuatan Teradu yang teridikasi melanggar sumpah dan/atau janji sehingga Teradu didelik dengan dugaan melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu? Padahal setelah Teradu dilantik bersama dengan dua anggota Komisoner Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya lainnya, yaitu saudara Muhammad Afzal, S.E., M.M. dan saudara Kamaruzzaman, S.Hi, kami langsung melaksakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anggota komisioner sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, secara professional dengan penuh integritas, mulai di hari pelantikan sampai dengan rekapitulasi tingkat nasional Pemilihan Umum tahun 2024 dan sampai dengan mengikuti sidang pada hari ini; (vide T-2) Pada kesempatan ini, izinkan Majelis Hakim yang mulia, Teradu ingin mengajukanpertanyaan kepada Pengadu, adakah satu bukti yang mengindikasikan baik sikap maupun perilaku Teradu yang menggambarkan ketidakprofesionalitas, tidak berintegritas, atau menggambarkan keperpihakan Teradu terhadap salah satu peserta pemilu pada tahun 2024 ini, baik terhadap salah satu Pasangan Calon, Calon Perseorangan (DPD), Calon DPR-RI, Calon DPRA maupun Calon DPRK mulai di hari pelantikan sebagai anggota Komisioner Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya sampai dengan rekapitulasi tingkat nasional Pemilihan Umum tahun 2024 dan sampai dengan mengikuti sidang pada hari ini, adalak bukti tersebut? Jika tidak ada maka terbantahlah kekhawatiran Pengadu terhadap Teradu jika menjalankan tugas sebagai anggota pengawas pemilu akan memungkinkan Teradu tidak professional, tidak berintegritas dan memiliki kecenderungan keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu. II. Dalam Pokok Perkara Aduan - Teradu menolak jika diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 117 Ayat (1) huruf “d” dan huruf “i” UU No. 7 Tahun 2017, dan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017. Hal tersebut Teradu sampaikan karena tidak ada maksud dari Teradu untuk melakukan kebohongan atau berbuat tidak jujur dengan menandatangani Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik pada saat tahapan proses seleksi menjadi Calon Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya. Hal tersebut TERADU lakukan didasari atas pemahaman dan kesadaran diri TERADU kerena memang TERADU tidak pernah menjadi anggota salah satu Partai Politik dalam perkara ini diduga anggota Partai Aceh DPW-PA Kabupaten Aceh Selatan, hal tersebut TERADU sampaikan dengan fakta sebagai berikut: 1.Setelah tamat SMA pada tahun 2008 TERADU sudah berangkat ke Banda Aceh melanjutkan studi S1 di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dan selesai pada tahun 2012; (vide T-3) 2.Selama tahun 2013-2015 Teradu berada di Kalimantan Barat sebagai Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3) Kemenpora RI angkatan XXIII; (vide T-4) 3.Selama tahun 2015-2017 Teradu melanjutkan studi S2 di Universitas Padjadjaran Unpad) Bandung melalui jalur beasiswa LPDP; (vide T-5) 4.Pulang ke Aceh Desember 2017 dan awal 2018 Teradu mulai aktif mengajar di UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai Asdos. 5.Teradu tidak pernah mengikuti kegiatan apapun yang berhubungan dengan kaderisasi Partai Aceh, tidak pernah Teradu mendapat undangan dan tidak pernah Teradu mengikutinya. 6.Teradu tidak memiliki Kartu dan No. ID keanggotaan Partai Aceh karena Teradu tidak pernah masuk dalam keanggotaan Partai Aceh. Jikapun DPW-PA Kabupaten Aceh Selatan mungkin ada membuat Kartu Anggota Partai Aceh atas nama Teradu sebagai syarat administrasi Bacaleg dan Caleg yang didaftarkan ke KIP Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2018, itu semua di luar sepengetahuan dan persetujuan Teradu karena faktanya Teradu sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Bacaleg dan disetujui oleh DPW- PA Kabupaten Aceh Selatan. Sekali lagi Teradu ingin menegaskan bahwa, tidak pernah Teradu diberikan atau menerima Kartu keanggotaan Partai dari DPW- PA Kabupaten Aceh Selatan. 