III. DUDUK PERKARA
ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU
[2.1] Para Pengadu dalam pengaduannya menguraikan sebagai berikut:
1. Bawaslu Republik Indonesia telah melakukan penanganan pelanggaran Pemilu
pada tahapan pemungutan suara yang terjadi di wilayah Kuala Lumpur,
Malaysia pada tanggal 12 April 2019 hingga 14 April 2019.
2. Bawaslu Republik Indonesia telah melakukan investigasi, mencermati, dan
menilai barang bukti yang dimiliki Panwaslu Kuala Lumpur serta meminta
keterangan Ketua dan Anggota PPLN Kuala Lumpur, saksi-saksi, serta meminta
keterangan Ketua dan Anggota Panwaslu Kuala Lumpur, Malaysia terkait dengan
informasi dugaan pelanggaran tata cara dan prosedur pemungutan suara melalui
metode pos.
3. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang diperoleh Bawaslu Republik
Indonesia di Kuala Lumpur, disimpulkan sebagai berikut:
a. Pemungutan suara Pemilu tahun 2019 melalui metode pos yang
diselenggarakan di wilayah Kuala Lumpur, Malaysia, tidak sepenuhnya sesuai
dengan prosedur, tata cara, atau mekanisme sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan Pemilu. Hal ini menyebabkan ditemukannya
31922450, Fax. (021) 3192245,
surat suara Pemilu yang sah diduga telah tercoblos oleh bukan pemilih yang
sah dan belum tercoblos oleh pemilih yang sah di lokasi Taman University SG
Tangkas 43000 Kajang dan di Bandar Baru Wangi, Selangor, Malaysia;
b. Sebagian surat suara Pemilu tahun 2019 yang telah masuk di PPLN Kuala
Lumpur diyakini tidak sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil.
c. Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur, Malaysia, terbukti secara sah
dan meyakinkan tidak melaksanakan tugas secara efektif, transparan, dan
profesional dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Berdasarkan hal tersebut, melalui Surat Nomor
0866/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019 tanggal 16 April 2019, Bawaslu
merekomendasikan kepada KPU Republik Indonesia untuk:
a. Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur,
Malaysia, melalui Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk
melakukan Pemungutan Suara Ulang bagi pemilih di wilayah Kuala Lumpur
yang berhak memilih melalui metode pos sebanyak 319.293 pemilih;
b. Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur,
Malaysia, melalui Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tidak
melakukan penghitungan suara terhadap surat suara Pemilu melalui metode
pos yang telah masuk ke Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur,
Malaysia;
c. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk
mengganti anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur, Malaysia,
atas nama Krishna K.U. Hannan dan Djadjuk Natsir. Penggantian Krishna
K.U. Hannan untuk mencegah timbulnya konflik kepentingan antara tugas
sebagai anggota PPLN Kuala Lumpur dengan jabatan sebagai pejabat
fungsional pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur,
Malaysia, sebagaimana telah disampaikan oleh Bawaslu RI kepada KPU RI
melalui Surat Nomor 0115/K.Bawaslu/HK.04/IV/2019 tanggal 5 April 2019,
dan penggantian Djadjuk Natsir karena yang bersangkutan merupakan
penanggung jawab teknis pemungutan suara melalui metode pos di wilayah
Kuala Lumpur, Malaysia.
5. Menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Republik Indonesia di atas, KPU Republik
Indonesia telah melakukan klarifikasi kepada Djadjuk Natsir pada 12 dan 13
April 2019. Hasilnya, KPU Republik Indonesia menyimpulkan yang bersangkutan
bertanggung jawab atas peristiwa pelanggaran Pemilu berupa pencoblosan surat
suara di dalam wilayah PPLN Kuala Lumpur. Berdasarkan kesimpulan tersebut
KPU telah menetapkan pemberhentian sementara kepada yang bersangkutan
melalui Keputusan KPU Nomor 898/PP.05-Kpt/01/KPU/IV/2019 sampai dengan
ditetapkannya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
6. Merujuk rekomendasi Bawaslu a quo, KPU Republik Indonesia juga meneruskan
dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu oleh Khrisna K.U. Hannan
berupa potensi konflik kepentingan antara tugas sebagai anggota PPLN Kuala
Lumpur dengan jabatan sebagai Pejabat Fungsional pada Kedutaan Besar
Republik Indonesia.
[2.2] Menimbang kesimpulan para Pengadu atas hasil sidang pemeriksaan sebagai
berikut:
31922450, Fax. (021) 3192245,
1. Dalil pengaduan para Pengadu terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang
dilakukan oleh anggota PPLN Kuala Lumpur atas nama Djadjuk Natsir dan
Krisna K.U. Hannan telah memenuhi syarat formil dan selayaknya dinyatakan
dapat diterima oleh Majelis Pemeriksa;
2. Para Pengadu tetap teguh terhadap dalil-dalil sebagaimana telah didalilkan pada
agenda persidangan sebelumnya;
3. Pengaduan yang telah disampaikan oleh para Pengadu merupakan satu
kesatuan dengan pengaduan yang disampaikan melalui Surat KPU Nomor
731/PP.05-SD/01/KPU/IV/20189 tanggal 18 April 2019 yang telah disampaikan
kepada DKPP;
4. Masa jabatan PPLN Kuala Lumpur berakhir pada 30 Juni 2019;
5. Para Pengadu menerima surat Bawaslu Nomor 0866/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/
2019 tanggal 16 April 2019 perihal Rekomendasi Terhadap Pelanggaran Pemilu
yang pada pokoknya menyatakan:
Rekomendasi Bawaslu terhadap Anggota PPLN Kuala Lumpur a.n. Djadjuk
Natsir.
Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu huruf c angka 3, dinyatakan bahwa
yang bersangkutan merupakan penanggung jawab teknis pemungutan
suara melalui metode pos di wilayah Kuala Lumpur. KPU telah melakukan
klarifikasi kepada yang bersangkutan pada tanggal 12 s.d. 13 April 2019.
Berdasarkan klarifikasi yang telah dilakukan, yang bersangkutan
bertanggung jawab terhadap dugaan pelanggaran atas pencoblosan surat
suara di dalam wilayah PPLN Kuala Lumpur. KPU kemudian menetapkan
pemberhentian sementara yang bersangkutan dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 898/PP.05-Kpt/01/KPU/IV/2019 sampai dengan
ditetapkannya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
Umum.
Rekomendasi Bawaslu terhadap Anggota PPLN Kuala Lumpur a.n. Krisna
K.U. Hannan
Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu huruf c angka 3, dinyatakan bahwa
Krisna K.U. Hannan diduga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan
antara tugas sebagai Anggota PPLN Kuala Lumpur dengan jabatan sebagai
Pejabat Fungsional pada Kedutaan Besar Republik Indonesia.
6. Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu sebagaimana penjelasan pada angka 5, para
Pengadu secara kolektif kolegial mengambil kebijakan untuk meneruskan
Rekomendasi Bawaslu tersebut ke DKPP, dimana terlebih dahulu para Pengadu
memberhentikan sementara para Teradu dari tugas dan jabatannya sebagai
Anggota PPLN Kuala Lumpur;
7. Para Pengadu melalui Hasyim Asy’ari dan Ilham Saputra juga telah melakukan
klarifikasi kepada Ketua dan Anggota PPLN Kuala Lumpur di Ruang Rapat KBRI
lantai 2 pada tanggal 12 April 2019. Hasil klarifikasi tersebut telah dituangkan
dalam Berita Acara Klarifikasi yang bersifat RAHASIA. Meskipun BA Klarifikasi
tersebut bersifat RAHASIA, namun guna kepentingan pemeriksaan DKPP, para
Pengadu akan menyampaikan BA tersebut kepada Majelis DKPP yang terhormat
guna menjadi bahan pertimbangan Majelis DKPP dalam memeriksa dan
memutus perkara a quo;
8. Dalam klarifikasi yang telah dilakukan sebagaimana penjelasan pada angka 7,
para Pengadu menanyakan kepada PPLN Kuala Lumpur termasuk para Teradu
mengenai jumlah pemilih di wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur, kronologis
31922450, Fax. (021) 3192245,
penerimaan surat suara dan penyimpanan, teknis pelaksanaan Pemungutan
Suara dengan metode KSK dan Pos, serta permintaan penjelasan dan klarifikasi
mengenai surat suara yang tercoblos;
9. Terkait dengan pembagian tugas yang dilakukan oleh PPLN dengan membaginya
per divisi, para Pengadu telah menjelaskan hal tersebut kepada PPLN. Dalam
modul yang telah dibuat oleh para Pengadu dan telah disampaikan serta
dijelaskan kepada PPLN dalam Bimbingan Teknis PPLN, pada halaman 22
sampai dengan 28 terdapat penjelasan mengenai uraian tugas dalam setiap
pembagian tugas yang perlu dipahami dan dilakukan oleh PPLN guna
mengefisienkan pelaksanaan Pemilu di luar negeri. Pembagian tugas yang
dilakukan dengan membuat divisi disesuaikan atau sama dengan pembagian
divisi dalam tata kerja KPU yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pengadu
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
Bukti P-1 : Surat Keputusan KPU Nomor 898/PP.05-Kpt/01/ KPU/IV/2019
tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemilihan Luar
Negeri Kuala Lumpur pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal
16 April 2019;
Bukti P-2 : Surat Bawaslu RI Nomor 0866/K.Bawaslu/ PM.06.00/IV/2019
tanggal 16 April 2019 perihal Rekomendasi Terhadap Pelanggaran
Pemilu;
Bukti P-3 : Surat Keputusan KPU Nomor 128/PP.05-Kpt/01/KPU/III/2018
tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan
Luar Negeri dan Sekretariat Panitia Pemilihan Luar Negeri pada
Perwakilan Republik Indonesia Kuala Lumpur Tahun 2018 tanggal
6 Maret 2018;
Bukti P-4 : Surat Keputusan KPU Nomor 1844/PP.05-Kpt/01/KPU/XI/2018
tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 128/PP.05-
Kpt/01/KPU/III/2018 tentang Pembentukan dan Pengangkatan
Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Sekretariat Panitia
Pemilihan Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia Kuala
Lumpur Tahun 2018 tanggal 26 November 2018:
Bukti P-5 : Surat Keputusan KPU Nomor 41/PP.05.2-Kpt/01/KPU/I/2019
tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Luar Negeri dan
Sekretariat Panitia Pemilihan Luar Negeri pada Perwakilan Republik
Indonesia Kuala Lumpur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019;
Bukti P-6 : Surat Keputusan KPU Nomor 959/PP.05.2-Kpt/01/KPU/V/2019
tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 41/PP.05.2-
Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Luar
Negeri dan Sekretariat Panitia Pemilihan Luar Negeri pada
Perwakilan Republik Indonesia Kuala Lumpur untuk
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 13 Mei
2019;
Bukti P-7 : Berita Acara Klarifikasi Surat Suara Tercoblos di Malaysia oleh KPU
RI terhadap PPLN dan Sekretariat PPLN Malaysia tanggal 12 April
2019;
31922450, Fax. (021) 3192245,
Bukti P-8 : Modul Bimbingan Teknis Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Data
Pemilih Luar Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019
[2.4] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pengadu memohon kepada DKPP
berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Menerima seluruh dalil pengaduan para Pengadu;
2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada para Teradu;
3. Memohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bona/from equity and conscience).
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU
[2.5] Merujuk surat Bawaslu RI Nomor 0866/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019, Perihal
Rekomendasi Pelanggaran Pemilu dan surat KPU RI Nomor 731/PP.05-
SD/01/KPU/IV/2019, Perihal Penerusan Hasil Tindaklanjut Rekomendasi Badan
Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Teradu I Djadjuk Natsir menyampaikan
tanggapan sebagai berikut:
Kronologis
1. Bahwa Teradu I sebagai anggota PPLN Kuala Lumpur, yang ditugaskan sebagai
penanggung jawab teknis pemungutan suara melalui metode Pos, sejak tanggal 8
Maret 2019 telah melakukan proses pengerjaan tahapan penyelenggaraan
pemilihan suara melalui metode Pos dengan merekrut 480 orang yang dibagi
menjadi 160 KPPSLN. Proses pengerjaan surat suara Pos berlangsung setiap hari
sampai pukul 4 pagi bahkan dilanjutkan di hari libur sabtu dan minggu dengan
jumlah DPT Pos 319.293, pemilih. Kegiatan meliputi mulai dari memasukkan
surat suara kedalam amplop, menempel alamat sampai dengan packing surat
suara kedalam kotak kardus;
2. Bahwa Teradu I dalam bertugas sebagai penanggung jawab teknis, dibantu oleh
anggota PPLN Muhammad Taufiq dan anggota Sekretariat bernama Erwinsyah
untuk urusan teknis di lapangan yang berhubungan dengan pihak Pos Malaysia.
Proses pengerjaan dan penyimpanan surat suara dilakukan di aula dan gudang
KBRI Kuala Lumpur dan ruang aula Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL)
dengan diawasi oleh Panwaslu Kuala Lumpur;
3. Bahwa secara profesional PPLN Kuala Lumpur juga telah menjalin kerjasama
dengan POS Malaysia Berhad yang mempunyai otoritas menyampaikan surat
suara Pos kepada WNI. Terhitung sejak bulan Februari 2019, PPLN Kuala
Lumpur telah mengajukan draf kontrak kerjasama kepada pihak Pos Malaysia,
namun sampai saat ini pihak Pos Malaysia belum mau menanda tangani kontrak
kerjasama tersebut, meskipun PPLN Kuala Lumpur telah membayar uang deposit
Topup untuk pengiriman dan pengembalian surat suara dengan jumlah terbayar
RM. 469.293.00;
4. Bahwa PPLN telah berupaya mendesak pihak Pos Malaysia agar bekerja secara
profesional dengan segera menandatangani kontrak kerjasama sebelum waktu
pelaksanaan pengiriman surat suara Pos yang pertama dimulai. Namun pihak
Pos Malaysia tetap tidak bergeming dengan berbagai alasan birokrasi dan hanya
memberikan pilihan pembayaran melalui system Topup deposit;
5. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 PPLN Kuala Lumpur telah melakukan
pengiriman surat suara tahap ke-1 (satu) ke kantor Pos Malaysia Daya Bumi
31922450, Fax. (021) 3192245,
Kuala Lumpur, dengan mengundang dan melibatkan pihak Panwaslu dan
perwakilan partai politik di Malaysia dengan secara bersama-sama ikut serta
mengawal pengiriman surat suara ke kantor Pos Malaysia sebagai bentuk
transparansi dan akuntabilitas PPLN Kuala Lumpur;
6. Bahwa selanjutnya di beberapa kali pengiriman surat suara menuju Pos Malaysia
PPLN Kuala Lumpur mengikutsertakan anggota Panwaslu dan atau petugas
keamanan KBRI Kuala Lumpur sampai dengan pengiriman surat suara Pos yang
terakhir tanggal 1 April 2019 dengan total 7 kali pengiriman secara bertahap,
sebagaimana disampaikan dalam Berita Acara Pemberian Keterangan oleh
Bawaslu RI tanggal 13 April 2019;
7. Bahwa pihak Pos Malaysia, Kuala Lumpur, dalam menghitung jumlah surat
suara yang dibawa menggunakan sistem random sampling dimana hanya diambil
beberapa sampel amplop surat suara dalam kotak selanjutnya dikalikan jumlah
keseluruhan kotak. Metode sampling ini oleh Pos Malaysia telah digunakan sejak
Pemilu sebelumnya. Sementara itu sampling ini oleh Pos Malaysia telah
digunakan sejak Pemilu sebelumnya. Sementara itu surat suara yang di-packing
dalam setiap kotak jumlahnya tidak seragam tergantung besar dan kecil
kotaknya yang tersedia. KPPSLN pada saat memasukkan surat suara kedalam
kotak jumlahnya tidak sama, ada kotak yang berisi 200, 300 sampai dengan 400
surat suara;
8. Bahwa Metode sampling yang digunakan oleh pihak Pos tersebut menyebabkan
jumlah surat suara yang dikirim terlihat menjadi lebih kecil karena pada saat
dihitung secara random petugas Pos Malaysia mengambil kotak yang berisi
jumlah surat suara yang sedikit selanjutnya dikalikan dengan jumlah
keseluruhan kotak kardus yang dibawa, sehingga tidak sama dengan jumlah
surat suara yang telah direkap oleh PPLN Kuala Lumpur sebelum dibawa ke
kantor Pos Malaysia;
9. Bahwa atas dasar pertimbangan efisiensi dan penghematan anggaran, PPLN
Kuala Lumpur membiarkan saja sistem penghitungan dengan menggunakan
random sampling yang dilakukan oleh petugas Pos Malaysia, karena jumlah uang
yang dipotong dari deposit untuk pengiriman surat suara akan menjadi lebih
sedikit. Biaya pengiriman 1 amplop surat suara setelah ditimbang oleh petugas
Pos Malaysia dibayar sejumlah RM 0,90 sen per amplop dipotong dari uang
deposit yang telah dibayar sebelumnya;
10. Bahwa untuk pengembalian surat suara yang telah dicoblos oleh pemilih dan
dikembalikan ke Pos, PPLN Kuala Lumpur secara berkala mengirimkan kantong
berwarna coklat kepada pihak Pos Malaysia di Shah Alam sesuai dengan PO BOX
yang terdapat di amplop surat suara kembali. Surat suara tersebut kemudian
oleh petugas Pos Malaysia dimasukkan ke dalam kantong coklat. Selanjutnya
PPLN Kuala Lumpur mengambil surat suara tersebut dari Pos Malaysia untuk
dibawa ke KBRI Kuala Lumpur dan dihitung jumlahnya sesuai dengan resit yang
diberikan oleh Pos Malaysia.
Pengaduan atas Teradu
11. Menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu RI huruf C angka 3, Nomor
0866/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019, tanggal 16 April 2019, KPU RI, atas nama
Djadjuk Natsir, sebagai penanggung jawab teknis pemungutan suara melalui
Pos, dianggap tidak bekerja secara profesional, transparan, jujur, langsung dan
rahasia sehingga bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa dugaan
31922450, Fax. (021) 3192245,
pelanggaran atas pencoblosan surat suara oleh bukan pemilih yang sah
diwilayah kerja PPLN Kuala Lumpur;
Tanggapan atas Pengaduan
12. Bahwa Teradu I Djadjuk Natsir, sebagai anggota PPLN penanggungjawab teknis
pemungutan suara Pos, selama melaksanakan tugas telah mengikuti tahapan-
tahapan pelaksanaan pemungutan suara Pos sebagai mana petunjuk yang diatur
dalam BAB V, PKPU Nomor 3 Tahun 2019. Pengiriman dan pengembalian surat
suara dari Pos Malaysia tercatat dan teradministrasi, baik dengan bukti resit
resmi maupun rekap yang dibuat oleh PPLN Kuala Lumpur.
