III. DUDUK PERKARA
Menimbang bahwa Para Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan
Nomor 762/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 3 November 2014 yang diregistrasi dengan
Perkara Nomor 19/DKPP-PKE-IV/2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai
berikut:
ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PARA PENGADU
[2.1]Bahwa Para Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 26 Agustus 2015 telah
menyampaikan pokok-pokok pengaduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:
1. Bahwa Komisi Pemilihan Lampung telah 4 (empat) kali menetapkan Tahapan,
Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Lampung Masa Jabatan 2014 – 2019, dengan Surat Keputusan sebagai
berikut:
a) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 87/Kpts/KPU-
Prov-008/2012 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun
2013, tanggal 2 Oktober 2012. Hari dan tanggal pemungutan suara pada Hari
Rabu Tanggal 02 Oktober 2013.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor:
14/Kpts/KPU-Prov-008/2013 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan
Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU-Prov-008/2012 Penetapan
Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2013 tanggal 7 Mei
2013.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor:
35/Kpts/KPU-Prov-008/2013 Tentang Penetapan Tahapan, Program
dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Lampung Tahun 2013. Tanggal 26 Juli 2013.
b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 47/Kpts/KPU-
Prov-008/2013 Tentang Penundaan Sebagian Tahapan, Program dan Jadwal
Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung
Periode 2014 - 2019, tanggal 9 September 2013. Hari dan tanggal
pemungutan suara pada hari Senin Tanggal 02 Desember 2013.
c) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 56/Kpts/KPU-
Prov-008/2013 Tentang Penundaan Sebagian Tahapan, Program dan Jadwal
Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung
Periode 2014 - 2019, tanggal 2 Desember 2013. Hari dan tanggal pemungutan
suara pada Hari Kamis Tanggal 27 Februari 2014.
d) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 17/Kpts/KPU-
Prov-008/2013 Tentang Perubahan Sebagian Tahapan, Program dan Jadwal
Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung
Periode 2014 - 2019, tanggal 18 Februari 2014. Hari dan tanggal pemungutan
suara pada Hari Rabu Tanggal 09 April 2014.
2. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum
(BAWASLU) Provinsi Lampung telah membuat Keputusan Nomor
006/SK/BAWASLU-LPG/II/2014 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi
Lampung Sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Lampung Masa Jabatan 2014-2019;
3. Bahwa pada Pelaksanaan Tahapan Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi Lampung,
program atau kegiatan Pembentukan Perangkat Penyelenggara yaitu PPK, PPS dan
PPDP oleh KPU Kabupaten/Kota, mulai dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2013
sampai Tanggal 7 juni 2013;
4. Bahwa pada Pelaksanaan Tahapan Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi Lampung,
program atau kegiatan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih oleh PPS dengan
dibantu PPDP, mulai dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2013 selesai tanggal 13
Agustus 2013;
5. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur Lampung tahun 2013 adanya
pasangan Calon Perseorangan yaitu: Amalsyah Tarmizi – Gunadi Ibrahim yang
menyerahkan dukungan Calon Perseorangan dengan Jumlah dukungan 454.205
orang, pada tanggal 29 Mei 2013 tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi
Lampung, untuk Selanjutnya Dukungan tersebut diverifikasi Oleh :
a) Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS di Desa atau Kelurahan.
b) Verifikasi dan Rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK di Tingkat
Kecamatan.
c) Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota di
Tingkat Kabupaten/Kota.
Pada program/kegiatan tersebut di atas (a, b, dan c) mulai dilaksanakan pada
31 Mei 2013 dan selesai pada tanggal 19 Juni 2013.
6. Bahwa Tahapan Pembentukan Perangkat Penyelenggara, Tahapan Pemutahiran Data
dan Daftar Pemilih serta Tahapan Verifikasi dan Rekapitulasi Dokumen Dukungan
untuk Calon Perseorangan a.n. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung
Amalsyah Tarmizi dan Gunadi Ibrahim, Jumlah dukungan 454.205 di 14
Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung
Periode 2014 – 2019, TIDAK PERNAH DIAWASI OLEH PENGAWAS PEMILU, karena
Bawaslu Lampung mengeluarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemihan
Umum Provinsi Lampung Nomor 006/SK/BAWASLU-LPG/II/2014 tentang
Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Se Provinsi Lampung, diterbitkan pada tanggal
28 Februari 2014 atau 40 hari sebelum Pemungutan Suara Pemilu Gubernur
Lampung.
Berdasarkan uraian kejadian dimaksud maka Pengadu mempersingkat point
Pengaduannya menjadi:
7. Bahwa Teradu Pimpina Bawaslu Provinsi Lampung tidak melaksanakan
Pengawasan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014,yaitu:
a) Para Teradu tidak Pernah Mengawasi Tahapan Pembentukan Perangkat
Penyelenggara;
b) Para Teradu tidak Pernah Mengawasi Tahapan Pemutakhiran data dan Daftar
Pemilih;
c) Para Teradu tidak Pernah Mengawasi Verifikasi dan Rekapitulasi Dokumen
Dukungan untuk Calon Perseorangan a.n. Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Lampung Amalsyah Tarmizi dan Gunadi Ibrahim, Jumlah
dukungan 454.205 di 14 Kabupaten/Kota;
8. Bahwa oleh karena itu Para Teradu dikatakan telah bertindak tidak Profesional dan
lalai dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu;
9. Bahwa Para Teradu telah melanggar Pasal 11 Asas Kepastiaan Hukum,
a) melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas
diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
b) melaksanakan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, mentaati
prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
c) menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil.
10. Bahwa Para Teradu telah melanggar Pasal 15 asas Profesionalitas, huruf:
a) Bertindak berdasarkan standar operasional dan substansi profesi administrasi
Pemilu.
b) Melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu dengan komitmen tinggi.
c) Tidakm menjalankan tugas yang diatur dalam organisasi penyelenggara
Pemilu.
KESIMPULAN
[2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan
kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:
1. Para Teradu terbukti telah bekerja secara tidak profesional dan berdasarkan asas
kepastian hukum;
2. Para Teradu tidak memiliki itikad baik dengan mengabaikan Laporan ataupun aduan
Pengadu semasa Pilkada Gubernur Tahun 2014;
3. Pengadu tetap pada pendiriannya bahwa Para Teradu telah melakukan pelanggaran
kode etik penyelenggaraan Pemilu Saat Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Lampung Tahun 2014;
PETITUM
[2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai
berikut:
1. Menyatakan TERADU I s/d TERADU III Terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik
Penyelenggaraan Pemilu;
2. Menyatakan TERADU I s/d TERADU III diberhentikan Tetap dari jabatannya
sebagai Ketua dan/atau Anggota Bawaslu Provinsi Lampung;
3. Apabila majelis DKPP berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
[2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis
yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-30 dan melampirkan Keterangan
Tertulis Tiga (3) saksi Pengadu,sebagai berikut:
1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Lampung Nomor : 87/Kpts/KPU-Prov-008/2012 Tentang
Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2013,
tanggal 2 Oktober 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Lampung Nomor : 14/Kpts/KPU-Prov-008/2013 Tentang
Perubahan Lampiran Keputusan Pemilihan Umum Nomor
87/Kpts/KPU-Prov-008/2012 Penetapan Tahapan, Program dan
Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Lampung Tahun 2013 tanggal 7 Mei 2013;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Lampung Nomor : 35/Kpts/KPU-Prov-008/2013 Tentang
Penetapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2013.
