Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 79/DKPP-PKE-VII/2018 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 67/I-P/L-DKPP/2018 tanggal 16 Maret 2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 79/DKPP-PKE-VII/2018, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Sarwani Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta Alamat : Dusun 1 RT 01 RW 01 Desa Jaya Bakti, Kec. Madang Suku I, Kab. OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------- Pengadu I; 2. Nama : Feri Sumantoyo Pekerjaan/Lembaga : Guru Alamat : Desa Rantau Jaya RT 002 RW 002, Kec. Belitang Madang Raya, Kab. OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------- Pengadu II; Selanjutnya Pengadu I-II disebut sebagai--------------------------- Para Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Ahmad Ghufron Jabatan : Ketua Panwas Kab. Ogan Komering Ulu Timur Alamat Kantor : Jln. Merdeka No. 709 Terukis Rahayu, Martapura, Kec. Martapura Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Agus Purnawan Jabatan : Anggota Panwas Kab. Ogan Komering Ulu Timur Alamat Kantor : Jln. Merdeka No. 709 Terukis Rahayu, Martapura, Kec. Martapura Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Beni Tunagus Jabatan : Anggota Panwas Kab. Ogan Komering Ulu Timur Alamat Kantor : Jln. Merdeka No. 709 Terukis Rahayu, Martapura, Kec. Martapura Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Teradu III; Selanjutnya Teradu I-III disebut sebagai------------------------------ Para Teradu; [1.3] Membaca pengaduan para Pengadu; Mendengar keterangan para Pengadu; Mendengar jawaban Para Teradu; Mendengar keterangan Saksi; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Para Pengadu dan Para Teradu.

Bahwa para Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: [2.1] POKOK PENGADUAN PARA PENGADU 1. Bahwa para Teradu tidak memperlihatkan kepatutan dan kelayakan sebagai Penyelenggara Pemilu bahwa dalam penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 tidak berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Profesional Administrasi Pemilu, serta pelanggaran terhadap batasan waktu yang wajib dilaksanakan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Surat Keputusan Nomor 05/SK/BAWASLU-PROV.SS.12/HK.01.01/2018 tanggal 30 Januari 2018; 2. Bahwa Para Teradu diduga menyalahgunakan dan/atau melampaui kewenangannya sebagai Pengawas Pemilu dengan memproses dan memutuskan masalah Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bukan kewenangannya tetapi kewenangan lembaga dan instansi lain; 3. Bahwa Para Teradu diduga tidak netral dan berpihak kepada Edy Suyitno selaku Sekcam Semandawai Timur dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 04/SK/BAWASLU-PROV.SS.12/HK.01.01/2018 tanggal 22 Januari 2018. [2.2] PETITUM PARA PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan para Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menolak jawaban para Teradu untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya jawaban para Teradu tidak dapat diterima; 3. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada para Teradu; 4. Atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] BUKTI PARA PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai P-12 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Photo Sdr Edy Suyitno Sekretaris Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan 2. Bukti P-2 : Screenshot unggahan di Facebook Sekretaris Kecamatan menghadiri acara Deklarasi Bakal Calon Gubernur Provinsi Sumatera Selatan pada tangal 9 Januari 2018. 3. Bukti P-3 : Screenshot Unggahan di Group Whaats App bahwa diduga seorang Sekcam menghadiri Deklarasi Pasangan Bakal Calon Gubernur Sumatera Selatan. 4. Bukti P-4 : Screenshot diduga Percakapan Camat dan Sekcam, terkait Camat Semendawai Timur mempertanyakan acara yang dihadiri oleh Sekcam Semendawai Timur. 