Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 65/DKPP-PKE-III/2014 Nomor 66/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor No. 140/I-P/L-DKPP/2014 dan pengaduan Nomor No. 209/I-P/L-DKPP/2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 65/DKPP-PKE-III/2014 dan Nomor Perkara 66/DKPP-PKE-III/2014 menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

[1.1] PENGADU Nama : Petrus Wau Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Desa Banifanayaman Kecamatan Fanayam Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------- Pengadu I ; Nama : Ahmad Irawan Pekerjaan : Tim Asistensi Bawaslu RI Alamat : JL. MH. Thamrin No.14 Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- Pengadu II ;

TERHADAP [1.2] TERADU 1  Nama : Fansolidarman Dachi Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan Alamat : Jl. Saonigeho Km. 1 Teluk Dalam Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------- Teradu I Nama : Deskarnial Zagoto Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Alamat : Jl. Saonigeho Km. 1 Teluk Dalam Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- Teradu II ; Nama : Irene Mayriska Laowo Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Alamat : Jl. Saonigeho Km. 1 Teluk Dalam Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- Teradu III ; Nama : Manolododo Daliwu Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Alamat : Jl. Saonigeho Km. 1 Teluk Dalam Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- Teradu IV; Nama : Sumangeli Mendrofa Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Alamat : Jl. Saonigeho Km. 1 Teluk Dalam Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- Teradu V ; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Mendengar keterangan saksi-saksi Pengadu; Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu; Membaca kesimpulan Pengadu dan Teradu; Membaca kesimpulan tertulis dari Pengadu dan Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti- bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu

2 ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU I [2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 2 Mei 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan akta penerimaan pengaduan Nomor 140/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 65/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : 1. Menolak hasil pertemuan tersebut karena tidak melibatkan Partai – partai Politik peserta Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Nias Selatan sebagai pelapor kecurangan tindak Pidana Pemilu. 2. Bila hasil pertemuan tersebut dipaksakan untuk dilaksanakan penghitungan suara ulang pada tanggal 30 April 2014 s/d tanggal 4 Mei 2014 maka kami patut menduga bahwa penyelenggara pemilu di Kabupaten Nias Selatan tidak jujur dalam melaksanakan penghitungan suara tersebut karena penyelenggara pemilu telah melakukan beberapa kecurangan pemilu secara massiv dan tersutruktur, yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014. 3. Pada waktu pelaksanaan Pemilu Legislatif tanggal 9 april 2014 KPPS, PPS tidak memberikan C1 dan D1 kepada seluruh saksi – saksi Partai Politik diKabupaten Nias Selatan yang seharusnya telah diterima oleh partai politik paling lambat tanggal 11 April 2014 sesuai dengan undang – undang Nomor 8 tahun 2012 . 4. Hasil pleno tingkat PPK (DA-1) tidak diberikan kepada masing – masing saksi partai politik di Kabupaten Nias Selatan. 5. Bahwa ada beberapa kotak suara yang telah terbakar diantaranya kotak suara di PPK Kecamatan Lolomatua dan PPK Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan. 6. Bahwa telah diadakan Pemungutan Suara ulang (PSU) pada tanggal 26 April 2014 di desa Hilimondrege Raya, Hilikara, Hilisanekhe Hosi, Hilisonderekha, Hilinamozaua Raya, Hilinamozaua, Hilialito Sau‟a tetapi hasil pemungutan suara tersebut malahan lebih curang pelaksanaannya karena pada saat Pemungutan Surat Ulang ( PSU) kurang adanya sosialisai kepada masyarakat oleh penyelenggara, tinta Pemilu tidak disiapkan oleh penyelenggara Pemilu, Daftar hadir pemilu tidak ada, surat panggilan (C6) tidak disampaikan oleh penyelenggara pemilu, tidak memiliki bilik suara, saksi partai politik diusir oleh penyelenggara pemilu pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU), pencoblosan dilakukan oleh satu, dua orang setelah terkumpul surat suara tersebut yang banyaknya ± 50 lembar baru diantar oleh orang tertentu kepada orang yang bertugas dikotak suara, untuk memasukkan surat suara tersebut kedalam kotak suara yang telah tersedia, serta caleg DPRD 3  dari Dapil I Kabupaten Nias Selatan dari Partai Gerindra dan PDIP melakukan kampanye di Desa Hilinamozaua pada saat sedang berlangsungnya Pemungutan Suara Ulang (Copy CD terlampir). 7. Pelaksanaan Pemungutan suara ulang tanggal 26 April 2014 di TPS 1 desa Doli - doli Kecamatan Gomo dalam DPT tercatat 243 orang yang hadir hanya 51 orang, TPS 1 dan 2 desa Hiliorudua Kecamatan Susua dalam DPT tercatat 730 orang yang hadir 126 serta desa Ulumazo TPS 3 jumlah DPT 331 yang hadir hanya 152 orang (terlampir), hal ini menandakan bahwa penyelenggara pemilu tidak melakukan sosialisi tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU). 8. Pelaksanaan Penghitungan suara ulang tanggal 26 April 2014 di beberapa TPS di PPK Kecamatan Maniamolo sesuai dengan rekomendasi Panwaslu, hasilnya ditolak karena pada saat penghitungan suara ulang saksi parpol diusir oleh penyelenggara pemilu Kecamatan Maniamolo dan terjadi penggelembungan perolehan suara kepada caleg tertentu dengan merubah berita acara dan sertifikat DA-1 awal. Tetapi yang anehnya PPS meminta Pemungutan Suara ulang di desa Hilifalago di 3 TPS , yang tidak direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Nias Selatan. 9. Ada 23 TPS di 13 Desa Kecamatan Aramo dan 8 TPS di 2 desa Kecamatan Ulususua yang telah direkomendasikan oleh Panwas Kabupaten Nias Selatan untuk Pemungutan Suara Ulang di Dapil II tidak dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Nias Selatan yaitu : a. Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor :700/163/PANWASLU- NS/IV/2014, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang untuk surat suara DPRD Kabupaten/Kota di TPS I dan TPS II di desa Hilitotao Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan (fotocopy terlampir) tidak dilaksanakan oleh Ketua KPUD Kabupaten Nias Selatan, tanpa alasan yang jelas. b. Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor :700/164/PANWASLU- NS/IV/2014, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang untuk surat suara DPRD Kabupaten/Kota di TPS I di desa Hume Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan (fotocopy terlampir) tidak dilaksanakan oleh Ketua KPUD Kabupaten Nias Selatan, tanpa alasan yang jelas. c. Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor :700/165/PANWASLU- NS/IV/2014, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang untuk surat suara DPRD Kabupaten/Kota di TPS I di desa Hilimejaya Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan (fotocopy terlampir) tidak dilaksanakan oleh Ketua KPUD Kabupaten Nias Selatan, tanpa alasan yang jelas. 4 d. Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor :700/166/PANWASLU- NS/IV/2014, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang untuk surat suara DPRD Kabupaten/Kota di TPS I dan TPS 2 di desa Dao – Dao Zamolo Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan (fotocopy terlampir) tidak dilaksanakan oleh Ketua KPUD Kabupaten Nias Selatan, tanpa alasan yang jelas. e. Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor :700/167/PANWASLU- NS/IV/2014, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang untuk surat suara DPRD Kabupaten/Kota di TPS I dan TPS 2 di desa Hilisawato Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan (fotocopy terlampir) tidak dilaksanakan oleh Ketua KPUD Kabupaten Nias Selatan, tanpa alasan yang jelas. f. Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor :700/168/PANWASLU- NS/IV/2014, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang untuk surat suara DPRD Kabupaten/Kota di TPS I,TPS II dan TPS III di desa Hiligafoa Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan (fotocopy terlampir) tidak dilaksanakan oleh Ketua KPUD Kabupaten Nias Selatan, tanpa alasan yang jelas. g. Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor :700/169/PANWASLU- NS/IV/2014, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang untuk surat suara DPRD Kabupaten/Kota di TPS I dan TPS 2 di desa Hiliorudua Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan (fotocopy terlampir) tidak dilaksanakan oleh Ketua KPUD Kabupaten Nias Selatan, tanpa alasan yang jelas. h. Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor :700/171/PANWASLU- NS/IV/2014, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang untuk surat suara DPRD Kabupaten/Kota di TPS I dan TPS II di desa Aramo Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan (fotocopy terlampir) tidak dilaksanakan oleh Ketua KPUD Kabupaten Nias Selatan, tanpa alasan yang jelas. i. Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor :700/175/PANWASLU- NS/IV/2014, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang untuk surat suara DPRD Kabupaten/Kota di TPS I dan TPS II di desa Sikhori Lafau Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan (fotocopy terlampir) tidak dilaksanakan oleh Ketua KPUD Kabupaten Nias Selatan, tanpa alasan yang jelas. j. Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor :700/176/PANWASLU- NS/IV/2014, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang untuk surat suara DPRD Kabupaten/Kota di TPS I dan TPS II di desa Bagoa Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan (fotocopy terlampir) tidak dilaksanakan oleh Ketua KPUD Kabupaten Nias Selatan, tanpa alasan yang jelas. 5  k. Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor :700/177/PANWASLU- NS/IV/2014, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang untuk surat suara DPRD Kabupaten/Kota di TPS I dan TPS II di desa Sisobambowo Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan (fotocopy terlampir) tidak dilaksanakan oleh Ketua KPUD Kabupaten Nias Selatan, tanpa alasan yang jelas. l. Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor :700/178/PANWASLU- NS/IV/2014, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang untuk surat suara DPRD Kabupaten/Kota di TPS I di desa Hiligumbu Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan (fotocopy terlampir) tidak dilaksanakan oleh Ketua KPUD Kabupaten Nias Selatan, tanpa alasan yang jelas. m.Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor :700/179/PANWASLU- NS/IV/2014, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang untuk surat suara DPRD Kabupaten/Kota di TPS I di desa Hilifadolo Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan (fotocopy terlampir) tidak dilaksanakan oleh Ketua KPUD Kabupaten Nias Selatan, tanpa alasan yang jelas. n. Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor :700/180/PANWASLU- NS/IV/2014, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang untuk surat suara DPRD Kabupaten/Kota di TPS I, TPS II,TPS II dan TPS IV di desa Sifaoroasi Kecamatan Ulusua Kabupaten Nias Selatan (fotocopy terlampir) tidak dilaksanakan oleh Ketua KPUD Kabupaten Nias Selatan, tanpa alasan yang jelas. o. Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor :700/182/PANWASLU- NS/IV/2014, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang untuk surat suara DPRD Kabupaten/Kota di TPS I,TPS II, TPS III dan TPS IV di desa Orudua Sibohou Kecamatan Ulusua Kabupaten Nias Selatan (fotocopy terlampir) tidak dilaksanakan oleh Ketua KPUD Kabupaten Nias Selatan, tanpa alasan yang jelas. 10. Pada Point 7 butir s/d o KPUD Nias Selatan tidak melaksanakan/mengindahkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD pasal 254 ayat 2 berbunyi “KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) “ mengamanatkan setiap Rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan Panwas Kabupaten/kota Wajib KPUD melaksanakannya. Dengan tidak melaksanakan rekomendasi tersebut berarti KPUD Nias Selatan telah Melanggar Undang – undang RI Nomor 8 Tahun 2014. 6  11. Mencermati kejadian tersebut diatas maka kami aliansi Partai Politik di Kabupaten Nias Selatan menolak Penghitungan Suara Ulang dan menuntut untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Se- Kabupaten Nias Selatan. [2.1.2] PETITUM Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut : 1. Kami meminta Kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu RI dan KPU RI untuk segera menindaklanjuti laporan kami ini demi tegaknya keadilan pemilu legislatif di Kabupaten Nias Selatan dan terlindunginya hak konstitusi masyarakat Nias Selatan agar PILPRES yang dilaksanakan pada 9 Juli 2014 tidak terulang kecurangan - kecurangan tersebut diatas yang melawan hukum di Kabupaten Nias Selatan. 2. Berdasarkan hal tersebut diatas dengan tegas kami aliansi Partai meminta rekomendasi untuk memberhentikan Ketua dan anggota KPUD Kabupaten Nias Selatan serta jajarannya periode 2013 – 2018. [2.1.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-16, sebagai berikut : NO. KODE KETERANGAN BUKTI 1 Bukti P-1 Copy Nomor : 04 Aliansi Partai Politik Kab. Nias Selatan tentang penolakan hasil pertemuan/keputusan Bawaslu RI dan KPU RI tentang penghitungan suara ulang pada tanggal 27 April 2014 di Kantor KPUD Nias Selatan surat tertanggal 29 April 2014 2 Bukti P-2 Copy Nomor : 700/163/PANWASLU-NS/IV/2014 tentang rekomendasi pemungutan suara ulang untuk surat suara DPRD Kab/Kota di TPS 1 dan 2 Desa Hilitotao 3 Bukti P-3 Copy Nomor : 700/164/PANWASLU-NS/IV/2014 tentang rekomendasi pemungutan suara ulang untuk surat suara DPRD Kab/Kota di TPS 1 Desa Hume Kecamatan Aramo Kab. Nias Selatan 4 Bukti P-4 Copy Nomor : 700/165/PANWASLU-NS/IV/2014 tentang 7  rekomendasi pemungutan suara ulang untuk surat suara DPRD Kab/Kota di TPS 1 Desa Hilimejaya Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan 5 Bukti P-5 Copy Nomor : 700/166/PANWASLU-NS/IV/2014 tentang rekomendasi pemungutan suara ulang untuk surat suara DPRD Kab/Kota di TPS 1 dan TPS 2 Desa Dao-Dao Zamolo Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan 6 Bukti P-6 Copy Nomor : 700/167/PANWASLU-NS/IV/2014 tentang rekomendasi pemungutan suara ulang untuk surat suara DPRD Kab/Kota di TPS 1 dan TPS 2 Desa Hilisawato Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan 7 Bukti P-7 Copy Nomor : 700/168/PANWASLU-NS/IV/2014 tentang rekomendasi pemungutan suara ulang untuk surat suara DPRD Kab/Kota di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Hiligafoa Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan 8 Bukti P-8 Copy Nomor : 700/169/PANWASLU-NS/IV/2014 tentang rekomendasi pemungutan suara ulang untuk surat suara DPRD Kab/Kota di TPS 1 dan TPS 2 Desa Hiliorudua Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan 9 Bukti P-9 Copy Nomor : 700/171/PANWASLU-NS/IV/2014 tentang rekomendasi pemungutan suara ulang untuk surat suara DPRD Kab/Kota di TPS 1 dan TPS 2 Desa Aramo Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan 10 Bukti P-10 Copy Nomor : 700/175/PANWASLU-NS/IV/2014 tentang rekomendasi pemungutan suara ulang untuk surat suara DPRD Kab/Kota di TPS 1 dan TPS 2 Desa Sikhori Lafau Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan 11 Bukti P-11 Copy Nomor : 700/176/PANWASLU-NS/IV/2014 tentang rekomendasi pemungutan suara ulang untuk surat suara DPRD Kab/Kota di TPS 1 dan TPS 2 Desa Bagao Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan 12 Bukti P-12 Copy Nomor : 700/177/PANWASLU-NS/IV/2014 tentang rekomendasi pemungutan suara ulang untuk surat suara DPRD Kab/Kota di TPS 1 dan TPS 2 Desa Sisobambowo Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan 8 13 Bukti P-13 Copy Nomor : 700/178/PANWASLU-NS/IV/2014 tentang rekomendasi pemungutan suara ulang untuk surat suara DPRD Kab/Kota di TPS 1 Desa Hiligumbu Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan 14 Bukti P-14 Copy Nomor : 700/179/PANWASLU-NS/IV/2014 tentang rekomendasi pemungutan suara ulang untuk surat suara DPRD Kab/Kota di TPS 1 Desa Hilifadolo Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan 15 Bukti P-15 Copy Nomor : 700/180/PANWASLU-NS/IV/2014 tentang rekomendasi pemungutan suara ulang untuk surat suara DPRD Kab/Kota di TPS 1,TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Siforoasi Kecamatan Ulususua Kabupaten Nias Selatan 16 Bukti P-16 Copy Nomor : 700/182/PANWASLU-NS/IV/2014 tentang rekomendasi pemungutan suara ulang untuk surat suara DPRD Kab/Kota di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Orudua Sibohou Kecamatan Ulususua Kabupaten Nias Selatan ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU II [2.2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 2 Mei 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan akta penerimaan pengaduan Nomor 209/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 66/DKPP-PKE-III/2014 yang pengaduan dimaksud juga diuraikan dalam sidang DKPP tertanggal 12 Mei 2014 dan tertanggal 20 Mei 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : 1. Fakta dan Keterangan Fakta-Fakta dan Keterangan dari permasalahan yang ditemukan adalah sebagai berikut: a) Terdapat 82 masalah dan telah ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi oleh Panwaslu Kabupaten Nias Selatan. Adapun rinciannya sebagai berikut: No Kecamatan Desa Nomor TPS Isi Rekomendasi 1 Mazino Bawolahusa 1 PSU 2 Telukdalam Hilinamozaua 1,2,3,4,5 PSU Hilinamozaua 1,2,3 PSU Raya 9  Hilialito Saua 1,2,3 PSU Hilisondrekha 1,2,3,4 PSU Hilisanekhe Hosi 1,2 PSU Hilimondrege 1,2,3 PSU Raya Hilikara 1,2 PSU 3 Maniamalo Samadaya 1,2 Hitung ulang Eho 2 Hitung ulang Bawomaenamolo 1,2 Hitung ulang Faomasi 2,3 Hitung ulang Hilisimaetano Hilisimaetano 1,2,3,4,5 Hitung ulang Hilimaenamolo 1,2,3,4,5 Hitung ulang 4 Mazo Ulumazo 3 PSU 5 Susua Hiliorodua 1,2 PSU 6 Gomo Doli-doli Idano 1 PSU tae Fanedanu 1 Hitung ulang Sibohou 7 Ulunoyo Hilifakhe 1,2 PSU Hilimaera 1,2 PSU 8 Huruna Hilimanawa 2 PSU 9 Siduaori Talu Susua 1 PSU 10 Aramo Hilitotao 1,2 PSU Hume 1 PSU Hilimejaya 1 PSU Dao-dao Zamolo 1,2 PSU Hilisawato 1,2 PSU Hiligafoa 1,2,3 PSU Hiliorudua 1,2 PSU Aramo 1,2 PSU Sikhori Lafau 1,2 PSU Bagoa 1,2 PSU Sisobambowo 1,2 PSU Hiligumbu 1 PSU 10  Hilifadolo 1 PSU 11 Ulususua Siforoasua 1,2,3,4 PSU Orudua Sibohou 1,2,3,4 PSU b) Bahwa Pengawas Pemilu di Kabupaten Nias Selatan tidak mendapat dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara dari seluruh TPS (C dan C1) dan dokumen Rekapitulasi (D dan DA) di Kabupaten Nias Selatan c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Pengawas Pemilu di Kabupaten Nias Selatan sebagaimana Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/145/PANWASLU-NS/IV/2014 tertanggal 14 April 2014 dan Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/096/PANWASLU-NS/IV/2014, tertanggal 10 April 2014, menyatakan : i. proses Pemungutan Suara yang dilaksanakan oleh KPPS tidak sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU; ii. kondisi di mana sebelum proses Pemungutan Suara, kotak suara sudah dibuka dan beberapa lembar surat suara sudah dicoblos, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara; iii. proses Pemungutan Suara melibatkan anak di bawah umur untuk mencoblos; iv. warga yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK di TPS I (satu) setelah selesai menggunakan hak pilihnya kemudian menuju TPS II (dua) melakukan hak pilih kembali dan sebaliknya; v. masyarakat dari Desa yang berdampingan yaitu Desa Hilimaera secara beramai-ramai menggunakan hak pilihnya di Desa Hilifakhe dan sebaliknya masyarakat di Desa Hilifakhe ke Desa Hilimaera; vi. Saksi Peserta Pemilu, PPL, dan Warga Masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; vii. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah; viii. Terjadi pengalihan hak suara kepada salah satu Partai Politik (menghilangkan perolehan suara); ix. Proses penghitungan surat suara tidak diumumkan/dibacakan tetapi 11  dikondisikan/diberikan kepada salah satu caleg Partai Politik. d) Bahwa berdasarkan Surat KPU Kabupaten Nias selatan Nomor 163/KPU-Kab- 002.434832/IV/2014 tertanggal 19 April 2014, perihal kebakaran logistik Pemilu (kotak suara) di Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan yang pada intinya menyatakan ada 25 kotak suara terbakar baik isi tidak dapat diselamatkan maupun ikut terbakar; e) Bahwa terdapat keberatan dari Aliansi Partai Politik di Kabupaten Nias Selatan yang pada intinya keberatan terhadap tidak dilaksanakannya rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang. Surat keberatan aliansi Partai Politik tersebut ditandatangani oleh DPD Partai NasDem Kabupaten Nias Selatan, DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Nias Selatan, DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Nias Selatan, DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Nias Selatan, DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Nias Selatan, DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Nias Selatan, dan DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Nias Selatan; f) Bahwa Ketua KPU Nias Selatan telah melakukan kebohongan-kebohongan terkait pernyataan yang bersangkutan sebagaimana diucapkan di dalam Pertemuan di Kantor Panwaslu Kabupaten Nias Selatan tanggal 21 April 2014 sebagai berikut: 1) KPU Kabupaten Nias Selatan mengakui bahwa hanya terdapat 13 Kecamatan yang tidak bermasalah dengan alasan KPU Kabupaten Nias Selatan tidak menerima keberatan dari Saksi Peserta Pemilu maupun Pengawas Pemilu. Oleh karena itu KPU Kabupaten Nias Selatan meminta untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota dengan catatan bahwa KPU Kabupaten/Kota langsung melakukan perbaikan apabila ditemukan terjadi ketidakcocokan data dengan menggunakan dokumen rekapitulasi yang sah. Namun pada faktanya sebagaimana dilaporkan Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan bahwa data-data perolehan suara dalam formulir DA banyak terdapat permasalahan dan coretan-coretan namun KPU Kabupaten Nias Selatan tidak bersedia melakukan koreksi/perbaikan. Bahkan dengan alasan telah mendapat persetujuan dari Bawaslu, KPU Kabupaten Nias Selatan melanjutkan Rekapitulasi terhadap kecamatan lainnya. 