Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No.217/DKPP-PKE-III/2014 No.216/DKPP-PKE-III/2014 No.215/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan No. 555/I-P/L-DKPP/2014, No. 551/I-P/L-DKPP/2014, dan No. 552/I-P/L-DKPP/2014, diregistrasi dengan perkara No. 217/DKPP-PKE- III/2014, No. 216/DKPP-PKE-III/2014, dan No. 217/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Ir. H. Zulkarnain M. Dunda Tempat, tanggal Lahir : Gorontalo, 10 Maret 1967 Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto Kel. Heledulaa Utara Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Selaku Pengadu Perkara Nomor 217/DKPP-PKE-III/2014,Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------------------- Pengadu I; 2. Nama : Hadi Sutrisno Daud Tempat/Tanggal Lahir : Gorontalo, 23 Januari 1978 Pekerjaan : Wakil Ketua DPC PBB Kota Gorontalo Alamat : Kel. Buladu Kec. Kota Barat Kota Gorontalo Selaku Pengadu Perkara Nomor 216/DKPP-PKE-III/2014,Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------------------- Pengadu II; 3. Nama : Rauf Ali Tempat/Tanggal Lahir : Gorontalo 24 Oktober 1974 Pekerjaan : Ketua Panwaslu Kota Gorontalo Alamat : Jl. Kasuari Baru No.8 Kel. Heledulaa Selatan Kec. Kota Timur Kota Gorontalo Selaku Pengadu Perkara Nomor 215/DKPP-PKE-III/2014,Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------------- Pengadu III; Untuk selanjutnya Para Pengadu I sampai dengan Pengadu III disebut sebagai --------------------------------------------------------------PARA PENGADU; -- TERHADAP --

[1.2] TERADU 1. Nama : Dr. Thaib Saleh Organisasi/Lembaga : Ketua KPU Kota Gorontalo Alamat : Jl. Sawit 1 Kelurahan Buladu Kota Gorontalo Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------Teradu I; 1  2. Nama : Abdulah Mansyur Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kota Gorontalo Alamat : Jl. Sawit 1 Kelurahan Buladu Kota Gorontalo Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Asni Abu Bakar Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kota Gorontalo Alamat : Jl. Sawit 1 Kelurahan Buladu Kota Gorontalo Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Drs. Jusrin Kadir, MPA Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kota Gorontalo Alamat : Jl. Sawit 1 Kelurahan Buladu Kota Gorontalo Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Nurul Syamsu Pana Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kota Gorontalo Alamat : Jl. Sawit 1 Kelurahan Buladu Kota Gorontalo Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------Teradu V; Untuk selanjutnya Para Teradu I sampai dengan Teradu V disebut sebagai ------------------------------------------------------- PARA TERADU; [1.3] Membaca dan mempelajari Pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Mendengar keterangan saksi-saksi Pengadu; Mendengar Keterangan saksi-saksi Teradu; Mendengar Keterangan pihak terkait; Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU I [2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 18 Juni 2014 telah mengajukan Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan akta penerimaan Pengaduan No. 555/I- P/L-DKPP/2013, yang diregistrasi dengan perkara No. 217/DKPP-PKE- II/2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : 1. Para Teradu telah melakukan perbuatan melanggar kode etik dengan menghilangkan hak konstitusi Pengadu sebagai Calon Terpilih peraih suara terbanyak pertama. Para Teradu telah membatalkan Surat Keputusan terkait Penetapan Caleg Terpilih Daerah Pemilihan Kota Gorontalo 3 (tiga) dari Partai Bulan Bintang (PBB); 2. Para Teradu telah melakukan tindakan yang tidak adil dan tidak netral dalam membuat keputusan penggantian untuk meloloskan calon tertentu atas nama Hasyim Alhabsyi dari Partai Bulan Bintang padahal jumlah suaranya hanya mencapai 565 suara (terbanyak ke-2), ini membuktikan ketidaknetralan Teradu Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dengan melakukan penggantian dan membatalkan keputusan Penetapan calon terpilih peraih suara terbanyak pertama atas nama Pengadu Ir. H. 2  Zulkarnain M. Dunda yang jumlah suara mencapai 733 suara dengan hanya berdasar pada Putusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang Kota Gorontalo yang memecat Pengadu yang tidak sesuai mekanisme AD/ART Partai. Ini dibuktikan dengan surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang Kota Gorontalo yang menganulir dan membatalkan surat DPC Partai Bulan Bintang Kota Gorontalo dengan menyatakan Tidak Sah; 3. Para Teradu telah melakukan perbuatan yang ikut campur dalam urusan internal yang merupakan kewenangan Partai Bulan Bintang dengan mengabaikan surat-surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang tersebut. Ini memperlihatkan para Teradu KPU Kota Gorontalo berpihak kepada Caleg atas nama Hasyim Alhabsyi yang memperoleh suara terbanyak kedua; 4. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo (lama) telah menetapkan Pengadu sebagai Caleg terpilih anggota DPRD Kota Gorontalo melalui Berita Acara No. 25/BA/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Rapat Pleno tertutup penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Gorontalo Pemilu 2014 tanggal dan Surat Keputusan No. 16/Kpts/KPU.Kota- 027.436571/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Gorontalo Partai Bulan Bintang daerah pemilihan Kota Gorontalo 3 (tiga) dalam Pemilihan Umum 2014 dan surat Model EB-4 No. 170/KPU-Kota/027.436571/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang pemberitahuan calon terpilih anggota DPRD Kota Gorontalo atas nama Ir. H. Zulkarnain M. Dunda (Penggugat); 5. Tetapi setelah ada pergantian seluruh Ketua dan Anggota-Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, secara sepihak para Teradu Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo telah melakukan penggantian atau membatalkan surat keputusan KPU (lama) yang sudah disahkan secara nasional, dengan tanpa adanya bukti baru sebagai dasar melakukan penggantian dan membatalkan Pengadu I yang telah ditetapkan, tetapi hanya memakai bukti lama yang ada sebelum dan pada saat penetapan; 6. Komisi pemilihan Umum Kota Gorontalo juga tidak Independen/mandiri di saat mengeluarkan keputusan penggantian dan membatalkan Pengadu I karena beralasan bahwa adanya surat DPC PBB Kota Gorontalo dan DPW PBB Provinsi Gorontalo yang menegaskan sepihak bahwa surat pemecatan Pengadu I telah sah secara hukum dan Teradu berdalil bahwa KPU dibatasi waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan UU No. 8 Tahun 2012 tentang tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Kota Gorontalo. a. Pasal yang dilanggar: 1). Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada: ■ Pasal 220, berbunyi: (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau 3  d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (1) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hokum; (3). Calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan urutan suara terbanyak berikutnya; dan (5). KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaiman dimaksud pada ayat (1). 2). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, pada: ■ Pasal 32, berbunyi: (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART; (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik; (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian; (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaiman dimaksud ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari; dan (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam perselisihan yang berkenan dengan kepengurusan. ■ Pasal 33, berbunyi: (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri; (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung; dan (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari 4  sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung. 3). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu pada: ■ Pasal 2, berbunyi, Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; dan g. profesionalitas. 4). Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014, Bab IV Penggantian Calon Terpilih pada; ■ Pasal 50, berbunyi: 1. Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; dan d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 2. Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan bukti surat keterangan. ■ Pasal 51, berbunyi: (4) Bagi calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c, bukti yang harus dilampirkan adalah surat keterangan yang menjelaskan bahwa calon terpilih yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud undang-undang. ■ Pasal 52, berbunyi: (1)KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, tidak menetapkan sebagai calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak memenuhi syarat, dan terbukti melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1); a. Sebelum ditetapkan sebagai calon terpilih ; atau b. Sejak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum pengucapan sumpah/janji Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 5  (1a) Dalam hal calon terpilih tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai Anggota DPR, DPD, dan DPRD karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan calon terpilih menempuh upaya hukum, maka tidak dilakukan penggantian calon terpilih sampai ada putusan hukum yamg berkekuatan hukum tetap; dan (6a) Dalam hal calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c menempuh upaya hukum, penggantian calon dilakukan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum. 7. Berawal pada Senin 12 Mei 2014 KPU Kota Gorontalo melaksanakan tahapan Penetapan Pileg Periode 2014-2019 dengan Rapat Pleno. Hasilnya, untuk Dapil 3 Kota Gorontalo untuk Kursi Partai Bulan Bintang dikosongkan namanya dengan alasan bahwa Pengadu I Peraih Suara Terbanyak Pileg Periode 2014 – 2019 sementara ini tidak lagi memenuhi persyaratan untuk ditetapkan karena ada surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang Kota Gorontalo secara sepihak memecat Pengadu I dari keanggotan Partai. Padahal dalam Peraturan Perundang- undangan No. 8 Tahun 2012 Pasal 205 Ayat (1) dan (2). Pasal 206 Ayat (3), Pasal 207 Ayat (3) bahwa hal itu tidak mempengaruhi dulu dalan proses Penetapan karena itu urusan Internal sebab tahapan persyaratan calon itu telah dilalui pada Tahapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT); 8. Bila KPU mengangap surat DPC Kota Gorontalo mempengaruhi proses Penetapan, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang telah mengirim surat ke Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dengan No. B- 1219/DPP-SEK/07/1435 tanggal 10 Mei 2014 tentang SK DPC Kota Gorontalo No. SK.P/CKTG/007/2014 Tidak Sah, isinya menegaskan bahwa SK DPC Kota Gorontalo telah menyalahi AD/ART dan kode etik Pejabat Publik Partai Bulan Bintang serta menjelaskan bahwa Pengadu, Ir. H. Zulkarnain M. Dunda menjabat sebagai salah seorang Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, dengan Surat Keputusan DPP PBB No. SKR.PP/1296/2014; 9. Dalam perjalanan setelah proses Penetapan tersebut, Pengadu telah melaporkan kepada Panwas Kota Gorontalo tentang masalah ini dan Panwas Kota Gorontalo telah membuat rekomendasi I dan Rekomendasi II kepada KPU Kota Gorontalo untuk segera menetapkan Pengadu sebagai calon terpilih peraih suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif 2014–2019 hingga akhirnya KPU Kota Gorontalo (Lama) menetapkan Pengadu I sebagai Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Gorontalo melalui Berita Acara No. 25/BA/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Rapat Pleno tertutup penetapan calon terpilih Anggota DPRD yang diputuskan melalui Keputusan No. 16/Kpts/KPU.Kota-027.436571/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Gorontalo, termasuk calon terpilih dari DPC Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kota Gorontalo, dinyatakan dalam Form Model EB-4 No. 170/KPU- Kota/027.436571/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Pemberitahuan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Gorontalo atas nama Ir. H. Zulkarnain M. Dunda (Penggugat); 10. Pada hari Kamis 11 Juni 2014, para Teradu menerbitkan Keputusan KPU Gorontalo No. 17/Kpts/KPU.Kota-027.436571/2014 tentang Penggantian Calon Terpilih atas nama Principal Ir. H. Zulkarnain M. Dunda, yang 6  artinya membatalkan Keputusan KPU No. 16/Kpts/KPU.Kota- 027.436571/2014 tanggal 28 Mei 2014, memuat penilaian mereka bahwa Pengadu I sebagai Principal dinyatakan “berhalangan tetap” atau “Tdak Memenuhi Syarat (TMS)” sebagai calon anggota DPRD setempat, untuk kemudian posisinya digantikan oleh peraih suara terbanyak kedua; 11. Dasar yang digunakan para Teradu adalah surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang Kota Gorontalo No. B-213/PCKGT- Sek/07/1435 perihal Penegasan Kepastian Hukum Atas Surat Keputusan DPC PBB Kota Gorontalo No. SK.PCKTG/007/2014 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai Bulan Bintang, padahal dasar pertimbangan yang digunakan oleh para Teradu tidak ada hal-hal yang cukup seperti adanya bukti-bukti yang memungkinkan dicoretnya Pengadu, seperti ditemukannya bukti-bukti tidak lagi terpenuhinya principal untuk dicoret sebagaimana ketentuan UU No 8 Tahun 2008, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; 12. Padahal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang telah mengeluarkan surat dengan No. B-1219/DPP-SEK/07/1435 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo (lama) yang isinya menegaskan bahwa layangan surat DPC Kota Gorontalo No. SK.PCKTG/007/2014 Tidak Sah dan Menyalahi AD/ART Partai Bulan Bintang serta menegaskan bahwa Pengadu I, Ir. H. Zulkarnain M. Dunda menjabat sebagai salah seorang Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang. Dengan SK DPP PBB. No. SKR.PP/1296/2014; 13. Apabila terjadi pelanggaran dalam partai yang berhak memutuskan kepastian Hukum Pengadu I adalah Badan Kehormatan Pusat melalui proses persidangan sesuai kode etik Fungsionaris Pusat dan Pejabat Publik Pusat Partai Bulan Bintang yang menyebutkan Badan Kehormatan Pusat (BKP) memeriksa Pengaduan terhadap Fungsionaris dan Pejabat Publik Pusat pada Tingkat Pertama dan Final sehingga prosedur pemberhentian cacat hukum dan tidak sah sesuai yang diatur dalam AD/ART dan Pedoman Beracara Bab VII Pasal 10, 11, 12 Partai Bulan Bintang; dan 14. Untuk menyelesaikan permasalahan ini Pengadu I telah melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kota Gorontalo. Panwas Kota Gorontalo telah membuat Rekomendasi dengan No. 150/Panwaslu- Kota/Gtlo/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada para Teradu KPU Kota Gorontalo untuk segera menganulir kembali serta mengembalikan hasil penetapan sebelumnya calon terpilih Peraih suara terbanyak pertama PILeg Periode 2014–2019 dan surat DPP Partai Bulan Bintang No. A- 1272/DPP-Sek/09/1435 tanggal 16 Juni 2014 tentang Pemulihan Keanggotaan PBB dan Anggota Legislatif dari PBB a.n. Pengadu Ir. H. Zulkarnain M. Dunda, Dan sampai Pengadu membuat laporan kepada DKPP rekomendasi tersebut juga tidak diindahkan oleh Teradu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo. PETITUM [2.2] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memberhentikan secara tetap Teradu sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Gorontalo. 