5. Bukti P-5 : Salinan Surat Undangan Klarifikasi oleh Panwaslu OKU Timur Nomor 98/Bawslu-Prov.SS-12/HK/I/2018, tanggal 15 Januari 2017. 6. Bukti P-6 : Photo pada saat Kalrifikasi oleh Panwaslu Kabupaten OKU Timur tanggal 16 Januari 2018 di Kantor Sekretariat Panwaslu Kabupaten OKU Timur Jl. Merdeka Nomor 709 Terukis Rahayu Martapura Kecamatan Martapura. 7. Bukti P-7 : Salinan Surat Keputusan (SK) Panwaslu Kabupaten OKU Timur Nomor 04/SK/Bawaslu- Prov.SS.12/HK.01.01/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Penetapan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Penetapan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Nama Edy Suyitno Pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 8. Bukti P-8 : Salinan Surat Keputusan (SK) Panwaslu Kabupaten OKU Timur Nomor 05/SK/Bawaslu- Prov.SS.12/HK.01.01/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Penetapan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Penetapan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Nama Edy Suyitno Pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 9. Bukti P-9 : Salinan Surat Pernyataan Sdr. Edi Suyitno dengan saksi Sdr, Ahmad Gufron (Teradu I) dan Agus Purnawan (Teradu II) 10. Bukti P-10 : Salinan Surat Edaran Men PAN RB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 Tanggal 27 Desember 2017 Tentang Netralitas ASN 11. Bukti P-11 : Salinan Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor ; B-2900/KASN/11/2017 Tanggal 10 November 2017 12. Bukti P-12 : Salinan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/3772/SJ Tanggal 11 Oktober 2017. KESIMPULAN PARA PENGADU

1. Teradu I, II, III Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten OKU Timur diduga melanggar Kode Etik sebagai Penyelenggara Pemilu karena dalam penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 terkait ASN tidak sesuai standar Operasional (SOP), Standar Professional Administrasi Pemilu serta pelanggaran terhadap batasan waktu yang wajib dilaksanakan dalam Administrasi Pemilu serta pelanggaran Pemilihan. a. Sesuai Redaksi Surat Panggilan Klrafikasi dan surat Putusan pertama dan kedua tidak jelas perkara ini berdasarkan Laporan atau hasil Pengawasan (Temuan); b. Format panggilan klarifikasi tidak sesuai dengan Lampiran Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran. c. Tidak ada kajian; d. Tidak ada pemberitahuan status Laporan atau Temuan; e. Melanggar ketentuan waktu 3 hari + 2 hari jika diperlukan Panwas harus memutuskan menindaklanjuti atau tidak dugaan Pelanggaran Pemilihan; f. Tempat Kejadian Pelanggaran (Locus) bukan di OKU Timur tapi di Kota Palembang. 2. Teradu I, II, III Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten OKU Timur secara bersama-sama (kolektif kolegial) patut diduga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan menyalahgunakan dan/atau melampaui kewenangan sebagai Pengawas Pemilu dengan menindaklanjuti masalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bukan kewenanganannya tetapi kewenangan lembaga instansi lain, kewenangan Panwas menindaklanjuti dugaan Pelanggaran Netralitas ASN bukan masalah Kode Etik ASN; 3. Teradu I, II, III Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten OKU Timur diduga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan maksud tertentu dengan maksud tertentu menerbitkan Surat Keputusan Nomor 04/SK/Bawaslu-Prov.SS.12/HK.01.01/I/2018 dan 05/SK/Bawaslu- Prov.SS.12/HK.01.01/I/2018 tentang Penetapan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Penetapan dugaan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Edy Suyitno pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.  Tidak ada Keputusan dalam Penanganan Pelanggaran yang ada hasil kajian dan kesimpulan serta rekomendasi;  Tidak dibenarkan 2 Keputusan terhadap dugaan pelanggaran pemilihan dan tidak diatur tentang tata cara pencabutan Keputusan terkait pelanggaran Pemilihan;  Perlu dipertanyakan penerbitan SK Pertama kemudian mencabut denagan SK yang Kedua.

