III. DUDUK PERKARA
ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU
[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 20 Agustus2018 telah mengajukan
pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut
DKPP) dengan pokok-pokok aduan sebagai berikut:
1. Bahwa Para Pengadu merupakan warga Provinsi Lampung yang mengikuti
seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota 2018 Se-Provinsi Lampung
sesuai dengan pengumuman yang dibuat oleh Tim Seleksi Bawaslu
Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2018. Bahwa Pengumuman tersebut sesuai
dengan pemberitaan media cetak lokal dan website resmi Bawaslu Provinsi
Lampung dengan alamat link https://lampung.bawaslu.go.id/berita-2294-
PENGUMUMAN-SELEKSI-CALON ANGGOTA-BAWASLU-KAB-KOTA-TAHUN-
2018.html dengan waktu terbit pada (22/06/2018 – 12:46 WIB). Bahwa setelah
terbitnya pengumuman pendaftaran calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di
Provinsi Lampung No: 003 /Timsel.Bawaslu-LA/HK.01.01/VI/2018, Pengadu
mendaftar di Sekretariat Timsel Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di
Provinsi Lampung dengan melengkapi persyaratan sebagaimana disebutkan
dalam pengumuman tersebut;
2. Bahwa sampai dengan tanggal 8 Juli 2018 sebagai waktu terakhir
pendaftaran/perbaikan berkas yang ditentukan oleh Timsel, Para Pengadu telah
melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.
3. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018, Timsel Calon Anggota Bawaslu Kab/Kota di
Lampung 2018 mengumumkan nama-nama peserta/pendaftar yang lulus,
namun nama Para Pengadu tidak tercantum dalam pengumuman tersebut. Para
pengadu kecewa dengan pengumuman tersebut, karena Para Pengadu telah
melengkapi semua persyaratan yang wajib dipenuhi sebagaimana disebutkan
dalam pengumuman pendaftaran.
4. Para Pengadu kemudian mendatangi Sekretariat Timsel untuk memprotes dan
mempertanyakan perihal apa penyebab ketidaklulusan Para Pengadu. Para
Pengadu di Sekretariat Timsel bertemu dengan salah satu anggota Timsel
Bawaslu Kab/Kota di Provinsi Lampung untuk wilayah II atas nama Dr. Suhairi,
S.Ag., M.H.,dan menyatakan bahwa sebenarnya Timsel telah melakukan
penyaringan berkas dengan menilai (scoring) berkas administrasi para
pendaftar. Kemudian Para Pengadu mempertanyakan dasar hukum Timsel
dalam melakukan penyaringan/seleksi administrasi tersebut, karena yang
diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu adalah
“penelitian administrasi” dengan memeriksa kelengkapan, keabsahan dan
legalitas berkas administrasi, bukan menyaring (menilai/scoring) berkas
administrasi para pendaftar untuk menentukan kelulusan administrasi para
pendaftar.
5. Bahwa dikatakan oleh Suhairi bahwa Penilaian/Scoring tersebut untuk
menyaring pendaftar seleksi Bawaslu tersebut dilakukan Timsel berdasarkan
Pedoman dari Bawaslu RI yang dijadikan acuan kerja Timsel Bawaslu Kab/Kota.
Karena tidak yakin dengan keterangan Suhairi tersebut, kemudian Purnama
Hidayah, Arip Setiawan dan R. Ari Vanzona meminta diperlihatkan Pedoman
yang dimaksud, setelah menunggu puluhan menit, Suhairi dan staf sekretariat
Timsel yang sebelumnya terlihat kesulitan mencari pedoman yang diminta
untuk diperlihatkan akhirnya menunjukkan pedoman yang dimaksud. Setelah
melihat pedoman tersebut, Purnama Hidayah, Arip Setiawan dan R. Ari Vanzona
meminta lembaran pedoman tersebut dan kemudian dibawa untuk dijadikan
bahan dalam membuat Surat Keberatan/komplain secara tertulis;
6. Bahwa Surat Keberatan yang dibuat oleh para pemberikuasa dalam
laporan/pengaduan ini yang ditujukan kepada 1. Timsel Bawaslu Kab/Kota,
2.Bawaslu Provinsi Lampung, 3.Bawaslu RI, ternyata hanya memperoleh
jawaban dari Timsel Bawaslu Kab/Kota, sedangkan Bawaslu Lampung dan
Bawaslu RI tidak memberikan respon apa-apa (Pembiaran);
7. Bahwa penerima kuasa dalam Laporan ke DKPP ini, yaitu Heri hidayat, SH. juga
telah memberikan somasi kepada Timsel, Bawaslu Lampung dan Bawaslu RI
yang pada poin pokoknya mempertanyakan apakah pendaftar atasnama Heri
Hidayat, SH. tidak memenuhi kelengkapan administrasi pendaftaran seperti
yang disebutkan dalam pengumuman. Selain itu Heri Hidayat juga meminta
para tersomasi untuk melakukan evaluasi, koreksi terhadap pedoman yang
dijadikan acuan kerja timsel dan meminta para tersomasi menganulir
pengumuman seleksi administrasi serta menunda tahapan seleksi anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dikarenakan diduga kuat apa
yang telah dilakukan oleh timsel terkait seleksi administrasi berkas pendaftar
bertentangan dengan UU tentang Pemilu dan/atau Perbawaslu tentang
Pemilihan, PAW, Pemberhentian anggota Bawaslu. (Tidak ditemukan satu
kalimatpun baik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ataupun didalam
Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 yang menyebutkan tentang “Seleksi
Administrasi”, namun yang jelas dan tegas disebut berulang-ulang dalam UU
dan Perbawaslu tersebut adalah “Penelitian Administrasi”;
8. Bahwa somasi yang dikirim dengan itikad baik demi menjaga iklim seleksi
Bawaslu Kab/Kota yang tertib dan kredibel tersebut tidak mendapat tanggapan
secara langsung dan tertulis baik oleh Timsel Bawaslu, oleh Bawaslu Lampung
maupun oleh Bawaslu RI. Diketahui melalui berita media massa cetak dan
online justru Timsel bersikukuh telah bekerja berdasarkan pedoman dari
Bawaslu RI yang mengacu pada Undang-undang Pemilu. Timsel dalam berita
tersebut juga mengatakan bahwa para peserta seleksi yang harus intropeksi
karena terdapat penilaian-penilaian administrasi yang belum mencukupi untuk
diluluskan, bahkan Timsel mempersilahkan bagi peserta yang merasa tidak
puas terhadap pengumuman kelulusan tersebut untuk menggugat.
9. Bahwa berkenaan dengan Surat Somasi dari Heri Hidayat, SH selaku kuasa
dalam laporan/pengaduan ini sekaligus sebagai principal yang dirugikan, serta
berkenaan pula dengan Surat Keberatan para pemberi kuasa dalam
Pengaduan/Laporan ini yakni: 1) Purnama Hidayah, 2) Arip Setiawan, 3) R.Ari
Vanzona, ternyata Bawaslu Provinsi Lampung sebagai pihak/badan yang secara
teritori administratif seharusnya dapat menjembatani persoalan/gejolak yang
timbul dalam proses seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tidak
memberikan respon apapun baik terhadap Somasi maupun terhadap Surat
Keberatan (Pembiaran), sehingga atas adanya pembiaran yang dilakukan oleh
Bawaslu Provinsi Lampung tersebut mengakibatkan terjadinya:
a. Timsel tidak bekerja secara Profesional, dengan tidak dibuatnya ketentuan
scoring Daftar Riwayat Hidup (DRH) pada pengumuman awal pendaftaran,
serta tidak mencantumkan nilai scoring pada saat pengumuman.
b. Terjadinya ketidakpastian Hukum atas kinerja Timsel dalam melakukan
scoring Daftar Riwayat Hidup, karena diduga kuat terdapat standar ganda
penilaian Daftar Riwayat Hidup, seperti penilaian terhadap pendidikan yaitu:
- pada saat pemberi kuasa dalam laporan ini melakukan komplain
langsung di sekretariat timsel Bawaslu Kab/Kota Lampung 2018,
tercantum dalam lembaran Pedoman Penilaian Daftar Riwayat Hidup
(DRH) yang ditunjukkan timsel wilayah II (Dr.Suhairi) bahwa penilaian
terhadap pendidikan adalah:
SMA = score 1
S1 = score 3
S2 = score 4
S3 = score 6
- Sedangkan dalam surat jawaban Timsel terhadap Surat Keberatan para
pemberi kuasa dalam pengaduan/Laporan ini yakni Purnama Hidayah,
Arip Setiawan dan R.Ari Vanzona, ternyata disebutkan bahwa Penilaian
terhadap pendidikan adalah:
SMA = score 1
S1 = score 2
S2 = score 3
S3 = score 4
c. Telah terjadinya statement/pernyataan diskriminatif dari ketua Timsel
Bawaslu Kab/Kota Wilayah II (Robi Cahyadi) dalam berita media Lampung
Post, yang menyatakan bahwa “Bagi yang tidak lolos janganlah kecewa, tetapi
intropeksi diri, misal karena ijazahnya SMA hingga score kecil atau tidak
memiliki pengalaman dibidang kepemiluan”. Pernyataan intropeksi diri
karena ijazah SMA ini terkesan diskriminatif dan membuat para pemberi
kuasa dalam laporan/pengaduan ini merasa didiskriminasikan dan sangat
terlukai secara perasaan.
10. Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat jelas para Pengadu/Pelapor dirugikan
hak-haknya oleh aturan/Pedoman yang dibuat oleh Bawaslu RI. Para Pengadu
dirugikan juga dengan tidak dilakukannya evaluasi/koreksi oleh Bawaslu
Lampung dan Bawaslu RI terhadap pedoman maupun terhadap kinerja
TimselBawaslu Kabupaten/Kota yang berdasarkan suatu pedoman yang diduga
cacat hukum, padahal Para Pengadu telah melakukan komplain (Surat
Keberatan) dan/atau menyampaikan Somasi terhadap hal tersebut.
11. Bahwa selain itu sangat jelas bahwa Bawaslu RI tidak hati-hati/teliti/cermat
dalam menyusun pedoman yang pada akhirnya akibat dari pedoman yang
diduga cacat hukum tersebut maka proses seleksi anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota yang secara umum dilakukan di Indonesia berdasarkan
Pedoman dengan SK No.0435 / K.Bawaslu / HK.01.00 / VI / 2018 tertanggal 8
Juni 2018 tersebut adalah proses yang tidak sah dan harus dianulir/diulang,
yang kemudian akibat dari proses yang tidak sah tersebut jelas pula bahwa
Bawaslu RI telah lalai / tidak efisien dalam mengelola anggaran sehingga patut
dikatakan pula telah merugikan Negara.
KESIMPULAN
[2.2] Berdasarkan pengaduan dan keterangan yang disampaikan baik secara tertulis
maupun dalam persidangan, Pengadu menyampaikan kesimpulan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari pengaduan tanggal 10 September 2018 yang
dirumuskan sebagai berikut:
1. Bahwa Para Pengadu membantah seluruhnya untuk dalil-dalil yang
disampaikan oleh para Teradu kecuali apa yang diakui oleh Para Pengadu;
2. Terhadap dalil-dalil yang kami adukan kepada Teradu I s/d Teradu V:
a. Dalam Persidangan telah ditanyakan oleh majelis hakim DKPP (Prof. Teguh
Prasetyo) mengapa Bawaslu RI membuat juknis/pedoman yang mengatur
tentang “Seleksi Administrasi” (scoring), padahal di Undang-Undang dan
Perbawaslu jelas diatur adalah “Penelitian Administrasi” ?
b. Kemudian pertanyaan tersebut dijawab oleh Bawaslu RI (Abhan), Abhan
mengatakan bahwa memang Bawaslu RI telah membuat juknis/pedoman
tersebut, dikarenakan Undang-Undang membuka kesempatan bagi lulusan
pendidikan tingkat SMA untuk menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota, maka
Bawaslu RI pada saat menyusun pedoman tidak saja hanya menentukan
penelitian administrasi tetapi juga menganggap perlu dilakukan “seleksi
administrasi” untuk mencari dan menyaring kualitas para pendaftar sejak
awal proses administrasi
c. Terhadap jawaban Bawaslu RI tersebut, dengan ini Pengadu melihat bahwa
Bawaslu RI telah melakukan inisiatif yang melampaui kewenangannya
melakukan seleksi administrasi. Pengadu berpendapat bahwa
Juknis/pedoman yang dibuat oleh Bawaslu RI semestinya menentukan
aturan teknis yang selaras dengan Undang-undang dan Perbawaslu yang
ketentuan Pasal-pasalnya berbunyi: “Penelitian Administrasi” (Kelengkapan,
Keabsahan dan Legalitas). Selain itu, Pengadu berpendapat bahwa
seleksi/scoring/penyaringan tidak dapat dilakukan dalam tahap
pendaftaran/administrasi awal, karena proses seleksi yang tegas dinyatakan
dalam Undang-Undang dan Perbawaslu adalah seleksi dalam Tahap seleksi
tertulis, Psikologi, Kesehatan dan Wawancara, yang artinya apabila
Bawaslu RI membuat Juknis/Pedoman berisi seleksi/scoring administrasi,
maka Bawaslu RI dapat dikatakan telah over-acting dan melawan/melenceng
dari amanat Undang-Undang;
3. Terhadap dalil-dalil yang kami adukan kepada Teradu VI s/d Teradu VII:
a. Telah ditanyakan oleh majelis hakim DKPP RI (Prof. Dr. Muhammad) mengapa
Bawaslu Lampung tidak menjawab Somasi seorang warga negara yang
mempertanyakan informasi terkait proses seleksi Bawaslu Kabupaten Kota,
yang kemudian justru Bawaslu Lampung meminta Timsel yang menjawab
somasi tersebut, padahal jelas somasi tersebut juga ditujukan kepada
Bawaslu Lampung?
b. Kemudian pertanyaan tersebut dijawab oleh Teradu VI Fatikhatul Khoiriyah,
Bawaslu Lampung mengatakan bahwa somasi tersebut datang pada saat
Bawaslu Lampung tengah sibuk dalam persoalan sengketa TSM Pilgub
Lampung, sehingga Bawaslu Lampung meminta Timsel yang menjawabnya
karena persoalan seleksi administrasi adalah domainnya Tim Seleksi.
c. Terhadap jawaban Bawaslu Lampung diatas, dengan ini Pengadu memandang
Bawaslu Lampung terlalu menyepelekan persoalan somasi tersebut.Pengadu
sependapat dengan majelis hakim DKPP (Prof. Dr. Muhammad) bahwa
semestinya Bawaslu Lampung dapat menjawab somasi tersebut secara
tertulis, karena selain ditujukan kepada Tim Seleksi, somasi tersebut juga
ditujukan kepada Bawaslu Lampung dan Bawaslu RI. Dalam hal ini Pengadu
berpendapat Bawaslu Lampung dan Bawaslu RI telah mengabaikan suatu
surat tertulis yang diajukan oleh warga negara, padahal jelas Bawaslu
tidaklah bekerja sendiri sebagai seorang komisioner, tapi mereka juga dibantu
oleh sfat-staf/pegawai sekretariat sehingga seharusnya dapat membantu para
komisioner tersebut untuk merespon keberatan/somasi kami.
4. Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka kami tetap berpegang pada dalil-dalil
dalam pengaduan/Laporan kami yaitu:
a. Tindakan yang tidak kredibel dan melanggar prinsip-prinsip dalam menjaga
Integritas dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu yang dilakukan Bawaslu
RI, yaitu lalai dalam menyusun/membuat/menerbitkan Pedoman tentang
seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota 2018 dimana didalam
Pedoman tersebut mengatur terkait ketentuan Seleksi Administrasi dengan
metode penilaian (scoring) terhadap berkas administrasi peserta pendaftar
calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota 2018 yang mana ketentuan seleksi
administrasi tersebut bertentangan atas ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan/atau Perbawaslu
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan PAW,
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas TPS, karena yang
disebutkan/diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan
Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 adalah ketentuan “Penelitian Administrasi”
(Pasal 129 ayat (3) huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu
penelitian yang meliputi memeriksa kelengkapan, keabsahan dan legalitas
persyaratan administrasi (Pasal 31 ayat 2 Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017),
yang kemudian untuk selanjutnya Timsel Bawaslu Kab/Kota mengumumkan
nama-nama peserta/pendaftar seleksi yang lulus penelitian administrasi
(Pasal 129 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017) atau
mengumumkan peserta yang telah memenuhi persyaratan administrasi untuk
mengikuti seleksi tertulis dan tes psikologi (Pasal 33 Perbawaslu Nomor 19
Tahun 2017);
b. Perilaku yang tidak patut, tidak tertib dan tidak cermat yang dilakukan
Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Lampung yang melakukan pembiaran (tidak
melakukan koreksi/evaluasi) terhadap Pedomantentang seleksi Panwas
Kabupaten/Kota 2018, serta pembiaran (tidak melakukan pengawasan/
koreksi/evaluasi/anulir) terhadap kinerja Tim Seleksi Bawaslu
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2018 dalam proses seleksi anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang diduga kuat cacat
prosedur karena dilakukan berdasarkan pedoman yang bertentangan dengan
Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu seperti yang disebut diatas;
5. Bahwa Para Teradu telah melanggar ketentuanPasal 2 Jo Pasal 5 huruf ayat (1)
huruf (c) dan huruf (e), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (3) Peraturan DKPP Nomor
2 Tahun 2017Tentang Kode Etik dan Pedoman Periaku Penyelenggara Pemilihan
Umum. Pasal 129 ayat (3) huruf (c) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017Tentang Pemilihan Umum. Pasal 18 huruf (c) dan huruf (d), Pasal 23
huruf (c) dan huruf (d), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1)
Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan
PAW Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS.
[2.3] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan
kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara
Pemilu;
2. Menjatuhkan Sanksi terhadap para Teradu sesuai dengan pelanggarannya.
3. Membatalkan Pedoman/Juknis seleksi Bawaslu Kabupaten Kota Nomor: 0435
yang dibuat oleh Bawaslu RI karena bertentangan dengan Undang-undang dan
Perbawaslu.
