III. DUDUK PERKARA
A. PERKARA NOMOR 238/DKPP-PKE-VII/2018
[2.1] ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU
Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut
DKPP) yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:
1. Bahwa pada rapat internal Panwaslih Provinsi Aceh, tanggal 11
Mei 2018, Faizah selaku Ketua Panwaslih Provinsi Aceh
menyampaikan informasi awal dugaan keterlibatan Baiman
Fadhli selaku Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan dalam
partai politik. Informasi awal berupa foto Baiman Fadhli
memakai jacket Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dalam
keterangannya saat diklarifikasi, Baiman Fadhli mengakui
bahwa benar yang di dalam foto tersebut adalah dirinya dan
surat keputusan Partai Solidaritas Indonesia Nomor
367/SK/DPP/2015;
2. Bahwa dari hasil investigasi, Panwaslih Provinsi Aceh menerima
dan menemukan 3 Surat Keputusan Partai Solidaritas Indonesia
yang jika diurutkan dalam kronologi waktu sebagai berikut:
pada tanggal 24 September 2015, Partai Solidaritas Indonesia
mengeluarkan Surat Keputusan Partai Solidaritas Indonesia
Nomor 367/SK/DPP/2015 yang mencantumkan nama Baiman
Fadhli, sebagai Ketua Partai Solidaritas Indonesia Dewan
Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 22
September 2017 PSI mengeluarkan Surat Keputusan Partai
Solidaritas Indonesia Nomor 761/SK/DPP/2017 yang mencabut
Surat Keputusan Partai Solidaritas Indonesia Nomor
367/SK/DPP/2015, pada tanggal yang sama, Partai Solidaritas
Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Partai Solidaritas
Indonesia Nomor 762/SK/DPP/2017 tentang kepengurusan
Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten
Aceh Selatan yang mencantumkan nama Sariman Arma sebagai
Ketua;
3. Bahwa dari ketiga surat keputusan tersebut, Sariman Arma
diangkat sebagai Ketua pada tanggal 22 September 2017
berdasarkan Surat Keputusan Partai Solidaritas Indonesia
Nomor 762/SK/DPP/2017. Sementara pada tanggal 16 Oktober
2015, Sariman Arma menerbitkan surat Nomor
02/A/DPD/X/2015 perihal permohonan maaf atas nama Ketua
sehingga ada ketidaksinkronan antara surat Nomor
02/A/DPD/X/2015 dengan fakta bahwa Sariman Arma baru
menjabat sebagai Ketua pada tanggal 22 September 2017;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018, setelah membahas
hasil kajian dan investigasi mengenai dugaan keterlibatan
Baiman Fadhli dalam partai politik, Panwaslih Provinsi Aceh
mengadakan rapat pleno yang memutuskan bahwa dugaan
tersebut dijadikan sebagai temuan dugaan pelanggaran;
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2018, Panwaslih Provinsi
Aceh melakukan klarifikasi kepada Sekretaris Dewan Pimpinan
Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Aceh Yuli Zuardi Rais, dari
klarifikasi tersebut diperoleh Surat Keputusan Partai Solidaritas
Indonesia Nomor 570/SK/DPP/2015 tertanggal 14 Oktober
2015 yang mencabut Surat Keputusan Partai Solidaritas
Indonesia Nomor 367/SK/DPP/2015 tertanggal 24 September
2015 yang mencantumkan nama Baiman Fadhli sebagai Ketua
Partai Solidararitas Indonesia Dewan Pimpinan Daerah
kabupaten Aceh Selatan dan mengembalikan kepengurusan
Dewan Partai Daerah Partai Solidaritas Indonesia kabupaten
Aceh Selatan kembali kepada status sebelum Surat Keputusan
Nomor 367/SK/DPP/2015 diterbitkan, yaitu surat tugas atas
nama Sariman Arma nomor 416/Tugas/DPP/2015 tertanggal 7
Mei 2015, menurut keterangan Yuli Zuardi Rais, Surat
Keputusan tersebut dikeluarkan karena adanya surat
keberatan dari Baiman Fadhli;
PERMOHONAN
[2.2] Berdasarkan uraian di atas, para Pengadu memohon kepada Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk
memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan aduan Para Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu telah melanggar kode etik penyelengara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi tegas sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan
Teradu;
[2.3] Para Pengadu memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan alat
bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-10,
sebagai berikut:
1. Bukti P-1 : Fotokopi Undangan klarifikasi Afdhal, Budiansyah Az,
Karya Darma, Zarli Yanto, Azhari, Khairun Nufus,
Sarima Arma, Baiman Fadhli;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat keputusan nomor 367/SK/DPP/2015
3. Bukti P-3 : Fotokopi Pernyataan keberatan (somasi) 5 oktober
2015;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan 761/SK/DPP/2017
[mencabut surat keputusan Nomor
367/SK/DPP/2015] tanggal 22 September;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan 762/ SK/DPP/2017
susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai
Solidaritas Indonesia Aceh Selatan 2015-2020 tanggal
22 September 2108;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Permohonan maaf Dewan Pimpinan Daerah
Partai Solidaritas Indonesia tanggal 15 Oktober 2018;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Foto Baiman Fadhli memakai jaket Partai
solidaritas Indonesia;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi Yuli Zuardi Rais
sekertaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas
Indonesia Provinsi Aceh;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 570/SK/DPP/2015
mencabut surat Keputusan 367/SK/DPP/2015
tanggal 14 Oktober 2015;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat tugas Nomor 416/Tugas/DPP/2015
sebagai Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Partai
Solidaritas Indonesia Kabupaten Aceh Selatan tanggal
7 Mei 2015;
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU
[2.4] Menimbang bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan
penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-
hal sebagai berikut:
[2.4.1] Secara umum Teradu membantah seluruh aduan Pengadu dan
menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai
prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;
[2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, Teradu memberikan jawaban dan
penjelasan secara tertulis sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2018, pada pukul 16.55 WIB, bertempat di
Hotel Dian Rana Kota Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, Teradu telah
dimintai keterangan oleh Pengadu Nyak Arief Fadillah Syah yang pada
pokok keterangan Teradu adalah sebagai berikut:
1.1 Bahwa Teradu ditelfon oleh sdr. Sariman Arma dan disampaikan
bahwa Teradu ditunjuk sebagai Ketua Umum, pada saat itu
Teradu di Banda Aceh, sedang menangani kasus korupsi. Teradu
menolak dengan tegas, dan komunikasi Teradu dengan sdr.
Sariman Arma agak sedikit tegang saat itu. Menurut Teradu cara
mereka tidak elegan, mereka tidak pernah meminta kesediaan
Teradu;
1.2 Teradu sudah melayangkan somasi, dan surat itu dibalas berupa
permohonan maaf dari PSI;
1.3 Teradu lebih memilih profesi Teraadu kala itu sebagai Advokat
yang sedang banyak menagani kasus;
1.4 Teradu ada menunjukkan foto copy berupa surat somasi, yang
memberi kesempatan kepada PSI untuk mencabut SK yang
mencantumkan nama Teradu;
1.5 Mengenai foto Teradu yang mengenakan baju jas PSI, telah Teradu
Jelaskan yakni: beberapa kali memang sdr. Sariman Arma
menghubungi Teradu, Teradu tidak menjawab karena ketika itu
Teradu sedang merawat orang tua Teradu yang sedang sakit. Lalu
sdr. Sariman Arma menjemput Teradu dan akhirnya Teradu hadir
saja, ketika ada pembagian baju Teradu diminta untuk memakai
baju tersebut, pada awalnya Teradu menolak, lalu Teradu
dipakaikan baju tersebut yang Teradu tidak ingat lagi siapa yang
memakaikannya, karena memang merasa tidak enak, Teradu
pakai saja. Faktaanya Teradu berdiri disamping, Teradu tidak
tahu siapa pengurus partai;
1.6 Teradu baru mengetahui bahwa diri Teradu dikait-kaitkan dengan
PSI sekira pada pukul 14.00, kira-kira empat hari yang lalu
(sebelum hari klarifikasi), Pengadu Zuraida Alwi pernah menelfon
Teradu, Pengadu Zuraida menjelaskan kepada Teradu ada orang
yang mengait-ngaitkan Teradu denggan PSI, itu awanya Teradu
mengetahui persoalan tersebut. Lalu Teradu ceritakan bahwa
Teradu pernah somasi dn setersnyaa, tapi jika ada persoalan lain,
Teradu tidak tahu;
1.7
Tanggapan Pengadu Zuraida Alwi saat itu “Baguslah kalau begitu,
nanti Teradu akan diklarifikasi, Cuma waktunya kapan, nanti
Teradu akan dikabari”, lalu Teradu menjawab “baik bu, hanya saja
Teradu sedang ada musibah, meninggal abang kandung Teradu di
Subulussalam”. Teradu tidak focus apa yang disampaikan oleh
Pengadu Zuraida karena musibah menimpa Teradu;
1.8 Laporan tersebut menurut analisis Teradu ada hubungannya
dengan ketegangan antara Komisioner Panwaslu Aceh Selatan
dengan Kasek Panwaslu Aceh Selatan, karena jika dikaitkan
dengan persoalan eksternal, Teradu tidak melihat ketegangan
apapun;
1.9 Jika dikatakan mendukung PSI, maka ini harus dibuktikan,
Teradu dan anggota panwaslu lainnya tidak pernah berafiliasi ke
salah satu partai manapun, Teradu dan anggota paanwaslu
lainnya memperlakukan sama semua partai, jika Teradu bertiga
bersama-sama dengan anggota Panwaslu lainnya menghadiri
acara disalah satu partai, maka untuk partai lainya juga Teradu
dan para komisioner lainnya berusaha hadir bersama-sama;
1.10 Teradu bersikap wajar, namanya juga ketegasan, pasti ada yang
tidak senang. Ini ibarat badai yang berlalu, kita melaksanakan
pengawasan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan,
apabila ada yang merasa tidak senang sah-sah saja;
2. Bahwa keterangan klarifiksi terhadap Teradu tersebut diatas
selegkapnya telah dimuatkan ke dalam Berita Acara Keterangan
Klarifikasi Terkait Dugaan Keterlibtan Baiman Fadhli dalam Partai
Politik;
3. Bahwa terhadap SK Nomor: 367/SK/DPP/2015 tanggal 24 September
2015 yang didalmnya tercantum nama Teradu telah Teradu tolak tidak
pernah Teradu terima, dapat Teradu jelaskan sebagai berikut:
3.1 Bahwa pada awalnya, saat itu Teradu sedang berada di Banda
Aceh sedang mengurusi perkara Tindak Pidana Korupsi.
Selanjutnya oleh sdr. Sariman Arma menghubungi Teradu via
telfon seluler (HP) dan menyampaikan bahwa nama Teradu
dicantumkan dalam SK Partai PSI, kemudian dalam percakapan
telfon tersebut Teradu sempat memarahi Sariman Arma karena
tanpa konfirmasi dan persetujuan Teradu terlebih dahulu telah
mencantumkan nama Teradu dalam SK Partainya;
3.2 Bahwa sepulang dari Banda Aceh, setidak-tidaknya pada tanggal 5
Oktober 2017, atas karena Teradu tidak menerima nama Teradu
dicantumkan dalam SK Partai tersebut, kemudian Teradu
membuat surat keberatan yang didalamnya memuat somasi
kepada partai PSI, yang pada pokoknya dalam surat tersebut
Teradu meminta agar sdr. Sarima Arma mencabut SK yang
mencantumkan nama Teradu dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
sejak surat Teradu diterima sdr. Sariman Arma;
3.3 Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2017, Teradu
mendaptkan balasan surat dari sdr. Sariman Arma, Surat Nomor :
02/A/DPD-X/2015 perihal Permohonan Maaf, yang pada
pokoknya dalam surat tersebut sdr. Sariman Arma Meminta maaf
dan menyatakan mencabut SK Nomor 367/SK/DPP/2015 tanggal
24 September 2015 yang tercantum nama Teradu;
4. Bahwa karena setelah Teradu diklarifikasi pada tanggal 14 Mei 2018 di
Hotel Dian Rana Kota Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dengan cara
tiba-tiba, kemudian Teradu mencoba mencari informasi di website KPU
untuk memastikan kebanaran tentang SK PSI yang mencantumkan
nama Teradu, yang pada saat itu Teradu sangat marah terhadap PSI
yang Teradu sangkakan sdr. Sariman Arma belum mencabut SK yang
mencantumkan nama Teradu. Namun setelah Teradu mengunjungi
laman website KPU RI
https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/verpol/skparpol/130/1,
ternyata Teradu menemukan SK PSI Nomor : 761/SK/DPP/2017
tanggal 22 September 2017 Tentang Pencabutan Surat Keputusan
Nomor : 367/SK/DPP/2015 Tentang Susunan Kepengurusan Dewan
Perwakilan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Aceh
Selatan, yang pada pokoknya menetapkan mencabut Surat Keputusan
Nomor : 367/SK/DPP/2015 tanggal 24 September 2015;
5. Bahwa pada laman website KPU RI
https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/verpol/skparpol/130/1
tersebut, Teradu juga menemukan SK nomor : 762/SK/DPP/2017
tanggal 22 September 2017 Tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia
Kabupaten Aceh Selatan yang dalam lampiran SK tersebut tertulis
nama sdr. Sariman Arma, S.Sos sebagai Ketua;
6. Bahwa seiring waktu berjalan dalam proses Teradu diduga terlibat
Partai Politik PSI, kemudian setidak-tidaknya pada tanggal 4 Juni 2018
Teradu mendapatkan kiriman SK PSI via WhatsApp dari sdr. Sariman
Arma, SK Nomor: 570/SK/DPP/2018 tanggal 14 Oktober 2015 tentang
Pencabutan SK Nomor: 367/SK/DPP/2015, yang pada poin 1 dalam
konsideran menimbangnya menyebutkan “Surat Keberatan dari
saudara Baiman Fadhli, SH pada tanggal 05 Oktober 2015 yang
disampaikan oleh Dewan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai
Solidaritas Indonesia Kaupaten Aceh Selatan dan Dewan Pimpinan
Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Aceh;
7. Bahwa saat Teradu menerima SK PSI Nomor: 570/SK/DPP/2018
tanggal 14 Oktober 2015 dari sdr. Sariman Arma tersebut, kemarahan
dan kekecewaan Teradu kembali memuncak kepada sdr. Sariman
Arma, karena SK tersebut tidak pernah disampaikan kepada Teradu
sebelumnya, padahal setidaknya SK tersebut bisa menjadi pegangan
bagi Teradu, namun disisi lain Teradu juga tidak pernah
mempertanyakan dan meminta administrasi partai yang ada
hubungannya dengan Teradu sejak tahun 2015 setelah sdr. Sariman
Arma menyampaikan permohonan maafnya kepada Teradu, lagi pula
Teradu saat itu fokus dengan pekerjaan Teradu sebagai
Advokat/Pengacara Praktek aktif dan sedikitpun Teradu saat itu tidak
terfikir akan menjadi Anggota Panwaslu Kabupaten Aceh Selatan
sebagaimana saat ini. Dan terhadap SK PSI Nomor 570/SK/DPP/2018
tanggal 14 Oktober 2015 tersebut tidak Teradu sampaikan kepada
kepada Pengadu Panwaslih Aceh, lagi pula Teradu tidak lagi diberi
kesempatan unntuk memberikan keterangan lanjutan atau keterangan
tambahan;
8. Bahwa tujuan Teradu saat itu melayangkan surat keberatan yang
berupa somasi kepada PSI Aceh Selatan pada tahun 2015 adalah
semata-mata Teradu tidak ingin terlibat partai politik, selain keluarga
besar orang tua Teradu melarang keras untuk terlibat partai politik,
Teradu juga tidak ingin terganggu dan mengorbankan profesi Teradu,
apa lagi pada tahun 2015 tersebut Teradu telah memulai dan
mendirikan Kantor Hukum Teradu sendiri, yang tentunya Teradu
dirikan dengan segala pengorbanan, baik materil maupun moril
sekalipun, siang dan malam yang hingga dalam perjalanannya Kantor
Hukum Baiman Fadhli, SH & Rekan dan Biro Bantuan Hukum Cabang
Tapaktuan sebagai Biro Bantuan Hukum masyarakat miskin menjadi
salah satunya Kantor Hukum yang sangat dikenali oleh masyarakat
Aceh Selatan, baik masyarakat kelas bawah, menengah maupun
masyarakat kelas atas;
9. Bahwa dikalangan masyarakat Aceh Selatan, baik kalangan
pemerintahan maupun non pemerintahan, Teradu dikenal sebagai
Advokat/Pengacara muda, bukan sosok seorang pengurus partai
politik, Teradu sering diundang sebagai pembicara atau moderator
dalam diskusi-diskusi, seminar-seminar, sosialisasi-sosialisasi, baik
yang digelar oleh Pemerintah Daerah, Kejaksaan, Mahkamah Syaraiah
maupun LSM dan partai politik, yang bertemakan tentang sadar
hukum, bahaya narkoba sampai pada issue-isue demokrasi;
10. Bahwa dari fakta hukum yang Teradu jelaskan di atas, maka sangat
tidak beralasan hukum tudahan yang menyatakan Teradu terlibat
partai politik, oleh karena itu Teradu mohon kepada Majelis Hakim
DKPP agar mengeyampingkan dugaan Pengadu dan menyatakan
dugaan Teradu terlibat partai politik tidaklah terbukti;
11. Bahwa jika menurut pengadu dari hasil kajiannya menyimpulkan
