Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 97/DKPP-PKE-V/2016 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 141/V- P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 97/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Kadir Salwey Tempat Tanggal Lahir : Leku, 27 Juli 1970 Pekerjaan/Lembaga : Swasta/Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Nomor Urut 3 Alamat : Jalan Pemda II Kasonaweja, Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------- Pengadu

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Klemes Obet Sineri Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua Alamat Kantor : Jalan Demianus Kyeuw Kyeuw Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------- Teradu I; 1 2. Nama : Pdt. Dorkas Mansawan Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua Alamat Kantor : Jalan Demianus Kyeuw Kyeuw Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Marthen Murafer Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua Alamat Kantor : Jalan Demianus Kyeuw Kyeuw Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------- Teradu III; 4. Nama : Yesaya Dude Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua Alamat Kantor : Jalan Demianus Kyeuw Kyeuw Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------- Teradu IV; 5. Nama : Thonci Bilasi Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua Alamat Kantor : Jalan Demianus Kyeuw Kyeuw Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------- Teradu V; 6. Nama : Cornelia H Mamoribo Jabatan : Ketua Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua Alamat Kantor : Jalan Demianus Kyeuw Kyeuw Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------- Teradu VI; 7. Nama : Andre W Fonataba Jabatan : Anggota Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua Alamat Kantor : Jalan Demianus Kyeuw Kyeuw Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------- Teradu VII; 8. Nama : Semuel Dasinapa Jabatan : Anggota Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua Alamat Kantor : Jalan Demianus Kyeuw kyeuw Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------- Teradu VIII; Selanjutnya Teradu I s.d VIII disebut sebagai-----------------------------Para Teradu 2 [1.3] Membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Para Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

Bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 141/I-P/L- DKPP/2015 tanggal 26 April 2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 97/DKPP- PKE-V/2016, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: [2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan aduan tertulis kepada DKPP dan disampaikan secara lisan di muka sidang tanggal 26 Juni 2016 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu I s.d V telah bertindak merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan sengaja tidak memberikan C-1 kepada Para Saksi Pasangan Calon. Ditengarai ada persekongkolan memenangkan calon nomor urut 2. Tindakan tersebut diperkuat dengan adanya Berita Acara KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 031/BA-KES/KPU-MBR-030/XII/2015 tentang perintah kepada penyelenggara di tingkat bawah agar tidak menyerahkan formulir C-KWK, model C1-KWK, dan lampiran Model C-1 KWK kepada Para Saksi dan Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya. Dokumen-dokumen tersebut baru akan diserahkan saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Mamberamo Raya. 2. Teradu I s.d V telah melakukan pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari 8.128 suara menjadi hanya terpaut 2,5 persen karena dengan cara itu Teradu I s.d V dapat memberi kesempatan kepada Pasangan Calon tertentu untuk mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Para Teradu telah menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Pasal 98 ayat (12) dan peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan Pertimbangan Putusan terhadap Teradu I s.d V dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 22 Februari 2016 dengan Amar Putusan pemungutan suara ulang di 2 (dua) Distrik, 5 (lima) Kampung, dan 10 (sepuluh) TPS. Pada halaman 129-130 Putusan Mahkamah