4. Menyatakan proses seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilakukan
berdasarkan Pedoman 0435 tersebut diatas adalah proses yang cacad hukum
beserta akibat hukumnya.
5. Merekomendasikan kepada Bawaslu RI untuk melakukan seleksi ulang Bawaslu
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung untuk masa Jabatan 2018-2023.
[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan
bukti-bukti sebagai berikut:
Bukti P-1 : Fotokopi Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung No:003/Timsel.Bawaslu-
LA/HK.01.01/VI/2018tertanggal 22 Juni 2018;
Bukti P-2 : Daftar isian kelengkapan berkas administrasi Calon Anggota
Bawaslu Kab/Kota di Provinsi Lampung Nomor pendaftaran: 045
atas nama Heri Hidayat, SH yang di cap basah dan tandatangani
Tim seleksi Bayu Sujadmiko, SH. MH. Ph.D;
Bukti P-3 : Daftar isian kelengkapan berkas administrasi Calon Anggota
Bawaslu Kab/Kota di Provinsi Lampung Nomor pendaftaran: 012
atas nama Purnama Hidayah yang di cap basah dan tandatangani
Tim seleksi Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, M.A tertanggal 4 Juli
2018;
Bukti P-4 : Daftar isian kelengkapan berkas administrasi Calon Anggota
Bawaslu Kab/Kota di Provinsi Lampung Nomor pendaftaran: 013
atas nama Arip Setiawan yang di cap basah dan tandatangani Tim
seleksi Robi Cahyadi tertanggal 4 Juli 2018;;
Bukti P-5 : Daftar isian kelengkapan berkas administrasi Calon Anggota
Bawaslu Kab/Kota di Provinsi Lampung Nomor pendaftaran: 019
atas nama R. Ari Vanzona yang di cap basah dan tandatangani
Tim seleksi Ristri Fatimah, M.Pd.I., tertanggal 06 Juli 2018;
Bukti P-6 : Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Bawaslu
Kab/Kota di Lampung untuk wilayah I dengan Nomor
019/Timsel.Bawaslu-LA/HK.01.01/VII/2018,tanggal 10 Juli 2018;
Bukti P-7 : Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Bawaslu
Kab/Kota di Lampung untuk wilayah II dengan nomor
014/Timsel.Bawaslu-LA/HK.01.01/VII/2018,tanggal 10 Juli 2018;
Bukti P-8 : Foto Surat Keberatan/Komplain kepada Timsel Bawaslu Kab/Kota
Wilayah II Provinsi Lampung, Bawaslu Lampung dan Bawaslu RI
yang diajukan oleh an. Purnama Hidayah, Arip Setiawan, R. Ari
Vanzona tertanggal 12 Juli 2018;
Bukti P-9 : Print Out Surat Jawaban Timsel tertanggal 18 Juli 2018 yang
ditandatangani Robi Cahyadi atas Keberatan/Komplain yang
diajukan oleh Pengadu/Pelapor (sebagaimana bukti huruf h) yang
didalam surat jawaban tersebut menyatakan bahwa timsel
melakukan scoring terhadap berkas pendaftar (seleksi
administrasi);
Bukti P-10 : Fotokopi Surat Somasi No.012/L/VII/2018/HHP an. Heri Hidayat,
SH terhadap Timsel Bawaslu Kab/Kota Lampung 2018, Bawaslu
Provinsi Lampung, Bawaslu RI terkait proses seleksi administrasi
calon anggota Bawaslu Kab/Kota;
Bukti P-11 : Fotokopi Tanda terima surat Somasi Nomor:
012/L/VII/2018/HHP kepada: Timsel Bawaslu Lampung, Bawaslu
Provinsi Lampung, Ombudsman RI Kantor Perwakilan Lampung
(tembusan);
Bukti P-12 : Fotokopi Resi pengiriman Surat Somasi Kepada Bawaslu RI
melalui J&T Ekspress dengan Nomor: 888 071 608 923;
Bukti P-13 : Fotokopi Resi pengiriman Surat Somasi Kepada DKPP RI
(Tembusan) melalui J&T Ekspress dengan Nomor: 888 071 608
923;
Bukti P-14 : Fotokopi Screenshot/gambar berita dari media online terkait
pernyataan/opini Timsel Bawaslu Kab/Kota di Lampung atas
protes peserta seleksi Calon Anggota Bawaslu Kab/Kota di
Lampung dengan link berita http://www.lampost.co/berita-timsel-
bawaslu-15-kabupaten-kota-tegaskan-bekerja-sesuai-regulasi.html;
Bukti P-15 : Fotokopi Jadwal Tahapan Rekrutmen Calon Anggota Bawaslu
Kab/Kota Masa Jabatan 2018/2023 yang ditetapkan di Jakarta
dan ditandatangani oleh Abhan, SH. selaku Ketua Bawaslu RI
yang didalamnya pada nomor 9 (sembilan) menyatakan ada
tahapan Pengumuman Pengumuman Seleksi Administrasi;
BuktP-16 : Pedoman Penilaian Daftar Riwayat Hidup (DRH). Lembaran yang
didapat saat para pemberi kuasa melakukan komplain
(mendatangi langsung) sekretariat Timsel dan bertemu dengan
anggota Timsel Wilayah II (Dr.Suhairi);
Bukti P-17 : SK Nomor 0435/K.Bawaslu/HK.01.00/VI/2018, terkait pedoman
seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota;
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU
[2.5] Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam
persidangan DKPP pada 4 Oktober 2018 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal
sebagai berikut:
[2.5.1] Bahwa Teradu I s/d Teradu V selaku Ketua dan Anggota Bawaslu RI telah
menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan DKPP pada 4 Oktober
2018 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa terhadap dalil Para Pengadu yang pada pokoknya memprotes dan
mempertanyakan ketidaklulusan Para Pengadu serta mempertanyakan sistem
penilaian berkas yang dilakukan dalam seleksi administrasi, bersama ini Para
Teradu sampaikan jawaban sebagai berikut:
1) Para Teradu terlebih dahulu menjelaskan kewenangan Bawaslu RI, Bawaslu
Provinsi, dan Tim Seleksi dalam pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota.
Proses pembentukan/seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu RI. Hal ini diatur
dalam ketentuan Pasal 128 UU Pemilu, yang menyebutkan:
Pasal 128
(1) Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota.
(2) Sekretariat Bawaslu Provinsi membantu tim seleksi yang dibentuk oleh
Bawaslu untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota pada
setiap kabupaten/kota.
(3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang
yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat
yang memiliki integritas.
(4) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpendidikan
paling rendah strata 1 (S-1) dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh)
tahun.
(5) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota.
(6) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang
sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
(7) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan keputusan Bawaslu dalam waktu paling lama 5 (lima)
bulan sebelum berakhirnya keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota.
(8) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon
anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan pedoman yang
ditetapkan oleh Bawaslu.
(9) Penetapan anggota tim seleksi oleh Bawaslu sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) dilakukan melalui rapat pleno Bawaslu.
2) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Bawaslu telah membentuk Tim
Seleksi yang dituangkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor: 0416/K.BAWASLU/HK.01.01/VI/2018 tentang
Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja Provinsi Lampung Masa Jabatan
2018-2023 tertanggal 5 Juni 2018; (Bukti T-1)
3) Bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota, dituangkan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Bawaslu
Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor
10 Tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017
tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang
Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya
disebut "Perbawaslu Pembentukan" dan "Perbawaslu Pembentukan
Perubahan), yang menyebutkan: (Bukti T-2)
Pasal 10
(1) Pembentukan Anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
dilakukan oleh Tim Seleksi.
(2) Pembentukan Anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,
dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan
ayat (3) dilakukan oleh kelompok kerja.
4) Bahwa lebih lanjut Perbawaslu Pembentukan Perubahan mengatur
ketentuan terhadap Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota yang akan
dibentuk, Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan tim seleksi untuk
melakukan penjaringan dan penyaringan terhadap calon Anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota di 1 (satu) atau lebih Kabupaten/Kota pada wilayah
provinsi. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 12, yang menyebutkan:
Pasal 12
(1) Bawaslu dapat menugaskan Bawaslu Provinsi untuk mengusulkan Tim
Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota untuk membentuk Tim Seleksi calon
Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan penjaringan dan
penyaringan terhadap calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di 1 (satu)
atau lebih Kabupaten/Kota pada wilayah provinsi.
(2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan
ditetapkan dengan keputusan Bawaslu paling lama 1 (satu) bulan
sebelum tahapan kegiatan seleksi dimulai.
(3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tahapan
kegiatan seleksi paling lama 3 (tiga) bulan.
(4) Pemilihan dan penetapan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan
oleh Bawaslu dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak
diterimanya berkas calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dari Tim
Seleksi.