13. Bahwa Teradu I mengakui baru pertama sekali menjadi penyelenggara Pemilu di
luar negeri. Dalam menjalankan tugas penyelenggara metode Pos ini Teradu I
menghadapi kendala dan tantangan khususnya dalam menghimpun dan
mengkoordinir ratusan KPPSLN dengan latar belakang yang sangat beragam.
Namun demikian hal tersebut tidak menyurutkan semangat Teradu I dan PPLN
Kuala Lumpur, meskipun di tengah keterbatasan PPLN Kuala Lumpur, tetap
melaksanakan proses pemungutan suara metode Pos dengan transparan, jujur,
independen dan profesional dengan berpedoman Undang-undang dan PKPU.
14. Bahwa untuk menjaga netralitas dan transparansi serta menjalankan prosedur
pelaksanaan pemilihan suara metode Pos, pada tanggal 12 Maret 2019, PPLN
Kuala Lumpur telah mengundang perwakilan partai politik di Malaysia untuk
menyaksikan sendiri proses tahapan pengerjaan metode Pos mulai dari verifikasi
surat suara yang baru sampai dikirim dari KPU sampai proses memasukkan
surat suara kedalam amplop, penempelan alamat dan packing kedalam kotak
kardus;
Kesimpulan
15. Bahwa sejak diumumkannya rekomendasi Bawaslu RI melalui konferensi Pers
tanggal 16 April 2019 dan surat Nomor 0866/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019 dan
Keputusan KPU RI Nomor 898/PP.05-Kpt/01/KPU/IV/2019, Teradu I Djadjuk
Natsir telah menonaktifkan diri dan menghentikan semua kegiatan yang
berhubungan dan PPLN Kuala Lumpur. Hal ini untuk menghormati dan
menjalankan rekomendasi yang telah dikeluarkan dengan kooperatif;
16. Bahwa sebagai pihak Teradu, Djadjuk Natsir sudah menjalankan tugas sebagai
anggota PPLN dengan baik mengacu pada UU 7 tahun 2017 serta PKPU,
transparan, jujur dan independen. Meskipun dari segi teknis pelaksanaan
terdapat kendala dan tantangan yang dihadapi karena tidak mudah untuk
merekrut ratusan petugas KPPSLN di luar negeri yang umumnya TKI dengan
tingkat pendidikan relatif terbatas serta tingkat pemahaman berbeda-beda dan
tidak semua petugas mempunyai komitmen yang sama dalam bertugas. Namun
demikian hal tersebut tidak mengurangi profesionalisme Teradu I dalam
menjalankan tugas;
17. Bahwa meskipun Djadjuk Natsir sebagai pihak Teradu diduga tidak bekerja
secara profesional, transparan dan jujur, namun semangat pengabdian dan
komitmen Teradu I dalam menjalankan tugas sebagai anggota PPLN tidak perlu
diragukan lagi meskipun Teradu I bertanggungjawab dalam metode Pos, namun
Teradu I juga membantu rekan-rekan PPLN yang menangani metode TPS dan
KSK. Siang malam Teradu I bekerja bersama PPLN dengan keterbatasan
pengalaman yang ada untuk melaksanakan tahap demi tahap pemungutan suara
Pos sampai ketahap akhir penghitungan suara, meskipun akhirnya
31922450, Fax. (021) 3192245,
penghitungan surat suara Pos dibatalkan;
18. Bahwa dengan komitmen dan pengabdian tanpa mengenal lelah yang telah
ditunjukkan selama proses pemungutan suara Pos berlangsung Teradu I
berharap dapat menjadi pertimbangan Majelis DKPP untuk dapat diaktifkan
kembali menjadi anggota PPLN yang telah bekerja siang malam untuk
kesuksesan pelaksanaan pemilu 2019.
[2.6] Menimbang kesimpulan Teradu I atas hasil sidang pemeriksaan sebagai
berikut:
1. Bahwa permasalahan pengiriman surat suara malam hari pada tanggal 14 Maret
2019 antara pukul 22.00 sampai dengan Jumat dini hari tanggal 15 Maret 2019
yang diduga dilakukan diam-diam oleh pihak Bawaslu RI sebagaimana
disampaikan dalam sidang pemeriksaan. Teradu I bersama PPLN Kuala Lumpur
telah mengklarifikasi hal tersebut pada saat pemeriksaan oleh Bawaslu yang
dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Keterangan Bawaslu RI butir ke-5
(lima) tanggal 13 April 2019;
2. Bahwa pengiriman yang dilakukan pada malam hari tersebut tidak dilakukan
secara diam-diam dan diawasi langsung oleh anggota Panwaslu Kuala Lumpur,
Doni Ropawandi bersama-sama anggota PPLN Moh Taufiq dan Erwinsyah serta
beberapa anggota KPPSLN juga ikut dalam membantu proses loading surat suara
yang telah di-packing dalam kotak ke dalam mobil truk yang diparkir di dalam
gedung KBRI Kuala Lumpur. Bukti foto-toto proses loading surat suara di dalam
gedung KBRI Kuala Lumpur terlampir disampaikan;
3. Bahwa sebagai mana disampaikan dalam pemeriksaan persidangan, Teradu I
kembali menegaskan pengiriman pada malam tersebut dilakukan hanya satu
kali. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan dan pengamanan
untuk menghindari pihak-pihak yang coba mengganggu proses pengiriman surat
suara yang telah dikirim ke pihak Pos Malaysia. Berdasarkan informasi yang
didapatkan oleh PPLN Kuala Lumpur bahwa setelah pengiriman surat suara
perdana pada tanggal 14 Maret 2019 ada pihak-pihak dengan maksud tertentu
mencoba mengganggu dan mengikuti mobil truk Pos Malaysia yang membawa
surat suara dari kantor Pos Daya Bumi Kuala Lumpur menuju kantor Pos Shah
Alam, Selangor. Pada saat rapat bersama pihak Pos Malaysia, PPLN Kuala
Lumpur mendapat informasi dari pihak Pos bahwa kantor Pos Shah Alam buka
sampai pukul 02.00 pagi, oleh karena itu PPLN mencoba mengirimkan pada
malam hari namun ternyata tidak bisa;
4. Bahwa terkait dengan kontrak kerja dengan Pos Malaysia, PPLN Kuala Lumpur
sebelumnya telah intens melakukan pertemuan baik di KBRI Kuala Lumpur
maupun di kantor Pos Malaysia Daya Bumi Kuala Lumpur. Komunikasi dengan
pihak Pos Malaysia juga ditindaklanjuti dengan melalui email yang dikirim ke
seluruh peserta rapat sebagai bentuk transparansi. Pembahasan terkait kontrak
dimulai sejak bulan Februari 2019, pihak Pos Malaysia aktif mengirimkan
Quatation/penawaran dengan berbagai persyaratan baku kepada PPLN Kuala
Lumpur melalui email dimana harus ditandatangani oleh PPLN. Menindaklanjuti
hal tersebut, PPLN Kuala Lumpur meminta agar kesepakatan kerjasama antara
pihak Pos dan PPLN dituangkan dalam kontrak kerjasama yang formal;
5. Bahwa pada bulan Maret 2019 PPLN Kuala Lumpur telah berusaha meminta
kepada Pos Malaysia untuk segera menanggapi draf kontrak yang dikirimkan
oleh PPLN yang dituangkan dalam 2 (dua) versi Bahasa yaitu bahasa Indonesia
31922450, Fax. (021) 3192245,
dan bahasa Inggris, namun belum juga ada respon dan tanggapan dari pihak Pos
Malaysia. Keterangan tersebut telah PPLN Kuala Lumpur sampaikan dalam
pemeriksaan Berita Acara Klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) butir 10
(sepuluh) halaman 3, tanggal 12 April 2019. Pada tanggal 9 Mei 2019 pihak Pos
Malaysia mengirimkan email kepada PPLN terkait pembahasan kontrak dan
PPLN telah merespon draf kontrak tersebut, namun sampai saat ini pihak Pos
Malaysia belum juga memberikan jawaban final terhadap kontrak kerja
dimaksud pada hal pelaksanaan Pemilu melalui Pos baik sebelum maupun
sesudah PSU telah selesai dilaksanakan;
6. Bahwa faktanya pihak Pos Malaysia juga memberlakukan kebijakan yang sama
tidak menggunakan kontrak kerja, hanya memberikan pilihan sistem Top up
Deposit kepada PPLN Penang dan PPLN Johor Bahru yang juga menggunakan
jasa Pos Malaysia untuk pengiriman surat suara melalui metode Pos. Kebijakan
ini sudah berlaku sejak Pemilu sebelumnya. Dalam pengadaan pengiriman surat
suara melalui metode Pos, PPLN Kuala Lumpur tidak mempunyai pilihan vendor
lain selain pihak Pos Malaysia sebagai satu-satunya pihak yang mempunyai
kelayakan dan otoritas untuk menyampaikan surat suara kepada pemilih,
sehingga PPLN harus menggunakan pendekatan persuasif agar Pos Malaysia
bersedia untuk menggunakan sistem kontrak;
7. Bahwa pada prinsipnya tanggung jawab pelaksanaan seluruh kegiatan
penyelenggaraan Pemilu 2019 dengan menggunakan metode Pos, KSK dan TPS
adalah menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota PPLN tanpa terkecuali.