7 [2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan Bukti P-46, sebagai berikut: DAFTAR ALAT BUKTI No. KODE BUKTI KETERANGAN 1. Bukti P-1 Fotokopi surat penerusan Bawaslu Provinsi Nomor 482/Bawaslu-Prov.Gtlo/VI/2014 perihal penerusan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu tanggal 14 Juni 2014; 2. Bukti P-2 Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo; 3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 17/kpts/KPU.Kota-027.436571/2014 tentang Penggantian Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Gorontalo Partai Bulan Bintang daerah Pemilihan Kota Gorontalo Tiga dalam Pemiihan Umum Tahun 2014 tanggal 11 Juni 2014; 4. Bukti P-4 Fotokopi Surat KPU Kota Gorontalo Nomor 198/KPU-Kota 027.436571/VI/2014 perihal permohonan tanggal 20 Juni 2014; 5. Bukti P-5 Fotokopi Berita Acara KPU Kota Gorontalo Nomor 25/BA/V/2014 tentang Rapat Pleno tertutup penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014; 6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 16/Kpts/KPU-Kota 027.436571/2014 tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Partai Bulan Bintang daerah Pemilihan Kota Gorontalo Tiga dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014; 7. Bukti P-7 Fotokopi Surat KPU Kota Gorontalo Nomor 170/KPU-kota/027.436571/V/2014 perihal pemberitahuan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Gorontalo tanggal 28 Mei 2014; 8. Bukti P-8 Fotokopi surat Panwaslu Kota Gorontalo Nomor 150/Panwaslu-Kota/Gtlo/VI/2014 perihal Rekomendasi tanggal 13 Juni 2014; 9. Bukti P-9 Fotokopi Penerimaan Laporan Panwaslu Kota Gorontalo Nomor 029/LP/pileg/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014; 10. Bukti P-10 Fotokopi berita acara Klarifikasi Panwaslu Kota Gorontalo kepada sdr. Ir. Zulkarnain M. Dunda tanggal 12 Juni 2014; 11. Bukti P-11 Fotokopi berita acara Klarifikasi Panwaslu Kota Gorontalo Kepada Ketua dan anggota KPU Kota Gorontalo Sdr. dr. Thaib Saleh, Sdr. Drs. Yusrin Kadir, Sdr. Asni Abubakar, Sdri. Nurul Syamsu Pana, dan Sdr. Abdullah Mansyur tanggal 12 Juni 2014; 12. Bukti P-12 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Kota 8  Gorontalo kepada Sdr. DR. H. MS. Kaban, SE.,M.Si tanggal 16 Mei 2014; 13. Bukti P-13 Fotokopi berita acara Klarifikasi Panwaslu Kota Gorontalo kepada Sdr. M Yasin Ardhy, SH.,MH tanggal 12 Mei 2014; 14. Bukti P-14 Fotokopi berita acara Klarifikasi Panwaslu Kota Gorontalo Kepada Sdr. Drs. Sahar L. Hasan tanggal 16 Mei 2014; 15. Bukti P-15 Fotokopi berita acara Klarifikasi Panwaslu Kota Gorontalo kepada Sdr. Sarwan La Duhu tanggal 13 Mei 2014; 16. Bukti P-16 Fotokopi berita acara Klarifikasi Panwaslu Kota Gorontalo kepada Sdr. Linda W. Mustapa tanggal 13 Mei 2014; 17. Bukti P-17 Fotokopi berita acara Klarifikasi Panwaslu Kota Gorontalo kepada Sdr. Ali Azhar Safari tanggal 12 Mei 2014; 18. Bukti P-18 Fotokopi berita acara Klarifikasi Panwaslu Kota Gorontalo Sdr. Apris Doda tanggal 12 Mei 2014; 19. Bukti P-19 Fotokopi berita acara Klarifikasi Panwaslu Kota Gorontalo kepada Sdr. Usman Polapa tanggal 12 Mei 2014; 20. Bukti P-20 Fotokopi berita acara Klarifikasi Panwaslu Kota Gorontalo kepada Sdr. Abd. Rafik Datau tanggal 12 Mei 2014; 21. Bukti P-21 Fotokopi berita acara Klarifikasi Panwaslu Kota Gorontalo kepada Sdr. Hadi Sutrisno tanggal 12 Mei 2014; 22. Bukti P-22 Fotokopi Penerimaan laporan Panwaslu Kota Gorontalo Nomor 027/LP/Pileg/V/2014 tanggal 12 Mei 2014; 23. Bukti P-23 Fotokopi berita acara Klarifikasi Panwaslu Kota Gorontalo kepada Sdr. Bahtin Ruga Tomayu tanggal 12 Mei 2014 24. Bukti P-24 Fotokopi berita acara KPU Kota Gorontalo Nomor 20/BA/V/2014 tentang Penetapan perolehan suara dan Kursi partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014; 25. Bukti P-25 Fotokopi Model EB-1 KPU tentang hasil rekapitulasi Jumlah perolehan suara sah partai politik dalam pemilu anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 untuk Kota Gorontalo tanggal 12 Mei 2014; 26. Bukti P-26 Fotokopi Model EB-1 KPU tentang rincian jumlah suara sah setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kab/Kota serta peringkat suara sah calon anggota DPRD Kab/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014; 27. Bukti P-27 Fotokopi Model EB-1 KPU tentang Penghitungan perolehan kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014; 28. Bukti P-28 Fotokopi Model EB-2 tentang Pernyataan keberatan saksi dan/atau keaidian kusus dalam penetapan 9  perolehan suara dan Kursi Partai Politik seerta penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2014; 29. Bukti P-29 Fotokopi Model EB-3 tentang Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kab/Kota Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014; 30. Bukti P-30 Fotokopi Model EB-4 tentang Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kab/Kota Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014; 31 Bukti P-31 Fotokopi Model EB-5 tentang Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kab/Kota Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014; 32. Bukti P-32 Fotokopi surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 13/Kpts/KPU.Kota-027.436571/2014 tentang Penetapan perolehan kursi Partai Politik dan penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 13 Mei 2014; 33. Bukti P-33 Fotokopi Surat Sdr. Ir Zulkarnain M. Dunda kepada Ketua Badan Kehormatan Wilayah (BKW) PBB Provinsi Gorontalo perihal surat keberatan dan permohonan pembelaan kepada Badan Kehormatan Wilayah PBB sesuai yang diatur dalam AD/ART PBB tanggal 30 Mei 2014; 34. Bukti P-34 Fotokopi tanda terima surat untuk ketua BKW PBB Provinsi Gorontalo tanggal 30 Mei 2014; 35. Bukti P-35 Fotokopi tanda pengiriman surat kepada ketua BKP Dewan Pimpinan Pusat PBB tanggal 6 Juni 2014; 36 Bukti P-36 Fotokopi surat Keputusan DPP PBB Nomor SKR.PP/1296/2014 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia DPP PBB Periode 1431-1436/2010- 2015 M; 37. Bukti P-37 Fotokopi surat DPP PBB Nomor B-1288/DPP- Sek/10/1435 perihal Penetapan dan pelantikan anggota DPRD Kota Gorontalo dari PBB tanggal 15 Agustus 2014; 38. Bukti P-38 Fotokopi surat DPP PBB Nomor A-1272/DPP- Sek/09/1435 perihal Pemulihan Keanggotaan PBB dan Anggota Legislatif dari PBB a.n Sdr. Ir. H. Zulkarnain M. Dunda tanggal 16 Juli 2014; 39. Bukti P-39 Fotokopi Surat DPP PBB Nomor B-1234/DPP- Sek/07/1435 perihal penetapan anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang tanggal 16 Mei 2014; 40. Bukti P-40 Fotokopi Surat DPP PBB Nomor B-1219/DPP- Sek/07/1435 perihal SK DPC PBB Kota Gorontalo No; SK.PCKGT/007/2014 tidak sah tanggal 10 Mei 2014; 41. Bukti P-41 Fotokopi Surat DPP PBB Nomor A-1290/DPP- Sek/10/1435 perihal Peringatan Ke-III/terakhir kepada DPC PBB Kota Gorontalo tanggal 15 Agustus 2014; 42. Bukti P-42 Fotokopi Surat DPP PBB Nomor B-1279/DPP- Sek/09/1435 perihal peringatan ke-2 kepada Ketua DP PBB Kota Gorontalo tanggal 08 Agustus 2014; 43. Bukti P-43 Fotokopi Surat DPP PBB Nomor B-1258/DPP- 10  Sek/08/1435 perihal peringatan kepada Ketua DPC PBB Kota Gorontalo tanggal 14 Juni 2014; 44. Bukti P-44 Fotokopi Surat DPW PBB Prov. Gorontalo Nomor A- 79/PWGT-Sek/07/1435 perihal Rekomendasi tanggal 28 Mei 2014; 45. Bukti P-45 Fotokopi Surat DPC PBB Kota Gorontalo Nomor B- 213/PCKGT-Sek/07/1435 perihal penegasan kepastian hukum atas SK DPC PBB Kota Gorontalo No. SK.PCKGT/007/2014 tanggal 4 Mei 2014 tentang pemberhentian dari keanggotaan PBB a.n. Ir. Zulkarnain M Dunda tanggal 28 Mei 2014; dan 46. Bukti P-46 Fotokopi Surat Keputusan DPC PBB Kota Gorontalo Nomor SK.PCKGT/007/2014 tentang Pemberhentian sebagai anggota Partai Bulan Bintang Kota Gorontalo tanggal 14 Juni 2014. Selain itu, Pengadu juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 11 September 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: SAKSI PENGADU A. Saksi dari DPP Partai Bulan Bintang 1. Abdurrahman Tardjo a. Saksi adalah Wakil Ketua Umum DPP PBB, hadir memberi kesaksian dengan dan atas nama Ketua Umum DPP PBB, melalui surat mandat untuk memberikan kesaksian dalam persidangan ini; b. saksi menyatakan bahwa Berkaitan dengan pernyataan Teradu yaitu KPU Kota Gorontalo yang pada prinsipnya menyatakan Pengadu Sdr. Ir. Zulkarnain M. Dunda tidak memenuhi syarat, karena adanya surat pemecatan dari DPC PBB Kota Gorontalo. Apakah kekuatan surat dari DPC PBB Kota Gorontalo, perlu saya jelaskan pemecatan anggota di PBB itu sangat panjang, diawali dengan rapat harian DPC PBB yang melibatkan pengurus harian serta yang bersangkutan untuk memberikan keputusan yang diawali dengan diberi peringatan tertulis, satu kali sampai 3 kali, setelah ada peringatan 3 kali, maka baru Pengurus Harian DPC PBB merekomendasikan kepada Badan Kehormatan sesuai tingkatannya. Kemudian dalam kasus zulkarnain ini ada dua fakta satu yaitu Sdr Ir. Zulkarnian M. Dunda ditetapkan sebagai Wakil Ketua Sekretaris Jenderal DPP PBB, dan Pengurus DPC PBB Kota Gorontalo; c. Saksi kemudian menerangkan bahwa Ir. Zulkarnain M. Dunda tercatat sebagai Pengurus DPC PBB Kota Gorontalo Tahun 2013, kemudian di Tahun 2014 yang bersangkutan ditetapkan sebagai salah satu Wakil Sekjen DPP PBB. Ir. Zulkarnain M. Dunda seharusnya diputuskan dalam Badan Kehormatan Pusat karena yang bersangkutan telah menjadi Wakil Ketua Sekjen DPP PBB. Sampai saat ini DPP PBB masih mempertanyakan Surat Keputusan DPC dan surat Badan Kehormatan Cabang Gorontalo, karena ketika proses Badan Kehormatan dilakukan di Cabang, sedangkan yang bersangkutan adalah Wakil Sekjen DPP PBB. Melalui surat DPP dinyatakan bahwa Badan Kehormatan tidak sah karena cacat prosedur dan cacat hokum. Maka hal tersebut menyalahi prosedur dan Keputusannya cacat hukum; 11  Lebih lanjut saksi menerangkan bahwa masalah di DPC PBB Kota Gorontalo pertama kali surat DPP diabaikan, untuk seluruh Indonesia hanya DPC PBB Gorontalo yang tidak mengakui Putusan DPP. Dalam rapat harian DPP PBB mengagendakan khusus bagaimana kasus Gorontalo bisa diselesaikan. Hadir pada waktu itu Ketua DPC PBB Gorontalo, Ketua DPW PBB dan Sdr Ir. Zulkarnian M. Dunda sendiri sebagai Wakil Sekjen DPP. Dalam hal ini Para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan uraian kesimpulannya dimusyawarahkan secara damai. Kemudian dalam pelaksanaannya tidak tercapai karena dalam prosesnya Ketua DPC PBB Kota Gorntalo tidak hadir; d. Saksi menyatakan KPU Kota Gorontalo telah memutuskan secara sepihak karena KPU Kota Gorontalo dalam mengambil keputusan hanya dengan dasar DPC PBB Kota Gorontalo dan mengabaikan DPP PBB. KPU sangat gegabah karena mengintervensi kewenangan DPP, yang seharusnya diselesaikan secara internal Partai Politik oleh Mahkamah Partai Politik. Dalam hal yang sama juga terjadi di beberapa tempat tapi KPU datang kepada DPP atau Kami yang diundang. Namun untuk Kota Gorontalo ini Kami sama sekali tidak dihubungi apalagi diundang untuk menjelaskan persoalan yang sebenarnya. ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU II [2.4] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 18 Juni 2014 telah mengajukan Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan akta penerimaan Pengaduan No. 551/I- P/L-DKPP/2013, yang diregistrasi dengan perkara No. 216/DKPP-PKE- II/2013, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2014 Sdr. Ir. Zulkarnaien Dunda ditetapkan sebagai calon terpilih dari PBB berdasarkan perolehan suara hasil Pemilu 2014, dengan demikian KPU Kota telah membuat keputusan bahwa Sdr. Zulkarnain Dunda memenuhi syarat sebagai calon terpilih setelah mengkaji berbagai peraturan dan perundang-undangan dan dari seluruh dokumen yang masuk ke KPU Kota Gorontalo; 2. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2014 oleh KPU Kota (periode yang baru) merubah keputusan tersebut dengan melakukan pergantian calon terpilih Sdr. Zulkarnain Dunda dengan peraih suara terbanyak berikutnya a.n Sdr. Hasyim Alhabsi, pergantian calon terpilih diatur dalam Undang-Undang No. 08 Tahun 2012 tentang Pemilu legislatif Pasal 220 dan Peraturan KPU No. 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.  Ketentuan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Legislatif menyebutkan: (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 12 3. Bahwa hasil klarifikasi Pengadu II ke KPU Kota Gorontalo pada tanggal 19 Juli 20014, KPU Kota Gorontalo menyatakan dasar utama penggantian Sdr. Zulkarnain Dunda adalah Undang-Undang No. 08 Tahun 2012 Pasal 220 ayat (1) poin c “tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota”. Hal ini didasarkan pada Surat Keputusan pemecatan Sdr. Zulkarnain Dunda oleh DPC PBB Kota Gorontalo pada tanggal 5 Mei 2014, dan diperkuat oleh surat DPC PBB Kota Gorontalo yang menjelaskan bahwa pemecatan Sdr. Zulkarnain Dunda dari keanggotaan Partai Bulan Bintang telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap; 4. Bahwa dengan hal tersebut di atas poin 3 maka dapat Pengadu II jelaskan sampai dengan hari ini Sdr. Zulkarnain Dunda masih diakui status keanggotannya oleh DPP PBB dan masih sah sbagai Wakil Sekjen DPP PBB, hal ini sebagaimana ditegaskan malalui surat DPP PBB No. B-1219/DPP- Sek/07/1435 tanggal 10 Mei 2014 perihal penegasan SK DPC PBB Kota Gorontalo No. SK.PCKGT/007/2014, tidak sah dan surat Keputusan DPP PBB tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat PBB Periode 1431-1436 H/2010-2015 M; 5. Bahwa penyebutan kata “inkracht” tidak dikenal dalam AD/ART Partai Bulan Bintang. Kata “inkracht” hanya bisa dinyatakan oleh lembaga peradilan seperti Pengadilan Negeri sampai tingkat Kasasi di Mahkamah Agung (MA). Pemecatan keanggotaan Partai politik meski dilakukan sampai tingkat Mahkamah Partai Politik belum dapat dinyatakan inkracht karena masih dapat digugat melalui peradilan Negeri sampai kasasi Mahkamah Agung. Hal ini tercantum pada UU No. 02 Tahun 2012 tentang Partai Politik Pasal 33 ayat (1) yang menyebutkan “dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri” ayat (2). “putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung”; 6. Bahwa dengan demikian surat DPC PBB Kota Gorontalo yang ditujukan kepada KPU Kota Gorontalo yang menyatakan pemecatan Sdr. Zukarnain Dunda dari keanggotaan Partai Bulan Bintang tidak dapat dijadikan dasar hukum dan bertentangan dengan perundang-undangan; 7. Bahwa Pasal 52 ayat (6a) Peraturan KPU No. 08 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013 menyebutkan bahwa, dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1) huruf c menempuh upaya hukum, penggantian calon dilakukan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum, maka berdasarkan Peraturan di atas KPU Kota Gorontalo telah melakukan pelanggaran hukum dan tidak profesional serta berpihak pada calon tertentu dengan melakukan pergantian calon terpilih Sdr. Zulkarnain Dunda pada saat pemecatan dari keanggotaan Partai Politik masih berstatus belum berkekuatan hukum tetap; 8. Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa, perselisihan Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD/ART, dalam beberapa kali surat DPP PBB yang ditujukan kepada KPU Kota Gorontalo telah menegaskan pemecatan dari keanggotaan Sdr. Zulkarnain Dunda bertentangan dengan ADR/ART Partai, sekaligus DPP PBB menegaskan dalam surat-suratnya itu bahwa Sdr. Zulkarnain Dunda masih sah dan diakui sebagai anggota Partai Bulan Bintang dan sekaligus masih menjabat Wakil Sekjen DPP PBB. Ironisnya di saat DPP PBB masih mengakui keanggotaan Sdr. Zulkarnain Dunda, justru KPU Kota Gorontalo bersikeras menganggap Sdr. Zulkarnain Dunda bukan 13  lagi anggota Partai PBB. Kewenangan menentukan keanggotaan seseorang dalam Partai Politik adalah Partai itu sendiri, bukan KPU Kota Gorontalo, Pengadu II menilai KPU Kota Gorontalo terlalu jauh masuk ke wilayah internal PBB dan tidak memahami batasan kewenangannya atau memang ada indikasi lain untuk memenangkan salah satu caleg; 9. Bahwa pada pelantikan dan pengambilan sumpah Anggota DPRD Kota Gorontalo hasil Pemilu 2014, tidak dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Gorontalo, padahal pelantikan tersebut masih merupakan Tahapan Pemilu legislatif. Dalam pernyataan melalui sejumlah media massa, KPU Kota Gorontalo menyatakan ketidakhadiran mereka adalah bentuk protes terhadap Gubernur Gorontalo yang hanya menerbitkan Keputusan ke-24 calon terpilih dan menolak usulan KPU Kota Gorontalo untuk menyertakan pelantikan Sdr. Hasyim Alhabsi. Hal ini telah menunjukkan adanya keberpihakan Ketua dan Anggota KPU Kota Gorontalo terhadap calon tertentu. KPU Kota Gorontalo yang memprotes keputusan Gubernur melalui media massa membuktikan adanya kepentingan KPU Kota Gorontalo untuk segera menjadikan Sdr. Hasyim Alhabsi sebagai anggota DPRD Kota Gorontalo. Sikap protes dan pernyataan KPU Kota Gorontalo terhadap Gubernur melalui media massa juga menjadi bukti pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, karena sangat bertentangan dengan Pasal 6 Poin c Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang kode etik penyelenggara Pemilu, yang menyebutkan bahwa “penyelenggara Pemilu berkewajiban menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan seluruh lembaga dan Aparatur Negara untuk kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia”; 10. Bahwa penjelasan terkait pemecatan Sdr. Zulkarnain Dunda dari anggota Partai Bulan Bintang dalam ketentuan Pasal 16 AD/ART PBB ayat (1) menyebutkan, Badan Kehormatan adalah badan yang didirikan oleh Partai di masing-masing tingkatan (sampai tingkat Dewan Pimpinan Cabang) yang bersifat tetap, mandiri berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili Pengaduan terhadap anggota yang dianggap melanggar ketetapan-ketetapan Muktamar, ketentuan-ketentuan Partai lainnya/atau Kode Etik, dalam hal manjalankan tugas dan fungsinya untuk menerima, memeriksa dan mengadili Pengaduan terhadap anggota Partai, Badan Kehormatan berpedoman pada peraturan pedoman beracara; ■ Pasal 11 Pedoman Beracara Badan Kehormatan Partai PBB menyebutkan: (1) Pemeriksaan suatu Pengaduan partai, Badan Kehormatan masing- masing tingkatan: a. Badan Kehormatan cabang untuk fungsionaris anak Ranting/Ranting/Anak Cabang/Cabang/dan pejabat publik di Kabupaten/Kota; b. Badan Kehormatan Wilayah untuk fungsionaris Wilayah dan pejabat publik di Provinsi; dan c. Badan Kehormatan Pusat untuk Fungsionaris dan pejabat Publik di Pusat. Maka dalam hal ini Sdr. Zulkarnain Dunda tidak dapat dipecat oleh Badan Kehormatan tingkat cabang karena jabatannya sebagai fungsionaris pusat, Sdr. Zukarnain Dunda hanya dapat dipecat oleh Badan Kehormatan Pusat pada tingkatan pertama dan final. KESIMPULAN [2.5] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan tertulis dari Pengaduan ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 14 1. Bahwa lima anggota KPU Kota Gorontalo terbukti telah melakukan pelanggaran hukum dan tidak taat hukum, tidak berpegang pada azas Penyelenggara Pemilu yang profesional dan mandiri; 2. Bahwa keputusan 5 (lima) Anggota KPU Kota Gorontalo yang tidak didasarkan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku telah mengakibatkan ketidakpastian hukum, dan telah merugikan Partai Bulan Bintang karena sampai dengan sidang ini digelar, satu kursi Partai Bulan