Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 118/DKPP-PKE-VI/2017 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 200/VI-P/L/DKPP/2017 tanggal 15 September 2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 118/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU Nama : 1. Dedi Mulyadi Selian 2. Fitriyana 3. Sudirman Pekerjaan/Lembaga : Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara Alamat : Jl. Pahlawan No. 8A Titi Panjang, Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------- Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Budiman Pasaribu Pekerjaan/Lembaga : Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara Alamat : Jl. Pahlawan No. 8A Titi Panjang, Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Teradu; [1.3] Telah membaca pengaduan Para Pengadu; Mendengar keterangan Para Pengadu; Mendengar jawaban Teradu; dan Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan Para Pengadu dan Teradu;

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Pengadu pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 1. Teradu sejak melakukan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Rapat Evaluasi Pilkada Aceh di Kota Subulussalam tanggal 21-23 Mei 2017 sampai dengan pengaduan ini disampaikan ke DKPP belum kembali ke Aceh Tenggara dan tidak diketahui keberadaannya; 2. Terhitung sejak 24 Mei 2017 Teradu tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara. Ketidakhadiran Teradu tersebut melanggar ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011. 3. Ketentuan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh mengatur: (1) Anggota KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; c. berhalangan tetap lainnya; atau d. diberhentikan dengan tidak hormat (2) Anggota KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota, diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila: a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 9; b. melanggar sumpah jabatan dan/atau kode etik ; c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan atau berhalangan tetap; d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan, atau karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu; f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; dan g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. 4. Keluarga Teradu Budiman Pasaribu telah melaporkan peristiwa hilangnya Teradu kepada Polres Aceh Tenggara sebagaimana bukti Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Orang Nomor: SKTLO/C-1/II/V/2017/ACEH/SPK AGARA tanggal 31 Mei 2017. KESIMPULAN [2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Para Pengadu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Teradu tidak diketahui keberadaannya sejak 24 Mei 2017; 2. Teradu tidak menjalankan tugas dan kewajibannya selaku anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara sejak 24 Mei 2017 sampai dengan pengaduan disampaikan kepada DKPP; 3. Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. PERMOHONAN [2.3] Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu telah melanggar kode etik penyelengara Pemilu; 3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu dari jabatannya selaku anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara. [2.4] Para Pengadu memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-16, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Salinan Surat KIP Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 270/KIP-Kab/001.434470/2017 tanggal 18 Juli 2017 perihal Tidak Aktifnya Anggota Komisioner Kabupaten Aceh Tenggara a.n. Budiman Pasaribu; 2. Bukti P-2 : Salinan Surat KIP Aceh Nomor 270/2017 tanggal 27 Juli 2017 perihal Ketidakhadiran Melaksanakan Tugas Saudara Budiman Pasaribu; 3. Bukti P-3 : Salinan Surat KIP Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 112/KIP-Kab/001.434470/2017 tanggal 28 Agustus 2017 perihal Menindaklanjuti Laporan Kehilangan a.n. Budiman Pasaribu; 4. Bukti P-4 : Salinan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Orang Nomor SKTLO/C-1/II/V/2017/ACEH/SPK AGARA yang dikeluarkan oleh Polres Aceh Tenggara tanggal 31 Mei 2017; 5. Bukti P-5 : Salinan Surat KIP Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 121/KIP-Kab/001.434470/I/2017 tanggal 18 Agustus 2017 perihal Undangan Rapat Pleno; 6. Bukti P-6 : Salinan Daftar Hadir Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 19 Agustus 2017; 7. Bukti P-7 : Salinan Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 062/BA/VIII/2017 tanggal 19 Agustus 2017; 8. Bukti P-8 : Salinan Surat KIP Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 122/KIP-Kab/001.434470/I/2017 tanggal 18 Agustus 2017 perihal Undangan Rapat Pleno; 9. Bukti P-9 : Salinan Daftar Hadir Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 21 Agustus 2017; 10. Bukti P-10 : Salinan Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 063/BA/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017; 11. Bukti P-11 : Salinan Surat KIP Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 131/KIP-Kab/001.434470/I/2017 tanggal 3 September 2017 perihal Undangan Rapat Pleno; 12. Bukti P-12 : Salinan Daftar Hadir Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 4 September 2017; 13. Bukti P-13 : Salinan Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 064/BA/IX/2017 tanggal 4 September 2017; 14. Bukti P-14 : Salinan Surat KIP Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 135/KIP-Kab/001.434470/I/2017 tanggal 11 September 2017 perihal Undangan Rapat Pleno; 15. Bukti P-15 : Salinan Daftar Hadir Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 12 September 2017 16. Bukti P-16 : Salinan Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 065/BA/IX/2017 tanggal 12 September 2017; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU [2.5] Teradu tidak memenuhi panggilan sidang pemeriksaan DKPP sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 10 Oktober 2017 dan tanggal 30 Oktober 2017. Teradu juga tidak memberikan keterangan tertulis sebagai jawaban atas pokok pengaduan yang diajukan oleh Pengadu. KESIMPULAN [2.6] Teradu tidak memberikan keterangan baik lisan maupun tulisan sebagai jawaban atas pengaduan yang disampaikan Pengadu. [2.7] DKPP telah memanggil Pihak Terkait KIP Aceh untuk memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan. Pihak Terkait dalam persidangan menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Rekrutmen penyelenggara pemilu tingkat kabupaten/kota di Aceh dilaksanakan berdasarkan Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang berbunyi sebagai berikut, “Anggota KIP Kabupaten/Kota diusulkan oleh DPRK, ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Bupati/Walikota.”; 2. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh menyatakan, “KPU menetapkan anggota KIP Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah Keputusan DPRK diterima secara resmi oleh KPU.”; 3. Ketentuan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh mengatur: (1) Anggota KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; c. berhalangan tetap lainnya; atau d. diberhentikan dengan tidak hormat (2) Anggota KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota, diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila: a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 9; b. melanggar sumpah jabatan dan/atau kode etik ; c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan atau berhalangan tetap; d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan, atau karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu; f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; dan g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh KPU. 4. Berdasarkan poin 1, 2, dan 3 di atas maka, Pihak Terkait tidak memiliki kewenangan mengusulkan, menetapkan, memberhentikan dan/atau meresmikan Anggota KIP Kabupaten/Kota; 5. Pihak Terkait pada tanggal 21 s.d. 23 Mei 2017 menyelenggarakan Rapat Evaluasi Pilkada Aceh di Kota Subulussalam Provinsi Aceh dengan mengundang peserta dari seluruh kabupaten/kota; 6. KIP Kabupaten Aceh Tenggara ikut diundang dan menugaskan Teradu Budiman Pasaribu, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir untuk mengikuti acara dimaksud bahkan sampai dengan saat ini belum kembali ke Kabupaten Aceh Tenggara; 7. Berdasarkan Surat KIP Aceh Tenggara Nomor 101/KIP- Kab/001.434470/2017 tanggal 18 Juli 2017 perihal Tidak Aktifnya Anggota Komisioner Kabupaten Aceh Tenggara A.n Budiman Pasaribu, Pihak Terkait telah menyurati KIP Aceh Tenggara dengan surat Nomor 270/2606 tanggal 27 Juli 2017 perihal Ketidakhadiran Melaksanakan Tugas Budiman Pasaribu yang pada pokoknya Pihak Terkait menyampaikan bahwa Teradu Budiman Pasaribu diduga melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf b, c, dan f Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, antara lain tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya serta menyarankan agar KIP Aceh Tenggara segera membuat pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP); 8. Pihak Terkait telah melakukan konsultasi dengan KPU RI mengenai kasus ini dan KPU RI menyarankan agar KIP Aceh Tenggara membuat laporan ke DKPP. [2.8.] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara, yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo dan Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu yang pada pokoknya mendalilkan Teradu telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu karena tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara terhitung sejak 24 Mei 2017. Sampai dengan pengaduan diajukan ke DKPP tanggal 15 September 2017, Teradu telah lebih dari 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan tugas dan lebih dari 3 (tiga) kali tidak menghadiri rapat pleno secara berturut-turut; [4.2] Menimbang Teradu telah dipanggil secara patut sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, namun yang bersangkutan tidak hadir dalam sidang pemeriksaan tanpa alasan yang jelas; [4.3] Menimbang keterangan para pihak, alat bukti, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat ketidakhadiran Teradu dalam sidang pemeriksaan menunjukkan bahwa Teradu tidak menggunakan haknya untuk membantah seluruh dalil yang diajukan oleh Pengadu. Teradu telah dipanggil secara patut melalui surat panggilan Nomor 1798/DKPP/SJ/PP.00/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 dan Nomor 1903/DKPP/SJ/PP.00/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017, namun yang bersangkutan tetap tidak hadir untuk memberikan keterangan dalam persidangan. Oleh karena itu, DKPP menilai pengaduan Pengadu sepenuhnya tidak terbantahkan. Berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 DKPP berpendapat Teradu terbukti tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana diharuskan oleh ketentuan Pasal 19 huruf c dan huruf f Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh. Teradu telah terbukti tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan, dan tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas . Teradu terbukti melanggar asas profesionalitas penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 5 huruf i dan Pasal 15 huruf d Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; [4.4] Menimbang keterangan KIP Aceh selaku Pihak Terkait, DKPP berpendapat seharusnya Pihak Terkait berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan kelembagaan di tubuh KIP Kabupaten Aceh Tenggara. Pihak Terkait harus dapat membedakan antara Tata Cara pembentukan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dengan Tata Kerja kelembagaan Penyelenggara Pemilu yang bersifat hierarkis. Sehingga saran yang dilakukan Pihak Terkait kepada KIP Aceh Tenggara agar segera membuat pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidaklah tepat dan memberikan impresi melempar tanggungjawab. Seharusnya Pihak Terkait mempelajari permasalahan kelembagaan di KIP Kabupaten Aceh Tenggara dengan seksama dan mengajukan pengaduan kepada DKPP. Pihak Terkait harus lebih memahami esensi Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur Pasal 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang; [4.5] Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, keterangan mengenai Teradu, serta bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1.] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2.] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan; [5.3.] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu Budiman Pasaribu selaku Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Alfitra Salamm, Teguh Prasetyo, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Lima Belas bulan November tahun Dua Ribu Tujuh Belas oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan tanpa dihadiri Teradu. KETUA Ttd Harjono ANGGOTA Ttd Ttd Muhammad Teguh Prasetyo Ttd Ttd Alfitra Salam Ida Budhiati Ttd Ttd Ratna Dewi Pettalolo Hasyim Asy’ari Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si