Konstitusi berpendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 3  Tahun 2015 Pasal 98 ayat (12) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Teradu I s.d V terbukti melanggar kode etik. 4. Para Teradu telah bertindak menyelisihi putusan Mahkamah Konstitusi dengan membiarkan keterlibatan 20 anggota Brimob bersenjata tanpa izin. Para anggota Brimob tersebut telah mengancam pemilih agar memilih pasangan Nomor Urut 2. Karena TPS tersebut basis Nomor Urut 3, maka banyak pemilih yang ketakutan sehingga tidak berani datang ke TPS. Teradu I s.d V pun saat mengangkut logistik menggunakan helikopter milik pasangan Nomor Urut 2; 5. Bahwa Teradu VI s.d VIII tidak menindaklanjuti laporan Pengadu baik sebelum maupun saat PSU sampai kemudian Pengadu menempuh mekanisme laporan langsung ke kepolisian. 6. Bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan Pemungutan suara Ulang (PSU) di 10 TPS membuktikan Teradu I s.d V telah melanggar 12 asas penyelenggara pemilihan umum yakni: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. 7. Para Teradu telah bertindak arogan, tidak adil, dan telah berpihak. Para Teradu tidak menjalankan tugas, tidak menjaga kehormatan penyelenggara, tidak menjunjung tinggi sumpah jabatan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban. 8. Para Teradu telah melanggar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara pemilihan umum Pasal 2 huruf a,b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l; Pasal 3 ayat (3); Pasal 7 ayat (1) huruf b, c, dan d; Pasal 26 ayat (2) Pasal 27 ayat (5) huruf c, pasal 28 ayat (1) huruf a dan b; Pasal 30; Pasal 31 ayat (1) Pasal 32 ayat (1); dan (2); Pasal 33 ayat (1); Pasal 38 ayat (1) dan (2); pasal 112 ayat (13); Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2013 tentang Seleksi calon Anggota KPU Kabupaten dan Kota; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11, dan 1 Tahun 2012 tentang kode etik penyelenggara pemilihan umum pasal 6 huruf a, b, c, dan d; Pasal 7 huruf a, b, c, d, dan e; Pasal 8 huruf a, b, dan c, Pasal 9 Huruf a, b, c, d, e, dan f; Pasal 10 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, dan k; pasal 11 huruf a, b, c, dan d; pasal 12 huruf a, b, c, d, e, f, dan g, Pasal 16 huruf a, b, c, dan d; Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (1), dan pasal 2 ayat (1) serta melanggar Peraturan DKPP nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. [2.2] PETITUM PENGADU 4 Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Memeriksa peristiwa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para Teradu; 2. Memeriksa laporan Pengadu 3. Menjatuhkan sanksi etik kepada Para Teradu 4. Apabila Majelis DKPP menetapkan lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya. [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis dan barang bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai 11 sebagai berikut: No KODE KETERANGAN 1 Bukti P-1 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 22 Februari 2016; 2 Bukti P-2 Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 004/KPTS/KPU-MBR-030/2016 tanggal 31 Maret 2016; 3 Bukti P-3 Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015; 4 Bukti P-4 Rekapitulasi hasil Pemungutan suara bupati dan Wakil Bupati tanggal 9 Desember 2015 tim Pasangan Calon Nomor urut 3 dari saksi-saksi; 5 Bukti P-5 Surat Pengaduan pelanggaran Pemilukada PSU oleh pasangan calon nomor urut 2 kepada Panwas Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 03/TIM/KMB/III/2016 tanggal 24 Maret 2016; 6 Bukti P-6 Surat Kapolres Mamberamo Raya; 7 Bukti P-7 Surat perintah Nomor Sprin/129/III/2016 dari satuan Brimob Polda Papua; 8 Bukti P-8 Kronologi kejadian sebelum PSU maupun sesudah PSU kabupaten Mamberamo Raya; 9 Bukti P-9 Foto-foto anggota Brimob ilegal yang mengintimidasi masyarakat di 10 (sepuluh) TPS tempat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang hasil putusan MK RI; 10. Bukti P-10 Foto-foto keterlibatan anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya; 11 Bukti P-11 Foto-foto keterlibatan Ketua dan anggota Panwaslu kabupaten Mamberamo Raya. [2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU TERHADAP POKOK ADUAN PENGADU Jawaban Teradu I, II, III, IV dan Teradu V (Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya) 1. Bahwa Pengadu tidak dapat membuktikan TPS mana saja yang tidak diberikan salinan Berita Acara Formulir C-KWK, Formulir Model C1-KWK, dan Lampiran Model C-1 KWK kepada para saksi. 