5) Bahwa dalam melakukan penjaringan dan penyaringan terhadap calon
Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Tim Seleksi melakukan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 24, yaitu sebagai berikut:
Pasal 24
Tahapan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota
Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota meliputi:
a. pengumuman pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau
Bawaslu Kabupaten/Kota pada media cetak harian dan media elektronik
lokal dan/atau tempat lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat;
b. penerimaan pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi
atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
c. penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi
dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
d. pengumuman hasil penelitian administrasi bakal calon anggota
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
e. seleksi tertulis mengenai pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika serta
pengetahuan mengenai kepemiluan, ketatanegaraan, dan kepartaian;
f. tes psikologi;
g. pengumuman nama daftar calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu
Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk
mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
h. pemeriksaan atas masukan dan tanggapan masyarakat;
i. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi
penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan
masyarakat;
j. menetapkan nama calon sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota Bawaslu
Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rapat pleno; dan
k. penyampaian nama calon sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota Bawaslu
Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu yang disusun
berdasarkan peringkat nilai tertinggi disertai salinan berkas administrasi
calon.
6) Bahwa yang menjadi tugas dan kewenangan Tim Seleksi dalam melakukan
penjaringan dan penyaringan terhadap calon Anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota, diatur dalam ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Perbawaslu
Pembentukan, yang menyebutkan:
Pasal 17
(1) Tim Seleksi bertugas melakukan penjaringan dan penyaringan calon
anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim
Seleksi berkonsultasi dan berkoordinasi kepada Bawaslu.
(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Seleksi dapat
melakukan tugas lain yang diberikan oleh Bawaslu sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 18
Tim Seleksi berwenang:
a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau
Bawaslu Kabupaten/Kota melalui media massa lokal;
b. menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau
Bawaslu Kabupaten/Kota;
c. melakukan penelitian adminitrasi bakal calon anggota Bawaslu
Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
d. mengumumkan hasil penelitian adminitrasi bakal calon anggota
Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan
kesetiaan terhadadp Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan
mengenai Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
f. melakukan tes psikologi;
g. mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon
anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang lulus
seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan
tanggapan masyarakat;
h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelengaraan
Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan
masyarakat;
i. menetapkan nama anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu
Kabupaten/Kota paling banyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang berakhir masa
jabatannya dalam rapat pleno;
j. menyampaikan nama calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu
Kabupaten/Kota paling banyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang berakhir masa
jabatannya kepada Bawaslu; dan
k. menyusun nama calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu
Kabupaten/Kota berdasarkan abjad dan menyampaikan berkas
administrasi disertai salinannya.
7) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Perbawaslu Pembentukan Bawaslu
Kabupaten/Kota, tahapan penjaringan dan penyaringan terhadap calon
Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu sejak mengumumkan pendaftaran
sampai dengan penyampaian nama calon anggota Bawaslu Provinsi atau
Bawaslu Kabupaten/Kota, paling banyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang berakhir masa
jabatannya kepada Bawaslu adalah kewenangan Tim Seleksi;
8) Bahwa Tim Seleksi kemudian melakukan rangkaian proses penjaringan dan
penyaringan calon anggota Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 31 Perbawaslu Pembentukan, yang menyebutkan:
Pasal 31
(1) Tim Seleksi melakukan penelitian administrasi berkas bakal calon
anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
(2) Dalam penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim
Seleksi memastikan kelengkapan, keabsahan dan legalitas berkas.
(3) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas diterima.
(4) Dalam melakukan penelitian administrasi kelengkapan, keabsahan dan
legalitas berkas, Tim Seleksi dapat melakukan koordinasi dengan pihak
terkait.
9) Bahwa terhadap dalam proses seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota terdapat
seleksi administrasi dengan melakukan penelitian administrasibakal calon
sebagaimana diatur dengan Pasal 129 ayat 3 huruf c Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 jo Pasal 31 ayat (2) Perbawaslu Nomor 19 tahun 2017, yang
mana Tim Seleksi memastikan kelengkapan, keabsahan, dan legalitas
berkas yang diajukan.
Pasal 31
(1) …
(2) Dalam penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim
Seleksi memastikan kelengkapan, keabsahan dan legalitas berkas.
10) Bahwa berkas persyaratan yang dimaksud dalam huruf c meliputi:
1. Surat lamaran
2. Fotokopi KTP
3. Ijazah
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
5. Surat Keteragan bebas Narkoba
6. Surat pernyataan, yang terdiri dari:
a. Bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik;
b. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi
kemasyarakatan;
c. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di
pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan
usaha milik daerah;
d. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih;
e. Bersedia bekerja penuh waktu; dan
f. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama
Penyelenggara Pemilu.
11) Bahwa setelah kelengkapan dokumen peserta calon Anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota terpenuhi (berdasarkan checklist daftar isian kelengkapan
Berkas Administrasi calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Masa Jabatan
2018-2023), Tim Seleksi kemudian melakukan penelitian administrasi untuk
memastikan kelengkapan, keabsahan, dan legalitas berkas yang telah
diserahkan pada saat pendaftaran;
12) Bahwa terkait dengan dalil Pengadu yang memprotes dan mempertanyakan
dasar hukum Timsel dalam melakukan penyaringan/seleksi adminstrasi,
dalam hal ini Para Teradu telah menyusun Pedoman Pembentukan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan keputusan
Nomor 0435/K.Bawaslu/HK.01.00/VI/2018 tertanggal 8 Juni 2018 dan
Perubahan Pedoman Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota berdasarkan keputusan Nomor
0600/K.Bawaslu/HK.010.0/VII/2018. Pedoman tersebut adalah dasar
hukum bagi Tim Seleksi dalam melaksanakan setiap tahapan seleksi calon
Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2018-2023 (Bukti T-3);
13) Bahwa Pedoman Kerja bagi Tim Seleksi untuk melaksanakan proses seleksi
anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dibuat dengan beberapa tahapan yang
meliputi kajian dan evaluasi. Tahapan tersebut terdiri dari sebagai berikut:
1. Tahap Kajian
Pada tahap kajian atau diskusi ini Bawaslu mengundang stakeholder
terkait baik dari internal Bawaslu yang terdiri dari Ketua/Anggota
Bawaslu, Tim Ahli dan Tim Asistensi Bawaslu, bagian SDM Bawaslu
serta Bawaslu Provinsi, dan pihak eksternal yang terdiri dari Pemerhati
Pemilu, Akademisi, dll. Kajian ini dilakukan beberapa kali termasuk
evaluasi terhadap hasil kajian yang kemudian akan dirumuskan menjadi
draft (BUKTI T-4).
2. Tahap Penyusunan Draft mentah/awal
Pada tahap ini, hasil kajian yang telah dilakukan sebelumnya disusun
ke dalam sebuah draft awal dengan menggabungkan Pedoman yang
lama dengan hasil kajian sesuai dengan dinamika perkembangan
sekarang. Jika pedoman yang lama masih relevan maka akan
dipertahankan dan yang sudah tidak relevan akan direvisi sesuai dengan
perkembangan dan peraturan perundang-undangan.
3. Tahap Pembahasan draft mentah/awal
Setelah draft mentah/awal disusun, kemudian dilakukan kembali
pembahasan dengan stackholder terkait untuk melakukan finalisasi
terhadap draft awal yang telah dibuat. Pembahasan ini dilakuakan
sebanyak 2 kali.
4. Tahap Finalisasi dan Pengesahan
Draft awal yang telah dibahas kemudian diperiksa kembali oleh Tim Ahli
dan Tim Asistensi Bawaslu dengan berkoordinasi dengan Ketua/Anggota
Bawaslu. Setelah difinalisasi kemudian Pedoman kerja Tim Seleksi
tersebut disahkan oleh Ketua Bawaslu.
14) Bahwa dalam pembentukan Pedoman kerja bagi Tim Seleksi tersebut,
Bawaslu juga berkoordinasi dengan Ombudsman RI. Koordinasi dengan
Ombudsman RI bertujuan untuk memastikan semua tindakan dan akibat
hukum yang dilakukan berdasarkan Pedoman tersebut tetap sesuai dengan
Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan sehingga Pedoman tersebut telah dibentuk dan disusun
dengan sangat cermat dan teliti serta juga telah dibahas bersama dengan
stakeholder terkait. Dengan demikian dalil Pengadu yang menyebutkan Para
Teradu tidak melakukan evaluasi/koreksi terhadap Pedoman yang diduga
cacat hukum adalah tidak beralasan dan hanya mengada-ada.
15) Bahwa Pedoman yang digunakan oleh Tim Seleksi dalam melaksanakan
proses seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sudah
dipublikasikan. Dalam tahap seleksi administrasi, penilaian dengan score
telah diberitahukan di dalam format pengumuman pendaftaran calon
anggota bawaslu kabupaten/kota yang memuat adanya seleksi administrasi.
Tim Seleksi telah mengumumkan pendaftaran calon anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Masa Jabatan 2018-2023
berdasarkan pengumuman nomor 003/Timsel.Bawaslu-
LA/HK.01.01/VI/2018 (Bukti T-5).
16) Bahwa Para Pengadu adalah para peserta seleksi calon Anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota yang tidak lulus pada tahap seleksi administrasi. Dalam
proses peneltian administrasi seleksi, Tim Seleksi melaksanakan tugas dan
kewenangannya dengan memperhatikan Pedoman kerja yang telah
ditetapkan oleh Bawaslu RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat 3
huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 31 ayat (2)
Perbawaslu Nomor 19 tahun 2017, yang mana Tim Seleksi memastikan
kelengkapan, keabsahan, dan legalitas berkas yang diajukan.