terdapat keragu-raguan Pengadu karena proses adminitrasi Partai
Solidaritas Indonesia atau justru karena kesalahan proses administrasi
Partai Solidaritas Indonesia, maka kesalahan tersebut semestinya
tidaklah dapat dibebankan kepada Teradu, melainkan kesalahan
tersebut adalah kesalahan Partai Solidaritas Indonesia itu sendiri, dan
kepada Partai Solidaritas Indonesia semestinya dimintakan
pertanggung jawabannya, sehingga sepatutnya Teradu berhak
mendapatkan perlindungan hukum apa bila Partai Solidaritas
Indonesia menurut Pengadu Panwaslih Aceh telah melaukan kesalah
adminitrasi atau prosedur adminitrasi yang dijalankan oleh Partai
Solidaritas Indonesia bertentangan dengan peraturan yang berlaku baik
menurut AD/ARTnya maupun menurut hukum administrasi negara
sekalipun. Lagi pula Teradu bukanlah pengurus Partai Solidaritas
Indonesia yang sama sekali tidak mengetahui bagimana mekanisme
dan prosedural adminitrasi partai politik tersebut, terlebih lagi Teradu
sudah dilakukan klarifiksi oleh Pengadu Panwaslih Aceh dan hasil dari
klarifikasi tersebut Pengadu Panwaslih Aceh tidak pernah
memberitahukannya kepada Teradu dan Teradu menganggap persoalan
tersebut telah selesai karna tidak terbukti, namun tiba-tiba muncul
kembali hingga Teradu hadir dalam sidang DKPP pada hari ini,
sehingga Teradu merasa persoalan ini sengaja dipaksankan untuk
sampai ke DKPP. Oleh itu karenanya, Teradu mohon kepada Yang
Mulia Majelis Hakim DKPP melalui persidangan ini untuk menyatakan
pengaduan Pengadu tidaklah terbukti dan dapat Teradu mohon agar
kiranya merehabilitasi nama Teradu;
12. Bahwa pada pokok Pengaduan Pengadu Panwaslih Aceh, Pengaduan
Nomor : 253/I-P/L-DKPP/2018, dalam Perkara Nomor : 238/DKPP-
PKE-VII/2018 pada angka 2 pada pokoknya menyebutkan Teradu
terlihat memakai Jacket Partai Politik yang terindikasi tidak
memperlihatkan sikap Netralitas sebagai Penyelenggara Pemilu adalah
tuduhan atau dugan yang sangat tidak benar;
13. Bahwa sesuai dengan klarifikasi Teradu sebelumnya pada tanggal 14
Mei 2018 di Hotel Dian Rana Kota Tapaktuan, Teradu mengakui dalam
foto tersebut adalah Teradu, akan tetapi foto tersebut adalah foto yang
diambil pada tahun 2015, jauh sebelum adanya SK PSI Nomor :
367/SK/DPP/2015 tanggal 24 September 2015. Dapat Teradu uraikan
kronologis sehingga Teradu berfoto menggunakan jaket PSI sebagai
berikut:
13.1 Bahwa Teradu pada saat itu tidak ingat lagi waktunya, namun
saksi ingat yang terjadi saat itu adalah sdr. Sariman Arma ada
menghubungi Teradu melalui telfon seluler (HP) beberapa kali,
namun pada awalnya tidak Teradu jawab, karena pada saat itu
Teradu sedang berada di rumah orang tua Teradu, tepatnya
sedang bersama dengan mendiang ayah Teradu, guna
menenaminya yang kala itu sedang sakit;
13.2 Bahwa karena sdr. Sariman Arma telah berkali-kali menghubungi
Teradu, selanjutnya Teradu menjawab telfon sdr. Sariman Arma,
yang pada saat itu sdr. Arma bertanya keberedaan Teradu, dan
meminta untuk dapat memenuhi undangan buka puasa bersama,
namun Teradu menolak untuk hadir dengan alasan karena Alm.
Ayah Teradu sedang dakit-sakitan, kemudian tidak lama
setelahnya, sdr. Sariman Arma secara tiba-tiba datang kerumah
orang tua Teradu, kemudian menyempatkan melihat Alm. Ayah
Teradu. Dalam waktu yang bersamaan sdr. Arma meminta Teradu
untuk dapat datang pada acara yang dibuatnya, namun selain
buka puasa bersama sdr. Sariman Arma tidak menjelaskan acara
apa yang dia gelar;
13.3 Bahwa tidak lama kemudian Alm. Ayah Teradu menyarankan
Teradu untuk dapat memenuhi undangan sdr. Sariman Arma,
setelah mendapatkan izin orang tua Teradu, kemudian Teradu
pergi bersama dengan sdr. Sariman Arma menuju tempat acara
yang dibuatnya;
13.4 Bahwa Teradu datang dalam acara tersebut terlambat, setelah
semua orang berkumpul di tempat acara tersebut, Teradu tiba
ditempat acara tersebut saat salah satu pembicara sedang
berpidato, kedatangan Teradu meski terlambat disambut dengan
baik oleh semua orang yang ada dalam acara tersebut;
13.5 Bahwa sebagian orang-orang yang hadir waktu itu tidak Teradu
kenali, hanya beberapa orang saja yang Teradu kenali, yakni
seperti sdr. Yurisman, seorang jurnalis media on-line dan salah
satu perangat desa Kedai Rundeng Kecamatan Kluet Selatan yang
pernah menjadi klien Teradu, yakni sdr. Misran;
13.6 Bahwa Teradu juga melihat sdr. Yulizardi Rais hadir dalam acara
tersebut dan rata-rata yang hadir dalam acara tersebut anak-anak
muda yang dapat Teradu pastikan usianya jauh terpaut dibawah
Teradu;
13.7 Bahwa tidak lama setelah kedatangan Teradu ditempat acara
tersebut, tiba-tiba sdr. Sariman Arma dibantu dengan beberapa
orang lainnya membuka bungkusan plasitik dan Teradu melihat
jaket berwarna merah, saat itu Teradu duduk bersama sdr.
Yurisman, dan kemudian Teradu melihat sdr. Sariman Arma
membagi-bagikan jaket tersebut kepada semua peserta yang
hadir;
13.8 Bahwa saat Teradu bertanya kepada sdr. Yurisman tentang acara
tersebut, sdr. Yurisman menjawab dirinya hadir sebagai orang
yang di undang oleh Sariman Arma;
13.9 Bahwa setelah membagi-bagikan jaket, kemudian semua orang
yang hadir dalam acara tersebut, yang rata-rata adalah anak-anak
muda berdiri dan berfoto bersama. Pada awalnya Teradu tidak
ikut berfoto-foto bersama dengan orang ramai dalam acara
tersebut;
13.10 Bahwa kemudian sdr. Sariman Arma meminta Teradu untuk
berdiri dan mengenakan jaket PSI, Teradu menolak untuk
memakainya, dengan alasan Teradu tidak bersedia, karena Teradu
pada dasarnya memang tidak suka dengan atribut-atribut partai
politik, dan sejaak Teradu anak-anak hingga menjadi orang
dewasa tidak pernah dengan sengaja memakai atribut partai
politik, karena memang Terdau tidak suka, apa lagi keluarga besar
Teradu tidak ada yang berkecimpung didunia partai politik,
sehigga tidak terbiasa bagi Teradu menggunakan atribut-atribut
Partai politik, selain itu, Teradu mendengar desas desus tentang
PSI waktu itu semakin membuat Teradu tidak mau untuk
memakai jaket tersebut apa lagi sampai berfoto;
13.11 Bahwa dalam penolakan tersebut Teradu mempersilahkan sdr.
Sariman Arma untuk melanjutkan kegiatannya, sambil meminta
izin agar Teradu dapat diantarkan kembali ke rumah orang tua
Teradu, namun oleh sdr. Sariman Arma menahan Teradu, dan
tidak lama kemudian sdr. Sariman Arma sambil tertawa menarik
tangan Teradu dan memakaikan jaket tersebut kepada Teradu,
namun kembali Teradu membukanya. Kemudian karena
permintaan sdr. Arma berkali-kali untuk memakai jaket tersebut,
maka Teradu mengenakannya begitu saja dan yang
menyarungkan ketubuh Teradu adalah sdr. Sariman Arma sendiri,
akan tetapi Teradu menolak untuk mengancingkan jaket tersebut;
13.12 Bahwa saat itu sdr. Sariman Arma meminta kepada Teradu agar
mau bersedia untuk memakai jaket tersebut, selanjutnya utuk
difoto sebagai pertanggung jawaban yang bahwa jaket tersebut
telah dibagi-bagikan kepada masyarakat;
13.13 Bahwa karena sdr. Sariman Arma menyebutkan hal demikian
kepada Teradu, kemudian karena merasa tidak enak Teradu
selanjutnya menuruti saja permintaan sdr. Sariman Arma tersebut
dan ikut berfoto bersama, namun Teradu tidak mau
mengancingkan jaket tersebut dan memilih untuk berdiri paling
sudut atau paling akhir barisan;
13.14 Bahwa seingat Teradu, Teradu hanya sekali itu saja berfoto
menggunakan jaket yang dikenakan oleh sdr. Sariman Arma ke
tubuh Teradu dan mengikuti intruksi juro foto menggepalkan
tangan dan peristiwa itu terjadi ditahun tahun 2015 sebelum ikut
seleksi Panwaslu atau berkecimpung di Pengawas pemilu;
13.15 Bahwa pada saat itu posisi Teradu adalah Advokat yang tentunya
banyak berhubungan dengan masyarakat, sungguh sangat tidak
etis kalau menolak undangan tersebut, lagi pula Teradu tidak
ikhlas memakai jaket tersebut, terbukti dari foto tersebut terlihat
Teradu hanya mengenakannya sekedar saja karena sudah
terdesak;
14. Bahwa dari uraian Teradu kronologis Teradu diatas, maka jika Pengadu
Panwaslih Aceh menyimpulkan ada persoalan netralitas terhadap
Teradu, kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang sangat prematur,
karena kenetralan Teradu saat itu ditahun 2015 yang menilainya
adalah diri Teradu sendiri, tidak bisa diukur oleh siapapun, termasuk
Pengadu Panwaslih Aceh, karena peristiwa itu terjadi pada tahun 2015,
jauh hari sebelum Teradu menjabat sebagai anggota Panwaslih Aceh
Selatan dan masih sebagai advokat/pengacara aktif;
15. Bahwa selain itu, jika kemudian Pengadu mempersolakan netralitas
Pengadu kala itu ditahun 2015, maka tentunya Pengadu tidak
memahami makna kebebasan berfikir dan bersikap; kebebasan
berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat adalah hak-hak dasar
setiap warga negara yang dilindungi secara hukum oleh Undang
Undang Dasar 1945, pasal 28E, yang karna itu haruslah dihormati,
artinya apapun yang Teradu lakukan saat itu, yang menurut Teradu
yakini adalah tidak berpihak kepada kelompok mana pun dan tidak
menyakiti kelompok manapun, maka Pengadu tidak berkewenangan
dan tidak berhak menilai Teradu, apa lagi menyatakan bahwa terdapat
persoalan netralitas terhadap Teradu, karena kala itu tahun 2015
Teradu tidak terikat sama sekali dalam sebuah perjanjian hukum, baik
dengan Partai Politik mapun dengan Panwaslih Aceh;
16. Bahwa sebenarnya laporan dugaan keterlibatan Teradu dalam Partai
politik PSI tidaklah berdasar, karena pada faktanya pada tahun 2015
PSI yang mencatut nama Teradu telah terselesaikan, lagi pula jika
benar hal tersebut benar-benar ada, maka tentulah saat awal Teradu
mendafatar sebagai calon Anggota Panwaslu Kabupaten Aceh Selatan
pada tahun 2017 yang lalu telah ada laporan tersebut kepada Panitia
Seleksi Panwaslu Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh, terutama dari
orang-orang PSI sendiri yang tentunya bisa jadi tersinggung karena
telah Teradu layangkan somasi pada tahun 2015;
17. Bahwa laporan dugaan keterlibatan Teradu dalam partai politik baru
dimunculkan oleh Saksi Khiarun Nufus sekira pada Bulan Mei 2018
dengan mendapatkan foto copy SK PSI Nomor :367/SK/DPP/2015
tanggal 24 September 2015, yang padahal secara hukum SK tersebut
tidak berlaku lagi karena telah dicabut dan dinyatakan tidak belaku
lagi oleh PSI sendiri, yang pertimbangan utamanya berdasarkan adanya
Surat Keberatan Teradu pada tanggal 05 Oktober 2015, sesuai dengan
SK PSI Nomor : 570/SK/DPP/2015 tanggal 14 Oktober 2015;
18. Bahwa laporan terhadap Teradu yang dilakukan oleh saksi Khairun
Nufus dengan cara menggunakan orang lain, yakni saksi Budiansyah
dan saksi Afdhal, yang kedua saksi tersebut Teradu yakini telah
dipengaruhi oleh saksi Khairun Nufus yang tidak mengetahui pokok
persoalan yang sebenarnya terjadi ditubuh lembaga Panwaslu
Kabupaten Aceh Selatan, ditambah lagi adanya unsur sakit hati saksi
Budiansyah dan saksi Afdhal kepada Teradu, kesempatan tersebut
selanjutnya dimanfaatkan oleh saksi Khairun Nufus dengan baik;
19. Bahwa saksi Khairun Nufus memunculkan fitnah terhadap Teradu ini
karena, perbuatan jahatnya terhadap lembaga Panwaslu Aceh Selatan
ini terlebih dahulu telah ketahuan oleh Teradu, kejahatan yang
dilakukan adalah memperdayai Panwascam terhadap harga sewa alat
perkantoran yang berupa : Laptop, PC, AC Split, Printer dan Proyektor
20. Bahwa dapat Teradu uraikan secara singkat dibawah ini kronologis
peristiwa kejahatan yang telah dilakukan secara berencana oleh saksi
Khairun Nufus yakni sebagai berikut:
20.1 Bahwa pada tanggal 18 Maret 2018 Teradu menerima laporan dari
Anggota Panwaslu Aceh Selatan yakni sdr. Azhari, halmana pada
hari sebelumnya Ketua Panwascam Labuhanhaji Timur sdr. Hasan
Mardi menjumpai sdr. Azhari dan melaporkan tentang adanya
pertemuan terselubung yang digagas oleh saksi Khairun Nufus
pada tanggal 14 Maret 2018 di kantor Sekretariat Panwaslu
Kecamatan Kluet Utara. pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua
dan Kepala Sekretariat Panwascam Pasie Raja, Panwascam Kluet
Utara, Panwascam Kluet Selatan, Panwascam Kluet Tengah,
Panwascam Kluet Timur, Panwascam Bakongan, Panwascam Kota
Bahagia, Panwascam Bakongan Timur, Panwascam Trumon,
Panwascam Trumon Tengah dan Panwascam Trumon Timur;
20.2 Bahwa pada tanggal tanggal 15 Maret 2018, saksi Khairun Nufus
juga menginisiasi pertemuan terselubung di sekretariat
Panwascam Meukek, hadir dalam pertemuan tersebut adalah
Ketua dan Kasek Panwascam Samadua, Sawang, Meukek,
Labuhanhaji Timur, Labuhanhaji dan Labuhahaji Barat;
20.3 Bahwa pada pokoknya pertemuan terselubung yang di gagas oleh
saksi Kahirun Nufus tersebut bertujuan untuk menyepakati
pengelolaan penyewaan alat kantor yang berupa Laptop, PC, AC
Split, Printer dan Proyektor disediakan sendiri oleh masing-masing
Kecamatan;
20.4 Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Khairun Nufus
meyampaikan nilai anggaran sewa alat-alat perkantoran adalah
sebesar Rp. 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu
rupiah), nilai sewa alat tersebut sebenarnya tidaklah sesuai
dengan nilai yang tertera dalam POK, tidak diberikannya POK oleh
saksi Khairun Nufus selaku Kasek Kabupaten kepada masing-
masing Kasek dan Komisioner Panwascam menjadi momentum
tersendiri bagi saksi Khairu Nufus untuk mengelabui Panwascam
serta para Kasek Panwascam demi melakukan korupsi yang
meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dengan merugikan
keuangan Negara;
20.5 Bahwa Pagu anggaran yang sebenarnya tertera dalam POK adalah
senilai Rp. 52.920.000,-, per-Kecamatan, dengan jumlah
kecamatan sebanyak 18 Kecamatan, nilai tersebut jauh berbeda
dengan nilai yang disampaikan oleh saksi Khairun Nufus, yakni
sebesar Rp. 33.300.000,- per-Kecamatan, selain itu, dalam proses
realisasi keuangan, saksi Khairun Nufus hanya menyerahkan
uang kepada masing-masing kecamatan sebesar Rp. 25.300.000,-
(dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah). Tentu saja
perbuatan saksi Khairu Nufus tersebut telah melakukan
perbuatan melawan hukum, karena sebenaranya Panwascam
hanya menerima barang dan bukan justru menerima uang;
20.6 Bahwa perbuatan saksi Khairun Nufus selaku Kepala Seketariat
Panwaslu Kabupaten Aceh Selatan telah menimbulkan gejolak
perbincangan, baik ditengah-tengah panwascam, maupun
dikalangan masyarakat Aceh Selatan, yang pada akhirnya tepat
pada tanggal 5 Juni 2018 Panwascam melakukan unjuk rasa di
kantor Panwaslu Kabupten Aceh Selatan dan unjuk rasa ke dua
dilakukan pada tanggal 15 September 2018 di rumah pribadi saksi
Khairun Nufus dan diliput oleh media;
20.7 Bahwa segala gejolak persoalan kesekretariatan Panwaslu Aceh
Selatan ini, telah Teradu sampaikan bersama-sama dengan
komisioner Panwaslu Aceh Selatan lainnya kepada Kepala
Seretariat Panwaslih Aceh melalui Surat Ketua Panwaslu Aceh
Selatan Nomor : 79/K.Bawaslu-AC-05/HK.01.00/VII/2018 tanggal
6 Juli 2018 dengan lampiran Berita Acara Rapat Pleno Nomor :
15/BAWASLU.AC-05/BA/VII/2018 Tentang Kinerja Kepala
Sekretariat dan Bendahara Panwaslu Kabupaten Aceh Selatan,
dan karena tidak ada jawaban apapun, kemudian pada Teradu
mengeluarkan surat kembali, surat nomor : 98/K.Bawaslu-AC-
05/HK.01.00/VII/2018 tanggal 25 Agustus 2018 yang ditujukan
kepada Pengadu dengan tmebusan kepada Ketua Bawaslu RI di
Jakarta, Sekretariat Jendral Bawaslu RI di Jakarta dam Kepala
Sekretariat Panwaslih Aceh, namun hingga saat ini Pengadu
Panwaslih Aceh belum pernah sama sekali turun ke kantor
Panwaslu Kabupaten Aceh Selatan;
20.8 Bahwa Teradu sangat memahami batasan sebagaimana yang
dimaksud dalam fakta integritas yang telah Teradu tanda tangani,
namun Teradu selaku Ketua Panwaslu Aceh Selatan tidaklah
mungkin harus diam, Teradu telah melakukan berbagai tindakan-
tindakan dengan tidak mengenyampingkan fakta integritas yang
sehingga persoalan tersebut telah menemui jalan penyelesaian,
yakni saksi Khairun Nufus telah mengaku bahwa dirinya benar
telah melakukan pemotongan anggaran panwascam senilai Rp.