5 2. Tidak benar Teradu I s.d V melalui KPPS tidak menyerahkan dokumen C-KWK dan Formulir C-1 KWK serta lampiran Model C-1 KWK di 103 TPS di wilayah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya kepada para saksi pasangan calon. Karena C1 yang berhologram itu ada di TPS dan harus diserahkan oleh KPPS, bukan oleh Teradu I s.d V. 3. Terkait dengan Berita Acara Nomor 031/BA-KES/KPU-MBR-030/XII/2015 tentang penyerahan formulir Model C-KWK, Model C-1 KWK, dan lampiran C-1 KWK kepada ketiga saksi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya: tidak benar bahwa Teradu I s.d V memberikan perintah kepada jajaran di bawah untuk tidak memberikan dokumen C1-KWK kepada para saksi. Sesungguhnya Berita Acara Nomor 031/BA-KES/KPU- MBR-030/XII/2015 adalah berita kesepakatan tentang penyerahan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan lampiran Model C1-KWK kepada ketiga saksi pasangan calon serta Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya setelah rapat pleno rekapitulasi Kabupaten. 4. Tidak benar Teradu I s.d V melakukan pengurangan suara. Pengadu tidak memberitahukan di TPS mana yang suara dikurangi dan siapa yang melakukan pengurangan, sedangkan yang terjadi pengurangan menurut rekomendasi adalah di Distrik Rufaer dan Mamberamo Tengah Timur. Pengurangan yang sebenarnya terjadi adalah jumlah suara di TPS 03 Kampung Fona Distrik Roufaer yaitu 37 Suara dan TPS 2 Kampung Wakeyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur yaitu 37 Suara jadi total menjadi 74 suara bukan 8.128 sebagaimana diadukan Pengadu. Adapun Rekomendasi Panwaslu karena ada kasus suara sisa yang dicoblos oleh Para kepala Suku yang tidak diperbolehkan oleh Peraturan perundang-undnagan yakni semestinya satu orang satu suara. 5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Teradu I s.d V telah melaksanakan amanat amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 22 Februari 2016 sesuai dengan mekanisme dan peraturan KPU yang berasaskan mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaaan, proporsional, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, dan melibatkan seluruh komponen stakeholder sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pelanggaran kode etik sesuai apa yang disangkakan. 6. Terkait aduan tentang pengerahan 20 orang Anggota Brimob, Teradu I s.d V menyatakan tidak punya hak membatasi kehadiran 20 personel Anggota Brimob. Yang memiliki hak adalah Kapolres dan Panwaslu Distrik/Kabupaten. Jawaban Panwaslu kabupaten Mamberamo Raya (Teradu VI s.d VIII) 6 Bahwa sesuai Surat Edaran Bawaslu RI tertanggal 3 februari 2016, Teradu VI s.d VIII sudah tidak menjabat sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya. Kemudian dengan alasan biaya, mereka tidak dapat hadir dalam sidang 26 Juni di Jayapura. Meski demikian, Teradu VI s.d VIII tetap memberikan jawaban/keterangan tertulis sebagai berikut: 1. Terkait pokok pengaduan yang pertama, itu bukan merupakan kewenangan Teradu VI s.d VIII, melainkan kewenangan Teradu I s.d V. 2. Terhadap pokok pengaduan tentang KPU mengurangi perolehan suara Pasangan Calon, Teradu VI s.d VIII menyatakan tidak mengetahuinya. Yang diketahui oleh Teradu VI s.d VIII pada pleno penetapan suara tidak ada suara yang berubah atau dikurangi. 3. Terkait keterlibatan 20 Anggota Brimob yang melakukan intimidasi kepada masyarakat, Teradu VI s.d VIII sudah melakukan crosscheck ke lapangan pada 2 (dua) Distrik yang melakukan PSU dan ternyata tidak ada aduan dari masyarakat di 10 TPS tersebut. Aduan itu datangnya dari tim Pasangan Calon nomor urut 3 dan Teradu VI s.d VIII sudah melakukan kajian tersebut. Gakkumdu Kabupaten Mamberamo Raya mengkategorikan bukan dugaan pelanggaran pemilu, namun dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan lainnya dan diteruskan ke instansi yang berwenang berdasarkan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang pengawasan Pemilihan Umum pada Bab VIII tentang tindak lanjut penanganan Pelanggaran pasal 43 ayat (2) angka 4. 