III. DUDUK PERKARA
ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU
[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 3 Agustus 2018 telah mengajukan
pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut
DKPP) dengan pokok-pokok aduan sebagai berikut:
1. Bahwa para Pengadu pada pokoknya mendalilkan Para Teradu tidak profesional,
kapabel, adil, transparan, proporsional, jujur dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018. Para Teradu selaku Ketua dan Anggota
Bawaslu Provinsi Lampung tidak bekerja dengan maksimal sesuai tupoksi dalam
menangani seluruh laporan terkait dengan Money Politic yang dilakukan
Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Arinal-Nunik;
2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2018 di Pekon Podo Sari, Kecamatan Pringsewu,
Kabupaten Pringsewu pada kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Lampung 2018 Nomor Urut 3 atas nama Arinal-Nunik secara terbuka
dilakukan pembagian uang oleh Timses Arinal-Nunik. Pelaku ditangkap oleh
Panwas Kabupaten Pringsewu, namun hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
Panwas Kabupaten Pringsewu sesuai arahan para Teradu kejadian tersebut
dianggap tidak memenuhi unsur;
3. Dalam berita acara laporan atas pelaporan masyarakat terkait politik uang di
seluruh Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung membuktikan bahwa
peristiwa kejahatan politik uang memang benar terjadi, massif, dan mampu
merubah secara signifikan perolehan suara paslon 3 dalam Pilgub Lampung,
namun tidak ditindaklanjuti dengan alasan identitas Terlapor tidak jelas.
4. Bahwa laporan masyarakat di seluruh Panwascam dan Panwas Kabupaten/Kota
di Lampung tidak dapat diteruskan, dengan alasan saksi atau Terlapor tidak
ditemukan atau dalam istilah para Teradu “identitas tidak jelas” meskipun
barang bukti, saksi Pelapor, dan pemberitaan media membuktikan bahwa
kejahatan politik uang tersebut terjadi. Bahwa sebuah kekeliruan yang fatal dan
preseden buruk dalam proses penegakan hukum, harusnya Gakumdu dan
Panwas dapat terus memproses laporan masyarakat tersebut ke Pengadilan
untuk selanjutnya diputuskan dalam proses persidangan oleh majelis hakim
meskipun Terlapor atau saksi tidak dapat ditemukan. Bahwa jika seluruh
Laporan terkait dengan pidana Pemilu tidak ditindaklanjuti oleh Sentra
Gakkumdu, akan menjadi contoh buruk penegakan pidana Pemilu.
5. Bahwa mulai tanggal 1 Maret 2018 s/d 27 Juni 2018, pemberitaan media cetak
dan online dipenuhi berita politik uang yang dilakukan Paslon Nomor Urut 3
Arinal-Nunik dan berita Panwas Kabupaten/Kota yang tidak memproses kasus
tersebut.
6. Bahwa mulai tanggal 1 Maret 2018 s/d 26 Juni 2018, masyarakat secara
mandiri melaporkan kejadian politik uang yang dilakukan paslon Paslon Nomor
Urut 3 Arinal-Nunik ke Panwascam, Panwas Kabupaten/Kota dan Bawaslu,
namun tidak ada satupun laporan tersebut yang disidangkan di Pengadilan.
7. Bahwa sesuai dengan pengakuan Barlian Mansyur anggota DPRD Bandar
Lampung dari fraksi Golkar yang bertemu dengan calon Gubernur atas nama
Arinal Djunaidi, dalam video testimoni pertemuan tersebut terungkap ada
instruksi dari Arinal Djunaidi untuk pembagian uang dalam masa tenang di
dapil Barlian Mansyur di Bandar Lampung. Patut disayangkan pada sidang
Sentra Gakumdu atas permohonan Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut
2 pada akhirnya yang bersangkutan gagal bersaksi di Bawaslu karena hilang
dengan alasan sakit. Bahwa Barlian Mansyur kembali dipanggil oleh Pansus
politik uang DPRD Lampung dan kembali mangkir, dan saat ini yang
bersangkutan juga akan di periksa oleh Badan Kehormatan DPRD Bandar
Lampung.
8. Bahwa tidak hadirnya Saksi atau Terlapor dalam laporan politik uang
seharusnya dapat dilanjutkan ke Pengadilan dengan tersangka in absensia atau
mengadili dengan pelaku tidak ada di tempat, dan majelis hakimlah yang akan
memutus perkara yang sudah diperiksa oleh Panwas/Bawaslu, Polisi dan Jaksa
(Sentra Gakkumdu). Fakta ketika tidak ada satupun laporan politik uang yang
masuk dalam Pengadilan ini membuktikan bahwa Sentra Gakkumdu tidak
profesional dalam bekerja karena dipengaruhi permintaan pihak lain yang akan
diuntungkan ketika laporan tersebut terhenti.
9. Tidak profesionalnya Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra
Gakumdu sehingga tidak mampu mengungkap dalang kejahatan politik uang
sementara saksi dan alat bukti sudah sangat banyak bukan saja pelanggaran
terhadap Undang-Undang, sumpah jabatan, tapi juga bentuk penyimpangan
atau pemborosan keuangan negara yang di gunakan oleh Bawaslu, Kepolisian,
dan Kejaksaan dalam Sentra Gakumdu tersebut dalam pelaksanaan Pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.
10. Bahwa ketidakprofesionalan Para Teradu dan jajarannya dalam menangani
laporan politik uang yang dilakukan Paslon Nomor Urut 3 Arinal-Nunik telah
menyebabkan unjuk rasa masyarakat di 15 Kabupaten/Kota di Lampung sejak
tanggal 28 Juni 2018, sehingga tercipta situasi yang tidak kondusif,
mengganggu pelayanan publik, dan membuat keresahan umum.
11. Bawaslu Provinsi Lampung tidak profesional, tidak memahamai perkara laporan,
dan tidak mampu membangun pendapat hukum tersendiri atas laporan Paslon
1 dan Paslon 2, serta tidak sama sekali mempertimbangkan kesaksian
masyarakat dan kesaksian para ahli yang dihadirkan oleh Paslon 1 dan Paslon
2, sehingga amar putusannya hanya didasarkan laporan Panwas
Kabupaten/Kota yang menguntungkan Paslon 3 dan tidak mempertimbangkan
kesaksian Pelapor dan penerima uang serta kesaksian saksi ahli.
12. Bahwa Teradu I Fatikhatul Khoiriyah mempunyai hubungan darah dengan
Akmal Fatoni yang menjabat Sekretaris DPC PKB Lampung Timur sekaligus
sebagai Tim Sukses Paslon Nomor Urut 3 Ir. Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim
(nunik). Bahwa Fatikhatul Khoiriyah juga mepunyai hubungan darah dengan
Rida (Bibi) yang merupakan asisten pribadi Chusnunia. Hal ini sangatlah
bertentangan dengan Aturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik yang
mengharuskan Fatikhatul Khoiriyah menginformasikan kepada publik bahwa
ada keluarganya yang sedang mencalonkan diri sebagi caleg dari PKB dan
memiliki kedekatan dengan orang kepercayaan calon Wakil Gubernur.
13. Berdasarkan hal di atas, Fatikhatul Khoiriyah tetap saja memposisikan diri
sebagai Ketua Majelis Hakim dalam pemeriksaan permohonan Paslon 1 dan
Paslon 2. Hal ini sangatlah bertentangan dengan netralitas majelis (Teradu I)
dalam sidang pemeriksaan, sementara ada saudara kandung dan tantenya yang
merupakan bagian penting dari Terlapor Paslon Nomor Urut 3. Seharusnya yang
bersangkutan mengundurkan diri dan tidak bersedia menjadi Ketua/Anggota
majelis hakim agar persidangan menjadi fair.
14. Dalam amar putusan persidangan Bawaslu Lampung nomor
002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018. Jelas disebutkan bahwa Bawaslu
Provinsi Lampung dan jajarannya mengakui telah terjadi kegiatan politik uang
yang dilarang dalam Pasal 158 Undang-Undang Pilkada. Artinya Bawaslu
Lampung mengetahui dan paham bahwa ada kegiatan politik uang yang dilarang
namun tidak mampu menangkap, memeriksa, dan meneruskan ke ranah
peradilan untuk di ambil putusan.
KESIMPULAN
[2.2] Berdasarkan pengaduan dan keterangan yang disampaikan baik secara tertulis
maupun dalam persidangan, Pengadu menyampaikan kesimpulan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari pengaduan tanggal 10 September 2018 yang
dirumuskan sebagai berikut:
1. Bahwa menjadi fakta persidangan dan diakui oleh semua pihak bahwa dalam
pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018
telah terjadi politik uang dimulai dari masa awal kampanye di Kabupaten
Pringsewu yang oleh Bawaslu/Sentra Gakkumdu Lampung diputuskan tidak
memenuhi unsur meskipun pelaku pemberi, penerima, saksi, dan barang bukti.