14.850.000,- per-Kecamatan, yang selanjtnya saksi Khairun Nufus
telah menyerahkan uang tersebut kepada masing-masing
Panwascam dan Kasek Panwascam, namun demikian tentunya
perbuatan hukum yang dilakukan oleh saksi Khairun Nufus
tidaklah hapus demikian saja;
21. Bahwa Teradu sangat meyakini ada upaya-upaya “penyingkiran” diri
Teradu dari lembaga yang terhormat ini, ada upaya “penguburan”
prestasi-presati Teradu yang telah Teradu peroleh, baik selama Teradu
menjalani profesi sebagai Advokat, mapun saat Teradu menjabat
sebagai Ketua Panwaslu Aceh Selatan hingga saat ini;
22. Bahwa berawal dari laporan surat “kaleng”, hingga kemudian diketahui
saksi Khairun Nufus yang menjadi orang pertama memberikan
pengaduan ini, yang selanjutnya tidak berani menjadi Pengadu dalam
hal ini. Kemudian laporan terhadap Teradu yang semestinya telah
selesai dan tidak terbukti ini, ternyata “disambut baik” oleh oknum
Pengadu Panwaslih Aceh hingga meneruskan persoalan ini sampai ke
DKPP, oknum Pengadu Panwaslih Aceh tersebut diduga kuat
mempunyai kepentingan untuk menggantikan Teradu dengan orang
yang mungkin dikehendakinya dan Teradu sangat menyayangkan
perbuatan tersebut, karena dengaan secara sadar oknum tersebut telah
menciptakan adu domba, dan keadaan ini bisa saja akan menjadi
preseden buruk dan bisa berdampak sangat berbahaya ditengah-tengah
pesta demokrasi ini, karena momentum ini bisa jadi digunakan oleh
pihak-pihak lain untuk kepentingan lain pula. Semoga pengalaman
Pemilu Tahun 2014 yang telah memakan korban jiwa di Aceh Selatan
tidak terjadi lagi ditahun pemilu 2019 ini;
23. Bahwa oknum Pengadu Panwaslih Aceh tersebut tentunya hingga saat
ini memasang jejaringnya di Kabupaten Aceh Selatan dan tidak
tertutup kemungkinan dengan saksi-saksi yang akan dihadirkan dalam
persidangan ini nantinya, dan tentunya Teradu tidak akan pernah
takut menyuarakan kebenaran sampai pada penghujung nafas terakhir
Teradu;
24. Bahwa tentunya kita semua para pengawas pemilu tahu yang
bahwasannya jabatan dan pekerjaan kita ini hanyalah sekejap saja, dan
tentunya setiap langkah dan setiap nafas kita dalam menjalankan tugas
Negara yang mulia ini selalu memohon keridhoan Allah SWT, memohon
keridhoan kedua oang tua kita meski bagi Teradu kedua orang tua
Teradu telah tiada, namun Teradu selalu merasakan dan selalu berdoa
agar kedua orang tua Teradu selalu memberkati Teradu dalam
menjalankan kehidupan ini dan menjalankan amanat Negara ini,
semoga Allah SWT lekas memberi petunjuk kepada orang yang hatinya
telah mati, yang jiwa yang telah sesat, yang fikirnya sudah tidak
manusiawi lagi, sehingga dapat menjalankan hidup sebagaimana
fitrahnya manusia, karena kita adalah hakim dan karena kita adalah
para pemimpin;
25. Bahwa yang terakhir sebagai penutup pledoi Teradu ini, izinkanlah
yang mulia majelis hakim DKPP Teradu tetap ada didalam lembaga ini,
sebagai pengawas Pemilu yang berintgritas tinggi, karena setidak-
tidaknya Teradu telah berani mengungkap praktik koruptif dilembaga
Pengawas Pemilu khususnya di Kabupaten Aceh Selatan yang
dilakukan oleh Kepala Sekretariat Panwaslih Aceh Selatan, yang
pembuktiannya akan Teradu ungkapkan dalam persidangan yang
berbeda, meskipun Teradu mendapatkan fitnah yang fitnah tersebut
disambut baik pula oleh oknum Pengadu Panwaslih Aceh sehingga
Teradu ada dihadapan persidangan DKPP yang mulia ini. Oleh
karenanya, pantaslah Teradu menyebutkan diri Teradu masih sangat
pantas ada di lembaga Negara yang terhomat ini;
[2.5] PERMOHONAN
Berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP
yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan
Putusan sebagai berikut:
1. Menolak Pengaduan para Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
Umum;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu; atau
Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.6] Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-
bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-6 sebagai
berikut:
1. Bukti T-1 : Balasan Somasi/Permohonan maaf tertanggal 16
Oktober 2015;
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Nomor 762/SK/DPP/2017
tertanggal 22 September 2017;
3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Nomor 570/SK/DPP/2015
tertanggal 14 Oktober 2015 tentang pencabutan
Surat Keputusan Nomor 367/SK/DPP/2015;
4. Bukti T-4 : Surat Keputusan Nomor 761/SK/DPP/2017
tertanggal 22 September 2017 tentang pencabutan
surat pencabutan Surat Keputusan Nomor
367/SK/DPP/2015;
5. Bukti T-5 : Surat Somasi tertanggal 5 Oktober 2015
6. Bukti T-6 : Berita acara klarifikasi oleh Panwaslih Provinsi Aceh
tertanggal 14 Mei 2018;
B. PERKARA NOMOR 282/DKPP-PKE-VII/2018
ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU
[2.7] Menimbang Pengadu pada tanggal 20 Oktober 2018 mengajukan
pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya
disebut DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh
Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V selaku Ketua dan
Anggota Bawaslu Republik Indonesia serta Teradu VI, Teradu VII, Teradu
VIII, Teradu IX, dan Teradu X selaku Ketua dan Anggota Panwaslih Provinsi
Aceh yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:
1. Bahwa sesuai Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilu menyatakan bahwa keanggotaan Bawaslu, Bawaslu
Propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas individu yang
memiliki tugas pengawasan penyelenggaraan pemilu, ayat 2 antara lain
menyatakan bahwa jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang
dan Bawaslu Propinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, ayat 10
menyatakan bahwa setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Propinsi Bawaslu
Kab/Kota, Ketua Panwaslu Kecamatan dan Ketua Panwaslu LN
mempunyai hak suara yang sama, oleh karena itu PARA TERADU
melaksanakan tugas dan kewajiban secara kolektif kolegial yang
tanggung jawab nya masing-masing sehingga PARA TERADU sebagai
penyelenggara pemilu memiliki kedudukan hukum untuk diadukan
dalam pengaduan ini;
2. Bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V
selanjutnya disebut Bawaslu telah membentuk Tim Seleksi Penjaringan
dan Penyaringan Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Aceh
selanjutnya disebut Timsel sebanyak 2 (dua) regional berdasarkan
Keputusan Bawaslu Nomor 0385/bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2018 dan
selanjutnya Timsel melaksanakan tugas sesuai tahapan seleksi;
3. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2018 Timsel mengumumkan Pendaftaran
Calon Anggota Panwaslih Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Nomor
001/B/Timsel.Panwaslih.Kab-Kota/VI/2018 di media cetak lokal Harian
Serambi Indonesia;
4. Bahwa pelaksanaan pendaftaran dan seleksi adalah berdasarkan
Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) No. 10 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 19 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Pemberhentian Dan Penggantian Antarwaktu Bawaslu
Propinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS tanggal 5 Maret 2018
dan diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan
Kemenkumham RI pada tanggal 7 Maret 2018;
5. Bahwa Pasal 2 Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan
“setiap penyelenggara pemilihan umum wajib bekerja, bertindak,
menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara
pemilu dengan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku
penyelenggara pemilu serta sumpah/janji jabatan”, namun dalam
pelaksanaan seleksi calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota Provinsi
Aceh tersebut banyak ditemukan dugaan pelanggaran terhadap kode
etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dan tidak menerapkan
prinsip penyelenggara pemilu serta sumpah/janji jabatan;
6. Bahwa sejak awal yaitu pada saat penerimaan pendaftaran, Bawaslu
melalui timsel telah MELANGGAR PRINSIP ADIL (Pasal 6 ayat 2 huruf c
dan Pasal 10 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu), karena membedakan dan
tidak memperlakukan secara setara dan sama antara peserta petahana,
PAW dan peserta baru. Peserta petahana ditempatkan pada urutan 1
sampai 3 pada absen urutan pendaftaran walaupun mereka terlambat
mendaftar dan hal ini tidak diatur dalam Peraturan Bawaslu
(perbawaslu) No. 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Badan Pengawas Pemilu No. 19 Tahun 2017. Pelanggaran terhadap
prinsip adil ini terus berlanjut saat dilaksanakan ujian tertulis. Ujian
tertulis dilakukan dengan sistem CAT hanya diikuti oleh peserta PAW
dan peserta baru, peserta yang berasal dari petahana tidak mengikuti
tes tertulis bersama peserta lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 37
ayat (3) Perbawaslu No. 10 Tahun 2018 dan tidak diketahui apakah
mereka ikut ujian tertulis atau tidak. Setelah dilakukan ujian tertulis
maka dilanjutkan dengan ujian psikologi, peserta petahana diikutkan
dalam tes psikologi. Peserta yang lulus ujian tulis dan psikologi berhak
ikut tahapan seleksi selanjutnya, namun peserta petahana yang tidak
ikut ujian tulis ternyata seluruhnya diberikan hak untuk ikut tahapan
seleksi selanjutnya, bahkan dalam pengumuman nama-nama petahana
diletakkan di urutan 1 s.d 3;
7. Bahwa tahapan seleksi selanjutnya adalah tes kesehatan, dalam hal ini
peserta petahana juga diikutkan. Setelah tes kesehatan maka
dilanjutkan dengan wawancara oleh Timsel. Untuk mengikuti
wawancara oleh Timsel tersebut peserta diwajibkan membuat makalah,
namun lagi-lagi terjadi ketidakadilan, peserta petahana juga tidak
diikutkan dalam wawancara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal
37 ayat (3) Perbawaslu No. 10 Tahun 2018, padahal di dalam Pasal 39
ayat (2) Perbawaslu tersebut disebutkan bahwa Timsel mengumumkan
hasil tes kesehatan dan wawancara yang memuat nama calon anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota yang akan mengikuti uji kelayakan dan
kepatutan kepada Bawaslu Provinsi. Ternyata peserta petahana juga
diumumkan bahkan diletakkan diurutan 1 s.d 3 pengumuman
walaupun tidak ikut dalam wawancara. Peserta yang lulus pada tahap
ini adalah sebanyak 6 orang termasuk petahana;
8. Bahwa tahapan selanjutnya adalah mengikuti uji kelayakan dan
kepatutan oleh Teradu VI s.d Teradu X yang selanjutnya disebut
Panwaslih Provinsi Aceh sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Panwaslih
Provinsi Aceh. Sesuai Pasal 41 ayat (2) dan (3) Perbawaslu No. 10 Tahun
2018 tersebut menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi melakukan uji
kelayakan dan kepatutan terhadap nama Calon Anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota yang telah disampaikan oleh Timsel, Kemudian
Bawaslu Provinsi menyampaikan nama calon anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan kepada Bawaslu
berdasarkan perolehan nilai tertinggi secara berurutan. Hasil uji
kelayakan dan kepatutan ini tidak diumumkan;
9. Bahwa setelah selesai pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan yang
pelaksanaannya juga terjadi ketidakadilan, maka para peserta
menunggu pengumuman akhir dari Bawaslu. Pengumuman tersebut
baru diumumkan pada tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 22.47
WIB di website Bawaslu. Terjadi keterkejutan yang luar biasa dari
seluruh peserta membaca pengumuman yang ditandatangani oleh
Teradu 6 tersebut karena yang lulus adalah semua petahana yang ikut
mendaftar dalam seleksi tersebut dan peserta baru di kabupaten/kota
yang memang petahananya tidak ikut atau karena ada penambahan.