17) Bahwa di dalam Pedoman mengatur mengenai tahapan seleksi administrasi
(halaman 8 Pedoman Pembentukan) yang terdiri dari pemeriksaan
kelengkapan, pemeriksaan keabsahan, dan legalitas berkas, penilaian daftar
riwayat hidup (DRH), dan penetapan seleksi administrasi;
18) Bahwa hasil seleksi administrasi yang diumumkan oleh Tim Seleksi
didasarkan pada hasil penilaian terhadap berkas seluruh peserta secara
berurutan berdasarkan nilai tertinggi dengan dimulai dari nilai tertinggi
sampai dengan nilai terendah dengan menuliskan nilai pada kolom score.
Tim Seleksi melakukan penilaian yang dilakukan dengan ketentuan score
terhadap seluruh berkas sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini:
BAGIAN UNSUR PENILAIAN SCORE
I Pendidikan Terakhir
1. SMA 1
2. S1 3
3. S2 4
4. S3 6
19) B II Pengalaman Pemilu
a 1. Penyelenggara Pemilu Tingkat 1
h Kelurahan/Desa
w 2. Penyelenggara Pemilu Tingkat 2
a Kecamatan
3. Penyelenggara Pemilu Tingkat 4
Kabupaten/Kota
a
4. Penyelenggara Pemilu Tingkat Provinsi 6
d 5. Tim Asistensi
a a. Staf pendukung substansial pada 2
p tingkat kab/kota
u b. Bawaslu Provinsi 3
n c. Nasional 4
6. Pegawai Pada Lembaga Penyelenggara
y Pemilu
a. kab/kota 1
a
b. Provinsi 2
n
c. Pusat 3
g 7. Tim seleksi atau narasumber pada
kegiatan bidang kepemiluan
m a. Pada tingkat local 1
e b. Pada tingkat Nasional 2
n c. Pada tingkat Internasional 3
j III Pemantau Pemilu
a Pemantau Pemilu Lokal 1
Pemantau Pemilu Nasional 2
d
Pemantau Pemilu Internasional 3
i
IV Karya Ilmiah/Buku/Opini/Esay
Buku/Karya Ilmiah tentang kepemiluan
2
l Jurnal tentang kepemiluan 3
a Opini tentang kepemiluan
n a. Media lokal 1
d b. Media Nasional 2
a Esay tentang kepemiluan
s a. Tingkat lokal 1
b. Tingkat Nasional 2
a
n dan dasar hukum adanya penilaian berkas administrasi berdasarkan score
tersebut adalah Pasal 117 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan:
Pasal 117
(1) Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa,
serta Pengawas TPS adalah:
a. …
e. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan
Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan
pengawasan Pemilu;
f. …
20) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu syarat untuk menjadi
calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota adalah harus memiliki kemampuan
dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu,
ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu, sehingga untuk
menjunjung tinggi nilai keadilan dan fair dalam proses seleksi ini, Bawaslu
menerapkan penilaian dengan cara scoring. Artinya semakin tinggi
kualifikasi pendidikan dan pengalaman calon, maka akan semakin banyak
score yang diperolehnya, begitu juga sebaliknya;
21) Bahwa setiap peserta calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota akan di
urut/ranking berdasarkan hasil score sehingga menjamin keadilan dalam
proses seleksi. Peserta dengan ranking teratas akan lulus ke tahapan seleksi
berikutnya sesuai dengan jumlah/kuota yang sudah ditetapkan. Akan
menjadi tidak adil apabila calon yang kualifikasinya rendah dan pengalaman
kepemiluannya sedikit juga dinyatakan lulus seleksi administrasi;
22) Bahwa Tim Seleksi kemudian menetapkan nama-nama bakal calon anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota yang lulus tahap administrasi berdasarkan hasil
penelitian dan penilaian tersebut. Berdasarkan Pedoman, tim seleksi
menetapkan sebanyak 4 (empat) kali jumlah anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota yang dibutuhkan yang terdiri dari kategori existing,
Penggantian Antarwaktu, dan pendaftar baru. Jika Bawaslu
Kabupaten/Kota yang dibutuhkan adalah 3 (tiga) anggota, maka jumlah 4
(empat) kali kebutuhan sama dengan 12 (dua belas) calon termasuk Existing
dan Penggantian Antar Waktu didalamnya. Jika Bawaslu Kabupaten/Kota
yang dibutuhkan adalah 5 (lima) anggota, maka jumlah 4 (empat) kali
kebutuhan sama dengan 20 (dua puluh) calon anggota termasuk existing
dan Penggantian Antar Waktu;
23) Bahwa kebutuhan anggota Bawaslu di Kabupaten Lampung Timur adalah 5
(lima) orang sehingga jumlah 4 (empat) kali kebutuhan adalah sama dengan
20 (dua puluh) calon. Penentuan 20 (dua puluh) calon tersebut dipilih
berdasarkan ranking hasil penelitian dan penilaian berkas. Peserta yang
mendaftar untuk mengikuti tahap seleksi calon Anggota Bawaslu Kabupaten
Lampung Timur adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang (Bukti T-6);
24) Bahwa berdasarkan hasil penilaian administrasi terhadap daftar riwayat
hidup peserta calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung,
Para Pengadu atas nama Purnama Hidayah memperoleh nilai/score 3 (tiga),
Arif Setiawan memperoleh score 3 (tiga), dan R. Ari Vanzona memperoleh
score 2 (dua) (Bukti T-7);
25) Bahwa dalam hal ini, Para Pengadu atas nama Purnama Hidayah yang
memiliki nilai/score 3 (tiga) berada pada urutan/ranking 22 (dua puluh
dua), Arif Setiawan dengan score 3 (tiga) berada pada ranking 23 (dua puluh
tiga), dan R. Ari Vanzona dengan score 2 (dua) berada pada ranking 29 (dua
puluh sembilan);
26) Bahwa dengan demikian, oleh karena ranking Para Peradu tidak masuk
dalam 20 (dua puluh) sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka Para
Pengadu dinyatakan tidak lulus dalam tahap seleksi administrasi tersebut.
Kemudian Tim Seleksi menerbitkan pengumuman hasil seleksi administrasi
dengan nomor 014/Timsel.Bawaslu-LA/HK.01.01/VII/2018 (Bukti T-8);
27) Bahwa dalam proses penelitian administrasi yang dilakukan oleh Tim
Seleksi, Tim Seleksi telah melaksanakan Tugas dan Kewenangannya sesuai
dengan Pedoman dan Peraruran Perundang-Undangan, sehingga Para
Teradu tidak menemukan adanya pelanggaran kinerja yang dilakukan oleh
Tim Seleksi. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Para Teradu untuk
mengevaluasi/mengkoreksi kinerja Tim Seleksi dalam melaksanakan proses
seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Bahwa terhadap dalil Pengadu yang pada pokoknya menyebutkan Para Teradu
melakukan pembiaran atas persoalan yang timbul dalam proses seleksi dan Para
Pengadu tidak menanggapi komplain dan/atau somasi dari Para Pengadu,
bersama ini Para Teradu sampaikan jawaban sebagai berikut:
a. Bahwa pada prinsipnya, yang berwenang dalam melaksanakan penilaian
berkas seleksi administrasi peserta calon Bawaslu Kabupaten/Kota Di
Provinsi Lampung adalah Tim Seleksi sebagaimana telah ditentukan dalam
Pasal 31 Peraturan Bawaslu Tentang Pembentukana Anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota yang menyatakan:
Pasal 31
(1) Tim Seleksi melakukan penelitian administrasi berkas bakal calon
anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
(2) Dalam penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim
Seleksi memastikan kelengkapan, keabsahan dan legalitas berkas.
(3) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas diterima.
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Bawaslu tersebut,
kewenangan yang dimiliki oleh Para Teradu dan Tim Seleksi berbeda. Proses
penjaringan dan penyaringan bakal calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
dengan cara melakukan penelitian administrasi adalah kewenangan Tim
Seleksi. Bawaslu RI tidak berwenang untuk melakukan penelitian
administrasi tersebut;
c. Bahwa terkait dengan komplain dan/atau somasi yang diajukan oleh
Pengadu kepada Tim Seleksi, Bawaslu Provinsi Lampung, dan Bawaslu RI,
maka dalam hal ini karena somasi tersebut sudah berkaitan dengan seleksi
administrasi yang masuk ke dalam ranah Tim Seleksi maka yang berwenang
untuk menjawab atau merespon somasi tersebut adalah Tim Seleksi.
d. Bahwa Tim Seleksi calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi
Lampung telah menjawab atau menanggapi somasi dari Para Pengadu
tersebut dengan surat Nomor 025/Timsel.Bawaslu-LA/HK.01.01/VII/2018
perihal Penjelasan Tentang Seleksi Administrasi Calon Bawaslu Kab/Kota
Wilayah II Provinsi Lampung Tahun 2018 tanggal 18 Juli 2018 (Bukti T-9);
e. Bahwa dengan demikian, somasi yang diajukan oleh Para Pengadu sejatinya
telah dijawab dan ditanggapi oleh Tim Seleksi sesuai dengan
kewenangannya, sehingga dalil Pengadu yang menyatakan Para Teradu yang
melakukan pembiaran atas persoalan yang timbul dalam proses seleksi
Bawaslu Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung adalah hanya asumsi belaka
dan tidak benar, harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima
karena yang wewenang dalam melaksanakan seleksi administrasi adalah
Tim Seleksi;
f. Bahwa Para Teradu melaksanakan proses seleksi calon anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.