1. Terkait bukti yang disampaikan para Teradu 1.1 Bukti T-1 Surat Nomor :22/PHL/Bawaslu-Prov.SS-12/I/2018 Perihal: Temuan Hasil Pengawasan Pada tanggal 14 Januari 2018; Para Pengadu berpendapat hasil rekayasa; 1.2 Bukti T-2 Laporan hasil pengawasan: Para Pengadu berpendapat hasil rekayasa tidak ada format seperti yang ada formulir hasil pengawasan; 1.3 Bukti T-5 Formulir A2 Formulir Temuan Nomor 01/TM/PILGUB/2018; Para Pengadu berpendapat rekayasa, penomeran tidak sesuai dengan Lampiran Perbawaslu nomor 141 Tahun 2017 tentang Penanganan pelanggaran dimana kode Kabupaten OKU Timur 06.15 jadi tidak sesuai SOP; 1.4 Bukti T-5 Tanda Terima Laporan Nomor I/LP/PILEG/I/2018; Para Pengadu berpendapat Rekayasa, penomeran tidak sesuai dengan Lampiran Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran dimana Kode Kabupaten OKU Timur 06.15 dan PILEG bukan Pilgub jadi tidak sesuai SOP; 1.5 Bukti T-7 Surat Nomor 01/Bawaslu-Prov.SS-12/HK/I/2018 Perihal Undangan Klarifikasi; Para Pengadu berpendapat tidak berdasarkan Lampiran Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang penanganan Pelanggaran dimana harus menggunakan Formulir A4 redaksionalnya sudah harus menyertakan nomor temuan dan Perihal Klarifikasi serta bertemu/menghadap dengan siapa; 1.6 Bukti T-9 Berita acara Klarikasi; Para Pengadu berpendapat hasil rekayasa; 1.7 Bukti T-10 Kajian; Para Pengadiu berpendapat rekayasa, jelas bertentangan dengan Keputusan yang pertama 04/SK/Bawaslu- Prov.SS.12/HK.01.01/I/2018 kajianPanwas OKU Timur ini sudah jelas ada pelanggaran yang mereka sebut Pelanggaran Kode Etik ASN maka hal yang bertentangan ketika diputuskan tidak ditindalnjuti; 1.8 Bukti T-12 Surat Keputusan Panwas OKU Timur Nomor 04/SK/Bawaslu-Prov.SS.12/HK.01.01/I/2018 tznggal 22 Januari 2018 tentang Penetapan Dugaan Pelanggaran Kode Etik ASN atas nama Edy Suyitno; para Pengadu berpendapat SK ini tidak lazim dibuat oleh Panwas OKU Timur tidak ada dalam SOP apalagi memuat Putusan bahawa Sdr. Edi Suyitno dinyatakan tidak sengaja menghadiri dan mengunggah di facebook serta menyatakan dugaan Pelanggaran tersebut tidak ditindaklanjuti tidak lazim SK seperti ini apalagi ditembuskan keberbagai pihak; 1.9 Bukti T-13 surat Nomor 03/Bawaslu-Prov.SS-12/HK/I/2018 Perihal Undangan Penetapan klarifikasi pada tanggal 23 Januari 2018; para Pengadu berpendapat tidak diatur di SOP bahwa Penetapan klarifikasi yang ada adalah pada saat selesai ditanda tanganinya berita acara klarifikasi maka yang bersangkutan berhak menerima salinan berita acara klarifikasi; 1.10 Bukti T-14 Surat Pernyataan Sdr. Edy Suyitno; Para Pengadu berpendapat surat pernyataan ini direkayasa dimana fakta persidangan disodorkan oleh para Teradu kepada Edy Suyitno untuk ditandatangani, kami berpendapat karena sudah ada Berita Acara klarifikasi maka tidak perlu surat pernyataan, tidak diatur hal seperti ini di SOP; 1.11 Surat Keputusan Panwas OKU Timur Nomor 05/SK/Bawaslu- Prov.SS.12/HK.01.01/I/2018 tznggal 30 Januari 2018 tentang Penetapan Dugaan Pelanggaran Kode Etik ASN atas nama Edy Suyitno; Para Pengadu berpendapat SK seperti ini dan mencabut SK yang pertama tidak ada dalam SOP kemudian SK yang kedua ini berbeda dengan esensinya SK yang kedua ini menyatakan Sdr. Edy Suyitno dinyatkan melanggar Kode Etik ASN dan dinyatakan ditindaklajuti dan merekomendasikan menjatuhkan sanksi/pembinaan; 1.12 Bukti T-17 Surat Nomor 23/HK/Bawaslu-Prov.SS-12/I/2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang penerusan laporan; para Pengadu berpendapat Penomeran salah, I seharus II karena sudah bulan Februari dan redaksionalnya tanpa dasar hukum kemudian seharusnya menggunakan formulir A12 sesuai SOP lampiran Perbawaslu Nmor 14 Tahun 2017; 1.13 Bukti T-22 Pemberitahuan Tentang Status Laporan A.13 tanggal 19 Januari 2018; Para Pengadu berpendapat bukti ini rekayasa, redaksional dan tanggal tidak sinkron dengan status temuan (tidak ditindaklanjuti karena bukan merupakan pelanggaran pemilihan kemudian tanggal 19 Januari 2018 dan tidak diumumkan). 