Total kebutuhan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Aceh adalah
75 orang. Petahana yang ikut dan lulus adalah 65 orang, 10 orang dari
peserta baru perinciannya adalah 1 dari Kabupaten Nagan Raya, 1 dari
Kabupaten Aceh Tengah dan 2 dari Kabupaten Aceh Barat, 4 Kabupaten
tersebut karena petahananya tidak mendaftar, kemudian 3 Kabupaten
lagi sebanyak 6 orang (2 per kabupaten) adalah karena adanya
penambahan jumlah anggota menjadi 5 orang karena perhitungan
jumlah penduduk yaitu kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur dan Pidie.
Anehnya urutan peserta petahana yang lulus tetap seperti urutan pada
saat mereka mendaftar yaitu urutan 1 s.d 3 sebagaimana tersebut pada
poin 7 di atas;
10. Bahwa Bawaslu juga telah melanggar prinsip berkepastian hukum
(Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 11 Peraturan DKPP RI Nomor 2
Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara
Pemilu), yaitu melakukan tindakan yang secara tegas diperintahkan
oleh peraturan perundang-undangan, menaati prosedur yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan, serta menjamin pelaksanaan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu
sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak memihak. Pelanggaran
prinsip ini antara lain ditemukan bahwa Bawaslu melalui Timsel telah
melanggar Pasal 129 ayat (3) huruf c, e, g, dan h, Pasal 130 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bawaslu juga telah
melanggar Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilu;
11. Bahwa pelanggaran terhadap Pasal 129 ayat (3) huruf c,e,g dan h
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana tersebut pada poin
10 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut, poin c menyatakan bahwa
Timsel melakukan tahapan kegiatan penelitian administrasi terhadap
bakal calon anggota Bawaslu Kab/Kota, namun Timsel tidak melakukan
penelitian administrasi terhadap peserta petahana. Poin e menyatakan
melakukan seleksi tertulis, namun seleksi tertulis terhadap petahana
tidak dilakukan. Poin g menyatakan mengumumkan melalui media
massa lokal daftar nama bakal calon anggota Bawaslu Kab/Kota yang
lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan
dan tanggapan masyarakat, hal ini juga tidak dilakukan namun hanya
diumumkan di website bawaslu, dimana akses masyarakat terhadap
website ini sangat terbatas;
12. Bahwa pelanggaran terhadap Pasal 130 dan Pasal 131 ayat (1) Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, Pasal
130 ayat (1) menyatakan bahwa Timsel mengajukan nama calon anggota
Bawaslu Kab/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota Bawaslu
Kab/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada Bawaslu. Pada ayat
(2) menyatakan nama calon anggota Bawaslu Kab/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad serta diajukan
dengan disertai salinan berkas administrasi. Menurut ayat (2) ini
tentunya nama-nama yang diajukan kepada Panwaslih Aceh tentunya
bukan lagi berdasarkan urutan pendaftaran dimana calon petahana
berada diurutan 1 s.d 3 namun diurut berdasarkan abjad disertai
salinan berkas yang merupakan bukti penilaian masing-masing calon.
Pasal 131 ayat (1) menyatakan bahwa Bawaslu menetapkan sejumlah
nama calon anggota Bawaslu Kab/Kota berdasarkan urutan peringkat
teratas sesuai dengan jumlah anggota Bawaslu Kab/Kota yang berakhir
masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 ayat (1)
sebagai Calon Anggota Bawaslu Kab/Kota terpilih. Namun hal tersebut
sama sekali tidak dilaksanakan oleh Bawaslu, malah Bawaslu dengan
sangat berani telah melanggar pasal ini dengan menetapkan calon
anggota Bawaslu Kab/Kota terpilih bukan berdasarkan urutan peringkat
teratas tetapi berdasarkan urutan absensi pendaftaran;
13. Bahwa selain melanggar peraturan setingkat undang-undang, Bawaslu
juga melalui Timsel telah melanggar Peraturan Bawaslu No. 10 Tahun
2018 yang mengatur tentang Perubahan Perbawaslu No. 19 Tahun 2017
tentang Tatacara Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota tersebut, yaitu
Pasal 23 huruf c, e dan g, Pasal 24 huruf c, e, i, j dan k, Pasal 31 ayat
(1), (2), (3) dan (4), Pasal 32, Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan (2),
Pasal 37 ayat (1), Pasal 39 ayat (3). Panwaslih Aceh telah melanggar
Pasal 41 ayat (3) Perbawaslu ini. Pasal 41 ayat (4) Perbawaslu No. 10
Tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu No.19 Tahun 2017 ini juga
bertentangan dengan Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilu;
14. Bahwa pelanggaran terhadap Pasal 23 huruf c, e dan g, sebagaimana
tersebut pada poin 13 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut, sesuai
Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 10 Tahun 2018 tentang
Perubahan Perbawaslu No. 19 Tahun 2017 disebutkan Timsel bertugas
melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota Bawaslu
Provinsi dan Kab/Kota, dalam Pasal 23 huruf c, e dan g disebutkan
proses penjaringan dan penyaringan calon anggota Bawaslu Provinsi
dan Kab/Kota, dilakukan Timsel dengan melalui tahapan (c) penelitian
administrasi, (e) melakukan tes tertulis dan psikologi (g) melaksanakan
tes kesehatan dan wawancara, namun semua itu tidak dilakukan
terhadap peserta petahana kecuali hanya tes psikologi dan kesehatan.
Pelanggaran terhadap Pasal 24 huruf c, e, i, juga adalah karena tidak
dilakukannya penelitian administrasi, tes tulis dan wawancara terhadap
peserta petahana. Pelanggaran terhadap Pasal 24 huruf j dan k dapat
dijelaskan sebagai berikut, pada huruf j disebutkan bahwa tahapan
pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Anggota Bawaslu
Provinsi dan Kab/Kota meliputi (j) menetapkan nama calon sebanyak 2
(dua) kali jumlah anggota bawaslu propinsi atau bawaslu kab/kota
dalam rapat pleno, namun yang ditetapkan oleh timsel hanyalah 1 (satu)
kali jumlah yang dibutuhkan yaitu 3 orang sedangkan 3 orang lagi
adalah petahana yang memang sudah langsung lulus ketahap
selanjutnya. Huruf k disebutkan penyampaian nama calon sebanyak 2
(dua) kali jumlah anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kab/Kota
kepada bawaslu yang disusun berdasarkan peringkat nilai tertinggi
disertai berkas administrasi calon, hal ini juga tidak dilakukan,
bagaimana Timsel bisa menyusun peringkat nilai ke 6 calon (2 kali
jumlah dibutuhkan) sedangkan Timsel tidak melakukan seleksi
administrasi, seleksi tertulis dan wawancara terhadap 3 orang calon
petahana;
15. Bahwa pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat (1), (2), (3) dan (4)
sebagaimana tersebut pada poin 14 adalah karena tidak dilakukannya
penelitian administrasi terhadap petahana. Pelanggaran terhadap Pasal
32 dapat dijelaskan sebagai berikut, didalam Pasal 32 disebutkan bahwa
dalam hal bakal calon anggota Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota seorang
petahana, Timsel memperhatikan rekam jejak dan kinerja selama
menjadi anggota Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/Kota, namun hal
ini tidak dilakukan, terbukti ada banyak masukan negatif terhadap
rekam jejak dan kinerja petahana namun ternyata tidak menjadi
perhatian sama sekali. Pelanggaran terhadap Pasal 33 ayat (2) dapat
dijelaskan sebagai berikut, bahwa dalam Pasal 33 disebutkan bahwa (1)
Timsel mengumumkan daftar nama bakal calon anggota Bawaslu
provinsi atau Kab/Kota yang telah memenuhi syarat administrasi untuk
mengikuti tes tertulis dan tes psikologi, (2) pengumuman sebagaimana
dimaksud ayat 1 dilakukan paling lama 1 hari kerja setelah penelitian
administrasi selesai dilakukan melalui media setempat. Pengumuman
melalui media setempat tersebut tidak dilakukan namun hanya melalui
web bawaslu. Demikian juga pelanggaran terhadap Pasal 34 ayat (1) dan
(2), Timsel tidak melakukan pengumuman di media setempat.
Pelanggaran terhadap Pasal 37 adalah tidak dilakukannya tes tertulis
dan tes wawancara terhadap petahana (hasil seleksi Panwaslu Kab/Kota
berdasarkan Undang-Undang Nomor15 Tahun 2011) padahal didalam
Pasal 565 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas
disebutkan bahwa hasil seleksi Panwaslu Kab/Kota berdasarkan
Undang-Undang Nomor15 Tahun 2011 dapat ditetapkan menjadi
anggota Bawaslu Kab/Kota sepanjang memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, jadi tentunya jelas
bahwa petahana juga harus diseleksi sama dengan peserta lain karena
harus diseleksi dengan undang-undang yang sama yaitu Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pelanggaran terhadap Pasal 39 ayat (3)
adalah karena tidak diumumkannya hasil tes kesehatan dan wawancara
di media setempat;
16. Bahwa Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX dan Teradu X atau
selanjutnya disebut Panwaslih Provinsi Aceh juga telah melanggar Pasal
41 ayat (3) karena tidak menyampaikan nama Calon Anggota Bawaslu
Kab/Kota kepada Bawaslu berdasarkan perolehan nilai tertinggi secara
berurutan. Pasal 41 ayat (4) Perbawaslu No. 10 Tahun 2018 tentang
Perubahan Perbawaslu No. 19 Tahun 2017 ini juga bertentangan dengan
Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
sebagaimana tersebut pada poin 13 di atas. Pasal 131 ayat (1) Undang-
Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa Bawaslu
menetapkan sejumlah nama Calon Anggota Bawaslu Kab/Kota
berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah Anggota
Bawaslu Kab/Kota yang berakhir masa jabatannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) sebagai Calon Anggota Bawaslu
Kab/Kota Terpilih, sedangkan Pasal 41 ayat (4) menyebutkan bahwa
nama Calon Anggota Bawaslu Kab/Kota yang disampaikan oleh Bawaslu
Provinsi dipilih dan ditetapkan oleh Bawaslu. Pasal 41 ayat (4) ini
bertentangan dengan Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun
2017 karena tidak disebutkan dipilih berdasarkan urutan peringkat
teratas;
17. Bahwa Bawaslu juga telah melanggar prinsip terbuka (Pasal 6 ayat (3)
huruf d dan Pasal 13 Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 tentang
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu), yaitu
memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai
kaedah keterbukaan informasi publik. Pelanggaran terhadap prinsip ini
antara lain dimana tidak diumumkannya hasil seleksi setiap tahapan di
media massa lokal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 129 ayat (3)
huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Pasal 33 ayat (2),
Pasal 34 ayat (2), Pasal 39 ayat (3) Perbawaslu No. 10 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Perbawaslu No. 19 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS;
18. Bahwa secara umum apabila diteliti pelaksanaan proses seleksi Calon
Anggota Bawaslu Kab/Kota ini maka diketahui bahwa Para Teradu
secara kolektif kolegial telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu,
dimana mereka tidak menjaga integritas dan profesionalitas
penyelenggara pemilu beserta segala prinsip-prinsipnya bahkan sudah
melanggar sumpah/Janji Anggota Bawaslu dan Bawaslu Provinsi
sebagai tersebut dalam Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 7 ayat (3)
Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Penyelenggara Pemilu;
19. Bahwa para Teradu tidak pernah menjadikan aduan masyarakat sebagai
salah satu acuan dalam meluluskan kembali peserta petahana sebagai
komisioner Panwaslih periode 2018-2023. Salah satu aduan masyarakat
melalui surat kepada Ketua Panwaslih Provinsi Aceh dengan tembusan
kepada Ketua Bawaslu Republik Indonesia dan Kepala Sekretariat
Panwaslih Aceh, Nomor: Istimewa tanggal 18 Juli 2018 perihal Laporan
Dugaan Terlibat Kepengurusan Partai Politik atas nama Baiman Fadhli,
SH, Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Selatan. Sesuai aduan yang dibuat
oleh Budiansyah AZ, SH, terbukti bahwa Baiman Fadhli, SH terlibat
dalam kegiatan partai politik dan Tim Pemenangan Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Pemilihan Tahun 2017.
Berdasarkan Surat Keputusan Partai Solidaritas Indonesia Nomor:
367/SK/DPP/2015 tanggal 24 September 2015 tentang Pengangkatan
Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas
Indonesia Kabupaten Aceh Selatan pada halaman lampiran tertera nama
Baiman Fadhli, SH sebagai ketua. Surat Keputusan Tim Pemenangan H.
Muzakkir Manaf – Ir. H. TA Khalid, MM Nomor: 027/KPTS-TPMT/2016
tanggal 20 Oktober 2016 tentang Struktur dan Susunan ALat
Kelengkapan Tim Pemenangan H. Muzakir Manaf – Ir. H. TA Khalid, MM
pada Pilkada 2017 Kabupaten Aceh Selatan pada halaman lampiran
tertera nama Baiman Fadhli, SH sebagai Ketua Bidang Advokasi dan
Bantuan Hukum;
20. Bahwa adanya pernyataan salah seorang anggota Panwaslih Provinsi
Aceh, yaitu Zuraida yang menulis di facebook, pada tanggal 13 Agustus
2018, pukul 19.10 WIB berbunyi “Selamat unt kawan-kawan Panwas
Kabupaten/Kota yg terpilih kembali dan kawan-kawan yang baru
bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Pengawas Pemilu, selamat
atas amanah yg diberikan. Bersama Rakyat kita awasi Pemilu, Bersama
Bawaslu kita tegakkan keadilan Pemilu…”. Sementara Bawaslu secara
resmi melakukan pengumuman Calon Anggota Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 di
18 (Delapan Belas) Provinsi, pada tanggal 13 Agustus 2018 pukul 22.47
WIB. Tindakan anggota Panwaslih Aceh tersebut sangat tidak etis dan
bertentangan dengan prinsip-prinsip etika penyelenggara pemilu;
21. Bahwa tulisan Teuku Kemal Fasya, Ketua Tim Seleksi Regional II
Provinsi Aceh pada laman facebook pada tanggal 13 Agustus 2018 pukul
19.21 WIB, yang berbunyi “Saya dengar info, semua komisioner
Panwaslih KabKota petahana Aceh masuk semua. Jika demikian seleksi
ini hanya formalitas. Tidak terlihat ada komitmen perbaikan kualitas
pengawasan dari Bawaslu RI. Save electorate democracy”. Pernyataan
tersebut mengindikasikan kelulusan petahana memang sudah
direncanakan semenjak dari awal tanpa memperhatikan hasil tes yang
dilakukan oleh Timsel;
22. Bahwa informasi dari peserta Kabupaten Pidie tentang diulangnya Fit
and Proper Test hanya karena tidak hadirnya salah seorang peserta dari
petahana yang bernama Ismalianto. Pada hari Fit and Proper Test, yang
bersangkutan tidak hadir saat FPT sesuai dengan jam yang sudah
ditentukan menurut jadwal, sehingga FPT dilakukan tanpa kehadiran
yang bersangkutan. Namun, selang dua jam kemudian seluruh peserta
yang sebelumnya sudah mengikuti FPT diminta kembali ke tempat
dilakukannya FPT (Hotel Grand Arabia Banda Aceh) untuk mengikuti
FPT ulang. Pada saat FPT ulang tersebut, sdr. Ismalianto sudah hadir.
Kejadian ini juga menimbulkan kesan yang sama, yaitu peserta
petahana sangat diistimewakan sehingga proses FPT pun harus diulangi
kembali;
[2.8] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP
berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik
Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan
lain yang seadil-adilnya.