7.Teradu tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dan menerima SK apapun sebagai pengurus maupun sebagai anggota Partai Aceh dari DPW-PA Kabupaten Aceh Selatan sejak Teradu diajak untuk mendaftarkan diri sebagai bacaleg sementara calon Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan periode 2019-2024 oleh Safiron M. Nur (alm) dan pengurus DPC-PA Kecamatan Sawang sampai dengan hari pendaftaran mengikuti seleksi sebagai calon anggota Komisoner Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya periode 2023-2028. - Berkenaan dengan adanya temuan foto diri Teradu masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) calon Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan periode 2019-2024 dalam hal ini Teradu sudah menghadiri untuk memenuhi undangan Klarifikasi No. 5/HK.03.04/K.AC/1/2024 pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh. Pada saat klarifikasi tersebut Teradu sudah disumpah dengan Al-Qur’an dan Teradu mengucapkan sumpah tersebut dengan penuh keyakinan sehingga Teradu menjelaskan kronologis yang sebenarnya atas peristiwa foto Teradu masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) calon Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan periode 2019-2024; (vide T-6) - Pada kesempatan ini, Majelis Hakim yang Mulia, izinkan Teradu kembali menjelaskan kronologis peristiwa tersebut di hadapan Majelis Hakim pada sidang hari ini. Pada akhir 2017 tepatnya bulan Desember Teradu kembali ke Aceh setelah menyelesaikan studi S2 di Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung. Di Aceh awal tahun 2018 Teradu mulai mengajar di UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai Dosen LB. Pada bulan April 2018 Teradu pulang ke Aceh Selatan, yaitu ke Gampong Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Gampong Mutiara merupakan salah satu gampong yang ada di Kecamatan Sawang Kabupaten Selatan, pada pemilu tahun 2019 gampong Mutiara memiliki jumlah pemilih terbanyak nomor 2 (dua) di antara gampong-gampong lainnya di kecamatan Sawang, yaitu hampir 1000 an lebih. - Berdasarkan potensi jumlah pemilih terbanyak tersebut, Teradu memberikan masukan kepada tokoh-tokoh masyarakat, para pemuda, dan para ibu-ibu agar di pemilu 2019 ada caleg yang muncul dari gampong Mutiara, siapapun itu karena belum ada sejarah adanya caleg yang muncul dari gampong Mutiara setiap pemilu. - Beranjak dari hal tersebut, ada yang menyarankan Teradu untuk maju sebagai caleg namun Teradu menolaknya dengan alasan Teradu ada aktivitas mengajar di Banda Aceh, lagipula karena Teradu baru pulang ke Aceh. Seiring berjalannya waktu ada lagi masyarakat yang menyarankan Teradu untuk maju sebagai caleg namun Teradu tetap tidak mengiyakan sehingga pada akhirnya Teradu mengiyakan dengan satu syarat Teradu mencalonkan diri dari Partai Nasional, karena pada waktu itu Teradu juga diminta untuk mau maju dari Partai Golkar oleh salah satu Bacaleg DPRA Partai Golkar, kalau tidak salah namanya Suprijal Yusuf dan Teradu juga tidak begitu kenal dengan yang bersangkutan, hanya melalui adek ipar beliau yang menikah di gampog Mutiara. Namun, Teradu juga tidak mendaftar sebagai bacaleg dari Partai Golkar karena sebenarnya Teradu memang belum ada keinginan untuk maju sebagai bacaleg. - Pada bulan April 2018 Teradu dipanggil untuk datang kerumah Safiron M. Nur (Panglima Daerah II Wilayah KPA Lhok Tapaktuan). Sampai di sana Teradu diminta untuk mendaftarkan diri sebagai Bacaleg dari Partai Aceh untuk Dapil 2 Sawang-Meukek. Teradu menolaknya. Kemudian, Teradu didatangi oleh Bantasaidi (Pangsagoe Alue Pakue) agar Teradu mendaftarkan diri sebagai Bacaleg dari PartaiAceh untuk Dapil 2 Sawang-Meukek dan ini kesepakatan para KPA Alue Pakue. Desakan dari pihak KPA terus Teradu rasakan agar Teradu mendaftarkan diri seagai bacaleg dari PA. Pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018 Teradu dipanggil kerumah Usman Nuri si Agam sapaannya (Adik Safiron M. Nur), di sana ada Bg Safiron, Muzakar (Ketua DPC PA Kecamatan Sawang), Mahlil, Sekretaris DPC PA Kecamatan Sawang, Bantasaidi Pangsagoe Alue Pakue, dan Usman Nuri. - Disitu Teradu diminta untuk mendaftarkan diri sebagai Bacaleg PA dapil 2 Sawang- Meukek hanya sebagai Bacaleg sementara sambil menunggu pengurusan administrasi Bacaleg yang sebenarnya, yaitu Safiron M. Nur (Panglima Daerah II Wilayah KPA Lhok Tapaktuan), dan semua biaya pendaftaran menjadi tanggung jawab Safiron M. Nur. Karena desakan dari pihak petinggi KPA terus Teradu rasakan, akhirnya Teradu mengiyakan dengan perjanjian Teradu hanya sebagai Bacaleg sementara; (vide T-7) - Lebih kurang seminggu kemudian, Teradu merasa ada yang janggal, Safiron M. Nur seperti tidak serius akan mendaftarkan dirinya sebagai Bacaleg PA dapil 2 Sawang- Meukek sehingga pada tanggal 18 Mei 2018 