Keputusan Bawaslu Lampung yang menganggap pemberian uang ketika
kampanye tersebut tidak memenuhi unsur karena nilainya hanya Rp. 20.000,
sementara dalam aturan disebutkan senilai Rp. 25.000, dan dikatakan sebagai
pengganti transport. Meskipun aturan yang ada menyatakan transport tidak
boleh dalam bentuk uang tunai berakibat pada masifnya pembagian uang di
seluruh wilayah Provinsi Lampung, mulai dari Desa-Desa sampai lembaga
pemasyarakatan tanpa ada tindakan nyata pencegahan dan pengungkapan
kasus politik uang di Pilgub Lampung;
2. Menjadi fakta persidangan dan diakui oleh semua pihak bahwa ada keterlibatan
baik secara langsung ataupun tidak ASN dan atau Kepala Desa dan atau
Aparatur Desa tanpa ada tindakan pencegahan yang berarti dan sanksi yang
dapat meberikan efek jera dari Bawaslu Lampung dalam pelaksanaan Pilgub
Lampung 2018;
3. Bahwa baik Teradu I, II, dan III terbukti tidak mampu melakukan tindakan baik
secara prosedur maupun inovatif dalam mencegah terjadinya politik uang
maupun tindakan pengungkapan maupun peradilan terhadap pelaku politik
uang. Bawaslu Provinsi Lampung tidak mampu menjalankan mekanisme dan
standar operasional yang maksimal dalam menggerakkan semua jajaran
pengawas Pemilu mulai dari tingkat Provinsi sampai lapangan sehingga semua
perkara Money Politic tidak dapat terungkap dan terselesaikan di persidangan,
kecuali kasus yang diungkap sendiri oleh publik sendiri dan masuk dalam
persidangan sampai vonis (di Kabupaten Tanggamus dan Bandar Lampung);
4. Bahwa Teradu I, II, dan III terbukti tidak mandiri dan mampu membangun
pendapat hukum sendiri terkait dengan kasus politik uang. Bawalu Lampung
cenderung hanya mengikuti reomendasi yang disampaikan oleh Gakkumdu
untuk pelanggaran materii sebagai pelanggaran pidana, namun bawaslu
Lampung tidak mampu membangun pendapat hukum terkait pelanggaran formil
untuk TSM administrasi sehingga Teradu I, II, III dianggap tidak mempunyai
kapasitas keahlian, pemahaman yang memadai untuk pelanggaran TSM
adaministrasi padahal kasus money politic yang ada dirasakan sudah memenuhi
unsur formil pelanggaran administrasi dalam Pilgub Lampung;
5. Bahwa dari hasil laporan Bawaslu Provinsi Lampung terungkap penanganan 499
perkara dalam Pilgub Lampung gagal memenuhi target zero accident atau nol
pelanggaran sehingga program sosialisasi dan pencegahan pelanggaran Pilkada
Lampung dianggap gagal dan hanya kegiatan seremonial saja serta pemborosan
keuangan negara. Bukti dan pernyataan lainnya adalah dari 499 pelanggaran
yang ditangani oleh Teradu I, II, dan III tidak ada satupun yang masuk ranah
peradilan umum. Hampir semua tidak memenuh unsur dan hanya peringatan
saja, hal ini menjadi bukti bahwa Bawaslu Provinsi Lampung yang punya
jabatan selama 5 tahun tidak mampu membangun pandapat dan opini hukum
sendiri, tidak mampu mandiri dalam hal analisis dan kapasitas pengambilan
keputusan dan hanya mendasarkan rekomendasi gakkumdu yang lembaganya
bersifat ad hoc;
6. Terbukti dan menjadi fakta persidangan bahwa system kerja yang dibangun,
ketelitian, dan responsibilitas Teradu I, II, dan III bersama dengan jajarannya
tidak mampu melakukan tindakan cepat dan justru membiarkan terjadinya
penghilangan atau dihilangkannya/hilangnya para Terlapor, Saksi, dan Pelapor
dari masyarakat yang mengadukan dugaan pelanggaran politik uang dala Pilgub
Lampung sehingga hal ini berdampak pada lambatnya penanganan
laporan/pengaduan masyarakat dan berujung pada pengaduan politik uang
yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota di Lampung tidak dapat terungkap dan
masuk ke ranah peradilan karena Pelaku atau Terlapor dinyatakan hilang,
sehingga batas waktu 14 hari penanganan Laporan dianggap daluarsa, Pengadu
beranggapan bahwa kondisi ini diduga hanya trick yang dilakukan oleh Bawaslu
dan jajarannya untuk mengakali peraturan sehingga laporan pelanggaran pilgub
Lampung yang dilaporkan masyarakat menjadi kadaluarsa. Bahwa jika dugaan
tersebut terbukti maka menjadi presiden buruk untuk penegakan hukum
hukum terkait pelanggaran Pemilu atau Pilkada untuk daerah lain;
7. Terbukti dan menjadi fakta persidangan bahwa Teradu I Fatikhatul Khoiriyah
tidak mampu berlaku adil, jujur, dan profesional dalam menjalankan perannya
sebagai ketua majelis pemeriksa dan pemutus pengaduan yang dilaporkan
Paslon 1 dan PAslon 2 terhadap Paslon 3 dalam Pilgub Lampung 2018. Teradu I
mempunyai kakak kandung yang berperan sebagai Sekretaris DPC PKB
Lampung Timur dan PKB adalah partai pengusung Paslon 3 dalam Pilgub
Lampung 2018. Kakak kandung Teradu I juga tercatat sebagai bagian dari Tim
Kampanye Paslon 3 Arinal-Nunik yang memenangkan Pilgub Lampung 2018.
Nunik sebagai Wagub Lampung yang unggul dalam Pilkada Lampung 2018 juga
selain sebagai Bupati Lampung Timur dimana merupakan warga Lampung
Timur sekaligus Ketua PKB Lampung Timur. Kondisi ini menimbulkan
kecurigaan bahwa Teradu I tidak netral dan diduga selalu berkomunikasi
dengan Paslon 3 melalui kakak kandungnya merupakan pengurus dan Tim
Sukses PKB Lampung Timur baik dalam proses pemenangan dalam kampanye
maupun dalam penanganan Pengaduan Paslon 1 dan Paslon 2. Kondisi ini
menyebabkan sebuah ketidakpatutan yang dilakukan oleh Teradu I dalam
memimpin sidang penanganan Paslon 1 dan Paslon 2
8. Terbukti dan menjadi fakta persidangan bahwa Teradu II dan Teradu III tidak
punya kapasitas, akuntabilitas, dan profesionalitas karena dalam pleno
penetapan majelis pemeriksa dan pemutus pengaduan Paslon 1 dan Paslon 2
Pilgub Lampung 2018 yang ditangani Bawaslu Lampung memberikan
persetujuan dan tidak memikirkan dampak serta etika kepatutan dan
kemandirian karena menyetujui Teradu I menjadi pimpinan majelis sidang
pemeriksa dan pemutus pengaduan Pilkada Lampung. Teradu II dan III
melanggar etika penyelenggara Pemilu karena mebiarkan terjadinya potensi
ketidaknetralan dan tidak mandiri dalam pelaksanaan sidang pengaduan Paslon
1 dan Paslon 2 dalam Pilgub Lampung 2018
9. Bahwa Teradu I, II, dan III tidak mampu membangun pendapat hukum sendiri,
tidak mau tidak ada kemampuan mengungkap kasus politik uang yang
dilaporkan oleh masyarakat dalam Pilgub Lampung 2018 dengan mementahkan
laporan keberatan Paslon 1 dan Paslon 2 padahal secara unsur formil
administrasi syarat UU sudah terpenuhi karena Paslon 1 melaporkan kejadian
politik uang di 9 Kabupaten/Kota dan Paslon 2 melaporkan kejadian politik
uang di 8 Kabupaten/Kota dengan perkara yang berbeda. Perkara tersebut
disidangkan oleh Bawaslu Lampung dan pada amar putusan Bawaslu Provinsi
Lampung hanya mendasarkan pada keterangan Panwas dan keterangan Sentra
Gakkumdu Kabupaten/Kota saja, padahal pertimbangan Gakkumdu
Kabupaten/Kota hanya murni didasarkan pada tidak terpenuhinya unsur
materiil pelanggaran pidana karena Terlapor hilang atau dihilangkan, sementara
Teradu I, II, dan III harusnya mampu membangun pendapat hukum sendiri
untuk pelanggaran TSM administrasi dan membuktikan bahwa unsur formil
administrasinya terpenuhi;
10. Bahwa ada argument yang keliru yang dibangun Teradu I, II, dan III soal saksi
fakta. Teradu I, II, dan III selalu menyatakan bahwa laporan Paslon 1 dan Paslon
2 dalam Pilgub Lampung 2018 tidak didasarkan pada Saksi fakta, sementara
jika saksi fakta yang dimaksud adalah Terlapor maka tidak akan pernah
terungkap kasus apapun dalam proses penegakan hukum, selain sangat jarang
pelaku melaporkan dirinya sendiri dan mengakui perbuatanny, juga sudah
disebutkan bahwa para Terlapor dan saksi hilang atau menghilang atau
dihilangkan demi laporan tersebut dinyatakan Kadaluarsa dan tidak dapat
diproses. Semestinya saksi fakta bisa didapat dari keterangan orang yang
menerima uang dan orang yang melakukan penangkapan pelaku pemberi uang,
tidak ada tindakan konkrit dan inovatif dari Bawaslu Provinsi Lampung untuk
mengungkap politik uang seterang dan sejelas mungkin, dan hal ini
bertentangan dengan opini publik dan fakta bahwa politik uang diyakini seluruh
masyarakat Lampung benar-benar terjadi. Juga diakui oleh Bawaslu Provinsi
Lampung dalam amar putusannya atas pengaduan Paslon 1 dan Paslon 2 bahwa
benar terjadi pemberian uang, hal ini juga menjadi pertanyaan dan keberatan
atas kemampuan Bawaslu Lampung dalam menangani perkara politik uang
yang disampaikan oleh TPD DKPP yang diungkapkan dalam persidangan DKPP
yang memeriksa Teradu I, II, dan III;
11. Bahwa Teradu I mempunyai rekam jejak akuntabilitas, profesionalitas, dan
kapasitas yang buruk dan hal ini dibuktikan Teradu I pernah diputuskan
bersalah dan melanggar etika ketika DKPP seperti dalam amar putusannya pada
tahun 2014 dengan Putusan Nomor 25/DKPP-PKE-III/2018. DKPP memvonis
Teradu I telah gagal mencegah dan mengungkap politik uang yang disebutkan
oleh Ketua DKPP pada masa itu (Jimly Asshiddiqie) sebagai politik gula-gula.