Pembagian tugas diantara anggota PPLN adalah kesepakatan untuk pembagian
tugas kerja sesuai metode pemilihan yang ditentukan oleh PKPU. Khususnya
dalam memberikan bimbingan teknis (Bimtek) untuk calon anggota KPPSLN,
yang memerlukan pendalaman peraturan pelaksanaan di masing-masing metode
pemilihan, sedangkan untuk rekrutmen KPPSLN dilaksanakan oleh Sekretariat
PPLN. Faktanya dalam pelaksanaan ketiga metode pemilihan tersebut anggota
PPLN beserta Sekretariat PPLN saling membantu dan bertanggung jawab
bersama terhadap masing-masing metode;
8. Bahwa Teradu I bersama PPLN Kuala Lumpur telah berusaha dan berupaya
bahu membahu siang dan malam tanpa mengenal lelah untuk melaksanakan
seluruh tahapan Pemilu 2019, baik itu metode Pos, KSK dan TPS, secara
profesional dan transparan meskipun dinilai jauh dari kata sempurna. Namun
demikian pada kenyataannya secara teknis tidak mudah untuk melaksanakan
Pemilu 2019 dengan sempurna menggunakan 3 (tiga) metode pemilihan di luar
negeri dengan jumlah DPT yang terbesar diantara seluruh PPLN se-Malaysia atau
mungkin juga PPLN se-Dunia;
9. Bahwa selain itu PPLN Kuala Lumpur harus juga mempertimbangkan kondisi
masyarakat WNI yang tersebar di 6 (enam) negara bagian (provinsi) Malaysia
yang menjadi wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur, dimana WNI tersebut berasal
dari seluruh Indonesia dengan karakter dan tingkat pendidikan yang beragam.
Selain hal tersebut, PPLN juga harus menyesuaikan dengan peraturan hukum
negara setempat yang berbeda dengan di Indonesia. Namun demikian, PPLN
Kuala Lumpur tetap berupaya melewati semua tantangan yang dihadapi untuk
melaksanakan tahapan Pemilu 2019 sebagaimana yang diatur dalam UU nomor
7 tahun 2018 dan PKPU;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan argumen serta alat bukti yang
disampaikan Teradu I dan PPLN Kuala Lumpur baik dalam surat klarifikasi dan
31922450, Fax. (021) 3192245,
tanggapan sebelumnya yang dibacakan dalam persidangan serta fakta, bukti dan
argumentasi yang Teradu I sampaikan dalam surat kesimpulan ini, mohon
kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat mempertimbangkan situasi dan kondisi
yang dihadapi oleh Teradu I dan PPLN Kuala Lumpur dalam melaksanakan
Pemilu di luar negeri dengan menggunakan 3 (tiga) metode Pemilihan yang
berbeda dengan penyelenggaraan Pemilu di dalam negeri;
[2.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Teradu I mengajukan
bukti-bukti sebagai berikut::
Bukti T1-1 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,
Nomor 898/PP.05-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang Pemberhentian
Sementara Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur
pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 16 April 2019;
Bukti T1-2 : Surat badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor: 0866/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019 tanggal 16 April 2019
perihal Rekomendasi Terhadap Pelanggaran Pemilu;
Bukti T1-3 : Berita No. R-00057/Kuala Lumpur tanggal 28 Februari 2019
perihal Usulan Nama Anggota PPLN Kuala Lumpur untuk Pemilu
2019;
Bukti T1-4 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor: 128/PP.05-Kpt/01/KPU/III/2018 tentang Pembentukan
dan Pengangkatan Anggota Panitia dan Sekretariat Panitia
Pemilihan Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia Kuala
Lumpur tahun 2018 tanggal 6 Maret 2018;
Bukti T1-5 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengangkatan Panitia
Pemilihan Luar Negeri Perwakilan Republik Indonesia Kuala
Lumpur, tanggal 12 Maret 2018;
Bukti T1-6 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 41/PP.05.2-
Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Luar
Negeri dan Sekretariat Panitia Pemilihan Luar Negeri Pada
Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 3 Januari
2019;
Bukti T1-7 : Surat Badan Pengawas Pemilihan Pemilu Republik Indonesia
Nomor: 0115/K.Bawaslu/HK.04/IV/2019 perihal Permintaan
Penjelasan, tanggal 5 April 2019;
Bukti T1-8 : Siaran Pers KPU, Jakarta, 16 April 2019;
Bukti T1-9 : Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri dan
Sekretariat Panitia Pemilihan Luar Negeri Perwakilan Republik
Indonesia Kuala Lumpur, tanggal 12 Maret 2018
Bukti T1-10 : Pakta Integritas sebagai Pejabat Fungsional pada Perwakilan
Republik Indonesia di Luar Negeri, tanggal 31 Januari 2017
Bukti T1-11 : Berita No. R-00019/POKJAPLN/190405 tanggal 5 April 2019
perihal Reminder Arahan Menlu Tentang Netralitas dalam
Pelaksanaan Pemilu 2019 di Luar Negeri;
Bukti T1-12 : Berita Nomor: B-06211/Kemlu/180918 tanggal 18 September
2018 tentang Persiapan dan Netralitas Menghadapi Masa
Kampanye Pemilu 2019;
Bukti T1-13 : Berita Nomor: B-07332/Kemlu/181022 tanggal 22 Oktober 2018
31922450, Fax. (021) 3192245,
tentang Penyampaian Himbauan oleh Bawaslu Terkait Netralitas
ASN, Kampanye oleh Pejabat Negara Lainnya Serta Larangan
Penggunaan Fasilitas Negara; dan
Bukti T1-14 : Berita Nomor: B-07836/Kemlu/181109 tanggal 9 November 2018
tentang Penyampaian Himbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil
Negara (ASN), Kampanye oleh Pejabat Negara Lainnya Serta
Larangan Penggunaan Fasilitas Negara;
Bukti T1-15 : Berita Acara Pemberian Keterangan BAWASLU RI, Tanggal 13 April
2019
Bukti T1-16 : Berita Acara Klarifikasi Suara Tercoblos di Malaysia oleh KPU RI,
Tanggal 12 April 2019;
Bukti T1-17 : Foto-foto Bukti Proses Loading Surat Suara malam hari tanggal 14
Maret 2019 sekitar pukul 22:00 sampai dengan Jumat dini hari
tanggal 15 Maret 2019;
Bukti T1-18 : Komunikasi Email antara pihak Pos Malaysia dengan PPLN Kuala
Lumpur, Tanggal 18 Februari 2019;
Bukti T1-19 : Komunikasi Email antara pihak Pos Malaysia dengan PPLN Kuala
Lumpur, Tanggal 21 Februari 2019;
Bukti T1-20 : Provision Of General Mail, Collection Services & Business Replay
Services For Indonesia General Election Quotation. Tanggal 28
Februari 2019;
Bukti T1-21 : Komunikasi Email antara pihak Pos Malaysia dengan PPLN Kuala
Lumpur, Tanggal 05 Maret 2019;
Bukti T1-22 : Komunikasi Email antara pihak Pos Malaysia dengan PPLN Kuala
Lumpur, Tanggal 09 May 2019, terkait Draf Agreement;
Bukti T1-23 : Draf Kontrak Perjanjian antara Pos Malaysia dengan PPLN Kuala
Lumpur.
[2.8] PETITUM TERADU I
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu I memohon kepada DKPP berdasarkan
kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Menolak seluruh dalil pengaduan para Pengadu;
2. Mencabut Keputusan KPU Nomor 898/PP.05-Kpt/01/KPU/IV/2019 Tentang
Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atas nama
Djadjuk Natsir dan mengaktifkan kembali TERADU sebagai anggota PPLN Kuala
Lumpur; serta
3. Merehabilitasi nama baik Teradu I.
[2.9] Menimbang bahwa Teradu II menyampaikan penjelasan dan pokok jawaban
sebagai berikut:
Kronologis Pengangkatan sebagai PPLN
1. Sesuai dengan PKPU No. 4 Tahun 2018, KBRI Kuala Lumpur menyampaikan
kepada KPU RI usulan nama Anggota PPLN Kuala Lumpur untuk Pemilu 2019.
Usulan itu disampaikan melalui Berita tanggal 28 Februari 2018;
2. Teradu II mulai menjadi Anggota PPLN Kuala Lumpur mulai tanggal 12 Maret
2018 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor:
128/PP.05-Kpt/01/KPU/III/2018, tanggal 6 Maret 2018;
3. Pada saat diangkat menjadi Anggota PPLN Teradu II memegang Jabatan
Fungsional Diplomat dengan gelar Minister Counsellor. Sejak menjadi Anggota
31922450, Fax. (021) 3192245,
PPLN, tugas dan tanggung jawab Teradu II, sesuai dengan kesepakatan bersama,
adalah memberikan dukungan teknis untuk kelancaran kerja PPLN dalam
mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2019.
4. Pengambilan sumpah sebagai Anggota PPLN oleh Bapak Duta Besar RI dilakukan
pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018, di Kedutaan Besar Republik Indonesia
di Kuala Lumpur;
5. Berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor: 08679/B/KP/07/2-
18/01, tanggal 17 Juli 2018 Teradu II diangkat menjadi Wakil Kepala Perwakilan
RI di Kuala Lumpur dengan gelar Minister, terhitung mulai tanggal 1 Agustus
2018.