[2.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Bawaslu Nomor
0385/bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2018 tentang
Pengangkatan Tim Seleksi Calon Anggota Panwaslih
Kabupaten/Kota Provinsi Aceh;
Bukti P-2 : Fotokopi Tahapan dan jadwal seleksi;
Bukti P-3 : Fotokopi Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota
Panwaslih Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Nomor
001/B/Timsel.Panwaslih.Kab-Kota/VI/2018 di media
cetak lokal harian Serambi Indonesia;
Bukti P-4 : Fotokopi Pengumuman hasil tes tuli dan psikologi;
Bukti P-5 : Fotokopi Pengumuman hasil tes kesehatan dan
wawancara;
Bukti P-6 : Fotokopi Pengumuman jadwal uji kelayakan dan
kepatutan;
Bukti P-7 : Fotokopi Pengumuman calon anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota terpilih;
Bukti P-8 : Fotokopi Pasal 129 ayat (3) huruf c, e, g, dan h, Pasal
130 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 131
ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
Bukti P-9 : Fotokopi Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) No. 10 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan
Pengawas Pemilu No. 19 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Pemberhentian Dan Penggantian
Antarwaktu Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kab/Kota,
Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,
Panwaslu LN dan Pengawas TPS tanggal 5 Maret 2018;
Bukti P-10 : Fotokopi Berkas Laporan Dugaan Terlibat Kepengurusan
Partai Politik termasuk foto dan video (flashdisk) atas
nama Saudara Baiman Fadhli, SH sebagaimana
disampaikan oleh Saudara Budiansyah AZ;
Bukti P-11 : Fotokopi Keterangan Saksi;
Bukti P-12 : Fotokopi Keterangan Para Pihak;
Bukti P-13 : Fotokopi Data atau Informasi yang terekam secara
elektronik;
KESIMPULAN
1. Bahwa sesuai dengan Pengaduan Pengadu dan telah diakui oleh Teradu
I s/d Teradu V (selanjutnya disebut Bawaslu) dalam jawaban
tertulisnya (bukti T1), yang mana adalah benar Bawaslu telah
membentuk Tim Seleksi untuk melakukan Penjaringan dan
Penyaringan Calon Anggota Panwaslih Kabupaten/Kota se - Aceh. Tim
Seleksi tersebut melaksanakan tugasnya berdasarkan Keputusan Ketua
Bawaslu Nomor 0435/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Kab/Kota dan Keputusan
Ketua Bawaslu Nomor 0600/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tentang
Perubahan Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Kab/Kota;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, jelas
sekali terbukti banyak ditemukan pelanggaran terhadap kode etik dan
pedoman perilaku penyelenggara pemilu dan tidak menerapkan prinsip
penyelenggara pemilu serta pelanggaran sumpah/janji jabatan dalam
pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Panwaslih Kabupaten/Kota se -
Aceh tersebut;
3. Bahwa Bawaslu terbukti tidak menjaga integritas karena tidak
berpedoman pada prinsip adil sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat
(2) huruf c Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Hal tersebut dengan tegas
telah diakui oleh Bawaslu baik dalam keterangannya pada pemeriksaan
di persidangan maupun jawaban tertulis yang disampaikan oleh
Bawaslu. Bawaslu telah memperlakukan secara berbeda antara
petahana dengan peserta PAW dan peserta baru, padahal semuanya
adalah sama-sama Calon Anggota Panwaslih Kabupaten/Kota yang
harus memenuhi persyaratan yang sama sebagaimana tersebut dalam
Pasal 117 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (selanjutnya
disebut UU Pemilu);
4. Bahwa Bawaslu di dalam keputusannya tentang Pedoman
Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota, telah membedakan peserta
seleksi dalam 3 (tiga) katagori yaitu, pendaftar baru, existing dan PAW,
padahal Undang-Undang Pemilu tidak pernah membedakannya. Di
dalam UU Pemilu semua peserta disebut dengan Calon Anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu juga telah membedakan tahapan
seleksi yang harus dilalui oleh peserta. Pendaftar baru dan PAW melalui
tahapan yaitu, seleksi administrasi, tes tertulis CAT dan psikologi, tes
kesehatan dan wawancara dan terakhir FPT, dan di setiap tahapan ada
peserta yang gugur atau di eliminasi. Untuk peserta existing melalui
tahapan, seleksi administrasi, evaluasi kinerja dan tes psikologi, tes
kesehatan dan FPT, dan existing tidak ada yang gugur atau di eliminasi
sampai tahap terakhir bahkan semua ditetapkan kembali sebagai
Anggota Panwaslih Kabupaten/Kota Terpilih. Semuanya, 100%. Luar
biasa kebohongan yang telah dilakukan oleh Bawaslu;
5. Bahwa Bawaslu tidak menjaga profesionalitas karena tidak berpedoman
pada prinsip berkepastian hukum sebagaimana tersebut pada Pasal 6
ayat (3) huruf a Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 Tentang Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Hal tersebut telah
terungkap dengan jelas, baik dalam pemeriksaan di persidangan
maupun dalam jawaban tertulis yang disampaikan oleh Bawaslu.
Banyak sekali ditemukan pelaksanaan tes yang dilakukan bertentangan
atau tidak sesuai dengan yang diatur dalam UU Pemilu;
6. Bahwa Pasal 129 ayat (3) UU Pemilu menjelaskan tahapan yang harus
dilakukan oleh Tim Seleksi (Timsel) untuk memilih Calon Anggota
Bawaslu Kab/Kota, namun Timsel tidak melakukan tahapan seleksi
tertulis (huruf e) dan wawancara dan klarifikasi atas tanggapan dan
masukan masyarakat (huruf h) terhadap sebagian Calon Anggota
Bawaslu Kab/Kota, yaitu kelompok atau golongan existing. Timsel juga
tidak melaksanakan tahapan kegiatan secara objektif sebagaimana
tersebut pada Pasal 129 ayat (4) yang dalam penjelasannya disebutkan
bahwa “yang dimaksud dengan melaksanakan tahapan kegiatan secara
objektif adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan keadaan
sebenarnya dan hasil tes diumumkan pada setiap tahapan”, namun
hasil tes peserta existing tidak diumumkan, anehnya mereka tetap lulus
di setiap tahapan bahkan sampai penetapan calon terpilih;
7. Bahwa terbukti Bawaslu telah tidak jujur, karena kegiatan klarifikasi
atas tanggapan dan masukan masyarakat terhadap peserta existing
tidak diberikan kewenangannya kepada Timsel. Dalam pemeriksaan
dipersidangan ternyata terbukti bahwa peserta an. Baiman yang jelas-
jelas diduga melakukan pelanggaran kode etik, sehingga diajukan
sendiri oleh Panwaslih Aceh kepada DKPP, tetap dipilih untuk
ditetapkan sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan. Di
dalam Pasal 119 ayat (3) huruf h, disebutkan bahwa Timsel lah yang
melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat. Maka
patut diduga ada hal yang disembunyikan dan ini terbukti dalam
pemeriksaan di persidangan dengan diluluskannya peserta existing an.
Baiman;
8. Bahwa Timsel terbukti tidak pernah mengajukan kepada Bawaslu nama
Calon Anggota Bawaslu Kab/Kota yang disusun berdasarkan abjad
serta disertai salinan berkas administrasi sebagaimana tersebut pada
Pasal 130 UU Pemilu. Jelas bahwa Bawaslu melalui Timsel telah
melanggar PASAL 130 UU Pemilu tersebut;
9. Bahwa Bawaslu juga terbukti tidak menetapkan sejumlah nama
berdasarkan urutan peringkat teratas sebagaimana tersebut dalam
pasal 131 ayat 1 UU Pemilu, tetapi menetapkan berdasarkan urutan
pada saat pendaftaran dimana nama-nama existing harus diletakkan
pada nomor urut 1, 2, 3. Urutan penetapan ini juga membuktikan
bahwa Bawaslu tidak berpedoman pada prinsip jujur sebagaimana
tersebut pada Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP RI No. 3 Tahun
2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu,
karena tidak didasari niat menyelenggarakan pemilu dengan ketentuan
yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok atau
golongan. Penyelenggaraan seleksi ini didasari adanya kepentingan
kelompok existing. Bawaslu berdalih dalam keterangannya di
persidangan, bahwa terhadap existing ada nilai akhir yang dipunyai
oleh Bawaslu dan nilai akhir tersebut di akumulasi dengan nilai yang
diberikan oleh Timsel dan Teradu VI, VI, VIII, IX, X (Panwaslih Aceh).
Keterangan tersebut telah semakin memperkuat bukti bahwa Bawaslu
memang tidak adil dan jujur, karena peserta lain digugurkan di setiap
tahapan sehingga tidak memiliki nilai akhir, padahal bisa jadi nilai
akhir peserta yang gugur jauh lebih baik daripada nilai akhir peserta
existing;
10. Bahwa oleh karena Bawaslu tidak melakukan tes tertulis dan
wawancara terhadap peserta existing sebagaimana tersebut pada poin 6
di atas, maka sudah dapat dipastikan seharusnya nilai peserta existing
berada jauh dibawah peserta lainnya. Apabila peserta existing dinilai
berdasarkan tes yang berbeda yaitu tes evaluasi kinerja (yang tidak
transparan tersebut), maka itu adalah ibarat mengadu lomba lari
dengan lomba renang, bagaimana cara menentukan pemenang?, karena
bukan dalam satu kompetisi yang sama;
11. Bahwa Bawaslu dalam keterangannya telah menganggap remeh dan
tidak menghargai peserta yang lain, seakan-akan peserta lain adalah
pendatang baru yang tidak pemahaman dan pengalaman kepemiluan.
Perlu diketahui bahwa sebagian besar bahkan hampir semua peserta
lain adalah orang-orang yang telah cukup berpengalaman dalam
kepemiluan, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai pengawas
serta telah teruji integritas dan perilakunya. Mereka telah
berpengalaman selama 10 sampai 15 tahun di bidang kepemiluan
(mantan anggota KIP dan Panwaslu seluruh Kab/Kota se Aceh),
sedangkan existing sebagian besar adalah orang-orang yang baru
setahun bekerja di pengawas pemilu (baru diangkat pada tahun 2017,
sehingga disebut existing), buktinya seperti sdr. Baiman yang
sebelumnya malah adalah pengurus partai politik. Maka seharusnya
rekam jejak dan kinerja semua calon juga harusnya dinilai dengan
objektif dan adil;
12. Bahwa Bawaslu melalui Timsel juga telah melanggar Pasal 129 ayat (3)
huruf g UU Pemilu, karena tidak mengumumkan melalui media massa
lokal daftar nama bakal Calon Anggota Bawaslu Kab/Kota yang lulus
seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan
tanggapan masyarakat. Khusus untuk seleksi tersebut UU Pemilu
mewajibkan diumumkan di media massa lokal. Hal ini tidak boleh
tidak, karena tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan dan
tanggapan masyarakat. Ini juga membuktikan bahwa Bawaslu tidak
menjaga profesionalitas karena tidak berpedoman pada prinsip terbuka
sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (3) huruf d Peraturan DKPP RI
No. 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilu;
13. Bahwa terhadap Teradu VI s.d X (selanjutnya disebut Panwaslih Aceh)
berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti tidak
profesional sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f
Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Penyelenggara Pemilu. Panwaslih Aceh terbukti tidak
memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian
atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas;
14. Bahwa Panwaslih Aceh dalam melaksanakan Fit and Proper Tes tidak
sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Bawaslu dalam Surat
Ketua Bawaslu No.0886/K.Bawaslu/KP.01.00/VIII/2018 tanggal 3
Agustus 2018 Perihal Instruksi, dalam poin 9 surat tersebut disebutkan
bahwa “urutan nilai dibuat dengan format rangking untuk kemudian
diserahkan ke Bawaslu paling lambat 11 Agustus 2018”, namun
urutan nilai tidak dibuat dalam format rangking dan diserahkan sudah
terlambat (bukan tanggal 11 Agustus 2018), karena tanggal 11 masih
berlangsung kegiatan FPT;
15. Bahwa Panwaslih Aceh mengakui tidak melakukan klarifikasi terhadap
Sdr. Baiman Fadli dengan alasan bahwa ybs sudah diadukan ke DKPP.
Padahal klarifikasi dalam proses FPT adalah hal yang berbeda dengan
pengaduan kepada DKPP, malah sebenarnya mereka bisa lebih
memperdalam lagi pembuktian untuk memperkuat dalil pengaduannya.
Anehnya Sdr. Baiman Fadli yang memang sudah diduga dari awal tidak
netral (makanya mereka mengadukan dugaan pelanggaran kepada
DKPP), malah diajukan ke Bawaslu dan diluluskan sebagai calon
terpilih. Ini semakin membuktikan bahwa Panwaslih Aceh tidak
profesional dan tidak paham akan tugas-tugasnya;
16. Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Teradu VI menyatakan
terhadap pemeriksaan sdr. Baiman, dalam hal SK. Pengurus PSI, partai
tersebut banyak sekali mengeluarkan SK, namun tidak dapat
memberikan bukti barapa banyak SK yang dikeluarkan PSI dan SK apa
saja. Yang ada hanya 2 yaitu SK Pengangkat sebagai pengurus dan SK
pemberhentian. Para Teradu bersikeras Baiman tidak terlibat partai
politik, padahal bukti-bukti telah sangat jelas ybs terlibat;
17. Bahwa apabila dilihat dari 2 SK Baiman tersebut, jelas sekali bahwa
Baiman tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Panwaslih sebagai
tersebut pada pasal 117 ayat 1 huruf I yaitu “mengundurkan diri dari
keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada
saat mendaftar sebagai calon. Berdasarkan SK, sdr Baiman diangkat
sebagai ketua PSI pada tanggal 24 September 2015 dan SK Pengurus
PSI yang baru adalah tanggal 22 September 2017. Jadi sangat kuat
bukti bahwa Sdr. Baiman belum cukup 5 (lima) tahun untuk
mengundurkan diri dari partai politik. Malahan sdr.Baiman tersebut
tidak memenuhi syarat pada saat diangkat sebagai petahana. SK
pengurus baru PSI tersebut hanya untuk membuktikan syarat Baiman
bukan pengurus parpol saat diangkat sebagai anggota Panwaslih tahun
2017 yang lalu. Luar biasa kesalahan yang sudah dilakukan oleh Para
Teradu;
18. Bahwa alasan Bawaslu dan Panwaslih Aceh meloloskan Baiman Fadli
karena menghormati asas praduga tidak bersalah, adalah sangat
mengherankan logika Pengadu. Bagaimana mungkin Para Teradu yang
telah menduga bahwa Baiman Fadli telah bersalah (melakukan
pelanggaran), buktinya mereka mengadukan dugaan pelanggaran
kepada DKPP, tetapi kemudian Para Teradu mengatakan menghormati
asas praduga tidak bersalah, seperti ada dua kepribadian. Orang-orang
seperti ini sangat berbahaya untuk menjalankan suatu lembaga penting
seperti Bawaslu. Mereka seperti membuat-buat alasan demi dapat
mengeluarkan keputusan sesuai hawa nafsunya. Secara logika apabila
memang menghormati asas praduga tidak bersalah dan Baiman Fadli
ini memang harus diluluskan maka seharusnya mereka menunggu
keputusan DKPP dalam perkara Sdr. Baiman Fadli, baru kemudian
mengeluarkan keputusan terkait diterima atau ditolaknya Baiman Fadli
menjadi Anggota Panwaslih Kab. Aceh Selatan;
19. Bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan, Para Teradu berusaha
keras untuk membela Baiman Fadli walaupun bukti-bukti
keterlibatannya dalam partai politik sangat jelas dan diakui oleh
Baiman Fadli.