Teradu I divonis bersalah hanya tidak diberhentikan karena pada saat itu
pertimbangannya sangat mepet dengan pelaksanaan Pilpres. Bahwa dalam
putusan DKPP Nomor 121/DKPP-PKE-IV/2017, DKPP memutus Teradu I
bersalah karena dengan sengaja membuat dan memiliki identitas palsu (KTP
Palsu) dan terbukti memiliki hak pilih di Jakarta sementara yang bersangkutan
adalah Ketua Bawaslu Provinsi Lampung yang sedang ikut proses pemilihan
kembali pada tahun 2017, dan hal ini mebuktikan keraguan yang bersangkutan
sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung;
12. Bahwa Teradu I, II, dan III telah gagal melaksanakan peran dan fungsinya
sebagai Bawaslu Provinsi Lampung sehingga menjadi kejahatan dalam pilkada
dalam bentuk politik uang di Pilgub Lampung 2014 tidak ada yang terungkap
dan masuk ranah peradilan menyebabkan keresahan masyarakat Lampung yang
menyakini bahwa politik bagi-bagi uang benar terjadi di Pilgub Lampung,
membiarkan Terlapor dan saksi hilang, tidak mandiri dan punya pendapat
hukum terkait pelanggaran administrasi TSM atas politik uang, dan memberikan
dampak buruk dalam pelaksanaan Pileg 2019, karena sekarang orang
beranggapan cukup gunakan uang jika ingin terpilih, dan dianggap melakukan
pemborosan APBD sebesar 92,5 M karena hasil kerja Bawaslu Provinsi Lampung
dianggap tidak ada dan tidak netral serta tidak profesional dan punya kapasitas
hukum yang memadai.
[2.3] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan
kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi kepada Para Teradu; dan
4. Apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, kami mohon putusan yang
seadil adilnya
[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan
bukti-bukti sebagai berikut:
Bukti P-1 : Tanda bukti penerimaan laporan politik uang 1 (satu) bundel;
Bukti P-2 : Dokumen pemberitaan penolakan politik uang dan keterlibatan
korporasi;
Bukti P-3 : 1 keping CD berisi 18 Video dugaan politik uang pilgub Lampung;
Bukti P-4 : 14 keping CD berisi video pemberitaan unjuk rasa penolakan
politik uang yang terjadi secara spontan oleh masyarakat di
seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung;
Bukti P-5 : 1 keping CD berisi video penolakan pleno KPU Lampung;
Bukti P-6 : 1 keping CD berisi video pengakuan saksi yang menerima uang
dari timses paslon 3 Arinal-Nunik;
Bukti P-7 : 1 keping CD berisi sidang lanjutan pelanggaran Pilkada;
Bukti P-8 : 1 keping CD berisi bukti pelanggaran politik uang Arinal-Nunik;
Bukti P-9 : 1 bundel putusan DKPP Nomor 25/DKPP-PKE-III/2014;
Bukti P-10 : 1 bundel putusan DKPP Nomor 121/DKPP-PKE-IV/2017;
Bukti P-11 : 1 keping CD kesaksian saksi ahli dalam sidang perkara dugaan
politik uang TSM;
Bukti P-12 : 1 bundel SK Penetapan Susunan Dewan Wilayah PKB Provinsi
Lampung Tahun, SK Penetapan Susunan Dewan Pengurus
Cabang PKB Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 dan
SK Tim Kerja Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Lampung (Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim) dan
SK Struktur Tim Kerja Pemenangan Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur Lampung (Arinal Djunaidi dan Chusnunia
Chalim);
Bukti P-13 : Kliping berita online Vonis 3 tahun penjara pelaku politik uang di
LP Rajabasa;
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU
[2.5] Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam
persidangan DKPP pada 6 September 2018 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal
sebagai berikut:
1. Bahwa terhadap pokok aduan pertama, Para Teradu dapat menjelaskan sebagai
berikut:
a. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2018 Pukul 13.00 WIB Panwascam Pringsewu
beserta PPL melakukan pengawasan Kampanye Pertemuan Terbatas di
Pekon Podo Sari yang dihadiri oleh Ir. Arinal Djunaidi dan Tim Sukses serta
Pengurus Partai Pendukung yaitu PAN, PKB, dan Golkar;
b. Bahwa pada kegiatan tersebut bahan kampanye yang dibagikan oleh Tim
Sukses ialah kaos dan kalender. Di dalam kegiatan tersebut juga dibagikan
makanan ringan (kue) dan air mineral. Adapun pada acara tersebut terdapat
5 tenda dengan jumlah peserta kurang lebih 200 orang, hal itu jika dihitung
berdasarkan kursi yang disediakan oleh Panitia yang terisi penuh.
c. Bahwa pada saat kegiatan kampanye pertemuan terbatas terdapat
pembagian kupon yang dilakukan oleh Sri Murniawati, S.Pd. yang kemudian
setelah acara selesai ditukarkan oleh warga yang mendapat kupon dengan
uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
d. Bahwa kejadian tersebut kemudian dijadikan temuan oleh Panwas
Kecamatan Pringsewu a.n Wiwid Ferdiawan dan diteruskan ke Panwas
Kabupaten Pringsewu.
e. Bahwa temuan dimaksud telah diregistrasi oleh Panwaslu Kabupaten
Pringsewu yang didampingi oleh Sentra Gakkumdu dari unsur Penyidik dan
Jaksa pada tanggal 07 Maret 2018 Pukul 14.00 WIB dengan nomor temuan
05/TM/PG/Kab/08.12/III/2018;
f. Adapun Terlapor a.n Sri Murniawati, dan saksi-saksi yang tertulis di dalam
formulir temuan Model A2 antara lain yaitu Fredi Meisandi, Novi Antoni,
Sapon, dan Mujiati. Sedangkan bukti-bukti berupa:
1) Form A Pengawasan;
2) Foto kegiatan Kampanye;
3) Video penukaran kupon;
4) 1 lembar kupon;
5) Uang Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)
6) Berita acara Pleno Panwaslu Kabupaten Pringsewu; dan
7) Form A.2.
g. Bahwa setelah temuan diregistrasi maka langkah selanjutnya sebagaimana
ketentuan Pasal 16 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Nomor 01
Tahun 2016 Nomor 013/Ja/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum
Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Peraturan
Bersama), dilakukanlah pembahasan pertama bersama ketiga unsur Sentra
Gakkumdu yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2018 pukul 16.00 WIB
bertempat di Kantor Panwaslu Kabupaten Pringsewu guna membahas pasal
yang akan disangkakan kepada Terlapor;
h. Bahwa di dalam Pembahasan Pertama tersebut telah disepakati bahwa
Terlapor diduga telah melanggar Pasal 187A ayat 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang yang telah diubah beberapa kali, terakhir
diubah menjadi Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
(Selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan) yang berbunyi:
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan
kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak
langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih,
menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu
sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak
memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4)
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan
dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda pling sedikit Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah)”
Selain itu Terlapor juga diduga melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017 tentang Kampanye
yang telah dengan jelas menyatakan bahwa Partai Politik atau gabungan
partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang
menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk
memengaruhi Pemilih. Kemudian Pasal 71 ayat (3) yang menyatakan bahwa
biaya makan, minum dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilarang diberikan dalam bentuk uang.
i. Bahwa setelah melakukan pembahasan pertama, Panwaslu Kabupaten
Pringsewu kemudian melakukan Kajian dengan mengundang Terlapor untuk
dilakukan klarifikasi pada tanggal 08 Maret 2018 pukul 15.00 WIB, Saksi
a.n Sukino, saksi a.n Ria Kartika Sari, saksi a.n Mujiati, saksi a.n
Fatmawati, saksi a.n Katinah saksi a.n Fredi Mei Sandi, saksi a.n Novi
Antoni, saksi a.n Sapon, saksi a.n Safruddin;
j. Bahwa terhadap Penyidik a.n IPDA Insan Husaini, IPTU Mudono, BRIPKA
Hebron Silalahi, BRIPKA Fajar Kusuma Wardana, BRIPKA Nesa Saputra,
telah dikeluarkan Surat Tugas Nomor 054/K.13/ST/III/2018 untuk
melakukan penyelidikan.
k. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi dan kajian serta penyelidikan maka
Panwaslu Kabupaten Pringsewu, Penyidik, dan Jaksa melakukan
Pembahasan Kedua yang pada pokoknya ketiga unsur yang tergabung dalam
sentra Gakkumdu Panwas Kabupaten Pringsewu berpendapat sebagai
berikut:
Pengawas Pemilu
Bahwa Pengawas Pemilu berpendapat Dugaan Pelanggaran Pidana
Pemilihan dengan Terlapor a.n Sri Murniawati, S.Pd telah memenuhi
unsur Pasal 187A Undang-Undang Pemilihan dan dapat diteruskan ke
tahap Penyidikan.
Penyidik
Bahwa menurut Penyidik kepolisian Dugaan Pelanggaran Pidana
Pemilihan dengan Terlapor a.n Sri Murniawati, S.Pd tidak memenuhi
unsur Pasal 187A Undang-Undang Pemilihan dan tidak dapat diteruskan
ke tahap Penyidikan.