2) KPU Kabupaten Nias Selatan tidak akan melakukan rekapitulasi di 11 Kecamatan yang dinyatakan Panwaslu Kabupaten Nias Selatan bermasalah 12  dan hanya melakukan rekapitulasi pada 13 kecamatan yang tidak bermasalah, namun faktanya kecamatan yang bermasalah juga ikut dilakukan rekapitulasi. g) Bahwa Aliansi Partai Politik berkeberatan terhadap tindakan nepotisme dan tidak netral yang dilakukan KPU Kabupaten Nias Selatan dimana KPU Kabupaten Nias Selatan berusaha untuk menguntungkan Calon Legislatif tertentu, antara lain: 1) Suasana Dachi, S.H. (abang kandung Fan Solidarman Dachi sebagai Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan), sebagai Calon Anggota DPR RI Dapil Sumut II dari Partai Gerindra. Yang juga merupakan abang Kandung Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi; 2) Philip Perwira Juang Nehe (Adik Kandung Istri Bupati Nias Selatan dan/atau adik ipar Kandung Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi yang mana Bupati Nias Selatan merupakan adik kandung dari Fan Solidarman Dachi sebagai Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan) sebagai Calon Anggota DPRD Sumatera Utara Dapil Sumut VIII dari Partai Kebangkitan Bangsa. 3) Aris Agustus Dakhi (Abang Kandung Fan Solidarman Dachi sebagai Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan) sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Dapil I dari Partai Gerindra. Yang juga merupakan abang kandung Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi. 4) Erlkarya T.Wau (suami dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan, Kepala Dinas Kesehatan adalah adik Bupati Nias Selatan Idealisman I yang juga ipar kandung Fan Solidarma Dachi dan Ipar kandung Idealisman Dachi), sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Dapil I dari Partai Golkar; 5) Rynto Fransiscus Onniel Laoli (Anak Kandung dari kakak perempuan Bupati Nias Selatan dan Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, dan/atau kemenakan kandung Fan Solidarman Dachi sebagai Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan dan juga kemenakan Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi) sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Dapil V dari Partai Gerindra; 6) Defrosa Sulistiawati Nehe (Kakak Kandung Istri Bupati Nias Selatan dan/atau ipar kandung Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi yang mana Bupari Nias Selatan merupakan adik kandung dari Fan Solidarman Dachi sebagai Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan) calon anggota DPRD Sumatera 13  Utara Dapil Sumut VIII dari Partai Demokrat. h) Bahwa pada faktanya KPU Kabupaten Nias Selatan tidak dapat dipercaya dan tidak profesional untuk melanjutkan proses Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD baik secara sosiologis maupun teknis. i) Bahwa pada faktanya KPU Kabupaten Nias Selatan tidak dapat mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu khususnya pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi perolehan suara di wilayah kerja Kabupaten Nias Selatan. Berdasarkan fakta dan keterangan di atas, maka pembahasan/kajian sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sudah menjamin bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD harus diselenggarakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia. b. Bahwa fakta proses pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan patut diduga telah melanggar asas jujur dan adil. c. Bahwa selain dugaan pelanggaran asas jujur dan adil, KPU Kabupaten Nias Selatan juga telah bertindak tidak transparan dengan tidak memberikan dokumen pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Nias Selatan kepada Pengawas Pemilu di Kabupaten Nias Selatan. d. Bahwa dugaan pelanggaran yang terjadi pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, Panwaslu Kabupaten Nias Selatan sudah mengeluarkan Rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang. e. Bahwa faktanya rekomendasi Pemungutan Suara ulang di Kabupaten Nias Selatan sampai saat ini belum dijalankan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan. f. Bahwa Pasal 207 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan: “KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari pemungutan suara”. g. Bahwa terhadap penetapan Pemilu Nasional yang tidak sesuai dengan ketentuan waktu sebagaimana dimana di atur pasal 207 ayat (1) dapat dikenakan sanksi 14  pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 319 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. h. Bahwa Bawaslu memandang seluruh rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Nias Selatan harus dilaksanakan segera dengan memperhatikan batas waktu Penetapan Hasil Pemilu secara Nasional. i. Bahwa terkait rekomendasi Pengawas Pemilu yang menyatakan Pemungutan Suara Ulang hanya dilakukan di 82 TPS, Bawaslu dapat memberikan pendapat bahwa Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang tersebut belum final mengingat Pengawas Pemilu di Kabupaten Nias Selatan tidak mendapatkan Salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (C1) seluruh TPS dan dokumen Rekapitulasi (D dan DA) di Kabupaten Nias Selatan. j. Bahwa baik Bawaslu maupun Pengawas Pemilu di Kabupaten Nias Selatan tidak memperoleh satu pun dokumen hasil Pemilu yang sah di Kabupaten Nias Selatan (C1 Plano, C1, D, D1, DA, atau DA1) yang dapat digunakan untuk melakukan koreksi terhadap proses dan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di Nias Selatan. Oleh karena itu, koreksi terhadap Pemilu di Nias Selatan harus dilakukan dengan melakukan Pemungutan Suara Ulang seluruh TPS di Kabupaten Nias Selatan; k. Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti otentik berupa C1, D1, atau DA1 yang menunjukkan bahwa proses Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi di Nias Selatan telah dilaksanakan sesuai denagn Peraturan Perundang-undangan. l. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan telah melakukan kebohongan- kebohongan terkait pernyataan yang bersangkutan sebagaimana diucapkan di dalam Pertemuan di Kantor Panwaslu Kabupaten Nias Selatan tanggal 21 April 2014 sebagai berikut: 3) KPU Kabupaten Nias Selatan mengakui bahwa hanya terdapat 13 Kecamatan yang tidak bermasalah dengan alasan KPU Kabupaten Nias Selatan tidak menerima keberatan dari Saksi Peserta Pemilu maupun Pengawas Pemilu. Oleh karena itu KPU Kabupaten Nias Selatan meminta untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota dengan catatan bahwa KPU Kabupaten/Kota langsung melakukan perbaikan apabila ditemukan terjadi ketidakcocokan data dengan menggunakan dokumen rekapitulasi yang sah. 15  Namun pada faktanya sebagaimana dilaporkan Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan bahwa data-data perolehan suara dalam Formulir DA banyak terdapat permasalahan dan coretan-coretan namun KPU Kabupaten Nias Selatan tidak bersedia melakukan koreksi/perbaikan. Bahkan dengan alasan telah mendapat persetujuan dari Bawaslu, KPU Kabupaten Nias Selatan melanjutkan Rekapitulasi terhadap kecamatan lainnya. 4) KPU Kabupaten Nias Selatan tidak akan melakukan rekapitulasi di 11 Kecamatan yang dinyatakan Panwaslu Kabupaten Nias Selatan bermasalah dan hanya melakukan rekapitulasi pada 13 kecamatan yang tidak bermasalah, namun faktanya kecamatan yang bermasalah juga ikut dilakukan rekapitulasi. m. Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan sudah tidak bisa mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sehingga KPU Kabupaten Nias Selatan patut diduga sudah tidak bisa melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. n. Bahwa disebabkan KPU Kabupaten Nias Selatan tidak dapat dipercaya, tidak profesional, dan tidak dapat mengendalikan tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD termasuk untuk melakukan koreksi, maka KPU agar memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Utara untuk mengambil alih tugas dan kewanangan KPU Kabupaten Nias Selatan dalam melakukan Pemungutan Suara Ulang dan tahapan Pemilu selanjutnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan “Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya”. o. Bahwa Bawaslu juga memberikan bukti dalam bentuk Cakram Padat/Flashdisk yang berisikan video ketidakmampuan KPU Kabupaten Nias Selatan dalam menjalankan dan mengendalikan tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Di dalam video tersebut berisikan kecurangan-kecurangan yang terjadi selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kabupaten Nias Selatan. p. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas patut diduga KPU Kabupaten Nias Selatan telah melanggar asas-asas penyelenggara Pemilu dan sumpah/janji sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 16  Penyelenggara Pemilu dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bersama antara DKPP dengan KPU dan Bawaslu. [2.2.2] PETITUM Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas patut diduga KPU Kabupaten Nias Selatan telah melanggar asas-asas penyelenggara Pemilu dan sumpah/janji sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bersama antara DKPP dengan KPU dan Bawaslu. [2.2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-50, sebagai berikut : NO. KODE BUKTI KETERANGAN 1 Bukti P-1 Cakram Padat/Flashdisk berisikan Video Kecurangan-Kecurangan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kabupaten Nias Selatan; 2 Bukti P-2 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS I (Satu) Desa Hilimbaruzo Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara tanggal 9 April 2014; 3 Bukti P-3 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS I (Satu) Desa Orahua Hili Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara tanggal 9 April 2014; 4 Bukti P-4 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS IV (Empat) Desa Orahua hili Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan, 17  Sumatera Utara tanggal 9 April 2014; 5 Bukti P-5 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS II (Dua) Desa Hilimbaruzo Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara tanggal 9 April 2014; 6 Bukti P-6 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS II (Dua) Desa Orahualihi Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara tanggal 9 April 2014; 7 Bukti P-7 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS III (Tiga) Desa Orahualihi Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara tanggal 9 April 2014; 8 Bukti P-8 Copy Model C2 TPS I (Satu) Desa Bawaomaenamolo Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan tanggal 9 April 2014; 9 Bukti P-9 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS I (Satu) Desa Eho Baluta Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara tanggal 9 April 2014;. 10 Bukti P-10 Copy Surat Pernyataan atas nama Puspianti Maduwu tanggal 9 April 2014; 11 Bukti P-11 1. Copy Surat Pernyataan Keberatan dan Laporan atas nama Metiria Gaho, Dewi Gaho, dan Suiman Finowa‟a tanggal 10 April 2014; 12 Bukti P-12 Copy surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 700/097/PANWASLU-NS/IV/2014 tanggal 10 April 2014 perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di TPS I, II Desa Bawomaenamolo Kec. Maniamolo Kab. Nias Selatan yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan; 13 Bukti P-13 Copy Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 700/096/PANWASLU-NS/IV/2014 tanggal 10 April 2014 perihal 18  Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di TPS II Desa Eho Kec. Maniamolo Kab. Nias Selatan yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan; 14 Bukti P-14 Copy Surat Pernyataan atas nama Yaberianus Dakhi tanggal 11 April 2014; 15 Bukti P-15 Copy Surat Pernyataan atas nama Kesadaran Sarumaha tanggal 11 April 2014; 16 Bukti P-16 Copy Surat Pernyataan atas nama Yusman Dakhi tanggal 11 April 2014; 17 Bukti P-17 Copy Surat Aliansi Partai Politik Peserta Pemilu Nomor Istimewa tanggal 11 April 2014 perihal Keberatan/Laporan yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu RI, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, dan Ketua KPUD Nias Selatan; 18 Bukti P-18 Copy Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 143/KPU-Kab- 002.434832/IV/2014 tanggal 12 April 2014 perihal Rapat Koordinasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di beberapa TPS yang ditujukan kepada kapolres Nias Selatan dan Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan; 19 Bukti P-19 Copy Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 147/KPU-Kab- 002.434832/IV/2014 tanggal 13 April 2014 perihal Laporan Penolakan Menghadiri Rapat Koordinasi yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu RI 20 Bukti P-20 Copy Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 146/KPU-Kab- 002.434832/IV/2014 tanggal 13 April 2014 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kab. Nias Selatan tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan; 21 Bukti P-21 Copy Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 700/145/PANWASLU-NS/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 dan 2 Desa Hilifakhe kec. Ulunoyo Kab. Nias Selatan yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan; 22 Bukti P-22 Copy Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 149/KPU-Kab- 002.434832/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal Tindak Lanjut 19  Rekomendasi Panwaslu Kab. Nias Selatan tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kab. Nias Selatan; 23 Bukti P-23 Copy Surat tanggal 15 April 2014 perihal Pembatalan Rekomendasi Pemilu Ulang Desa Hilimaera dan Desa Hilifakhe Kec. Ulunoyo yang ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Nias Selatan dan KPUD Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Ketua Panwascam Ulunoyo dan Ketua PPK Ulunoyo; 24 Bukti P-24 Copy Surat yang ditandatangani oleh PPS, PPL, dan KPPS Desa Hilifakhe Nomor Istimewa tanggal 15 April 2014 perihal Sanggahan Pemilu ulang di Desa Hilifakhe yang ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Nias Selatan dan KPUD Kabupaten Nias Selatan; 25 Bukti P-25 Copy Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 700/157/PANWASLU-NS/IV/2014 tanggal 16 April 2014 perihal Jadwal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di Beberapa TPS yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan; 26 Bukti P-26 Copy Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 161/KPU-Kab- 002.434832/IV/2014 tanggal 17 April 2014 perihal Laporan Kinerja Panwaslu Kabupaten Nias Selatan yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu RI; 27 Bukti P-27 Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Mazo tanggal 17 April 2014; 28 Bukti P-28 Copy Surat Panwaslu Kecamatan Toma Nomor: 700/030/PANWASCAM/TM-NS/IV/2014 tanggal 17 April 2014 perihal Laporan Pelanggran Pemilihan Umum di Desa, Hilisataro Induk, 8 TPS yang ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Nias Selatan; 29 Bukti P-29 Copy Model DA-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, Sumut tanggal 17 20  April 2014; 30 Bukti P-30 Copy Model DA-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan PAN Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, Sumut tanggal 17 April 2014 (PAN); 31 Bukti P-31 Copy Model DA-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, Sumut tanggal 17 April 2014 (Partai NASDEM); 32 Bukti P-32 Copy Model DA-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, Sumut tanggal 17 April 2014 (PKS); 33 Bukti P-33 Copy Model DA-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, Sumut tanggal 17 April 2014 (Partai GERINDRA); 34 Bukti P-34 Copy Model DA-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, Sumut tanggal 17 April 2014 (PKPI); 35 Bukti P-35 Copy Model DA-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, Sumut tanggal 17 April 2014 (Partai GOLKAR); 36 Bukti P-36 Copy Model DA-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, Sumut tanggal 17 21  April 2014 (Partai HANURA); 37 Bukti P-37 Copy Model DA-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, Sumut tanggal 17 April 2014 (Partai Demokrat); 38 Bukti P-38 Copy Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 163/KPU-Kab- 002.434832/IV/2014 tanggal 19 April 2014 perihal Pemberitahuan Kebakaran Logistik Pemilu (Kotak Suara) di Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan yang ditujukan kepada Ketua KPU Prov SU; 39 Bukti P-39 Copy Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 165/KPU-Kab- 002.434832/IV/2014 tanggal 19 April 2014 perihal Rekomendasi Pemungutan suara ulang yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu RI; 40 Bukti P-40 Copy Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 166/KPU-Kab- 002.434832/IV/2014 tanggal 19 April 2014 perihal Rekomendasi Penghitungan Ulang yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu RI; 41 Bukti P-41 Copy Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 167/KPU-Kab- 002.434832/IV/2014 tanggal 19 April 2014 perihal Penghentian Rekapitulasi Rapat Pleno PPK yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Sumut; 42 Bukti P-42 Copy Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 168/KPU-Kab- 002.434832/IV/2014 tanggal 19 April 2014 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu RI; 43 Bukti P-43 Copy Surat Panwaslu Kecamatan Toma Nomor: 700/031/Panwascam/TM-NS/IV/2014 tanggal 20 April 2014 perihal Rekapitulasi Suara Pemilu Telah Selesai Batas Waktu yang ditujukan kepada Ketua PPK Toma; 44 Bukti P-44 Copy DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 (Model A.3.KPU) Desa Hilifakhe, Kec. Ulunoyo, Kab. Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara tanggal 17 Januari 2014; 45 Bukti P-45 Copy surat pernyataan tentang Kerusakan Kotak Suara Hilimaera 22  yang ditandatangani Panwascam Ulunoyo, PPL Hilimaera, dan PPS Hilimaera; 46 Bukti P-46 Copy foto kotak suara berjumlah 5 (lima) lembar; 47 Bukti P-47 Surat Aliansi Partai Politik Kabupaten Nias Selatan Nomor Istimewa tanggal April 2014 perihal Laporan Rekomendasi Panwaslu yang tidak dilaksanakan oleh Ketua KPUD Kabupaten Nias Selatan yang ditujukan kepada Ketua DKPP; 48 Bukti P-48 1 (satu) buah Compact Disk (merk GT-PRO Plus); 49 Bukti P-49 Model DA-1 DPD Halaman 3 Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan; 50 Bukti P-50 Daftar Nama-nama Keluarga Ketua KPUD Nias Selatan yang menjadi Caleg Tahun 2014. [2.3.1] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan telah menyampaikan jawaban atas penjelasannya pada saat sidang DKPP tertanggal 12 Mei 2014 dan tertanggal 20 Mei 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Pengawas Pemilu di Kabupaten Nias Selatan tidak mendapat dokumen pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS (C dan C1) dan dokumen rekapitulasi (D dan DA) di Kabupaten Nias Selatan 2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kab.Nias Selatan dalam surat Panwaslu Kab. Nias Selatan Nomor : 700/145/Panwaslu-NS/IV/2014 dan Surat Panwaslu Kab.Nias Selatan Nomor: 700/096/Panwaslu-NS/IV/2014 tanggal 10 April 2014 menyatakan: a. Terdapat kondisi dimana sebelum proses pemungutan suara, kotak suara sudah dibuka dan beberapa lembar surat suara sudah dicoblos kemudian dimasukkan lagi kedalam kotak suara b. Pemungutan suara melibatkan anak dibawah umur untuk mencoblos c. Ada warga yang terdaftar dalam DPT, DPtb dan DPK di TPS 1 setelah selesai menggunakan hak pilihnya kemudian menuju TPS 2 dan melakukan hak pilih kembali dan sebaliknya d. Saksi peserta pemilu, PPL dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas e. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan suara sah dan tidak sah f. Terjadi pengalihan hak suara kepada salah satu partai politik (menghilangkan perolehan suara) 23  g. Proses penghitungan surat suara tidak diumumkan/dibacakan tetapi dikondisikan/diberikan kepada salah satu caleg 3. Bahwa terdapat keberatan dari Aliansi Partai Politik di Nias Selatan yang pada intinya keberatan terhadap tidak dilaksanakannya Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan Pemunguta Suara Ulang 4. Bahwa Ketua KPUD Nias Selatan telah melakukan kebohongan-kebohongan terkait pernyataan yang bersangkutan sebagaimana diucapkan dalam pertemuan di Kantor Panwaslu Kabupaten Nias Selatan 5. Bahwa Aliansi Partai Politik berkeberatan terhadap tindakan Nepotisme dan tidak netral yang dilakukan KPU Kabupaten Nias Selatan dengan menguntukan caleg tertentu 6. Bahwa KPU Kab. Nias Selatan tidak dapat mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggara pemilu khususnya pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi perolehan suara di Kab. Nias Selatan 7. Bahwa pada waktu pelaksanaan pemungutan suara tanggal 09 April 2014 KPPS,PPS tidak memberikan C1 dan D1 kepada seluruh saksi Partai Politik Kabupaten Nias Selatan yang seharusnya telah diterima oleh Partai Politik paling lambat tanggal 11 April 2014 sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 8. 23 TPS di 13 Desa Kecamatan Aramo dan 8 TPS di 2 Desa Kecamatan Ulususua yang telah direkomendasikan oleh Panwaslu Kab. Nias Selatan untuk pemungutan suara ulang di Dapil II tidak dilaksanakan oleh KPU Kab. Nias Selatan PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU ATAS PENGADUAN PENGADU I [2.4] Menimbang bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : [2.4.1] Bahwa Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Pada prinsipnya, dan sepanjang pengetahuan kami, petugas kami di bawah baik itu KPPS, PPS, dan PPK senantiasa memberikan salinan formulir C1, D1 dan DA-1 kepada jajaran panwaslu sesuai tingkatannya. Menurut pengakuan PPK dan PPS bahwa mereka telah menyampaikan Berita Acara Model D dan DA baik kepada Panwascam (Saksi ada). Kalaupun ada jajaran panwaslu yang belum menerima formulir C1, D1 dan DA-1 kami tegaskan bahwa itu bukanlah karena kesengajaan atau perintah/instruksi KPUD Nias Selatan tapi semata-mata karena persoalan teknis di lapangan antara lain : 24  a. Ada beberapa jajaran Panwas yang tidak mengikuti acara penghitungan dan rekapitulasi Penghitungan Suara sampai tuntas sehingga ketika salinan C1 atau D1 atau DA1 hendak disampaikan petugas kami tidak menemukan jajaran panwasnya lagi. b. Sejumlah PPL telah menerima model C1 tetapi mereka tidak menyampaikan ke Panwaslu Kabupaten Nias Selatan dengan alasan mereka belum menerima gaji. c. Banyaknya PPL yang belum mengetahui tupoksi dan haknya, dimana apabila C1 belum didapat di TPS maka hari berikutnya formulir tersebut bisa diperoleh saat Rekapitulasi di tingkat PPS. d. Penyerahan formulir-formulir itu bisa dibuktikan oleh saksi-saksi (berasal dari PPS dan Panwascam) yang akan kami hadirkan dalam persidangan ini 2. Perlu kami sampaikan bahwa : a. Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan No.700/145/Panwaslu- NS/IV/2014 tanggal 14 April 2014 Perihal :Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 dan 2 di Desa Hilifakhe Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan telah terlaksana pada tanggal 26 April 2014 (Bukti BA KPU Kabupaten Nias Selatan dan Rekomendasi Panwaslu). b. Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan No.700/096/Panwaslu- NS/IV/2014 tanggal 10 April 2014 Perihal : Rekomendasi penghitungan Suara Ulang di TPS 2 Desa Eho Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan telah terlaksana pada tanggal 26 April 2014 (Bukti BA KPUD Nias Selatan) 3. Tentang dugaan-dugaan pelanggaran seperti disebut pada Point 1 s/d 7 Pengaduan tersebut kami telah berupaya melakukan pencegahan lewat supervisi dan bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS. Bahwa menurut kami upaya- upaya pencegahan itu akan makin optimal bila penyelenggara Pemilu dari unsur Panwaslu dan jajarannya juga menjalankan fungsinya dengan baik melakukan Pencegahan dan Pengawasan. 4. Terhadap keberatan aliansi partai politik di Nias Selatan kami menegaskan bahwa Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan yang menuduh KPU Kabupaten Nias Selatan tidak melaksanakan rekomendasi panwaslu Nias Selatan. dengan ini kami bantah. Seperti kami jelskan dalam poin (b) kami justru telah melaksanakan rekomendasi Panwaslu yaitu Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 35 TPS dan Penghitungan Suara Ulang di 17 TPS, walaupun kami menilai Rekomendasi Panwaslu Nias Selatan tersebut perlu dikonfirmasi karena datangnya bertahap- tahap. 25 a. Tentang Rekomendasi Panwaslu di Kecamatan Aramo dan Kecamatan Ulususua yang kami terima di tanggal 24 April 2014, KPU Nias Selatan belum melaksanakan karena pada saat itu kami membaca running text di TV Nasional bahwa Bawaslu RI merekomendasi Pemungutan Suara Ulang di seluruh wilayah Kabupaten Nias Selatan. Kemudian pada tanggal 27 April 2014 tim Bawaslu RI dan KPU RI beserta jajarannya berkunjung ke Nias Selatan melakukan klarifikasi dan menyepakati Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang di 1034 TPS di wilayah Nias Selatan. Perlu juga kami sampaikan bahwa terkait rekomendasi untuk Kecamatan Aramo muncul rekomendasi yang berbeda dan bertolak belakang antara Rekomendasi Panwaslu Kab. Nias Selatan dengan Panwascam Aramo ditambah dengan penolakan terhadap rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan tersebut oleh tokoh parpol, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita dan seluruh unsur PPS sehingga membingungkan KPU Nias Selatan mengambil kesimpulan (bukti terlampir) b. Terkait dugaan bahwa Ketua KPU Kab Nias Selatan telah melakukan kebohongan, kami tidak mengetahui jelas kebohongan yang dimaksud dan karenanya kami bantah. Perlu kami jelaskan bahwa hasil pertemuan dengan Panwaslu dan dengan Bawaslu RI selalu langsung ditindaklanjuti oleh Ketua KPU Nias Selatan kepada jajaran KPU Nias Selatan di tingkat bawah. c. Tuduhan aliansi partai politik terhadap tindakan nepotisme dan tidak netral yang dilakukan KPU Kabupaten Nias Selatan dengan menguntungkan Caleg tertentu, dengan ini kami bantah. KPU Kabupaten Nias Selatan selalu menekankan pentingnya prinsip-prinsip netralitas, profesionalitas, akuntabilitas kepada seluruh penyelenggara pemilu di tingkat bawah. Penekanan itu dilakukan melalui kegiatan supervisi, koordinasi, dan komunikasi KPU Kabupaten Nias Selatan kepada jajaran KPPS, PPS, dan PPK. Kami juga memperlakukan seluruh peserta pemilu setara baik ketika melakukan konsultasi maupun penyebarluasan informasi dan pemberian pelayanan seluas-luasnya. d. Terhadap tuduhan KPU Kabupaten Nias Selatan tidak dapat mengkoordinasikan tahapan Pemilu, dengan ini kami bantah. Hal itu dibuktikan antara lain: KPU Kabupaten Nias Selatan telah tepat waktu mendistribusikan logistik Pemilu keseluruh TPS di Nias Selatan, bimbingan teknis kepada penyelenggara di tingkat bawah telah dilaksanakan dengan senantiasa melibatkan Panwaslu, tahapan sosialisasi kepada masyarakat juga berlangsung dengan baik, dan Pelaksanaan Pemungutan Suara berlangsung serentak dan lancar pada tanggal 09 April 2014 di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Nias Selatan. Kalaupun ada permasalahan- 26  permasalahan di tingkat bawah hal itu bukanlah disebabkan unsur kesengajaan atau pembiaran oleh KPU Kabupaten Nias Selatan, tetapi disebabkan sejumlah sebab, diantaranya : a) Faktor Geografis. Nias Selatan terdiri dari 1086 TPS, 461 Desa dan 31 kecamatan yang kondisi geografisnya sebagian besar jauh, minim akses tranportasi dan komunikasi karena terdiri dari wilayah kepulauan dan daratan serta pegunungan yang dibatasi oleh sungai-sungai besar. b) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM). KPU Kabupaten Nias Selatan menyadari bawah SDM penyelenggara di tingkat bawah terutama KPPS sangat sulit memahami regulasi yang ada, walaupun semua mereka telah dibekali dengan bimbingan teknis dan buku panduan KPPS. 5. Faktor Sosial. Patut diketahui dan dipertimbangkan di beberapa tempat di Nias Selatan antara lain di Desa Hilinamozaua, Desa Hilikara, Desa Hilisimaetano, Desa Hilialito Saua, Desa Hilimondregeraya, Desa Hilisanekhehose dan sekitarnya, masih berlaku tradisi adat “Fabanuasa”, yaitu melaksanakan kegiatan “orahu‟ untuk menyepakati atau mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu peserta pemiluKomisioner KPU, miliki hubungan kekerabatan , baik itu hubungan darah atau perkawinan dari 6 Calon Legislatif , namun hanya 2 orang yang di pilih rakyat yang dapat ditetapkan menjadi anggota Legisratif. Hal ini jelas rakyat lah yang menentukan Caleg yang inginkanya (suara Rakyat merupakan suara Tuhan). Para Teradu berdasarkan peraturan perundang-undanga jelas tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan Calon Anggota Legislatif, melainkan merupakan kewenangan partai politik Perserta Pemilu sedangkan hak untuk di pilih dan memilih merupakan hak asasi yang di lindungi dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Para teradu dengan ini menjelaskan juga bahwa Komisoner Paanwaslu Kabupatean Nias Selatan ada mempunyai hubungan Suadara Kandung dan Saudara Ipar dan hubungan perkawinan dengan Panwas Kecamatan FANAYAMA (saudara Kadunganya), yang mana berdasarkan peraturan perundang – undangan tidak dibolehkan. 6. Hasil Suara Formulir C1 merupakan Rekapitulasi Hasil Suara dari KPPS, sedangkan KPU Kabupaten Nias Selatan hanya menerima Rekapitulasi Hasil Suara Formulir DA1 dari PPK. Adapun pengaduan dari Pihak Terkait dari Partai Politik Demokrat, Saudara Efendy (Caleg) formulir C1 Dapilnya tidak termasuk dalam 82 poin alat bukti yang harus disediakan KPU Kabupaten Nias Selatan pada sidang kedua DKPP tertanggal 21 Mei 2014. Untuk ini KPU Kabupaten Nias Selatan meminta waktu 27  kepada Mejelis untuk membawa bukti tersebut paling lambat taanggal 21 Mei 2014, pukul 18.00 WIB. 7. Adapun alat bukti yang Vidio yang di putar dan miliki Panwas Kabupaten Nias Selatan di mereka dapatkan dari anggota Panwas, terhadap tempat yang diduga ada proses yang salah, telah di lakukan pemungutan Suara Ulang ditempat tersebut sesuai rekomendasi Panwaslu Kab.Nias Selatan. Namun Panwaslu Kab.Nias Selatan terhadap alat bukti tersebut tidak bisa menjelaskan dengan tegas tentang dugaan keterlibatan KPPS , PPS dan PPK, Sebab Panwaslu Kab.Nias Selatan tidak bisa menjelaskan ada unsur KPPS , PPS dan PPK di vidio tersebut, sehingga hal ini dapat patut di duga ada indikasi dari anggota Panwaslu sendiri, Sebab dugaan pidana pemilu yang terdapat dalam rekaman video tersbut belum di proses secara tegas oleh Panwas Kabupaten Nias Selatan tersebut. 8. Para Teradu Telah melakukan distribusi Logistik TPS, PPS dan PPK termasuk Berita Acara model C, D dan DA. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pemilu Nomor : 8 Tahun 2012. KPU Kab.Nias Selatan/Sekretariat KPU Kab.Nias Selatan mendistribusikan perlengkapan pemilu kepada PPK langsung. Adapaun perlengkapan pemilu PPS didistrubsikan oleh PPK dan perlengkapan pemilu KPPS didistribusikan oleh PPS. KPU Kab.Nias Selatan pada saat penghitungan di TPS, Rekapitulasi Hasil di tingkat PPS dan PPK tidak pernah menerima laporan ketiadaan Berita Acara Model C, D dan DA yang tidak diberikan kepada saksi partai politik, saksi DPD dan PPL/Panwas. KPU Kab.Nias Selatan sebelumnya telah mengingatkan dan mensosialisasikan berjenjang ke bawah untuk memberikan satu set dokumen Berita Acara Penghitungan kepada saksi pesertaa pemilu Panwaslu. 9. Pelaksanaan pemungutan suara merupakan tugas dari KPPS. KPU Kabupaten Nias Selatan baru mengetahui adanya Kotak suara telah terbuka dan beberapa lembar surat suara sudah dicoblos kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara, setalah adanya rekomendasi Panwaslu. KPU Kabupaten Nias Selatan telah mensosialisaikan tentang tata cara pemungutan suara. KPU Kabupaten Nias Selatan telah mengevaluasi jajaran di bawah dan untuk kasus dimaksud telah dilakukan pergantian personil KPPS dan PPS yang terlibat juga telah diberhentikan 10. Pelaksanaan pemungutan suara merupakan tugas dari KPPS. KPU Kabupaten Nias Selatan baru mengetahui adanya anak di bawah umur menggunakan hak pilih, setalah adanya rekomendasi Panwaslu dan KPU telah melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS yang direkomendasikan oleh Panwas. KPU Kabupaten Nias Selatan telah mensosialisaikan tentang syarat-syarat bagi setiap orang yang dapat menggunakan hak pilih. 28 11. Teradu Telah melakukan instruksi kepada KPPS , PPS dan PPK untuk malakukan penghitungan secara terbuka dan harus di muka umum sesuai dengan aturan perundangan – undang pemilu. Hal ini di buktikan KPU Kabupeten Nias Selatan selalu memberikan bimbing teknis kepada KPPS dan PPS dan PPK. 12. Para Teradu telah mengsosialisasikan aturan pemilu khusus tentang sah atau tidak sah suara kepada KPPS , PPS dan PPK. Setiap hasil rekapitulasi suara yang sah atau tidak sah dibuat berita acara oleh KPPS, PPS dan PPK dalam formulir CI , DI dan DA. Sedangkan KPU Kabupaten Nias Selatan melanjutkan rekapitulasi berdasarkan hasil penghitungan tersebut. KPU Kabupaten Nias Selatan tidak mengetahui suara partai politik mana yang dialihkan kepada partai politik yang lain. 13. Para teradu telah melakukan instruksi kepada KPPS , PPS dan PPK untuk malakukan penghitungan secara terbuka dan harus di muka umum sesuai dengan aturan perundangan – undang pemilu. Penghitungan secara terbuka dan di muka umum secara terbuka, sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemilihan. 14. KPU Nias Selatan Telah melaksanakan rekomendasi pemungutan suara ulang oleh Panwaslu Kab.Nias untuk 30 TPS di Kecamatan Teluk Dalam, Gomo, Susua, Mazo dan Ulunoyo se- Kabupaten Nias Selatan, dan KPU Nias Selatan Telah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kab.Nias Selatan untuk melakukan penghitungan suara ulang di 17 TPS di Kecamatan Maniamolo pada tanggal tertanggal 26 April dan selanjutnya 5 TPS yang dilaksanakan pada tanggal 1 Mei di Kecamatan Huruna dan Siduori dan Teluk dalam (khusus desa Hilifalago). 15. Teradu I dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Nias Selatan tidak pernah berbohong. Teradu I tidak mengetahui kebohongan mana yang dimaksud Pengadu I ketika pertemuan di kantor Panwaslu Kabupaten Nias Selatan. 16. KPU Kabupaten Nias Selatan selalu bersikap independen dan adil kepada semua peserta pemilu Tahun 2014. Apabila ada Caleg yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Komisioner KPU, maka Para Teradu berdasarkan peraturan perundang-undangan jelas tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan Calon Anggota Legislatif, melainkan merupakan kewenangan partai politik Perserta Pemilu apalagi Para Teradu dilantik menjadi Komisioner KPU Kab. Nias Selatan adalah tanggal 28 Oktober 2013 sementara Tahapan dan Jadwal Pencalonan Peserta Pemilu Tahun 2014 adalah tanggal 9 sd 22 April 2013. 17. KPU Kabupaten Nias Selatan hanya melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilu. Adapun hasil Pemilu di TPS merupakan 29  hasil Penghitungan di TPS dengan jumlah TPS yang banyak, lokasi yang luas dan jarak sangat jauh dengan kantor Para Teradu. Para Teradu dalam kegiatan Pungut Hitung di TPS tidak berhubungan secara langsung, melainkan berhubungan dengan PPK kemudian PPK ke PPS selanjutnya PPS ke KPPS 18. Dengan demikian tidak ada relevansi tudingan nepotisme Penyelenggaraan Pemilu oleh Para Teradu dengan Pencalonan Anggota Legislatif maupun Hasil Pemilu Tahun 2014 19. KPU Kabupaten Nias Selatan telah melakukan koordinasi tahapan pemilu baik ke dalam (PPK,PPS dan KPPS) maupun ke Panwaslu dan aparat keamanan hasilnya adalah KPU Kabupaten Nias Selatan telah menyelesaikan rekapitulasi tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan undang-undang [2.4.2] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU ATAS PENGADUAN PENGADU II 1. Terhadap tuduhan aliansi partai politik kepada KPU Kabupaten Nias Selatan yang tidak memberikan model C1 dan D1 kepada saksi parpol, dengan ini kami bantah. KPU Kabupaten Nias Selatan selalu melakukan supervisi dan menginstruksikan kepada seluluh KPPS dan PPS untuk memberikan salinan C1 dan D1 kepada Saksi partai Politik dan PPL. Permasalahan tidak sampainya atau belum sampai C1 dan D1 kepada saksi parpol disebabkan ada sebagian Saksi Parpol tidak tuntas hadir sampai selesai penghitungan dan rekapitulasi sehingga ketika salinan C1 dan D1 hendak dibagikan mereka tidak berada di tempat lagi. 2. Terkait pelaksanaan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan yang kami terima tanggal 24 April 2014,untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di di kecamatan Aramo dan Kecamatan Ulususua pada prinsipnya KPU Nias Selatan sudah siap melaksanakan. Namun pada tanggal 25 April kami mendengar berita dari Televisi dan media massa bahwa Bawaslu RI merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di semua TPS di Nias Selatan. KPU Nias Selatan berpandangan kalau memang akan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Nias Selatan, maka PSU di Aramo dan Ulususua lebih baik disatukan ke sana. Mencermati itu kami berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumut yang menyarankan menunggu petunjuk dari KPU RI. Tanggal 27 April Bawaslu RI dan KPU RI dan jajarannya berkunjung ke Nias Selatan dan menyepakati akan dilaksanakannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di 1034 TPS di Nias Selatan, termasuk TPS di Aramo dan Ulususua. Perlu juga diketahui bahwa, KPU Nias Selatan juga menerima rekomendasi dari PPL dan Panwascam Aramo serta dari saksi Parpol yang menolak 30  dilaksanakannya PSU di Kecamatan Aramo. Dengan demikian ada 2 rekomendasi dari unsur pengawas Pemilu yang bertolak belakang dalam merespon Pemilu di Kecamatan Aramo, Nias Selatan (terlampir) 3. Terkait Rekomendasi Divisi Hukum Bawaslu RI tentang Pemungutan Suara Ulang se Kabupaten Nias Selatan, KPU Nias Selatan tidak pernah menerima rekomendasi tersebut secara langsung. Sepengetahuan kami, untuk menindaklanjuti rekomendasi Divisi hukum Bawaslu RI tersebut, tanggal 27 April Bawaslu RI dan KPU RI beserta jajarannya, bersama-sama berkunjung ke Nias Selatan untuk melakukan klarifikasi dan konfirmasi. Hasilnya adalah, memerintahkan KPU Nias Selatan melakukan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Ulang di 1034 TPS, minus 35 TPS yang telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dan 17 TPS yang telah melaksanakan penghitungan ulang atas rekomendasi Panwaslu Nias Selatan sebelumnya. KPU RI kemudian menyurati KPU Nias Selatan dengan surat No. 371/ KPU/V/2014 tertanggal 2 Mei 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di Nias Selatan (Terlampir) yang pada intinya meminta pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang dilaksanakan oleh PPS, dan PPK, serta memperhatikan jadwal Rekapitulasi Nasional tanggal 9 Mei 2014. KPU Nias Selatan merespon Surat KPU RI tersebut dengan Surat No. 209/KPU-Kab- 002.434832/V/2014 tanggal 2 Mei 2014 yang pada intinya menyebut kesiapan KPU Nias Selatan melaksanakan Surat KPU RI tersebut namun juga memaparkan kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain, terkait PPS dan PPK yang sulit dihadirkan dalam waktu singkat, prasarana yang terbatas, dan belum tersedianya alokasi anggaran. Untuk mengatasi sejumlah permasalahan tersebut, dengan mempertimbangkan jadwal rekapitulasi nasional tanggal 09 Mei 2014 maka atas supervisi KPU Sumut yang hadir langsung di Nias Selatan tanggal 4 Mei 2014, KPU Nias Selatan kemudian mengambil alih tugas dan fungsi PPS dan PPK yang belum dating ke Teluk Dalam (BA pengambilalihan terlampir). Tanggal 4 Mei 2014, Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Ulang pun akhirnya dapat dilaksanakan oleh Komisioner dan Sekretariat KPU Nias Selatan. Namun karena keterbatasan personil, sampai dengan pukul 10.00 Wib tanggal 5 Mei 2014, baru 58 TPS yang selesai Rekapitulasi Ulang. Dengan mempertimbangkan jadwal rekapitulasi nasional tanggal 9 Mei 2014, KPU Kabupaten Nias Selatan berkesimpulan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang tidak bisa diselesaikan sehingga untuk menuntaskan Rekapitulasi tingkat Kabupaten, KPU Nias Selatan memutuskan untuk melanjutkan Rekapitulasi 16 Kecamatan yang sebelumnya tertunda. 31  4. Para Teradu Telah melakukan distribusi Logistik TPS, PPS dan PPK termasuk Berita Acara model C, D dan DA 5. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pemilu dan KPU Kab.Nias Selatan/Sekretariat KPU Kab.Nias Selatan mendistribusikan perlengakapan pemilu PPK kepada PPK langsung. Adapaun perlengkapan pemilu PPS didistrubsikan oleh PPK dan perlengkapan pemilu KPPS didistribusikan oleh PPS 6. KPU Kab.Nias Selatan pada saat penghitungan di TPS, Rekapitulasi Hasil di tingkat PPS dan PPK tidak pernah menerima laporan ketiadaan Berita Acara Model C, D dan DA 7. KPU Kab.Nias Selatan sebelumnya telah mengingatkan dan mensosialisasikan berjenjang ke bawah untuk memberikan satu set dokumen Berita Acara Penghitungan kepada saksi peserta pemilu dan Panwaslu baik secara lisan maupun secara tertulis melalui sosialisasi, bimbingan teknis, surat edaran dan buku panduan. 8. KPU Kabupaten Nias Selatan melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Sumut yang menyarankan menunggu petunjuk KPU RI, Pada tanggal 27 April 2014 KPU RI Bawaslu RI, untuk melakukan klarifikasi dan korfirmasi yang memerintahkan KPU Nias Selatan untuk melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di 1034 TPS termasuk Dapil II pada 23 TPS di 13 Desa Kecamatan Aramo dan 8 TPS di 2 Desa Kecamatan Ulususua. 9. KPU Kabupaten Nias Selatan telah menerima Kunjungan Bawaslu RI dengan KPU RI tertanggal 27 April 2014 , untuk melakukan klarifikasi dan korfirmasi yang memerintahkan KPU Nias Selatan untuk melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di 1034 TPS dan minus 35 TPS yang melaksanakan pemungutan Suara ulang dan 17 TPS yang melaksankan penghitungan ulang atas rekomendasi Panwaslu Nias Selatan sebelumnya. [2.4.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk untuk menolak Seluruh Aduan dari Pengadu I dan Pengadu II. [2.4.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-80 sebagai berikut : No Kode Bukti Keterangan 32 1. Bukti T-1 Buku Panduan KPPS,Pelaksanan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS yang diterbitkan KPU Tahun 2014. 2. Bukti T-2 Panduan PPS Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang diterbitkan KPU Tahun 2014. 3. Bukti T-3 Panduan PPK Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang diterbitkan KPU Tahun 2014. 4. Bukti T-4 Daftar Hadir Peserta Bimbingan Teknis Tata Cara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPS dan PPK Se- Kabupaten Nias Selatan. 5. Bukti T-5 Jadwal Acara Bimbingan Teknis Pemungutan, Perhitungan, dan Rekapitulasi Suara Pemilu Legislatif Tahun 2014, untuk PPK Se- Kabupaten Nias Selatan dilaksankan di Teluk Dalam, 06 Maret 2014. 6. Bukti T-6 Daftar Hadir Pertemuan KPU Provinsi, KPUD Nisel Dengan PPK Se-Kabupaten Nias Selatan. 7. Bukti T-7 Surat Edaran KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor:138/KPU-Kab- 002.434832/IV/2014 tertangal 09 April 2014, Perihal Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Perolehan suara pileg tahun 2014 kepada saksi dan pengawas pemilu yang ditanda tangani Ketua FANSOLIDARMAN DACHI. 8. Bukti T-8 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 (MODEL DB). 