2. Fakta-fakta Persidangan 2.1 Para Teradu mempermasalahkan pemeriksaan materi sedangkan tahapan pemeriksaan sudah masuk ke pemeriksaan formil bahkan ketika belum dimulainya persidangan para Teradu mengintruksi pimpinan Majelis Sidang DKPP maka para pengadu berpendapat bahwa para Teradu tidak mengerti SOP Persidangan DKPP dan tidak menjaga kewibawaan persidangan bahkan memandang rendah Majelis DKPP; 2.2 Fakta di persidangan Panwaslu OKU Timur dalam penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tidak sesuai dengan SOP dan tidak berdasarkan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran; 2.3 Terbukti di persidangan Panwaslu OKU Timur menindaklanjuti Pelanggaran yang bukan kewenangannya karena Locus atau tempat kejadian pelanggaran ada di wilaya kewenangan Panwaslu Kota Palembang bukan di Panwas OKU Timur; 2.4 Fakta di persidangan berdasarkan dua Surat Keputusan (SK) bahwa Panwas OKU Timur melampaui kewenaganannya yaitu menindaklanjuti Kode Etik ASN bukan pelanggaran Pemilihan Netralitas ASN yang tidak diatur di Undang-undang Pilkada tapi di Undang-undang lain dan Surat Edaran (SE); 2.5 Fakta di Persidangan dua surat Keputusan berbeda esensi SK Pertama 04/SK/BAWASLU-Prov.SS.12/HK.01.01/I/2018 materinya tetap Kode Etik ASN tidak ditindaklanjuti, kemudian SK Kedua 05/SK/BAWASLU-Prov.SS.12/HK.01.01/I/2018 dinyatakan adanya pelanggaran Kode Etik, SK seperti ini tidak diatur dalam SOP dan Peraturan Perundang-undangan; 2.6 Fakta di persidangan bahwa Panwas OKU Timur menindaklanjuit Penanganan Pelanggaran Pemilihan melebihi yang diperbolehkan 3 (tiga) hari dan jika di perlukan bisa ditambah 2 (dua) hari sedangkan Panwas OKU Timur membutuhkan waktu mulai dari diketahui tanggal 14 hari sampai dengan Putusan kedua tanggal 30 Januari 2018 yang artinya waktu yang mereka gunakan adalah 17 hari ini Pelanggaran serius; 2.7 Bahwa para Teradu mempermasalahkan Pengadu tidak menghadirkan saksi maka Pengadu mempunyai alasan sendiri dikarenakan para saksi ada pekerjaan lain yang tidak bisa ditinggalkan dan sesuai keterangan yang kami dapat untuk membawa saksi jika diperlukan dan saksi para Pengadu hanya akan memberi kesaksian bahwa terkait ASN mamang ada mengunggah di Media sosial terkait ASN; 2.8 Bahwa para Teradu pernah diberi sanksi Pemberhentian Sementara pada sidang di DKPP sebelumnya dengan putusan Nomor 137/DKPP- PKE-VI/2017 tanggal 8 Februari 2018. [2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU TERHADAP POKOK ADUAN PARA PENGADU 1. Bahwa para Teradu dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang disampaikan Pengadu, kecuali yang tegas telah diakui oleh para Teradu; 2. Bahwa para Teradu menolak tuduhan telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu terhadap proses Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik ASN atas nama Edy Suyitno, dikarenakan Panwaslu Kabupaten OKU Timur telah melaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Profesional Administrasi Pemilu serta sesuai batasan waktu pelaksanaan dalam penanganan pelanggaran sesuai dengan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; 3. Bahwa Berdasarkan angka 2 dan angka 3 pada pokok pengaduan, para Teradu menolak tuduhan telah melanggar Kode Etik, menyalahgunakan atau melampaui batas kewenangan sebagai Pengawas Pemilu. Dengan memproses dan memutuskan masalah Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bukan kewenangannya tetapi kewenangan lembaga dan/atau instansi lain, dikarenakan Kami Panwaslu Kabupaten OKU Timur telah melaksanakan kegiatan penanganan Temuan sudah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 14 Tahun 2017 serta telah menyampaikan dokumen hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran ASN untuk ditindaklanjuti kepada: a. Bupati Kabupaten OKU Timur di Martapura Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten OKU Timur Pada tanggal 5 Februari 2018; b. Menteri Dalam Negeri Cq. Irjen Kementrian Dalam Negeri di Jakarta Pada tanggal 14 Februari 2018; c. Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta Pada tanggal 14 Februari 2018; d. Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarsi di Jakarta Pada tanggal 14 Februari 2018; e. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Pada tanggal 14 Februari 2018. 4. Bahwa para Teradu menolak tuduhan tentang tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota Panwaslu karena tidak professional dan melanggar asas- asas dan sumpah janji sebagai Penyelenggara Pemilu, karena kami sudah melaksanakan semua proses sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku; 5. Menjawab atas Surat Nomor : 98/Bawaslu-Prov.SS-12/HK/I/2018, Perihal: Undangan Klarifikasi, Tanggal 15 Januari 2018 digantikan Nomor Registernya menjadi Surat Nomor : 01/BAWASLU-Prov.SS-12/HK/I/2018, Perihal: Undangan Klarifikasi, tanggal 15 Januari 2018, karena Surat Nomor : 98/Bawaslu-Prov.SS-12/HK/I/2018 masuk kedalam pengiriman Surat umum setelah itu nomor surat tersebut diubah ke buku surat Devisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan menjadikan Surat Nomor : 01/Bawaslu- Prov.SS-12/HK/I/2018. [2.5] PETITUM PARA TERADU Berdasarkan uraian di atas, para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menerima Jawaban para Teradu secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa para Teradu tidak Terbukti dalam melakukan pelanggaran Etik sebagaimana yang disampaikan para Pengadu; 3. Memulihkan (merehabilitasi) nama baik para Teradu; 4. Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] BUKTI PARA TERADU Bahwa para Teradu telah mengetengahkan alat bukti yang ditandai dengan Bukti T-1 s.d T-28 sebagai berikut: No Bukti KETERANGAN 1. T-1 Surat Nomor :22/PHL/Bawaslu-Prov.SS-12/I/2018 Perihal: Temuan Hasil Pengawasan Pada tanggal 14 Januari 2018; 2. T-2 Laporan hasil pengawasan pemilu pada tanggal 9 Januari 2018; 3. T-3 Sebuah Screenshot unggahan di media social (Facebook) pada tanggal 9 Januari 2018; 4. T-4 Berita Acara Nomor: 07/BA/Bawaslu-Prov.SS- 12/HK/I/2018Tanggal 14 Januari 2018 tentang Rapat Pleno Dugaan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara(ASN) Edi Suyitno Penngawas Pemilihan Kabupaten OKU Timur Dalam Rangka Pemilihan Gubernus dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018; 5. T-5 Formulir A2 yang merupakan Formulir Register dari laporan ke Temuan; 6. T-6 Formulir A3 Sebagai Formulir tanda penerimaan Laporan; 7. T-7 Surat Nomor : 01/Bawaslu-Prov.SS-12/HK/I/2018 Perihal : Undangan Klarifikasi Pada Tanggal : 15 Januari 2018; 8. T-8 Formulir A.5 sebagai pengambilan sumpah atau janji saat klarifikasi; 9. T-9 Formulir A.7 sebagai Berita Acara Klarifikasi berisi tentang pertayaan dan jawaban sebagai keterangan dari Edy Suyitno; 10. T-10 Formulir A.8 sebagai Kajian Dugaan Pelanggaran yang berisi Pokok masalah, Kajian/Pembahasan, Kesimpulan dan Rekomendasi atas dugaan pelanggaran Kode Etik ASN atas nama Edy Suyitno; 11. T-11 Berita Acara Panwaslu Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 08/BA/Bawaslu.Prov.SS- 12/HK/I/2018 Tanggal 22 Januari 2018 tentang Penetapan Dugaan Pelanggaran Kode Etik ASN atas nama Edy Suyitno; 12. T-12 Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 04/SK/BAWASLU.PROV.SS- 12/HK.01.01/I/ 2018 Tanggal 22 Januari 2018 tentang Penetapan Dugaan Pelanggaran Kode Etik ASN atas nama Edy Suyitno; 13. T-13 Surat Nomor : 03/Bawaslu-Prov.SS-12/HK/I/2018 Perihal : Undangan Penetapan Klarifikasi Pada Tanggal : 23 Januari 2018; 14. T-14 Surat Peryataan yang dibuat oleh Saudara Edy Suyitno pada tanggal 24 Januari 2018; 15. T-15 Berita Acara Panwaslu Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 09/BA/Bawaslu.Prov.SS- 12/HK/I/2018 Tanggal 30 Januari 2018 tentang Penetapan Dugaan Pelanggaran Kode Etik ASN atas nama Edy Suyitno, dan mengoreksi Surat Keputusan Nomor : 04/SK/BAWASLU.PROV.SS-12/HK.01.01/I/ 2018 Tanggal 22 Januari 2018; 16. T-16 Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 