Teradu mengajukan Surat Pengunduran Diri sebagai Bacaleg PA dapil 2 Sawang-Meukek ke DPW-PA Kabupaten Aceh Selatan, Alhamdulillah disetujui Pengunduran Diri Teradu sebagai Bacaleg PA dapil 2 Sawang-Meukek oleh DPW-PA Kabupaten Aceh Selatan; (vide T-8) - Pada bulan Juni 2018 Teradu meminta untuk dikembalikan dokumen pendaftaran Teradu namun pihak DPW-PA Kabupaten Aceh Selatan meminta Teradu untuk mengikuti tes Baca Al-Qur’an setelah itu baru akan dikembalikan,namun sehingga foto Teradu keluar dalam Daftar Calon Sementara (DCS) calon Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan periode 2019-2024 dokumen Teradu sampai dengan sekarang tidak dikembalikan oleh pengurus DPW-PA Kabupaten Aceh Selatan. - Pada saat foto Teradu keluar dalam DCS Teradu mengajukan Surat Keberatan ke DPW-PA Kabupaten Aceh Selatan dan Teradu kembali ke Banda Aceh untuk minta diaktifkan kembali mengajar sebagai Dosen LB di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh; (vide T-9) - Selanjutnya, pada saat foto Teradu keluar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) calon Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan periode 2019-2024 Teradu kembali mengajukan Surat Keberatan ke DPW-PA Kabupaten Aceh Selatan serta membuat Pengumuman di gampong Mutiara dengan cara Teradu tempel di tempat keramaian dan memberi pengumuman di Mesjid; (vide T-10) - Siapa yang dimaksud dengan Hendri, S.Sos., M.Si tersebut? Teradu tidak menyanggah kalau foto yang tertera dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) calon Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan periode 2019- 2024 adalah foto Teradu namun Teradu tidak bisa menerima kalau Hendri, S.Sos., M.Si adalah nama dengan gelar akademik yang Teradu miliki karena nama dengan gelar akademik yang Teradu miliki adalah Hendri, S.Sos.I., M.Si. Hal tersebut dapat Teradu buktikan dengan Ijazah Srata Satu (S1) yang Teradu dapatkan setelah menyelesaikan kuliah S1 di IAIN Ar- Raniry Banda Aceh pada tahun 2012; (vide T-11) [2.6] PETTITUM PARA TERADU Bahwa berdasarkan jawaban Teradu pada Perkara Nomor 32-PKE-DKPP/II/2024, maka Teradu memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia agar menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Dalam Eksepsi - Mengabulkan eksepsi Teradu untuk seluruhnya; - Menyatakan pengaduamn Pengadu tidak dapat diterima dan tidak dapat dibuktikan. 2. Dalam Pokok Perkara - Menolak gugatan Pengadu untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Pengadu tidak dapat diterima; - Menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; - Merehabilitasi nama baik Teradu selaku anggota Komisioner Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya; - Apabila Majelis Hakim Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). [2.7] ALAT BUKTI Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Teradu mengajukan alat bukti sebagai berikut: Bukti T-1.1 Pengumuman Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2023-2028 Nomor: 2570.1/KP.01.00/K1/08/2023, tertanggal 18 Agustus 2023. Bukti T-1.2 Undangan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Bagi Anggota Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2023- 2028 Nomor: 984/KP.01/SJ/08/2023, tertanggal 18 Agustus 2023. Bukti T-2 Kumpulan Dokumentasi Foto Kegiatan Teradu sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya. Bukti T-3 Ijazah SMA dan Ijazah S1 Teradu. Bukti T-4 Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 427/365/Dispora-A Tentang Penetapan Peserta Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3) Angkatan XXIII Tujuan Provinsi Kalimantam Barat Tahun 2013, tertanggal 2 September 2013. Bukti T-5 Sertifikat Persiapan Keberangkatan (PK) Angkatan 41 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dan Ijazah Magister Teradu. Bukti T-6 Undangan Klarifikasi Nomor: 5/HK.03.04/K.AC/1/2024, tertanggal 8 Januari 2024 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh. Bukti T-7 Surat Perjanjian Teradu dengan Safron M.Nur (Pangda Wilayah II KPA Lhok Tapaktuan), tertanggal 11 Mei 2018. Bukti T-8.1 Surat Pengunduran Diri Teradu sebagai Bakal Calon Legislatif DPRK Aceh Selatan Dari Partai Aceh, tertanggal 18 Mei 2018. Bukti T-8.2 Surat Persetujuan Pengunduran Diri Nomor: 002/DPW- PA/AS/V/2018, tertanggal 21 Mei 2018. Bukti T-9.1 Surat Pernyataan Keberatan Pertama Teradu ke Pengurus DPC-PA Kecamatan Sawang dan DPW-PA Kabupaten