Bintang di DPRD Kota Gorontalo tidak terisi; 3. Bahwa sikap 5 (lima) anggota KPU Kota Gorontalo yang sewenang-wenang dan tidak konsisten terhadap keputusannnya, akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap Penyelenggara Pemilu serta mengakibatkan kekacauan sistem demokrasi; 4. Bahwa sikap 5 (lima) anggota KPU Kota Gorontalo telah menunjukkan tidak adanya penghargaan terhadap aturan internal Partai Politik sebagai peserta Pemilu; PETITUM [2.6] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabukan permohonan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berat; dan 3. Memberhentikan secara tetap Teradu sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Gorontalo. [2.6.1] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19, sebagai berikut: DAFTAR ALAT BUKTI No. KODE BUKTI KETERANGAN 1. Bukti P-1 Fotokopi surat Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor 482/Bawaslu-Provinsi. Gtlo/VI/2014 perihal penerusan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; 2. Bukti P-2 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 17/kpts/KPU.Kota-027.436571/2014 tentang Penggantian Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Gorontalo Partai Bulan Bintang daerah Pemilihan Kota Gorontalo Tiga dalam Pemiihan Umum Tahun 2014 tanggal 11 Juni 2014; 3. Bukti P-3 Fotokopi Surat KPU Kota Gorontalo Nomor 198/KPU-Kota 027.436571/VI/2014 perihal permohonan tanggal 20 Juni 2014; 4. Bukti P-4 Fotokopi surat Panwaslu Kota Gorontalo Nomor 150/Panwaslu-Kota/Gtlo/VI/2014 perihal Rekomendasi tanggal 13 Juni 2014;; 5. Bukti P-5 Fotokopi Surat KPU Kota Gorontalo Nomor 170/KPU-kota/027.436571/V/2014 perihal pemberiitahuan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Gorontalo tanggal 28 Mei 2014; 6. Bukti P-6 Fotokopi Berita Acara KPU Kota Gorontalo Nomor 25/BA/V/2014 tentang Rapat Pleno tertutup 15  penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014; 7. Bukti P-7 Fotokopi surat Keputusan DPP PBB Nomor SKR.PP/1296/2014 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia DPP PBB Periode 1431-1436/2010- 2015 M; 8. Bukti P-8 Fotokopi surat Keputusan DPP PBB Nomor SKR.PP/1257/2014 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia DPC PBB Kota Gorontalo Periode 1430-1435/2009-2014 M; 9. Bukti P-9 Fotokopi Surat DPC PBB Kota Gorontalo tanpa Nomor yang ditujukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Pusat PBB perihal pernyataan sikap dan keberatan Pengurus DPC, Kader dan simpatisan PBB Kota Gorontalo serta Mosi tidak percaya kepada Ketua DPC PBB Kota Gorontalo tanggal 12 Juni 2014; 10. Bukti P-10 Fotokopi Surat DPC PBB Kota Gorontalo tanpa Nomor yang ditujukan kepada Ketua DPP PBB perihal pernyataan sikap dan keberatan Pengurus DPC, Kader dan simpatisan PBB Kota Gorontalo serta Mosi tidak percaya kepada Ketua DPC PBB Kota Gorontalo tanggal 12 Juni 2014; 11. Bukti P-11 Fotokopi Surat DPP PBB Nomor B-1288/DPP- sek/10/1435 perihal penetapan dan pelantikan Anggota DPRD Kota Gorontalo dari Partai bulan Bintang tanggal 15 Agustus 2014; 12. Bukti P-12 Fotokopi DPP PBB Nomor A-1272/DPP-sek/09/1435 perihal pemulihan keanggotaan PBB dan Anggota Legislatif dari PBB a.n Sdr. Ir. Zulkarnain, M. Dunda; 13. Bukti P-13 Fotokopi DPP PBB Nomor B-1232/DPP-sek/07/1435 perihal penetapan Anggota DPRD Kota Gorontalo dari Partai bulan Bintang tanggal 16 Mei 2014; 14. Bukti P-14 Fotokopi DPP PBB Nomor B-1219/DPP-sek/07/1435 perihal SK DPC PBB Kota Gorontalo No. SK PCKGT/007/2014 tidak sah tanggal 10 Mei 2014; 15. Bukti P-15 Fotokopi Surat DPP PBB Nomor A-1290/DPP- Sek/10/1435 perihal Peringatan Ke-III/terakhir kepada DPC PBB Kota Gorontalo tanggal 15 Agustus 2014; 16. Bukti P-16 Fotokopi Surat DPP PBB Nomor B-1279/DPP- Sek/09/1435 perihal peringatan ke-2 kepada Ketua DP PBB Kota Gorontalo tanggal 08 Agustus 2014; 17. Bukti P-17 Fotokopi Surat DPP PBB Nomor B-1258/DPP- Sek/08/1435 perihal peringatan kepada Ketua DPC PBB Kota Gorontalo tanggal 14 Juni 2014; 18. Bukti P-18 Fotokopi Surat Keputusan DPC PBB Kota Gorontalo Nomor SK.PCKGT/007/2014 tentang Pemberhentian sebagai anggota Partai Bulan Bintang Kota Gorontalo tanggal 14 Juni 2014 19. Bukti P-19 Fotokopi Surat DPW PBB Prov. Gorontalo Nomor A- 79/PWGT-Sek/07/1435 perihal Rekomendasi tanggal 28 Mei 2014; dan 16 20. Bukti P-20 Fotokopi Surat DPC PBB Kota Gorontalo Nomor B- 213/PCKGT-Sek/07/1435 perihal penegasan kepastian hukum atas SK DPC PBB Kota Gorontalo No: SK.PCKGT/007/2014 tanggal 4 Mei 2014 tentang pemberhentian dari keanggotaan PBB an/Ir. Zulkarnain M dunda tanggal 28 Mei 2014. ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU III [2.7] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 18 Juni 2014 telah mengajukan Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Akta Penerimaan Pengaduan No. 552/I- P/L-DKPP/2013, yang diregistrasi dengan perkara No. 215/DKPP-PKE- II/2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa pada Hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Panwaslu Kota Gorontalo menerima surat dari DPC PBB Kota Gorontalo No. SK.PCKGT/007/2014 tertanggal 4 Mei 2014 tentang pemberhentian sebagai Anggota Partai Bulan Bintang Kota Gorontalo. (Bukti P1); 2. Bahwa Pada hari senin tanggal 12 Mei 2014, Panwaslu Kota Gorontalo menerima surat dari DPC PBB Kota Gorontalo dengan nomor: B-203/ PC- KTG-Sek/V/2014 tertanggal 5 Mei 2014 perihal penetapan Calon Terpilih anggota legislatif dari PBB Kota Gorontalo yang memuat pemberhentian Sdr. Zulkarnain Dunda sebagai anggota Partai Bulan Bintang Kota Gorontalo (Bukti P2); 3. Bahwa pada Hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Panwaslu kota Gorontalo menerima surat dari DPP PBB dengan nomor: B-1219/DPP-SEK/07/1435 perihal SK DPC PBB Kota Gorontalo No. SK.PCKTG/007/2014 Tentang Pemberhentian Ir. Zulkarnain M. Dunda Dinyatakan Tidak sah. (Bukti P3); 4. Bahwa pada Hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, KPU Kota Gorontalo menetapkan 25 perolehan kursi dan hanya menetapkan 24 calon terpilih anggota DPRD Kota Gorontalo. 1 (Satu) orang calon terpilih a.n Zulkarnain Dunda sebagai peraih suara terbanyak dari DAPIIL Kota Gorontalo III (kecamatan Kota Timur dan Kecamatan Dumbo Raya) dari PBB belum ditetapkan karena KPU Kota Gorontalo masih melakukan konsultasi kepada Para pihak yang berkompeten terkait dengan Dua surat yang kontradiktif dari DPC PBB dan DPP PBB. (Bukti P4); 5. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014, Panwaslu Kota Gorontalo menerima Laporan dari Bahtin Ruga Tomayahu selaku Pengacara Ir. Zulkarnain M. Dunda tentang Laporan Pelanggaran KPU Kota Gorontalo yang belum menetapkan Ir. Zulkarnain M. Dunda sebagai caleg terpilih dengan suara terbanyak, dengan memeriksa saksi–saksi: a. Usman Polapa (Majelis Pertimbangan Cabang) menerangkan bahwa pemberhentian Sdr. Ir. Zulkarnain M. Dunda tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang. (Bukti P5); b. Moh. Rafik Datau (Wakil Sekretaris DPC PBB Kota Gorontalo), menerangkan bahwa pemecatan Ir. Zulkarnain M. Dunda melanggar Konstitusi Partai. (Bukti P5); c. Hadi Sutrisno (Wakil Ketua DPC PBB Kota Gorontalo), menerangkan bahwa pemecatan Sdr. Ir. Zulkarnain M.Dunda adalah tindakan sewenang-wenang karena bertentangan dengan AD/ART PBB. (Bukti P5); d. Ali Azhar Safari (Ketua DPC PBB Kota Gorontalo), menerangkan bahwa pemberhentian itu melalui Mekanisme yang sesuai dengan Anggaran 17  Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga sesuai mekanisme yang berlaku. (Bukti P6); e. Apris Doda (Sekretaris DPC PBB Kota Gorontalo), menerangkan bahwa pemberhentian itu sudah melalui mekanisme yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang. (Bukti P6); f. M. Yasin Ardhy, SH,MH (Wakil Ketua DPP PBB), menerangkan bahwa SK DPC PBB Kota Gorontalo tentang pemberhentian Sdr. Ir. Zulkarnain M. Dunda dari keanggotaan PBB Kota Gorotalo menyatakan Tidak Sah atau Ilegal atau Batal demi Hukum. (Bukti P7); g. Sarwan Laduhu (Ketua DPW PBB Provinsi Gorontalo), menerangkan bahwa mekanisme pemberhentian Ir. Zulkarnain M. Dunda sudah benar karena DPC PBB Kota Gorontalo yang berwenang untuk melakukan pemberhentian itu. (Bukti P8); h. Erman Rahim, S.Pd.,S.H.,M.H. (Ketua KPU Kota Gorontalo) menerangkan bahwa KPU Kota Gorontalo bukan tidak ditetapkan tetapi belum ditetapkan. (Bukti P9); i. Drs. Sahar L Hassan (Wakil Ketua Umum DPP PBB yang memimpin Kompartemen 2 yang membidangi antara lain bidang pemenangan Pemilu), menegaskan mengetahui keputusan tentang pemberhentian Sdr. Ir. Zulkrnain M. Dunda bertepatan dengan penetapan KPU, menurutnya bermuatan Politik. Ir. Zulkarnain M. Dunda adalah Kader PBB, terkait mekanisme pemecatannya partai mempunyai aturan yang jelas. Pertama, diberi peringatan lisan, kemudian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu usulan pemecatan itu ke Badan Kehormatan Cabang. Selanjutnya anggota yang dipecat bisa mengajukan banding ke Badan Kehormatan Wilayah dan seterusnya sampai ketingkat Badan Kehormatan Pusat. Jadi seseorang yang dipecat dari keanggotaan menjalani mekanisme persidangan berjenjang. Setelah dipelajari mekanisme pemberhentian Zulkarnain Dunda dari keanggotaan partai tersebut BELUM MEMENUHI PROSEDUR menurut AD/ART, karena itu saya bisa katakan CACAT.Mengenai posisi Yuridis surat dari DPP PBB No. B-1219/DPP-SEK/07/2014 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum dan Sekjen yang menjelaskan bahwa SK Pemberhentian yang dikeluarkan oleh DPC PBB Kota Gorotontalo tidak sah itu dapat dibenarkan sesuai dengan bidang kewenangannya bisa menandatangani selain Surat Keputusan. (Bukti P10); dan j. DR. H. M.S. Kaban, S.E.,M.Si. (Ketua Umum DPP PBB) menegaskan bahwa SK Pemberhentian Ir. Zulkarnain M Dunda itu dikeluarkan oleh lembaga DPC karena itu kewenangannya, tetapi keabsahannya harus berdasarkan keputusan DPP PBB yang didahului oleh sidang Badan Kehormatan Partai.Terhadap kekisruhan pemberhentian Zulkarnain M Dunda harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan Protap Organisasi. Biasanya melalui mekanisme check and recheck, dipanggil dulu orang yang bersangkutan karena dipartai ada Badan Kehormatan Partai yang menyidangkan pemberhentian keanggotaan partai jika fungsionaris partai tidak dapat menyelesaikan persoalan. Kami akan segera Plenokan, karena pemberhentian itu baru ditingkat Kota sementara berkekuatan Hukum Tetap dari DPP melalui Badan Kehormatan Pusat. MS Kaban berpendapat agar Sdr. Zulkarnain M dunda ditetapkan berdasarkan sistem regulasi kenegaraan sementara persoalan partai ada jalan keluarnya melalui mekanisme Internal partai. Menurut Ketua Umum DPP PBB MS Kaban bahwa Wakil Ketua Umum boleh menandatangani surat-surat keluar sesuai tupoksi kompartemen masing-masing, dan tentu tetap dikoordinasikan dengan Ketua Umum. 18  (Bukti P11). 6. Bahwa pada Kamis 15 Mei 2014, Panwaslu Kota Gorontalo memberikan rekomendasi I kepada KPU Kota Gorontalo dengan No.132/Panwaslu- Kota/Gtlo/V/2014 untuk segera menetapkan Sdr. Ir. Zulkarnain M. Dunda sebagai Caleg Terpilih suara terbanyak dari DPC PBB Kota Gorontalo Dapil 3 (tiga) Kecamatan Kota Timur dan Kecamatan Dumbo Raya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (Bukti P12); 7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014, Panwaslu Kota Gorontalo memberikan Rekomendasi II (Dua) kepada KPU Kota Gorontalo dengan No. 136/Panwaslu-Kota/Gtlo/V/2014 untuk segera menetapkan Sdr. Ir. Zulkarnain M Dunda sebagai Caleg Terpilih suara terbanyak. (Bukti P13); 8. Bahwa pada Senin 19 Mei 2014 KPU Kota Gorontalo menyurati Panwaslu Kota Gorontalo Perihal TANGGAPAN tindak lanjut rekomendasi Panwaslu Kota Gorontalo yang berisi bahwa klarifikasi, konsultasi dan konfirmasi tentang Penetapan Calon Terpilih dari Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Kota Gorontalo 3 (tiga) bersama pihak-pihak yang berkompeten, masih sementara/belum selesai dan juga belum memperoleh hasil sesuai yang diharapkan. Untuk itu dimohonkan kepada Sdr. Ir. Zulkarnain M Dunda agar sabar menunggu. (Bukti P14); 9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014, Panwaslu Kota Gorontalo menerima Laporan No. 28/PILEG/V/2014 terkait dengan pelanggaran Pidana Pemilu dan Panwaslu bersama Gakkumdu mengkaji bahwa hal tersebut bukan pelanggaran Pidana Pemilu tetapi Pelanggaran Kode Etik. (Bukti P15); 10. Bahwa pada Minggu tanggal 25 Mei 2014, Panwaslu Kota Gorontalo menyampaikan Rekomendasi ke Bawaslu Provinsi Gorontalo tentang penerusan pelanggaran Kode Etik. (Bukti P16); 11. Bahwa pada Rabu tanggal 28 Mei 2014, KPU Kota Gorontalo menetapkan Zulkarnain M Dunda. (Bukti P17); 12. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014, penggantian KPU periode sebelumnya dengan KPU Terpilih periode 2014-2019. (Bukti P18); 13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014, KPU terpilih periode 2014- 2019 yang dilantik tanggal 2 Juni 2014 mencoret/mengganti calon terpilih yang ditetapkan oleh KPU Kota sebelumnya Sdr. Ir. Zulkarnain M Dunda sebagai peraih suara terbanyak dengan Sdr. Hasyim Alhabsyi dengan SK KPU Kota Gorontalo Nomor 17/kpts/KPU-KOTA.027.436571/2014. (Bukti P19); 14. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, Panwaslu Kota Gorontalo menerima laporan dari Ir. Zulkarnain M. Dunda tentang Pencoretan dirinya dengan laporan No. 029/PILEG/VI/2014. (Bukti P20); 15. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, Panwaslu mengundang KPU Kota Gorontalo untuk diklarifikasi menyangkut pencoretan/penggantian Ir. Zulkarnain M. Dunda dengan Hasyim Alhabsyi. (Bukti P21); 16. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014, Panwaslu Kota Gorontalo mengeluarkan Rekomendasi ke KPU Kota Gorontalo setelah penggantian calon terpilih dengan No. 150/Panwaslu-Kota/Gtlo/VI/2014. (Bukti P22); 17. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2014 Panwaslu Kota Gorontalo meneruskan dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU Kota Gorontalo ke Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan surat No. 151/Panwaslu-Kota/Gtlo/VI/2014. (Bukti P23); 18. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014, KPU Kota Gorontalo menjawab rekomendasi Panwas bahwa KPU akan melakukan Konsultasi dengan KPU RI. (Bukti P24); 19 19. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014, Panwaslu Kota Gorontalo menerima tembusan surat dari DPP PBB No. B-1258/DPP-Sek/08/2014 tertanggal 14 Juni 2014 tentang Peringatan 1 (Satu) kepada DPC PBB Kota Gorontalo. (Bukti P25); 20. Bahwa pada hari Senin, 21 Juli 2014, Panwaslu Kota Gorontalo menerima Tembusan dari DPP PBB No. A-1272/DPP-Sek/09/1435 tertanggal 16 Juli 2014 Tentang Pemulihan Keanggotaan PBB dan Anggota Legislatif dari PBB a.n Ir. H. Zulkarnain M. Dunda. (Bukti P26) 21. Bahwa pada hari Selasa, 12 Agustus 2014, Panwaslu Kota Gorontalo menerima Surat Tembusan dari DPP PBB No. B-1279/DPP-Sek/09/1435 tertanggal 8 Agustus 2014 Tentang Peringatan ke-2 (Dua) bagi DPC PBB Kota Gorontalo. (Bukti P27); 22. Bahwa pada hari Senin, 18 Agustus 2014, Panwaslu Kota Gorontalo menerima Tembusan dari DPP PBB No. A-1290/DPP-Sek/10/1435 tertanggal 15 Agustus 2014 Tentang Peringatan Ke-3 (Terakhir)bagi DPC PBB Kota Gorontalo. (Bukti P28); 23. Bahwa pada hari Senin, 18 Agustus 2014, Panwaslu Kota Gorontalo menerima Tembusan dari DPP PBB No. B-1288/DPP-Sek/10/1435 tertanggal 15 Agustus 2014 Tentang Penetapan dan Pelantikan Anggota DPRD Kota Gorontalo dari Partai Bulan Bintang (PBB). (Bukti P29); 24. Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2014, Panwaslu Kota Gorontalo menerima Tembusan surat dari KPU RI No.1464/KPU/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Penjelasan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD. Dalam surat tersebut pada poin 3,5 dan 6 dimaknai bahwa KPU RI turut mempertanyakan apakah mekanisme pemberhentian sudah sesuai dengan ADRT dari masing- masing Partai Politik, apakah calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tersebut mengajukan upaya hukum, apakah proses penggantian calon terpilih telah benar dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai anggota PBB yang berdasarkan ADRT PBB menjadi kewenangan DPC PBB Kota Gorontalo serta dibuktikan dengan keputusan DPC PBB kota Gorontalo mengenai penarikan calon bersangkutan dari DCTDPRD Kota Gorontalo dan calon yang bersangkutan telah benar tidak menempuh upaya hukum. (Bukti P30); 25. Bahwa dalam melaksanakan Pemilihan Umum sebagaimana amanah Undang-undang Dasar 1945 Pasal 22E, KPU harus melaksanakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; 26. Bahwa berdasarkan hasil Pemilihan Umum tanggal 9 April 2014 untuk DPRD Kota Gorontalo Daerah Pemilihan Kota Gorontalo 3 dari Partai Bulan Bintang perolehan suara calon nomor urut 1 Atas nama Ir. Zulkarnain M. Dunda memperoleh suara terbanyak sejumlah 733 suara, sedangkan calon nomor urut 3 atas nama Hasyim Alhabsyi memperoleh 565 suara sebagaimana Form Model DB, DB 1 dan lampirannya; 27. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014, KPU Kota Gorontalo yang masing-masing; dr. Thayib Saleh, Drs. Jusrin Kadir, MPA, Abdulah Mansyur, M.Si, Asni Abubakar S.Pd dan Nurul Syamsu Pana telah mengganti calon terpilih Anggota DPRD Kota Gorontalo dari Partai Bulan Bintang daerah pemilihan Kota Gorontalo III Kecamatan Kota Timur dan Kecamatan Dumbo Raya yang telah ditetapkan oleh KPU Kota sebelumnya Sdr. Ir. Zulkarnain M Dunda sebagai calon terpilih dengan Sdr. Hasyim Alhabsyi sebagaimana termuat dalam SK KPU Kota Gorontalo No. 17/kpts/KPU-KOTA.027.436571/2014; 28. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, Panwaslu Kota Gorontalo menerima laporan Pengaduan dari Ir. Zulkarnain M. Dunda Calon Legislatif dari Partai Bulan Bintang Dapil III Kota Gorontalo tentang 20  Pencoretan dirinya dari Calon DPRD Kota Gorontalo terpilih oleh KPU Kota Gorontalo dengan laporan No. 029/PILEG/VI/2014; 29. Bahwa berdasarkan laporan tersebut sebagaimana pada angka 2 di atas, Panwaslu Kota Gorontalo melakukan Klarifikasi terhadap pelapor, terlapor dan saksi-saksi serta melakukan penelitian dan pemerikasaan dokumen yang ada, Panwaslu berkesimpulan dan merekomendasikan kepada KPU Kota Gorontalo untuk menetapkan Sdr. Ir. Zulkarnain M. Dunda sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kota Gorontalo dari Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Gorontalo III. Sebagaimana Rekomendasi Panwaslu Kota Gorontalo No. 150/Panwaslu-Kota/Gtlo/VI/2014. Dan disamping itu Panwaslu Kota Gorontalo meneruskan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Teradu I, II, III, IV, dan V dalam hal melakukan pengantian calon terpilih dari Partai Bulan Bintang ke DKPP melalui Bawaslu Provinsi dengan surat No. 151/Panwaslu-Kota/Gtlo/VI/2014; 30. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014, KPU Kota Gorontalo melalui surat No. 191/KPUKota-027.436571/VI/2014 Tentang Penjelasan KPU Kota Gorontalo dalam rangka menindaklanjuti surat rekomendasi Panwaslu Kota Gorontalo bahwa KPU Kota Gorontalo akan melakukan Konsultasi dengan KPU RI; 31. Bahwa berdasarkan Pasal 254 dan 255 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 dalam hal pelanggaran administrasi Pemilu KPU sesuai tingkatannya wajib menyelasaikan sesuai Rekomendasi Bawaslu sesuai tingkatannya paling lama 7 (tujuh) hari; 32. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (1) huruf l KPU mempunyai tugas dan wewenang menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota; 33. Bahwa setelah 7 hari sejak Rekomendasi Panwaslu disampaikan hingga saat ini Teradu I, II, III, IV, dan V sebagai KPU Kota Gorontalo tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu; dan 34. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan di atas, KPU Kota Gorontalo sebagai Teradu I, II, III, IV, dan V diduga melanggar Kode Etik Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 15 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. KESIMPULAN [2.8] Dari uraian di atas, Para Pengadu menyampaikan kesimpulan tertulis dengan rumusan, sebagai berikut: 1. bahwa pengaduan Para Pengadu, Pengadu I, Pengadu II, dan Pengadu III masing-masing Ir. Zulkarnain Dunda, sebagai principal, Hadi Sutrisno Daud sebagai wakil Ketua DPC PBB Kota Gorontalo dan Panwaslu Kota Gorontalo terhadap Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V Masing-masing Taib Saleh, Abdullah Mansur, Asni Abubakar Jusuf, Jusrin Kadir, dan Nurul Syamsu Pana; 2. Teradu I, II, III, IV dan V menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan dalam mengganti Sdr. Ir. Zulkarnain Dunda sebagai calon terpilih anggota DPRD Kota Gorontalo dengan Sdr. Hasyim Alhabsi adalah sudah benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan Teradu I, II, III, IV, dan V yang terhadap penggantian calon terpilih Sdr. Ir Zulkarnain Dunda sudah sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku adalah sangat keliru dalam memahami peraturan perundang- undangan. Mekanisme penggantian calon terpilih sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota 21  DPR, DPD, dan DPRD Pasal 220 ayat (5) bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud ayat (1). Pemahaman Teradu I, II, III, IV, dan V, terhadap Pengadu I Sdr. Ir Zulkarnain Dunda belum dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan telah berhalangan tetap sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 220 ayat (5) di atas karena Pemberhentian Sdr. Ir Zulkarnain Dunda selaku principal belum memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksudkan oleh Teradu. Pengadu III berpandangan bahwa penggantian Sdr. Ir Zulkarnain Dunda dapat dilakukan apabila telah benar bahwa pemberhentian Sdr. Ir Zulkarnain Dunda sudah berkekuatan hukum tetap dari DPP PBB secara internal bukan dari DPC Kota Gorontalo maupun DPW PBB Provinsi Gorontalo sebagaimana surat DPC PBB yang ditujukkan kepada KPU Kota Gorontalo tertanggal 28 Mei 2014 perihal Penegasan Kepastian Hukum atas SK DPC PBB Kota Gorontalo No. SK. PCKGT/007/2014 tanggal 4 Mei 2014 tentang pemberhentian dari keanggotan PBB atas nama Ir Zulkarnain Dunda pada angka 3 huruf (a) bahwa SK DPC PBB Kota Gorontalo No. SK. PCKGT/007/2014 tertanggal 4 Mei 2014 telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Padahal sangat tidak benar jika Teradu I, II, III, IV, dan V berkesimpulan bahwa penegasan berkekuatan hukum tetap diputuskan oleh DPC PBB tetapi harus diputuskan oleh DPP PBB. Itupun masih diberi kesempatan kepada Sdr. Zulkarnain Dunda untuk menggunakan haknya mengajukan banding ke pengadilan negeri sampai kasasi di Mahkama Agung sebagaimana undang-undang partai politik Nomor 2 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 32 dan 33. Pengadu III berpendapat bahwa untuk memastikan terhadap keabsahan SK DPC PBB tentang pemberhentian calon terpilih, Pengadu III telah melakukan klarifikasi kepada Para pihak Pengadu maupun Teradu. Dari pihak Pengadu telah dilakukan pemeriksaan kepada Sdr. Ir H. Zulkarnain Dunda sebagai Pengadu I (Bukti P 15) Sdr. Hadi Sutrisno Wakil Ketua DPC PBB dan selaku Pengadu II (Bukti P5) dan dari pihak pengurus DPC PBB telah memeriksa Sdr. Usman Polapa dan Abd Rafik Datau (Bukti P5) sementara Ketua DPC PBB Kota Gorontalo Sdr. Ali Azhar Safari dan Apris Doda sebagai sekertaris DPC PBB juga telah dilakukan pemeriksaan (Bukti P6) begitu juga dari DPW PBB Sdr. Sarwan Laduhu sebagai Ketua DPW PBB Provinsi Gorontalo (Bukti P8). Sementara dari pihak DPP PBB telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. DR MS. Ka’ban (Bukti P11), M. Yasin Ardhy, SH., M.H. (Bukti P7) Sahar L. Hasan (Bukti P10). Pihak Teradu juga telah dilakukan pemeriksaan diantaranya Taib saleh Teradu I, Teradu II Abdullah Mansur, Teradu III Asni Abubakar, Teradu IV Jusrin Kadir dan Teradu V Nurul Syamsu Pana (Bukti P21). Dari hasil Berita Acara Pemeriksaan di atas Teradu telah melakukan pelanggaran perundang-undangan dan terlalu banyak mencampuri urusan internal PBB; 3. Bahwa Para Teradu mendiskualifikasi Pengadu I Sdr. Ir Zulkarnain Dunda sebagai calon terpilih anggota DPRD Kota Gorontalo karena tidak memenuhi syarat sangat tidak beralasan hukum. Jika Sdr. Ir Zulkarnain Dunda tidak memenuhi syarat lagi sebagai calon terpilih anggota DPRD Kota Gorontalo seharusnya KPU Kota Gorontalo melampirkan surat keterangan pemberhentian dari DPP PBB atau Pengadilan negeri dan atau Mahakamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 yang telah direvisi dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 22  2014 Pasal 51 ayat (4) menjelaskan bahwa, bagi calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berdasarkan keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c bukti yang harus dilampirkan adalah surat keterangan yang menjelaskan bahwa calon terpilih yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat calon anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud undang-undang. Akibat penafsiran terhadap peraturan KPU yang salah kapra dan memihak sehingga sampai digelarnya sidang DKPP Teradu I, II, III, dan IV tidak dapat menghadirkan surat keterangan dari DPP PBB atau Pengadilan Negeri dan atau Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud undang-undang partai Politik Pasal 32, dan 33. KPU bahkan tetap tidak mengembalikan hak konstitusi Pengadu I selaku Principal dan secara arogan/sepihak bersikukuh menggantikan calon terpilih dengan perolehan suara terbanyak berikutnya Hasyim Alhabsi hanya berdasarkan surat dari DPC PBB tertangal 28 Mei 2014; 4. Bahwa Teradu menuduh bahwa Pengadu I Sdr. Ir Zulkarnain Dunda tidak melakukan banding sebagaimana yang telah disampaikan dalam persidangan DKPP. Hal tersebut dibantah oleh Pengadu I Sdr. Ir. Zulkarnai Dunda dengan memberikan bukti surat keberatan/banding di Badan Kehormatan Wilayah tertanggal 30 Mei 2014 yang diterima DPW PBB tanggal 5 Juni 2014. Teradu berdalil bahwa Pengadu I Sdr. Ir Zulkarnain Dunda tidak banding selama 21 hari sejak salinan pemberhentian diterima, tuduhan tersebut sangat keliru karena berdasarkan pedoman beracara Partai Bulan Bintang tidak hanya 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana penilaian Para Teradu namun adalah 35 (tiga puluh lima) hari sebagaimana pedoman beracara PBB Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan dan ayat (3). Para Teradu dinilai tidak cermat memahami peraturan perundang-undangan padahal dalam pedoman beracara PBB sangat jelas bahwa jika 21 hari Pengadu I Ir Zulkarnain Dunda atau yang diberhentikan dari keanggotaan PBB tidak memberikan jawaban secara tertulis maka dikeluarkan teguran kedua dan diberikan kesempatan lagi selama 14 hari untuk memberikan jawaban tertulis. Berdasarkan bukti yang didalilkan oleh Teradu bahwa kesempatan Pengadu I principal Sdr. Ir Zulkarnain Dunda hanya sampai tanggal 27 Mei 2014 tidak dapat diterima atau keliru karena pemberhentian Ir Zulkarnain Dunda terhitung sejak tanggal 5 Mei 2014, seharusnya diberi kesempatan sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 sebagaimana diatur dalam pedoman beracara Partai Bulan Bintang. Diisisi lain kekeliruan Teradu dalam memahami perkara banding Teradu I tidaklah seharusnya bersikukuh bahwa Teradu menuduh Pengadu I Principal tidak melakukan banding karena jelas bahwa pemberhentian Sdr. Ir Zulkarnai Dunda tidak sah atau batal demi hukum sebagaimana ditegaskan dalam surat DPP PBB tertanggal 10 Mei 2014 (bukti P3). Pengadu I Principal telah ditetapkan oleh KPU sebelumnya pada tanggal 28 Mei 2014 sementara tenggang waktu banding sampai pada tanggal 10 Juni 2014. Berdasarkan fakta persidangan Teradu sangat tidak profesional dan keliru bahkan tidak netral. Ketidaknetralan Teradu dalam perkara ini ditunjukkan dengan bukti bahwa dalm Surat Keputusan penggantian Calon terpilih Sdr. Ir Zulkarnain Dunda dengan Sdr. Hasyim Alhabsi tidak memperhatikan surat DPP PBB dan hanya memperhatikan surat DPC PBB Kota Gorontalo sebagai dasar penggantian calon terpilih sebagaimana tertuang dalam SK KPU No. 17/Kpts/KPU.KOota-27.436571/2014 Tentang Penggantian Calon Terpilih anggota DPRD Kota Gorontalo Tiga dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Bukti P 19); dan 23 5. Bahwa Teradu I, II, III, IV, dan V berpendapat dalam jawaban tertulis bahwa Teradu tidak diintervensi oleh siapapun dalam perkara penggantian calon terpilih anggota DPRD Kota Gorontalo sangatlah mengada-ada dan membenarkan ketidaknetralan Teradu dihadapan majelis hakim DKPP. Berdasarkan keterangan Pengadu III Panwas Kota Gorontalo yang disampaikan oleg Rauf Ali bahwa pada tanggal 3 Juni 2014 KPU Kota Gorontalo berkoordinasi dengan Pengadu III Panwas Kota Gorontalo dan bersepakat bahwa tidak akan dilakukan penggantian terhadap Sdr. Ir Zulkarnain Dunda. Pengadu III menyarankan bahwa sesuai konstitusi Sdr. Ir Zulkarnain Dunda adalah peraih suara terbanyak namun setelah koordinasi tersebut dilakukan maka pada tanggal 11 Juni 2014 Teradu dalam hal ini KPU Kota Gorontalo dengan terburu-buru melakukan penggantian calon terpilih anggota DPRD Kota Gorontalo dengan Sdr. Hasyim Alhabsi. Di samping itu pula Pengadu III panwas kota Gorontalo Sdr. Rauf Ali dalam keterangannya di persidangan DKPP pada tanggal 11 September 2014 di Gedung Bele Limbui Kota Gorontalo menyampaikan bahwa yang bersangkutan diintervensi agar mengeluarkan rekomendasi penggantian terhadap calon terpilih Sdr. Ir Zulkarnain Dunda dengan Sdr. Hasyim Alhabsi pada tangggal 9 Juni 2014 yaitu 2 hari sebelum Teradu melakukan penggantian dengan catatan akan diberikan sesuatu atas konsekuensi dikeluarkannya rekomendasi tersebut. Namun Sdr. Rauf Ali tidak terpengaruh dengan iming-iming yang ditawarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena menurut Pengadu Panwas Sdr. Rauf Ali hal tersebut adalah salah satu bentuk pencideraan demokrasi dan konstitusi. Indikasi adanya intervensi dari pihak tertentu dibuktikan bahwa Pengadu III Panwas Kota Gorontalo telah mengeluarkan lagi rekomendasi tertanggal 13 Juni 2014 yang intinya meminta kepada Teradu KPU Kota Gorontalo untuk menetapkan kembali calon terpilih anggota DPRD Kota Gorontalo Sdr. Ir Zulkarnain Dunda. Namun karena keberpihakan pada calon tertentu maka rekomendasi tidak digubris bahkan bersikukuh mengusulkan Sdr. Hasyim Alhabsi kepada Gubernur Gorontalo untuk dikeluarkan Surat Keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak menghargai sesama penyelenggara dan lembaga pemerintah hingga undangan pelantikan pun tidak dihadiri oleh Teradu KPU Kota Gorontalo padahal masih dalam tahapan pemilu yaitu pengesahan dan pelantikan calon terpilih anggota DPRD Kota Gorontalo Periode 2014-2019. Pengakuan Teradu bahwa tidak benar diintervensi dalam perkara penggantian calon terpilih anggota DPRD Kota Gorontalo adalah membuktikan bahwa Teradu tidak bertindak jujur dan melanggar sumpah janji serta membenarkan kesalahan yang telah terlanjur dilakukan demi kepentingan calon tertentu. Jika alasan Teradu mengandung kebenaran bahwa tidak adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu seharusnya sebagai penyelenggara yang menjunjung tinggi independensi tidaklah selalu memperhatikan surat DPC PBB kota Gorontalo yang notabene dibatalkan oleh DPP PBB yang tertuang dalam surat tertanggal 10 Mei 2014. Bukan hanya surat tertanggal 10 Mei 2014 tersebut yang dikeluarkan oleh DPP PBB, karena untuk mengembalikan hak-hak konstitusional calon terpililih Sdr. Ir Zulkarnain Dunda maka DPP PBB berulang kali mengirimkan surat serta menegaskan kepada Teradu melalui surat-suratnya yang dikelurkan ole DPP PBB pasca penggantian calon terpilih anggota DPRD Kota Gorontalo dengan Sdr. Hasyim Alhabsi tanggal 11 Juni 2014. Dikeluarkannya surat tambahan sekaligus penegasan oleh DPP PBB yang tertuang dalam surat peringatan pertama kepada DPC PBB Kota Gorontalo yang ditembuskan kepada Teradu dengan No. B.1258/DPP-Sek/08/2014 tertanggal 14 Juni 2014, yang menegaskan bahwa Badan Kehormatan 24  Pusat memeriksa Pengaduan terhadap Fungsionaris Pusat dan pejabat Publik pusat pada tingkat pertama dan final (Bukti P25). Surat DPP PBB perihal Pemulihan Keanggotaan PBB dan Anggota Legislatif dari PBB a.n Ir H. Zulkarnain M. Dunda dengan No. A-1272/DPP-Sek/09/1345 tertanggal 16 Juli 2014 yang pada intinya meminta agar Sdr. Ir H. Zulkarnain M. Dunda dikembalikan dan ditetapkan sebagai caleg Terpilih peraih suara terbanyak pertama di dapil 3 anggota DPRD Kota Gorontalo sesuai Undang- undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum dan Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Gorontalo No. 150/Panwaslu–Kota /Gtlo/Vi/2014 kepada KPU Kota Gorontalo tanggal 13 Juni 2014 (bukti P26) Surat Peringatan kedua yang menegaskan kembali kepada DPC PBB Kota Gorontalo untuk mencabut pemecatan Sdr. Ir H. Zulkarnain M. Dunda karena yang bersangkutan sebagai Wakil Sekertaris jenderal DPP PBB sebagaimana tertuang dalam surat No. B-1279/DPP–Sek/09/1435 perihal peringatan kedua tertanggal 8 Agustus 2014 dan ditembuskan kepada Teradu KPU kota Gorontalo (bukti P27). Surat Peringatan ketiga kepada DPC PBB kembali dikeluarkan dan juga ditembuskan kepada Teradu KPU Kota Gorontalo oleh DPP PBB tanggal 15 Agustus 2014 perihal Peringatan Ketiga dengan No. A-1290/DPP-Sek/10/1435 yang pada intinya bahwa sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014 jam 24.00 jika Sdr. tidak juga memulihkan status keanggotaan PBB atas nama Sdr. Ir. H Zulkarnain M. Dunda dan haknya menjadi anggota DPRD Kota Gorontalo sesuai mandat yang diterima dari rakyat Gorontalo, maka batas toleransi DPP PBB berakhir sebagaimana (bukti P28). Selain surat dari DPP PBB juga surat yang dikeluarkan ole KPU RI perihal Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD tertanggal 8 Agustus 2014 ditujukan kepada KPU Provinsi Gorontalo dan ditembuskan kepada Teradu KPU Kota Gorontalo yang intinya menjelaskan pada poin 3 bahwa, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) peraturan KPU No. 8 Tahun 2014 dan ketentuan Pasal 4 huruf n peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 maka terhadap kasus tersebut perlu diketahui bagaimana mekanisme pemberhentian keanggotaan Partai Politik yang diatur dalam AD/ART dari masing-masing Partai Politik poin 5 juga mempertanyakan apakah calon yang tidak memenuhi syarat tersebut mengajukan upaya banding. Pada poin 6 KPU RI masih juga mempertanyakan proses penggantian calon terpilih atas nama Ir H. Zulkarnain Dunda sebagai calon anggota DPRD Kota Gorontalo dari partai Bulan Bintang dapat dilaksanakan apabila (a) calon yang bersangkutan telah benar dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai anggota PBB berdasarkan syarat dan prosedur pemberhentian sebagai anggota PBB yang berdasrkan AD/ART PBB menjadi kewenangan DPC PBB Kota Gorontalo serta dibuktikan dengan keputusan DPC PBB Kota Gorontalo mengenai penarikan nama yang bersangkutan dari DCT DPRD Kota Gorontalo: (b) calon yang bersangkutan telah benar dinyatakan tidak menempuh upaya hukum (Bukti P30). Berdasarkan surat-surat DPP PBB tersebut dan surat dari KPU RI seharusnya Teradu KPU Kota Gorontalo sudah cukup bukti untuk tetap menetapkan atau mengembalikan hak calon terpilih anggota DPRD Kota Gorontalo a.n Sdr. Ir. H. Zulkarnain M. Dunda, namun sikap Teradu KPU Kota Gorontalo telah menunjukkan adanya intervensi yang tetap ngotot mengusulkan Sdr. Hasyim Alhabsi untuk di SK kan oleh Gubernur Gorontalo. PETITUM [2.9] Bahwa berdasarkan Berdasarkan fakta dan keterangan di atas, KPU Kota Gorontalo sebagai Teradu I, II, III, IV dan V diduga melanggar Kode Etik Pasal 5 huruf a, b, d dan I, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 15 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP 25 Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, oleh karena itu Pengadu III bermohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk: 1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menolak jawaban Teradu I, II, III, IV dan V masing-masing Taib Saleh, Abdullah Mansur, Asni Abubakar Jusuf, Jusrin Kadir, dan Nurul Syamsu Pana untuk seluruhnya; 3. Menyatakan Teradu I, II, III, IV dan V masing-masing Taib Saleh, Abdullah Mansur, Asni Abubakar Jusuf, Jusrin Kadir, dan Nurul Syamsu Pana, melanggaran Kode etik berat; dan 4. Memberhentikan secara tetap Para Teradu I, II, III, IV dan V masing-masing Taib Saleh, Abdullah Mansur, Asni Abubakar Jusuf , Jusrin Kadir, Nurul Syamsu Pana sebagai penyelenggara Pemilihan Umum pada KPU Kota Gorontalo. [2.9.1] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan Bukti P-43, sebagai berikut: DAFTAR ALAT BUKTI No. KODE BUKTI KETERANGAN 1. Bukti P-1 Fotokopi surat keputusan DPC PBB Kota Gorontalo No. SK.PCKG/007/2014 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Bulan Bintang Kota Gorontalo Tanggal 4 Mei 2014; 2. Bukti P-2 Fotokopi Surat DPC PBB Kota Gorontalo dengan No. B-203/PC-KTG-Sek/V/2014 perihal penetapan calon terpilih anggota legislatif dari PBB Kota Gorontalo tanggal 5 Mei 2014; 3. Bukti P-3 Fotokopi surat DPP PBB dengan No. B-1219/DPP- SEK/V/2014 perihal SK DPC PBB Kota Gorontalo No. SK. PCKTG/007/2014 tentang Pemberhentian Ir. Zulkarnain Dunda dinyatakan tidak sah; 4. Bukti P-4 Fotokopi surat Keputusan KPU Kota Gorontalo No. 13 /Kpts/KPU.Kota-027.436571/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Patai Politik dan Penetepan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 13 Mei 2014; 5. Bukti P-5 Fotokopi Model EB-5 tentang Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014; 6. Bukti P-6 Fotokopi Model EB-3 tentang Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014; 7. Bukti P-7 Fotokopi Berita Acara KPU Kota Gorontalo No. 20/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014; 8. Bukti P-8 Fotokopi Model EB-1 tentang Rekapitulasi Perolehan suara sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014; 9. Bukti P-9 Fotokopi Model EB-2 tentang Pernyataan Keberatan saksi dan/atau Kajadian Khusus dalam Penetapan 26  Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014; 10. Bukti P-10 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Kota Gorontalo Kepada Sdr. Usman Polpa, Sdr. Moh. Rafiq Datau, dan Sdr. Hadi Sutrisno pada tanggal 12 Mei 2014; 11. Bukti P-11 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Kota Gorontalo Kepada Sdr. Ali Azhar Safari, dan Sdr. Apris Doda pada tanggal 12 Mei 2014; 12. Bukti P-12 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Kota Gorontalo Kepada Sdr. M. Yasin Ardy, SH.,MH di dengar keterangannya sebagai saksi terkait KPU tidak menetapkan calon Terpilih dari partai Bulan Bintang pada tanggal 12 Mei 2014; 13. Bukti P-13 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Kota Gorontalo Kepada Sdr. Sarwan La Duhu didengar keterangannya sebagai saksi terkait dengan Tindak Pidana Pemilu pada tanggal 12 Mei 2014; 14. Bukti P-14 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Kota Gorontalo Kepada Sdr. Erman I. Rahim, S.Pd., SH.,MH didengar keterangannya sebagai Terlapor terkait dengan tindak Pidana Pemilu pada tanggal 13 Mei 2014; 15. Bukti P-15 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Kota Gorontalo Kepada Sdr. Drs. Sahar L. Hassan didengar keterangannya sebagai saksi terkait dengan pelanggaran administrasi terhadap penundaan Penetapan Ir. Zulkarnain Dunda pada tanggal 16 Mei 2014; 16. Bukti P-16 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Kota Gorontalo Kepada Sdr. DR. H. MS. Kaban, SE, M.Si didengar keterangannya sebagai saksi terhadap penundaan Penetapan Ir. Zulkarnain Dunda pada tanggal 16 Mei 2014; 17. Bukti P-17 Fotokopi surat Panwaslu Kota Gorontalo No. 132/Panwaslu-Kota/Gtlo/V/2014 perihal Rekomendasi tanggal 15 Mei 2014; 18 Bukti P-18 Fotokopi- Fotokopi surat Panwaslu Kota Gorontalo No. 132/Panwaslu-Kota/Gtlo/V/2014 perihal Rekomendasi ke II tanggal 17 Mei 2014; 19 Bukti P-19 Fotokopi surat KPU Kota Gorontalo No. 160/KPU.Kota-027.436571/2014 perihal Tanggapan tanggal 19 Mei 2014; 20 Bukti P-20 Fotokopi Kajian Panwaslu Kota Gorontalo No. 028/LP/Pileg/V/2014 tentang laporan Pidana Pemilu tanggal 20 Mei 2014; 21 Bukti P-21 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Kota Gorontalo Kepada Sdr. Ir. Zulkarnain Dunda didengar keterangannya sebagai saksi Pelapor terkait dengan Pelanggaran Pemilu pada tanggal 20 Mei 2014; 22 Bukti P-22 Fotokopi surat Panwaslu Kota Gorontalo No. 142/Panwaslu-Kota/Gtlo/V/2014 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik tanggal 25 Mei 2014; 23. Bukti P-23 Fotokopi surat Keputusan KPU Kota Gorontalo No. 27  16/Kpts/KPU.Kota-027.436571/2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Gorontalo Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Kota Gorontalo Tiga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 28 Mei 2014; 24. Bukti P-24 Fotokopi Surat KPU Kota Gorontalo No. 170/KPU- Kota/0.27.436571/V/2014 perihal Pemberitahuan calon Terpilih Anggota DPRD Kota Gorontalo tanggal 28 Mei 2014; 25. Bukti P-25 Fotokopi Berita Acara KPU Kota Gorontalo Nomor 25/BA/V/2014 tentang Rapat Pleno Tertutup Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014; 26 Bukti P-26 Fotokopi surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 17/Kpts/KPU.Kota-027.436571/2014 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Gorontalo Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Kota Gorontalo Tiga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 11 Juni 2014; 27. Bukti P-27 Fotokopi Surat KPU Kota Gorontalo No. 198/KPU- Kota.027.436571/VI/2014 periihal Permohonan tanggal 20 Juni 2014; 28 Bukti P-28 Fotokopi Penerimaan laporan Kajian No 029/LP/Pileg/VI/2014 tentang Mencoret/mengganti hasil Penetapan KPU Kota Gorontalo tanggal 12 Juni 2014; 29 Bukti P-29 Fotokopi surat Bawaslu Provinsi Gorontalo No. 482/Bawaslu-Prov.Gtlo/VI/2014 perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 14 Juni 2014; 30 Bukti P-30 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Kota Gorontalo Kepada Sdr. Dr. Tahib Saleh, Sdr. Drs. Yusrin Kadir, Sdr. Asni Abubakar, Sdr. Nurul Syamsu Pana, dan Sdr. Abdullah Mansyur didengar keterangannya sebagai Terlapor terhadap pengantian Calon Anggota Terpilih a.n Sdr. Zulkarnain Dunda pada tanggal 12 Juni 2014; 31 Bukti P-31 Fotokopi surat Panwaslu Kota Gorontalo No. 150/Panwaslu-Kota/Gtlo/VI/2014 perihal Rekomendasi tanggal 13 Juni 2014; 32 Bukti P-32 Fotokopi surat Panwaslu Kota Gorontalo No. 151/Panwaslu-Kota/Gtlo/VI/2014 perihal Penerusan pelanggaran kode etik tanggal 13 Juni 2014; 33 Bukti P-33 Fotokopi surat KPU Kota Gorontalo No. 191/KPU.Kota-027.436571/VI/2014 perihal penjelasan tanggal 18 Juni 2014; 34. Bukti P-34 Fotokopi surat DPP Partai Bulan Bintang No. B- 1258/DPP-sek/08/1435 perihal Peringatan tanggal 14 Juni 2014; 35. Bukti P-35 Fotokopi surat DPP PBB No. A-1272/DPP- Sek/09/1435 perihal Pemulihan keanggotaan PBB dan anggota Legislatif dari PBB a.n Ir. H. Zulkarnain M. Dunda tanggal 16 Juli 2014 ; 36 Bukti P-36 Fotokopi surat DPP PBB No. B-1279/DPP- 28  Sek/09/1435 perihal Peringatan Ke-2 yang ditujukan kepada Ketua DPC PBB Kota Gorontalo tanggal 08 Agustus 2014; 37. Bukti P-37 Fotokopi surat DPP PBB No. A-1290/DPP- Sek/10/1435 perihal Peringatan Ke-3 yang ditujukan kepada Ketua DPC PBB Kota Gorontalo tanggal 15 Agustus 2014; 38. Bukti P-38 Fotokopi surat DPP PBB No. A-1288/DPP- Sek/10/1435 perihal Penetapan dan Pelantikan anggota DPRD Kota Gorontalo dari Partai Bulan Bintang tanggal 15 Agustus 2014; 39 Bukti P-39 Fotokopi Surat KPU Republik Indonesia No. 1464/KPU/VIII/2014 perihal Penjelasan Penggantian calon Terpilih Anggota DPRD tanggal 8 Agustus 2014; 40. Bukti P-40 Fotokopi surat Kabar Gorontalo Pos “KPU: Kasus Zulkarnain Beda” tanggal 28 Agustus 2014; 41. Bukti P-41 Fotokopi surat Kabar Gorontalo Pos “Dipecat, Caleg terpilih tetap dilantik” tanggal 28 Agustus 2014; 42 Bukti P-42 Fotokopi surat Kabar Gorontalo Pos “satu Kursi PBB Mubazir” tanggal 22 Agustus 2014; dan 43 Bukti P-43 Fotokopi surat kabar Radar Gorontalo SK I Kursi PBB di Deko Gubernur tak berhak menunda tanggal 14 Agustus 2014. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.10] Menimbang bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal, sebagai berikut: [2.10.1] JAWABAN DAN PENJELASAN TERADU UNTUK PENGADUAN ■ Sdr. Ir. ZULKARNAIN DUNDA: 1. Bahwa sebagai peraih suara terbanyak, kepentingan keterpilihan Pengadu principal melekat hak-hak konstitusionalitasnya, karena yang bersangkutan merupakan pemangku keterpilihan (rights to be candidate), karena itu siapapun tidak boleh menghalang-halangi perwujudan keterpilihan yang bersangkutan tersebut. Hal ini dikuatkan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD: Pasal 51 (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; Pasal 53 (4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota. 29 Pasal 220 (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan huruf : c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau (2) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum. (3) Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan urutan suara terbanyak berikutnya. (5) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 50 (1) Penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan, apabila calon terpilih: c. tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan bukti surat keterangan. Pasal 51 (4) Bagi calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berdasarkan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, bukti yang harus dilampirkan adalah surat keterangan yang menjelaskan bahwa calon terpilih yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Undang-Undang. Pasal 52 (1) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan sebagai calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak memenuhi syarat dan terbukti melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1): 30  a. sebelum ditetapkan sebagai calon terpilih; atau b. sejak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum pengucapan sumpah/janji Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (1a) Dalam hal Calon Terpilih tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai Anggota DPR, DPD dan DPRD karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Calon Terpilih menempuh upaya hukum, maka tidak dilakukan penggantian calon terpilih sampai ada Putusan Hukum yang berkekuatan hukum tetap. (2) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pengganti bagi calon terpilih yang memenuhi kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pengganti calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diambil dari nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada daerah pemilihan yang sama dan menempati peringkat urutan Suara Sah terbanyak berikutnya. (6a) Dalam hal calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c menempuh upaya hukum, penggantian calon dilakukan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum.” Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik: Pasal 16 (1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik, apabila: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri secara tertulis; c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau d. melanggar AD dan ART. (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART. Pasal 32 (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART. (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Pasal 33 (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. 31 ANGGARAN RUMAH TANGGA Partai Bulan Bintang (Bukti T.04) Pasal 4 Berakhirnya Keanggotaan Keanggotaan Partai berakhir apabila: a. Meninggal dunia; b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; c. Sudah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai; d. Diberhentikan oleh Partai karena suatu pelanggaran terhadap ketentuan Partai; e. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik lain. Pasal 5 Sanksi (1) Setiap anggota dapat diberikan sanksi, karena melakukan tindakan indisipliner dalam bentuk perbuatan baik lisan maupun tulisan, pencemaran dan/atau tindakan yang merugikan partai, dan/atau pelanggaran ketentuan/kebijakan partai dan/atau kode etik partai. (2) Sanksi terhadap anggota dapat berupa: a. Teguran lisan maupun tulisan; b. Skorsing dan/atau pemberhentian sementara dari kepengurusan partai; c. Pemberhentian dari kepengurusan partai; dab d. Pemberhentian dari keanggotaan partai. (3) Tata cara dan mekanisme pemberian sanksi diatur lebih lanjut dalam Kode Etik Partai. Pasal 6 Pemberhentian Anggota dan/atau Pengurus 1. Pemberian sanksi berupa teguran lisan atau tulisan terhadap anggota dan/atau pengurus dilakukan oleh pimpinan partai sesuai tingkatannya yang diputuskan melalui rapat harian; 2. Pemberian sanksi berupa skorsing atau pemberhentian sementara terhadap anggota dari kepengurusan partai dilakukan oleh pimpinan partai sesuai tingkatannya yang diputuskan melalui rapat harian sesudah diberikannya sanksi teguran lisan dan/atau tulisan sebanyak tiga kali; 3. Pemberian sanksi berupa pemberhentian dari kepengurusan diajukan/dimohonkan oleh pimpinan partai sesuai tingkatannya kepada Badan Kehormatan setingkat di atasnya untuk diputuskan; 4. Pemberian sanksi berupa pemberhentian dari kepengurusan di tingkat pusat diajukan/dimohonkan oleh Pimpinan Pusat kepada Badan Kehormatan Pusat untuk diputuskan; 5. Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersifat final dan wajib dilaksanakan oleh pimpinan partai; 6. Pemberian sanksi berupa pemberhentian dari keanggotaan diajukan/dimohonkan oleh pimpinan partai tingkat cabang kepada Badan Kehormatan Cabang untuk diputuskan; 32 7. Sebelum diberikan sanksi pemberhentian dari kepengurusan dan/atau keanggotaan, pengurus dan/atau anggota mempunyai hak melakukan pembelaan diri di hadapan Badan Kehormatan yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadilinya. 8. Apabila anggota yang diberikan sanksi pemberhentian dari keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak menerima, yang bersangkutan dapat mengajukan upaya banding kepada Badan Kehormatan Wilayah, dan apabila yang bersangkutan tidak menerima Keputusan Badan Kehormatan Wilayah dapat mengajukan upaya kasasi kepada Badan Kehormatan Pusat; dan 9. Keputusan Badan Kehormatan atas upaya kasasi sebagaimana dimaksud ayat (8) bersifat final dan mengikat, serta wajib dilaksanakan oleh pimpinan partai. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas serta didukung oleh bukti-bukti formil berupa surat masuk dan keluar yang ada, maka KPU Kota Gorontalo berpendapat bahwa: 1. Pengadu telah diberhentikan oleh DPC PBB Kota Gorontalo dari keanggotaannya, dibuktikan dengan Surat Keputusan DPC PBB Kota Gorontalo Nomor SK.PCKGT/007/2014 tanggal 4 Mei 2014 (Bukti T.05) 2. Pemberhentian dari keanggotaan tersebut sudah sesuai dengan mekanisme internal partai yang diatur dalam ART Partai Bulan Bintang, yang dibuktikan dengan Surat Rekomendasi Badan Kehormatan Cabang Kota Gorontalo tertanggal 3 Mei 2014 (Bukti T.06); 3. Badan Kehormatan Wilayah telah menetapkan bahwa SK Pemberhentian yang dikeluarkan oleh DPC PBB telah berkekuatan hukum tetap karena Pengadu tidak melakukan upaya hukum banding ke Badan Kehormatan Wilayah, dibuktikan dengan surat DPW PBB Provinsi Gorontalo No. A- 79/PWGT-Sek/07/1435 tertanggal 28 Mei 2014 (Bukti T.07); 4. Berdasarkan Pasal 220 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, Penggantian Pengadu sebagai Calon Terpilih kepada Sdr. Hasyim Alhabsyi sebagai Calon Terpilih Pengganti harus dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Pengadu dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai anggota DPRD (Bukti T.08 = Bukti T.01). 5. Batas waktu 14 (empat belas) hari tersebut terhitung sejak KPU Kota Gorontalo menerima surat DPC PBB Kota Gorontalo No. B-214/PCKGT- Sek/07/1435 tanggal 29 Mei 2014 (Bukti T.09) Perihal Penggantian Calon Terpilih yang pada poin 7 meminta kepada KPU Kota Gorontalo untuk mengganti Calon Terpilih. Surat ini melampirkan: 1) tanda terima salinan SK pemberhentian yang diterima oleh istri ybs. atas nama Irena Utiarahman pada tanggal 5 Mei 2014 (Bukti T.10). 