4. Terkait aduan tidak menindaklanjuti sejumlah laporan, Teradu VI s.d VIII telah menerima Laporan dari Pasangan Calon Nomor urut 3 dengan Nomor Laporan 01/LP/PILKADA/III/2016 dan telah menindaklanjuti laporan tersebut. Setelah Teradu VI s.d VIII Membuat kajian atas laporan tersebut, lalu mengeluarkan surat tanggapan kepada pelapor dengan Nomor surat 081/PANWAS-MR/III/2016 dan isi surat tersebut adalah sebagai Berikut: a. Laporan yang diberikan tidak memenuhi Syarat Formil dan Materiil b. Pada laporan tersebut tidak ditemukan unsur pidana dan pelanggaran Pemilu c. Bukan kewenangan Panwas Kabupaten Mamberamo Raya d. sedangkan saat Teradu VI s.d VIII mau meminta bukti-bukti fisik dari laporan tersebut, Tim pasangan calon nomor urut 3 tidak mau memberikan. Mereka malah berkata “kita tidak penting, biarkan saja mereka bawa langsung,biar jadi bukti di MK.” [2.5] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 7  2. Menyatakan Para Teradu Tidak Terbukti Melanggar Kode Etik Penyelengggara Pemilu; 3. Melakukan rehabilitasi dan/atau memulihkan nama baik Para Teradu dalam kedudukan, harkat, dan martabat; atau 4. Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). [2.6] BUKTI TERADU No. Kode Bukti Nama Alat Bukti Keterangan Produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya berupa Berita Acara Kesepakatan Nomor 031/BA-KES/KPU- MBR-030/XII/2015 tentang Penyerahan Formulir 1. Bukti T-1 Model C-KWK, Model C1-KWK, dan lampiran Fotokopi Model C1-KWK kepada ketiga saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah serta panwaslu pada pilkada Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2015; Surat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Mamberamo Raya tertanggal 23 desember 2015 2. Bukti T-2 ditujukan kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Fotokopi Urut 1, 2, 3, dan Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya; Rekomendasi Panwaslu Distrik Roufaer tertanggal 28 maret 2016 ditujukan kepada ketua dan Anggota PPD Distrik Roufaer disertai 3. Bukti T-3 Fotokopi lampiran Model DA2-KWK (catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di tingkat distrik.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu 8  Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Tim Kampanye Pasangan Nomor urut 3 yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Teradu I s.d V telah sengaja tidak memberikan Form C-1 kepada Para saksi pasangan Calon. Teradu I s.d V ditengarai berpihak pada Pasangan Nomor Urut 2 a.n Demianus Kyew Kyew dan Andrianus Nanemi. Hal itu diperkuat dengan Berita Acara KPU Kabupaten Mamberamo 9 Raya Nomor 031/BA-KES/KPU-MBR-030/XII/2015 tentang perintah kepada penyelenggara di bawah agar tidak menyerahkan Formulir C-KWK, Model C-1 KWK, dan Lampiran Model C-1 KWK kepada Para Saksi dan Panwaslu. Dokumen-dokumen tersebut baru akan diserahkan saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Mamberamo Raya. Pengadu mendalilkan bahwa Teradu I s.d V telah melakukan pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari 8.128 suara menjadi selisih hanya terpaut 2,5 persen. Hal itu dilakukan Teradu I s.d V untuk memberikan kesempatan kepada Pasangan Calon tertentu mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Para Teradu telah menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Pasal 98 ayat (12) dan peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 22 Februari 2016 dengan amar putusan yang memerintahkan kepada Teradu I s.d V untuk melakukan pemungutan suara ulang di 2 (dua) distrik, 5 (lima) kampung, dan 10 (sepuluh) TPS. Hal tersebut patut diduga terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Para Teradu telah bertindak menyalahi amanat Putusan Mahkamah Konstitusi dengan membiarkan keterlibatan 20 anggota Brimob mengintimidasi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Teradu VI s.d VIII tidak menindaklanjuti laporan Pengadu baik sebelum maupun saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) sampai kemudian Pengadu menempuh mekanisme