Tanggal 26 Juli 2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Lampung Nomor : 47/Kpts/KPU-Prov-008/2013 Tentang
Penundaan Sebagian Tahapan, Program dan Jadwal Waktu
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Lampung Periode 2014 - 2019, tanggal 9 September 2013;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Lampung Nomor : 56/Kpts/KPU-Prov-008/2013 Tentang
Penundaan Sebagian Tahapan, Program dan Jadwal Waktu
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Lampung Periode 2014 - 2019, tanggal 2 Desember 2013;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Lampung Nomor : 17/Kpts/KPU-Prov-008/2013 Tentang
Perubahan Sebagian Tahapan, Program dan Jadwal Waktu
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Lampung Periode 2014 - 2019, tanggal 2 Desember 2013;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Lampung Nomor 006/SK/BAWASLU-LPG/II/2014
Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Tingkat
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Sebagai Anggota Panitia
Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Lampung Masa Jabatan 2014-2019;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Tanda Terima KPU Lampung tentang Berkas
Dukungan Calon Perseorangan Pemilu Gubernur dan Wakil
Gubernur Lampung Tahun 2013 atas nama Kol. CZI. H. Amalsyah
Tarmizi, SIP dan H. Gunadi Ibrahim dengan jumlah dukungan
454.205 orang, yang tersebar di 14 Kabupaten, tanggal 29 Mei
2013;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung
Nomor: 106/BA/VI/2013, Tanggal 21 Juni 2013, Penelitian dan
Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung
Tahun 2013 atas nama Kol. CZI. H. Amalsyah Tarmizi, SIP dan H.
Gunadi Ibrahim dengan jumlah dukungan setelah diverifikasi KPU
Kab/Kota berjumlah 419.133 orang;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Rekapitulasi Perkiraan Pemilih (DPS) Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gubernur
Lampung oleh KPU Provinsi Lampung pada Bulan Juni 2013;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil
Perbaikan (DPS HP) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Gubernur Lampung oleh KPU Provinsi, Tanggal 02
Desember 2013;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Rekapitulasi Perkiraan Pemilih (DPS) Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gubernur
Lampung oleh KPU Provinsi Lampung Tanggal 13 Januari 2014;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap
(DPT) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung
Tahun 2014 oleh KPU Provinsi, Tanggal 17 Februari 2014;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Lembaga Aspirasi Masyarakat dan Analisa
Pembangunan (LAMBANG) Provinsi Lampung, tanggal 24 Juli 2013
dengan surat Nomor : SP. 112/DPW-LAMBANG/LPG/VII/2013;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Undangan klarifikasi dari Bawaslu Provinsi Lampung
Nomor : 104/Bawaslu-Lpg/HK/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013.
Ditandatangani ketua Bawaslu Provinsi Lampung;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Bawaslu Lampung tanggal 30 Juli
2013 pada poin 11 yang ditanda tangani Anggota Bawaslu
Lampung Ali Sidik, S.Sos;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor : 25/Panwaslu-
Balam/III/2014 TENTANG Penetapan Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun
2014 Tingkat Kecamatan se-Kota Bandar Lampung;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung Nomor :
03/Panwaslu-Balam/III/2014 TENTANG Penetapan Pengawas
Pemilu Lapangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tahun 2014 Tingkat Kelurahan se-Kecamatan Rajabasa;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Tanggamus, Nomor : 01/SK/Panwaslu-
TGM.KWK/III/2014 TENTANG Penetapan Anggota Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2014 Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Tanggamus;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Lembaga Aspirasi Masyarakat dan Analisa
Pembangunan (LAMBANG) Provinsi Lampung Nomor :
SP.063/DPW-LAMBANG/LPG/XI/2014 Tanggal 17 November
2014. yang ditujukan ke Bawaslu Republik Indonesia perihal :
dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu
Lampung karena tidak menindaklanjuti, mengklarifikasi dan
memberikan status laporan atas 9 (Sembilan) laporan dugaan
Pelanggaran Pemilu dan tanda terima dari Bawaslu Republik
Indonesia;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pada Tanggal 17 Desember 2014 Pelapor Antoni
Wijaya mendapatkan Surat Undangan Klarifikasi I dari Bawaslu RI
dengan Nomor Surat : 0727/Und/Bawaslu/XII/2014 yang sifatnya
Sangat Segera, Surat ditandatangani oleh Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik Indonesia DR. Muhammad, SIP.,M.Si;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat BA Klarifikasi Klarifikasi dan Ditandatangani oleh
Pelapor Antoni Wijaya diatas kertas bermaterai, yang pada
pokoknya Bawaslu Provinsi Lampung tidak pernah
menindaklanjuti, mengklarifikasi serta memberikan status atas 9
(Sembilan) laporan dugaan Pelanggaran Pemilu;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor :
1073/Bawaslu/XII/2014, tanggal 09 Desember 2014, perihal
pembinaan terhadap Bawaslu Provinsi Lampung terkait dengan
tidak ditindaklanjuti dugaan adanya pelanggaran Pemilu oleh
Bawaslu Provinsi Lampung;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Lembaga Aspirasi Masyarakat dan Analisa
Pembangunan (LAMBANG) Provinsi Lampung, Nomor :
SP.022/DPW-LAMBANG/LPG/IV/2014, Perihal dugaan
Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Pasangan Gubernur
Lampung Ridho Ficardo – Bachtiar Basri;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat status laporan/temuan dengan nomor : 019
e/Bawaslu-Lpg/IV/2014, dengan status Tidak memenuhi unsur-
unsur tindak pidana Pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu
Provinsi Lampung;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Kliping Berita Koran Harian Lampug Post Edisi Rabu,
tanggal 26 Juni 2013, Halaman 4, Berjudul Cermat Awasi;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Kliping Berita Koran Harian Lampung Post Edisi Rabu,
tanggal 28 Agustus 2013, Halaman 1, Berjudul Bawaslu Hentikan
Pengawasan;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Kliping Berita Koran Harian Lampug Post Edisi Senin,
tanggal 9 September 2013, Halaman 1, Berjudul Bawaslu Tolak
Dana Pengawasan Rp 15 Miliar;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Kliping Berita Koran Harian Lampug Post Edisi Selasa,
tanggal 28 Januari 2014, Halaman 1, Berjudul Bawaslu Lepas
Tangan;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Kliping Koran Lampung Post, edisi Sabtu 9 Februari 2013
berjudul Bawaslu Dituding Tak Peduli Pilgub;
SAKSI PENGADU
Edwin Hanibal
(Anggota KPU Lampung Tahun 2008–2013; 2013–2014)
1. Tahapan Pilgub Provinsi Lampung dimulai dari tanggal 2 Oktober 2012 dengan Surat
Keputusan KPU Lampung Nomor 87/Kpts/KPU-Prov-008/2012 Tentang Penetapan
Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Lampung Tahun 2013.
2. Bawaslu Provinsi Lampung tidak pernah mengawasi tahapan Pilgub Lampung yang
telah dijalankan oleh KPU Provinsi Lampung selama 16 bulan berjalan dibiarkan oleh
Bawaslu tanpa pengawasan oleh Pengawas Pemilu yang ada. Tahapan yang tidak
diawasi oleh Bawaslu Lampung dan jajaran dibawahnya antara lain :
a. Tahapan Pemutakhiran data Pemilih
b. Tahapan Pembentukan Perangkat Penyelenggara Pemilu
c. Tahapan Verifikasi faktual dukungan calon perseorangan
3. Bawaslu Lampung tidak bertanggung jawab atas pelanggaran selama tahapan
Pemilihan Gubernur Lampung, Jajaran Bawaslu mulai dari Panitia Pengawas Pemilu
Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, hingga petugas pengawas lapangan
(PPL) tidak bertugas mengawasi tahapan Pilgub dan Bawaslu Lampung tidak
menerbitkan surat keputusan (SK) untuk mengangkat sebagai pengawas Pilgub.