2) Surat Rekomendasi DPW-PBB Provinsi Gorontalo No. A-79/PWGT-Sek/07/1435 yang menyatakan bahwa SK Pemberhentian Sdr Zulkarnain Dunda telah memiliki kekuatan hukum yang tetap karena tidak melakukan upaya banding (Bukti T.11 = Bukti T.07); dan 6. KPU Kota Gorontalo kemudian melakukan Rapat Pleno pada tanggal 11 Juni 2014 dan ditindaklanjuti dengan menerbitkan SK Nomor 17/Kpts/KPU.Kota-027.436571/2014 Tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Gorontalo Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Kota Gorontalo Tiga (Bukti T.12). 33  Bahwa Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, mengatur ketentuan persyaratan pencalonan, dengan ketentuan: Pasal 17 (1) Pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan oleh pimpinan partai politik sesuai tingkatannya. (2) Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik untuk pimpinan partai politik tingkat pusat atau sebutan lainnya. b. Ketua dan Sekretaris partai politik untuk pimpinan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota atau sebutan lainnya. Berdasarkan ketentuan di atas, maka hak mengajukan bakal calon anggota DPRD Kota Gorontalo dari Partai Bulan Bintang menjadi kewenangan Dewan Pimpinan Cabang PBB Kota Gorontalo. Dengan demikian, maka hak membatalkan pencalonan juga menjadi kewenangan DPC PBB Kota Gorontalo, dengan dasar PKPU ini pula, KPU Kota Gorontalo berpendapat bahwa surat DPP PBB No. B-1219/DPP-SEK/07/1435 (Bukti T.14) – yang menyatakan bahwa SK DPC-PBB Kota Gorontalo No. SK.PCKGT/007/2014 tidak sah – dapat diabaikan. Apalagi surat DPP PBB tersebut sudah dibantah oleh DPC PBB Kota Gorontalo melalui surat No. B-209/PC-KTG- Sek/07/1435 (Bukti T.15) dan oleh DPW PBB Provinsi Gorontalo melalui surat No. B-73/PWGT-Sek/07/1435 (Bukti T.16) dengan merujuk kepada AD/ART PBB. Belakangan, dalam Surat DPP PBB No. B-1279/DPP-Sek/09/1435 (Bukti T.17) yang ditujukan kepada DPC-PBB Kota Gorontalo tertanggal 08 Agustus 2014 perihal Peringatan ke-2 (Dua) – yang ditembuskan ke KPU Kota Gorontalo – DPP PBB secara tidak langsung mengakui keabsahan SK DPC PBB Kota Gorontalo No. SK.PCKGT/007/2014 tersebut dan meminta DPC PBB Kota Gorontalo untuk mencabutnya. 2. Bahwa KPU Kota Gorontalo dalam mengambil kebijakan selalu mengacu pada bukti-bukti formil yang ada berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan surat DPP PBB No. B- 1232/DPP-Sek/07/1435 tanggal 16 Mei 2014 (Bukti T.18) kepada KPU Kota Gorontalo yang meminta penetapan Anggota DPRD dimaksud disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Pemilu No. 08 Tahun 2012. 3. Bahwa Setelah dilantiknya Kami Para Teradu menjadi komisioner KPU Kota Gorontalo pada tanggal 2 Juni 2014, KPU Kota Gorontalo kembali menerima surat nomor B-215/PCKGT-Sek/07/1435 tanggal 5 Juni 2014 (Bukti T.19) Perihal Penegasan Penggantian Calon Terpilih yang menegaskan kembali surat DPC PBB No. B-214/PCKGT-Sek/07/1435 tanggal 29 Mei 2014. Dalam surat DPC PBB Kota Gorontalo No.B-214/PCKGT-Sek/07/1435 tanggal 29 Mei 2014 Perihal Penggantian Calon Terpilih tersebut (Bukti T.20 = Bukti T.09) pada poin 7 meminta kepada KPU Kota Gorontalo untuk mengganti Calon Terpilih. Surat ini melampirkan ; 1) tanda terima salinan SK pemberhentian yang diterima oleh istri ybs. atas nama Irena Utiarahman pada tanggal 5 Mei 2014. 2) Surat Rekomendasi DPW-PBB Provinsi Gorontalo No. A-79/PWGT-Sek/07/1435 yang menyatakan bahwa 34  SK Pemberhentian sdr Zulkarnain Dunda telah memiliki kekuatan hukum yang tetap karena tidak melakukan upaya banding. KPU Kota Gorontalo juga menerima tembusan surat tanggapan DPW PBB Provinsi Gorontalo No. A-03/PWGT-BKW/08/1435 tanggal 5 Juni 2014 (Bukti T.21) terhadap surat Ir. H. Zulkarnain M. Dunda tanggal 30 Mei 2014 (Bukti T.22) yang isinya senada dengan Rekomendasi DPW-PBB Provinsi Gorontalo sebelumnya. Surat-surat inilah yang menjadi bukti baru dan menjadi dasar KPU Kota Gorontalo menerbitkan Keputusan No. 17/Kpts/KPU.Kota- 027.436571/2014. 4. KPU Kota Gorontalo senantiasa berpedoman pada Azas Penyelenggara Pemilu dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam setiap pengambilan keputusan. KPU Kota Gorontalo dalam mengeluarkan keputusan penggantian calon terpilih tidak di bawah intervensi pihak manapun, termasuk DPC PBB Kota Gorontalo dan DPW PBB Provinsi Gorontalo. Keputusan KPU Kota Gorontalo tersebut semata-mata didasarkan karena perintah Undang- undang dan Peraturan KPU. Bahwa mengabaikan perintah Pasal 220 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Pasal 4 huruf n Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 justru merupakan tindakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. [2.10.2] JAWABAN DAN PENJELASAN TERADU UNTUK PENGADUAN SDR. HADI SUTRISNO DAUD Terkait gugatan Pengadu pada Paragraf pertama yang menyatakan; “Untuk menyelesaikan permasalahan ini sdr. Ir. H. Zulkarnain M. Dunda telah melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kota Gorontalo, selanjutnya Panwaslu Kota Gorontalo telah membuat Rekomendasi kepada KPU Kota Gorontalo untuk segera menganulir kembali serta mengembalikan hasil penetapan sebelumnya Calon Terpilih Peraih Suara Terbanyak pertama Pileg Periode 2014-2019 tetapi sampai sdr. Ir. H. Zulkarnain M. Dunda membuat laporan kepada DKPP rekomendasi tersebut juga tidak diindahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo,” maka Kami jelaskan sebagai berikut; 1. Bahwa Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Gorontalo No. 150/Panwaslu- Kota/Gtlo/VI/2014 (Bukti T.23) yang diterima oleh KPU Kota Gorontalo pada tanggal 13 Juni 2014 malam. 2. Bahwa Pengaduan Sdr. Ir. H. Zulkarnain M. Dunda dituangkan pada Form Pengaduan dengan nomor tercetak print “05/I-P/L-DKPP/2014” dan nomor tercetak tulisan tangan “555/I-P/L-DKPP/2014” tersebut tertera tanggal tercetak print “13 Juni 2014 jam 14.00 Gorontalo” dan tanggal tercetak tulisan tangan “19 Juni 2014”. 3. Bahwa jika mengacu pada tanggal dengan cetakan (print) yakni 13 Juni 2014, jelaslah bahwa aduan Pengadu tersebut tidak dapat diterima karena gugatan Sdr. Ir. H. Zulkarnain M. Dunda dilaporkan pada tanggal yang sama dengan tanggal dikeluarkannya Rekomendasi Panwaslu Kota Gorontalo. Hal yang tidak mungkin Teradu dapat menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kota Gorontalo sebelum sdr Ir. H. Zulkarnain M. Dunda membuat laporan, sementara laporan tersebut dimasukkan pada saat yang bersamaan atau bahkan sebelum KPU Kota Gorontalo menerima rekomendasi tersebut. 35 4. Bahwa jika mengacu pada tanggal dengan cetakan tulisan tangan yakni 19 Juni 2014, maka gugatan tersebut juga tidak dapat diterima karena KPU Kota Gorontalo telah membalas surat Rekomendasi Panwaslu Kota Gorontalo tersebut melalui surat KPU Kota Gorontalo No. 191/KPU.Kota- 027.436571/VI/2014 (Bukti T.24) tanggal 18 Juni 2014 perihal Penjelasan atas Rekomendasi Panwaslu Kota Gorontalo bahwa KPU Kota Gorontalo sedang melakukan Konsultasi ke KPU RI. 5. Bahwa surat rekomendasi Panwaslu Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada point 1 di atas menyatakan bahwa tindakan KPU Kota Gorontalo menerbitkan Keputusan No. 17/Kpts/KPU.Kota- 027.436571/2014 adalah pelanggaran administrasi Pemilu karena Sdr. Zulkarnain Dunda telah mengajukan permohonan banding ke BKW-PBB Provinsi Gorontalo pada tanggal 30 Mei 2014. Panwaslu Kota Gorontalo tidak mempertimbangkan surat Rekomendasi DPW PBB Provinsi Gorontalo No. A-79/PWGT-Sek/07/1435 (Bukti T.25 = Bukti T.11 = Bukti T.07) tanggal 28 Mei 2014 yang menyatakan bahwa SK Pemberhentian sdr. Ir. H. Zulkarnain M. Dunda telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Selain itu, KPU Kota Gorontalo telah mengirimkan surat No. 203/KPU.Kota- 027.436571/2014 (Bukti T.26) tanggal 24 Juni 2014 Perihal Permohonan Tanggapan kepada Ketua DPW PBB Provinsi Gorontalo terkait Rekomendasi Panwaslu Kota Gorontalo tersebut. Dalam balasannya melalui surat No. B-82/PW-GT-Sek/08/1435 (Bukti T.27) tanggal 24 Juni 2014 Perihal Tanggapan atas surat KPU Kota Gorontalo, DPW PBB Provinsi Gorontalo menyatakan bahwa surat sdr. Zulkarnain Dunda yang dimaksud oleh Panwaslu Kota Gorontalo bukanlah merupakan surat Permohonan Banding. Hal ini semakin menguatkan bahwa sdr Ir. H. Zulkarnain M. Dunda tidak menempuh upaya hukum terkait SK DPC PBB Kota Gorontalo yang mencabut keanggotaannya dari Partai Bulan Bintang. Tindakan KPU Kota Gorontalo mengganti calon terpilih sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, dan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor . 6. Bahwa terkait gugatan Pengadu pada Paragraf kedua dan ketiga, dapat Kami jelaskan bahwa berdasarkan bukti-bukti formil yang Kami terima, KPU Kota Gorontalo berpendapat bahwa SK yang dikeluarkan oleh DPC PBB Kota Gorontalo adalah terkait pemberhentian dari keanggotaan partai dan bukan pemberhentian dari kepengurusan. Dengan demikian, penjelasan DPP Partai Bulan Bintang tentang posisi sdr. Ir. H. Zulkarnain M. Dunda sebagai pengurus/fungsionaris DPP tidak ada kaitannya dengan SK yang dikeluarkan oleh DPC PBB. 7. Bahwa terkait pernyataan Pengadu pada Paragraf keempat, Pengadu melayangkan gugatan ke Panwaslu Kota Gorontalo dengan mengatasnamakan diri Pengadu sebagai unsur pimpinan DPC Partai Bulan Bintang Kota Gorontalo, Kami mempertanyakan kembali keabsahan tindakan Pengadu tersebut. Hal ini dikarenakan surat-surat resmi yang Kami terima dari DPC Partai Bulan Bintang Kota Gorontalo justru tidak sejalan dengan tindakan Pengadu. Untuk itu, Kami memohonkan kepada Majelis kiranya dapat memberikan kesempatan kepada saksi dari DPC PBB Kota Gorontalo dan DPW PBB Provinsi Gorontalo untuk menjelaskan hal ini. 36 8. Bahwa melalui sidang pemeriksaan ini pula, Kami informasikan kepada Majelis bahwa Pengadu adalah salah satu mantan komisioner KPU Kota Gorontalo Periode 2008 – 2013 yang diberhentikan tetap oleh DKPP pada awal Tahun 2013 lalu karena melakukan pelanggaran kode etik pada penyelenggaraan Pemilukada Kota Gorontalo. Kiranya hal ini juga dapat dijadikan pertimbangan majelis untuk meragukan kredibilitas Pengadu serta pemahaman Pengadu terhadap peraturan perundang-undangan terkait kepemiluan. [2.10.3] JAWABAN DAN PENJELASAN TERADU UNTUK PENGADUAN SDR. RAUF ALI (Panwaslu Kota Gorontalo) 1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2014, KPU Kota Gorontalo menerima Surat Panwaslu Kota Gorontalo No. 149/Panwaslu-Kota/Gtlo/VI/2014 (Bukti T.28) Perihal Undangan Klarifikasi. Kami memenuhi Undangan Klarifikasi tersebut dan diperiksa oleh Panwaslu Kota Gorontalo pada tanggal 12 Juni 2014 malam. 2. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2014 malam, KPU Kota Gorontalo menerima Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Gorontalo No. 150/Panwaslu- Kota/Gtlo/VI/2014 (Bukti T.29 = Bukti T.23) yang menyatakan bahwa tindakan KPU Kota Gorontalo menerbitkan SK No.17/Kpts/KPU.Kota- 027.436571/2014 adalah pelanggaran administrasi Pemilu karena Sdr. Zulkarnain Dunda telah mengajukan permohonan banding ke BKW-PBB Provinsi Gorontalo pada tanggal 30 Mei 2014. Panwaslu Kota Gorontalo juga merekomendasikan kepada KPU Kota Gorontalo untuk menetapkan kembali sdr. Ir. H. Zulkarnain M. Dunda sebagai calon terpilih pengganti sdr. Hasyim Alhabsy. Pada waktu yang bersamaan, di saat KPU Kota Gorontalo belum sempat mempelajari dan menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Panwaslu Kota Gorontalo justru telah melaporkan Para Teradu ke Tim Pemeriksa Daerah DKPP melalui Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan laporan pelanggaran kode etik. Mengenai isi surat rekomendasi ini juga para Teradu telah menjelaskan pada jawaban terhadap aduan sdr. Hadi Sutrisno Daud di atas. Selain itu, pada tanggal 12 Agustus 2014, KPU Kota Gorontalo menerima tembusan surat Komisi Pemilihan Umum No. 1464/KPU/VIII/2014 (Bukti T.30) tertanggal 08 Agustus 2014 kepada KPU Provinsi Gorontalo perihal Penjelasan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD. Surat tersebut pada intinya menyebutkan bahwa proses penggantian calon terpilih atas nama Ir. H. Zulkarnain M. Dunda dapat dilaksanakan apabila; calon yang bersangkutan telah benar dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai anggota Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan mekanisme internal partai, yang berdasarkan AD/ART PBB menjadi kewenangan DPC PBB Kota Gorontalo, serta calon yang bersangkutan telah benar dinyatakan tidak menempuh upaya hukum. Surat ini semakin menguatkan bahwa kebijakan KPU Kota Gorontalo melakukan pergantian calon terpilih benar-benar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Bahwa jika mengacu pada tanggal yang tertera pada formulir aduan baik yang tercetak dengan printer maupun tulisan tangan, dapat disimpulkan bahwa RAPAT sebagaimana dimaksud pada point 6 dilaksanakan pada saat berkas Pengaduan telah masuk dalam registrasi DKPP. Oleh karena itu, Para Teradu tidak mengerti maksud dan tujuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada poin 5 dan rapat sebagaimana dimaksud pada poin 6 dan 7 dalam kaitannya dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum maupun Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2013 tentang 37  Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah. KESIMPULAN [2.11] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan tertulis dari Pengaduan ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Bahwa Terkait isi SK DPC PBB Kota Gorontalo No. SK.PCKGT/007/2014 tanggal 4 Mei 2014. Berdasarkan Bukti T.05, penjelasan Saksi Teradu baik dari DPC PBB Kota Gorontalo maupun dari DPW PBB Provinsi Gorontalo, serta keterangan Saksi Pengadu Principal dari DPP Partai Bulan Bintang pada persidangan, bahwa Surat Keputusan DPC PBB Kota Gorontalo No. SK.PCKGT/007/2014 tanggal 4 Mei 2014 adalah tentang pemberhentian dari keanggotaan Partai Bulan Bintang dan BUKAN pemberhentian dari kepengurusan/fungsionaris Partai Bulan Bintang. 2. Terkait Kewenangan Pemberhentian dari Keanggotaan PBB o Berdasarkan penjelasan Saksi Teradu baik dari DPC PBB Kota Gorontalo maupun dari DPW PBB Provinsi Gorontalo dan pengakuan Saksi Pengadu Principal dari DPP Partai Bulan Bintang pada persidangan, serta berdasarkan Pasal 6 Ayat (6) Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang (Bukti T.04), kewenangan pemberhentian dari keanggotaan Partai Bulan Bintang adalah di tingkat Cabang (DPC). o Surat Komisi Pemilihan Umum RI No. 1464/KPU/VIII/2014 (Bukti T.30) tertanggal 08 Agustus 2014 juga menjelaskan bahwa kewenangan pemberhentian Pengadu Principal dari keanggotaan Partai Bulan Bintang menurut AD/ART PBB menjadi kewenangan DPC PBB Kota Gorontalo. o Pada fakta persidangan, Saksi Pengadu I Principal bersikukuh bahwa kewenangan pemberhentian terhadap Pengadu I ada pada tingkat pusat dengan mengacu pada ketentuan AD/ART dan Pedoman Beracara PBB yang mengatur tentang pemberhentian fungsionaris pusat. Padahal Saksi Pengadu I juga mengakui bahwa kewenangan pemberhentian dari keanggotaan PBB ada pada tingkat cabang. Saksi Pengadu I juga mengakui bahwa tidak ada ketentuan dalam AD/ART PBB yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (6) Anggaran Rumah Tangga PBB tentang kewenangan pemberhentian dari keanggotaan tidak berlaku bagi anggota yang menjabat sebagai fungsionaris pusat. o Saksi Pengadu Principal juga menyatakan bahwa Kami Para Teradu tidak pernah melakukan klarifikasi ke DPP PBB terkait kewenangan ini. Padahal sebagai lembaga, KPU Kota Gorontalo sebelumnya telah melakukan korespondensi dengan DPP PBB melalui surat No. 154/KPU.Kota-027.43571/2014 tanggal 13 Mei 2014 yang memintakan klarifikasi terkait surat dari DPC PBB Kota Gorontalo (Bukti T.15) dan DPW PBB Provinsi Gorontalo (Bukti T.15). Surat ini telah dibalas oleh DPP PBB melalui surat No. B-1232/DPP-Sek/07/1435 (Bukti T.18) tanggal 16 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen DPP PBB yang menegaskan bahwa penetapan Anggota DPRD dimaksud disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Pemilu No. 08 Tahun 2012. Kesaksian dari Saksi Pengadu I kiranya dapat diabaikan oleh Majelis yang mulia. 