Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 19/DKPP-PKE-VI/2017 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 244/V- P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 19/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan putusan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Zulharman Pekerjaan/Lembaga : Swasta Alamat Kantor : Jl. Pepera LR. Aman No. 251, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan MEMBERIKAN KUASA KHUSUS KEPADA Nama : 1. Ahmad Irawan 2. Dading Kalbuadi 3. Julkifli Pekerjaan/Lembaga : Advokat Ahmad Irawan & Associates Alamat : Kelapa Gading Square, Jl. Boulevard Raya No. 7, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------ Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Juri Ardiantoro Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Republik Indonesia Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 26, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Ida Budhiati Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Republik Indonesia Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 26, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Hadar Nafis Gumay Pekerjaan/Lembaga : Anggota Republik Indonesia Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 26, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Sigit Pamungkas Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Republik Indonesia Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 26, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Arief Budiman Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Republik Indonesia Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 26, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu V; 6. Nama : Ferry Kurnia Rizkiyansyah Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Republik Indonesia Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 26, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu VI; 7. Nama : Hasyim Asy’ari Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Republik Indonesia Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 26, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Teradu VII; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengarkan keterangan Pengadu; Mendengarkan jawaban Para Teradu; Memeriksa dan mendengarkan keterangan Para Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti yang diajukan Para Pengadu dan Para Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: [2.1] Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 14 Maret 2017 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: A. Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 1. Bahwa penegakan kode etik yang dilaksanakan oleh DKPP dilaksanakan dalam rangka untuk menjamin peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu adanya pemilihan umum yang jujur dan adil. Serta, terjadinya persaingan atau kontestasi secara sehat di antara warga yang mempunyai hak politik karena telah memenuhi syarat sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam peraturan perundang-undangan; 2. Bahwa ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP berbunyi : Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011 “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011 DKPP mempunyai wewenang untuk : 1) Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; 2) Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan 3) Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. 3. Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum berbunyi: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. Bahwa berdasarkan uraian di atas, DKPP berwenang untuk memeriksa dan memutus pengaduan a quo. B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pengadu 4. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 tahun 2011 juncto Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR: Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih. 5. Bahwa Pengadu adalah masyarakat dan/atau peserta pemilihan anggota DPRD Muara Enim pada Tahun 2014 yang mengajukan pengaduan terhadap pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang karena penyimpangan etika yang dilakukan oleh para Teradu sehingga terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusional Pengadu; 6. Bahwa penyimpangan etika yang dilakukan oleh para Teradu dengan tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2015 secara konkrit telah menimbulkan kerugian bagi Pengadu, hal mana bila dibiarkan akan dapat mengancam terlaksananya pemilihan umum yang jujur dan adil ke depannya; 7. Bahwa selain itu, Pengadu juga berkeberatan terhadap sikap para Teradu yang nyata-nyata tidak menghormati Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selaku pemegang kekuasan kehakiman dan tidak menghormati hak