Bawaslu menolak mengawasi tahapan Pilgub padahal anggarannya sudah ada sebesar
15 Miliyar dalam APBD Provinsi Lampung, dan Bawaslu telah melanggar undang-
undang karena lalai dan tidak professional dalam menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya sebagai Pengawas Pemilu, tidak mengawasi tahapan Pilgub Lampung yang
sudah berjalan, Undang-Undang yang dilanggar Bawaslu Lampung yakni UU No. 15
Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah
Daerah dan UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu.
Johan Setiawan
Wiraswasta/Anggota Lsm LAMBANG Prov. Lampung
1. Tahapan Pilgub Provinsi Lampung dimulai dari tanggal 2 Oktober 2012 dengan Surat
Keputusan KPU Lampung Nomor 87/Kpts/KPU-Prov-008/2012 Tentang Penetapan
Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Lampung Tahun 2013.
2. Tahapan Pilgub Lampung sudah berjalan dan diberitakan oleh media masa baik
elektronik, maupun media cetak.
3. Saya mengetahui adanya calon perseorangan yang mendaftarkan sebagai calon
gubernur Lampung (Amalsyah Tarmizi – Gunadi Ibrahim) dan calon yang diusung
oleh partai politik (Alzier Diamis Thamrani – Lukman Hakim; Ridho Ficardo – Bahtiar
Basri; Berlian Tihang – Muklis Basri; dan Herman HN – Zainudin Hasan).
4. Saya bersama Antoni Wijaya pada tanggal 24 Juli 2013 telah melapor ke Bawaslu
Lampung Bahwa tahapan Pilgub Lampung yang telah berjalan tidak ada pengawas
Pemilu yang mengawasinya.
5. Dampak dari keterlambatan Bawaslu Lampung mengeluarkan SK Pengawasan Pemilu
pada tanggal 28 Februari 2014 adalah :
a. Banyaknya temuan dan penyebaran gula-gula dalam jumlah besar di setiap
Kabupaten/Kota Provinsi Lampung yang terorganisir, sistematis dan massif baik
sebelum maupun sesudah penetapan calon gubernur Lampung.
b. Banyaknya penyitaan gula-gula oleh Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwascam dan
PPL serta pihak lain yang menyimpan gula-gula tersebut, dengan mudah
dilakukan, namun Pengawas Pemilu tidak berdaya karena tidak mempunyai
kekuatan hukum (legal standing) untuk menindak lanjuti laporan/temuan. Ada
keterbatasan dan kelemahan menyebabkan gerak penanganan laporan atau
temuan pelanggaran gula-gula tidak maksimal karena tidak memiliki kekuatan
hukum tanpa SK Pengawasan Pemilu.
c. DPT Pilgub Lampung juga dipersoalkan oleh salah satu calon gubernur Lampung
ke Mahkamah Konsitusi.
Adanya selisih DPT Pilgub Lampung dan Pemilu Legislatif sehingga KPU RI
mengembalikan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan legislative provinsi
Lampung.
Ardiansyah
Ketua Panwascam Rajabasa
1. Panwascam Rajabasa Kota Bandar Lampung tidak pernah mengawasi tahapan
pilgub Lampung yang telah berjalan, baik itu pemutakhiran data pemilih maupun
verifikasi faktual dukungan calon perseorangan.
2. Saya mengawasi tahapan Pilgub Lampung setelah menerima SK dari Panwaslu Kota
Bandar Lampung pada tanggal 06 Maret 2014 dengan SK Nomor 25/Panwaslu-
Balam/III/2014.
3. Adanya kesalahan tanggal dalam mengeluarkan SK untuk Pengawas Pemilu
Lapangan (PPL) tanggal 4 dan 5 Maret 2014, karena kerja yang terburu-buru
PIHAK TERKAIT
Dalam Persidangan tanggal 26 Agustus KPU Provinsi Lampung telah memberikan
keterangan Terkiat materi aduan yang didalilkan Pengadu terhadap Teradu,dalam
keterangannya KPU Provinsi Lampung menyampaikan point-pointg sebagai berikut:
a) Rekrutmen Penyelenggara adhoc PPK dan PPS. Pada saat KPU melaksanakan
tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, perangkat
penyelenggara baik PPK maupun PPS untuk pemilu legislatif sudah ada sehingga
KPU Provinsi Lampung memerintahkan kepada KPU Kabupaten dan Kota se Provinsi
Lampung untuk menetapkan kembali PPK dan PPS tersebut sebagai PPK dan PPS
untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. Sesuai dengan tahapan
dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung, maka antara tanggal
12 Mei hingga 24 Mei tahun 2013 telah ditetapkan kembali PPK dan PPS Pemilu
Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagai PPK dan PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Lampung.
b) Mekanisme Pemutahiran Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Lampung dilaksanakan sebagai berikut:
Bahwa Pemerintah Provinsi Lampung melalui surat Nomor 470/1301/01/2013
tanggal 13 Mei tahun 2013 tentang Permintaan Penyerahan DP4, telah
dijelaskan di dalam surat tersebut bahwa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Lampung mempergunakan DP4 yang telah diserahkan kepada KPU.
Untuk Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Lampung 2013 telah diangkat oleh PPS terakhir pada tanggal 7 Juni
2013.
Petugas Pemutahiran Data Pemilih telah selesai melakukan pencocokan dan
penelitian untuk Pemilu Legislatif pada tanggal 9 Juni tahun 2013.
Sesuai dengan tahapan dan jadwal Pemilu Legislatif, DPS ditetapkan tanggal
10 Juli 2013, Sementara DPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Lampung 2013 ditetapkan tanggal 4 Juli-25 Juli 2013.
c) Berdasarkan keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 14/Kpts/KPU-Prov-
008/2013 tentang Perubahan Lampiran Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor
87/Kpts/KPU-Prov.008/2012 tentang penetapan Tahapan dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tersebut, KPU Provinsi Lampung
telah menetapkan sebagai berikut:
d) Bahwa Pemutahiran Data Pemilih Pilgub Lampung tahun 2013 dilaksanakan oleh
PPS dan PPDP mulai tanggal 13 Juni sampai 13 Agustus tahun 2013. Di mana pada
saat bersamaan PPS sedang menyusun bahan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
Pemilu Legislatif tahun 2014.
e) Demi efisiensi dan efektifitas sebagaimana asas penyelenggaraan pemilu,
Pemutahiran Data Data Pemilih Pilgub Lampung bisa berbasis DPS Pileg 2014 yang
disusun PPS.
f) KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah TPS disesuaikan dengan RKA Pilgub
2013.
g) Berdasarkan Surat KPU Nomor 799/KPU/IX/2013 tanggal 17 November 2013
Perihal Revisi Jadwal, Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung
dan Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 55/Kpts/KPU-Prov. 008 /2013
tentang Penundaan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Lampung Periode 2014-2019 dan Surat Keputusan KPU Provinsi
Lampung Nomor 56/Kpts/KPU Prov-008/2013 tentang Penundaan Hari dan
Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung
periode 2014-2019 tanggal 2 Desember 2013 maka mekanisme Pemutahiran Data
diatur sebagai berikut:
Penetapan dan Pengesahan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Lampung oleh PPS diaksanakan tanggal 4 Januari sampai dengan 8 Januari 2014.
Penyampaian DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung kepada KPU
Kabupaten/Kota dilaksanakan tanggal 9 Januari 2014 sampai 11 Januari 2014.
Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi DPT di Kabupaten/Kota tanggal 12
Januari sampai 13 Januari 2014.
h) Pleno Rekapitulasi DPT Pilgub di tingkat Provinsi oleh KPU Lampung yang dihadiri
Bawaslu, Tim Kampanye Pasangan Bakal Calon, 14 KPU Kabupaten/Kota, dan
Kepolisian pada tanggal 13 Januari tahun 2014 sejumlah 5.868.304 (lima juta
delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat) pemilih yang tersebar di
14.164 TPS.
i) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2014-2019 tidak diikuti calon
perseorangan. Namun sesuai dengan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Lampung, pada tanggal 10 Mei hingga 14 Mei telah diumumkan
penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan. Ada dua bakal pasangan calon
yang menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan yaitu Kol. CZI. H.
Amalsyah Tarmizi, S.IP dan H. Gunadi Ibrahim, S.E serta pasangan Dr. Mohammad
Rodhy dan H. Lukman Hakim, SH, MM. Namun berdasarkan persyaratan dukungan
minimal, jumlah dukungan Dr. Mohammad Rodhy dan H. Lukman Hakim, SH, MM
tidak memenuhi syarat sehingga tidak dilakukan verifikasi administrasi dan faktual.
Sedangkan jumlah dukungan minimal Kol. CZI. H. Amalsyah Tarmizi, S.IP dan H.
Gunadi Ibrahim, S.E yang diserahkan ke KPU Provinsi Lampung memenuhi jumlah
persyaratan minimal sehingga dilakukan verifikasi administrasi dan faktual oleh
PPS.
j) Berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Provinsi Lampung tentang Penelitian dan
Rekapitulasi Jumlah Dukungan Nomor 106/BA/VI/2013 tanggal 21 Juni Tahun
2013, jumlah dukungan pasangan Kol. CZI. H. Amalsyah Tarmizi, S.IP dan H.
Gunadi Ibrahim, S.E memenuhi syarat minimal. Pasangan calon peseorangan ini
mendaftarkan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. Namun pada
saat jadwal pemeriksaan kesehatan tanggal 20-21 Februari tahun 2014, pasangan
calon ini tidak mengikuti tes kesehatan jasmani dan rohani sehingga tidak dapat
ditetapkan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakl Gubernur Lampung.
k) Bahwa Bawaslu telah melakukan pengawasan preventif dalam tahapan rekrutmen
penyelenggara adhoc, verifikasi calon perseorangan, dan pemutahiran data.
Meskipun metode verifikasinya kurang menyenangkan misalnya pada saat KPU
Provinsi Lampung melakukan verifikasi administrasi dukungan calon perseorangan,
Bawaslu memvideokan proses verifikasi administrasi dari awal sampai akhir. Metode
ini membuat KPU dan sekretariat KPU tidak nyaman dalam bekerja.
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU
[2.5] Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada
persidangan tanggal 26 Agustus 2015 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai
berikut:
1. Bahwa terhadap pokok aduan yang menyatakan bahwa para Teradu tidak pernah
mengawasi tahapan pembentukan Perangkat Penyelenggara Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung tahun 2014, Para Teradu menjelaskan
bahwa apa yang didalilkan oleh Pengadu adalah tidak mendasar karena dalam
Praktiknya:
Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung telah mengeluarkan
surat tanggal 11 Desember 2013 dengan Nomor : 57/Kpts/KPU-Prov.08/2013
tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum 14
(Empat Belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang menetapkan bahwa
masa Jabatan Komisi Pemilihan Umum 14 Kabupaten/Kota Se-Provinsi
Lampung berakhir sampai dengan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur
Terpilih;
Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung telah mengeluarkan
Surat Keputusan tanggal 2 Juni 2014 dengan Nomor : 61/Kpts/KPU-
Prov.08/2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Komisi
Pemilihan Umum Empat Belas Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang
menetapkan bahwa masa Jabatan Komisi Pemilihan Umum Empat Belas
Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Periode 2008-2013 sampai dengan
Tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 berakhir;
Bahwa pembentukan penyelanggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
di Provinsi Lampung tahun 2014, KPU beserta jajarannya merupakan
penyelenggara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 yang kemudian
ditetapkan sebagai perangkat penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014.
Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 Bawaslu Provinsi Lampung telah
mengeluarkan surat dengan Nomor : 045/Bawaslu-LPG/V/2013 tentang
Peringatan penyampaian kelengkapan berkas dukungan bakal calon Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung tahun 2014;
Bahwa pada tanggal 3 Juni 2013 Bawaslu Provinsi Lampung telah
mengeluarkan surat dengan Nomor : 047/Bawaslu-LPG/VI/2013 tentang
Penyelenggaraan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pengawas Pemilhan
Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tingkat Kab/Kota dalam Penyelenggaraan
Pengawasan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung.
Pada surat tersebut dijelaskan tentang pembebanan tugas untuk pengawasan
terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun
2014;
Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 Bawaslu Provinsi Lampung telah
mengeluarkan surat dengan Nomor : 064/Bawaslu-LPG/VI/2013 mengenai
pemberitahuan kepada Ketua KPU Provinsi Lampung bahwa Bawaslu
Provinsi Lampung telah memberikan tugas Kepada Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan seluruh jajaran di bawahnya untuk
mengawasi seluruh tahapan proses Penyelenggaraan pemilihan Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun
2013;
Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung telah
mengeluarkan surat keputusan tanggal 28 Februari 2014 dengan Nomor :
006/SK/BAWASLU-LPG/II/2014 tentang Penetapan Anggota Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 Tingkat
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Sebagai Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Masa Jabatan
2014-2019. Berdasarkan keputusan tersebut maka Panitia Pengawas Pemilihan
di tingkat Kabupaten/Kota mengawasi seluruh pelaksanaan Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di
masing-masing tingkat Kabupaten/Kota;
Bahwa pada tanggal 3 Maret 2014 Bawaslu Provinsi Lampung telah
mengeluarkan surat dengan Nomor : 040/Bawaslu-LPG/III/2014 Perihal
Penetapan Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Lampung, menginstruksikan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi
Lampung agar menetapkan Panwaslu Kecamatan dan selanjutnya PPL dalam
Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 diwilayah kerja masing-
masing, sebagai Panwaslu Kecamatan dan PPL dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014;
2. Bahwa Terhadap dalil Pengadu yang menyebutkan bahwa Para Teradu tidak pernah
mengawasi tahapan pemutakhiran data daftar pemilih Pilgub dan Wagub Provinsi
Lampung Tahun 2014 adalah tidak benar,faktanya adalah:
Bahwa Pelaksanaan pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014
diselenggarakan dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana Paragraph ke-
2 (dua) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
Sehubungan hal tersebut, memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-
undang tersebut di atas dan selanjutnya Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Tetap dalam
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pelaksanaan pemutakhiran
data dan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Lampung Tahun 2014
diselenggarakan KPU Provinsi Lampung beserta jajarannya, dimana waktu
pelaksanaan mengacu kepada Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor
87/KPTS/KPU-PROV-008/2012 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan
Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur Lampung Tahun 2013;
Bahwa sebagai dampak perkembangan permasalahan cara pandang dan arah
kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dengan KPU Povinsi Lampung atas
waktu penyelenggaraan Pilkada Provinsi Lampung, perlu kami sampaikan
bahwa mengacu kepada ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Provinsi Lampung
melakukan perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor
87/KPTS/KPU-PROV-008/2012 a quo dengan Keputusan KPU Provinsi
Lampung Nomor 56/KPTS/KPU-PROV-008/2013 tentang Penundaan Sebagian
Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2014–2019. Selanjutnya
perubahan kembali dilakukan dengan Keputusan KPU Lampung Nomor
16/KPTS/KPU-PROV-008/2013 dan Nomor 17/KPTS/KPU-PROV-008/2013
tentang Penundaan Sebagian Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung
Periode 2014–2019;
Perlu disampaikan bahwa dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemutakhiran
data dan daftar pemilih, perubahan tahapan dan jadwal sebagaimana di atas
merupakan dampak langsung dari belum disampaikannya Data Penduduk
Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Pemerintah Provinsi Lampung kepada KPU
Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pemutakhiran data dan
penyusunan daftar pemilih Pemilukada Provinsi Lampung sebagaimana
Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 87/KPTS/KPU-PROV-008/2012 a qua
dan selanjutnya Nomor 56/KPTS/KPU-PROV-008/2013 a qua;
Bahwa pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih Pemilukada Provinsi
Lampung tersebut diselenggarakan dengan mengacu kepada Data Penduduk
Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
Tahun 2014 di Provinsi Lampung, yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi
Lampung kepada KPU Provinsi Lampung pada hari Jumat, 8 Februari 2013
bertempat di Ruang Rapat Utama Gubernur Lampung. Perlu kami sampaikan
bahwa penyampaian DP4 tersebut, diawali dengan penyerahan DAK2 oleh
Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri kepada masing-masing Kepala Daerah
pada tanggal 6 Desember 2012 di Jakarta. berdasarkan hasil penguraian oleh
Bawaslu Provinsi Lampung, perbandingan komposisi DAK2 dan DP4 sebagai
Berikut:
No Kabupaten/Kota Kecamatan Jumlah DP4
Penduduk
DAK2
1 2 3 5 6
1. Bandar Lampung 20 1.251.642 885.855
2. Lampung Selatan 17 1.097.353 805.954
3. Pesawaran 9 569.729 527.735
4. Lampung Barat 26 472.443 318.167
5. Tanggamus 20 650.625 453.234
6. Lampung Timur 24 1.114.838 817.720
7. Metro 5 160.962 116.107
8. Lampung Tengah 28 1.411.922 1.048.657
9. Lampung Utara 23 780.937 627.281
10. Way Kanan 14 472.592 342.512
11. Tulang Bawang 15 539.002 426.984
12. Tulang Bawang 8 268.435 165.435
Barat
13. Pringsewu 9 475.353 369.387
14. Mesuji 7 320.333 320.333
JUMLAH 225 9.586.166 7.225.361
Memperhatikan amanat Peraturan KPU Nomor. 12 Tahun 2010 a qua, Panitia
Pemungutan Suara (PPS) se-Provinsi Lampung dibantu Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih (PPDP) melaksanakan penyusunan bahan dan pemutakhiran data
pemilih Pemilukada Provinsi Lampung pada tanggal 13 Juli s.d 13 Agustus
2013. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami laporkan bahwa
berdasarkan rekapitulasi data hasil pemutakhiran daftar pemilih oleh KPU
Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2014 di Provinsi Lampung
sebagai berikut:
No Kabupaten/Kota DAK2 DP4 DPS
1 2 5 4 3
1. Bandar Lampung 1.251.642 885.855 618.405
2. Lampung Selatan 1.097.353 805.954 713.927
3. Pesawaran 569.729 527.735 328.210
4. Lampung Barat 472.443 318.167 319.163
5. Tanggamus 650.625 453.234 463.336
6. Lampung Timur 1.114.838 817.720 775.483
7. Metro 160.962 116.107 111.478
8. Lampung Tengah 1.411.922 1.048.657 898.388
9. Lampung Utara 780.937 627.281 431.028
10. Way Kanan 472.592 342.512 334.598
11. Tulang Bawang 539.002 426.984 285.192
12. Tulang Bawang 268.435 165.435 185.327
Barat
13. Pringsewu 475.353 369.387 348.147
14. Mesuji 320.333 320.333 140.631
JUMLAH 9.586.166 7.225.361 5.952.313
Setelah penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana di atas, pada
tanggal 8 Desember 2013 s.d 24 Februari 2014 KPU Provinsi Lampung
melaksanakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS), sebagai implikasi
penyesuaian terhadap ketentuan dan waktu penyelenggaraan tahapan
pemutakhiran data penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD
dan DPRD Tahun 2014. Selanjutnya, Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-
Provinsi Lampung mengacu kepada ketentuan pasal 22 Peraturan KPU Nomor.
12 Tahun 2010 a qua, melaksanakan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
pada tanggal 13 Januari 2014;
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa
berdasarkan hasil rekapitulasi daftar pemilih ditingkat KPU Kabupaten/Kota se-
Provinsi Lampung , Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan mengacu kepada daftar
pemilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi
Lampung, adalah sebagai berikut:
No Kabupaten/Kota Kecamatan Jumlah DPT
Penduduk
1 2 3 5 6
Bandar
1. Lampung 20 1.251.642 634.041
2. Lampung Selatan 17 1.097.353 687.958
3. Pesawaran 9 569.729 314.795
4. Lampung Barat 26 472.443 317.043
5. Tanggamus 20 650.625 450.426
6. Lampung Timur 24 1.114.838 770.140
7. Metro 5 160.962 109.083
8. Lampung Tengah 28 1.411.922 895.657
9. Lampung Utara 23 780.937 439.118
10. Way Kanan 14 472.592 331.102
11. Tulang Bawang 15 539.002 284.119
12. Tulang Bawang 8 268.435 194.164
Barat
13. Pringsewu 9 475.353 306.063
14. Mesuji 7 320.333 143.505
JUMLAH 225 9.586.166 5.877.214
Setelah Panitia Pemungutan Suara (PPS) melaksanakan penetapan Daftar
Pemilih Tetap sebagaimana di atas, selanjutnya KPU Kabupaten/Kota
mengacu kepada ketentuan pasal 25 Peraturan KPU Nomor. 12 Tahun 2010 a
qua, melaksanakan rapat pleno dengan agenda penyusunan dan penetapan
rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS di setiap kecamatan sampai
dengan tingkat desa/kelurahan. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat
kami sampaikan bahwa berdasarkan rekapitulasi data ditingkat KPU
Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, komposisi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Tahun 2014 di Provinsi Lampung sebagai berikut :
No Kabupaten/Kota Kecamatan DPT TPS
1 2 3 4
1. Bandar Lampung 20 634.041 1.639
2. Lampung Selatan 17 687.958 1.859
3. Pesawaran 9 314.795 1.100
4. Lampung Barat 26 317.043 858
5. Tanggamus 20 450.426 1.581
6. Lampung Timur 24 770.140 1.922
7. Metro 5 109.083 255
8. Lampung Tengah 28 895.657 2.455
9. Lampung Utara 23 439.118 1.266
10. Way Kanan 14 331.102 833
11. Tulang Bawang 15 284.119 778
12. Tulang Bawang 8 194.164 553
Barat
13. Pringsewu 9 306.063 1.002
14. Mesuji 7 143.505 391
JUMLAH 225 5.877.214 16.492
Terkait dengan berbagai permasalahan yang muncul dalam DPT,
diantaranya yaitu NIK invalid; masih terdapat penduduk yang belum
terdaftar; dan penduduk yang belum memenuhi syarat namun terdaftar
dalam DPT, berdasarkan rekomendasi jajaran kelembagaan pengawas
Pemilu dimasing-masing tingkatan, pada tanggal 2 Desember 2013 KPU
Provinsi Lampung melakukan revisi terhadap DPT tersebut di atas, untuk
kemudian pada tanggal 20 Januari 2014 kembali dilakukan perbaikan
sehingga komposisi akhir DPT dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Tahun 2014 di Provinsi Lampung terdiri dari:
No Kabupaten/Kot Kecamatan TPS DPT
a
1 2 3 4 6
1. Bandar 20 1.639 634.041
Lampung
2. Lampung 17 1.859 687.958
Selatan
3. Pesawaran 9 1.100 314.795
4. Lampung Barat 26 858 317.043
5. Tanggamus 20 1.581 450.426
6. Lampung Timur 24 1.922 770.140
7. Metro 5 255 109.083
8. Lampung Tengah 28 2.455 895.657
9. Lampung Utara 23 1.266 439.118
10. Way Kanan 14 833 331.102
11. Tulang Bawang 15 778 284.119
12. Tulang Bawang 8 553 194.164
Barat
13. Pringsewu 9 1.002 306.063
14. Mesuji 7 391 143.505
JUMLAH 225 16.492 5.877.214
Pada bagian ini, perlu kami sampaikan bahwa mengingat waktu pelaksanaan
pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung
bersamaan dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, maka data dalam
DAK2, DP4, DPS, TPS dan DPT sebagaimama uraian di atas, identik terhadap
data dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi
Lampung;
Bahwa data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Tahun 2014 Provinsi Lampung, menggunakan basis data
DAK2 dalam Pemilu DPR, DPD dan DPRD yang diserahkan Pemerintah Provinsi
Lampung kepada KPU Provinsi Lampung pada tanggal 6 Desember 2012.
Selanjutnya, KPU Provinsi Lampung menyerahkan data DAK2 sebagaimana di
atas kepada KPU Kabupaten/Kota, namun kemudian KPU Provinsi Lampung
tidak menyampaikan salinan data DAK2 dimaksud Bawaslu Provinsi Lampung,
sehingga pada tahap awal terjadi kesenjangan atas pelaksanaan pengawasan
pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Lampung Tahun 2014;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 5 huruf j Peraturan KPU Nomor.
09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
waktu pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih
Sementara (DPS) mengacu kepada jadwal sebagaimana Surat Keputusan KPU
Provinsi Lampung nomor 87/Kpts/KPU-Prov-008/2012 sebagaimana telah
diubah diubah beberapa kali terakhir berdasarkan Surat Keputusan KPU
Provinsi Lampung Nomor 17/Kpts/KPU-Prov-008/2014. Mengacu perubahan
atas peraturan tersebut, penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Lampung dilaksanakan oleh
KPU Provinsi Lampung pada tanggal 13 Januari 2014 dan terakhir pada tanggal
20 Januari 2014;
Bahwa Selanjutnya Bawaslu Provinsi Lampung menginstruksikan kepada
Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung melalui surat Nomor.
2/Bawaslu-Lpg/I/2013 tanggal 14 Januari 2013 Perihal Permintaan Data
Pemutakhiran dan Penyusunanr 33/Bawaslu-Lpg/IV/2013 tanggal 1 April 2013
tentang Permintaan Data DPT Pemilu Terakhir dan DP4 yang ditujukan kepada
Ketua KPU Provinsi Lampung dalam rangka perkuatan implementasi
pengawasan;
Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung melalui surat Nomor 044/Bawaslu-
LPG/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 Perihal. Pengawasan Pemutahiran Data dan
Penyusunan Daftar Pemilih, menginstruksikan kepada seluruh jajaran
kelembagaan pengawas Pemilu se-Provinsi Lampung untuk optimalisasi tugas,
fungsi dan kewenangan, terkait dengan antisipasi permasalahan sebelum
terbentuknya Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dengan penekanan terhadap
hal-hal berikut :
a) Untuk memeriksa validitas data pemilih di seluruh desa diwilayah
Kecamatan masing-masing secara proporsional;
b) Untuk memeriksa kelengkapan keberadaan Pantarlih, Panwascam
mengevaluasi keberadaan Pantarlih di masing-masing lingkup wilayah kerja;
c) Panwascam melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan pemutakhiran
data pemilih di tingkat desa/kelurahan;
d) Panwascam melakukan pencermatan terhadap mekanisme dan prosedur
pemutakhiran data pemilih oleh Pantarlih, PPS dan PPK;
e) Panwascam menghitung rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat
desa/Kelurahan;
f) Panwascam menghitung kembali rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)
tingkat kecamatan;
g) Panwascam melakukan pengawasan terhadap perbaikan data dalam
penyusunan DPS.
Bahwa dalam rangka penguatan kapasitas jajaran kelembagaan pengawas
Pemilu, sebagai tindaklanjut instruksi Bawaslu Republik Indonesia tentang
Pengawasan Terhadap Tahapan-Tahapan Pemilu Tahun 2014, Bawaslu Provinsi
Lampung telah melakukan Bimbingan Teknis mengenai pengawasan Tahapan
Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, serta menginstruksikan kepada
Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk melaporkan hasil
pengawasan daftar pemilih di setiap Kabupaten/Kota secara periodik dan
terstruktur sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan,dengan
komposisi sebagai berikut:
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILU GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014
Pleno 13 Januari 2014
N JUMLA
KAB/ KOTA Jumlah Jumlah
O H TPS
Lk Pr Lk+Pr
1 2 5 6 7 8
Lampung
1 1.691 351.089 334.613 685.702
Selatan
2 Lampung Tengah 2.455 459.500 435.653 895.153
3 Lampung Utara 1.199 222.302 217.760 440.062
4 Lampung Barat 826 167.272 149.696 316.968
5 Tulang Bawang 711 147.919 135.887 283.806
6 Tanggamus 997 233.377 216.699 450.076
7 Lampung Timur 1.620 392.310 376.613 768.923
8 Way Kanan 774 170.074 159.831 329.905
9 Pesawaran 720 161.982 152.868 314.850
10 Pringsewu 652 155.574 149.389 304.963
11 Mesuji 344 73.756 67.568 141.324
Tulangbawang
12 485 99.414 94.629 194.043
Barat
Bandar
13 1.450 320.488 312.687 633.175
Lampung
14 Metro 240 54.556 54.798 109.354
JUMLAH 14.164 3.009.613 2.858.691 5.868.304
Bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap data tersebut di atas, KPU
Provinsi Lampung berdasarkan rekomendasi hasil pengawasan jajaran
kelembagaan pengawas Pemilu di Provinsi Lampung pada tanggal 20 Januari
2014 kembali melakukan Rapat Pleno dengan agenda perbaikan rekapitulasi
DPT, sehingga daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Lampung adalah sebagai berikut :
No Kabupaten/Kota Kecamatan TPS Jumlah DPT
Penduduk
1 2 3 4 5 6
Bandar
1. Lampung 20 1639 1251642 634041
2. Lampung Selatan 17 1859 1097353 687958
3. Pesawaran 9 1100 569729 314795
4. Lampung Barat 26 858 472443 317043
5. Tanggamus 20 1581 650625 450426
6. Lampung Timur 24 1922 1114838 770140
7. Metro 5 255 160962 109083
8. Lampung Tengah 28 2455 1411922 895657
9. Lampung Utara 23 1266 780937 439118
10. Way Kanan 14 833 472592 331102
11. Tulang Bawang 15 778 539002 284119
12. Tulang Bawang 8 553 268435 194164
Barat
13. Pringsewu 9 1002 475353 306063
14. Mesuji 7 391 320333 143505
JUMLAH 225 16.492 9.586.166 5.877.214
Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Lampung kembali melakukan pencermatan
terhadap DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Lampung sebagaimana
tersebut di atas;
3. Bahwa Terhadap pokok pengaduan bahwa Para Teradu tidak pernah mengawasi
verifikasi dan rekapitulasi dokumen calon Gubernur dan Wakil Gubernur a/n
Amalsyah Tarmizi dan Gunadi Ibrahim adalah pandangan yang keliru karena,
Berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 32
Tahun 2004 Jo. Pasal 3 huruf a dan huruf b Peraturan KPU Nomor. 13
Tahun 2010 a qua, pendaftaran pasangan calon sebagai peserta
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dilaksanakan
oleh partai politik atau gabungan parta politik dan/atau peserta
perseorangan kepada KPU Provinsi. Pasangan calon gubernur dan wakil
gubernur diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik
secara berpasangan sebagai satu kesatuan, sedangkan untuk calon
gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan didukung oleh
sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan
sebagai satu kesatuan.
Sehubungan dengan hal di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal
8 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 a qua, bahwa dalam hal bakal
pasangan calon diajukan oleh partai politik dan/atau gabungan partai
politik, harus memenuhi persyaratan perolehan jumlah kursi paling
rendah 15% (lima belas per seratus) dikalikan dengan jumlah kursi di
DPRD sesuai tingkatannya. Sedangkan untuk pasangan bakal calon dari
unsur peserta perseorangan, harus mendapatkan dukungan paling rendah
4% (empat perseratus) dari jumlah penduduk. Memenuhi ketentuan Pasal
27 Peraturan KPU Nomor. 13 Tahun 2010 a qua, pemeriksaan dukungan
pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur dari unsur peserta
perseorangan dilaksanakan oleh PPS berdasarkan pemberitahuan oleh KPU
Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, yang meliputi verifikasi
administrasi dan verifikasi faktual yang dilaksanakan secara sampling;
Guna terpenuhinya ketentuan tentang pemeriksaan persyaratan peserta
Pemilukada, KPU Provinsi Lampung dalam Surat Keputusan Nomor.
87/KPTS/KPU-Prov-008/2012 tentang Penetapan Tahapan, Program dan
Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Lampung Tahun 2013, menetapkan bahwa :
penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon peserta
perseorangan kepada KPU Provinsi Lampung dilaksanakan pada
tanggal 10 s.d 14 Mei 2013;
masa perbaikan atau melengkapi dukungan sampai dengan verifikasi
dan rekapitulasi jumlah dukungan oleh KPU Provinsi Lampung
dilaksanakan pada tanggal 14 Mei s.d 21 Juni 2013;
pendaftaran pasangan calon dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 28 Juni
2013;
pemeriksaan dan perbaikan berkas persyaratan pada tanggal 10 Juli
s.d 6 Agustus 2013; dan
pengumuman, penetapan pasangan calon tetap dan penentuan nomor
urut pada tanggal 14 s.d 16 Agustus 2013.
Dalam perkembangannya, seiring dengan permasalahan perbedaan cara
pandang serta arah kebijakan KPU Provinsi Lampung dan Pemerintah
Provinsi Lampung mengenai waktu penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur sebagaimana di atas, KPU Provinsi Lampung melalui
Surat Keputusan Nomor. 47/KPTS/KPU-Prov-008/2013 melakukan
perubahan sebagian tahapan dan jadwal pencalonan, dengan pokok uraian
sebagai berikut:
Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon peserta perseorangan
kepada KPU Provinsi Lampung dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 23 Mei
2013;
masa perbaikan atau melengkapi dukungan sampai dengan verifikasi
dan rekapitulasi jumlah dukungan oleh KPU Provinsi Lampung
dilaksanakan pada tanggal 24 Mei s.d 21 Juni 2013;
pendaftaran pasangan calon dilaksanakan pada tanggal 22 Juni s.d 28
Juni 2013;
pemeriksaan dan perbaikan berkas persyaratan pada tanggal 29 Juni
s.d 6 Agustus 2013; dan
pengumuman, penetapan pasangan calon tetap dan penentuan nomor
urut pada tanggal 16 s.d 18 Agustus 2013.
Bahwa agenda tahapan dan jadwal sebagaimana di atas, pada tanggal 22
Mei 2013, bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung
a/n Amalsyah Tarmizi dan Gunadi Ibrahim menyampaikan dokumen
dukungan 454.205 penduduk sebagai syarat menjadi peserta perseorangan,
KPU melakukan verifikasi secara administrasi dan faktual serta rekapitulasi
dokumen dukungan oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi
Lampung. Setelah dilakukannya verifikasi tersebut, dukungan untuk
Amalsyah Tarmizi dan Gunadi Ibrahim tersisah 438.228 dukungan.
Berdasarkan syarat minimal dukungan sebesar 383.000, maka dukungan
untuk pasangan calon a/n Amalsyah Tarmizi dan Gunadi Ibrahim masih
memenuhi persyaratan.
tanggal 22 Mei 2013 juga, pasangan dr. Muhammad Rodhy dan Lukman
Hakim (Walikota Metro periode 2010-2015) mendaftar melalui jalur
perseorangan dengan membawa dukungan 500.000 dukungan KTP. setelah
KPU memverifikasi administrasi, dukungan di softcopy dan hardcopynya
tidak sama sehingga dikembalikan untuk diperbaiki kembali. dr.
Muhammad Rodhy menyampaikan kepada KPU Provinsi Lampung bahwa
akan memperbaiki berkas dukungan tersebut dan serta mendaftar kembali
pada tanggal 27 Mei 2013. Sampai dengan batas waktu pendaftaran
pasangan calon, berkas pasangan dr. Muhammad Rodhy dan Lukman
Hakim belum selesai diperbaiki, sehingga KPU Provinsi Lampung menolak
berkas dimaksud;
Selanjutnya, pada tanggal 28 Juni 2013 partai politik dan gabungan partai
politik mengajukan 4 (empat) pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil
Gubernur, dimana komposisi pasangan calon Gubernur dan Wakil
Gubernur sebagai berikut:
KOMPOSISI PASANGAN BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNURDALAM PEMILUKADA PROVINSI LAMPUNG 2014 – 2019
Nama Bakal Calon Nama Partai
No Gubernur/Wakil Partai Pendukung Pendukung yang
Gubernur Dianulir
Kol. CZI. Amalsyah
1 Tarmizi, S.IP. Peserta Persorangan
Hi. Gunadi Ibrahim, (jumlah dukungan
S.E. 438.228)
Ir. Hi. Berlian 1
2 Tihang, M.M. 1 PDIP Partai Pelopor
Drs. Hi. Muklis
Basri, M.M. 2 PKB
3 PPP
4 PKPI
5 PPI
6 PPPI
Hi. M. Ridho
3 Ficardo, M.Si 1 Partai Demokrat 1 PPI
Hi. Bakhtiar, S.H. 2 PKS 2 PPPI
3 PKPB 3 PPNUI
4 PDK
5 PBB
6 PIS
7 Partai Barnas
8 PDS
9 Partai RepublikaN
10 Partai Buruh
11 Partai Matahari
Bangsa
12 PKDI
13 PKP
Drs. Hi. Herman
4 HN, M.M. 1 PAN 1 PPPI
Dr. Zainudin, S.H. 2 PBR 2 PPI
M.H., M.M.
3 PKNU 3 Partai Buruh
4 PPRN
5 PNBKI
6 PNIM
7 Partai Barnas
8 Partai Pelopor
9 Partai Kedaulatan
10 PKBIB
11 PKP
12 PPN
13 PDP
14 PIS
15 PSI
16 Partai RepublikaN
17 PPDI
18 PMB
19 Partai Merdeka
20 PPNUI
5 Hi. M. Alzier Dianis 1 Partai Golkar
Thabranie, S.E.