05/SK/BAWASLU.PROV.SS- 12/HK.01.01/I/ 2018 Tanggal 30 Januari 2018 tentang Penetapan Dugaan Pelanggaran Kode Etik ASN atas nama Edy Suyitno dan Mencabut Surat Keputusan Nomor : 04/SK/BAWASLU.PROV. SS-12/HK.01.01/I/ 2018 Tanggal 22 Januari 2018; 17. T-17 Surat Nomor: 23/HK/Bawaslu-Prov.SS-12/I/2018 tanggal 5 Februari 2018 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Netralitas ASN kepada Bupati Kabupaten OKU Timur di Martapura Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten OKU Timur tanggal 5 Februari 2018; 18. T-18 Surat Nomor: 29/HK/Bawaslu-Prov.SS-12/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 Penyampaian Dokumen Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Netralitas ASN kepada Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarsi di Jakarta; 19. T-19 Surat Nomor: 30/HK/Bawaslu-Prov.SS-12/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 Penyampaian Dokumen Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Netralitas ASN kepada Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta; 20. T-20 Surat Nomor: 31/HK/Bawaslu-Prov.SS-12/I/2018 tanggal 14 Februari 2018 Perihal Penyampaian Dokumen Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Netralitas ASN kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Irjen Kementrian Dalam Negeri di Jakarta; 21. T-21 Surat Nomor: 24/LP/Bawaslu-Prov.SS-12/I/2018 tanggal 5 Februari 2018 Penyampaian Dokumen Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Netralitas ASN kepada BAWASLU Provinsi Sumatera Selatan; 22. T-22 Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Pada tanggal 14 Februari 2018; 23. T-23 Surat Nomor : 32/Bawaslu-Prov.SS-12/HK/II/2018 Perihal : Permintaan Tindak Lanjut Pelanggaran Kode Etik ASN Pada Tanggal : 15 Februari 2018; 24. T-24 Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : R- 762/KASN/4/2018 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Pada Tanggal : 4 April 2018, yang dikirimkan ke Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan ditembuskan ke Sekretariat Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; 25. T-25 Surat Panggilan Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor: 1153/DKPP/SJ/PP.00/IV/2018 tanggal 17 April 2018 yang dikirimkan kepada Teradu lewat Whats App dan email tidak dilengkapi dengan Alat Bukti Pengadu dalam Lampiran Surat; 26. T-26 Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Kepegawaian Negara tentang Pengawasan Netralitas, Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode perilaku Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati , dan Walikota Nomor: 14/NK/BAWASLU/X/2015, Nomor: 193/5589/SJ, Nomor: MoU/10/M.PANRB/10/2015, Nomor: 02/MOU.KASN/10/2015, Nomor: 23/K/KS/X/2015 27. T-27 Screenshot Percakapan antara Teradu II (Agus Purnawan, S.Ip) terkait dengan Alat Bukti Pengadu/Pelapor di Media Sosial Whats App 28. T-28 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 009/SK/K.SS/HK.01.01/II/2018 Tentang Pengangkatan Kembali Ketua Dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timr Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 Tanggal 13 Februari 2018. KESIMPULAN PARA TERADU 1. Bahwa terungkap di persidangan hasil klarifikasi dan pemeriksaan terhadap temuan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten OKU Timur dibenarkan oleh KASN dengan terbitnya Surat RekomendasI atas pelanggaran kode etik dan perilaku asn dilingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Timur; 2. Bahwa sesuai fakta persidangan didapat keterangan dari Edi Suyitno telah menerima sanksi moral dari Bupati OKU Timur, atas temuan yang diproses oleh Panwaslu Kabupaten OKU Timur ; 3. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan terungkap Pengadu tidak menunjukkan fakta sesungguhnya dan cenderung ke arah fitnah. 4. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan Pengadu tidak dapat menghadirkan saksi saksi yang sudah disebutkan Pengadu dalam aduannya; 5. Bahwa alat bukti yang disampaikan oleh Pengadu merupakan hasil yang didapat dengan cara yang illegal, sedangkan kita ketahui bahwa alat bukti yang didapat dengan cara illegal tidak dapat dijadikan bukti; 6. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, Pengadu menyampaikan bahwa Teradu I, II dan III melakukan serangan/ancaman terhadap Pengadu tanpa adanya bukti yang konkrit, dan merupakan sebuah fitnah; 7. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, alasan Pengadu mengadukan Teradu I, II dan III karena menggelitik dan pusing, berarti bersifat Tendensius; 8. Bahwa terungkap didalam fakta persidangan, semua yang didalilkan oleh pengadu terbantahkan, sehingga jelas dan terang bahwa aduan ini sudah selayaknya untuk ditolak; KETERANGAN SAKSI EDI SUYITNO (PNS) Klarifikasi yang diberikan Edy Suyitno menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sengaja hadir dalam deklarasi tersebut. Dia hanya kebetulan berada di lokasi saat deklarasi dan berfoto dengan latar belakang acara deklarasi terus mengunggahnya ke facebook. Edy Suyitno juga membenarkan ia memberikan tanggapan “Semoga jaya Bang” yang ditujukan pada pasangan bakal calon Gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru dan Mawardi Yahya (HD-MY) karena tidak mengerti Perundang-undangan tentang Pemilu serta belum tahu peraturan tentang Kode Etik dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilhan gubernur dan wakil gubernur.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan para Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan para Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa para Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan para Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilihan umum atas tindakannya, sebagai berikut: [4.1.1] Bahwa para Teradu tidak memperlihatkan kepatutan dan kelayakan sebagai Penyelenggara Pemilu bahwa dalam penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 tidak berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Profesional Administrasi Pemilu, serta melanggar batasan waktu yang wajib dilaksanakan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Surat Keputusan Nomor 05/SK/BAWASLU-PROV.SS.12/HK.01.01/2018 tanggal 30 Januari 2018; [4.1.2] Bahwa Para Teradu diduga menyalahgunakan dan/atau melampaui kewenangannya sebagai Pengawas Pemilu dengan memproses dan memutuskan masalah Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan kewenangan lembaga dan instansi lain; [4.1.3] Bahwa Para Teradu diduga tidak netral dan berpihak kepada Edy Suyitno selaku Sekcam Semandawai Timur dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 04/SK/BAWASLU-PROV.SS.12/HK.01.01/2018 tanggal 22 Januari 2018; [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban para Teradu pada pokoknya menjelaskan bahwa para Teradu menolak semua dalil-dalil yang disampaikan para Pengadu, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para Teradu. Dalam keterangannya para Teradu menjelaskan telah melaksanakan tugasnya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Profesional Administrasi Pemilu serta batasan waktu penanganan pelanggaran berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Selanjutnya, para Teradu menolak dalil aduan para Pengadu yang mendalilkan para Teradu menyalahgunakan atau melampaui batas kewenangan sebagai Pengawas Pemilu. Para Pengadu memproses dan memutuskan masalah Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan kewenangan lembaga dan/atau instansi lain. Para Teradu menyatakan telah melaksanakan kegiatan penanganan Temuan sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 serta telah menyampaikan dokumen hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran ASN untuk ditindaklanjuti kepada Bupati Kabupaten OKU Timur di Martapura Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten OKU Timur tanggal 5 Februari 2018, Menteri Dalam Negeri Cq.Irjen Kementrian Dalam Negeri di Jakarta tanggal 14 Februari 