[2.5.2] Bahwa Teradu VI s/d Teradu VIII selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi
Lampung telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan DKPP
pada 4 Oktober 2018 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa para Pengadu merupakan peserta pada pemilihan calon Anggota Bawaslu
Kabupaten Lampung Timur yang mendaftar;
2. Bahwa para Pengadu mempersoalkan ketentuan Seleksi Administrasi dengan
metode scoring yang menurut para Pengadu bertentangan dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor
19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Penghentian dan PAW, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu kelurahan/Desa,
Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas TPS;
3. Bahwa dapat Teradu VI s/d VIII jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1)
dan ayat (2), UU Pemilu mengamanatkan Pengawasan Pemilu dilaksanakan oleh:
a. Bawaslu;
b. Bawaslu Provinsi;
c. Bawaslu Kabupaten/Kota;
d. Panwaslu Kecamatan;
e. Panwaslu Kelurahan/Desa;
f. Panwaslu LN; dan
g. Pengawas TPS.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (4) UU Pemilu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap. Dengan demikian, Pengawas Pemilu
tingkat Kabupaten yang semula disebut dengan Panitia Pengawas Pemilu
(Panwaslu) Kabupaten/Kota dan sifatnya yang Adhoc, sesuai dengan amanat UU
Pemilu telah berubah menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota dan bersifat tetap;
5. Bahwa perubahan Panwaslu Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota
dilaksanakan melalui seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi;
6. Bahwa pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 telah diatur di
dalam Pasal 128 Undang-Undang Pemilu;
7. Bahwa di dalam Pasal 128 ayat (1) telah jelas mengatur bahwa “Bawaslu
membentuk Tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota”;
8. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Ketua
Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0416/K.Bawaslu/HK.01.01/VI/2018
Tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Wilayah Kerja Provinsi Lampung Masa
Jabatan 2018-2023 (Bukti T-1);
9. Bahwa Keputusan Ketua Bawaslu RI sebagaimana dimaksud pada poin 6 telah
menetapkan nama-nama Tim Seleksi. Adapun nama-nama tersebut sebagai
berikut:
a. Tim Seleksi I terdiri dari: 1) Siti Khoiriah,S.H.I, MH, 2) Dr. Rosidi, MA, 3)
Bayu Sudjatmiko, S.H., MH., P.hD, 4) Anasrin, S,Pd., dan 5) Rozali Umar,
S.H., MH;
b. Tim Seleksi II terdiri dari: 1) Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, M.A, 2) Dr Idrus
Ruslan, M.Ag, 3) Risti Fatimah, M.Pd.I, 4) Hj. Rini Setiawati, S.Ag., M.Sos.I,
dan 5) Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.
10. Bahwa di dalam Pasal 128 ayat (2) disebutkan bahwa Sekretariat Bawaslu
Provinsi membantu tim seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu untuk menyeleksi
calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota pada setiap Kabupaten/Kota;
11. Bahwa jadwal tahapan rekrutmen calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota masa
jabatan 2018-2023 dapat disebutkan sebagai berikut (Bukti T-2):
NO TAHAPAN SELEKSI TANGGAL PELAKSANAAN
1 Rapat Persiapan Tim Seleksi 21 Juni
2 Pengumuman dan Sosialisasi Pendaftaran 22 Juni – 28 Juni
3 Penerimaan Pendaftaran 28 Juni – 4 Juli
4 Perbaikan berkas Persyaratan 4-6 Juli
5 Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran 4 Juli
6 Perpanjangan Masa Pendaftaran 4-8 Juli
7 Pemeriksaan Keabsahan dan legalitas berkas 28 Juni – 9 Juli
8 Penilaian berkas persyaratan 10 Juli
9 Pengumuman hasil Seleksi Administrasi 11 Juli
10 Tes Tertulis Reg I 15 -16 Juli
11 Tes Tertulis Reg II 21 – 22 Juli
12 Tes Psikologi 17 – 26 Juli
13 Pengumuman Tes Tertulis dan Tes Psikologi 24 – 30 Juli
14 Masukan dan tanggapan masyarakat 30 Juli – 3 Agustus
15 Pelaksanaan Tes Kesehatan 30 Juli – 3 Agustus
16 Pelaksanaan Tes Wawancara 2 – 5 Agustus
17 Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara 5 -6 Agustus
18 Penyampaian Nama calon anggota Bawaslu Kab/Kota kepada
6 Agustus
Bawaslu RI yang akan mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan
19 Penyampaian Laporan Akhir Tim Seleksi 6 – 8 Agustus
20 Uji Kepatutan dan Kelayakan 6 – 9 Agustus
21 Pleno Bawaslu RI 11 – 13 Agustus
22 Pengumuman Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota 14 Agustus
23 Pelantikan Bawaslu Kabupaten/Kota 16 Agustus
12. Bahwa berdasarkan jadwal tahapan rekrutmen calon anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota masa jabatan 2018-2023 sebagaimana dijelaskan pada angka 9
jawaban dimaksud, Teradu tidak terlibat di dalam tahapan 1 s.d tahapan 19
kegiatan seleksi tersebut;
13. Bahwa Teradu barulah terlibat pada jadwal tahapan angka 20 yaitu Uji
Kepatutan dan Kelayakan yang dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 9 Agustus
2018;
14. Bahwa Terhadap Pengadu yang tidak masuk dalam tahap Seleksi Administrasi
merupakan kewenanganan Tim Seleksi untuk menilainya;
15. Bahwa terhadap tidak lulusnya para Pengadu telah dijelaskan oleh Tim Seleksi
Bawaslu Provinsi Lampung melalui surat Nomor 025/Timsel.Bawaslu-
LA/HK.01.01/VII/2018 yang pada intinya nilai rata-rata untuk Kabupaten
Lampung Timur adalah score 5 (lima), sedangkan para Pengadu hanya
mendapatkan score 3 dan score 2 (Bukti T-3).
16. Dengan demikian, kepada Majelis Sidang Yang Mulia, Teradu ingin sampaikan
bahwa Pengadu dalam perkara ini, yang mendudukkan Teradu pada Sidang
Yang Mulia ini tidaklah cermat sehingga “salah alamat”. Teradu tidak memiliki
kewenangan di dalam penentuan lulus atau tidaknya calon anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dan tidak memiliki kuasa untuk
melakukan intervensi apapun terhadap proses dimaksud.
KESIMPULAN
[2.6] Berdasarkan pengaduan dan keterangan yang disampaikan baik secara tertulis
maupun dalam persidangan, Teradu I s/d V selaku Ketua dan Anggota Bawaslu
Republik Indonesia menyampaikan kesimpulan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari jawaban Para Teradu yang dirumuskan sebagai berikut:
1. Bahwa Para Teradu pada dasarnya tetap pada jawaban kami sebelumnya yang
menegaskan proses seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang
dilakukan oleh Para Teradu maupun Tim Seleksi telah sesuai dengan
kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa Bawaslu telah membentuk Tim Seleksi yang bertugas melakukan
penjaringan dan penyaringan calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) Perbawaslu
Pembentukan yang menyatakan: (1) “Tim Seleksi bertugas melakukan
penjaringan dan penyaringan calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu
Kabupaten/Kota”.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun
2017 tentang Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar
Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memberikan
kewenangan kepada Tim Seleksi untuk melakukan penelitian adminitrasi bakal
calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Tim Seleksi
dalam melaksanakan proses seleksi termasuk termasuk penelitian administrasi
harus memperhatikan Pedoman kerja yang telah ditetapkan oleh Bawaslu.
Pedoman tersebut dibentuk dengan beberapa tahapan dan telah dibahas
bersama-sama stakeholder terkait.
4. Bahwa Pedoman yang digunakan oleh Tim Seleksi dalam melaksanakan proses
seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sudah
dipublikasikan di dalam format pengumuman pendaftaran calon anggota
bawaslu kabupaten/kota yang memuat adanya seleksi administrasi dan telah
dipublikasikan di website www.bawaslu.go.id.
5. Bahwa dalam Pedoman diatur tentang tahapan seleksi administrasi (halaman 8
Pedoman Pembentukan) yang terdiri dari pemeriksaan kelengkapan,
pemeriksaan keabsahan, dan legalitas berkas, penilaian daftar riwayat hidup
(DRH), dan penetapan seleksi administrasi. Salah satu syarat untuk menjadi
calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota adalah harus memiliki kemampuan dan
keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan,
kepartaian, dan pengawasan Pemilu. Dengan demikian, Tim Seleksi melakukan
penilaian terhadap berkas yang telah disampaikan oleh para peserta seleksi
dengan penilaian score dan hasil penilaiannyaakan di urut/ranking. Pada
dasarnya penilaian score dilakukan untuk menyaring calon peserta seleksi yang
tujuannya adalah untuk memperoleh anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang
berkompeten dan berpengalaman dalam bidang kepemiluan.