Hi. Lukman Hakim, 2 Partai Hanura
S.H.,M.M.
Pelaksanaan pengawasan penyerahan dokumen persyaratan calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014.
a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor.32 Tahun
2004, pengajuan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan
oleh partai politik atau gabungan partai politik tingkat provinsi kepada KPU
Provinsi. Sedangkan berdasarkan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor. 13 Tahun
2010, dalam pengajuan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai
Politik wajib memperhatikan ayat 1,2,3 dan 4. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1)
Peraturan KPU Nomor. 13 Tahun 2010, pengajuan bakal calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah; sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dilakukan
dengan menggunakan formulir Model B KWK. Penyusunan Daftar Calon
Sementara (DCS) sampai dengan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT)
dilaksanakan oleh KPU Provinsi Lampung pada tanggal 20 Mei 2013 s.d 22
Februari 2014, hal tersebut dikarenakan beberapa kali perubahan jadwal
penyelenggaraan oleh KPU Provinsi Lampung sehingga terdapat penundaan
pada setiap proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung
Periode 2014-2019.
b. Selanjutnya dari proses melengkapi berkas persyaratan, Bawaslu Provinsi
Lampung mengawasi verifikasi nama-nama bakal calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Lampung tersebut untuk memastikan mereka tidak
mempunyai persyaratan yang memungkinkan gugur dalam proses
pendaftaran. Berdasarkan hasil pengawasan verifikasi terhadap bakal calon
tersebut adanya temuan mengenai calon;
c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat pendaftaran calon
sementara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung terdapat
salah satu calon yang mengundurkan diri dari proses pencalonan atas
nama Pasangan Calon Kol. CZI. Amalsyah Tarmizi, S.IP - Hi. Gunadi
Ibrahim, S.E. Proses deklarasi pengunduran diri dari pencalonan yang
dilakukan oleh pasang calon tersebut dilaksanakan pada tanggal 23
Januari 2014 bertempat di kantor Sekretariat KPU Provinsi Lampung.
Adapun alasan pasangan calon tersebut mengundurkan diri dari proses
pencalonan disebabkan karena Proses Penyelanggaraan Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan pada Pemilu Gubernur dan Wakil
Gubernur tahun 2014 di Provinsi Lampung yang ditetapkan oleh KPU
Provinsi Lampung cacat hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Bahwa pada proses pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014 dilakasanakan oleh
KPU Provinsi Lampung Pada Hari Kamis s.d Sabtu Tanggal 20 s.d 22
Februari tahun 2014 yang dihadiri oleh pasangan calon Ir. Hi. Berlian
Tihang, M.M. - Drs. Hi. Muklis Basri, M.M., pasangan calon Hi. M.
Ridho Ficardo, M.Si - Hi. Bakhtiar, S.H., pasangan calon Drs. Hi.
Herman HN, M.M. - Dr. Zainudin, S.H. M.H., M.M. serta pasangan
calon Hi. M. Alzier Dianis Thabranie, S.E. - Hi. Lukman Hakim,
S.H.,M.M. Bawaslu Provinsi Lampung Melakukan Pengawasan secara
intensif pada tahapan tersebut seperti yang tertuang pada Surat
Perintah Tugas 014.a/SPT/BAWASLU-LPG/SEK/II/2014;
e. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 KPU Provinsi Lampung
melaksanakan proses penetapan dan pengambilan Nomor Urut Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi lampung tahun 2014 bertempat di
kantor Sekretariat KPU Provinsi Lampung, pada proses ini Bawaslu
melakukan pengawasan intensif yang tertuang pada surat perintah tugas
nomor 014.b/SPT/BAWASLU-LPG/SEK/II/2014 dan hasil dari pengwasan
bawaslu Provinsi Lampung pada proses penentuan nomor urut calon
Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2014 di Provinsi Lampung adalah pada
pukul 20.00 WIB Ketua KPU Provinsi Lampung membuka acara Penetapan
Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Lampung Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2014. Setelah acara dibuka masing-masing pasangan calon
melihat amplop yang berisikan nomor urut masih tersegel, kemudian staf KPU
Provinsi Lampung meminta pasangan calon mengambil nomor urut yang
dipilih secara acak sehingga hasil dari pengambilan nomor urut tersebut
adalah sebagai berikut:
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 atas Nama
ir. H. Berlian Tihang, MM – Drs. Mukhlis Basri.
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 atas Nama
Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi, M.Si – Bakhtiar Basri, SH.
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 atas Nama
Drs. Herman HN, MM – DR. Hi. Zainudin Hasan, SH, MH, MM.
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 atas Nama
M. Alzier Dianis Thabrani, SE – H. Lukman Hakim, SH, MM.
KESIMPULAN
[2.6]Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Para Teradu menyampaikan
kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa Para Teradu menyatakan bahwa Para Teradu sudah bekerja sungguh-
sungguh untuk mensukseskan Pilkada Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014;
2. Bahwa Para Teradu telah menjalankan Tupoksinya berdasarkan Peraturan dan
Perundang-undangan yang berlaku;
[2.7] PERMOHONAN
Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang
memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai
berikut:
1. Menolak aduan Pengadu untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik para Teradu.
4. Apabila majelis DKPP berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
[2.8] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka para Teradu mengajukan bukti-
bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-11 sebagai berikut:
1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Lampung nomor :57/Kpts/KPU-Prov.08/2013 Tentang
Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum
Empat Belas Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung tertanggal 11
Desember 2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Lampung nomor :61/Kpts/KPU-Prov.08/2014 Tentang
Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum
Empat Belas Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung tertanggal 2
Juni 2014;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bandar Lampung
nomor 64/Bawaslu-LPG/VI/2013 Perihal Pemberitahuan yang
ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Lampung tertanggal 10 Juni
2013;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bandar Lampung
nomor 046/Bawaslu-LPG/III/2014 Perihal Penetapan Pelaksana
Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung
Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang ditujukan kepada Ketua
Panwaslu Kab/Kota se-Provinsi Lampung tertanggal 3 Maret 2014;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bandar Lampung
nomor 006/SK/Bawaslu-LPG/II/2014 Tentang Penetapan Anggota
Panitia pengawas pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat
daerah Tahun 2014 Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi lampung
sebagai Anggota panitia pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Lampung masa Jabatan 2014-2019 tertanggal 28
Februari 2014;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Lampung nomor :56/Kpts/KPU-Prov.08/2012 Tentang Penetapan
Tahapan,Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2013 tertanggal 2
Oktober 2012;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Lampung nomor :56/Kpts/KPU-Prov.08/2013 Tentang penundahan
sebagian Tahapan,Program dan Jadwal waktu penyelenggaraan
pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur lampug Periode
2014-2019 tertanggal 2 Desember 2013;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Lampung nomor :17/Kpts/KPU-Prov.08/2014 Tentang Perubahan
Sebagian Tahapan,Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode
2014-2019 tertanggal 18 Februari 2014 ;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Lampung nomor :03/BA/I/2014 Tentang Penetapan
Rekapitulasi Perbaikan daftar pemilih Tetap Provinsi Lampung
pemilihan Umumanggota DPR,DPD,dan DPRD Provinsi tahun 2014
tertanggal 20 Januari 2014;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Lampung nomor :21/Kpts/KPU-Prov.08/2014 Tentang Penetapan
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode
2014-2019;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Lampung nomor :22/Kpts/KPU-Prov.08/2014 Tentang Penetapan
nomor urut dan nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Lampung Periode 2014-2019 tertanggal 24 Februari
2014;
[2.9] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang
terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan
satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