Aceh Selatan, tertanggal 16 Agustus 2018. Bukti T-9.2 Surat Pernyataan Keberatan Kedua Teradu ke Pengurus DPW-PA Kabupaten Aceh Selatan, tertanggal 19 September 2018. Bukti T-9.3 Surat Keputusan Rektor UIN AR-Raniry Banda Aceh Nomor: 1267/Un.08/R/Kp.07.6/08/2018 Tentang Pembagian Tugas Mengajar Dosen Luar Biasa Yang Mengajar Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN AR-Raniry Banda Aceh Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, tertanggal 15 Agustus 2018. Bukti T-10 Pengumuman yang dibuat oleh Teradu menyatakan Teradu tidak bersedia sebagai Calon Legislatif DPRK dari Partai Aceh, tertanggal 25 September 2018. Bukti T-11 Ijazah Strata Satu (S1) Teradu. [2.8] SAKSI TERADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya sepanjang perkara Nomor 32-PKE- DKPP/II/2024, Teradu mengajukan 4 (empat) Saksi yakni Murhayat selaku Sekjen DPW-PA Kabupaten Aceh Selatan periode Tahun 2018, Usman Nuri selaku masyarakat, Junaidi selaku masyarakat, Wandi selaku masyarakat yang memberikan kesaksian dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 27 Maret 2024 sebagai berikut: • Murhayat 1. Benar saudara atas Nama Hendri, S.Sos.I., M.Si yang menjadi Teradu dalam perkara ini tidak pernah menjadi Kader apalagi Anggota Partai Aceh DPW-PA Kabupaten Aceh Selatan. 2. Berkenaan dengan masukknya Foto dan Nama Teradu dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon DPRK Kabupaten Aceh Selatan dari Partai Aceh Dapil 2 (Sawang-Meukek) Periode 2019-2024 itu murni kesalahan pihak kami pengurus DPW-PA Kabupaten Aceh Selatan. 3. Berkenaan dengan Poin Dua di atas, kronologis yang sebenarnya benar seperti keterangan yang disampaikan oleh Teradu dalam persidangan, di mana Teradu pada dasarnya diajak oleh DPW-PA Kabupaten Aceh Selatan melalui DPC-PA Kecamatan Sawang untuk mendaftar sebagai Bacaleg sementara/pengganti dari Partai Aceh Dapil 2 (Sawang Meukek) Periode 2019-2024 sambil menunggu pengurusan administrasi Bacaleg yang sebenarnya, yaitu (alm) Safiron M. Nur (Pangda KPA-Wilayah II Lhok Tapatuan). 4. Benar pada tanggal 18 Mei 2018 Teradu telah mengajukan Surat Pengunduran Diri sebagai Bacaleg sementara/pengganti Partai Aceh Dapil 2 (Sawang-Meukek) Periode2019-2024 dan disetujui oleh DPW-PA Kabupaten Acch Selatan pada tanggal 21 Mei2018. 5. Alasan Teradu mengajukan Surat Pengunduran Diri sebagai Bacaleg Partai Aceh Dapil 2 (Sawang-Meukek) Periode 2019-2024 pada tanggal 18 Mei 2018 padahal memang belum masuk dalam tahapan pencalonan adalah dengan maksud agar semua berkas administrasi TERADU yang telah diserahkan ke DPW-PA Kabupaten Aceh Selatan melalui DPC-PA Kecamatan Sawang dapat dikembalikan kepada Teradu. 6. ⁠Namun, karena pada saat itu (alm) Safiron M. Nur (Pangda KPA-Wilayah II Lhok Tapatuan) tidak jadi mencalonkan diri sebagai Bacaleg Partai Aceh Dapil 2 (Sawang Meukek) Periode 2019-2024 sehingga DPW-PA Kabupaten Aceh Selatan tetap mangajukan Teradu sebagai Bacaleg Partai Aceh Dapil 2 (Sawang-Meukek) Periode 2019-2024 sehingga masuk Foto dan Nama Teradu dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daflar Calon Tetap (DCT) Calon DPRK Kabupaten Aceh Selatan dari Partai Aceh Dapil 2 (Sawang-Meukek) Periode 2019-2024. 7. Berkenaan dengan Poin Enam, hal tersebut terjadi di luar sepengetahuan Teradu sehingga pada saat Foto dan Nama Teradu masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon DPRK Kabupaten Aceh Selatan dari Partai Aceh Dapil 2 (Sawang-Meukek) Periode 2019-2024 sehingga Teradu mengajukan dua kali Surat Keberatan ke DPW-PA Kabupaten Aceh Selatan. 8. ⁠DPW-PA Kabupaten Aceh Selatan pernah membuat Kartu Anggota Partai atas nama Teradu hanya sebagai syarat administrasi pendaftaran Bacaleg ke KIP dan itu tidak diketahui oleh Teradu dan DPW-PA Kabupaten Aceh Selatan tidak pernah memberikan/menyerahkan Kartu Anggota tersebut kepada Teradu. Hal tersebut dengan alasan karena Teradu memang bukan Kader apalagi sebagai Anggota DPWPA Kabupaten Aceh Selatan. 