konstitusional Pengadu selaku warga Negara Indonesia; 8. Bahwa keterangan selengkapnya tentang angka 5 dan 6 akan diuraikan dalam pokok pengaduan; 9. Bahwa dengan demikian Pengadu memenuhi kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan terhadap pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2015; C. Pokok-pokok pengaduan 10. Bahwa pokok pengaduan dalam pengaduan ini adalah keberatan terhadap tindakan Para Teradu yang tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2015. Tindakan para Teradu tersebut memenuhi kualifikasi penggunaan/tidak menggunakan kewenangan yang menyimpang dari etika sebagai penyelenggara pemilu; 11. Bahwa keberatan terhadap keputusan Teradu berdasarkan hal-hal prinsipil sebagai berikut: 12. Bahwa pada Tanggal 6 Juni 2016, dalam sidang pleno telah diucapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2015. Hal mana pada pokoknya putusan Mahkamah Konstitusi a quo menemukan adanya pelanggaran terhadap hak konstitusional Pengadu yang dilakukan oleh KPU RI selaku penyelenggara pemilu dengan cara membuat keputusan keliru mengenai penetapan bilangan pembagi pemilih pasca pemilihan umum, penataan dan pengisian DPRD Kabupaten induk dan Kabupaten pemekaran; 13. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi a quo selanjutnya disikapi oleh Pemohon dengan mengambil langkah sebagai berikut: a. Pada tanggal 1 Agustus 2016, Pengadu mengirimkan surat kepada Juri Ardiantoro selaku Ketua KPU RI yang isinya pada pokoknya berupa permohonan agar KPU RI menindaklanjuti dan/atau mengeksekusi putusan Mahkamah Konstitusi a quo sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu; b. Pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 1 Agustus 2016, Pengadu mengajukan surat permohonan audiensi kepada Juri Ardiantoro selaku Ketua KPU RI yang maksudnya agar Pengadu diberi kesempatan untuk melakukan presentasi mengenai isi putusan serta menyampaikan kepentingan hukum Pengadu kepada KPU RI; c. Pada tanggal 22 Agustus 2016, karena Pengadu tidak mendapatkan tanggapan apapun dari para Teradu, Pengadu mengajukan surat kepada Juri Ardiantoro selaku Ketua KPU RI yang maksudnya ingin mendapatkan konfirmasi dan penjelasan apapun mengenai permohonan yang telah Pengadu ajukan. Masih pada surat yang sama Pengadu menyampaikan pentingnya permohonan tersebut karena menyangkut hak konstitusional Pengadu, sehingga meminta KPU RI dapat menindaklanjuti dengan segera dan/atau setidak-tidaknya memberikan penjelasan dan/atau informasi mengenai sejauh mana perkembangan tindaklanjut permohonan yang telah Pengadu ajukan; d. Hingga 2 (dua) bulan setelah surat terakhir Pengadu ajukan tidak terdapat tanggapan apapun dari para Teradu, maka pada Tanggal 13 Oktober tahun 2016, Pengadu mengajukan surat kepada Juri Ardiantoro selaku Ketua KPU RI yang maksudnya ingin menegaskan permohonan tindak lanjut Putusan yang telah Pengadu ajukan. Pada surat yang sama, Pengadu menyampaikan agar para Teradu dapat memahami permohonan yang Pengadu ajukan dan mengerti dengan keadilan yang Pengadu perjuangkan sehingga memohon kepada KPU RI dapat segera membahasnya dan mengambil keputusan. Di dalam surat tersebut Pengadu menyampaikan bahwa sejak bulan Agustus 2016 hingga bulan oOktober 2016 kiranya rentang waktu tersebut telah cukup untuk mempelajari, membahas dan/atau memutus bagaimana tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut atau setidak-tidaknya Pengadu akan mendapatkan penjelasan dan/atau informasi yang utuh sejauh mana perkembangan tindak lanjut permohonan yang telah Pengadu ajukan; 14. Bahwa hingga pengaduan ini disampaikan kepada DKPP RI pada bulan Desember 2016 (6 bulan setelah permohonan tindak lanjut diajukan), Pengadu belum mendapatkan penjelasan dan/atau keputusan yang sifatnya tertulis dari para Teradu. Berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut, Pengadu merasa diperlakukan tidak adil, hak konstitusional diabaikan dan tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil. Hal tersebut mungkin disebabkan Pengadu merupakan masyarakat kecil yang tidak dapat melakukan tekanan politik atau apapun bentuknya sehingga para Teradu tidak memiliki sikap penghormatan terhadap hak-hak Pengadu. Menurut penalaran yang wajar Pengadu lakukan, hal tersebut mungkin menjadi penyebab sehingga Pengadu diperlakukan tidak layak dan tidak patut selaku warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional; 15. Bahwa dengan tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan Putusan Pengadilan, maka para Teradu telah melanggar prinsip kode etik Penyelenggara Pemilu, yaitu setidaknya asas jujur (karena para Teradu sudah bertindak tidak jujur), asas adil (karena para Teradu sudah bertindak tidak adil), asas tertib (karena para Teradu tidak tertib dalam