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I, TERADU II, TERADU
III, TERADU IV, DAN TERADU V
[2.10] Menimbang bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan
penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-
hal sebagai berikut:
[2.10.1] Secara umum Para Teradu membantah seluruh aduan Pengadu
dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai
prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;
[2.10.2] Bahwa untuk selanjutnya, Para Teradu memberikan jawaban dan
penjelasan secara tertulis sebagai berikut:
1. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan di atas, Bawaslu
(Para Teradu) dalam kewenangan untuk membentuk Tim Seleksi telah
mengeluarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor:
0407/K.BAWASLU/HK.01.01/VI/2018 tentang Pembentukan Tim
Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2018-2023 tertanggal 5 Juni 2018 telah
ditetapkan 10 nama Tim Seleksi untuk Provinsi Aceh yang terbagi dalam
2 regional dalam hal ini, terhadap keputusan Bawaslu yang disebutkan
oleh Pengadu dapat dinyatakan Keliru. Surat yang disebutkan oleh
Pengadu bukanlah surat Keputusan Ketua Bawaslu melainkan
Pengumuman terhadap anggota tim seleksi yang ditetapkan oleh
bawaslu;
2. Bahwa melihat dalil Pengadu di atas, dalam hal ini dapat disimpulkan
bahwa Pengadu tidak dapat membedakan antara Pengumuman dengan
Surat Keputusan;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "UU
Pemilu"), yang menyebutkan:
Pasal 95
Bawaslu berwenang:
a....;
i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan
Panwaslu LN;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Para Teradu secara
kelembagaan diberikan kewenangan untuk membentuk Bawaslu
Kabupaten/Kota;
5. Bahwa lebih lanjut, ketentuan Pasal 128 UU Pemilu mengatur
kewenangan Bawaslu membentuk Tim Seleksi untuk melakukan seleksi
anggota Bawaslu Provinsi, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 128
(1) Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota
(2) Sekretariat Bawaslu Provinsi membantu tim seleksi yang dibentuk
oleh Bawaslu untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota pada setiap kabupaten/kota.
(3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima)
orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh
masyarakat yang memiliki integritas.
(4) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) dan berusia paling
rendah 30 (tiga puluh) tahun.
(5) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon
anggota Bawaslu Provinsi. :
(6) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang
sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
(7) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan keputusan Bawaslu dalam waktu paling lama 5
(lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan Bawaslu
Kabupaten/Kota.
(8) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian
calon anggota Bawaslu Provinsi dilakukan berdasarkan pedoman
yang ditetapkan oleh Bawaslu.
(9) Penetapan anggota tim seleksi oleh Bawaslu sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui rapat pleno Bawaslu.
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, proses pembentukan anggota
Bawaslu Kabupaten/KotaProvinsi Aceh dilakukan oleh Tim Seleksi
diatur dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun
2017 sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 10 Tahun
2018 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pembentukan,
Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya
disebut "Perbawaslu Pembentukan dan Perbawaslu Perubahan
Pembentukan"), yang menyebutkan:
Pasal 10
(1) Pembentukan Anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
dilakukan oleh Tim Seleksi.
(2) Pembentukan Anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh kelompok kerja.
7. Bahwa dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon anggota
oleh Tim Seleksi, Bawaslu membentuk Pedoman Pelaksanaan
Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Ketua
Bawaslu Nomor: 0435/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota
sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor
0600/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tentang Perubahan Pedoman
Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota;
8. Bahwa lebih lanjut ketentuan mengenai persyaratan calon anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dalam ketentuan Pasal 117 UU Pemilu,
yang menyebutkan:
Pasal 117
(1) Syarat untuk menjadi anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS meliputi:
a. Warga Negara Indonesia;
b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 tahun untuk
calon anggota Bawaslu Provinsi, berusia paling rendah 30 (tiga
puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota,
dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk
calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika,
dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
d. apabila terpilih bersedia mengundurkan diri dari organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum atau tidak;
e. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun
atau lebih;
f. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan
adil;
g. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan
pengawasan Pemilu;
h. berdomisili di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk
anggota Bawaslu Provinsi atau di wilayah kabupaten/kota
yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
i. telah mengundurkan diri dari partai politik sedikitnya 5 tahun
pada saat mendaftar.
j. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari
penyalahgunaan narkotika;
k. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di
pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan
usaha milik daerah pada saat mendaftar;
l. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat
pernyataan;
m. berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) untuk calon
anggota Bawaslu Provinsi serta berpendidikan paling rendah
sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon anggota
Bawatslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.
n.
bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan
pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan
usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila
terpilih; dan
o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama
penyelenggara Pemilu.
(2) Dalam hal calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota seorang petahana tim seleksi memperhatikan
rekam jejak dan kinerja selama menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
9. Bahwa hal tersebut juga diatur dalam Pasal 32 Perbawaslu
Pembentukan, yang menyebutkan:
Pasal 32
Dalam hal bakal calon anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota seorang petahana, tim seleksi memperhatikan rekam
jejak dan kinerja selama menjadi anggota Bawaslu Provinsi dan
Bawaslu Kabupaten/Kota
10. Bahwa terkait dalil pengadu pada angka 9 yang pada pokoknya
menyatakan “Teradu telah melanggar Prinsip Adil dimana peserta yang
berasal dari petahana tidak mengikuti tes tertulis bersama peserta
lainnya yang mengikuti hanya peserta PAW dan Peserta Baru” dengan
ini Teradu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
a. ketentuan Pasal 565 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
mengatur ketentuan sebagai berikut:
Pasal 565
(1) Hasil seleksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dapat ditetapkan
menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sepanjang
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini.
(2) Tata cara pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.
b. berdasarkan ketentuan tersebut diatas, pada saat UU Pemilu
diundangkan, Panwaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia telah
terbentuk berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilu;
c. berdasarkan ketentuan pasal 565 ayat (1) sebagaimana tersebut
diatas, keberadaan Panwaslu hasil seleksi UU 15 Tahun 2011 tetap
diakui oleh UU Pemilu dan dapat ditetapkan menjadi anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota sepanjang memenuhi persyaratan
d. ketentuan pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam UU
Pemilu terdapat pengaturan yang berbeda pada aspek persyaratan
dan jumlah keanggotaan dibandingkan dengan UU 15 Tahun 2011.
Oleh karena itu, untuk memenuhi ketentuan UU pasal 565 UU
Pemilu, Para Teradu (Bawaslu) telah menetapkan pembentukan
Bawaslu Kabupaten/Kota melalui proses seleksi dan evaluasi yang
dilakukan dalam satu rangkaian proses sebagaimana diatur dalam
Perbawaslu Pembentukan;
11. Bahwa berdasarkan Pedoman Pembentukan, peserta petahana juga
mengikuti ujian tertulis yang berbasis CAT, dimana CAT yang dilakukan
dengan ketentuan yang berbeda dari peserta baru, yaitu ujian tertulis
(CAT) untuk peserta existing di susun oleh Tim Independen UI terkait
penilaian dalampelaksanaan proses pengawasan selama peserta
existing/petahana menjadi pengawas pemilu. Hal ini dilakukan untuk
mengetahui apakah peserta existing/Petahana masih memiliki
kemampuan dalam melakukan pengawasan tahapan pemilu dimasa
yang akan datang. Sedangkan ujian tertulis berbasis CAT untuk peserta
baru disusun oleh para pakar Pemilu yang independen;
12. Bahwa baik peserta Petahana maupun peserta baru mengikuti
pelaksanaan tes psikologi secara bersama-sama berdasarkan Pedoman
Pembentukan Anggota Kabupaten/Kota;
13. Bahwa terkait pencantuman nama peserta petahana pada urutan 1
sampai dengan 3, hal ini telah diatur dalam Pedoman Pembentukan
Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dimana terhadap pengumuman hasil
seleksi di setiap tahapan, nama-nama peserta existing/petahana
dicantumkan pada urutan paling atas namun hal ini bukan merupakan
urutan berdasarkan nilai tertinggi;
14. Bahwa terkait dengan dalil Pengadu pada angka 8 yang menyatakan
“adanya ketidakadilan, peserta petahana juga tidak diikutkan dalam
wawancara”, dalam hal ini Para Teradu menjelaskan dalam pelaksanaan
pembentukan Bawaslu Kabupaten/kota, tahapan wawancara yang
dilakukan oleh tim seleksi merupakan rangkaian dari tes kesehatan
yang diikuti oleh seluruh peserta, dimana terhadap pendaftar baru, Tes
Wawancara yang dilakukan oleh tim seleksi sedangkan terhadap peserta
existing/petahana dilakukan tahapan berupa evaluasi kinerja yang
dilakukan oleh Bawaslu Provinsi sebagaimana tercantum dalam
pedoman seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota;
15. Bahwa secara teknis, proses penilaian kinerja peserta exisiting selama
menjadi anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu
Provinsi sebagai atasan langsung dan hasil penilaian tersebut akan
menjadi salah satu bahan pertimbangan disamping aspek penilaian
lainnya dalam memutuskan keterpilihannya seorang exisiting. Maka
secara substansi, terhadap exisiting juga dilakukan penilaian tertentu
yang tidak dilakukan terhadap pendaftar baru;
16. Bahwa terkait dengan dalil Pengadu pada angka 11 dan 12 yang pada
pokoknya menyatakan “Bahwa Bawaslu telah melanggar Prinsip
Berkepastian Hukum yang diantara lain Timsel tidak melakukan
penelitian administrasi terhadap peserta petahana dan tidak
mengumumkan hasil seleksi tertulis melalui media massa lokal hanya
mengumumkan melalui website di Bawaslu, dimana akses masyarakat
terhadap website ini sangat terbatas.” Dalam hal ini, Para Teradu
menjelaskan terkait berkas administrasi para petahana, Tim Seleksi juga
melakukan penelitian dan pemeriksaan dan hal tersebut telah diatur
dalam pedoman pembentukan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
17. Bahwa pengumuman hasil seleksi tertulis melalui laman (website) resmi
Bawaslu merupakan upaya dari Tim Seleksi maupun Para Teradu dalam
memberikan akses informasi tercepat kepada masyarakat karena
pengumuman melalui laman resmi Bawaslu lebih mudah dilakukan
daripada harus menunggu surat kabar cetak yang justru akan
memperlambat proses selanjutnya. Hal ini dikarenakan tahapan
Pemilihan Umum yang terus berjalan harus diawasi oleh jajaran
Pengawas Pemilu ditiap tingkatan, termasuk oleh Bawaslu
Kabupaten/Kota. Selain daripada itu, waktu pembentukan Bawaslu
Kabupaten/Kota juga telah ditentukan dalam UU Pemilu, yaitu paling
lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan UU Pemilu (vide
Pasal 567 UU Pemilu), sehingga Para Teradu merasa perlu memberikan
akses informasi tercepat dan termudah bagi masyarakat dimana akses
internet sudah menyebar hingga seluruh aspek kehidupan di
masyarakat Indonesia pada umumnya;
Pasal 567
Penambahan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota
serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak
tanggal pengundangan Undang-Undang ini.
18. Bahwa terkait dalil Pengadu pada angka 13 yang pada pokoknya
menyatakan “Bawaslu menetapkan calon anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota terpilih bukan berdasarkan urutan peringkat teratas
tetapi berdasarkan urutan absensi pendaftaran”, perlu Para Teradu
jelaskan bahwa hasil penilaian dan rangking yang telah dilakukan oleh
Panwaslih Provinsi Aceh melalui rapat pimpinan Panwaslih Aceh (dalam
hal ini merupakan rapat yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota
Panwaslih Aceh dan bukan merupakan rapat pleno pengambil
keputusan akhir seleksi), diserahkan kepada Para Teradu untuk
dilakukan penilaian akhir berdasarkan hasil seleksi pada seluruh
tahapan kemudian dilakukan penetapan calon anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota terpilih. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal
131 UU Pemilu, yang menyatakan:
Pasal 131
(1) Bawaslu menetapkan sejumlah nama calon anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan urutan peringkat
teratas sesuai dengan jumlah anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) sebagai
calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih.
(2) Pemilihan dan penetapan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
dilakukan oleh Bawaslu dalam waktu paling lama 60 (enam
puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon
anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dari tim seleksi.
(3) Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan keputusan Bawaslu.
19. Bahwa hal tersebut juga diperjelas dalam penjelasan Pasal 131 ayat (1)
UU Pemilu, yaitu sebagai berikut:
(1) Sejumlah nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan
berdasarkan nilai akhir dalam urutan peringkat;
20. Bahwa terhadap penetapan nama-nama anggota Panwaslih
Kabupaten/Kota se-Aceh telah ditetapkan berdasarkan urutan peringkat
peserta setelah melakukan penilaian akhir dari seluruh tahapan seleksi;
21. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dalil Pengadu yang pada
pokoknya menyatakan Para Teradu melanggar prinsip adil dan
melanggar prinsip berkepastian hukum dikarenakan membedakan dan
tidak memperlakukan secara setara dan sama antara peserta petahana,
PAW, dan peserta baru dalam pelaksanaan pemilihan Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Masa Jabatan 2018-
2023 adalah tidak berdasar dan tidak benar, sehingga harus ditolak
atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
22. Bahwa terkait dengan dalil Pengadu pada pokoknya menyatakan
“Bawaslu telah melanggar prinsip terbuka dimana tidak diumumkannya
hasil seleksi setiap tahapan di media massa lokal” dengan ini Para
Teradu menjelaskan:
a. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 pukul 19.08 WIB, sudah
mengumumkan melalui lamanresmi Bawaslu Republik Indonesia
dengan laman web
http://www.bawaslu.go.id/id/pengumuman/pengumuman-calon-
anggota-badan-pengawas-pemilihan-umum-kabupatenkota-terpilih-
masa tentang hasil seleksi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
terhadap 16 Provinsi;
b. Para Teradu mengumumkan hasil seleksi Bawaslu terhadap 18
Provinsi pada tanggal 13 Agustus 2018 pukul 22.47 WIB, yang
didalamnya termasuk Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih se-Provinsi
Aceh untuk masa jabatan 2018-2023: Bahwa dengan demikian;
c. dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dalil
Pengadu yang pada pokoknya menyatakan Bawaslu telah melanggar
prinsip terbuka dimana tidak diumumkannya hasil seleksi setiap
tahapan di media massa lokal adalah tidak berdasar dan tidak benar,
sehingga harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
23. Bahwa Terkait dengan dugaan keterlibatan Baiman Fadhli, S.H. dalam
kepengurusan partai politik (Partai Solidaritas Indonesia) Panwaslih
Provinsi Aceh telah menjadikannya sebagai temuan pada tanggal 2 Juli
2018;
24. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 Panwaslih Provinsi Aceh menerima
laporan dari saudara Budiansyah AZ., S.H. yang intinya hanya
melaporkan keterlibatan saudara Baiman Fadhli, S.H. dalam
kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia dan kegiatan Baiman Fadhli,
S.H. sebagai advokat setelah yang bersangkutan menjadi penyelenggara
Pemilu dan Panwaslih Provinsi Aceh tidak pernah menerima dugaan
keterlibatan Baiman Fadhli dalam tim pemenangan H. Muzakkir Manaf –
Ir. H. T.A. Khalid dari saudara Budiansyah AZ;
25. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2018, Panwaslih Provinsi Aceh meneruskan
dugaan pelanggaran kode etik Saudara Baiman Fadhli, S.H. kepada
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia;
26. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018, Panwaslih Provinsi Aceh menjawab
laporan saudara Budiansyah AZ. S.H. dengan surat Ketua Panwaslih
Provinsi Aceh Nomor 079/K.AC/TU.00.01/VII/2018 Perihal Penjelasan;
27. Bahwa dalam pengajuan susunan peringkat calon anggota Panwaslih
Kabupaten/Kota se-Aceh kepada Bawaslu Republik Indonesia,
Panwaslih Provinsi Aceh memberikan keterangan/catatan terhadap
saudara Baiman Fadhli, S.H. dengan menyatakan yang bersangkutan
sedang diajukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik
Indonesia karena persoalan netralitas. Keterangan/catatan ini menjadi
bukti bahwa Panwaslih Provinsi Aceh memperhatikan hasil temuan atas
dugaan pelanggaran kode etik saudara Baiman Fadhli;
28. Bahwa Bawaslu menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap
dugaan pelanggaran netralitas saudara Baiman Fadhli, S.H. berhubung
pada saat itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik
Indonesia belum menjadwal sidang pemeriksaan, kinerja yang
bersangkutan juga baik;
29. Bahwa berdasarkan laporan Panwaslih Aceh, bahwa jadwal pelaksanaan
Fit and Proper Test untuk Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Pidie
dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
30. Bahwa Ismalianto turut serta pada pelaksanaan Fit and Proper Test
sesuai jadwal;
31. Bahwa dalam pelaksanaan Fit and Proper Test, tiap peserta diberikan
kesempatan yang sama sepuluh menit untuk menjadi moderator;
32. Bahwa pelaksanaan Fit and Proper Test untuk calon anggota Panwaslih
dari Kabupaten Pidie adalah benar dilaksanakan 2 (dua) kali karena
salah seorang peserta atas nama Ismalianto pada saat pelaksanaan Fit
and Proper Test pertama terlewatkan untuk bertindak sebagai moderator
dan yang bersangkutan baru menyampaikan keberatannya kepada tim
assessor setelah seluruh peserta SSGD meninggalkan ruangan, sehingga
tim assessor memutuskan untuk memanggil kembali calon anggota
Panwaslih dari Kabupaten Pidie guna melaksanakan SSGD untuk
memberikan kesempatan kepada Ismalianto menjadi moderator
sebagaimana peserta lainnya;
[2.10.3] PETITUM TERADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai
berikut:
1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V
tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara
Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan
Teradu V, atau Putusan lain yang seadil-adilnya.