9. Demi tertegaknya hukum yang berkeadilan dan dengan pertimbangan aspek kemanusiaan, saya selaku Sekjen DPW-PA Kabupaten Aceh Selatan periode tahun 2018 mengakui ini semua adalah kesalahan kami, sekaligus saya memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar dapat memutuskan Perkara ini dengan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan bagi Teradu karena perkara ini terjadi bukanlah kesalahan dari Teradu. [2.9] KETERANGAN AHLI TERADU Bahwa Teradu menghadirkan Zainal Abidin sebagai Ahli pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut: - Pasal 83 ayat (2) UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan keanggotaan partai politik lokal bersifat sukarela. Oleh karena sifatnya yang sukarela, maka mundurnya sebagai anggota partai politik lokal cukup dengan menyatakan/mengdeclare diri kepada partai yang bersangkutan, maka keanggotaannya sudah berakhir. Dan yang bersangkutan telah menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota partai (sebelum membuat surat pengunduran diri sebagai Bacaleg Periode 2019-2024), meskipun Teradu tidak pernah menerima Kartu keanggotaan partai lokal. - Dalam perkara aquo, Teradu bahkan pada tanggal 18 Mei 2018 telah membuat surat penguduran diri sebagai Bacaleg DPRK Aceh Selatan dari Partai Aceh kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA). Pada tanggal 21 Mei 2018 Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh melalui suratnya Nomor: 002/DPW-PA/AS/2018 menyatakan menyetujui permohonan yang diajukan oleh Teradu, sekaligus dalam surat persetujuan DPW-PA tersebut secara eksplisit dinyatakan bahwa saudara Hendri resmi dinyatakan bukan lagi sebagai Bacaleg DPRK Aceh Selatan. Maka secara hukum yang harus kita hormati bahwa terhitung sejak tanggal 21 Mei 2018 Teradu tidak ada lagi hubungan atau kepentingan hukum baik dengan Partai Aceh maupun dengan proses Pencalonan Calon Anggota Legislatif Kab. Aceh Selatan. - Bahwa meskipun nama Teradu masih terdapat dalam DCS dan DCT Pemilu 2019, itu menjadi tanggung jawab partai untuk menarik atau menggantinya karena berdasarkan Peraturan KPU Pemilu 2019, Bacaleg yang telah menyatakan mengundurkan diri maka kewajiban partai untuk memprosesnya ke KPU/KIP Kabupaten Aceh Selatan. Bila tidak diproses maka apabila tahapan pencalonan sudah mencapai DCT nama yang bersangkutan tidak bisa diganti lagi dan jika dalam pemilihan terdapat suara Caleg yang telah mengundurkan diri itu, suaranya diberikan kepada partai (Vide; PKPU). Proses pengunduran diri sebagai Bacaleg disampaikan oleh yang bersangkutan kepada partai, kemudian partailah yang memprosesnya kepada KPU/KIP Aceh Selatan karena peserta Pemilu itu adalah partai politik/lokal bukan pribadi perseorangan. Untuk itu, Teradusecara hukum administrasi tidak memiliki legal standing untuk merubah atau mengkotak katik dokumen pencalonan partai yang sepenuhnya merupakan kewenangan partai. - Surat pengunduran diri dari Bacaleg sekaligus disampaikan kepada Rektor UIN Ar- Raniry sebagai bukti Teradu tidak ada hubungan hukum dengan Partai Aceh dan Pencalonan sebagai Bacaleg Pemilu 2019. Karena sesuai dengan Statuta atau aturan UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk bisa ditetapkan sebagai Dosen Luar Biasa di ligkungan UIN Ar-Raniry Dosen tersebut bukan anggota Partai politik/Lokal atau bukan Bacaaleg atau Caleg Pemilu. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 2018 melalui keputusan Rektor UIN-Ar-Raniry No.1267Ajn.08/Kp.07.6/08/2018 menetapkan Teradu sebagai Dosen Luar Biasa. Meskipun demikian, Teradu secara hukum memiliki hak komplain terhadap dokumen pencalonan DPW-PA yang masih mencantumkan nama Teradu dalam DCS dan DCT. Untuk itu, Teradu melalui suratnya tertanggal 16 Agustus 2018 dan surat tertanggal 19 September 2018 yang disampaikan kepada DPW-PA telah menyatakan keberatan atas masih adanya nama Teradu baik di DCS dan DCT. - Terhadap surat pengunduran diri dan Surat Keberatan Teradu, tidak ditindaklanjuti oleh partai dengan merubah DCS atau DCT maka Teradu tidak punya wewenang untuk memproses sendiri kepada KPU/KIP Aceh Selatan karena Individu Teradu bukan peserta Pemilu (Peserta Pemilu adalah Partai Politik/Lokal). Untuk itu, secara hukum administrasi tidak bisa dikatakan Teradu belum mengundurkan diri sebagai anggota Partai atau Bacaleg/Caleg (Vide: Surat Pengunduran diri dan Keberatan Teradu). Oleh karena kewajiban proses administrasi pencalonan Bacaleg atau Caleg merupakan wewenang partai maka ketika wewenang ini tidak dilaksanakan oleh partai maka menjadi tanggung jawab partai dan tidak boleh dibebankan kepada Teradu. Dalam hukum administrasi negara dikenal suatu asas tidak seorangpun dapat dirugikan atas kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. - Bawaslu/Panwaslih Aceh atau Pengadu sama sekali tidak berwenang menyatakan surat surat