9. Bukti T-9 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Lolomatua (MODEL DA) 10. Bukti T-10 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Gomo (MODEL DA) 11. Bukti T-11 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 33  Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Lahusa (MODEL DA) 12. Bukti T-12 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Hibala (MODEL DA) 13. Bukti T-13 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Pulau-Pulau Batu (MODEL DA) 14. Bukti T-14 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Teluk Dalam (MODEL DA) 15. Bukti T-15 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Amandraya (MODEL DA) 16. Bukti T-16 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Lolowau (MODEL DA) 17. Bukti T-17 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Susua (MODEL DA) 18. Bukti T-18 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Maniamolo (MODEL DA) 19. Bukti T-19 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 34  Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Hilimegai (MODEL DA) 20. Bukti T-20 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Tomo (MODEL DA) 21. Bukti T-21 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Mazino (MODEL DA) 22. Bukti T-22 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Umbunasi (MODEL DA) 23. Bukti T-23 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Aramo (MODEL DA) 24. Bukti T-24 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur (MODEL DA) 25. Bukti T-25 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Mazo (MODEL DA) 26. Bukti T-26 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Fanayama (MODEL DA) 27. Bukti T-27 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan 35  Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Ulunolo (MODEL DA) 28. Bukti T-28 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Haruna (MODEL DA) 29. Bukti T-29 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan O‟O‟U (MODEL DA) 30. Bukti T-30 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Onohazumba (MODEL DA) 31. Bukti T-31 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Hilisalawa‟ahe (MODEL DA) 32. Bukti T-32 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Ulususua (MODEL DA) 33. Bukti T-33 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Sidua‟ori (MODEL DA) 34. Bukti T-34 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Somambawa (MODEL DA) 35. Bukti T-35 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan 36  Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Boronadu (MODEL DA) 36. Bukti T-36 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Simuk (MODEL DA) 37. Bukti T-37 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat (MODEL DA) 38. Bukti T-38 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara (MODEL DA) 39. Bukti T-39 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Tanah Simak (MODEL DA) 40. Bukti T-40 Surat Pernyataan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ulususua Kabupaten Nias Selatan. 41. Bukti T-41 Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Aramo Nomor: 700/009/Panwascam-Aramo/IV/2014 perihal Laporan Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014, bertanggal 21 April 2014 yang ditanda tangani Panwascam Kecamatan Aramo. 42. Bukti T-42 Surat Panitia Pengawas Pemilu Lapangan Desa Sikhorilafau Kecamatan Aramo Nomor: 700/ /PPL-SHF/IV/2014 perihal Laporan Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014, bertanggal 19 April 2014 yang ditanda tangani PPL Desa Sikhorilafau Kecamatan Aramo. 43. Bukti T-43 Surat Panitia Pengawas Pemilu Lapangan Desa Hiligafoa Kecamatan Aramo Nomor: 700/ /PPL-HG/IV/2014 perihal Laporan Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014, bertanggal 19 April 2014 yang ditanda tangani PPL Desa Hiligafoa Kecamatan 37  Aramo. 44. Bukti T-44 Surat Panitia Pengawas Pemilu Lapangan Desa Bagoa Kecamatan Aramo Nomor: 700/ /PPL-BG/IV/2014 perihal Laporan Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014, bertanggal 19 April 2014 yang ditanda tangani PPL Desa Bagoa Kecamatan Aramo. 45. Bukti T-45 Surat Panitia Pengawas Pemilu Lapangan Desa Aramo Kecamatan Aramo Nomor: 700/ /PPL-AR/IV/2014 perihal Laporan Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014, bertanggal 19 April 2014 yang ditanda tangani PPL Desa Aramo Kecamatan Aramo. 46. Bukti T-46 Surat Panitia Pengawas Pemilu Lapangan Desa Hilisawato Kecamatan Aramo Nomor: 700/ /PPL-HSW/IV/2014 perihal Laporan Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014, bertanggal 19 April 2014 yang ditanda tangani PPL Desa Hilisawato Kecamatan Aramo. 47. Bukti T-47 Surat Panitia Pengawas Pemilu Lapangan Desa Sisobambowo Kecamatan Aramo Nomor: 700/ /PPL-SSB/IV/2014 perihal Laporan Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014, bertanggal 19 April 2014 yang ditanda tangani PPL Desa Sisobambowo Kecamatan Aramo. 48. Bukti T-48 Surat Panitia Pengawas Pemilu Lapangan Desa Hilifadolo Kecamatan Aramo Nomor: 700/ /PPL-HF/IV/2014 perihal Laporan Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014, bertanggal 19 April 2014 yang ditanda tangani PPL Desa Hilifadolo Kecamatan Aramo. 49. Bukti T-49 Surat Panitia Pengawas Pemilu Lapangan Desa Hume Kecamatan Aramo Nomor: 700/ /PPL-HM/IV/2014 perihal Laporan Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014, bertanggal 19 April 2014 yang ditanda tangani PPL Desa Hume Kecamatan Aramo. 50. Bukti T-50 Surat Panitia Pengawas Pemilu Lapangan Desa Hilimagiao Kecamatan Aramo Nomor: 700/ /PPL-HM/IV/2014 perihal Laporan Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014, bertanggal 19 April 2014 yang ditanda tangani PPL Desa Hilimagio Kecamatan Aramo. 51. Bukti T-51 Surat Panitia Pengawas Pemilu Lapangan Desa Hilifadolo Kecamatan Aramo Nomor: 700/ /PPL-HG/IV/2014 perihal 38  Laporan Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014, bertanggal 19 April 2014 yang ditanda tangani PPL Desa Hilifadolo Kecamatan Aramo. 52. Bukti T-52 Surat Panitia Pengawas Pemilu Lapangan Desa Hilifadolo Kecamatan Aramo Nomor: 700/ /PPL-HT/IV/2014 perihal Laporan Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014, bertanggal 19 April 2014 yang ditanda tangani PPL Desa Hilitotao Kecamatan Aramo. 53. Bukti T-53 Surat pernyataan Tokoh Politik, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita, PPL, PPS dan KPPS se-Kecamatan Aramo mengenai menolak rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan tentang Pemilihan Ulang di Kecamatan Aramo bertanggal 26 April 2014. 54. Bukti T-54 Surat pernyataan yang ditanda tangani, PPS, KPPS dan PPL dan Saksi-saksi partai politik Desa Hilimanawa Kecamatan Huruna mengenai Sanggahan Pemilu Ulang di TPS II Desa Hilimanawa Kecamatan Huruna bertanggal 18 April 2014. 55. Bukri T-55 Surat pernyataan yang ditanda tangani Ketua PPK dan Ketua Panwaslu Kecamatan Ulunoyo mengenai Pembatalan Rekomendasi Pemilu Ulang Desa Hilimaera dan Desa Hilifakhe Kecamatan Ulunoyo bertanggal 15 April 2014. 56. Bukti T-56 Surat pernyataan yang ditandatangani PPL, Ketua PPS dan Ketua KPPS Desa Hilimaera Kecamatan Ulunoyo, perihal Sangahan pemilu ulang di Desa Hilimaera bertanggal 15 April 2014. 57. Bukti T-57 Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Maniamolo Nomor: 700/017/Panwascam-Man/IV/2014 perihal Laporan Rekomendasi Panwaslu Kab Nias Selatan atas Perhitungan Ulang Suara di Kec. Maniamolo, bertanggal 15 April 2014 yang ditanda tangani Ketua Panwascam Kecamatan Maniamolo ASASKADAR DAKHI. 58. Bukti T-58 Surat Pernyataan YABERIANUS DAKHI Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Eho Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo mengenai tidak ada masalah dari awal pemungutan suara hingga selesai, tidak ada masalah yang terjadi seperti yang direkomendasikan Panwas Kabupaten kepada KPU Kabupaten Nias Selatan. 39 59. Bukti T-59 Surat Pernyataan KESADARAN SARUMAHA Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Bawaomaenamolo Kecamatan Maniamolo mengenai tidak ada masalah dari awal pemungutan suara hingga selesai, tidak ada masalah yang terjadi seperti yang direkomendasikan Panwas Kabupaten kepada KPU Kabupaten Nias Selatan. 60. Bukti T-60 Surat Pernyataan YUSMAN DAKHI Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Bawaomaenamolo Kecamatan Maniamolo mengenai tidak ada masalah dari awal pemungutan suara hingga selesai, tidak ada masalah yang terjadi seperti yang direkomendasikan Panwas Kabupaten kepada KPU Kabupaten Nias Selatan. 61. Bukti T-61 Surat Pernyataan Samsudin Ndruru, Yadikasi Bulolo, Mesina Gulu sebagai PPL TPS I,II, III desa Helefanikka perihal telah menerima C1 dan D1 dari KPPS dan PPS 62. Bukti T-62 Peta Distribusi Logistik Keperluan Pemilu Kabupaten Nias Selatan 63. Bukti T- 63 Tanda Terima Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk Kabupaten Nias Selatan 64. Bukti T-64 Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten/kota dalam pemilu tahun 2014 Model DB-5 65. Bukti T-65 Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 untuk Kecamatan Pulau- Pulau Batu (Formulir DA-5) 66. Bukti T-66 Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 untuk Kecamatan Pulau- Pulau Batu Utara (Formulir DA-5) 67. Bukti T-67 Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 untuk Kecamatan Toma (Formulir DA-5) 68. Bukti T-68 Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat 40  Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 untuk Kecamatan Amandraya (Formulir DA-5) 69. Bukti T-69 Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 untuk Kecamatan Fanayama (Formulir DA-5) 70. Bukti T-70 Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 untuk Kecamatan Onohazuhiba (Formulir DA-5) 71. Bukti T-71 Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 untuk Kecamatan Pulau- Pulau Batu Utara (Formulir DA-5) 72. Bukti T-72 Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 untuk Kecamatan Toma (Formulir DA-5) 73. Bukti T-73 Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 untuk Kecamatan Amandraya (Formulir DA-5) 74. Bukti T-74 Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 untuk Kecamatan Fanayama (Formulir DA-5) 75. Bukti T-75 Berita Acara Rapat pleno Nomor 41/ BA/IV/2014 Tentang Pemberhentian Sementara Waktu Ketua dan Seluruh Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan dalam rangka Pemilihan umum tahun 2014 tertanggal 23 Maret 2014 76. Bukti T-76 Berita Acara Rapat Pleno Nomor 39/ BA/IV/2014 Tentang Pemberhentian Sementara Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bawomataluo dan Pelimpahan Tugas dan Kewenagan 41  kepada PPK Kecamatan Fanayama untuk melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penetapan perolehan suara di tingkat desa bawomataluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan dalam rangka Pemilihan umum tahun 2014 tertanggal 17 April 2014 77. Bukti T-77 Berita Acara Rapat Pleno Nomor 30/ BA/IV/2014 Tentang Pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu (PAW) Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan dalam ragka pemilu Tahun 2014 Kabupaten Nias Selatan tertanggal 25 Maret 2014 78. Bukti T-78 Berita Acara Rapat Pleno Nomor 55/ BA/IV/2014 Tentang pengambil alihan tugas dan kewenagan PPS Se- Kecamatan Mazimo, Hibala dan Ulususua Kabupaten Nias Selatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Dalam Rangka Rekapitulasi dan penetapan penghitungan ulang perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Sumatera Utara serta DPRD Kabupaten Nias Selatan tertanggal 4 Mei 2014 79. Bukti T-79 Berita Acara Nomor 38/ BA/IV/2014 Tentang Penetapan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Kabupaten Nias Selatan dalam rangka pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tahun 2014 80. Bukti T-80 Surat KPU Nias Selatan Nomor 185/ KPU Kab- 002.434832/IV/2014 Perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang tertangal 24 April 2014