Jaksa
Bahwa apabila dikaitkan dengan alat bukti sebagaimana yang telah
dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik baik dari keterangan saksi dan
keterangan ahli, peristiwa tersebut belum dikategorikan sebagai peristiwa
pidana.
l. Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan Kedua dugaan Pelanggaran Pidana
Pemilihan yang dilakukan oleh Terlapor a.n Sri Murniawati, S.Pd dihentikan
dan tidak dapat diteruskan ke tahap Penyidikan karena tidak terpenuhinya
unsur-unsur di dalam Pasal 187A Undang-Undang tentang Pemilihan;
m. Bahwa berdasarkan uraian kronologis peristiwa dan tahapan proses
penanganan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan dengan Terlapor a.n Sri
Murniawati, S.Pd Pengawas Pemilu dengan keyakinan yang dibangun atas
dasar klarifikasi dan kajian, dengan teguh menyatakan bahwa dugaan
pelanggaran dimaksud TELAH MEMENUHI UNSUR. Namun karena dua
unsur lain dari Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra
Gakkumdu berpendapat lain (tidak memenuhi unsur), juga menimbang poin
3 “Piagam Bandung” yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat,
Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Kepolisian menyimpulkan
dugaan Tindak Pidana Pemilihan tidak dapat diteruskan ke tahap
penyidikan.
n. Mengakhiri jawaban pokok aduan Pengadu nomor 1, Teradu ingin
menyampaikan bahwa Pengawas Pemilu telah melaksanakan Penindakan
terhadap Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan sesuai prosedur,
transparan dan akuntabel sesuai dengan amanah Undang-Undang
Pemilihan dan Peraturan Bersama, serta tidak tebang pilih dalam
melakukan penindakan; (Bukti T-1)
2. Bahwa di dalam pokok aduan dimaksud yaitu poin 2, poin 3, poin 7, poin 8,
poin 9 dan 13, Para Teradu setidaknya menangkap bahwa hal yang ingin
disampaikan oleh Pengadu ialah:
a. Pengawas Pemilu tidak menindaklanjuti sampai ke Pengadilan karena tidak
terdapat Terlapor;
b. Pengawas Tidak memilih opsi pengadilan in absentia atau sebagai upaya
mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh Terdakwa.
Bahwa terkait dengan pokok aduan tersebut, Para Teradu ingin menjelaskan
beberapa hal yang sangat substantif dalam penegakan hukum Pidana Pemilihan
yaitu:
1) Dalam melakukan proses penanganan terhadap dugaan pelanggaran Pidana
Pemilihan Pengawas Pemilu berpedoman pada:
a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
yang telah diubah beberapa kali, terakhir diubah menjadi Undang
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
b)
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2017
tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil
Wali Kota (Selanjutnya Perbawaslu Penanganan Pelanggaran);
c) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa
Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Nomor 01 Tahun 2016
Nomor 013/Ja/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2) Bahwa di dalam penanganan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan
Pengawas Pemilu tidak mengenal in absentia atau ketidakhadiran Terdakwa.
Sebaliknya Pengawas Pemilu di dalam menerima laporan dari masyarakat
maupun memproses temuan dari hasil Pengawasan harus memenuhi syarat
formal dan materil;
3) Adapun yang menjadi pedoman Pengawas Pemilu ialah Pasal 134 ayat (2)
dan ayat (3) Undang-Undang Pemilihan yang merupakan Lex Specialis atas
dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan jo. Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu
Penanganan Pelanggaran;
4) Bahwa Pasal 134 Undang-Undang 10 Tahun 2016 ayat (2) yang mengatur
syarat formil menyebutkan bahwa Laporan Pelanggaran pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh: 1) warga
Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Setempat; 2)
pemantau Pemilihan; atau 3) peserta pemilu;
5) Bahwa Pasal 134 ayat (3) Undang-Undang 10 tahun 2016 yang mengatur
Syarat Materil menyebutkan bahwa laporan pelanggaran Pemilihan
sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat
paling sedikit yaitu: 1) nama dan alamat pelapor; 2) pihak terlapor; 3) waktu
dan tempat kejadian perkara; 4) uraian kejadian;
6) Bahwa terhadap dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan yang tidak dilakukan
proses oleh Pengawas Pemilu karena tidak ditemukannya Terlapor yang
kemudian dianggap kekeliruan fatal dan preseden buruk terhadap
penegakan hukum, tidak hanya memperlihatkan betapa gegabahnya
Pengadu melakukan tuduhan yang sangat serius, melainkan juga
mencerminkan pengadu tidak paham terhadap proses hukum. Keberadaa
Terlapor merupakan syarat materil yang harus dipenuhi di dalam proses
penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan. Konsekuensi tidak terpenuhinya
syarat materil bisa mengakibatkan batal demi hukum (nietigheid van
rechtswege);
7) Bahwa terhadap pokok aduan nomor 2, 3, 7, 8, 9, dan 13, Para Teradu ingin
menyampaikan kepada Majelis Yang Mulia, bahwa Teradu beserta jajaran
Pengawas Pemilu di bawah dalam melaksanakan tugas penindakan terhadap
Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan berpegang teguh pada ketentuan
peraturan perundang-undangan atau telah melaksanakan secara
profesional. Adapun terhadap laporan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan
yang tidak ditemukan, Pengawas Pemilu juga telah melaksanakan
penelusuran sebagaimana yang terungkap di dalam Sidang Dugaan
Pelanggaran Administrasi yang bersifat TSM; (Bukti T-2)
3. Terhadap pokok aduan Pengadu nomor 4 dan 5, Para Teradu tidak menganggap
perlu untuk menjawabnya secara panjang-lebar karena dalil aduan tersebut
kabur atau tidak jelas dan lebih condong pada tuduhan tanpa dasar. Bahwa
terdapat setidaknya 17 dugaan pelanggaran pidana politik uang yang ditangani
oleh jajaran Pengawas Pemilu. 15 kasus diantaranya tidak terpenuhi unsur,
sedangkan 2 dugaan Pelanggaran Pidana yang berada di Kabupaten Pringsewu
dan Tanggamus telah diteruskan ke Proses Penyidikan dan telah mempunyai
kekuatan hukum tetap; (Bukti T-003 dan Bukti T-004)
4. Terhadap pokok aduan Pengadu nomor 6, Panwas Kota Bandar Lampung telah
melakukan langkag-langkah sebagai berikut:
a. Mengirimkan Surat Permintaan Keterangan Terhadap yang bersangkutan
dengan Nomor Surat: 101/LA-14/TU.00.01/VII/2018 tertanggal 18 Juli
2018 yang dijadwalkan pada Hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 bertempat di
Kantor Sekretariat Panwas Kota Bandar Lampung; (Bukti T-005)
b. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2018 yang bersangkutan tidak menghadiri
undangan permintaan keterangan;
c. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2018 Panwas Kota Bandar Lampung kembali
mengirimkan Surat Permintaan Keterangan terhadap yang bersangkutan
dengan nomor surat 102/LA-14/TU.00.01/VII/2018 tertanggal 19 Juli 2018
yang dijadwalkan pada Hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 bertempat di Kantor
Sekretariat Panwas Kota Bandar Lampung (Bukti T-006);
d. Bahwa Teradu di dalam juga melampirkan Tanda Terima Surat Undangan
Permintaan Keterangan Terhadap yang bersangkutan (Bukti T-007);
e. Bahwa Panwas Kota Bandar Lampung tidak dapat melakukan upaya
pemanggilan paksa atau penjemputan paksa karena tidak memiliki
kewenangan dimaksud.
5. Bahwa terhadap Pokok Aduan 10, Para Teradu berasumsi bahwa apa yang
disampaikan oleh Pengadu di dalam pokok aduan 10 ialah berkaitan dengan
fakta hukum yang terjadi pada Sidang Administrasi Terkait Larangan
memberikan dan/atau Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi
Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 yang
dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Bahwa dalam Sidang
Administrasi yang bersifat TSM atas Laporan Tim Kampanye Pasangan Calon
Nomor 1 a.n M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri (Pelapor 1) dan Pasangan Calon
Nomor 2 a.n Herman Hasanusi-Sutono (Pelapor 2) banyak saksi yang dihadirkan
oleh Pelapor 1 tidak melihat, mendengar, dan menyaksikan secara langsung. Hal
tersebut tentu tidak selaras dengan ketentuan Pasal 18 Perbawaslu 13 Tahun
2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan
Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan
Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Wali Kota yang mensyaratkan saksi adalah seseorang yang melihat,
mendengar secara langsung dan/atau mengalami terjadinya peristiwa
pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (Bukti T-2). Adapun keterangan
Ahli dari Pelapor 1 dan Pelapor 2, majelis sidang Administrasi TSM mempunyai
pertimbangan lain ketika tidak mengambil pendapat ahli, salah satunya adalah
tentang Pengertian dan kriteria sebuah pelanggaran yang bersifat TSM, dimana
majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa pelanggaran administrasi yang
bersifat TSM haruslah dimaknai secara kumulatif.
6. Bahwa terhadap pokok aduan 11 dapat Teradu I jelaskan sebagai berikut:
a. Bahwa Teradu I mengakui bahwa Akhmal Fatoni merupakan kakak kandung
atau memiliki hubungan darah dengan Teradu I;
b. Bahwa benar Akhmal Fatoni menjabat sebagai Sekretaris DPC PKB Lampung
Timur tetapi tidak terdaftar sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Arinal
Djunaidi Chusnunia Chalim di Kabupaten Lampung Timur (Bukti P-8);
c. Bahwa Teradu I tidak mempunyai Bibi yang menjadi Asisten Pribadi
Chusnunia Chalim yang merupakan Bupati Lampung Timur sekaligus Calon
Wakil Gubernur Lampung Nomor Urut 3 yang berpasangan dengan Arinal
Djunaidi;
d. Bahwa Teradu I dalam jabatannya juga telah mematuhi Peraturan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
e. Bahwa Pasal 14 huruf a Peraturan a quo menyebutkan bahwa “Dalam
melaksanakan prinsip proporsional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan
bertindak: a. mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi
yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan
tugas Penyelenggara Pemilu”;
f. Bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan a quo menyatakan bahwa “Dalam
melaksanakan prinsip kepentingan umum, Penyelenggara Pemilu bersikap
dan bertindak...f. tidak mengikut sertakan atau melibatkan kepentingan
pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan
kewajibannya”;
g. Bahwa sebagai implementasi terhadap norma yang terdapat di dalam Pasal
14 huruf a telah dilaksanakan oleh Teradu dengan melakukan pleno dengan
anggota Bawaslu Provinsi yang lain pada tanggal 10 November 2017 di
Kantor Bawaslu Provinsi Lampung; (Bukti T-9)
h. Bahwa Teradu I juga telah mengumumkan adanya hubungan keluarga
dengan Muhammad Akmal Fatoni yang merupakan kakak Kandung Teradu
di papan pengumuman Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung;
(Bukti T-10)
i. Bahwa terkait implementasi Pasal 14 huruf a dan Pasal 19 huruf f Peraturan a
quo Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung telah melaksanakan
Rapat Pleno yang dituangkan di dalam Berita Acara Nomor
193.a/K.LA/HK.01.00/VII/2018 yang menerangkan adanya Hubungan atau
Keterkaitan Keluarga Antara Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
dengan Anggota DPRD, Calon Anggota Legislatif dan Partai Politik; (Bukti T-
11)
j. Bahwa di dalam rapat Pleno dimaksud diterangkan bahwa Teradu a.n
Fatikhatul Khoiriyah memiliki seorang kakak kandung a.n Muhammad
Akmal Fatoni, S.Pd yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Lampung
Timur Provinsi Lampung Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Adapun Teradu
II atas nama Iskardo P. Panggar memiliki seorang Adik Ipar a.n Yulius Arifin
Jaya yang merupakan Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Daerah
Way Kanan; (Bukti T-11)
k. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor
193.a/K.LA/HK.01.00/VII/2018 Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi
Lampung telah mengumumkan hasil pleno dimaksud di dalam
Pengumuman Nomor 193.b/K.LA/HK.01.00/VII/2018 tentang
Pemberitahuan Adanya Hubungan atau Keterkaitan Keluarga Antara Ketua
dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung dengan Anggota DPRD, Calon
Anggota Legislatif dan Partai Politik; (Bukti T-12)
l. Bahwa Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung juga telah
melaksanakan pleno pembagian kordinator wilayah sehingga Ketua dan
Anggota Bawaslu Provinsi Lampung yang memiliki hubungan keluarga
dengan bakal calon anggota legislatif tertentu di daerah tertentu tidak akan
menjadi koordinator pada wilayah dimaksud; (Bukti P-12)
m. Bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti atas jawaban pokok aduan 11,
Teradu ingin menyampaikan bahwa sebagai penyelenggara Pemilu Teradu
telah mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang menyangkut integritas Pengawas Pemilu dalam menjalankan
tugas yaitu implementasi terhadap Pasal 14 huruf a dan Pasal 19 huruf f
Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Bahwa terkait dengan pokok aduan ke 12, dapat Teradu I jelaskan sebagai
berikut:
a. Bahwa sebagaimana jawaban pokok aduan 11, perlu kembali Teradu I
sampaikan bahwa Teradu I sangat Patuh terhadap ketentuan Peraturan
perundang-undangan termasuk yang mengatur tentang Kode Etik
Penyelenggara Pemilu yang tertuang di dalam Peraturan DKPP Nomor 2
Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara
Pemilihan Umum.
b. Bahwa bentuk kepatuhan tersebut telah dilaksanakan dengan melakukan
Pleno Keterkaitan Hubungan Keluarga dengan Anggota DPRD Kabupaten
Lampung Timur dan Partai Politik yang dihadiri dan ditandatangani oleh
Teradu a.n Fatikhatul Khoiriyah, S.HI., MH, Iskardo P. Panggar, S.H., MH,
dan Adek Asy’ari pada tanggal 10 November 2017; (Bukti T-9)
c. Bahwa selain itu hasil rapat pleno tersebut juga telah diumumkan di kantor
sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung jauh sebelum pelaksanaan sidang
(Bukti T-10);
d. Bahwa hubungan persaudaraan antara Teradu I dengan kakak Kandung a.n
Muhammad Akmal Fatoni kemudian dikaitkan dengan Calon Wakil
Gubernur Lampung a.n Chusnunia Chalim sengaja diisukan menjelang
Putusan sidang Administrasi yang bersifat TSM; (Bukti T-13);
e. Bahwa dalam menangkal keraguan publik, Teradu telah menyatakan melalui
media sosial facebook pada tanggal 11 Juli 2018 bahwa keputusan yang
akan diambil oleh majelis sidang dugaan pelanggaan administrasi yang
bersifat TSM merupakan keputusan lembaga yang tidak kaitannya dengan
hubungannya dengan kesamaan organisasi, terlebih hubungan
persaudaraan karena di keputusan diambil berdasarkan pada fakta
persidangan dan tentunya rapat pleno yang melibatkan Ketua dan Anggota
Majelis; (Bukti T-14).
8. Bahwa setelah menjawab pokok aduan 1 s.d aduan 13, Para Teradu yakin
bahwa Majelis Hakim Yang Mulia telah mendapatkan gambaran bagaimana
Bawaslu Provinsi Lampung beserta jajaran di bawahnya, telah secara serius
melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang 10 Tahun 2016
dan juga tetap berpedoman pada Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Kode Etik dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum
demi Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Lampung berjalan sebagaimana
mestinya dan sebagaimana yang diharapkan
9. Bahwa Teradu ingin menyampaikan beberapa poin tambahan yang secara
parsial telah dijawab sesuai dengan pokok aduan Pengadu di atas. Hal-hal
dimaksud meliputi pencegahan, dan penanganan pelanggaran yang dilakukan di
15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung:
a. Pencegahan
Bahwa Para Teradu sebagai Pengawas Pemilu di Provinsi Lampung tetap
berkeyakinan bahwa pencegahan tetap menjadi prioritas kami dalam
mengawal demokrasi di Provinsi Lampung. Oleh sebab itu dalam rangka
mencegah terjadinya politik uang di Provinsi Lampung, Bawaslu beserta
jajaran dibawah telah melakukan upaya-upaya pencegahan di antaranya:
1) Memasang banner tolak politik uang yang memuat sanksi bagi pemberi
dan penerima sampai pada tingkat kecamatan se-Provinsi Lampung;
(Bukti P-15)
2) Melaksanakan Deklarasi Tolak Politik Uang; (Bukti P-16)
3) Melakukan Patroli Pengawasan (Bukti P-17 dan Bukti P-18), dan lain
sebagainya.
b. Bahwa Penindakan atas Dugaan Pelanggaran telah dilaksanakan dari mulai
tahapan pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati di Provinsi Lampung hingga hari pemungutan suara dan
penetapan pasangan calon oleh KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten
Lampung Utara dan Tanggamus yang melaksanakan Pemilihan Bupati.
Bahwa di dalam pelaksanaan pilihan Kepala Daerah Provinsi Lampung
tahun 2018 yang dilaksanakan pada 27 Juni 2018 telah dilakukan
penindakan sampai ke tingkat Kabupaten yang jumlahnya sebagai berikut:
Jenis Pelanggaran
No Adm Etik ASN/Lainnya Pidana Bukan
Pelanggaran
1 107 1 56 43 36
Jumlah Laporan dan Temuan = 246
Bahwa berdasarkan data di atas Bawaslu Provinsi Lampung melakukan
klasifikasi terhadap pelanggaran yang dilakukan baik oleh Tim Kampanye
maupun orang perseorangan yang mendukung salah satu dari 4 (empat)
pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. Klasifikasi
tersebut sebagai berikut:
1. Dugaan Pelanggaran ASN/Lainnya
Ridho- Herman-Sutono Arinal-Nunik Mustafa-Jajuli
Bachtiar
9 12 9 10
2. Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan
Ridho- Herman-Sutono Arinal-Nunik Mustafa-Jajuli
Bachtiar
2 0 1 0
Lainnya Dilakukan Orang-Perseorangan: 3
3. Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Ridho- Herman-Sutono Arinal-Nunik Mustafa-Jajuli
Bachtiar
7 45
19 6
Dilakukan oleh KPU: 28
Adapun Pelanggaran Pidana Pemilihan yang telah divonis oleh Pengadilan
dapat dilihat pada tabel berikut:
Kabupaten/Kota Jenis Pidana Pemilihan Vonis
Bandar Lampung Politik Uang Bebas
Lampung Utara Netralitas Kepala Desa 1 Bulan
Lampung Timur Ujaran Kebencian 3 bulan (tidak ditahan)
Tanggamus Menghilangkan APK & 1 Bulan & 1,5 Bulan
Netralitas Kepala Desa
Netralitas Kepala Desa 1 Bulan
Politik Uang 3 Tahun
Sedangkan jumlah Penanganan Pelanggaran dari Provinsi sampai tingkat
kecamatan di 15 Kabupaten/Kota sebagai berikut:
Jenis Pelanggaran
No
Adm Etik ASN/Lainnya Pidana Bukan Pelanggaran
1 331 3 65 43 85
Jumlah Laporan 43, Temuan 484
Bahwa data-data yang telah Teradu urai di atas telah dipaparkan dan
dipublikasikan pada acara “Ekspose Hasil Pengawasan Pilkada Serentak
Tahun 2018 di Provinsi Lampung Bersama dengan Stake Holder Terkait”;
(Bukti T-019, Bukti T-20, Bukti T-21, Bukti T-22 dan Bukti T-23)
10. Perlu Teradu sampaikan juga bahwa proses Penanganan Pelanggaran Pidana
Pemilihan terkait laporan adanya politik uang telah dikonfirmasi oleh Sentra
Gakkumdu di 15 Kabupaten/Kota di dalam persidangan dugaan pelanggaran
administrasi yang bersifat TSM dan telah dibuktikan dengan adanya putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Penanganan
Pelanggaran Pidana Pemilihan di Kabupaten Tanggamus yang telah Teradu
lampirkan di dalam jawaban ini; (vide Bukti T-4)
11. Bahwa di dalam Putusan dugaan pelanggaran administrasi dimaksud, Teradu
yang merupakan Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa telah memutus untuk
menolak permohonan Perlapor 1 dan 2, yang merupakan Laporan dari Tim
Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 1 a.n Muhammad Ridho Ficardo-
Bachtiar Basri, dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 2 a.n Herman
Hasanusi-Sutono, karena Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Lampung No. urut 3 a.n Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim tidak terbukti
melakukan pelanggaran administrasi yang bersifat TSM. Bahwa putusan
Bawaslu Provinsi Lampung dimaksud juga telah dikuatkan oleh Putusan
Keberatan Bawaslu Republik Indonesia (Bukti T-24), dan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia yang telah menolak Permohonan Penyelesaian Perselisihan
Hasil atas Permohonan 1 dan Permohonan 2 (Bukti T-25).
12. Bahwa Teradu secara tegas dan berulang kali menjelaskan kepada publik bahwa
di dalam menjalankan amanah jabatan sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu
Provinsi Lampung, Teradu akan memproses semua bentuk pelanggaran sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bukti T-26).
Hubungan keluarga yang diisukan mempengaruhi keputusan Bawaslu Provinsi
Lampung dalam melakukan penindakan pelanggaran juga tidak beralasan
hukum dan telah ditegaskan berulang kali bahkan menjelang putusan sidang
administrasi TSM (Vide Bukti T-14 dan T-26). Teradu bahkan telah membagi
koordinator wilayah melalui rapat pleno pada bulan Oktober 2017 dan tidak
mengkoordinatori wilayah Lampung Timur yang merupakan tempat kelahiran
Teradu (Bukti T-27).
KESIMPULAN
[2.6] Berdasarkan pengaduan dan keterangan yang disampaikan baik secara tertulis
maupun dalam persidangan, Para Teradu menyampaikan kesimpulan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari jawaban Para Teradu bertanggal 7
September 2018 yang dirumuskan sebagai berikut:
1. Bahwa Terhadap 13 pokok aduan yang diadukan oleh Pengadu, Teradu tetap
konsisten pada jawaban Tertulis maupun jawaban secara lisan yang
disampaikan oleh Teradu pada saat sidang majelis etik DKPP;
2. Bahwa pada pokoknya di dalam jawaban Teradu dimaksud, Bawaslu Provinsi
Lampung berpedoman pada peraturan perundang-undangan yaitu:
a. Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya
Undang-Undang Pemilihan);
b. Perbawaslu 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota; dan
c. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Nomor 01 Tahun 2016 Nomor
013/Ja/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan
Wakil Walikota.
3. Bahwa terhadap tugas-tugas pengawasan dan penindakan pelanggaran,
Bawaslu Provinsi Lampung telah melaksanakannya sesuai dengan prosedur;
(Bukti T-1, T-2, T-3, dan T-4)
4. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung juga telah menegakkan keadilan formil dan
materil di dalam penanganan dugaan pelanggaran administrasi yang bersifat
Terstruktur, Sistematis, dan Masif dengan dikeluarkannya Putusan Nomor
002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/Vll/2018, yang kemudian dikuatkan dengan
Putusan Keberatan oleh Bawaslu Republik Indonesia nomor
004/KB/BWSL/VII/2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
46/PHP.GUB-XVI/2018; (Bukti T-2, T-24, dan T-25)
5. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah melakukan terobosan dalam
Penindakan Pelanggaran dalam Pemilihan Lampung Tahun 2018;
6. Bahwa tidak benar Bawaslu Provinsi Lampung terkungkung atau terpenjara
dalam aturan formal sehingga menegasikan kebenaran dan keadilan materil.
7. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung dan jajaran di bawahnya telah melaksanakan
terobosan dalam hal Penindakan Pelanggaran;
8. Bahwa terobosan dimaksud diwujudkan dalam bentuk:
a. melakukan penelusuran terhadap laporan dugaan pelanggaran yang tidak
memenuhi syarat formal dan materil yang diatur di dalam Pasal 134 Undang-
Undang Pemilihan; (Bukti Tambahan T-28)
b. mendatangi Terlapor, Pelapor, maupun saksi-saksi yang telah diundang dua
kali secara patut dan layak untuk menghadiri klarifikasi namun yang
bersangkutan tidak hadir;
9. Bahwa Teradu I Fatikhatul Khoiriyah, MH telah menjadi Ketua Bawaslu Provinsi
Lampung sejak tahun 2012 s.d 2017 (periode pertama) dan 2017 s.d sekarang
(periode kedua);
10. Bahwa dalam rentan waktu 2012 s.d 2018 setidaknya telah dilaksanakan pesta
demokrasi di antaranya:
a. Pada Tahun 2014 dilaksanakan Pemilihan DPRD, DPD, dan DPR serta
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
b. Pada Tahun 2015 dilaksanakan Pilkada Serentak di 8 (delapan)
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang meliputi: Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati di Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Tengah,
Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung
Selatan, dan Kabupaten Way Kanan.
11. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu 2014 dan Pilkada Serentak Tahun 2015
Teradu I dalam menjalankan tugasnya tidak pernah disangkutpautkan dengan
Kakak Kandung Teradu I a.n Muhammad Akmal Fatoni, S.Pd. yang menjadi
pengurus Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lampung Timur dan
merupakan Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Lampung Timur;
12. Bahwa di dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua Bawaslu Provinsi
Lampung sekaligus Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Teradu I juga
tidak pernah tebang pilih dalam menindak pelanggaran. Singkatnya,
pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Lampung Tahun 2018 atau Tim Kampanye/Tim Pemenangan Nomor
urut 1 a.n M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri, Nomor urut 2 a.n Herman
Hasanusi-Sutono, Nomor Urut 3 a.n Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim, dan
nomor urut 4 a.n Mustafa-Ahmad Jajuli, maupun yang dilakukan orang-
perseorangan yang mendukung salah satu pasangan calon di atas, ditindak dan
telah dipublikasikan; (Bukti T-9)
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, amanah sebagai Ketua Majelis Pemeriksa
pada Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang bersifat TSM
telah patut dan layak diemban oleh Teradu I karena integritasnya yang tidak
pernah terintervensi oleh kepantingan apapun dan darimanapun;
14. Bahwa menyangkutpautkan keputusan lembaga yang diambil berdasarkan rapat
pleno ketua dan anggota dalam sidang dugaan pelanggaran administrasi yang
bersifat TSM beraroma politis yang sengaja ditebarkan menjelang putusan
sidang dimaksud;
15. Bahwa proses persidangan dan putusan hasil persidangan pada sidang
dimaksud bersifat terbuka sehingga siapapun termasuk Pengadu dapat menilai
dan menimbang keputusan majelis Pemeriksa yang sekali lagi telah dikuatkan
oleh Bawaslu Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi.
16. Bahwa dengan demikian Teradu meminta kepada Majelis Sidang untuk a.
menolak permohonan Pengadu untuk seluruhnya; b. Menyatakan Teradu tidak
melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; dan c. Membebaskan para Teradu
dari segala tuduhan dan selanjutnya merehabilitasi nama baik para Teradu.
[2.7] PETITUM PARA TERADU
Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Para Teradu untuk seluruhnya;
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu; dan
4. Apabila Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo
berpendapat lain, maka dimohon dapat kiranya memberikan putusan yang
seadil-adilnya.