Teradu atau surat-surat dari DPW-PA Aceh Selatan tidak sah atau tidak benar. Oleh karena secara hukum yang menyatakan surat tidak sah adalah kewenangan PTUN dan menyatakan Surat tidak benar itu wewenang Pengadilan umum. Oleh karenanya, dengan surat pernyataan dan surat keberatan Teradu dan persetujuan dari partai maka sejak detik itu hubungan hukum/perikatan antara Teradu dan Partai sudah tidak ada lagi. Melihat tanggal pengunduran diri Teradu (18 Mei 2018) dan dikaitkan dengan Pendaftaran Teradu sebagai calon anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya (5 Juni 2023) maka Teradu memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai Calon anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya. - Setelah Teradu ditetapkan dalam jabatan Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya dan melaksanakan wewenangnya, tidak ada satu kasus atau masalahpun terkait dengan telah menyalahgunakan wewenang sebagai anggota Panwaslih dalam kontek etik yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Menangani/menghukum kasus factual etik sebenarnya lebih substantif dari pada menghukum hal yang potensial melanggar etik. [2.10] PIHAK TERKAIT [2.10.1] Kasubbag Hukum Dan SDM KIP Aceh Selatan Bahwa DKPP memanggil Kasubbag Hukum Dan SDM Kip Aceh Selatan sebagai Pihak Terkait yang pada Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik tanggal 27 Maret 2024. Pihak Terakit menyampaikan keterangan secara lisan dan tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Sebagai Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada KIP Kabupaten Aceh Selatan; 2. Bahwa setelah membaca dan mencermati pokok aduan, pada intinya Pengadu mempermasalahkan Teradu yang diduga masih terlibat sebagai Anggota Partai Politik dan pernah mencalonkan diri sebagai caion legislatif Kabupaten Aceh Selatan pada Pemilu Tahun 2019 pada saat mencalonkan diri sebagai anggotaPanwaslih Aceh Jaya; 3. Bahwa KIP Kabupaten Aceh Selatan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah mengeluarkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Selatan Nomor 290/HK.03.1/1101/KIPKab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019; 4. Bahwa dalam Keputusan KIP Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 290/HK.03.1/1101/KIP-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemiiu Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019, terdapat Calon Legislatif dari Partai Aceh atas nama Hendri,S.Sos.,M.Si pada Nomor Urut 5 dengan perolehan Suara Sah sebanyak 525 suara. [2.10.1] Dewan Pimpinan Partai Aceh Bahwa DKPP memanggil Dewan Pimpinan Partai Aceh sebagai Pihak Terkait yang pada Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik tanggal 27 Maret 2024. Pihak Terakit menyampaikan keterangan secara lisan sebagai berikut: 1. Bahwa Partai Aceh tidak mengetahui mendapatkan informasi terkait permasalah Teradu. 2. Bahwa Partai Aceh tidak mengenal istilah Calon Legislatif sementara dan tidak pernah membuat istilah surat perjanjian Calon Legislatif sementara.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Para Pengadu pada pokoknya mendalilkan Teradu diduga tidak memenuhi syarat sebagai Penyelenggara Pemilu dikarenakan belum genap 5 (lima) tahun mengundurkan diri dari keterlibatan Partai Politik. Bahwa Teradu diduga terdaftar sebagai Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan pada Pemilu Tahun 2019. [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Para Pengadu kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya. Teradu menyatakan pada bulan April tahun 2018 Teradu dipanggil untuk datang kerumah Safiron M. Nur (Panglima Daerah II Wilayah KPA Lhok Tapaktuan) dan diminta untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Legislatif dari Partai Aceh untuk Dapil 2 Sawang-Meukekn namun Teradu menolaknya. Kemudian, Teradu didatangi oleh Bantasaidi (Pangsagoe Alue Pakue) dan diminta agar Teradu mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Legislatif dari Partai Aceh untuk Dapil 2 Sawang-Meukek. Pada hari Jumat, tanggal 11 Mei tahun 2018 Teradu dipanggil kerumah Usman Nuri si Agam sapaannya (Adik Safiron M. Nur), di rumah tersebut ada Safiron, Muzakar (Ketua DPC PA Kecamatan Sawang), Mahlil, Sekretaris DPC PA Kecamatan Sawang, Bantasaidi Pangsagoe Alue Pakue, dan Usman Nuri. Teradu diminta untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Legislatif Partai Aceh dapil 2 