3. Terkait Upaya Hukum Atas Pemberhentian dari Keanggotaan PBB Berdasarkan Surat DPC PBB Kota Gorontalo No. B-214/PCKGT- Sek/07/1435 tanggal 29 Mei 2014 Perihal Penggantian Calon Terpilih (Bukti T.09) yang melampirkan Surat DPW PBB Provinsi Gorontalo No. A- 38  79/PWGT-Sek/07/1435 tertanggal 28 Mei 2014 (Bukti T.07) dan Tanda terima salinan SK No. SK.PCKGT/007/2014 yang ditandatangani oleh istri Pengadu I atas nama Irena Utiarahman pada tanggal 5 Mei 2014 (Bukti T.10), dijelaskan bahwa Pengadu I tidak melakukan upaya hukum hingga batas waktu yang ditentukan dalam Pedoman Beracara Badan Kehormatan PBB. Berdasarkan fakta persidangan, terungkap; o Bahwa Saksi para Teradu dari DPW PBB Provinsi Gorontalo menyatakan bahwa surat keberatan yang oleh Pengadu Principal dianggap sebagai surat banding tertanggal 30 Mei 2014 diterima oleh DPW PBB Provinsi Gorontalo pada tanggal 4 Juni 2014. o Bahwa Saksi Teradu dari DPW PBB Provinsi Gorontalo menyatakan bahwa surat tersebut masuk pada saat telah melewati batas waktu pengajuan banding yang diatur dalam Pedoman Beracara PBB (disertakan dalam Bukti T.04). o Bahwa oleh karena itu, DPW dan BKW PBB Provinsi Gorontalo menganggap Pengadu I tidak melakukan upaya banding. o Bahwa oleh karena itu pula, DPW PBB Provinsi Gorontalo kemudian menyatakan bahwa SK pemberhentian Pengadu I telah berkekuatan hukum tetap. o Bahwa Saksi DPW PBB Provinsi Gorontalo menyatakan maksud dari berkekuatan hukum tetap tersebut adalah berkekuatan hukum tetap di internal Partai Bulan Bintang. o Bahwa Pengadu I tidak melakukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Gorontalo. o Bahwa dengan demikian, pernyataan Pengadu II yang menyatakan bahwa “harus ada keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap” tidak dapat diterima. Karena pengadilan tidak mungkin mengeluarkan putusan jika Pengadu I tidak melakukan upaya hukum. Dengan demikian, Pengadu I telah memenuhi unsur yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014. 4. Terkait Langkah KPU Kota Gorontalo menerbitkan Keputusan No. 17/Kpts/KPU.Kota-027.436571/2014 o Dengan terpenuhinya unsur sebagaimana dimaksud pada point 3 di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 220 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, SK KPU Kota Gorontalo Nomor 16/Kpts/KPU.Kota-027.436571/2014 yang menetapkan Pengadu Principal sebagai caleg terpilih batal demi hukum. o Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 220 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 serta Pasal 52 ayat (2) dan (3) Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014, maka Pengadu Principal selaku calon terpilih diganti oleh KPU Kota Gorontalo dengan caleg peraih suara terbanyak berikutnya yakni Sdr. Hasyim Alhabsyi. o Berdasarkan ketentuan Pasal 220 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, KPU Kota Gorontalo harus menetapkan calon terpilih pengganti dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Pengadu I tidak lagi memenuhi syarat, dalam hal ini sejak dikeluarkannya surat DPW PBB Provinsi Gorontalo No. A-79/PWGT- Sek/07/1435 (Bukti T.07) tertanggal 28 Mei 2014 yang merupakan lampiran dari Surat DPC PBB Kota Gorontalo No. B-214/PCKGT- 39  Sek/07/1435 (Bukti T.09) tanggal 29 Mei 2014 Perihal Penggantian Calon Terpilih. o Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka batas waktu 14 (empat belas) hari tersebut jatuh pada tanggal 11 Juni 2014. 5. Langkah KPU Kota Gorontalo menerbitkan Keputusan No. 17/Kpts/KPU.Kota-027.436571/2014 (Bukti T.12) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Para Teradu ucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis yang mulia yang pada saat persidangan menasehati para Teradu untuk melakukan konsultasi dengan atasan, serta pihak-pihak lainnya sebelum mengambil keputusan. Untuk itu, dapat para Teradu ceritakan kronologis sebagai berikut; Halaman 3 dari 5 o Para Teradu dilantik menjadi komisioner KPU Kota Gorontalo pada hari Senin 2 Juni 2014. Saat itu, tahapan Pemilu Pilpres sudah berjalan dan hari pemungutan suara tinggal 1 bulan lagi. o Setelah para Teradu dilantik, sambil beradaptasi menjalankan berbagai kegiatan tahapan Pilpres, para Teradu juga melakukan “sowan” ke beberapa pihak seperti Polres, Kejari, Walikota, dan Panwaslu. o Hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 sore, DPC PBB Kota Gorontalo mendatangi KPU Kota Gorontalo dalam rangka silaturrahmi sekaligus mengantarkan surat No. B-215/PCKGT-Sek/07/1435 (Bukti T.19) tanggal 5 Juni 2014 Perihal Penegasan Penggantian Calon Terpilih. Silaturrahmi tersebut berakhir menjelang magrib. o Di hari yang sama pada malam harinya, Pengadu I dan Pengadu II mendatangi KPU Kota Gorontalo setelah ditelepon oleh Sekretaris KPU Kota Gorontalo. Pada pertemuan itu, Pengadu I menyampaikan uneg- unegnya serta menyerahkan kepada Kami tembusan surat keberatan kepada BK Pusat PBB (bukan BK Wilayah). o Pasca pertemuan dengan kedua belah pihak tersebut, Kami para Teradu masih berkuatan dengan padatnya kegiatan tahapan Pilpres. o Hari Ahad, 8 Juni 2014, ketua KPU Kota Gorontalo, dr. Thaib Saleh dan anggota Asni Abubakar berangkat ke Jakarta untuk menghadiri Sidang PHPU Pileg di Mahkamah Konstitusi. o Hari Senin, 9 Juni 2014, anggota Jusrin Kadir didatangi oleh anggota Tim Pemeriksa Daerah DKPP, ibu Siti Haslina Said untuk diperiksa terkait masalah penetapan caleg terpilih PBB. Jusrin Kadir kemudian meminta staf Subbag Hukum untuk mengumpulkan semua dokumen terkait. o Setelah pemeriksaan terhadap Jusrin Kadir, Para komisioner yang ada, yakni Jusrin Kadir, Abdullah Mansur, dan Nurul Syamsu Panna membahas dan mempelajari kasus tersebut bersama-sama dikaitkan dengan surat terakhir yang disampaikan DPC PBB Kota Gorontalo pada tanggal 5 Juni 2014, sambil secara intens menjalin komunikasi via telepon dengan Thaib Saleh dan Asni Abubakar yang berada di Jakarta. Kemudian para Teradu menyepakati untuk melaksanakan rapat pada hari Rabu, 11 Juni 2014, saat Thaib Saleh dan Asni Abubakar tiba dari Jakarta. o Hari Rabu, 11 Juni 2014 sore, Kami Para Teradu berkumpul untuk mempelajari kasus ini. Setelah menyadari bahwa Pengadu I telah memenuhi unsur untuk diganti, Kami Para Teradu meminta Thaib Saleh selaku Ketua KPU Kota Gorontalo untuk menghubungi Ketua KPU Provinsi Gorontalo untuk meminta bertemu malam itu juga dalam rangka konsultasi. Namun karena Para komisioner KPU Provinsi Gorontalo telah bubar usai kegiatan sehari penuh, maka Ketua KPU 40  Provinsi Gorontalo menyampaikan akan menerima KPU Kota Gorontalo besoknya tanggal 12 Juni 2014. o Karena itu, Kami Para Teradu menyepakati untuk mendiskusikan kasus ini secara mendalam. Diperoleh kesimpulan bahwa penggantian caleg terpilih harus dilakukan malam itu juga karena telah jatuh tempo batas maksimal 14 hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 220 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Jika Kami menunda penggantian dan menunggu hasil konsultasi, maka Kami akan terjerat pidana karena mengabaikan ketentuan Undang-Undang. Padahal Undang-undang adalah hukum, dan hukum itu bersifat memaksa. berdasarkan kesimpulan itu, Kami Para Teradu melakukan rapat pleno dan secara bulat memutuskan melakukan penggantian calon terpilih, serta menerbitkan Keputusan No. 17/Kpts/KPU.Kota- 027.436571/2014. Hari Senin, tanggal 16 Juni 2014, Kami Para Teradu mengikuti Pembekalan dan Orientasi Tugas yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Gorontalo untuk Para komisioner baru. 5. Terkait Rekomendasi Panwaslu Kota Gorontalo a. Merunut kembali ke proses sebelum diterbitkannya Keputusan KPU Kota Gorontalo No. 16/Kpts/KPU.Kota-027.436571/2014 yang menetapkan Pengadu I sebagai caleg terpilih, Pengadu III yakni Panwaslu Kota Gorontalo telah 2 (dua) kali mengirimkan rekomendasi kepada KPU Kota Gorontalo: - Rekomendasi pertama No. 132/Panwaslu-Kota/Gtlo/V/2014 tertanggal 15 Mei 2014 pada intinya point 3 menyebutkan bahwa Pengadu I masih dapat melakukan upaya banding ke tingkat Wilayah PBB dan kasasi ke tingkat Pusat. - Hanya berselang dua hari kemudian, Panwaslu Kota Gorontalo mengeluarkan Rekomendasi Kedua No. 136/Panwaslu- Kota/Gtlo/V/2014 tertanggal 17 Mei 2014 dengan maksud yang sama pada point 4 menyebutkan bahwa Pengadu I masih dapat melakukan upaya banding ke tingkat Wilayah PBB dan kasasi ke tingkat Pusat. Panwaslu Kota Gorontalo menambahkan bahwa hal ini berdasarkan klarifikasi kepada Ketua Umum DPP PBB, DR. H. MS. Kaban, SE., M.Si. - Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa alasan Pengadu III meminta KPU Kota Gorontalo tidak mengganti Pengadu I sebagai caleg terpilih adalah karena masih adanya peluang upaya banding dan kasasi. Sehingga jika peluang upaya banding dan kasasi tersebut tidak ditempuh oleh Pengadu I, maka KPU Kota Gorontalo dapat melakukan penggantian calon terpilih. b. Berdasarkan fakta di persidangan, Pengadu III mengaku telah melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang, DR. H. MS. Kaban, SE., M.Si. sebelum mengeluarkan rekomendasi kedua tersebut. Menurut Pengadu III, Ketua Umum DPP PBB menyatakan bahwa pemecatan yang dilakukan oleh DPC PBB Kota Gorontalo tidak sesuai prosedur. Menjadi tanda tanya besar bagi Kami Para Teradu ialah “mengapa Pengadu III tidak mencantumkan pernyataan Ketua Umum DPP PBB tersebut dalam surat rekomendasinya baik yang pertama, kedua, maupun yang ketiga?”. - Pengadu III juga mengajukan aduan ini ke DKPP di tanggal dan waktu yang bersamaan atau bahkan mendahului surat rekomendasi yang meminta para Teradu mengembalikan caleg terpilih ke Pengadu I (sebagaimana telah para Teradu bacakan pada Jawaban tertulis di persidangan). 41  - Hal ini tentu mengindikasikan bahwa Pengadu III hendak menjebak para Teradu dengan harapan bahwa para Teradu akan menjadi pesakitan dalam sidang DKPP dan berakhir dengan pemecatan para Teradu. c. Kecurigaan sebagaimana pada point di atas cukup beralasan karena ada beberapa kepentingan Pengadu III yang terlihat di persidangan; - Bahwa urutan ranking ke-6 atau calon Pengganti Antar Waktu (PAW) KPU Kota Gorontalo periode 2014-2019 adalah Sdr. Sukrin Thaib yang notabene adalah ketua Panwascam Kota Timur, Kota Gorontalo. Pengadu III berkepentingan meloloskan yang bersangkutan menjadi komisioner KPU Kota Gorontalo karena masa jabatan Panwaslu & Panwascam akan segera berakhir. - Bahwa urutan ranking ke-7 atau calon Pengganti Antar Waktu (PAW) KPU Kota Gorontalo periode 2014-2019 adalah Sdr. La Aba, Komisioner lama KPU Kota Gorontalo yang dalam persidangan sempat dihadirkan oleh Para Pengadu untuk bersaksi. - Selain itu, selama persidangan berlangsung, Pengadu II (Hadi Sutrisno Daud) dan Pengadu III (Rauf Ali/Ketua Panwaslu Kota Gorontalo) telah beberapa kali ditegur oleh Ketua Majelis karena terlihat saling bercakap-cakap saat Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada mereka sehingga terindikasi berupaya menyusun jawaban bersama-sama di persidangan. 5. Jika langkah KPU Kota Gorontalo mengganti calon terpilih yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan tersebut dianggap melanggar kode etik, lalu dimanakah posisi azas kepastian hukum yang seharusnya dijunjung tinggi oleh penyelenggara pemilu? Kami Para Teradu telah berupaya menjalankan tugas Kami dengan sebaik-baiknya tanpa ada kepentingan apapun maupun intervensi dari pihak manapun sebagaimana sumpah yang Kami ucapkan pada saat pelantikan. Meskipun surat keputusan tersebut Kami terbitkan di saat Kami baru 9 hari dilantik menjadi komisioner di tengah proses tahapan Pemilu Pilpres yang sedang berjalan dan hari pemungutan suara tinggal kurang dari sebulan lagi. 6. Berdasarkan bukti-bukti dan fakta persidangan di atas, Kami berpendapat bahwa seharusnya yang patut mendapat sanksi dari Majelis DKPP yang mulia adalah Pengadu III Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Gorontalo, karena terindikasi melanggar asas penyelenggara Pemilu; mandiri, jujur, adil, dan kepastian hukum. PETITUM [2.12] Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon Untuk itu, Kami, para Teradu bermohon serta meminta melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memutuskan: 1. Menolak aduan Para Pengadu untuk seluruhnya. 2. Menerima jawaban Para Teradu untuk seluruhnya. 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu. 4. Menyatakan bahwa Pengadu III telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. [2.12.1] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-29 sebagai berikut: 42  DAFTAR ALAT BUKTI No KODE BUKTI KETERANGAN 1 Bukti T-1 Fotokopi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2 Bukti T-2 Fotokopi Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; 3 Bukti T-3 Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang Telah Diubah dengan Undang-Undang-Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik ; 4 Bukti T-4 Fotokopi Pedoman Beracara AD/ART Partai Bulan Bintang; 5 Bukti T-5 Fotokopi Surat Keputusan DPC PBB Kota Gorontalo No. SK.PCKGT/007/2014 tentang pemberhentian sebagai anggota Partai Bulan Bintang Kota Gorontalo tanggal 4 Mei 2014; 6 Bukti T-6 Fotokopi Surat Rekomendasi Badan Kehormatan Cabang Kota Gorontalo No. A-79/PWGT- Sek/07/1435 perihal Rekomendasi tertanggal 3 Mei 2014; 7 Bukti T-7 Fotokopi Surat DPW PBB Provinsi Gorontalo nomor A-79/PWGT-Sek/07/1435 tertanggal 28 Mei 2014; 8 Bukti T-8 Fotokopi Surat DPC PBB Kota Gorontalo nomor B- 214/PCKGT-Sek/07/1435 tanggal 29 Mei 2014 Perihal Penggantian Calon Terpilih; 9 Bukti T-9 Fotokopi Tanda terima salinan SK nomor SK.PCKGT/007/2014 yang ditandatangani oleh istri ybs. atas nama Irena Utiarahman pada tanggal 5 Mei 2014; 10. Bukti T-10 Fotokopi SK Nomor 17/Kpts/KPU.Kota- 027.436571/2014 Tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Gorontalo Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Kota Gorontalo Tiga; 11. Bukti T-11 Fotokopi Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 Yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; 12. Buktti T-12 Fotokopi Surat DPP PBB Nomor B-1219/DPP- SEK/07/1435 tanggal 10 Mei 2014 Perihal SK DPC PBB Kota Gorontalo No SK.PCKGT/007/2014 Tidak Sah 13. Bukti T-13 Fotokopi Surat DPC PBB Kota Gorontalo Nomor B- 209/PC-KTG-Sek/07/1435 tanggal 11 Mei 2014 14 Bukti T-14 Fotokopi Surat DPW PBB Provinsi Gorontalo Nomor B-73/PWGT-Sek/07/1435 tanggal 13 Mei 2014 15 Bukti T-15 Fotokopi Tembusan Surat DPP PBB Nomor B- 43  1279/DPP-Sek/09/1435 kepada DPC-PBB Kota Gorontalo tanggal 08 Agustus 2014 perihal Peringatan ke-2 (Dua). 16. Bukti T-16 Fotokopi Surat DPP PBB Nomor B-1232/DPP- Sek/07/1435 tanggal 16 Mei 2014 perihal Penetapan Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang; 17. Bukti T-17 Fotokopi Surat nomor B-215/PCKGT-Sek/07/1435 tanggal 5 Juni 2014 Perihal Penegasan Penggantian Calon Terpilih; 18. Bukti T-18 Fotokopi Tembusan surat tanggapan DPW PBB Provinsi Gorontalo Nomor A-03/PWGT- BKW/08/1435 tanggal 5 Juni 2014 terhadap surat Ir. H. Zulkarnain M. Dunda tanggal 30 Mei 2014; 19. Bukti T-19 Fotokopi Surat Ir. H. Zulkarnain M. Dunda tanggal 30 Mei 2014 kepada BKW PBB Provinsi Gorontalo; 20. Bukti T-20 Fotokopi Surat Ir. H. Zulkarnain M. Dunda tanggal 30 Mei 2014 kepada BKW PBB Provinsi Gorontalo; 21. Bukti T-21 Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Gorontalo nomor 150/Panwaslu-Kota/Gtlo/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada KPU Kota Gorontalo; 22. Bukti T-22 Surat KPU Kota Gorontalo Nomor: 191/KPU.Kota- 027.436571/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 perihal Penjelasan atas Rekomendasi Panwaslu Kota Gorontalo; 23. Bukti T-23 Fotokopi Surat KPU Kota Gorontalo Nomor 203/KPU.Kota-027.436571/2014 tanggal 24 Juni 2014 Perihal Permohonan Tanggapan kepada Ketua DPW PBB Provinsi Gorontalo terkait Rekomendasi Panwaslu Kota Gorontalo; 24. Bukti T-24 Fotokopi Surat DPW PBB Provinsi Gorontalo nomor B-82/PW-GT-Sek/08/1435 tanggal 24 Juni 2014 Perihal Tanggapan atas surat KPU Kota Gorontalo; 25. Bukti T-25 Fotokopi Surat Panwaslu Kota Gorontalo Nomor 149/Panwaslu-Kota/Gtlo/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Undangan Klarifikasi; 26. Bukti T-26 Fotokopi Tembusan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1464/KPU/VIII/2014 tertanggal 08 Agustus 2014 kepada KPU Provinsi Gorontalo perihal Penjelasan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD; 27. Bukti T-27 Fotokopi Surat Undangan dari Tim Pemeriksa Daerah DKPP Provinsi Gorontalo Nomor 08/TP- Provinsi/Gtlo/V/2014 untuk diperiksa pada tanggal 14 Juni 2014; 28. Bukti T-28 Fotokopi Surat Undangan Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor 483/Bawaslu/Prov.Gtlo/VI/2014 untuk menghadiri pemeriksaan Tim Pemeriksa Daerah DKPP pada hari Senin, 16 Juni 2014; dan 29. Bukti T-29 Fotokopi Undangan dari Tim Pemeriksa Daerah DKPP Provinsi Gorontalo Nomor 11/TP- Provinsi/Gtlo/VII/2014 untuk menghadiri RAPAT pada tanggal 21 Juni 2014 pukul 16.00. 