laporan langsung ke kepolisian; [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu. Dalam pokok aduan, Pengadu tidak menyebut secara jelas pada TPS mana saja para saksi calon tidak diberi Form C1-KWK. Menurut Teradu I s.d V, Form C-1 tidak diberikan kepada saksi yang tidak hadir di TPS dan akan diberikan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Mamberamo Raya. Berita Acara 031/BA- KES/KPU-MBR-030/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2016 bukan perihal larangan memberikan Form C-1 KWK sebagaimana disangkakan Pengadu tetapi Berita Acara yang berisi kesepakatan penyerahan Formulir C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK kepada ketiga saksi pasangan calon (yang tidak hadir di TPS) serta Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya setelah rapat pleno rekapitulasi Kabupaten. Kesepakatan tersebut ditempuh setelah Teradu I s.d V bertahan bahwa pembukaan kotak suara untuk mengambil dokumen Formulir C yang tersimpan dalam kotak harus sesuai perintah dengan dasar hukum yang jelas. Tidak benar Teradu I s.d V mengurangi jumlah suara Pasangan Calon Nomor urut 3 sebanyak 8.128. Pengurangan sejumlah 74 (tujuh puluh empat) suara yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) suara di Kampung Fona dan 37 (tiga puluh tujuh) suara di Kampung Wakeyadi di dasarkan atas Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Membramo Raya akibat pencoblosan yang dilakukan oleh Kepala Suku. Pengerahan 20 (dua puluh) anggota Brimob, menurut Teradu I s.d V di luar 10 kewenangannya. Pihak yang berwenang memerintah atau melarang pengerahan anggota Brimob berada pada Polres Mamberamo Raya dan Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya. Menurut Teradu VI s.d VIII, tidak benar tidak menindaklanjuti laporang Pengadu. Pengerahan dan keterlibatan 20 (dua puluh) oknum anggota Brimob telah ditindaklanjuti oleh Teradu VI s.d VIII tetapi pada tingkat Gakkumdu mengkategorikan bukan pelanggaran pemilu dan direkomendasikan untuk diserahkan ke instansi yang berwenang sesuai Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang pengawasan Pemilihan Umum pada Bab VIII tentang tindak lanjut penanganan Pelanggaran Pasal 43 ayat (2) angka 4. Laporan Nomor 01/LP/PILKADA/III/2016 dari pasangan calon Nomor Urut 3 a.n Dorinus Dasinapa dan Yakobus Ibritai telah ditindaklanjuti oleh Teradu VI, VII dan VIII dengan membuat kajian. Hasil kajian disampaikan Teradu VI, VII, VIII melalui surat Nomor 081/PANWAS- MR/III/2016 yang berisi kesimpulan bahwa laporan tidak memenuhi syarat formil, tidak ditemukan unsur pidana dan pelanggaran pemilu, serta bukan kewenangan Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya; [4.3] Menimbang keterangan jawaban para Pihak, bukti dokumen, dan fakta yang terungkap dalam Sidang Pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa Berita Acara 031/BA- KES/KPU-MBR-030/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Teradu I, II, III, IV dan V, bukan perintah kepada penyelenggara tingkat bawah untuk tidak membagikan Form C-KWK beserta lampiran kepada para Saksi, melainkan Berita Acara yang berisi hasil kesepakatan Para Teradu, Para Saksi Pasangan Calon, dan Panwaslu untuk tidak membagikan Form C-KWK bagi saksi yang tidak hadir di TPS dan penyerahan Form C- KWK beserta lampiran akan diserahkan saat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Membramo Raya. Kesepakatan untuk tidak membagikan Form C-KWK bagi saksi yang tidak hadir yang telah dimasukkan dalam kotak suara merupakan langkah yang tepat dengan mengingat pembukaan kotak suara hanya dimungkinkan atas Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mamberamo pada tahapan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara atau perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum pemilu. Pengurangan sebanyak 8.128 (delapan ribu seratus dua puluh delapan) suara yang disangkakan Pengadu terhadap Teradu I, II, III, IV dan Teradu V untuk memberi kesempatan pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam memenuhi legal standing untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi tidak meyakinkan DKPP. Pengadu tidak dapat membuktikan