6. Bahwa berdasarkan Pedoman, tim seleksi menetapkan sebanyak 4 (empat) kali
jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibutuhkan yang terdiri dari
kategori existing, Penggantian Antarwaktu, dan pendaftar baru. Kebutuhan
anggota Bawaslu di Kabupaten Lampung Timur adalah 5 (lima) orang sehingga
jumlah 4 (empat) kali kebutuhan adalah sama dengan 20 (dua puluh) calon.
Peserta yang mengikuti seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten Lampung
Timur lebih dari 20 (dua puluh) calon sehingga tidak semua peserta yang akan
lulus ke tahap berikutnya.
7. Bahwa berdasarkan hasil penilaian administrasi yang dilakukan oleh Tim
Seleksi, Para Pengadu atas nama Purnama Hidayah memperoleh nilai/score 3
(tiga), Arif Setiawan memperoleh score 3 (tiga), dan R. Ari Vanzona memperoleh
score 2 (dua) berada pada ranking 29 (dua puluh sembilan) sehingga Para
Pengadu dinyatakan tidak lulus dalam tahap seleksi administrasi tersebut.
8. Bahwa dalam proses penelitian administrasi yang dilakukan oleh Tim Seleksi,
Tim Seleksi telah melaksanakan Tugas dan Kewenangannya sesuai dengan
Pedoman dan Peraruran Perundang-Undangan, sehingga Para Teradu tidak
menemukan adanya pelanggaran kinerja yang dilakukan oleh Tim Seleksi.
9. Bahwa terkait dengan komplain atau somasi yang diajukan oleh Para Pengadu
kepada Tim Seleksi, Bawaslu Provinsi Lampung, dan Bawaslu RI, dalam hal
tahapan seleksi administrasi merupakan wilayah dari Tim Seleksi sehingga yang
berwenang untuk menjawab somasi tersebut adalah Tim Seleksi karena Tim
Seleksi yang lebih mengetahui pelaksanaan dan hasil seleksi administrasi
tersebut. Tim Seleksi calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi
Lampung telah menjawab atau menanggapi somasi dari Para Pengadu tersebut.
10. Bahwa dengan demikian, Para Teradu maupun Tim Seleksi telah melaksanakan
proses seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.
11. Bahwa dengan demikian, dalil Pengadu yang menyatakan Para Teradu telah
melanggar etik penyelenggara pemilu adalah tidak berdasar dan tidak benar,
sehingga harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
[2.7] PETITUM PARA TERADU
[2.7.1] Petitum Teradu I s/d Teradu V Selaku Ketua dan Anggota Bawaslu
Republik Indonesia
Teradu I s/d Teradu V memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu
V selaku Ketua dan Anggota Bawaslu;
3. Apabila Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo
berpendapat lain, maka dimohon dapat kiranya memberikan putusan yang
seadil-adilnya.
[2.7.2] Petitum Teradu VI s/d Teradu VIII Selaku Ketua dan Anggota Bawaslu
Provinsi Lampung
Teradu VI s/d Teradu VIII memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Membebaskan Teradu dari segala tuduhan dan selanjutnya merehabilitasi
nama baik Teradu sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Lampung;dan
4. Apabila Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo
berpendapat lain, maka dimohon dapat kiranya memberikan putusan yang
seadil-adilnya.
[2.8] Bahwa untuk menguatkan jawabannya Para Teradu telah menyerahkan alat
bukti sebagai berikut:
[2.8.1] Bukti Teradu I s/d Teradu V Selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Republik
Indonesia
Bukti T-1 : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:
0416/K.BAWASLU/HK.01.01/VI/2018 tentang Penetapan Anggota
Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja Provinsi Lampung Masa Jabatan
2018-2023, tertanggal 5 Juni 2018;
Bukti T-2 : Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,
Pemberhentian, dan Penggantian AntarWaktu Bawaslu
Kabupaten/Kota dan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2018
Tentang Perubahan Pembentukan, Pemberhentian, dan
Penggantian AntarWaktu Bawaslu Kabupaten/Kota;
Bukti T-3 : Pedoman Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota berdasarkan keputusan Nomor
0435/K.Bawaslu/HK.01.00/VI/2018 tertanggal 8 Juni 2018 dan
Perubahan Pedoman Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota berdasarkan keputusan Nomor
0600/K.Bawaslu/HK.010.0/VII/2018;
Bukti T-4 : Undangan Kegiatan Revisi Pedoman Seleksi Bawaslu Provinsi serta
Bawaslu Kabupaten/Kota;
Bukti T-5 : Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
se Provinsi Lampung Masa Jabatan 2018-2023 Nomor
003/Timsel.Bawaslu-LA/HK.01.01/VI/2018;
Bukti T-6 : Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Timur
Masa Jabatan 2018-2023;
Bukti T-7 : Pengumunan Hasil Penilaian Score Peserta Calon Anggota Bawaslu
Kabupaten Lampung Timur;
Bukti T-8 : Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Nomor
014/Timsel.Bawaslu-LA/HK.01.01/VII/2018;
Bukti T-9 : Penjelasan Tentang Seleksi Administrasi Calon Bawaslu Kab/Kota
Wilayah II Provinsi Lampung Tahun 2018 tertanggal 18 Juli 2018
Nomor 025/Timsel.Bawaslu-LA/HK.01.01/VII/2018;
[2.8.2] Bukti Teradu VI s/d Teradu VIII Selaku Ketua dan Anggota Bawaslu
Provinsi Lampung
Bukti T-1 : Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor
0416/K.Bawaslu/HK.01.01/VI/2018 Tentang Penetapan Anggota
Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Di Wilayah Kerja Provinsi Lampung Masa Jabatan
2018-2023;
Bukti T-2 : ➢ Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor
0435/K.Bawaslu/HK.01.01/VI/2018 Tentang Pedoman
Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota
➢ Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor
0600/K.Bawaslu/HK.01.01/VI/2018 Tentang Perubahan
Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor
0435/K.Bawaslu/HK.01.01/VI/2018 Tentang Pedoman
Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;
Bukti T-3 : Salinan Surat Nomor 025/Timsel.Bawaslu-LA/HK.01.01/VII/2018
perihal Penjelasan Tentang Seleksi Administrasi Calon Bawaslu
Kb/Kota Wilayah II Provinsi Lampung Tahun 2018;
V. PERTIMBANGAN PUTUSAN
[4.1] Menimbang pengaduan Para Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para
Teradu diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas tindakan
dan perbuatan dalam melaksanakan seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
se-Provinsi Lampung sebagai berikut:
[4.1.1] Teradu I s.d V selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Republik Indonesia tidak
profesional dalam menyusun Pedoman Seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
dalam hal ini Surat Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor
0435/K.Bawaslu/HK.01.00/VI/2018 tertanggal 8 Juni 2018. Pedoman tersebut
mengatur seleksi administrasi berkas Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, yang
menurut para Pengadu cacat hukum, sehingga proses seleksi Calon Anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung tidak sah dan harus dianulir/diulang. Para
Pengadu mendaftar menjadi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Timur
dinyatakan tidak lulus oleh Timsel karena Timsel melakukan penyaringan berkas
dengan menilai (scoring) berkas administrasi para Pengadu. Para Pengadu
menyatakan bahwa penyaringan/seleksi administrasi tersebut tidak diatur dalam
Undang-Undang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu, hanya “penelitian
administrasi” dengan memeriksa kelengkapan, keabsahan dan legalitas berkas
administrasi. Bahwa tidak ditemukan satu kalimatpun baik dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 ataupun didalam Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 yang
menyebutkan tentang “Seleksi Administrasi”, namun yang jelas dan tegas disebut
berulang-ulang dalam UU dan Perbawaslu tersebut adalah “Penelitian Administrasi”.
Berdasarkan hal tersebut, para Pengadu menyatakan Teradu I s.d V telah melakukan
tindakan melampaui wewenangnya dengan mengeluarkan Petunjuk Teknis (Juknis)
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pengadu,
ketentuan scoring/peringkat terhadap Daftar Riwayat Hidup (DRH) peserta tidak
diumumkan pada awal pendaftaran, dan tidak dicantumkan standar yang dijadikan
acuan dalam melakukan scoring atau seleksi administrasi tersebut, sehingga diduga
kuat terdapat standar ganda dalam mekanisme/pedoman penilaian dalam seleksi
administrasi tersebut.