44 Selain itu, Kami para Teradu juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 11 September 2014, yang menerangkan sebagai berikut: SAKSI-SAKSI TERADU A. Ali Azhar ● Saksi adalah Ketua DPC PBB Kab. Gorontalo ● Saksi menyampaikan bahwa apa yang disampaikan KPU Kota Gorontalo dalam kewenangan pemecatan itu adalah ada di DPC PBB itulah uniknya AD/ART PBB, Pasal 6 ayat (3), sanksi itu ada berupa kepengurusan dan keanggotaannnya, pasal 6 ayat (4), dinyatakan pengurus DPC di BKC, kalau dalam hal Keanggotaan itu ada di DPC, bukan di DPP, maka ART Pasal 6 ayat (6) sanksi dari keanggotaan itu diadukan ditingkat Cabang untuk diputuskan dan dikeluarkan oleh BKC tapi surat dilakukan oleh DPC. Akan tetapi yang terjadi adalah adanya kkubu 1 dengan kubu yang lain, dan yang Kami berhentikan adalah keanggotaannya karena Sdr. Ir. Zulkarnain adalah Wakil Ketua DPC PBB Gorontalo, Kami tidak urusan kalau beliau Wakil sekjen DPP PBB. Buktinya adalah Kami diminta untuk mencabut surat keputusan, karena kewenangan ada di DPC PBB bukan di DPP PBB. B. Sarwan Laduhu ● Saksi adalah Ketua DPW PBB Provinsi Gorontalo, termasuk yang mengajukan Sdr. Ir. Zulkarnain Dunda untuk dibawa ke Badan Kehormatan DPC PBB Kota Gorontalo, karena diduga tidak loyal kepada partai, tidak disiplin, dan lebih mengutamakan kepentingan partai lain daripada partai sendiri. ● Saksi menyampaikan keterangan bahwa setelah diputuskan diberhentikan melalui Badan Kehormatan DPC PBB Kota Gorontalo, Pengadu tidak pernah menyampaikan/mengajukan banding, namun hanya menyampaikan “Surat Keberatan”, padahal sesuai dengan pedoman beracara seharusnya yang besangkutan mengikuti format baku yang diatur di dalam pedoman beracara tersebut. Meskipun melihat materi keberatan isinya mengarah pada keberatan, namun bila formatnya tidak sama, itu sama saja yang bersangkutan dianggap tidak pernah mengajukan surat keberatan tersebut. Maksudnya, yang disampaikan kepada DPW oleh Pengadu adalah surat keberatan terhadap SK DPC PBB Kota Gorontalo. ● Saksi berkeyakinan bahwa pemecatan Sdr. Ir Zulkarnain Dunda sudah sesuai AD/ART PBB, karena pemecatan keanggotaan itu ada di DPC PBB. [2.12.2] Selain itu, di dalam persidangan juga telah didengarkan sebagai Pihak Terakit dari Ketua KPU Provinsi Gorontalo dengan Nomor pengajuan kepada Dewan Kehormatan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan Tanggal 10 September 2014, yang menerangkan sebagai berikut : PIHAK TERKAIT DARI KPU PROVINSI GORONTALO (Achmad Abdullah) ● Pihak terkait adalah Ketua KPU Prov. Gorontalo; ● pihak terkait menyampaikan bahwa sdr. Ir. Zulkarnain Dunda kasusnya sudah disampaikan KPU yang lama karena mereka konsultasi kepada KPU Provinsi Gorontalo yang bersangkutan diberhentikan dari DPC PBB, dan KPU Provinsi menyarakan agar KPU Kota Gorontalo untuk melakukan 45  klarifikasi sesuai prosedur karena ini berkaitan dengan AD/ART Partai, maka yang harus ditempuh harus lakukan klarifikasi dari DPC, DPW sampai tingkat DPP, kemudian setelah itu KPUtetap menetapkan sdr. Ir. Zulkarnain Dunda sebagai Calon terpilih tetapi pada KPU Kota Gorontalo baru Ir. Zulkarnain Dunda di ganti dengan adanya surat penegasan kembali dari DPC PBB. ● Kemudian Pihak terkait menerangkan bahwa pada prinsipnya yang bisa menilai peraturan tersebut adalah pembuat keputusan, dan kalau tidak atau memenuhi syarat itu harus sama dulu hukum tetap itu apakah Partai atau Peradilan, karena pandangan Teradu kalau Pengadu tidak melakukan banding dalam keputusan DPC maka itu tetap. [2.13] Menimbang bahwa Pengadu dan Teradu telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan di dalam persidangan yang tetap pada pendiriannya semula; [2.14] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.2] Menimbang bahwa, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu, berbunyi: ■Ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan Pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. ■Ketentuan Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu “DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.” 46 ■Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.3] Menimbang bahwa oleh karena Pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus Pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan Pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR: ■Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu: “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP”. ■Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih.” [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Gorontalo No. 17/Kpts/KPU.Kota-027.436571/2014 tentang Peggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Gorontalo Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Kota Gorontalo Tiga dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 11 Juni 2014, Pengadu I Sdr. Ir. Zulkarnain M. Dunda adalah salah satu Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Gorontalo dari Partai PBB Daerah Pemilihan Tiga, sehingga yang bersangkutan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Pengaduan a quo; [3.6] Menimbang bahwa Pengadu II Sdr. Hadi Sutrisno Daud adalah Wakil Ketua Partai DPC PBB Kota Gorontalo, sehingga yang bersangkutan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa Pengadu III Sdr. Rauf Ali adalah Ketua Panawaslu Kota Gorontalo, sehingga yang bersangkutan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Pengaduan a quo; [3.8] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili Pengaduan a quo, sehingga para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok Pengaduan; 47 Pokok Pengaduan [3.9] Menimbang bahwa Pengadu I, Pengadu II, dan Pengadu III dalam Pengaduannya menduga bahwa Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik sebagai Penyelenggara Pemilu, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara; [3.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pengaduannya, Pengadu I mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-46 yang disahkan dalam persidangan tanggal 1I September 2014, serta menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam sidang tanggal 11 September 2014 yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara; [3.11] Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Pengaduannya, Pengadu II mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-21 yang disahkan dalam persidangan tanggal 1I September 2014 yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara; [3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pengaduannya, Pengadu III mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-43 yang disahkan dalam persidangan tanggal 1I September 2014 yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara; [3.13] Menimbang bahwa Teradu telah memberikan jawaban secara lisan dan tertulis bertanggal 11 September 2014 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 11 September 2014 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; dan [3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Teradu telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-29 yang disahkan dalam persidangan pada 9 September 2014, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam sidang, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

[4.1] Menimbang bahwa Para Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa, Ketua dan anggota KPU Kota Gorontalo telah menetapkan Sdr. Zulkarnain M. Dunda sebagai Caleg terpilih anggota DPRD Kota Gorontalo di dalam Berita Acara No. 25/BA/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 sesuai Rapat Pleno Tertutup Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Gorontalo pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Gorontalo No.16/Kpts/KPU.Kota-027.436571/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Gorontalo Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Pada tanggal 2 Juni 2014, terjadi pergantian anggota KPU Kota Gorontalo dengan menyisakan seorang diantaranya yakni atas nama Drs. Jusrin Kadir, MPA (Teradu IV). Setelah 9 (sembilan) hari dilantik sebagai Ketua dan anggota KPU Kota Gorontalo, Para Teradu menggelar rapat pleno dengan salah satu agenda mengevaluasi dan merevisi Keputusan KPU No. 16/Kpts/KPU.Kota-027.436571/2014 tanggal 28 Mei 2014. Rapat pelno tersebut memutuskan untuk menggugurkan Caleg terpilih a.n. Sdr. Zulkarnain M. Dunda dan mengganti dengan Sdr. Hasyim Alhabsyi melalui Surat Keputusan No. 17/Kpts/KPU.Kota-027.436571/2014 48 tentang Peggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Gorontalo Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Kota Gorontalo III Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tanggal 11 Juni 2014. Pengadu mengatakan bahwa keputusan para Teradu merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan yang berlaku, Dasar hukum yang digunakan Para Teradu hanya surat penegasan yang diajukan Ketua DPC PBB Kota Gorontalo No. B-213/PCKGT-Sek./07/1435 perihal Pengesahan Kepastian Hukum Atas Keputusan DPC PBB Kota Gorontalo. Padahal, DPP PBB melalui Surat No. B-1219/DPP-Sek/07/1435 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Gorontalo menyatakan bahwa, Surat DPC PBB Kota Gorontalo No. SK.PCKGT/007/2014, tidak sah karena melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dan AD/ART PBB. Selain itu, dengan merujuk bukti Keputusan No. SKR.PP/1296/2014 yang memuat jabatan Pengadu I sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP PBB dan sesuai Keputusan No. A-1272/DPP-Sek/09/1435 yang memulihkan Sdr. Ir. Zulkarnain M. Dunda, DPP PBB menyampaikan kepada para Teradu bahwa sesuai dengan ketentuan AD/ART PBB, apabila seorang anggota pengurus dinilai melanggar disiplin partai, maka forum pemeriksaan tindakan indisipliner berada di tangan Badan Kehormatan sesuai tingkatannya. Dengan demikian, jabatan Pengadu I sebagai Wakil Sekjen DPP PBB, maka kewenangan memeriksa adalah Badan Kehormatan DPP PBB dan bukan Badan Kehormatan DPC PBB. Pengadu III menyatakan para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik terkait penolakan terhadap 3 (ttiga) rekomendasi Panwaslu, yakni No.150/Panwaslu-Kota/Gtlo/VI/2014, terkait materi perkara a quo dan sekaligus merupakan tindakan yang tidak menghormati sesama lembaga penyelenggara Pemilu; [4.2] Menimbang bahwa, terhadap dalil Pengaduan para Pengadu, para Teradu membantah yang pada pokoknya menyatakan Teradu telah bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. para Teradu menyatakan bahwa, diberhentikannya Pengadu I oleh DPC PBB Kota Gorontalo dari keanggotaann PBB, dibuktikan dengan Keputusan DPC PBB Kota Gorontalo No. SK.PCKGT/007/2014 tanggal 4 Mei 2014, dan pemberhentian tersebut sesuai mekanisme internal yang diatur dalam ART PBB, dibuktikan dengan Rekomendasi Badan Kehormatan DPC PBB Kota Gorontalo, yang menyatakan bahwa keputusan pemberhentian yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap karena Pengadu I tidak melakukan upaya hukum banding ke Badan Kehormatan Wilayah sesuai surat DPW PBB Provinsi Gorontalo No. A-79/PWGT-Sek/07/1435. Para Teradu berpendirian bahwa sesuai ketentuan Pasal 220 ayat (5) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012, penggantian Pengadu I sebagai calon terpilih kepada Sdr. Hasyim Alhabsyi sebagai calon terpilih dengan suara terbanyak berikutnya harus dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak Pengadu dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai anggota DPRD, batas waktu tersebut dihitung sejak KPU Kota Gorontalo menerima surat DPC PBB Kota Gorontalo No. B- 214/PCKGT-Sek/071435 tanggal 29 Mei 2014, serta diperkuat dengan surat Rekomendasi DPW PBB Provinsi Gorontalo No. A-79/PWGT-Sek/07/1435 yang menyatakan bahwa pemberhentian Pengadu I telah memiliki kekuatan hukum tetap karena tidak melakukan upaya banding. Para Teradu juga menyatakan tindakannya didasarkan pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota mendasarkan keputusannnya sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Oleh karena demikian, Para Teradu mengeluarkan Keputusan No. 17/Kpts/KPU.Kota- 49 027.436571/2014 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Gorontalo Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Gorontalo Tiga; [4.3] Menimbang bahwa, setelah mencermati bukti-bukti dari para Pengadu dan para Teradu, serta fakta dalam sidang, DKPP berpendapat bahwa, pada intinya setiap caleg terpilih melekat hak-hak konstitusionalitasnya dalam kerangka hak dipilih (rights to be candidate) berdasarkan pilihan rakyat, yang dijamin oleh UUD 1945. Setiap orang atau bahkan negara tidak boleh menggugurkan keterpilihan seseorang kecuali keputusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014 menegaskan bahwa, penggantian caleg terpilih di setiap jenjang dilakukan apabila calon terpilih meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat, dan terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dasar keputusan para Teradu membatalkan Pengadu I atas nama Sdr. Ir. Zulkarnain M. Dunda tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Menimbang bahwa, dasar hukum penggantian Pengadu I dengan Sdr. Hasyim Alhabsyi dengan alasan bahwa Pengadu I “tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD” dengan merujuk Surat DPC PBB Nomor Surat KPU DPC PBB Kota Gorontalo No. B-214/PCKGT-Sek/071435 tanggal 29 Mei 2014, serta diperkuat dengan surat Rekomendasi DPW PBB Provinsi Gorontalo No. A-79/PWGT-Sek/07/1435 yang menyatakan bahwa pemberhentian Pengadu I telah memiliki kekuatan hukum tetap karena tidak melakukan upaya banding. Para Teradu seharusnya terlebih dahulu mengetahui, memahami dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk AD/ART PBB terkait perkara a quo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyebutkan, ayat (3) “Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART”; dan ayat (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.” Berdasarkan mekanisme internal dalam pemberhentian dari keanggotaan, Pasal 16 ayat (1) AD/ART PBB, menyebutkan “Badan Kehormatan adalah badan yang didirikan oleh Partai di masing-masing tingkatan yang bersifat tetap, mandiri berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili Pengaduan terhadap anggota yang dianggap melanggar ketetapan- ketetatpan Muktamar, ketentuan-ketentuan Partai lainnya/atau Kode Etik, dalam hal manjalankan tugas dan fungsinya untuk menerima, memeriksa dan mengadili Pengaduan terhadap anggota Partai, Badan Kehormatan berpedoman pada peraturan pedoman beracara”, dan Pasal 11 Pedoman Beracara Badan Kehormatan PBB menyebutkan: ayat (2) “Pemeriksaan suatu Pengaduan partai, Badan Kehormatan masing-masing tingkatan”, huruf d “Badan Kehormatan cabang untuk fungsionaris anak Ranting/Ranting/Anak Cabang/Cabang/dan pejabat publik di Kabupaten/Kota”, huruf e “Badan Kehormatan Wilayah untuk fungsionaris Wilayah dan pejabat publik di Provinsi; dan huruf fBadan Kehormatan Pusat untuk Fungsionaris dan pejabat Publik di Pusat.” Berdasarkan pasal 32 Undang Undang Nomor 2 tahun 2011 dan ketentuan yang diatur dalam AD/ART PBB, status Pengadu I belum diputuskan, bahkan Dewan Kehormatan sesuai tingkatannya belum melakukan pemeriksaan dan persidangan terhadap Pengadu I. Berhubung statusnya belum pernah diputus di dalam dan melalui Dewan Kerhormatan PBB di tingkat Pusat, maka status keanggotaan dan kedudukan Pengadu I masih tetap sebagai anggota dan Wakil Sekjen DPP PBB. Keputusan DPC Kota dan DPW PBB Provinsi Gorontalo 50 jelas sangat bertentangan dengan AD/ART PBB, dan dengan sendirinya tidak berlaku dan batal demi hukum. Sikap Pengadu I untuk tidak mengakui dan melakukan upaya banding, jelas sudah sangat tepat. Mengajukan keberatan dan melakukan perlawanan hukum, akan menempatkan Pengadu I sebagai pelanggar AD/ART PBB. Sikap para Teradu yang serta merta mengakui keputusan DPC Kota dan DPW PBB Provinsi Gorontalo dan memutuskan untuk menggugurkan Pengadu I sebagai Caleg terpilih, merupakan tindakan yang bertentangan dan melawan hukum. Status Pengadu I belum diputuskan, bahkan Dewan Kehormatan PBB di tingkat Pusat, sesuai tingkat jabatan yang disandang. Para Teradu, belum melakukan pemeriksaan dan persidangan terhadap Pengadu I. Berhubung statusnya belum pernah diputus di dalam dan melalui Dewan Kerhormatan PBB di tingkat Pusat, maka status keanggotaan dan kedudukan Pengadu I masih tetap sebagai anggota dan Wakil Sekjen DPP PBB. Dengan demikian, para Teradu bukan hanya sesat dalam menafsirkan dan memahami seluruh ketentuan terkait pemberhentian seseorang dari keanggotaan partai, tetapi telah sekaligus mencampuri dan menempatkan diri berada di atas partai. Di samping itu, seandainya Pengadu I telah diberhentikan dari keanggotaan PBB sesuai AD/ART, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, masih memberi kesempatan untuk melakukan perlawanan hukum melalui Pengadilan. Secara umum Pasal 33 ayat 1 menjamin hak Pengadu I untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dan kasasi untuk memutus secara final dan mengikat. Berdasarkan fakta dan dasar hukum tersebut, DKPP berpendapat bahwa dalil Pengadu sangat beralasan menurut hukum dan alasan para Teradu harus dikesampingkan. Para Teradu terbukti telah melakukan pelanggaran berat, khususnya menyangkut asas jujur, Pasal 5 huruf b, kepastian hukum, Pasal 5 huruf d profesionalitas, pasal 5 huruf i, dan netralitas Pasal 9 huruf c Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. [4.5] Menimbang bahwa, terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Para Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, memeriksa keterangan Terkait, serta bukti-bukti dokumen yang disampaikan Para Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan, bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili Pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, 51

1. Mengabulkan Pengaduan para Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V masing-masing atas nama Sdr. Dr. Thaib Saleh, Sdr. Abdullah Mansyur, Sdri. Asni Abu Bakar, Sdr. Drs. Jusrin Kadir, MPA, dan Sdr. Nurul Syamsu Pana selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Gorontalo terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkah kepada KPU Provinsi Gorontalo untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal tujuh belas bulan September Tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh lima bulan September Tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta dihadiri oleh Para Teradu dan /atau kuasanya. KETUA ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ida Budhiati, S.H., M.H. Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 52