6. Dengan memperhatikan kondisi tugas baru tersebut, atas kesepakatan bersama
dalam PPLN Kuala Lumpur, tugas Teradu II sebagai anggota adalah untuk
mendukung kelancaran hubungan kelembagaan dan komunikasi, khususnya
antara PPLN Kuala Lumpur dengan satuan-satuan kerja terkait di Kementerian
Luar Negeri (Pokja PLN) dan membantu Ketua PPLN dalam persiapan
pelaksanaan pemungutan suara melalui metode TPS (tempat pemungutan
suara). Selain itu Teradu II juga bertugas membantu Ketua PPLN dalam hal
ketersediaan tempat atau ruangan bagi PPLN Kuala Lumpur untuk
melaksanakan pertemuan atau kegiatan yang terkait dengan persiapan
penyelenggaraan Pemilu 2019.
7. Melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 41/PP.05.2-
Kpt/01/KPU/I/2019 Teradu II menjadi Anggota PPLN Kuala Lumpur untuk
penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Surat keputusan tersebut
ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2019. Surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor: 41/PP.05.2-Kpt/01/KPU/I/2019 merupakan
kelanjutan dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 128/PP.05-
Kpt/01/KPU/III/2018, tanggal 6 Maret 2018.
8. Selama Teradu II menjalankan tugas sebagai Anggota PPLN Kuala Lumpur,
Teradu II merasa tidak pernah mengalami persoalan potensi konflik kepentingan.
Isu mengenai potensi konflik kepentingan mulai dimunculkan pada tgl. 5 April
2019 dalam Butir 1 d Surat Bawaslu No. 0115/K.Bawaslu/HK.04/IV/2019
(lampiran 8) yang ditujukan kepada KPU dan berbunyi “….bahwa dengan jabatan
yang melekat pada Ketua dan Anggota PPLN Kuala Lumpur sebagaimana
dimaksud dalam huruf c berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara
tugasnya sebagai pejabat fungsional diplomat pada KBRI Kuala Lumpur dengan
tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu…”.
9. Korespondensi antara Bawaslu dengan KPU sebagaimana tersebut di atas, belum
pernah diinformasikan secara formal kepada Teradu II sehingga sampai pada
pemberitaan di media massa tanggal 16 April 2019 Teradu II tidak mengetahui
isu mengenai adanya potensi konflik kepentingan sebagaimana dimaksud
Bawaslu tersebut.
10. Pada tanggal 16 April 2019 Teradu II menerima pesan teks dari seorang anggota
Pokja PLN yang menyampaikan Siaran Pers KPU yang pada Paragraf ke-2 Huruf e
menyebutkan bahwa “…Terhadap Krishna K.U. Hannan yang diduga berpotensi
menimbulkan konflik kepentingan, KPU menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu
dengan melaporkan yang bersangkutan ke DKPP RI…”.
11. Selanjutnya, juga berdasarkan komunikasi melalui teks pada tanggal
20 April 2019, Teradu II menerima informasi bahwa status Teradu II di PPLN
Kuala Lumpur adalah diberhentikan sementara. Hingga saat ini Teradu II belum
31922450, Fax. (021) 3192245,
pernah menerima dokumen resmi apapun, termasuk namun tidak terbatas pada
SK KPU mengenai pemberhentian sementara Teradu II sebagai anggota PPLN
Kuala Lumpur.
12. Setelah mendengar adanya isu potensi konflik kepentingan, Teradu II semula
berniat mengundurkan diri karena pemberitaan di media massa yang cenderung
menyudutkan, sementara Teradu II sebagai Anggota PPLN tidak memiliki
kepentingan apapun, selain untuk bekerja sebaik mungkin sesuai dengan
kemampuan Teradu II untuk menyelenggarakan Pemilu 2019 di Kuala Lumpur.
Setelah mempelajari Pasal 31 PKPU No. 4 Tahun 2018 tentang pemberhentian
dan penggantian anggota PPLN, Teradu II tidak menemukan alasan yang sah
untuk dapat mengundurkan diri sehingga saya mengurungkan niat tersebut
dengan pertimbangan menunggu adanya forum untuk dapat memberikan
keterangan terhadap dugaan adanya potensi konflik kepentingan.
13. Sebagai bentuk penghormatan Teradu II atas informasi yang Teradu II terima,
baik dari konperensi pers Bawaslu tanggal 16 April 2019 dan siaran pers
(konperensi pers) KPU tanggal 16 April 2019, maka sejak tanggal 17 April 2019
Teradu II memutuskan untuk tidak terlibat lagi dalam kegiatan-kegiatan PPLN
Kuala Lumpur sambil menunggu perkembangan lebih lanjut.
14. Terhadap dugaan adanya potensi konflik kepentingan tersebut, Teradu II
menyerahkan perihal status sebagai Anggota PPLN kepada mekanisme sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apapun Keputusan DKPP
dan KPU akan Teradu II terima dan taati.
Pokok Pengaduan Terhadap Teradu II
15. Menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, melalui surat No.
0866/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019, tanggal 16 April 2019, KPU RI meneruskan
dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu oleh Teradu II Krishna
K.U. Hannan berupa potensi konflik kepentingan antara tugas sebagai anggota
PPLN Kuala Lumpur dengan jabatan sebagai Pejabat Fungsional pada Kedutaan
Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur;
Tanggapan Terhadap Pengaduan
16. Dengan menjadi anggota PPLN Kuala Lumpur, maka pada hari Senin tanggal 12
Maret 2018 Teradu II telah diambil sumpah dengan mengucapkan:
“Demi Allah saya bersumpah, Bahwa saya akan memenuhi tugas dan
kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri dengan sebaik-
baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman
kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
Bahwa saya dalam manjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan
sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden dan Wakil Presiden,
tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara
Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.
17. Sebagai anggota PPLN Kuala Lumpur, pada tanggal 12 Maret 2018 Teradu II juga
telah menandatangani Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri
dan Sekretariat Panitia Pemilihan Luar Negeri;
18. Sebagai pejabat fungsional pada Perwakilan RI di Luar Negeri, pada tanggal 31
Januari 2017 Teradu II juga telah menandatangani Pakta Integritas;
31922450, Fax. (021) 3192245,
19. Sebagai pejabat fungsional di KBRI Kuala Lumpur, Teradu II berpedoman kepada
perintah dari Pimpinan Kementerian Luar Negeri untuk menjaga netralitas dalam
pelaksanaan Pemilu 2019 di luar negeri. Berita tanggal 5 April 2019 pada intinya
mengingatkan kembali perintah dari Menteri Luar Negeri kepada seluruh Kepala
Perwakilan RI di luar negeri dan seluruh jajaran staf Perwakilan RI agar bersikap
netral, profesional dan mendukung tugas PPLN melaksanakan proses Pemilu
2019;
20. Perintah untuk menjaga netralitas juga telah Teradu II terima sebelumnya dari
Pimpinan Kementerian Luar Negeri melalui Berita tanggal 18 September 2018,
22 Oktober 2018, dan 9 November 2018. Perintah tersebut Teradu II ikuti serta
laksanakan sepenuhnya;
21. Sebagai pejabat fungsional di KBRI Kuala Lumpur, Teradu II memberikan
prioritas yang sama kepada PPLN Kuala Lumpur dan Panwaslu Kuala Lumpur.
Prioritas yang sama Teradu II berikan kepada PPLN dan Panwaslu dalam hal,
seperti antara lain penggunaan ruangan di KBRI Kuala Lumpur (untuk
pertemuan rutin maupun yang bersifat mendesak), tidak menunda dan
mengedepankan kecepatan bagi PPLN dan Panwaslu Kuala Lumpur untuk
mendapatkan informasi dari pusat maupun menyampaikan informasi ke pusat;
22. Prioritas yang sama kepada PPLN Kuala Lumpur dan Panwaslu Kuala Lumpur
diberikan juga dalam hal pemberian kartu akses keluar-masuk gedung KBRI
Kuala Lumpur untuk meperlancar tugas Ketua/Anggota PPLN dan Panwaslu;
23. Prioritas yang sama juga diberikan dalam hal dukungan teknis bagi tamu-tamu
PPLN dan Panwaslu yang berkunjung ke Kuala Lumpur dalam rangka
menjalankan tugasnya untuk mensukseskan penyelenggaraaan Pemilu 2019,
agar pihak-pihak terkait dapat melaksanakannya dengan lancar;
24. Dalam kaitannya dengan PPLN Kuala Lumpur, Teradu II berusaha membantu
sesuai dengan kemampuan yang dimiliki di bawah koordinasi Ketua PPLN guna
mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2019;
25. Tugas Teradu II sebagai Anggota PPLN Kuala Lumpur dan juga sebagai Pejabat
Fungsional pada KBRI Kuala Lumpur telah Teradu II jalani dan laksanakan
dengan batasan wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Teradu II semaksimal
mungkin telah berupaya untuk menghindari adanya konflik kepentingan antara
kedua tanggungjawab yang diamanatkan kepada Teradu II tersebut;
Kesimpulan
26. Berdasarkan SK KPU Nomor: 128/PP.05-Kpt/01/KPU/III/2018, tanggal 6 Maret
2018 yang mengangkat Teradu II sebagai anggota PPLN Kuala Lumpur, Teradu II
mendapatkan tugas untuk mendukung kelancaran hubungan kelembagaan dan
komunikasi, khususnya antara PPLN Kuala Lumpur dengan satuan-satuan kerja
terkait di Kementerian Luar Negeri (Pokja PLN) dan membantu Ketua PPLN dalam
persiapan pelaksanaan pemungutan suara melalui metode TPS (tempat
pemungutan suara). Selain itu, membantu Ketua PPLN dalam hal ketersediaan
tempat atau ruangan bagi PPLN Kuala Lumpur untuk melaksanakan pertemuan
atau kegiatan yang terkait dengan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2019;
27. Berdasarkan tugas yang Teradu II tangani seperti tersebut di atas, Teradu II
tidak memiliki kewenangan dan/atau bersentuhan secara langsung dengan
teknis pendistribusian dan penerimaan surat suara, baik melalui Pos, KSK dan
TPS.