[2.8] Bahwa untuk menguatkan jawabannya Para Teradu telah menyerahkan alat
bukti sebagai berikut:
Bukti T-1 : Berkas Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Panwaslu
Kabupaten Pringsewu Nomor 05/TM/PG/Kab/08.12/III/2018;
Bukti T-2 : Putusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan
Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang
Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun
2018 Nomor: 002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/Vll/2018;
Bukti T-3 : Berkas Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Kabupaten
Pringsewu;
Bukti T-4 : Berkas Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Kabupaten
Tanggamus Nomor 003/LP/PG/Kab.08.08/VI/2018;
Bukti T-5 : Surat Panwas Kota Bandar Lampung Nomor: 101/LA-
14/TU.00.01/VII/2018, perihal Permintaan Klarifikasi, tanggal 18
Juli 2018;
Bukti T-6 : Surat Panwas Kota Bandar Lampung Nomor: 102/LA-
14/TU.00.01/VII/2018, perihal Permintaan Klarifikasi II, tanggal 19
Juli 2018;
Bukti T-7 : Tanda Terima Surat Undangan Permintaan Keterangan, Tanggal 19
Juli 2018;
Bukti T-8 : Salinan Struktur Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 3 Atas Nama
Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim;
Bukti T-9 : Berita Acara Pleno Nomor 052.a/K.LA/HK.08.00/XI/2017, tanggal
10 November 2017 dan Daftar Hadir Pleno, tanggal 10 November
2017;
Bukti T-10 : Pengumuman Nomor 052.b/K.LA/HK.08.00/XI/2017 tentang
Pemberitahuan Adanya Hubungan atau Keterkaitan Keluarga
antara Ketua Bawaslu Provinsi Lampung dengan Anggota DPRD
dan Partai Politik, tanggal 11 November 2017;
Bukti T-11 : Salinan Berita Acara Pleno Nomor 193.a/K.LA/HK.01.00/VII/2018
dan Daftar Hadir, tanggal 31 Juli 2018;
Bukti T-12 : Pengumuman Nomor 193.b/K.LA/HK.01.00/VII/2018 tentang
Pemberitahuan Adanya Hubungan atau Keterkaitan Keluarga
Antara Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung dengan
Anggota DPRD, Calon Anggota Legislatif dan Partai Politik dan Video
Publikasi Status Hubungan Kakak Kandung yang Mencalonkan diri
menjadi Caleg di Lampung Timur, tanggal 31 Juli 2018;
Bukti T-13 : Print out berita online Pelita Nusantara berjudul “Khoir Berani
Ungkap Kejahatan Pilkada Paslon Nomor Tiga?”
Bukti T-14 : Print Out Tangkapan Layar Status akun Facebook Fatikhatul
Khoiriyah;
Bukti T-15 : Print Out berita Online Lampost.co yang berjudul “Jelang Pilgub,
Panwaslu Lamsel Sebar 260 Banner Tolak Politik Uang”
Bukti T-16 : Print Out berita Online Jawapos dengan judul “Peserta Pilkada di
Lampung Tolak Politik Uang”;
Bukti T-17 : Print Out berita Online Lampost.co yang berjudul “Panwas Kota
Patroli Pengawasan Cegah Politik Uang”;
Bukti T-18 : Print Out berita Online Lampost.co yang berjudul “Panwascam
Sidomulyo Patroli Tolak Politik Uang Keliling Desa”;
Bukti T-19 : Print out Presentasi berjudul Penindakan Pelanggaran pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
di Provinsi Lampung;
Bukti T-20 : Print Out berita Online Mediafaktanews.com berjudul “Songsong
Pemilu 2019, Bawaslu Lampung Evaluasi Pengawasan Pilgub”;
Bukti T-21 : Print Out berita Online Sumatera Post berjudul “Fatikhatul: Kita
Lakukan Ekspos Total Hasil Pilgub Lampung 2018”;
Bukti T-22 : Print Out berita Online Nitizenku berjudul “Dapat Ratusan Temuan,
Bawaslu Lampung: Kami Tidak Tidur”
Bukti T-23 : Print Out berita Online Ienews.id berjudul “Pilgub Lampung,
Bawaslu Terima 246 Pelanggaran;
Bukti T-24 : Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor:
004/KB/BWSL/VII/2018;
Bukti T-25 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PHP.GUB-XVI/2018
Bukti T-26 : 1 Kliping berisi Video di depan Massa Aksi;
Bukti T-27 : BA Pleno No. 033/Bawaslu-LA/HK.01.01/X/2017, tanggal 2
Oktober 2017;
V. PERTIMBANGAN PUTUSAN
[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para
Teradu diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas tindakan
dan perbuatan sebagai berikut:
[4.1.1] Teradu I, II dan III selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung tidak
profesional, kapabel, adil, transparan, proporsional, jujur dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018. Para Teradu tidak bekerja dengan
maksimal sesuai tupoksi dalam menangani seluruh laporan Money Politic yang
dilakukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018
Nomor Urut 3 atas nama Arinal-Nunik. Bahwa laporan masyarakat terkait politik
uang di seluruh Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung membuktikan politik
uang yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3 tersebut terjadi secara masif dan
mampu mengubah secara signifikan perolehan suara Paslon tersebut dalam Pilgub
Lampung Tahun 2018, namun tidak ditindaklanjuti dengan alasan identitas Terlapor
tidak jelas, meskipun barang bukti, saksi Pelapor, dan pemberitaan media
membuktikan bahwa kejahatan politik uang tersebut terjadi. Menurut Pengadu,
seharusnya Sentra Gakumdu dan Panwas dapat memproses laporan masyarakat
tersebut ke Pengadilan untuk selanjutnya diputuskan dalam proses persidangan oleh
majelis hakim meskipun Terlapor atau saksi tidak dapat ditemukan. Bahwa jika
seluruh Laporan pidana Pemilu tidak ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, hal
tersebut akan menjadi contoh buruk penegakan pidana Pemilu. Tidak profesionalnya
Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakumdu
menangani politik uang tersebut sampai ke ranah peradilan merupakan bentuk
penyimpangan atau pemborosan keuangan negara yang digunakan Sentra Gakumdu
tersebut dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Lampung Tahun
2018. Bahwa akibat ketidakprofesionalan para Teradu dan jajarannya dalam
menangani laporan politik uang yang dilakukan Paslon Nomor Urut 3 Arinal-Nunik
juga menyebabkan unjuk rasa masyarakat di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di
Lampung tanggal 28 Juni 2018. Hal tersebut menimbulkan situasi yang tidak
kondusif, mengganggu pelayanan publik, dan membuat keresahan umum;
[4.1.2] Teradu I, II dan III selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung tidak
profesional dan tidak mampu membangun pendapat hukum terhadap Laporan
sengketa yang diajukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Lampung Tahun 2018 Nomor Urut 1 dan 2. Bahwa dalam amar putusannya, para
Teradu tidak mempertimbangkan kesaksian masyarakat dan para ahli yang
dihadirkan oleh Pelapor, sehingga amar putusannya hanya berdasarkan laporan
Panwas Kabupaten/Kota yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 3;
[4.1.3] Bahwa Teradu I Fatikhatul Khoiriyah mempunyai hubungan darah dengan
Akmal Fatoni yang menjabat Sekretaris DPC PKB Lampung Timur sekaligus sebagai
Timses Paslon Nomor Urut 3 dalam Pilgub Lampung 2018. Teradu I juga mempunyai
hubungan darah dengan Rida (Bibi) yang merupakan asisten pribadi Chusnunia
(Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 3). Hal ini sangatlah bertentangan dengan
ketentuan yang berlaku yang mengharuskan Teradu I menginformasikan kepada
publik bahwa ada keluarganya yang sedang mencalonkan diri sebagi caleg dari PKB
dan memiliki kedekatan dengan orang kepercayaan calon Wakil Gubernur. Teradu I
juga tetap memposisikan diri sebagai Ketua Majelis dalam pemeriksaan permohonan
sengketa yang diajukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Lampung Tahun 2018 Nomor Urut 1 dan 2. Menurut Pengadu hal tersebut sangatlah
berpengaruh terhadap netralitas Teradu I dalam pelaksanaan sidang pemeriksaan.
Seharusnya Teradu I mengundurkan diri dan tidak bersedia menjadi Ketua/Anggota
majelis pemeriksa permohonan sengketa tersebut. Bahwa dalam amar putusan
sengketa nomor 002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018, Bawaslu Provinsi
Lampung mengakui telah terjadi kegiatan politik uang yang dilarang dalam Pasal 158
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Hal tersebut membuktikan
Bawaslu Lampung mengetahui politik uang yang dilakukan Paslon Nomor Urut 3,
namun tidak mampu menangkap, memeriksa, dan meneruskan ke ranah peradilan
untuk diputuskan.
[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu I, II dan III pada pokoknya menolak
seluruh dalil aduan Pengadu. Para Teradu menyatakan telah melaksanakan seluruh
tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
[4.2.1] Dalil aduan Pengadu terkait laporan Money Politic di seluruh Kabupaten/Kota
se-Provinsi Lampung telah ditindaklanjuti oleh jajaran Panwas Kabupaten/Kota.