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP 42 [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi: Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011 “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011 DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (2)Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. 43 Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah masyarakat, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang bahwa pokok aduan Pengadu I terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu KPU Kabupaten Nias Selatan mengenai proses pelaksanaan dan hasil pemilu legislatif yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan secara sistematis dan masif yang menimbulkan ketidakpercayaan atas para Teradu sebagai penyelenggara. Menurut Pengadu I pada waktu pelaksanaan Pemilu Legislatif 9 April 2014 KPPS, PPS, tidak memberikan C1 dan D1 kepada seluruh saksi Partai Politik hingga sampai tanggal 11 April 2014 saksi Partai Politik tidak menerima C1 dan D1 tersebut. Hasil Pleno tingkat PPK (DA-1) juga tidak diberikan kepada saksi Partai Politik. Terdapat beberapa kotak suara yang telah terbuka dan surat suara sudah terpakai dan dimasukkan kembali kedalam kotak suara sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2014. Beberapa kotak suara telah terbakar di PPK Kecamatan Lolomatua dan PPK Kecamatan Fanayama Kab. Nias Selatan sehingga isi kotak tersebut ikut terbakar. Telah diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 26 April 2014 namun Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Doli-doli Kec. Gomo dalam DPT tercatat 243 orang, namun yang hadir hanya 51 orang. Di TPS 1 dan 2 Desa Hiliorudua Kec.Susua dalam DPT tercatat 730 orang, namun yang hadir hanya 126. Di Desa Ulumazo TPS 3 jumlah DPT 331 orang, namun yang hadir hanya 152 orang. Dalam Pemungutan Suara Ulang tersebut terjadi pembiaran anak-anak yang melakukan hak pilih dan tidak disediakannya bilik untuk pemilih melakukan hak pilihnya. Sehingga Pemungutan Suara Ulang semakin tidak terkendali karena tidak ada sosialisasi yang baik dilakukan 44 oleh para Teradu. KPU Kab. Nias Selatan tidak melaksanakan seluruh rekomendasi Panwaslu Kab. Nias Selatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang di seluruh Kab. Nias Selatan; [4.2] Menimbang keterangan Teradu atas pokok aduan Pengadu II dalam sidang pemeriksaan yang pada prinsipnya baik itu KPPS, PPS, dan PPK senantiasa memberikan salinan formulir C1, D1 dan DA-1 kepada jajaran Panwaslu sesuai tingkatannya. Menurut pengakuan PPK dan PPS bahwa mereka telah menyampaikan Berita Acara Model D dan DA baik kepada Panwascam (Saksi ada). Kalaupun ada jajaran Panwaslu yang belum menerima formulir C1, D1 dan DA-1 kami tegaskan bahwa itu bukanlah karena kesengajaan atau perintah/instruksi KPUD Nias Selatan tapi semata-mata karena persoalan teknis di lapangan. Bahwa KPU Kab. Nias Selatan dalam keterangannya membantah tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kab. Nias Selatan terkait Penghitungan Suara Ulang. Karena, pada tanggal 26 April 2014 di TPS 1 dan 2 di Desa Hilifakhe Kec. Ulunoyo dan di TPS 2 Desa Eho Kec. Maniamolo telah terlaksana. Namun diakui oleh KPU Kab. Nias Selatan bahwa ada beberapa rekomendasi Panwas Kab. Nias Selatan yang belum dilaksanakan dikarenakan rekomendasi tersebut datang bertahap-tahap. KPU Kab. Nias Selatan membantah bahwa telah melakukan nepotisme dan tidak netral serta menguntungkan caleg tertentu. KPU Kab. Nias Selatan mengakui bahwa sulitnya mengkoordinasikan tahapan pemilu dikarenakan faktor geografis, Sumber Daya Manusia (SDM) dan faktor Sosial. KPU Kabupaten Nias Selatan baru mengetahui adanya kotak suara telah terbuka dan beberapa lembar surat suara sudah dicoblos kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara dan baru diketahui bahwa anak di bawah umur menggunakan hak pilih, setelah adanya rekomendasi Panwaslu; [4.3] Menimbang bahwa pokok aduan Pengadu II mengenai proses pelaksanaan dan hasil pemilu legislatif yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, kecurangan secara sistematis dan masif yang menimbulkan ketidakpercayaan atas para Teradu sebagai penyelenggara. Terdapat 82 masalah dan telah ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi Panwaslu Kab. Nias Selatan dalam hal Pemungutan Suara Ulang di TPS seluruh Kab. Nias Selatan. Panwaslu Kab. Nias Selatan tidak mendapat dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di seluruh TPS (C dan C1) dan dokumen rekapitulasi (D dan DA) di Kab. Nias Selatan, kondisi pada saat proses pemungutan suara, kotak suara sudah terbuka dan beberapa lembar surat suara sudah dicoblos kemudian dimasukkan kembali ke dalam kotak suara dan warga yang terdaftar di TPS I dalam DPT, DPTb, DPK setelah selesai menggunakan hak pilihnya kemudian menuju TPS II untuk melakukan hak pilihnya kembali. Proses pemungutan suara yang 45 dilaksanakan KPPS tersebut tidak sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU. Pada tanggal 19 April 2014 di Kecamatan Fanayama telah terbakar 25 kotak suara dan surat suara tidak dapat di selamatkan. Ketua KPU Kab. Nias Selatan a/n Fansolidarman Dachi tidak netral dan nepotisme dengan menguntungkan Calon Legislatif tertentu yang mana caleg tersebut adalah kerabat kandungnya; [4.4] Menimbang keterangan Teradu atas pokok aduan Pengadu II dalam sidang pemeriksaan bahwa rekomendasi Divisi Hukum Bawaslu RI terhadap 82 masalah, KPU Kab. Nias Selatan tidak pernah menerima rekomendasi tersebut secara langsung. Akan tetapi pada tanggal 27 April 2014 Bawaslu RI dan KPU RI datang ke Nias Selatan untuk melakukan klarifikasi yang mana memerintahkan KPU Nias Selatan untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di 1034 TPS, minus 35 TPS yang telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang dan 17 TPS yang telah melaksanakan Penghitungan Suara Ulang atas rekomendasi Panwaslu Kab.Nias Selatan, dan KPU RI mengingatkan untuk memperhatikan jadwal rekapitulasi nasional tanggal 9 Mei 2014. Namun, mengingat banyak kendala akhirnya atas supervisi KPU Provinsi Sumatera Utara KPU Kab. Nias Selatan mengambil alih tugas dan fungsi PPS dan PPK. Namun pada tanggal 5 Mei 2014 Pukul 10.00 WIB KPU Kab.Nias Selatan mengakui bahwa rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang tidak dapat diselesaikan. KPU Kab. Nias Selatan selalu melakukan supervisi dan menginstruksikan kepada seluruh KPPS dan PPS untuk memberikan salinan C1 dan D1 kepada Saksi partai Politik dan PPL. KPU Kab. Nias Selatan membantah bahwa telah melakukan nepotisme dan tidak netral serta menguntungkan caleg tertentu; [4.5] Menimbang bahwa para Teradu dalam fakta persidangan DKPP tertanggal 12 Mei 2014 dan tertanggal 20 Mei 2014 mengakui bahwa sebelum Pemungutan Suara Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2014, KPU Kab. Nias Selatan mengetahui adanya kotak suara yang telah terbuka dan telah terpakai 112 surat suara dan dimasukkan kembali, atas hal tersebut Panwas Kab. Nias Selatan merekomendasikan untuk diadakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten Nias Selatan. KPU Kab. Nias Selatan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 26 April 2014 namun pemilih yang menggunakan hak pilih adalah anak-anak dibawah umur dan melakukan hak pilih berulang-ulang kali dan KPU Kab. Nias Selatan juga tidak dapat menyelesaikan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Nias Selatan. KPU Kab. Nias Selatan mengakui belum dapat menyerahkan Form C dan C1 kepada saksi parpol dan Panwas Kabupaten Form D dan D1 dengan tepat waktu karena faktor geografis dan sebagian PPL tidak menyerahkannya kepada Panwas Kabupaten dengan alasan belum 46 mendapat gaji atau honor. Terkait dengan tuduhan bahwa Ketua KPU Kab. Nias Selatan a/n Fansolidarman Dachi memiliki hubungan kekerabatan kepada beberapa caleg itu benar adanya dan Ketua KPU Kab.Nias Selatan mengakui bahwa tidak pernah memberitahukan adanya kekerabatan Ketua KPU Kab. Nias Selatan dengan beberapa caleg dalam rapat pleno KPU Kab. Nias Selatan. Sementara itu Teradu V a/n Sumangeli Mendrofa mengakui bahwa yang bersangkutan tidak menandatangani data hasil rekapitulasi DB1 karena tidak yakin terhadap validitas data tersebut. Sedangkan teradu I, II, III, IV menandatangani hasil data rekapitulasi tersebut. Sedangkan, data tersebut sudah menjadi dokumen Negara yang menjadi rekapitulasi Nasional; [4.6] Berdasarkan keterangan para pihak, saksi, bukti dan dokumen yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa pelaksanaan pemilu di Nias Selatan telah sedemikian rupa mengalami kekacauan yang menghancurkan kepercayaan dan mendegradasi legitimasi pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menyatakan pilihannya secara LUBER dan JURDIL. Para Teradu sesuai ketentuan perundang-undangan merupakan pemegang „rentang kendali‟ pemilu di Nias Selatan, telah gagal untuk melaksanakan suatu pemilu yang demokratis, terpercaya dan sesuai asas-asas pemilu yang ditetapkan UU nomor 8 tahun 2012 dan nomor 15 tahun 2011. Para Teradu tidak tulus untuk menjaga suara rakyat menjadi kebenaran yang sesungguhnya, tetapi membiarkan pelbagai tindakan kecurangan yang sistematis dan masif, baik berupa pencoblosan sebelum tanggal 9 April 2014, terjadinya pencoblosan ganda dan upaya-upaya untuk menunda-nunda pelaksanaan rekomendasi Panwaslu dan mengabaikan rekomendasi Bawaslu dengan alasan kehabisan waktu. Dengan demikian para Teradu terbukti telah melakukan tindakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; [4.7] Menimbang terkait dalil Pengadu I dan Pengadu II selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP dalil Pengadu I dan Pengadu II tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP. Dalil Pengadu tidak beralasan menurut ketentuan.

Berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa : 47 [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berat sebagai Penyelenggara Pemilu; [5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu perlu menjatuhkan sanksi kepada Para Teradu sesuai tingkat kesalahannya.

1. Menerima aduan pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP terhadap Teradu I, II, III, IV atas nama Fansolidarman Dachi sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kab. Nias Selatan, Deskarnial Zagoto, Irene Mayriska Laowo, Manolododo Daliwu masing- masing sebagai Anggota KPU Kab. Nias Selatan sejak dibacakannya putusan ini; 3. Menjatuhkan sanksi berupa PERINGATAN KERAS terhadap Teradu V atas nama Sumangeli Mendrofa sebagai Anggota KPU Kab. Nias Selatan sejak dibacakannya putusan ini; 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Putusan ini ; dan 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (ènam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggota; Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal Sembilan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggota; Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, Nur Hidayat Sardini dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu. 48  KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Ir. Nelson Simanjuntak Ttd Ttd Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 49