28. Sebagai bentuk penghormatan atas informasi yang Teradu II terima, baik dari
31922450, Fax. (021) 3192245,
konperensi pers Bawaslu tanggal 16 April 2019 dan siaran pers (konperensi pers)
KPU tanggal 16 April 2019, maka sejak tanggal 17 April 2019 Teradu II
memutuskan untuk tidak terlibat lagi dalam kegiatan-kegiatan PPLN Kuala
Lumpur sambil menunggu perkembangan lebih lanjut.
29. Sesuai dengan keterangan tersebut di atas, Teradu II tidak melihat adanya
potensi konflik kepentingan antara tugas Teradu II sebagai Anggota PPLN Kuala
Lumpur dengan tugas sebagai Pejabat Fungsional pada KBRI Kuala Lumpur.
Kedua tugas tersebut telah Teradu II jalani dan laksanakan dengan batasan
wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Teradu II semaksimal mungkin telah
berupaya untuk menghindari adanya konflik kepentingan antara kedua
tanggungjawab yang diamanatkan tersebut.
[2.10] Menimbang kesimpulan Teradu II atas hasil sidang pemeriksaan sebagai
berikut:
1. Memperhatikan keterangan resmi dari pihak-pihak yang hadir dalam
Persidangan DKPP tanggal 11 Juni 2019, dengan hormat Teradu II sampaikan
bahwa sejalan dengan tanggapan tertulis yang sebelumnya telah disampaikan
pada tanggal 10 Juni 2019, Teradu II tidak melihat adanya bukti, keterangan
serta petunjuk yang dapat menggambarkan terbuktinya potensi konflik
kepentingan antara tugas Teradu II sebagai Anggota PPLN Kuala Lumpur dengan
tugas sebagai Pejabat Fungsional pada KBRI Kuala Lumpur;
2. Sejauh pemahaman Teradu II, kedua tugas dan amanat tersebut telah dapat
dilaksanakan dengan batasan wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Teradu
II telah semaksimal mungkin berupaya untuk menghindari adanya konflik
kepentingan antara kedua tanggungjawab yang diamanatkan tersebut. Terhadap
dugaan adanya potensi konflik kepentingan, Teradu II menyerahkan perihal
status Teradu II sebagai Anggota PPLN kepada mekanisme sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apapun Keputusan DKPP dan
KPU akan Teradu II terima dan taati;
3. Dalam melaksanan tugas sebagai Anggota PPLN Kuala Lumpur, Teradu II sejak
awal telah berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 dan berpedoman pula kepada sumpah Anggota
PPLN Kuala Lumpur pada tanggal 12 Maret 2018 yang telah secara tulus dan
sadar Teradu II ucapkan sebagai berikut:
“Demi Allah saya bersumpah, Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban
saya sebagai anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri dengan sebaik-baiknya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bahwa saya dalam manjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan
sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden dan Wakil Presiden, tegaknya
demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan
Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”
4. Selanjutnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat
Fungsional pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, pada
tanggal 31 Januari 2017 Teradu II telah menandatangani Pakta Integritas.
Teradu II berpedoman pula kepada perintah dari Pimpinan Kementerian Luar
Negeri untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2019 di luar negeri.
Kedua hal tersebut juga menjadi pedoman Teradu II dalam menjalankan tugas
31922450, Fax. (021) 3192245,
sebagai Anggota PPLN Kuala Lumpur, terhitung mulai tanggal 12 Maret 2018;
5. Bahwasannya Bawaslu RI berpandapat bahwa tugas Teradu II sebagai Anggota
PPLN Kuala Lumpur dan juga sebagai Pejabat Fungsional pada Kedutaan Besar
RI di Kuala Lumpur berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, dengan
rendah hati Teradu II merasa dapat menjalankan kedua tugas dan amanat
tersebut, sesuai dengan batasan wewenang yang jelas, dengan berpegang teguh
dan berpedoman kepada Sumpah Anggota PPLN Kuala Lumpur dan Pakta
Integritas sebagai Pejabat Fungsional pada Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur;
6. Untuk mendukung keterangan tersebut di atas, ijinkan Teradu II mengutip
keterangan tertulis KPU RI yang tercantum dalam surat balasan KPU RI Nomor
717/PP.05-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 16 April 2019 terhadap surat Bawaslu
RI Nomor 0115/K.Bawaslu/HK.04/IV/2019 tanggal 5 April 2019 perihal
Permintaan Penjelasan. Dalam Angka 2 Halaman 2 Surat tersebut, KPU RI telah
memberikan penjelasan kepada Bawaslu RI sebagai berikut:
...
2. Dalam Pembentukan PPLN Kuala Lumpur, KPU telah menempuh langkah-
langkah sebagai berikut:
a. Mengirimkan surat kepada Ketua Pokja Pemilu Luar Negeri Nomor.
1574/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 perihal Surat Edaran tentang
Pengajuan Nama Anggota dan Sekretariat PPLN, serta Pembentukan
KPPSLN pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;
b. KPU telah menerima usulan PPLN dari Kedutaan Besar Republik
Indonesia Kuala Lumpur melalui Brafaks Nomor R-00057/Kuala
Lumpur/180228 Tanggal 28 Februari 2018 yang kemudian menjadi
dasar penetapan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor: 128/PP.05-Kpt/01/KPU/III/2018 tentang
Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri
pada Perwakilan Republik Indonesia Kuala Lumpur Tahun 2018, dengan
susunan sebagai berikut:
1. Panitia Pemilihan Luar Negeri
a) Agung Cahaya Sumirat (Ketua, merangkap Anggota)
b) Agus Setiawan (Anggota)
c) Djadjuk Natsir (Anggota)
d) Krishna K.U. Hannah (Anggota)
e) Muhammad Taufik (Anggota)
f) Yudhi Martha Nugraha (Anggota)
g) Yusron B. Ambary (Anggota)
2.Sekretariat PPLN
a) Ika Alful Laila
b) Erwinsyah
c) Ika Yuli Indarti
c. Untuk masa kerja PPLN tahun 2019, KBRI Kuala Lumpur menyampaikan
usulan melalui brafaks Nomor: B-01211/Kuala Lumpur/181221 tanggal
21 Desember 2018 dengan susunan yang sama dengan PPLN tahun
2018, kecuali PPLN atas nama Putri Karina Sari menggantikan
Muhammad Taufik dan Sekretariat PPLN atas nama Ikram A. Taha dan
Winda Wijayanti yang menggantikan Ika Alful Laila dan Erwinsyah;
d. Terhadap potensi konflik kepentingan Ketua atau Anggota PPLN yang
merangkap sebagai Diplomat, KPU telah mewajibkan setiap Anggota
PPLN untuk menandatangani Pakta Integritas pada saat pengucapan
31922450, Fax. (021) 3192245,
sumpah janji;
e. Anggota PPLN yang berasal dari Aparatur Sipil Negara juga diwajibkan
untuk netral sesuai ketentuan perundang-undangan dan mendukung
penyelenggaraan Pemilu dengan terlibat aktif sebagai penyelenggara
Pemilu.
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Teradu II tidak melihat terbuktinya dugaan
potensi konflik kepentingan antara tugas sebagai Anggota PPLN Kuala Lumpur
dengan tugas sebagai Pejabat Fungsional pada KBRI Kuala Lumpur. Kedua tugas
tersebut telah Teradu II jalani dan laksanakan dengan batasan wewenang dan
tanggung jawab yang jelas. Teradu II semaksimal mungkin telah berupaya untuk
menghindari adanya konflik kepentingan antara kedua tanggungjawab yang
diamanatkan tersebut;
[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Teradu II mengajukan
bukti-bukti sebagai berikut::
Bukti T2-1 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,
Nomor: 898/PP.05-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang Pemberhentian
Sementara Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur
pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 16 April 2019;
Bukti T2-2 : Surat badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor: 0866/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019 tanggal 16 April 2019
perihal Rekomendasi Terhadap Pelanggaran Pemilu;
Bukti T2-3 : Berita No. R-00057/Kuala Lumpur tanggal 28 Februari 2019
perihal Usulan Nama Anggota PPLN Kuala Lumpur untuk Pemilu
2019;
Bukti T2-4 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 128/PP.05-Kpt/01/KPU/III/2018 tentang Pembentukan
dan pengangkatan Anggota Panitia dan Sekretariat Panitia
Pemilihan Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia Kuala
Lumpur tahun 2018, tanggal 6 Maret 2018;
Bukti T2-5 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengangkatan Panitia
Pemilihan Luar Negeri Perwakilan Republik Indonesia Kuala
Lumpur, tanggal 12 Maret 2018;
Bukti T2-6 : Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor: 08679/B/KP/07/2-
18/01 tentang Pengangkatan Wakil kepala Perwakilan Republik
Indonesia di Kuala Lumpur, tanggal 17 Juli 2018;
Bukti T2-7 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 41/PP.05.2-
Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Luar
Negeri dan Sekretariat Panitia Pemilihan Luar negeri pada
Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 3 Januari
2019;
Bukti T2-8 : Surat Badan Pengawas Pemilihan Pemilu Republik Indonesia
Nomor 0115/K.Bawaslu/HK.04/IV/2019 perihal “Permintaan
Penjelasan, tanggal 5 April 2019;
Bukti T2-9 : Siaran Pers KPU, Jakarta, 16 April 2019;
Bukti T2-10 : Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri dan
Sekretariat Panitia Pemilihan Luar Negeri Perwakilan Republik
Indonesia Kuala Lumpur, tanggal 12 Maret 2018;
31922450, Fax. (021) 3192245,
Bukti T2-11 : Pakta Integritas sebagai Pejabat Fungsional pada Perwakilan
Republik Indonesia di Luar Negeri, tanggal 31 Januari 2017;
Bukti T2-12 : Berita No. R-00019/POKJAPLN/190405 tanggal 5 April 2019
perihal Reminder Arahan Menlu Tentang Netralitas dalam
Pelaksanaan Pemilu 2019 di Luar Negeri;
Bukti T2-13 : Berita Nomor: B-06211/Kemlu/180918 tanggal 18 September
2018 tentang Persiapan dan netralitas Menghadapi Masa
Kampanye Pemilu 2019;
Bukti T2-14 : Berita Nomor: B-07332/Kemlu/181022 tanggal 22 Oktober 2018
tentang Penyampaian Himbauan oleh Bawaslu Terkait netralitas
ASN, Kampanye oleh Pejabat Negara Lainnya Serta Larangan
Penggunaan Fasilitas Negara;
Bukti T2-15 : Berita Nomor: B-07836/Kemlu/181109 tanggal 9 November 2018
tentang Penyampaian Himbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil
negara (ASN), Kampanye oleh Pejabat Negara Lainnya Serta
Larangan Penggunaan Fasilitas Negara;
[2.12] PETITUM TERADU II
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu II memohon kepada DKPP berdasarkan
kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Menolak seluruh dalil pengaduan para Pengadu;
2. Memohon putusan yang seadil-adilnya.
KETERANGAN PIHAK TERKAIT
[2.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah memberikan keterangan dalam sidang
pemeriksaan sebagai berikut:
[2.13.1] Bawaslu Republik Indonesia menyampaikan keterangan sebagai berikut:
1. Bawaslu RI menerima adanya laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum
terkait Krishna K.U. Hannan, anggota PPLN Kuala Lumpur;
2. Bawaslu RI telah melakukan penanganan pelanggaran Pemilu pada tahapan
pemungutan suara yang terjadi di wilayah Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal
12-14 April 2019;
3. Bahwa pada tanggal 12 April 2019, Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo
telah meminta keterangan dari Agung Cahaya selaku Ketua PPLN Kuala Lumpur,
Malaysia dengan hasil sebagai berikut:
a. Prosedur atau pelaksanaan pemungutan suara Pemilu RI Tahun 2019 melalui
pos di Kuala Lumpur Malaysia yaitu:
1) Pertama, PPLN dibagi menjadi tiga klaster; koordinator TPS, KSK dan
POS;
2) PPLN Malaysia mendapatkan kertas suara dari sekretariat untuk dihitung
oleh KPPS LN.
3) PPLN telah membentuk 160 kelompok KPPSLN dimana setiap kelompok
berjumlah 3 (tiga) orang.
4) Setelah itu, Kertas Suara dilihat untuk diperiksa dan divalidasi.
5) Kemudian selanjutnya, kertas suara tersebut dihitung untuk satu
KPPSLN 2.000 Surat Suara.
31922450, Fax. (021) 3192245,
6) Kemudian dilakukan pencatatan mendasarkan dari DPT yang berbentuk
stiker. Setelah itu, dipisahkan antara Surat Suara untuk Pemilihan
Presiden dan Surat Suara Pemilihan Anggota DPR.
7) Kemudian PPLN menghitung 4 amplop yaitu amplop berisi surat suara
presiden, amplop berisi surat suata DPR, C6, Amplop Surat Suara
kembali, dan Amplop Pengiriman. Sebelum surat suara itu dimasukkan
ke dalam amplop, Ketua KPPSLN menuliskan nama dan menandatangani
Surat Suara dan C6 di Aula Sekretariat PPLN.
8) Amplop pengiriman dan pengiriman kembali kemudian ditempelkan stiker
alamat Pemilih.
9) Setelah itu setiap 100 amplop diikat menggunakan karet gelang,
kemudian dimasukkan ke dalam 1 dus untuk memudahkan dibawa ke
Kantor Pos. Kardus tersebut kemudian di packing rapih dan dikirim ke
POS melalui truk box.
10) Pertama kali pengiriman dikirim bersama dengan partai politik dan
pengawas Pemilih. Bahwa terdapat pengiriman yang tidak didampingi oleh
partai politik ataupun pengawas pemilih.
11) Pengiriman dilakukan dari pagi sampai jam 5 sore. Terdapat pengiriman
pada malam hari yaitu pada pengiriman kedua sekitar 16 Maret, karena
PPLN ada rapat, dan dari pihak Pos Malaysia menyampaikan, ada yang
buka sampai dengan jam 2, PPLN kemudian mencoba melakukan
pengiriman malam hari sekitar 15.000 surat suara, namun ternyata tidak
diterima oleh Pos, sehingga truk tersebut parkir (menunggu) hingga pagi.
Kantor pos tersebut steril dan terjaga.
12) Untuk pengiriman malam selain tanggal tersebut, ada pengiriman kotak
suara ke gudang SIKL (Sekolah Indonesia Kuala Lumpur) dan proses
tersebut diawasi oleh Pengawas Pemilu yaitu Doni. Hal ini dilakukan
karena adanya informasi dari Puan Lely bahwa postman diganggu ketika
melakukan pengiriman dari post ke tempat tujuan pada pemilu sebelum
sebelumnya.
13) Dalam proses pengiriman setelah PPLN sampaikan kepada pos, terdapat
beberapa oknum partai yang menunggu di kantor pos, kemudian
mengikuti lori (truk) kantor pos dari kantor pos ke tempat tujuan.
b. Bahwa Ketua PPLN mengetahui video viral terkait dengan dugaan perusakan
surat suara di Kuala Lumpur melalui kiriman whatsapp. Kemudian PPLN
menghubungi Panwaslu LN namun tidak bisa terhubung. Pada malam hari,
Anggota PPLN Agus Setiawan datang ke lokasi dan masih belum disegel. Polisi
Diraja Malaysia hanya memberikan kesempatan relawan dengan yang
melaporkan untuk naik. Alasan pengamanan surat suara terhadap kotak
suara tidak tersegel dikarenakan masih dalam proses penghitungan, angka
1000 dan 500 ini berdasarkan hitungan KPPSLN. Kemudian akan dihitung
kembali oleh PPLN untuk memastikan jumlahnya;
4. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2019 Anggota Bawaslu RI yaitu Rahmat
Bagja meminta keterangan Khoiruddin yang mewakili Sekretaris PAN Malaysia,
terkait informasi dugaan pelanggaran perusakan surat suara Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Anggota DPR, di Selangor Malaysia
dengan hasil sebagai berikut:
a. Bahwa Khoiruddin mengetahui adanya peristiwa surat suara yang tercoblos di
dua tempat di Selangor;
31922450, Fax. (021) 3192245,
b. Bahwa Khoiruddin mengetahui adanya surat suara yang tercoblos di Selangor
pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 sekitar jam 12.00 waktu setempat. Ia
mengetahui dari relawan-relawan Sekber, Padi dan relawan-relawan lain yang
terkait pada waktu itu. Kemudian membentuk tim pemantauan yang berawal
dari laporan dari masyarakat dan mengadakan penggrebekan. Informasi
tersebut didapatkan dari masyarakat Indonesia yang ada disekitar lokasi.
Informasi terkait dengan keluar masuknya lori yang membawa karung-
karung. Informasi tersebut didapatkan sejak 2 (dua) bulan yang lalu. Setelah
mendengarkan informasi itu dan mengetahui akan dilaksanakan pemungutan
KSK yang dilaksanakan tanggal 11 yang sebelumnya tanggal 10. Kemudian
terdapat informasi keluar masuknya lori itu ke tempat yang dicurigai dan
relawan-relawan tersebut menempatkan beberapa pemantau di lokasi.
c. Bahwa pada saat penggerebegan tanpa koordinasi sebelumnya dikarenakan
apabila kalau penggrebegan disampaikan maka pasti akan bermasalah/tidak
sesuai rencana. Di Malaysia, relawan satu hati Malaysia, Sekber telah
berpengalaman dibidang penyelenggaraan Pemilu di Malaysia. Penggrebagan
ini dilakukan dengan didasarkan atas adanya lori yang membawa karung.