Bahwa terdapat setidaknya 17 (tujuh belas) dugaan pelanggaran pidana politik uang
yang ditangani oleh jajaran Pengawas Pemilu, 15 (lima belas) kasus diantaranya tidak
terpenuhi unsur, sedangkan 2 (dua) dugaan pelanggaran Pidana yang berada di
Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus telah diteruskan ke proses Penyidikan dan
telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutya terkait dugaan politik uang di
Kabupaten Pringsewu telah ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Pringsewu
bersama dengan Sentra Gakkumdu. Bahwa dalam rapat pembahasan sentra
Gakkumdu, Panwas Kabupaten Pringsewu menyatakan laporan tersebut memenuhi
unsur Pidana Pemilu, namun karena unsur Kejaksaan dan Kepolisian menyatakan
tidak memenuhi unsur pidana Pemilu, maka laporan tersebut dinyatakan dihentikan
dan tidak dapat diteruskan ke tahap Penyidikan karena tidak terpenuhinya unsur-
unsur di dalam Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pemilihan. Bahwa Pengawas Pemilu tidak memproses dugaan Pelanggaran Pidana
Pemilihan disebabkan tidak menemukan Terlapor sudah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, karena keberadaan Terlapor merupakan syarat materiil yang harus
dipenuhi dalam proses penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan. Bahwa Para
Teradu beserta jajarannya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan upaya
pemanggilan paksa atau penjemputan paksa terhadap Terlapor. Konsekuensi tidak
terpenuhinya syarat materiil bisa mengakibatkan batal demi hukum (nietigheid van
rechtswege). Para Teradu secara profesional telah melaksanakan tugas penindakan
terhadap Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
[4.2.2] Terhadap dalil Pengadu terkait Sidang Administrasi yang bersifat Terstruktur,
Sistematis dan Masif (TSM) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Lampung Tahun 2018, para Teradu menyatakan telah sesuai dengan fakta hukum
dan fakta sidang pemeriksaan. Bahwa dalam Sidang Administrasi yang bersifat TSM
atas Laporan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 1 a.n M. Ridho Ficardo-Bachtiar
Basri (Pelapor 1) dan Pasangan Calon Nomor 2 a.n Herman Hasanusi-Sutono (Pelapor
2) banyak saksi yang dihadirkan oleh Pelapor 1 tidak melihat, mendengar, dan
menyaksikan secara langsung. Hal tersebut tentu tidak selaras dengan ketentuan
Pasal 18 Perbawaslu 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran
Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi
Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mensyaratkan saksi adalah seseorang yang
melihat, mendengar secara langsung dan/atau mengalami terjadinya peristiwa
pelanggaran. Adapun keterangan Ahli dari Pelapor 1 dan Pelapor 2, Majelis Sidang
Administrasi TSM mempunyai pertimbangan lain ketika tidak mengambil pendapat
ahli tentang pengertian dan kriteria sebuah pelanggaran yang bersifat TSM, dimana
majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa pelanggaran administrasi bersifat TSM
haruslah dimaknai secara kumulatif. Berdasarkan hal tersebut para Teradu
menetapkan Putusan Nomor 002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/Vll/2018, kemudian
dikuatkan dengan Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor
004/KB/BWSL/VII/2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.GUB-
XVI/2018;
[4.2.3] Terhadap dalil Pengadu menyatakan adanya hubungan darah antara Teradu I
dan Akhmal Fatoni, Teradu I mengakui bahwa Akhmal Fatoni merupakan kakak
kandung Teradu I dan menjabat sebagai Sekretaris DPC PKB Lampung Timur tetapi
tidak terdaftar sebagai Timses Paslon Nomor Urut 3 Arinal Djunaidi-Chusnunia
Chalim di Kabupaten Lampung Timur. Teradu I membantah mempunyai Bibi yang
menjadi Asisten Pribadi Chusnunia Chalim yang merupakan Bupati Lampung Timur
sekaligus Calon Wakil Gubernur Lampung Nomor Urut 3 yang berpasangan dengan
Arinal Djunaidi. Bahwa Teradu I telah mengumumkan hubungan keluarga dengan
Muhammad Akmal Fatoni yang merupakan kakak kandung Teradu I di papan
pengumuman Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung. Teradu I juga telah
menyampaikan hal tersebut kepada Anggota Bawaslu Provinsi Lampung lainnya pada
Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Lampung tanggal 10 November 2017 di Kantor Bawaslu
Provinsi Lampung. Hasil rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 193.a/K.LA/HK.01.00/VII/2018.
Bahwa Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung juga telah melaksanakan pleno
pembagian kordinator wilayah sehingga Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi
Lampung yang memiliki hubungan keluarga dengan bakal calon anggota legislatif
tertentu di daerah tertentu tidak akan menjadi koordinator pada wilayah dimaksud.
Berdasarkan hal tersebut, Teradu I tidak menjadi koordinator wilayah Kabupaten
Lampung Timur. Teradu I menyatakan bahwa hubungan persaudaraan antara Teradu
I dengan Muhammad Akmal Fatoni sengaja diisukan menjelang putusan Sidang
Administrasi yang bersifat TSM. Dalam rangka menjaga kepercayaan publik, Teradu I
telah menyatakan melalui media sosial Facebook 11 Juli 2018 bahwa keputusan yang
akan diambil oleh majelis sidang dugaan pelanggaran administrasi yang bersifat TSM
merupakan keputusan lembaga yang tidak berkaitan dengan hubungan persaudaraan
karena keputusan diambil berdasarkan pada fakta persidangan dan rapat pleno yang
melibatkan Ketua dan Anggota Majelis Sidang.
[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para Pihak, dokumen, bukti dan fakta yang
terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat:
[4.3.1] Menimbang terkait laporan Money Politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 Nomor Urut 3 Arinal-Nunik
telah ditindaklanjuti oleh para Teradu dan jajaran Panwas Kabupaten/Kota. Dalam
sidang pemeriksaan terungkap fakta terdapat 17 (tujuh belas) laporan yang diterima
oleh Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Bahwa 15 (lima belas) laporan
diantaranya tidak terpenuhi unsur, sedangkan 2 (dua) dugaan Pelanggaran Pidana
yang berada di Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus telah diteruskan ke proses
Penyidikan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan terkait laporan
yang dihentikan, fakta persidangan terungkap beberapa laporan dinyatakan tidak
memenuhi unsur dan dihentikan karena dalam rapat pembahasan Sentra Gakkumdu
unsur Kepolisian dan Kejaksaan menyatakan tidak memenuhi unsur pidana
pemilihan meskipun Panwas menyatakan memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti.
Terdapat juga beberapa laporan yang dihentikan karena unsur materiil tidak
terpenuhi. Pihak Terlapor tidak dapat ditemukan atau tidak dapat dimintai klarifikasi
meskipun telah disampaikan undangan klarifikasi oleh Sentra Gakkumdu. Pihak-
pihak yang diminta keterangan tidak hadir, sementara para Teradu tidak mempunyai
wewenang untuk melakukan panggilan atau penjemputan paksa. Berdasarkan fakta
tersebut, para Teradu beserta jajaran Panwas Kabupaten/Kota telah menindaklanjuti
seluruh laporan Pelapor. Demikian juga hasil pembahasan Sentra Gakkumdu
memutuskan laporan dihentikan, karena unsur Kepolisian dan Kejaksaan yang tidak
sependapat dengan Panwas di luar wewenang para Teradu. Dalam pembahasan
Sentra Gakkumdu unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Panwas memiliki wewenang
untuk memberikan rekomendasi tindaklanjut suatu laporan pidana pemilihan.
Dengan demikian dalil Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu meyakinkan
DKPP;
[4.3.2] Menimbang terkait sidang administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis
dan Masif (TSM) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung
Tahun 2018, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa permohonan
sengketa tersebut diajukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 1 M. Ridho
Ficardo-Bachtiar Basri (Pelapor 1) dan Pasangan Calon Nomor 2 Herman Hasanusi-
Sutono (Pelapor 2). Para Teradu telah melaksanakan sidang pemeriksaan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Para Teradu selanjutnya menerbitkan Putusan
Nomor 002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/Vll/2018. Putusan perkara tersebut
diajukan keberatan kepada Bawaslu RI sehingga diterbitkan putusan
004/KB/BWSL/VII/2018 yang intinya menolak keberatan Pelapor dan menguatkan
putusan para Teradu. Berdasarkan fakta tersebut, dalil Pengadu tidak terbukti dan
jawaban Teradu meyakinkan DKPP.
[4.3.3] Menimbang dalil Pengadu tentang adanya hubungan darah antara Teradu I
dengan Akhmal Fatoni selaku Timses Paslon Nomor Urut 3 Arinal Djunaidi-
Chusnunia Chalim di Kabupaten Lampung Timur. Dalam sidang pemeriksaan Teradu
I mengakui bahwa Akhmal Fatoni merupakan kakak kandung Teradu I. Dalam
rangka memenuhi standar etika penyelenggara Pemilu, pada forum pleno Bawaslu
Provinsi Lampung, Teradu I telah menyampaikan secara terbuka adanya hubungan
keluarga dengan Muhammad Akmal Fatoni yang dibuktikan dengan Berita Acara
Pleno Nomor 193.a/K.LA/HK.01.00/VII/2018. Selain itu Teradu I juga memperluas
informasi mengumumkan Berita Acara Pleno Nomor 193.a/K.LA/HK.01.00/VII/2018
melalui pengumumkan Nomor 193.b/K.LA/HK.01.00/VII/2018 yang ditempelkan
pada papan pengumuman Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung. Guna
mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota
DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019, Teradu I juga mengambil sikap tidak menjadi
koordinator wilayah Kabupaten Lampung Timur. Namun sikap dan tindakan Teradu I
menerima mandat pleno Bawaslu Provinsi Lampung dan Surat Keputusan Bawaslu RI
menjadi Ketua Majelis Sidang dalam penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi
bersifat TSM dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3 yang diusung oleh PKB dimana
Kakak Kandung Teradu I menjabat sebagai Sekretaris DPC PKB Lampung Timur,
menurut DKPP Teradu I terbukti tidak memiliki sense of ethics. Meskipun tugas
menjadi Ketua Majelis merupakan mandat pleno Bawaslu Provinsi yang dilegitimasi
oleh Bawaslu RI, Teradu I mempunyai tanggungjawab moral dan etik meneguhkan
sikap imparsialitas menolak menjadi Ketua Majelis untuk menghindari syakwasangka
adanya konflik kepentingan. Namun demikian sikap Teradu I yang tidak memiliki
sense of ethics tidak sampai pada tindakan keberpihakan, sebab menurut Pasal 31
ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan
Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang
atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif Dalam
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, penyelesaian pelanggaran diputuskan
dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi. Berdasarkan fakta tersebut, Teradu I terbukti
melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf e jo Pasal 14 huruf c Peraturan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk
mempertimbangkan.