2018, Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta tanggal 14 Februari 2018 dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tanggal 14 Februari 2018. Para Teradu juga menolak tuduhan tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota Panwaslu karena tidak professional dan melanggar asas-asas serta sumpah janji sebagai Penyelenggara Pemilu. Para Teradu sudah melaksanakan semua proses sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. [4.3] Menimbang keterangan dan jawaban para Pihak, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan 24 April 2018 bahwa para Teradu melakukan Rapat Pleno membahas dugaan pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Edy Suyitno tertuang dalam berita acara Nomor: 08/BA/Bawaslu.PROV.SS-12/HK.01.01/I/2018 memutuskan bahwa pelanggaran yang dilakukan Edy Suyitno bukan suatu kesengajaan sehingga perkara tidak dilanjutkan dan diterbitkan Keputusan Nomor 04/SK/Bawaslu- Prov.SS.12/HK.01.01/I/2018 tanggal 22 Januari 2018. Berdasarkan fakta dan bukti tersebut, DKPP berpendapat bahwa tindakan Para Teradu dalam memutus perkara Kode Etik ASN Edy Suyitno dan menerbitkan Keputusan Nomor 04/SK/Bawaslu-Prov.SS.12/HK.01.01/I/2018 tidak penuh kehati-hatian dan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum dan etika. Meskipun Panwas Kabupaten/Kota diberi wewenang untuk penanganan Pelangaran Kode Etik ASN, Teradu seharusnya hanya mengeluarkan Kajian Dugaan Pelanggaran yang sudah ada tanggal 16 Januari 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi “Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran yang telah memenuhi syarat formal dan materiel, petugas penerima Laporan melakukan pemberkasan Laporan Dugaan Pelanggaran, kemudian pada Pasal 20 ayat (1) berbunyi “Kajian dugaan Pelanggaran Pemiihan dibuat oleh Bawaslu atau Pengawas Pemilihan dan dapat dibantu oleh petugas yang ditunjuk”. Dalam fakta persidangan juga terungkap bahwa para Teradu selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan Nomor 05/SK/BAWASLU.PROV.SS-12/HK.01.01/I/2018 yang pada pokoknya mencabut SK Nomor 04/SK/BAWASLU.PROV.SS- 12/HK.01.01/I/2018 dan menyatakan Edy Suyitno melakukan tindakan Pelanggaran Kode Etik dan Netralitas ASN. Tindakan Teradu dalam menerbitkan dua keputusan yang saling bertentangan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak bisa dijadikan alasan pembenaran dalam penanganan pelanggaran ini. Terlebih lagi para Teradu dalam menerbitkan Keputusan Nomor 05/SK/BAWASLU.PROV.SS-12/HK.01.01/I/2018 hanya melalui konsultasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tanpa adanya Kajian terlebih dahulu dan klarifikasi para pihak yang berkepentingan. Dalam fakta persidangan para Teradu mempermasalahkan pemeriksaan materi bahkan ketika sidang baru dibuka Ketua Majelis Sidang Teradu melakukan 2 (dua) kali interupsi sehingga tindakan Teradu tersebut menunjukkan sikap tidak menghormati Majelis Sidang serta melanggar Tata Tertib Persidangan DKPP. Berdasarkan fakta dan bukti tersebut, para Teradu terbukti melanggar prinsip integritas dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6, Pasal 7 ayat (3), Pasal 15 huruf a, huruf d dan huruf g, Pasal 16 huruf e juncto Pasal 19 huruf a Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan demikian dalil aduan para Pengadu terbukti dan jawaban para Teradu tidak meyakinkan DKPP; [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan para Pengadu dan para Teradu, serta mencermati keterangan Saksi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas.

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu I atas nama Ahmad Ghufron selaku Ketua Panwas Kabupaten OKU Timur, Teradu II atas nama Agus Purnawan dan Teradu III atas nama Beni Tunagus masing-masing selaku Anggota Panwas Kabupaten OKU Timur terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan para Teradu. KETUA ttd Harjono ANGGOTA Ttd Ttd Muhammad Teguh Prasetyo Ttd Ttd Alfitra Salam Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir