Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 75/ DKPP-PKE-II/2013 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan 133/I-P/L-DKPP/2013 tanggal 15 Juli 2013, yang diregistrasi dengan Nomor 75/DKPP-PKE-II/2013, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

[1.1] PENGADU Nama : Musakkar Agung Malik Pekerjaan : Ketua LSM Sekoci Indoratu, DPC Kab. Barru Alamat : Jl. Pasar Sentral No. 88, Kab. Barru, Kendari, Sulawesi Tenggara Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pengadu; -- TERHADAP --

[1.2] TERADU 1. Nama : Muh. Natsir Azikin Jabatan : Anggota KPU Kab. Barru Alamat : Jl. Iskandar Unru, No. 21 Kab. Barru Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Lilis Suryani Jabatan : Anggota KPU Kab. Barru Alamat : Jl. Iskandar Unru, No. 21 Kab. Barru Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Upi Hastati Jabatan : Anggota KPU Kab. Barru Alamat : Jl. Iskandar Unru, No. 21 Kab. Barru Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------Teradu III; 1 [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang Bahwa Teradu 1, Teradu II, dan Teradu III diadukan oleh Pengadu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sesuai dengan pengaduannya Nomor 133/I-P/L-DKPP/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang diregistrasi dengan Nomor 75/DKPP-PKE-II/2013 dan disidangkan pada tanggal 15 Agustus 2013 dan tanggal 29 Agustus 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: Alasan diajukannya pengaduan adalah karena Pengadu menemukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Teradu 1, Teradu II, dan Teradu III Bahwa Pengadu mengemukaan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu I atas nama Muh. Natsir Azikin , Teradu II atas nama Lilis Suryani, SH dan Teradu III atas nama Upi Hastati masing- masing sebagai Anggota KPU Kabupaten Barru sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu I terdaftar sebagai pengurus Partai Demokrat Kabupaten Barru Masa Bhakti 2011-2016, yang tercantum dalam Surat Keputusan Dewen Perwakilan Partai Demokrat Nomor: 25.24/SK/DPP.PD/DPC/XI/2012, tertanggal 07 November 2012. 2. Bahwa Teradu II, terdaftar sebagai pengurus Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Barru Periode Tahun 2011-2016, yang tercantum dalam Surat Keputusan: 8287/DPP-03/V/A.1/2011, tertanggal 01 Juni 2011. 3. Bahwa Teradu II tidak hanya terdaftar pada satu partai saja, melainkan ada partai lain yang juga tercantum nama Teradu II. Partai-partai dimaksud adalah di Partai Amanat Nasional Kabupaten Barru Periode 2010-2015, yang tercantum dalam Surat Keputusan Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/21/A/Kpts/K-S/022/XII/2011, tertanggal 05 Desember 2011. 4. Bahwa Teradu III telah tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas, pada saat menjadi anggota KPU Barru Periode 2008-2013. PETITUM [2.2] Bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: 2  1. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 484/BA/VI/2013 Tentang Hasil Penetapan Peringkat Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode Tahun 2013-2018, tertanggal 23 Juni 2013. 2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 484/BA/VI/2013 Tentang Hasil Penetapan Peringkat Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode Tahun 2013-2018, tertanggal 23 Juni 2013. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru. 4. Menjatuhkan sanksi kepada anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sesuai peraturan yang berlaku. [2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, sebagai berikut : DAFTAR ALAT BUKTI 1. Bukti P-1 : Fotocopy Lampiran Berita Acaara Pleno Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulaersi Selatan Nomor 484/BA/VI/2013 tentang Hasil Penetapan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode tahun 2013-2018; 2. Bukti P-2 : Fotocopy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru, Nomor 032/123/DPRD/V/2013, perihal Rekomendasi, tertanggal 20 Mei 2013; 3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Keputusan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 8287/DPP-03/VIA.1/VI/2011 tentang Penetapan Susunan Dewan pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Barru Periode Tahun 2011-2016 tertanggal 01 Juni 2011; 4. Bukti P-4 : Fotocopy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 95/KPU-Kab.025-433532/IV/2013 tertanggal 7 April 2013; 5. Bukti P-5 : Fotocopy Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Nomor 414/Kpu-Kab.025- 433334/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012; 6. Bukti P-6 : Fotocopy Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Nomor 460/Kpu-Kab.025- 433334/XII/2012 tertanggal 30 Desember 2012 ; 7. Bukti P-7 : Fotocopy Berita Acara Verifikasi Faktual/Verifikasi Faktual 3  Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabuapetan Barru Nomor 439/BA-KPU- BR/XII/2012 tertanggal 30 April 2012; 8. Bukti P-8 : Fotocopy daftar Hadir rapat Pleno Anggota Komisi Pemmilihan Umum Kabupaten Barru tertanggal 7 April 2013; 9. Bukti P-9 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 25.24/SK/DPP.PD/DPC/XI/2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatab masa bakti 2011-2016 tertanggal 7 Nopember 2012; 10. Bukti P-10 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Naional Nomor PAN/21/A/Kpts/K-S/022/XII/2011 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Barru Periode 2010- 2015 tertanggal 5 Desember 2011; 11. Bukti P-11 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Nomor KEP-M.15/SK/DPD-I/PG/X/2010 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Pare-Pare Masa Bakti 2009-2015 tertanggal 22 Oktober 2010; 12. Bukti P-12 : Salinan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-025/VI/2013 tentang Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten Barru tertanggal 24 Juni 2013. Selain itu Pengadu juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 29 Agustus 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: 1. Harianto Bahwa Harianto sebagai Masyarakat dan juga sebagai Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat Sekoci Kabupaten Barru mengetahui bahwa Teradu I dan Teradu II terlibat dalam kepengurusan partai melalui Surat Keputusan dari Partai Politik yang menycantumkan nama-nama Teradu I dan Teradu II. 2. Abdur Rahman Bahwa Abdur Rahman selaku Masyarakat dalam kesaksiannya menyatakan hal yang pertama dengan Harianto. TERADU I 4 [2.3] Bahwa Teradu I memberikan jawaban dalam persidangan pada tanggal 29 Agustus 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu I yang diduga terlibat di dalam kepengurusan Partai membantah seluruh dalil pengaduan pengadu; 2. Bahwa Teradu I yang di duga menjadi pengurus Partai Demokrat Kab. Barru, Teradu I melakukan klarifikasi kepada pimpinan Partai Demokrat Kab. Barru atas tercantumnya nama Teradu I, atas klarifikasi tersebut maka pimpinan Partai Demokrat Kab. Barru mengeluarkan Surat Pernyataan Nomor 048/U/DPC- PD/BR/V/2013 yang pada intinya menegaskan bahwa Teradu I tidak pernah terlibat dalam kepengurusan partai melainkan dilibatkan dalam artian keberadaan nama Teradu I yang dimuat di dalam Surat Keputusan kepengurusan Partai Demokrat Kabupaten Barru. 1. Bahwa Teradu I tidak pernah mengisi formulir kesediaan menjadi anggota Partai Demokrat Kabupaten Barru dan tidak pernah bertanda tangan sebagai Anggota Partai Demokrat dan tidak pernah mengikuti pelantikan sebagai anggota partai politik. 3. Bahwa sampai sekarang Teradu I tidak memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai Anggota Partai demokrat, dan Teradu I juga tidak pernah mengikuti acara-acara kepartaian dan tidak pernah berhubungan dengan pengurus partai. 4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan melalui surat Nomor 706/KPU/-Prov-025/VIII/2013 Perihal Penerusan Dugaan Undang-Undang Pemilu telah melakukan investigasi dan Klarifikasi terhadap Teradu I, Teradu II, dan Teradu III yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Teradu I tidak terbukti ikut terlibat dalam Partai Politik. [2.4] Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Teradu I mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 29 Agustus 2013 sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Surat Pernyataan Nomor 048/U/DPC-PD/BR/V/2013 tertanggal 17 Mei 2013; 2 Bukti T-2 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 706/KPU/-Prov-025/VIII/2013 Perihal Penerusan Dugaan Undang-Undang Pemilu tertanggal 28 Agustus 2013. Selain itu Teradu I juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada persidangan tanggal 4 Februari 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: SAKSI TERADU I Andi Khaerudin 5 Bahwa Andi Khaerudin selaku dari pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Barru mengatakan terhadap nama teradu I yang tercantum dalam Surat Keputusan Dewen Perwakilan Partai Demokrat Nomor: 25.24/SK/DPP.PD/DPC/XI/2012, tertanggal 07 November 2012 adalah orang lain yang merekomendasikannya. Dan Teradu I juga memang tidak pernah hadir dalam kegiatan partai dan tidak pernah bertemu sebelumnya dengan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Barru. TERADU II [2.5] Bahwa Teradu II memberikan jawaban dalam persidangan pada tanggal 29 Agustus 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu II yang di duga terlibat dalam kepengurusan di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membantah atas tuduhan tersebut. Teradu II mengaku tidak pernah tahu dan tidak pernah dihubungi oleh pihak pengurus partai yang bersangkutan untuk meminta persetujuan dari dari Teradu II untuk dimasukan namanya dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 5. Bahwa Teradu II telah melakukan tindakan mengkonfirmasi terhadap dugaan keterlibatan kepengurusan di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kepada pimpinan partai tersebut, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dilakukan revitalisasi sebagai bukti komplain Teradu II pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 6. Bahwa selanjutnya Teradu II melayangkan surat yang isi petitumnya terlampir, yang kemudian dibuat Surat Keputusan sebelumnya bernomor: PAN/21/A/Kpts/K-S/022/Xll/2011 kemudian dirubah dengan Surat Keputusan Nomor 11613/DPP-03/V/A.1/lX/2012 yang pada intinya merubah komposisi kepengurusan Partai tersebut. 7. Bahwa Teradu II terkait dengan dugaan keterlibatannya dalam kepengurusan Partai Amanat Nasional (PAN) juga dibantah. Teradu II mengaku bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keptusan Nomor PAN/21/A/Kpts/K- S/022/XII/2011 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Barru Periode 2010-2015 tertanggal 5 Desember 2011 yang masih mengakomodir Teradu II merupakan rekomendasi dari orang yang tidak bertanggungjawab. 8. Bahwa Teradu II dengan kejadian tersebut kemudian melakukan pertanggungjawaban kepada Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Cabang Makassar Sdr. Andi Djanuar Tobo untuk merevisi Surat Keputusan tentang susunan kepengurusan Partai Amanat Nasional (PAN) cabang Makassar. 9. Bahwa Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Cabang Makassar Sdr. Andi Djanuar Tobo merespon tindakan Teradu II yang kemudian merevisi Surat Keputusan tentang susunan kepengurusan Partai Amanat Nasional (PAN) Cabang Makassar dengan Surat Keputusan Nomor PAN/SK21/A/kpts/K-S/028/Xll/2012. 6 10. Bahwa dugaan keterlibatan Teradu II di Partai Golkar Cabang kabupaten Pare- pare juga dalam waktu yang bersamaan, dan setelah saya melakukan proses yang sama dengan partai PKB dan PAN saya mendapat jawaban dari partai golkar di Pare-pare bahwa nama yang tercantum di Surat Keputusan Golkar Parepare bukan nama saya melainkan nama Suryani Yang beralamat Di parepare dan telah dikeluarkan sebagai pengurus karena terangkat sebagai PNS. 11. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan melalui surat Nomor 706/KPU/-Prov-025/VIII/2013 Perihal Penerusan Dugaan Undang-Undang Pemilu telah melakukan investigasi dan Klarifikasi terhadap Teradu I, Teradu II, dan Teradu III yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Teradu II tidak terbukti ikut terlibat dalam Partai Politik. [2.6] Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Teradu II mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 29 Agustus 2013 sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Berita Koran harian Beritakota Makassar, tanggal 27 September 2012 dengan judul “Ketua Panwas Tercatat Sebagai Pengurus Parpol”; 2 Bukti T-2 : Berita Koran Pare Pos tanggal 27 September 2012 dengan judul “Ketua Panwas Barru Pengurus Parpol” 3. Bukti T-3 : Surat Pernyataan Bukan Anggota Partai Politik tertanggal 30 Oktober 2012; 4. Bukti T-4 : Surat Keterangan yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan cabang Partai Amanat Nasional tanggal 29 Oktober 2012; 5. Bukti T-5 : Surat Pernyataan Bukan Anggota Partai Politik tertanggal 2 Nopember 2012; 6. Bukti T-6 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan Nomor PAN/21/A/Kpts/K- S/028/XII/2012 tentang Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Barru Periode 2010-2015 tanggal 1 Desember 2012 (SK Sesudah Perubahan); 7. Bukti T-7 : Surat Keterangan Nomor 200/655/CB/IX/2012 tanggal 21 November 2012; 8. Bukti T-8 : Surat Pernyataan Bukan Anggota Partai Politik yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan cabang Partai Kebangkitan Bangsa tertanggal 20 April 2012; 9. Bukti T-9 : Lampiran Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Barru Periode tahun 2011-2016 Nomor 8287/DPP-03/V/A.1/VI/2011 7  tertanggal 1 Juni 2011 (SK Sebelum Perubahan) 10. Bukti T-10 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 706/KPU/-Prov-025/VIII/2013 Perihal Penerusan Dugaan Undang-Undang Pemilu tertanggal 28 Agustus 2013. SAKSI TERADU II Selain itu Teradu II juga mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan pada persidangan tanggal 4 Februari 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: 1. Andi Januar Tobo Andi Januar Tobo selaku Ketua dari Pengurus Partai Amanat nasional Kabupaten Barru menyatakan bahwa Surat Keputusan yang memuat Nama Teradu II telah dirubah dan tidak mencantumkan kembali nama Teradu II. Bahwa memang dalam pencantuman nama di Surat Partai Amanat nasional Kabupaten Barru Keputusan Nomor Nomor : PAN/21/A/Kpts/K-S/022/XII/2011, tertanggal 05 Desember 2011 tidak pernaah dikonfirmasi sebelumnya, karena Andi Januar Tobo selaku Ketua dari Pengurus Partai Amanat Nasional Kabupaten Barru atas rekomendasi dari orang lain. 2. Kholil Rohman Kholil Rohman sebagai pengurus dari Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Barru yang lalu menyatakan bahwa saksi tidak pernah bertemu sebelumnya dengan Teradu II, dan saksi juga mengakui bahwa memang tidak memferifikasi nama-nama keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Barru, termasuk atas nama Teradu II. [2.7] Bahwa Teradu III memberikan jawaban dalam persidangan pada tanggal 29 Agustus 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu III membantah terkait dengan ketidakhadirannya dalam rapat pleno selama 3 kali berturut-turut. 2. Bahwa Teradu III mendalilkan bukti yang diajukan Pengadu adalah bukti ketidakhadirannya pada masa periode tahun 2008 -2013 sebelum Teradu III menjabat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru periode 2013 - 2018. 3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan melalui surat Nomor 706/KPU/-Prov-025/VIII/2013 Perihal Penerusan Dugaan Undang-Undang pemilu telah melakukan investigasi dan Klarifikasi terhadap Teradu I, Teradu II, dan Teradu III yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Teradu III tidak benar yang bersangkutan tidak pernah mengikuti rapat peno selama 3 (tiga) kali berturut- turut pada waktu menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru 8  periode tahun 2008 -2013 adalah pada masa periode yang lama dan bukan pada masa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru periode 2013 – 2018. [2.8] Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Teradu III mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 29 Agustus 2013 sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Surat Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Barru Nomor 140/KPU/III/2013 Perihal Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota; 2 Bukti T-2 : Surat pernyataan atas nama Islami Masse, SE tertanggal 3 Agustus 2013; 3. Bukti T-3 : Berita Acara rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Nomor 414/Kpu-Kab.025-433331/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012; 4. Bukti T-4 : Berita Acara Verifikasi Faktual hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Barru Nomor 381/BA-KPU-BR/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012 ; 5. Bukti T-5 : Berita Acara Verifikasi Faktual hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Barru Nomor 382/BA-KPU-BR/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012 ; 6. Bukti T-6 : Berita Acara Verifikasi Faktual hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Barru Nomor 383/BA-KPU-BR/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012; 7. Bukti T-7 : Berita Acara Verifikasi Faktual hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Barru Nomor 384/BA-KPU-BR/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012; 8. Bukti T-8 : Berita Acara Verifikasi Faktual hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Barru Nomor 385/BA-KPU-BR/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012; 9. Bukti T-9 : Berita Acara Verifikasi Faktual hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Barru Nomor 386/BA-KPU-BR/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012; 10. Bukti T-10 : Berita Acara Verifikasi Faktual hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Barru Nomor 387/BA-KPU-BR/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012; 9  11. Bukti T-11 : Berita Acara Verifikasi Faktual hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Barru Nomor 388/BA-KPU-BR/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012; 12. Bukti T-12 : Berita Acara Verifikasi Faktual hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Barru Nomor 389/BA-KPU-BR/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012; 13. Bukti T-13 : Berita Acara Verifikasi Faktual hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Barru Nomor 390/BA-KPU-BR/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012; 14. Bukti T-14 : Berita Acara Verifikasi Faktual hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Barru Nomor 391/BA-KPU-BR/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012; 15. Bukti T-15 : Berita Acara Verifikasi Faktual hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Barru Nomor 392/BA-KPU-BR/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012; 16. Bukti T-16 : Berita Acara Verifikasi Faktual hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Barru Nomor 393/BA-KPU-BR/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012; 17. Bukti T-17 : Berita Acara Verifikasi Faktual hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Barru Nomor 394/BA-KPU-BR/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012; 18. Bukti T-18 : Berita Acara Verifikasi Faktual hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Barru Nomor 395/BA-KPU-BR/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012; 19. Bukti T-19 : Berita Acara Verifikasi Faktual hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Barru Nomor 396/BA-KPU-BR/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012; [2.9] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

10 [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut : Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu yang berbunyi : Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011 “ DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011 DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu 11 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR : Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 “ Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih. [3.6] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo , Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan; Pokok Pengaduan [3.8] Menimbang bahwa Pengadu dalam pengaduannya menduga bahwa Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik sebagai Penyelenggara Pemilu, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara; [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pengaduannya, Pengadu mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 yang disahkan dalam persidangan tanggal 29 Agustus 2013, yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara; [3.10] Menimbang bahwa Teradu I sampai dengan Teradu III telah memberikan jawaban secara lisan dan tertulis bertanggal 29 Agustus 2013 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 29 Agustus 2013 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Teradu I sampai dengan Teradu III telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda 12 Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-31 yang disahkan dalam persidangan tanggal 29 Agustus 2013, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.12] Menimbang bahwa setelah mempelajari pengaduan dan keterangan Pengadu, jawaban Teradu, bukti-bukti, keterangan saksi, serta kesimpulan, DKPP berkeyakinan sebagai berikut : [3.13] Bahwa Pengadu adalah Musakkar Agung Malik yang berprofesi sebagai Ketua LSM Sekoci Indoratu, DPC Kab. Barru mengadukan Teradu I, Teradu I dan Teradu III masing-masing sebagai Anggota KPU Kabupaten Barru diduga tidak profesional dan tidak independen dalam menduduki jabatan sebagai Anggota KPU Kabupaten Barru. Bahwa Pengadu mengemukaan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu I, Teradu I dan Teradu III sebagai berikut: Bahwa Teradu I terdaftar sebagai pengurus Partai Demokrat Kabupaten Barru Masa Bhakti 2011-2016, yang tercantum dalam Surat Keputusan Dewen Perwakilan Partai Demokrat Nomor: 25.24/SK/DPP.PD/DPC/XI/2012, tertanggal 07 November 2012; Bahwa Teradu II, terdaftar sebagai pengurus Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Barru Periode Tahun 2011-2016, yang tercantum dalam Surat Keputusan: 8287/DPP- 03/V/A.1/2011, tertanggal 01 Juni 2011; Bahwa Teradu II tidak hanya terdaftar pada satu partai saja, melainkan ada partai lain yang juga tercantum nama Teradu II. Partai-partai dimaksud adalah di Partai Amanat Nasional Kabupaten Barru Periode 2010-2015, yang tercantum dalam Surat Keputusan Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/21/A/Kpts/K-S/022/XII/2011, tertanggal 05 Desember 2011; Bahwa Teradu III telah tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas, pada saat menjadi anggota KPU Barru Periode 2008-2013. [3.14] Menimbang dugaan keterlibatan kepengurusan oleh Teradu I yang tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 25.24/SK/DPP.PD/DPC/XI/2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan masa bakti 2011-2016 tertanggal 7 Nopember 2012 DKPP menilai dengan bukti yang di ajukan oleh Pengadu adalah tidak cukup bukti. Selain itu Surat Keputusan a quo yang mencantumkan nama Teradu I telah dibantah dengan Surat Pernyataan Nomor 048/U/DPC-PD/BR/V/2013 tertanggal 17 Mei 2013 serta saksi yang dihadirkan oleh Teradu I yang pada pokoknya menguatkan bahwa Teradu I tidak pernah terlibat dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat; [3.15] Menimbang bahwa dugaan keterlibatan kepengurusan oleh Teradu II di beberapa partai, diantaranya yang tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Naional Nomor PAN/21/A/Kpts/K-S/022/XII/2011 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Barru Periode 2010-2015 tertanggal 5 Desember 2011, Surat Keputusan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 8287/DPP-03/VIA.1/VI/2011 tentang Penetapan 13 Susunan Dewan pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Barru Periode Tahun 2011-2016 tertanggal 01 Juni 2011, dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Nomor KEP-M.15/SK/DPD-I/PG/X/2010 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Pare- Pare Masa Bakti 2009-2015 tertanggal 22 Oktober 2010 tidak cukup bukti, mengingat telah dirubah susunan kepengurusan, diantaranya Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan Nomor PAN/21/A/Kpts/K- S/028/XII/2012 tentang Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Barru Periode 2010-2015 tanggal 1 Desember 2012 dan Surat Pernyataan Bukan Anggota Partai Politik yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan cabang Partai Kebangkitan Bangsa tertanggal 20 April 2012. Selain itu juga dikuatkan saksi yang diajukan oleh Teradu II yang juga merupakan pengurus dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan menyatakan bahwa Teradu II memang tidak pernah mendaftar sebagai anggota Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan. Terkait dengan nama Teradu II yang tercantum dalam Surat Keputusan di beberapa Partai adalah diajukan oleh orang lain tanpa sepengetahuan Teradu II; [3.16] Menimbang Bahwa dugaan terhadap Teradu III yang tidak mengikuti rapat pleno selama 3 kali berturut-turut merupakan pelaporan pelanggaran yang kadaluarsa, karena pelangggaran oleh Teradu III merupakan pelanggaran pada periode tahun 2008 2013, sehingga dengan demikian Teradu III tidak terbukti menurut hukum. 4. KESIMPULAN Berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, memeriksa bukti-bukti dokumen, dan bukti-bukti yang disampaikan Pengadu, dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [4.1] Teradu I atas nama Moh Natsir Azzikin, Teradu II atas nama Lilis Suryani dan Teradu III atas nama Upi Hastati selaku Anggota KPU Kabupaten Barru adalah tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana didalilkan oleh Pengadu bahwa Teradu diduga tidak profesional dan tidak independen dalam menduduki jabatan sebagai Anggota KPU Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 15 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. [4.2] Teradu I atas nama Moh Natsir Azzikin, Teradu II atas nama Lilis Suryani dan Teradu III atas nama Upi Hastati selaku Anggota KPU Kabupaten Barru adalah tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana 14 didalilkan oleh Pengadu bahwa Teradu diduga diduga tidak profesional dan tidak independen dalam menduduki jabatan sebagai Anggota KPU Kabupaten Barru. DKPP menilai tindakan Teradu telah sesuai dengan Pasal 10 dan Pasal 15 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. 2. Merehabilitasi nama baik Teradu atas nama Muh. Natsir Azzikin selaku Anggota KPU Kabupaten Barru, Lilis Suryani dan Upi Hastati selaku Anggota KPU Kabupaten Barru terhitung sejak dibacakannya Putusan ini. 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengawasi pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian diputuskan di dalam rapat pleno oleh enam anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Ir. Nelson Simanjuntak masing-masing sebagai Anggota, pada hari selasa tanggal tiga bulan September tahun dua ribu tiga belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Jum’at tanggal enam bulan September tahun dua ribu tiga belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua Majelis merangkap Anggota Majelis, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H., M.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, serta dihadiri oleh Pengadu dan/atau kuasanya dan Teradu dan/atau kuasanya. KETUA ttd Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H. 15  ANGGOTA ttd ttd Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Saut Hamonangan Rirait, M.Th ttd ttd Ir. Nelson Simanjuntak Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. ttd Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini Telah Ditandatangani Secukupnya. Dikeluarkan sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 16