[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilu Nomor: 0407/K.BAWASLU/HK.01.01/VI/2018
tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Masa
Jabatan 2018-2023 tertanggal 5 Juni 2018;
Bukti T-2 : Fotokopi Pengumuman Bawaslu No:
0385/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2018;
Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Ketua Bawaslu Nomor:
0435/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu
Kabupaten/Kota;
Bukti T-4 : Fotokopi Ketua Bawaslu Nomor
0600/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tentang
Perubahan Pedoman Pelaksanaan Pembentukan
Bawaslu Kabupaten/Kota;
Bukti T-5 : Fotokopi Screenshot dari laman web
http://www.bawaslu.go.id/id/pengumuman/pengumu
man-calon-anggota-badan-pengawas-pemilihan-umum-
kabupatenkota-terpilih-masaPengumuman Calon
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 di
16 (Enam Belas) Provinsi;
Bukti T-6 : Fotokopi Screenshot dari laman web
http://www.bawaslu.go.id/id/pengumuman/pengumu
man-calon-anggota-badan-pengawas-pemilihan-umum-
kabupatenkota-terpilih-masaPengumuman Calon
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 di
18 (Delapan Belas) Provinsi;
Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Temuan Panwaslih Provinsi Aceh dan
Kajian Informasi Awal dan Hasil Investigasi Dugaan
Pelanggaran Tentang Keterlibatan Baiman Fadhli dalam
Partai Politik;
Bukti T-8 : Fotokopi Surat Budiansyah. AZ, S.H. Perihal Laporan
Dugaan Terlibat Kepengurusan Partai Politik tertanggal
18 Juli 2018;
Bukti T-9 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status
Laporan/Temuan dan Formulir Pengaduan dan/atau
Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
(Form I-P/L DKPP);
Bukti T-10 : Fotokopi Surat Ketua Panwaslih Provinsi Aceh Nomor
079/K.AC/TU.00.01/VII/2018 Perihal Penjelasan;
Bukti T-11 : Fotokopi Pengumuman Jadwal pelaksanaan Fit and
Proper Test untuk Calon Anggota Panwaslih Kabupaten
Pidie;
Bukti T-12 : Fotokopi Dokumentasi rekaman video pelaksanaan
SSGD untuk calon anggota Panwaslih Kabupaten Pidie;
KESIMPULAN
1. Bahwa Para Teradu dengan ini menyatakan tetap pada Jawaban
Teradu terhadap pokok pengaduan Pengadu;
2. Bawaslu (Para Teradu) dalam kewenangan untuk membentuk Tim
Seleksi telah mengeluarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu
Nomor: 0407/K.BAWASLU/HK.01.01/VI/2018 tentang Pembentukan
Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2018-2023 tertanggal 5 Juni 2018
telah ditetapkan 10 nama Tim Seleksi untuk Provinsi Aceh yang
terbagi dalam 2 regional dalam hal ini, terhadap keputusan Bawaslu
yang disebutkan oleh Pengadu dapat dinyatakan Keliru. Surat yang
disebutkan oleh Pengadu bukanlah surat Keputusan Ketua Bawaslu
melainkan Pengumuman terhadap anggota tim seleksi yang ditetapkan
oleh bawaslu;
3. Bahwa melihat dalil pengadu diatas, dalam hal ini dapat disimpulkan
bahwa pengadu tidak dapat membedakan antara Pengumuman
dengan Surat Keputusan; Dengan demikian dalil pengadu ini
seharusnya tidak dapat diterima;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 95 dan Pasal 128 UU Pemilu Para Teradu
secara kelembagaan diberikan kewenangan untuk membentuk
Bawaslu Kabupaten/Kota dan membentuk Tim Seleksi untuk
melakukan seleksi anggota Bawaslu Provinsi;
5. Bahwa proses pembentukan anggota Bawaslu
Kabupaten/KotaProvinsi Aceh dilakukan oleh Tim Seleksi diatur
dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017
sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2018
tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pembentukan,
Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 565 ayat (1) keberadaan
Panwaslu hasil seleksi UU 15 Tahun 2011 tetap diakui oleh UU Pemilu
dan dapat ditetapkan menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
sepanjang memenuhi persyaratan;
7. Bahwa ketentuan pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam UU
Pemilu terdapat pengaturan yang berbeda pada aspek persyaratan dan
jumlah keanggotaan dibandingkan dengan UU 15 Tahun 2011. Oleh
karena itu, untuk memenuhi ketentuan UU pasal 565 UU Pemilu, Para
Teradu (Bawaslu) telah menetapkan pembentukan Bawaslu
Kabupaten/Kota melalui proses seleksi dan evaluasi yang dilakukan
dalam satu rangkaian proses sebagaimana diatur dalam Perbawaslu
Pembentukan;
8. Bahwa berdasarkan Pedoman Pembentukan, peserta petahana juga
mengikuti ujian tertulis yang berbasis CAT, dimana CAT yang
dilakukan dengan ketentuan yang berbeda dari peserta baru, yaitu
ujian tertulis (CAT) untuk peserta existing di susun oleh Tim
Independen UI terkait penilaian dalampelaksanaan proses pengawasan
selama peserta existing/petahana menjadi pengawas pemilu. Hal ini
dilakukan untuk mengetahui apakah peserta existing/Petahana masih
memiliki kemampuan dalam melakukan pengawasan tahapan pemilu
dimasa yang akan datang. Sedangkan ujian tertulis berbasis CAT
untuk peserta baru disusun oleh para pakar Pemilu yang independen;
9. Bahwa baik peserta Petahana maupun peserta baru mengikuti
pelaksanaan tes psikologi secara bersama-sama berdasarkan Pedoman
Pembentukan Anggota Kabupaten/Kota;
10. Bahwa terkait pencantuman nama peserta petahana pada urutan 1
sampai dengan 3, hal ini telah diatur dalam Pedoman Pembentukan
Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dimana terhadap pengumuman
hasil seleksi di setiap tahapan, nama-nama peserta existing/petahana
dicantumkan pada urutan paling atas namun hal ini bukan
merupakan urutan berdasarkan nilai tertinggi;
11. Tim seleksi mengurutkan nama-nama sebanyak 2 (dua) kali jumlah
anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibutuhkan dimulai dari
nama-nama Existing (tidak disertai score), diikuti nama-nama yang
lolos (disertai score). Tim seleksi mengurutkan nilai Peserta yang lolos
(selain existing) berdasarkan ranking. (seleksi administrasi: hlm 18,
Hasil Tes Tertulis dan Psikologi: hlm. 22, Hasil Tes Kesehatan dan
Wawancara: hlm. 25 BUKTI T-3)
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 131 UU Pemilu, menyatakan:
Pasal 131
1) Bawaslu menetapkan sejumlah nama calon anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota berdsarkan urutan peringkat teratas sesuai
dengan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berakhir
masa jabatannya sebagaimana dimakud dalam Pasal 130 ayat (1)
sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih.
2) Pemilihan dan penetapan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
dilakukan oleh Bawaslu dalam waktu paling lama 60 (enam puluh)
hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota dari tim seleksi.
3) Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.
Dalam penjelasannya Pasal 131 ayat (1), “sejumlah nama calon
anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dtetapkan berdasarkan nilai ahir
dalam urutan peringkat.”
13. Bahwa dalam pelaksanaan pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota,
tahapan wawancara yang dilakukan oleh tim seleksi merupakan
rangkaian dari tes kesehatan yang diikuti oleh seluruh peserta,
dimana terhadap pendaftar baru, Tes Wawancara yang dilakukan oleh
tim seleksi sedangkan terhadap peserta existing/petahana dilakukan
tahapan berupa evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi
sebagaimana tercantum dalam pedoman seleksi Bawaslu
Kabupaten/Kota;
14. Bahwa secara teknis, proses penilaian kinerja peserta exisiting selama
menjadi anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu
Provinsi sebagai atasan langsung dan hasil penilaian tersebut akan
menjadi salah satu bahan pertimbangan disamping aspek penilaian
lainnya dalam memutuskan keterpilihannya seorang exisiting. Maka
secara substansi, terhadap exisiting juga dilakukan penilaian tertentu
yang tidak dilakukan terhadap pendaftar baru;
15. Bahwa pengumuman hasil seleksi tertulis melalui laman (website)
resmi Bawaslu merupakan upaya dari Tim Seleksi maupun Para
Teradu dalam memberikan akses informasi tercepat kepada
masyarakat karena pengumuman melalui laman resmi Bawaslu lebih
mudah dilakukan daripada harus menunggu surat kabar cetak yang
justru akan memperlambat proses selanjutnya. Hal ini dikarenakan
tahapan Pemilihan Umum yang terus berjalan harus diawasi oleh
jajaran Pengawas Pemilu ditiap tingkatan, termasuk oleh Bawaslu
Kabupaten/Kota. Selain daripada itu, waktu pembentukan Bawaslu
Kabupaten/Kota juga telah ditentukan dalam UU Pemilu, yaitu paling
lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan UU Pemilu (vide
Pasal 567 UU Pemilu), sehingga Para Teradu merasa perlu
memberikan akses informasi tercepat dan termudah bagi masyarakat
dimana akses internet sudah menyebar hingga seluruh aspek
kehidupan di masyarakat Indonesia pada umumnya;
16. Bahwa hasil penilaian dan rangking yang telah dilakukan oleh
Panwaslih Provinsi Aceh melalui rapat pimpinan Panwaslih Aceh
(dalam hal ini merupakan rapat yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota
Panwaslih Aceh dan bukan merupakan rapat pleno pengambil
keputusan akhir seleksi), diserahkan kepada Para Teradu untuk
dilakukan penilaian akhir berdasarkan hasil seleksi pada seluruh
tahapan kemudian dilakukan penetapan calon anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota terpilih;
17. Bahwa terhadap penetapan nama-nama anggota Panwaslih
Kabupaten/Kota se-Aceh telah ditetapkan berdasarkan urutan
peringkat peserta setelah melakukan penilaian akhir dari seluruh
tahapan seleksi;
18. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dalil Pengadu yang
pada pokoknya menyatakan Para Teradu melanggar prinsip adil dan
melanggar prinsip berkepastian hukum dikarenakan membedakan
dan tidak memperlakukan secara setara dan sama antara peserta
petahana, PAW, dan peserta baru dalam pelaksanaan pemilihan
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Aceh
Masa Jabatan 2018-2023adalah tidak berdasar dan tidak benar,
sehingga harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
19. Bahwa dalam hal ini juga para Teradu melampirkan pengumuman
Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 di 16 (Enam Belas) Provinsi Nomor:
0615/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VIII/2018;
20. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 pukul 19.08 WIB, sudah
mengumumkan melalui lamanresmi Bawaslu Republik Indonesia
dengan laman web
http://www.bawaslu.go.id/id/pengumuman/pengumuman-calon-
anggota-badan-pengawas-pemilihan-umum-kabupatenkota-terpilih-
masa tentang hasil seleksi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap
16 Provinsi;
21. Bahwa Para Teradu mengumumkan hasil seleksi Bawaslu terhadap 18
Provinsipada tanggal 13 Agustus 2018 pukul 22.47 WIB, yang
didalamnya termasuk Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih se-Provinsi
Aceh untuk masa jabatan 2018-2023;
22. Bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dalil
Pengadu yang pada pokoknya menyatakan Bawaslu telah melanggar
prinsip terbuka dimana tidak diumumkannya hasil seleksi setiap
tahapan di media massa lokaladalah tidak berdasar dan tidak benar,
sehingga harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
23. Bahwa Terkait dengan dugaan keterlibatan Baiman Fadhli, S.H. dalam
kepengurusan partai politik (Partai Solidaritas Indonesia) Panwaslih
Provinsi Aceh telah menjadikannya sebagai temuan pada tanggal 2
Juli 2018;
24. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 Panwaslih Provinsi Aceh menerima
laporan dari Budiansyah AZ., S.H. yang intinya hanya melaporkan
keterlibatan Baiman Fadhli, S.H. dalam kepengurusan Partai
Solidaritas Indonesia dan kegiatan Baiman Fadhli, S.H. sebagai
advokat setelah yang bersangkutan menjadi penyelenggara Pemilu dan
Panwaslih Provinsi Aceh tidak pernah menerima dugaan keterlibatan
Baiman Fadhli dalam tim pemenangan H. Muzakkir Manaf – Ir. H. T.A.
Khalid dari saudara Budiansyah AZ, S.H.;
25. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2018, Panwaslih Provinsi Aceh
meneruskan dugaan pelanggaran kode etik Baiman Fadhli, S.H.
kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia;
26. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018, Panwaslih Provinsi Aceh menjawab
laporan Budiansyah AZ. S.H. dengan surat Ketua Panwaslih Provinsi
Aceh Nomor 079/K.AC/TU.00.01/VII/2018 Perihal Penjelasan;
27. Bahwa dalam pengajuan susunan peringkat calon anggota Panwaslih
Kabupaten/Kota se-Aceh kepada Bawaslu Republik Indonesia,
Panwaslih Provinsi Aceh memberikan keterangan/catatan terhadap
Baiman Fadhli, S.H. dengan menyatakan yang bersangkutan sedang
diajukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik
Indonesia karena persoalan netralitas. Keterangan/catatan ini menjadi
bukti bahwa Panwaslih Provinsi Aceh memperhatikan hasil temuan
atas dugaan pelanggaran kode etik Baiman Fadhli, S.H.;
28. Bahwa Bawaslu menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah
terhadap dugaan pelanggaran netralitas Baiman Fadhli, S.H.
berhubung pada saat itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Republik Indonesia belum menjadwal sidang pemeriksaan, kinerja
yang bersangkutan juga baik;
29. Bahwa demikian dalil Pengadu yang menyatakan Para Teradu tidak
mengindahkan laporan/pengaduan Pengadu adalah tidak benar,
sehingga harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
30. Bahwa berdasarkan laporan Panwaslih Aceh, bahwa jadwal
pelaksanaan Fit and Proper Test untuk Calon Anggota Bawaslu
Kabupaten Pidie dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
31. Bahwa Ismalianto turut serta pada pelaksanaan Fit and Proper Test
sesuai jadwal;
32. Bahwa dalam pelaksanaan Fit and Proper Test, tiap peserta diberikan
kesempatan yang sama sepuluh menit untuk menjadi moderator.
33. Bahwa pelaksanaan Fit and Proper Test untuk calon anggota
Panwaslih dari Kabupaten Pidie adalah benar dilaksanakan 2 (dua)
kali karena salah seorang peserta atas nama Ismalianto pada saat
pelaksanaan Fit and Proper Test pertama terlewatkan untuk bertindak
sebagai moderator dan yang bersangkutan baru menyampaikan
keberatannya kepada tim assessor setelah seluruh peserta SSGD
meninggalkan ruangan, sehingga tim assessor memutuskan untuk
memanggil kembali calon anggota Panwaslih dari Kabupaten Pidie
guna melaksanakan SSGD untuk memberikan kesempatan kepada
Ismalianto menjadi moderator sebagaimana peserta lainnya.