Sawang- Meukek namun hanya sebagai Bakal Calon Legislatif sementara sambil menunggu pengurusan administrasi Bakal Calon Legislatif yang sebenarnya, yaitu Safiron M. Nur (Panglima Daerah II Wilayah KPA Lhok Tapaktuan). Dikarenakan desakan dari pihak petinggi KPA terus Teradu rasakan, akhirnya Teradu bersedia didaftarkan sebagai Bakal Calon Legislatif dengan perjanjian Teradu hanya sebagai Bakal Calon Legislatif sementara (vide Bukti T-7). Bahwa, Teradu merasa Safiron M. Nur seperti tidak serius mendaftarkan dirinya sebagai Bacaleg PA dapil 2 Sawang- Meukek sehingga pada tanggal 18 Mei 2018 Teradu mengajukan Surat Pengunduran Diri sebagai Bacaleg PA dapil 2 Sawang-Meukek ke DPW-PA Kabupaten Aceh Selatan. Bahwa DPW-PA Kabupaten Aceh Selatan menyetujui Pengunduran Diri Teradu sebagai Bacaleg PA dapil 2 Sawang-Meukek (vide Bukti T-8). Bahwa pada bulan Juni 2018 Teradu meminta DPW-PA Kabupaten Aceh Selatan untuk mengembalikan dokumen pendaftaran Caleg miliknya. Namun, pihak DPW-PA Kabupaten Aceh Selatan meminta Teradu untuk mengikuti tes Baca Al-Qur’an setelah itu baru akan dikembalikan. Akan tetapi, hingga Teradu keluar dalam Daftar Calon Sementara (DCS) calon Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan periode 2019-2024 dokumen pendaftaran Teradu belum dikembalikan oleh pengurus DPW-PA Kabupaten Aceh Selatan. Dikarenakan ditetapkan sebagai DCS, Teradu mengajukan Surat Keberatan ke DPW-PA Kabupaten Aceh Selatan dan setelahnya Teradu kembali ke Banda Aceh untuk minta diaktifkan kembali mengajar sebagai Dosen LB di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh (vide Bukti T-9.1-T-9.3). Bahwa pada saat foto Teradu keluar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) calon Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan periode 2019-2024 Teradu kembali mengajukan Surat Keberatan ke DPW-PA Kabupaten Aceh Selatan serta membuat Pengumuman di gampong Mutiara dengan cara nama Teradu di tempel di tempat keramaian dan memberi pengumuman di Mesjid (vide Bukti T-10). Bahwa Teradu tidak menyanggah kalau foto yang tertera dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) calon Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan periode 2019-2024 adalah foto Teradu namun Teradu tidak bisa menerima kalau Hendri, S.Sos., M.Si adalah nama dengan gelar akademik yang Teradu miliki karena nama dengan gelar akademik yang Teradu miliki adalah Hendri, S.Sos.I., M.Si. Hal tersebut dapat Teradu buktikan dengan Ijazah Srata Satu (S1) yang Teradu dapatkan setelah menyelesaikan kuliah S1 di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2012 (vide Bukti T-11). [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para Pihak, dokumen, bukti, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa terhadap dalil Para Pengadu pada angka [4.1] terungkap fakta bahwa pada tanggal 4 Januari 2024 Panwaslih Provinsi Aceh in casu Para Pengadu meregistrasi temuan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hendri, S.Sos., M.Si in casu Teradu. Bahwa Teradu pada saat mengikuti seleksi calon anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya diduga masih terlibat sebagai anggota Partai Politik dan pernah mencalonkan diri sebagai calon legislatif di Kabupaten Aceh Selatan pada Pemilu tahun 2019. Bahwa pada hari Rabu 10 Januari 2024, Para Pengadu mengundang Teradu untuk dilakukan klarifikasi di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh. Dalam klarifikasi terungkap fakta, bahwa Teradu terbukti mengikuti pemilu tahun 2019 sebagai Calon Legislatif DPRK Aceh Selatan Dapil Aceh Selatan 2 dari Partai Aceh (vide bukti P-4). Terhadap fakta tersebut Teradu berdalih bahwa pencalonan Teradu sebagai Bakal Calon Anggota DPRK, karena diminta dan didesak oleh Safiron M Nur selaku Panglima Daerah II Wilayah KPA Lhok Tapaktuan dan dijanjikan hanya sebagai Bakal Calon Anggota DPRK sementara yang dituangkan dalam surat perjanjian (vide bukti T-7). Bahwa dengan adanya surat perjanjian tersebut, Teradu kemudian menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran beserta foto bakal calon anggota DPRK. Bahwa pada Tanggal 18 Mei 2018, Teradu mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRK Partai Aceh (vide bukti T-8.1), yang kemudian disetujui oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Selatan serta dikeluarkan Surat Persetujuan Pengunduran diri Nomor 002/DPW-PA/ASN/V/2018 tertanggal 21 Mei 2018 (vide bukti T-8.2). Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, berdasarkan keterangan Saksi Teradu a.n. Murhayat yang merupakan mantan Sekretaris DPW-PA Kabupaten Aceh Selatan bahwa DPW-PA tidak pernah mengirimkan surat pengunduran diri Teradu dari Bakal Calon Anggota DPRK kepada Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh maupun KIP Kabupaten Aceh Selatan, sehingga nama Teradu masih tercatat dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota DPRK dari Partai Aceh Dapil Aceh Selatan 2. Bahwa Teradu ditetapkan dalam DCS pada tanggal 12 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Selatan Nomor 141/HK.03.1.Kpt/1101/KPU-Kab/VIII/2018 (vide bukti T-4). Pasca ditetapkan masuk dalam DCS, Teradu kemudian mengajukan surat pernyataan keberatan tertanggal 16 Agustus 2018 dan 19 Agustus 2018 yang ditujukan kepada DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Selatan (vide bukti T-9). Namun demikian, surat pengunduran diri Teradu sebagai Bakal Calon Anggota DPRK dan surat pernyataan keberatan masuk dalam DCS, tidak pernah sampai dan/atau disampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Selatan, sehingga tidak ada perubahan komposisi atau nama DCS untuk Partai Aceh. Bahwa pada tanggal 20 September 2018, Teradu ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRK Aceh Selatan Dapil Aceh Selatan 2 dari Partai Aceh oleh KIP Kabupaten Aceh Selatan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Keputusan Nomor 39/PL.01.4- Kpt/11/Prov/IX/2018 (vide bukti T-5). Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa hingga penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, tidak ada keberatan apapun yang diajukan oleh Teradu kepada KIP Kabupaten Aceh Selatan. Bahwa Teradu mendapatkan perolehan suara sejumlah 525 Suara yang tersebar pada Kecamatan Meukek 54 suara dan Kecamatan Sawang 468 suara (vide bukti P-6). Bahwa berkaitan dengan adanya perjanjian antara Teradu dengan Safiron M Nur terkait calon Anggota DPRK sementara dibantah oleh Pihak Terkait dari Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh a.n. Nurlis Efendi yang menegaskan bahwa di dalam Partai Aceh tidak mengenal adanya perjanjian calon anggota DPRK sementara, serta prosedur pendaftaran sebagai calon anggota DPRK yang akan diusung oleh Partai Aceh memiliki mekanisme pendaftaran yang jelas. Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, DKPP berpendapat bahwa benar Teradu adalah calon Anggota DPRK Dapil Aceh Selatan 2 dari Partai Aceh yang dibuktikan dengan tercantumnya nama Teradu dalam Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Keputusan Nomor 39/PL.01.4-Kpt/11/Prov/IX/2018 serta Perolehan suara Teradu yang tercantum dalam lampiran Keputusan Nomor: 290/HK.03.1/1101/KIP- Kab/V/2019 ditetapkan di Tapaktuan tanggal 6 mei 2019 dimana Teradu memperoleh suara sejumlah 525 Suara yang tersebar pada Kecamatan Meukek 54 suara dan Kecamatan Sawang 468 suara (vide bukti P-6). Teradu terbukti tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon”. Dengan demikian dalil aduan Para Pengadu terbukti dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf d, Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf f, Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. [4.4] Menimbang terhadap dalil aduan Para Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Para Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, mendengarkan keterangan Pihak Terkait, mendengar keterangan Ahli dan memeriksa segala bukti dokumen Para Pengadu, dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Para Pengadu; [5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

1. Mengabulkan pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Hendri selaku Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Heddy Lugito selaku Ketua merangkap Anggota, J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Muhammad Tio Aliansyah dan Lolly Suhenty masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh Heddy Lugito selaku Ketua merangkap Anggota, J.Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan Muhammad Tio Aliansyah masing-masing selaku Anggota. Ketua Ttd Heddy Lugito Anggota Ttd Ttd J. Kristiadi Ratna Dewi Pettalolo Ttd Ttd I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi Muhammad Tio Aliansyah Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. Sekretaris Persidangan Pengganti Sumarjaya 18