[4.1.2] Teradu VI s.d VIII selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
melakukan pembiaran terhadap tindakan tidak profesional Tim Seleksi Calon Anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Teradu VI s.d VIII sesuai wilayah
kerjanya seharusnya dapat menjembatani persoalan/gejolak yang timbul dalam
proses seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Teradu VI s.d VIII tidak
memberikan respon apapun terhadap Somasi/Surat Keberatan para Pengadu
terhadap proses seleksi tersebut. Bahwa Surat Keberatan yang dibuat oleh para
Pengadu ditujukan kepada Timsel, Teradu I s.d V selaku Ketua dan Anggota Bawaslu
Republik Indonesia, dan Teradu VI s.d VIII selaku Ketua dan Anggota Bawaslu
Provinsi Lampung. Berdasarkan hal tersebut, para Pengadu menyatakan para Teradu
telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu pada pokoknya menolak
seluruh dalil aduan Pengadu. Para Teradu menyatakan telah melaksanakan Seleksi
Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
[4.2.1] Menimbang Teradu I s.d V selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Republik
Indonesia menyatakan proses seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang
dilakukan oleh Para Teradu maupun Timsel telah sesuai dengan kewenangan yang
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan dalil
Pengadu yang memprotes dan mempertanyakan dasar hukum Timsel dalam
melakukan penyaringan/seleksi adminstrasi, Teradu I s.d V telah menyusun
Pedoman Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan keputusan Nomor
0435/K.Bawaslu/HK.01.00/VI/2018 tertanggal 8 Juni 2018 dan Perubahan Pedoman
Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan
keputusan Nomor 0600/K.Bawaslu/HK.010.0/VII/ 2018. Bahwa pedoman tersebut
dibentuk Teradu I s.d V dan telah melalui beberapa tahapan serta telah dibahas
bersama-sama stakeholder terkait. Pedoman tersebut sudah dipublikasikan di dalam
format pengumuman pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang
memuat adanya seleksi administrasi dan telah dipublikasikan di website
www.bawaslu.go.id. Tahapan seleksi administrasi terdiri dari pemeriksaan
kelengkapan, pemeriksaan keabsahan, dan legalitas berkas, penilaian daftar riwayat
hidup (DRH), dan penetapan seleksi administrasi. Salah satu syarat untuk menjadi
calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota adalah harus memiliki kemampuan dan
keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian,
dan pengawasan Pemilu. Pada dasarnya penilaian score dilakukan untuk menyaring
calon peserta seleksi yang tujuannya memperoleh anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
yang berkompeten dan berpengalaman dalam bidang kepemiluan. Berdasarkan
Pedoman, Timsel menetapkan sebanyak 20 (dua puluh) orang calon, terdiri dari
kategori existing, Penggantian Antarwaktu, dan pendaftar baru. Hasil penilaian
administrasi yang dilakukan oleh Tim Seleksi, Para Pengadu atas nama Purnama
Hidayah, Arif Setiawan, dan R. Ari Vanzona berada pada ranking 29 (dua puluh
sembilan), sehingga Para Pengadu dinyatakan tidak lulus dalam tahap seleksi
administrasi tersebut. Bahwa terkait komplain atau somasi yang diajukan oleh Para
Pengadu kepada Tim Seleksi, Bawaslu Provinsi Lampung, dan Bawaslu RI, dalam
tahapan seleksi administrasi merupakan wewenang Tim Seleksi dan somasi Para
Pengadu tersebut telah direspon atau ditanggapi. Berdasarkan hal tersebut, Teradu I
s/d V telah melaksanakan proses seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten Lampung
Timur sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.
[4.2.2] Menimbang Teradu VI s.d VIII selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi
Lampung menolak dalil aduan para Pengadu. Teradu VI s.d VIII menyatakan bahwa
tahap Seleksi Administrasi yang dipermasalahkan para Pengadu merupakan
kewenanganan Timsel. Bahwa berdasarkan jadwal tahapan rekrutmen calon anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Teradu VI s.d VIII terlibat pada
jadwal tahapan Uji Kepatutan dan Kelayakan terhadap 10 (sepuluh) orang Calon
Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Timur yang ditetapkan oleh Timsel. Teradu VI
s.d VIII tidak memiliki kewenangan di dalam penentuan lulus atau tidaknya calon
anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dan tidak dapat melakukan
intervensi terhadap proses seleksi. Terkait somasi yang disampaikan oleh para
Pengadu kepada Bawaslu Provinsi Lampung, Teradu VI s.d VIII menjelaskan bahwa
somasi tersebut datang pada saat Bawaslu Lampung tengah sibuk menyelesaikan
sengketa TSM Pilgub Lampung, sementara Timsel yang mempunyai wewenang
terhadap tahapan seleksi administrasi telah menjawab Somasi tersebut. Berdasarkan
hal tersebut, Teradu VI s.d VIII menyatakan tidak melakukan pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu sebagaimana dalil aduan para Pengadu.
[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, dokumen, bukti dan fakta yang
terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat:
[4.3.1] Teradu I s.d V selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Republik Indonesia telah
menyusun dan menetapkan Pedoman Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota
berdasarkan Keputusan Nomor 0435/K.Bawaslu/HK.01.00/VI/2018 Jo Keputusan
Nomor 0600/K.Bawaslu/HK.010.0/VII/ 2018. Pedoman tersebut mengatur penilaian
Daftar Riwayat Hidup (DRH) Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Periode 2018-
2023. Dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta, maksud dan tujuan Teradu I s.d
Teradu V melakukan seleksi administrasi adalah untuk memperoleh calon anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota yang berkompeten dan berpengalaman dalam bidang
kepemiluan. Berdasarkan penilaian/seleksi administrasi yang dilakukan oleh Tim
Seleksi, Para Pengadu dinyatakan tidak lulus dalam tahap seleksi administrasi
tersebut. Dalam persidangan juga terungkap bahwa Keputusan Teradu I s.d V terkait
dengan seleksi administrasi tersebut tidak diumumkan pada saat pendaftaran,
sehingga para Pengadu tidak mengetahui hal tersebut. Para Pengadu baru
mengetahui seleksi administrasi atau penilaian terhadap pengalaman kepemiluan
mereka setelah melakukan somasi kepada Timsel. Meskipun Teradu I s.d V
mendalilkan bahwa telah mempublikasikan Pedoman Pembentukan Bawaslu
Kabupaten/Kota berdasarkan keputusan Nomor 0435/K.Bawaslu/HK.01.00/VI/2018
tertanggal 8 Juni 2018 dan Perubahan Pedoman Pembentukan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan keputusan Nomor
0600/K.Bawaslu/HK.010.0/VII/ 2018 dalam website Bawaslu RI, namun dalil
Teradu I s/d V tidak dilengkapi alat bukti adanya publikasi Pedoman Pembentukan
Bawaslu Kabupaten/Kota. Pedoman tersebut tidak dipublikasikan di website
Bawaslu RI. Dengan demikian, bantahan Teradu I s.d V tidak dapat dibuktikan
kebenarannya. Regulasi dan keputusan yang tidak rinci menimbulkan syakwasangka
penyelenggara Pemilu bertindak diskriminatif dan tidak adil. Berdasarkan fakta
tersebut, DKPP berpendapat dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Teradu I s.d
V wajib berpedoman pada prinsip penyelenggaraan Pemilu transparan dan akuntabel
serta asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu bertindak cermat, prudent dan
dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Benar tujuan dan maksud Teradu I
s.d V dalam melakukan seleksi administrasi terhadap peserta untuk memperoleh
calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berkompeten dan berpengalaman
dalam bidang kepemiluan, namun sepatutnya Keputusan tersebut harus didahului
dengan publikasi, untuk memberikan pelayanan data dan informasi kepada seluruh
pemangku kepentingan termasuk para Pengadu. Teradu I s.d V mempunyai tanggung
jawab moral dan hukum untuk memberi kepastian terhadap peserta seleksi.
Ketiadaan kepastian prosedur dapat menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan
dan ketidakadilan. Berdasarkan fakta dan bukti tersebut, dalil Pengadu terbukti dan
jawaban Teradu I s.d V tidak meyakinkan DKPP. Para Teradu terbukti melanggar
ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pasal 10 huruf b, dan Pasal 13 huruf a, Peraturan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan
Umum.
[4.3.2] Terkait dengan komplain atau somasi yang diajukan oleh Para Pengadu
kepada Tim Seleksi, Bawaslu Provinsi Lampung, dan Bawaslu RI, dalam hal tahapan
seleksi administrasi, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa somasi
tersebut hanya dijawab oleh Timsel. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat
bahwa sebagai penyelenggara Pemilu, Teradu I s.d VIII tidak sekadar menggugurkan
aspek prosedur. Somasi atau keberatan yang disampaikan oleh peserta seleksi
merupakan bentuk partisipasi inklusif untuk mendorong terwujudnya integritas
proses dan hasil seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Timur. Teradu I
s.d VIII mempunyai kewajiban etis untuk memberi pelayanan dan informasi setiap
tanggapan atau masukan yang disampaikan oleh para Pengadu yang dapat
dipertanggungjawabkan. Teradu I s.d VIII seharusnya merespons dan menjawab
Somasi atau masukan yang disampaikan oleh para Pengadu yang mengikuti seleksi
Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Timur. Selaku penyelenggara Pemilu
Teradu I s.d VIII mempunyai kewajiban memberikan respons secara arif dan
bijaksana terhadap kritik dan keberatan yang disampaikan oleh para Pengadu.
Berdasarkan fakta dan bukti tersebut, DKPP berpendapat Teradu I s.d VIII terbukti
melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Teradu I s.d VIII melanggar
ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d, Pasal 10 huruf d Pasal 13 huruf c Peraturan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan
Umum.
[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk
mempertimbangkan.