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU VI, TERADU VII,
TERADU VIII, TERADU IX, DAN TERADU X
[2.12] Menimbang bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan
penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-
hal sebagai berikut:
[2.12.1] Secara umum Para Teradu membantah seluruh aduan Pengadu
dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai
prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;
[2.12.2] Bahwa untuk selanjutnya, Para Teradu memberikan jawaban dan
penjelasan secara tertulis sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,
Pasal 128 ayat (1) menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk
menyeleksi calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”;
2. Bahwa sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun
2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar
Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas
Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
menyatakan bahwa anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Bawaslu;
3. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
mengeluarkan Surat Nomor 0435/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018,
tertanggal 08 Juni 2018 tentang Pedoman Pembentukan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai dasar bagi
Panwaslih Provinsi Aceh dalam melaksanakan proses pembentukan
Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota di Aceh;
4. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
mengeluarkan Surat Nomor 0886/K.BAWASLU/KP.01.00/VIII/2018,
tertanggal 03 Agustus 2018, Perihal Instruksi, sebagai dasar bagi
Panwaslih Provinsi Aceh dalam melaksanakan Fit and Proper Test
dengan menggunakan metode semi structured group discussion (SSGD)
serta klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat terhadap Calon
Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
5. Bahwa terhadap pokok aduan pengadu pada poin 9 dan 10, Panwaslih
Provinsi Aceh telah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan
terhadap nama-nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang
disampaikan oleh tim seleksi dan tidak berwenang mengeluarkan
pengumuman hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota
Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota berdasarkan Pedoman
Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
serta sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19
Tahun 2017 Pasal 41 Ayat (3) Panwaslih Provinsi Aceh hanya
berwenang memberikan nama-nama yang sesuai kebutuhan kepada
Bawaslu untuk ditetapkan dalam Rapat Pleno Bawaslu;
6. Bahwa terhadap pokok aduan pengadu poin 20, Panwaslih Provinsi
Aceh dapat menjelaskan:
a. Terkait dengan dugaan keterlibatan Baiman Fadhli, S.H. dalam
kepengurusan partai politik (Partai Solidaritas Indonesia) Panwaslih
Provinsi Aceh telah menjadikannya sebagai temuan Nomor
01/TM/PL/PROV.ACEH/01.00/VII/2018 pada tanggal 2 Juli 2018;
b. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 Panwaslih Provinsi Aceh menerima
surat dari Budiansyah AZ., S.H. perihal laporan yang intinya hanya
melaporkan keterlibatan saudara Baiman Fadhli, S.H. dalam
kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan kegiatan
Baiman Fadhli, S.H. sebagai advokat setelah yang bersangkutan
menjadi penyelenggara Pemilu dan Panwaslih Provinsi Aceh tidak
pernah menerima dugaan keterlibatan Baiman Fadhli, S.H. dalam
tim pemenangan H. Muzakkir Manaf - Ir. H. T.A. Khalid dari
Budiansyah AZ;
c. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2018, Panwaslih Provinsi Aceh
menerbitkan pemberitahuan tentang status temuan dengan status
diteruskan dugaan pelanggaran kode etik Baiman Fadhli, S.H.
kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik
Indonesia;
d. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018, Panwaslih Provinsi Aceh
menjawab surat Budiansyah AZ. S.H. dengan surat Ketua Panwaslih
Provinsi Aceh Nomor 079/K.AC/TU.00.01/VII/2018 Perihal
Penjelasan;
e. Bahwa dalam pengajuan nama-nama yang diserahkan kepada
Bawaslu Republik Indonesia, Panwaslih Provinsi Aceh memberikan
keterangan/catatan terhadap Baiman Fadhli, S.H. dengan
menyatakan yang bersangkutan sedang diajukan ke Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia karena
persoalan netralitas. Keterangan/catatan ini menjadi bukti bahwa
Panwaslih Provinsi Aceh memperhatikan hasil temuan atas dugaan
pelanggaran kode etik Baiman Fadhli;
f. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh menjunjung tinggi azas praduga tak
bersalah terhadap dugaan pelanggaran netralitas Baiman Fadhli,
S.H. karena pada masa rekrutmen anggota Panwaslih
Kabupaten/Kota, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Republik Indonesia belum menjadwalkan sidang pemeriksaan.
7. Bahwa sebagaimana pokok aduan pengadu pada poin 21 terhadap
status facebook yang dibuat oleh teradu 7 sebelum dikeluarkannya
pengumuman resmi hasil seleksi calon anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota yang dianggap sangat tidak etis dan bertentangan
dengan prinsip-prinsip etika penyelenggara pemilu, teradu 7 dapat
menjelaskan sebagai berikut :
a. Bahwa Bawaslu pada tanggal 13 Agustus 2018 pukul 19.08 WIB,
sudah mengumumkan secara resmi melalui website Bawaslu
Republik Indonesia dengan alamat
http://www.bawaslu.go.id/id/pengumuman/pengumuman-calon-
anggota-badan-pengawas-pemilihan-umum-kabupatenkota-terpilih-
masa tentang hasil seleksi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
terhadap 16 Provinsi;
b. Bahwa Bawaslu pada tanggal 13 Agustus 2018 pukul 22.47 WIB,
mengumumkan hasil seleksi Bawaslu terhadap 18 Provinsi, yang
didalamnya termasuk Bawaslu Kabupaten/Kota se-Aceh yang
terpilih untuk masa jabatan 2018-2023;
c. Bahwa status facebook tersebut dibuat pada tanggal 13 Agustus
2018 pukul 19.10 WIB yang ditujukan kepada kawan-kawan Panwas
Kabupaten/Kota sebagaimana huruf (a);
8. Bahwa terhadap pokok aduan pengadu poin 22 merupakan pendapat
pribadi Teuku Kemal Fasya, meskipun yang bersangkutan salah
seorang tim seleksi pembentukan Panwaslih Kabupaten/Kota masa
jabatan 2018-2023;
9. Bahwa terhadap pokok aduan pengadu poin 23 adalah tidak benar dan
tidak mendasar, Panwaslih Provinsi Aceh dapat menjelaskan sebagai
berikut:
a. Jadwal pelaksanaan Fit and Proper Test untuk Calon Anggota
Bawaslu Kabupaten Pidie dilaksanakan sesuai jadwal yang
ditetapkan;
b. Bahwa Ismalianto turut serta pada pelaksanaan Fit and Proper Test
sesuai jadwal;
c. Dalam pelaksanaan Fit and Proper Test, setiap peserta diberikan
kesempatan yang sama sepuluh menit untuk menjadi moderator.
10. Pelaksanaan Fit and Proper Test untuk calon anggota Panwaslih dari
Kabupaten Pidie adalah benar dilaksanakan 2 (dua) kali karena salah
seorang peserta atas nama Ismalianto pada pelaksanaan Fit and Proper
Test yang pertama terlewatkan untuk bertindak sebagai moderator dan
yang bersangkutan tidak menyampaikan keberatannya sampai sesi
SSGD berakhir. Kemudian barulah yang bersangkutan menyampaikan
keberatannya kepada tim assessor setelah seluruh peserta SSGD
meninggalkan ruangan, selanjutnya tim assesor memutuskan untuk
memanggil kembali calon anggota Panwaslih dari Kabupaten Pidie guna
melaksanakan SSGD untuk memberikan kesempatan kepada
Ismalianto menjadi moderator sebagaimana peserta lainnya;
[2.12.3] PETITUM TERADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai
berikut:
1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, dan Teradu X
tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara
Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX,
dan Teradu X, atau Putusan lain yang seadil-adilnya.
[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka para
Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
Bukti T-1 : Fotokopi Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor
0435/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tentang
Pedoman Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota tertanggal 08 Juni 2018;
Bukti T-2 : Fotokopi Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor
0886/K.BAWASLU/KP.01.00/VIII/2018, Perihal
Instruksi, tertanggal 03 Agustus 2018;
Bukti T-3 : Fotokopi Formulir Temuan Panwaslih Provinsi Aceh dan
Kajian Informasi Awal dan Hasil Investigasi Dugaan
Pelanggaran Tentang Keterlibatan Baiman Fadhli dalam
Partai Politik;
Bukti T-4 : Fotokopi Surat Budiansyah. AZ, S.H. Perihal Laporan
Dugaan Terlibat Kepengurusan Partai Politik Tertanggal
18 Juli 2018;
Bukti T-5 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status
Lapaoran/Temuan dan Formulir Pengaduan dan/atau
Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
(Form I-P/L DKPP);
Bukti T-6 : Fotokopi Surat Ketua Panwaslih Provinsi Aceh Nomor
079/K.AC/TU.00.01/VII/2018 Perihal Penjelasan;
Bukti T-7 : Fotokopi Foto tampilan waktu dikeluarkan
pengumuman I untuk 16 Provinsi di website Bawaslu
Republik Indonesia;
Bukti T-8 : Fotokopi Foto tampilan waktu dikeluarkan
pengumuman II untuk 18 Provinsi di website Bawaslu
Republik Indonesia;
Bukti T-9 : Fotokopi Foto tampilan waktu dibuatkan status
facebook oleh Teradu VII;
Bukti T-10 : Fotokopi Pengumuman Jadwal pelaksanaan Fit and
Proper Test untuk Calon Anggota Bawaslu Kabupaten
Pidie;
Bukti T-11 : Fotokopi Dokumentasi rekaman video pelaksanaan
SSGD untuk calon anggota Panwaslih Kabupaten Pidie;
Bukti T-12 : Fotokopi Saksi/Pihak Terkait yang diusulkan teradu 6
s.d. 10 atas nama Junaidi;
KETERANGAN SAKSI PERKARA 238/DKPP-PKE-VII/2018
1. Yurisman (wartawan)
Keterangan dari saudara saksi beranggapan bahwa seluruh tamu yang
datang pada acara buka puasa mendapatkan souvenir jaket PSI.
2. Sariman Arman (DPD PSI Aceh Selatan)
Kasus ini sdh diklarifikasi oleh Partai PSI, terkait SK kepengurusan
teradu, dan foto teradu yang menggunakan atribut partai, bahwa saksi
berpendapat kepengurusan dilakukan secara langsung mencari anggota
dan stuktur dengan mendatangi beberapa teman-teman yang ada di aceh
selatan. Pada saat itu kekosongan stuktur Komposisi Ketua, saksi sangat
tertarik dengan trackrecord teradu untuk dijadikan ketua partai. Teradu
pada awalnya menolak ajakan saksi untuk masuk menjadi ketua dalam
kepengurusan partai PSI Aceh selatan. Kehadiran teradu dalam acara
buka puasa menurut saksi adalah undangan langsung secara pribadi
oleh saudara saksi kepada teradu. Jaket yang dikenakan teradu adalah
ajakan dari saudara saksi.
3. Yuliadi Rais (Sekjen DPW PSI Aceh)
Saksi menyatakan bahwa terkait untuk Surat Keputusan kepengurusan
itu dari awal terbentuknya adalah posisi sekertaris untuk mencari posisi
ketua dan anggota, saksi menyatakan bahwa teradu tidak prnah telibat
secara langsung dalam partai PSI. Terkait SK saksi mengakui adanya Sk
yang mencatut nama teradu, dan saksi juga telah menerima somasi dari
teradu dan telah mencabut SK tersebut.
KETERANGAN PIHAK TERKAIT PERKARA 238/DKPP-PKE-VII/2018
Khairun Nufus (Kasek Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan) mengatakan
bahwa surat keputusan kepengurusan Teradu dari pegawai Kesbangpol dan
meneruskan ke Kasek Provinsi, foto Teradu didapatkan dari Budiansyah
sebelum seleksi Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan.
KETERANGAN PIHAK TERKAIT PERKARA 282/DKPP-PKE-VII/2018
1. KIP ACEH
Terima kasih yang Mulia, kami dari pihak terkait kami hanya punya SK
Tim pemenangan yang Mualim yang mengajukan nama Baiman
Sedangkan yang lainnya kami tidak punya. SK PSI Kemarin kami juga
minta ke KPU/KIP Aceh Selatan, tapi karena ada PAW yang dihadiri oleh
Pak Ilham jadi divisi teknisnya masih ada di Banda Aceh, jadi hari ini
tidak bisa kami bawa.
2. BAIMAN FADHLI
Terima kasih yang Mulia, terima kasih atas kesempatannya. Pertama
yang ingin kami sampaikan adalah terkait sebagaimana dijawab oleh
Teradu VI bahwa memang benar Pernah dilakukan klarifikasi, waktu itu
sedang menjabat di tahun 2017 yang kemudian sepengetahuan kami
memang di rekomendasikan ke DKPP, Kami baru mengikuti persidangan
DKPP tersebut pada tanggal 9 Oktober Kalau tidak salah, dan hadir
dalam kapasitas hari ini adalah sebagai pihak terkait untuk menjelaskan
dua hal itu. Namun Kami hadir disini, mohon izin juga membawa 2 orang
kalau disebut saksi dalam hukum acara kami juga belum pernah
mengetahui adanya pihak terkait yang menghadirkan saksi, tapi kami
hanya berprinsip Bagaimana kemudian keterangan yang akan kami
sampaikan nanti dan alat bukti yang akan disampaikan itu bisa saling
menguatkan dan kami bawa 2 orang. Kedua orang yang memberikan
kuasa kepada kami saat pemenangan Haji Muzakkir dan Ketua Partai
Aceh pada saat itu, jadi supaya keterangan yang kami sampaikan di
hadapan persidangan yang dapat menguatkan dan untuk membuktikan.
Baik, terima kasih yang Mulia terkait Pemilu 2014 kami masih berstatus
magang advokat di kantor hukum. Jadi kala itu banyak partai politik
yang ingin meminta jasa Kantor hukum dalam 2014 itu kami
berkapasitas sebagai kuasa hukum PBB yang kemudian kami diberikan
kewenangan untuk menangani perkara dan itu ada surat kuasa dan
kontraknya.
3. Panwaslih Kabupaten Pidie
Baik, terima kasih yang mulia, Assalamualaikum, wr, wb dalam
keterangan pihak terkait Kabupaten Pidie ingin menyampaikan bahwa
kasus kasus yang diadukan mengenai Ismailliyanto bahwa yang ingin
saya sampaikan bahwa keterangan ini selesai, Namun demikian perlu
juga kami sampaikan dalam kesempatan ini semoga dengan adanya
pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu nomor
pengaduan 282 dan 285, maka dengan ini pihak terkait bermaksud
memberi keterangan sebagai berikut. Yang pertama yang kami
sampaikan bahwa fit and proper test dengan metode SSGD dilaksanakan
di kabupaten Pidie itu pada tanggal 11 Agustus dimulai dengan pukul
08.30 dan berakhir pukul 10.00 ataupun 11:00, itu sesuai dengan
schedule. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa proses fit and proper
test ini diikuti oleh seluruh calon peserta panwaslih Pidie. Jadi seluruh
peserta pada awalnya masuk semua dan dalam sistem metode SSGD ini
semua peserta diberi kesempatan untuk menjadi moderator selama 10
menit dengan memakai timer dengan bahan diskusi yang didapat oleh
masing-masing psesrta secara acak. Jadi topiknya kami pilih secara acak
melalui nomor undian. Kemudian dalam proses pelaksanaan fit and
proper test berjalan aman dan lancar bahwa pada saat berakhirnya fit
and proper test seluruh peserta meninggalkan ruangan dan saudara
Ismailyanto tidak mengajukan keberatan bahwa belum mendapatkan
giliran untuk menjadi moderator SSGD dalam waktu 25 menit kemudian
kami mendapatkan telepon dan kami kembali ke ruangan untuk
melanjutkan fit and proper test, karena ada salah seorang peserta atas
nama ismailiyanto belum mendapatkan giliran untuk presentasi, kami
juga kembali ke ruangan kemudian ada penambahan waktu 10 menit
untuk saudara Ismailyanto yang kini menjadi moderator untuk
mempresentasikan topik yang didapat dari hasil acak tadi. Kemudian
selesai Ismailyanto yang telah menyelesaikan presentasinya sesuai
dengan waktu yang sama juga yakni 10 menit kami semua meninggalkan
ruangan. Apabila pengadu mengatakan bahwa saudara Ismail yang tidak
mengikuti proses FPT sejak awal itu tidak benar, bahkan saudara
Pengadu tidak ada di lokasi pada saat itu. Jadi berdasarkan fakta-fakta
itu maka Pernyataan Pengadu menurut kami yang hadir di situ sama
sekali tidak mendasar dan tidak benar. Demikian yang mulia, keterangan
dari kami pihak terkait yang hadir pada saat itu, Terima kasih.