Informasi tersebut disampaikan oleh Mahmud, Daniel, Safri, Bram dan
Parlaungan kepada tim. Informasi ini didapatkan dari orang yang tidak mau
disebutkan namanya. Informan ini melihat dari jauh.
d. Bahwa Khoiruddin tidak mencari tahu pemilik rumah tersebut dan juga
hingga sampai saat itu Khoiruddin tidak mengetahui rumah tersebut.
e. Bahwa pada saat tiba di lokasi, keadaan rumah tersebut dalam keadaan
tertutup. Penggrebegan itu dilakukan dengan kesepakatan bersama tanpa
dihadiri aparat keamanan sekitar ataupun Polis Diraja Malaysia. Di lokasi 2,
Khoiruddin mendapat informasi dari Parlaungan bahwa ada kejadian lagi. Di
dalam penggrebegan terdapat 2 (dua) orang ibu-ibu yang sedang mencoblosi
dan anak kecil 2 (dua) orang berusia kira-kira 6-7 tahun dan 2 (dua) orang
laki-laki yang mencoblos, yang satu orang duduk.
f. Bahwa ada 4 orang yang ditahan oleh Polis Diraja Malaysia. Mereka adalah
orang-orang yang melakukan pencoblosan di lokasi kedua dan dapat menjadi
sumber informasi bagi Bawaslu. Dalam karung coklat, putih dan hitam ini
terdapat surat suara yang kosong oleh karena itu didasarkannya adanya
proses pencoblosan.
5. Bawaslu RI sebelum terjadinya kejadian tersebut, telah mengirimkan surat ke
KPU RI Nomor: 0115/K.Bawaslu/HK.04/IV/2019 tertanggal 5 April 2019 untuk
mengganti anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur, Malaysia atas
nama Krishna K.U. Hannan dan Djadjuk Natsir. Penggantian saudara Krishna
K.U. Hannan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara tugas sebagai
anggota PPLN Kuala Lumpur dengan jabatan sebagai Pejabat fungsional pada
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia;
6. Bahwa terhadap kronologis sebagaimana diterangkan diatas, perlu Pihak Terkait
(Bawaslu) terangkan hal-hal sebagai berikut:
a. Bahwa Bawaslu RI telah melakukan penanganan pelanggaran Pemilu pada
tahapan pemungutan suara yang terjadi di wilayah Kuala Lumpur, Malaysia
pada tanggal 12 - 14 April 2019;
b. Bahwa Bawaslu RI telah melakukan investigasi, mencermati, dan menilai
barang bukti yang dimiliki Panwaslu Kuala Lumpur serta meminta
keterangan Ketua dan Anggota PPLN Kuala Lumpur, saksi-saksi, serta
31922450, Fax. (021) 3192245,
meminta keterangan Ketua dan Anggota Panwaslu Kuala Lumpur, terkait
informasi dugaan pelanggaran tata cara dan prosedur pemungutan suara
melalui metode pos;
c. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang diperoleh Bawaslu RI di
Kuala Lumpur, disimpulkan sebagai berikut:
1) Pemungutan suara Pemilu tahun 2019 melalui metode pos yang
diselenggarakan di wilayah Kuala Lumpur, Malaysia, tidak sepenuhnya
sesuai dengan prosedur, tata cara, atau mekanisme sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan Pemilu. Hal ini menyebabkan
ditemukannya surat suara Pemilu yang sah diduga telah tercoblos oleh
bukan pemilih yang sah dan belum tercoblos oleh pemilih yang sah di
lokasi Taman University SG Tangkas 43000 Kajang dan di Bandar Baru
Wangi, Selangor, Malaysia;
2) Sebagian surat suara Pemilu tahun 2019 yang telah masuk di PPLN Kuala
Lumpur diyakini tidak sesuai dengan asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil;
3) Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, terbukti
secara sah dan menyakinkan tidak melaksanakan tugas secara efektif,
transparan, dan professional dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
d. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, melalui Surat Nomor
0866/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019 tanggal 16 April 2019, Bawaslu
merekomendasikan kepada KPU Republik Indonesia untuk:
1) Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur
Malaysia melalui Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk
melakukan Pemungutan Suara Ulang bagi Pemilih di wilayah Kuala
Lumpur yang berhak memilih melalui metode Pos sebanyak 319.293
Pemilih;
2) Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur,
Malaysia melalui Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tidak
melakukan penghitungan suara terhadap surat suara Pemilu melalui
metode Pos yang telah masuk ke Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala
Lumpur, Malaysia;
3) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
untuk mengganti anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur,
Malaysia atas nama Krishna K.U. Hannan dan Djadjuk Natsir.
Penggantian saudara Krishna K.U. Hannan berpotensi menimbulkan
konflik kepentingan antara tugas sebagai anggota PPLN Kuala Lumpur
dengan jabatan sebagai Pejabat fungsional pada Kedutaan Besar Republik
Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, sebagaimana telah disampaikan
oleh Bawaslu RI kepada KPU RI melalui Surat Nomor:
0115/K.Bawaslu/HK.04/IV/2019 tertanggal 5 April 2019, dan
penggantian saudara Djadjuk Natsir karena yang bersangkutan
merupakan penanggung jawab teknis pemungutan suara melalui metode
Pos di wilayah Kuala Lumpur, Malaysia;
e. Bahwa menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu RI tersebut di atas, KPU RI
telah melakukan klarifikasi kepada Djadjuk Natsir pada 12 dan 13 April 2019.
Adapun hasil klarifikasi tersebut yaitu KPU RI menyimpulkan yang
bersangkutan bertanggung jawab atas peristiwa pelanggaran Pemilu berupa
pencoblosan surat suara di dalam wilayah PPLN Kuala Lumpur. Dengan
31922450, Fax. (021) 3192245,
demikian, KPU RI telah menetapkan pemberhentian sementara kepada yang
bersangkutan melalui Keputusan KPU Nomor 898/PP.05-
Kpt/01/KPU/IV/2019 sampai dengan ditetapkannya Putusan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
f. Bahwa merujuk pada rekomendasi Bawaslu RI a quo, KPU RI juga
meneruskan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu oleh
Khrisna K.U. Hannan berupa potensi konflik kepentingan antara tugas
sebagai anggota PPLN Kuala Lumpur dengan jabatan sebagai Pejabat
Fungsional pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (sebagaimana perkara
saat ini yang sedang diperiksa oleh Majelis Pemeriksa DKPP).
[2.13.2] Ketua PPLN Kuala Lumpur Agung Cahya Sumirat menyampaikan
keterangan sebagai berikut:
1. PPLN Kuala Lumpur mendapat informasi dan video mengenai pencoblosan surat
suara sah oleh orang yang tidak berhak yang terjadi di Kajang melalui Whatsapp.
Menyikapi informasi tersebut, PPLN sempat menghubungi Panwas LN untuk
mengonfirmasi lokasi kejadian, namun tidak mendapat informasi/jawaban.
Namun, selang beberapa waktu kedua pihak sempat bertemu, tapi tidak
menyinggung persoalan itu lagi;
2. Pada saat tim dari KPU dan Bawaslu melakukan investigasi atas kejadian
tersebut, PPLN sempat mendampingi tim mendatangi 2 lokasi kejadian, namun
saat itu sudah disegel. Ada negosiasi dengan pihak kepolisian Malaysia untuk
bisa mengakses lokasi, namun tidak didapat hasil. Tim KPU dan Bawaslu tetap
tidak diperkenankan mengakses tempat kejadian pencoblosan surat suara secara
tidak sah dimaksud;
3. Dalam hal koordinasi antarpenyelenggara Pemilu, ada media komunikasi berupa
grup Whatsapp yang berisikan PPLN dan Panwas LN. Selain itu jug ada rapat
konsultasi rutin;
[2.13.2] Staf Sekretariat PPLN Kuala Lumpur Erwinsyah menyampaikan keterangan
sebagai berikut:
1. Erwinsyah bertugas sebagai staf sekretariat PPLN Kuala Lumpur sejak Januari
2019. Ia memiliki tupoksi membantu Teradu I terkait urusan administrasi dan
kontrak pengiriman surat suara dengan Pos Malaysia.
2. Pos Malaysia menunda-nunda penandatanganan kontrak dengan berbagai
alasan, antara lain dalam hal mekanisme penyelesaikan persoalan hukum
misalnya jika suatu ketika muncul sengketa; apakah menggunakan hukum
Indonesia ataukah Malaysia. Sampai saat ini tidak ada kontrak yang
ditandatangani;
3. PPLN akhirnya memanfaatkan peluang yang paling mungkin yakni menyerahkan
deposit dana untuk biaya pengiriman.
4. Pendistribusian logistik surat suara melalui pos dilakukan dengan cara
mengirimkan surat suara yang telah dilengkapi alamat pemilih ke Shah Alam
untuk disortir berdasarkan wilayah. Surat suara tersebut kemudian dikirimkan
ke masing-masing alamat pemilih. Surat suara yang telah digunakan pemilih
selanjutnya dikirimkan kembali ke Shah Alam dan dimasukkan ke dalam
kantong pos berwarna coklat. PPLN mengambil surat suara yang telah dgunakan
tersebut di Shah Alam.
31922450, Fax. (021) 3192245,
5. Tidak semua surat suara sampai kepada pemilih dan digunakan. Sebagian ada
yang kembali ke kantor pos karena ketidakjelasan alamat tujuan (return to
sender).
[2.14] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Bawaslu
Republik Indonesia mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
Bukti PT-1 : Berita Acara Pemberian Keterangan Agung Cahaya Sumirat tanggal
13 April 2019.
Bukti PT-2 : Berita Acara Pemberian Keterangan Khoiruddin tanggal 13 April
2019.
Bukti PT-3 : Surat Bawaslu Nomor 0115/K.Bawaslu/HK.04/IV/2019 Tanggal 5
April 2019.
Bukti PT-4 : Surat Bawaslu Nomor 0866/K.Bawaslu/HK.06.00/IV/2019
Tanggal 5 April 2019.