pada TPS mana saja atau pada tingkatan rekapitulasi penghitungan perolehan PPK mana saja terjadi pengurangan perolehan sebanyak 8.128 suara. Pengurangan jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 74 suara yang terdiri 37 (tiga puluh tujuh) suara di Kampung Fona dan 37 (tiga puluh tujuh) suara di Kampung Wakeyadi dilakukan Para Teradu sebagai tindakan pembetulan atas Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Membramo Raya akibat pencoblosan yang dilakukan oleh Kepala Suku. Penggunaan surat suara tanpa hak yang menyebabkan dirugikannya hak-hak konstitusional warga 11 negara, baik pemilih maupun pasangan calon yang mencederai integritas demokrasi tidak dapat dibenarkan. Oleh sebab itu, tindakan Teradu menurut DKPP dapat dibenarkan menurut hukum maupun etika. Dalil aduan Pengadu yang menyatakan Para Teradu membiarkan 20 (dua puluh) oknum anggota Brimob yang melakukan intimidasi pada pemungutan suara ulang di 2 (dua) distrik, 5 (lima) kampung, dan 10 (sepuluh) TPS. Keberadaan 20 (dua puluh) oknum anggota Brimob memang benar di luar kendali dan tidak bisa dibebankan tanggung jawabnya kepada Teradu I, II, III, IV dan V, tetapi tindakan dan perbuatan oknum anggota Brimob yang dapat mengancam integritas demokrasi pemilukada sepatutnya dapat segera dikoordinasikan oleh Para Teradu dengan pihak yang berwenang sehingga pelaksanaan pemungutan suara ulang dapat berjalan dengan baik. Tindakan intimidasi terhadap penggunaan hak pilih warganegara penduduk Kabupaten Membramo Raya dalam Pemilukada yang diduga dilakukan oleh 20 (dua puluh) oknum anggota Brimob tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun etika. Saat sidang pemeriksaan berlangsung, masa jabatan Teradu VI, VII dan Teradu VIII telah selesai dan tidak lagi sebagai penyelenggara pemilu. Meskipun demikian secara etik Teradu VI, VII dan VIII sebagai Panwaslu Kabupaten Membramo Raya ketika itu, menyampaikan jawaban tertulis terhadap dalil aduan Pengadu. Dalam jawaban dan keterangan Teradu VI, VII dan VIII menjelaskan telah menindaklanjuti laporan Pengadu sampai pada tingkat Gakumdu tetapi kesimpulan dan rekomendasi menyatakan bukan pelanggaran pemilu dan penanganan dikembalikan kepada instansi terkait. Demikian halnya Laporan Nomor 01/LP/PILKADA/III/2016 dari pasangan calon Nomor Urut 3 telah ditindaklanjuti oleh Teradu VI, VII dan VIII dengan menerbitkan surat Nomor 081/PANWAS-MR/III/2016 yang menyimpulkan bahwa laporan pengadu tidak memenuhi syarat formil, tidak ditemukan unsur pidana dan pelanggaran pemilu, serta bukan kewenangan Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya. Secara formal prosedural Teradu VI, VII, VIII menurut DKPP telah bertindak menangani laporan Pengadu meskipun tindaklanjut atas laporan a quo tidak memuaskan karena berbagai syarat formil maupun materil yang tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian tersebut dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Para Teradu dapat diterima dan meyakinkan DKPP; [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; 12 [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, DKPP harus merehabilitasi nama baik Para Teradu

1. Menolak Pokok Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi Teradu I a.n Klemes Obet Sineri selaku Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Teradu II a.n Pdt. Dorkas Mansawan, Teradu III a.n Marthen Murafer, Teradu IV a.n Yesaya Dude, dan Teradu V a.n Thonci Bilasi masing- masing selaku Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya, 3. Merehabilitasi Teradu VI a.n Cornelia H Mamaribo selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya, Teradu VII a.n Andre W Fonataba, dan Teradu VIII a.n Semuel Dasinapa masing-masing selaku Anggota Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya terhitung sejak putusan ini dibacakan; 4. Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; 5. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Enam Belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Enam Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri Pengadu/Kuasanya dan dihadiri Para Teradu. 13  KETUA ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si. 14