menyelenggarakan admintrasi pemerintahan in casu administrasi penyelenggaraan pemilu), dan asas profesional (karena para Teradu sudah berlaku dan bertindak tidak profesional); 16. Lebih jauh dari itu, tindakan para Teradu juga melanggar konstitusi, setidaknya Pasal 22E ayat (1) Perubahan Ketiga (tentang Pemilu yang luber dan jurdil), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945; 17. Tindakan yang melanggar UUD 1945 dan Undang-Undang sebagaimana yang dilakukan oleh KPU RI selaku Ketua/Anggota KPU RI sudah seharusnya diperingatkan dan dikoreksi tindakan dan/atau keputusannya oleh DKPP; 18. Berdasarkan fakta-fakta yang telah Pemohon uraikan, sudah seharusnya DKPP mengabulkan Pengaduan ini dengan memerintahkan para Teradu untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; D. Kesimpulan 19. Berdasarkan uraian di atas, Pengaduan ini menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: a. DKPP berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo; b. Pengadu memiliki legal standing untuk mengajukan pengaduan; c. Para Teradu terbukti telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; d. Para Teradu harus diberi sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan; E. Petitum 20. Berdasarkan uraian di atas, petitum dalam Permohonan ini adalah sebagai berikut: 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. 2. Menyatakan para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam kualifikasi berat dengan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada para Teradu. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 7/PUU- XIII/2015. 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan ini sejak diucapkan/dibacakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. 5. Memerintahkan kepada Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Atau apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. [2.2] Pengadu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti/ keterangan sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokpi KTP Pemohon; 2. Bukti P-2 : Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Muara Enim Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Dapil III) Kabupaten Muara Enim; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU- XIII/2015; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Nomor 01.B.AI/I/VIII/2016 yang ditujukan kepada Ketua KPU RI perihal Permohonan Eksekusi Putusan; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor 02.B.AI/I/VIII/2016 yang ditujukan kepada Ketua KPU RI perihal Permohonan Audiensi; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor 03.B.AI/I/VIII/2016 yang ditujukan kepada Ketua KPU RI perihal Penjelasan Tindak Lanjut Permohonan; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Nomor 07.B.AI/I/X/2016 yang ditujukan kepada Ketua KPU RI perihal Penegasan Tindak Lanjut Putusan; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 14 Maret 2017 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pengadu tidak menguraikan secara jelas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh masing-masing Teradu dalam kedudukannya sebagai Ketua merangkap Anggota maupun Anggota KPU RI. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pengadu mempunyai kewajiban menguraikan dengan jelas alasan pengaduan yang meliputi waktu perbuatan dilakukan, tempat perbuatan dilakukan, perbuatan yang dilakukan dan dengan cara apa perbuatan dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sehingga patut diduga melakukan pelanggaran kode etik; 2. Bahwa dalam pokok pengaduan, Pengadu hanya menyatakan keberatan terhadap tindakan Para Teradu yang tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2015 dan tidak merespon surat Pengadu tanggal 1 Agustus 2016 tentang Permohonan Menindaklanjuti dan/atau Mengeksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa memperhatikan angka 1 di atas, pengaduan Pengadu tidak memenuhi syarat formil dan selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima; 3. Bahwa meskipun ditinjau dari aspek formil, pengaduan Pengadu tidak sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013, dalam rangka memenuhi standar etika Penyelenggara Pemilu, Para Teradu beritikad baik memberi penjelasan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang Para Teradu dalam melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD pada Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran sebagai berikut: a. Ketentuan Pasal 29 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengatur penataan daerah pemilihan pada daerah kabupaten/kota baru yang dibentuk setelah Pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk. Selanjutnya, penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi di atur dalam Peraturan KPU. b. Melaksanakan ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana huruf a, KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu 2014. Ketentuan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2013 pada intinya mengatur penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota baru dilakukan dengan membentuk satu atau beberapa daerah pemilihan. Selanjutnya, disebutkan pula untuk penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 daerah pemilihan tersebut masih menjadi satu kesatuan daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota induk. c. Memperhatikan ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2013, KPU menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi Kabupaten Muara Enim melalui Keputusan Nomor 98/Kpts/KPU/Tahun 2013 sebagai berikut: DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN JUMLAH JUMLAH KURSI MUARA ENIM PENDUDUK DAERAH PEMILIHAN MUARA ENIM 1 Meliputi Kecamatan: 1. Muara Enim 65,320 10 KURSI 2. Gunung Megang 56,456 3. Ujan Mas 24,929 4. Benakat 9,269 DAERAH PEMILIHAN MUARA ENIM 2 Meliputi Kecamatan : 1. Abab 24,604 2. Penukal 26,443 10 KURSI 3. Penukal Utara 20,231 4. Talang Ubi 70,268 5. Tanah Abang 27,095 DAERAH PEMILIHAN MUARA ENIM 3 8 KURSI DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN JUMLAH JUMLAH KURSI MUARA ENIM PENDUDUK Meliputi Kecamatan : 1. Gelumbang 57,438 2. Kelekar 10,228 3. Lembak 28,910 4. Muara Belida 7,977 5. Sungai Rotan 30,100 DAERAH PEMILIHAN MUARA ENIM 4 Meliputi Kecamatan : 1. Lubai 50,644 8 KURSI 2. Rambang 25,018 3. Rambang Dangku 49,791 DAERAH PEMILIHAN MUARA ENIM 5 Meliputi Kecamatan : 1. Lawang Kidul 67,032 2. Tanjung Agung 40,935 3. Semende Darat Laut 14,039 9 KURSI 4. Semende Darat Tengah 11,537 5. Semende Darat Ulu 17,523 JUMLAH 735,787 JUMLAH 45 KURSI 45 KURSI d. Berdasarkan hasil Pemilu 2014, berpedoman pada ketentuan Pasal 210 ayat (3), Pasal 211, Pasal 212, Pasal 214 ayat (3), dan Pasal 215 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 serta Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014, KPU Kabupaten Muara Enim menetapkan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu pada setiap daerah pemilihan Kabupaten Muara Enim melalui Keputusan Nomor 63/Kpts/KPU-Kab-006.435.441/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik, Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Terpilih Hasil Penataan dan Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Pali Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 sebagai berikut: Perolehan Kursi Partai Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Total Politik Pemilihan Pemilihan Pemilihan Pemilihan Pemilihan I II III IV V Nasdem 1 1 1 1 - 4 PKB - - 1 - 1 2 PKS 1 1 - 1 1 4 PDIP 1 1 1 2 1 6 P. Golkar 1 1 1 1 1 5 P. Gerindra 1 1 - - 1 3 P. Demokrat 1 1 1 1 1 5 PAN 1 1 - 1 1 4 PPP 1 1 1 1 1 5 HANURA 1 1 1 - 1 4 PBB 1 1 1 - - 3 PKPI - - - - - - JUMLAH 45 e. Setelah melaksanakan tugas sebagaimana huruf d, diterbitkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Ketentuan Pasal 370 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 pada intinya mengatur penetapan perolehan kursi partai politik pada kabupaten/kota baru dilakukan dengan cara menentukan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) berdasarkan hasil Pemilu di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu. Selanjutnya, dilakukan penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu pada dan calon terpilih kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu serta penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. f. Melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana huruf e dan memperhatikan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan yang menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dibentuk melalui hasil Pemilu Tahun 2014 dan jumlah serta tata cara pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sesuai dengan peraturan perundang-undangan, KPU menerbitkan Peraturan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i pada intinya mengatur KPU kabupaten/kota induk melakukan penataan dan pengisian anggota DPRD kabupaten/kota induk dan pemekaran dengan tahapan melaksanakan penataan dan pengisian anggota DPRD di setiap daerah pemilihan dengan menetapkan perolehan suara partai politik di setiap daerah pemilihan berdasarkan hasil Pemilu dan menetapkan BPP untuk setiap daerah pemilihan. Selanjutnya menetapkan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih di setiap daerah pemilihan. g. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, memperhatikan ketentuan Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2013, KPU menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi pada Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai hasil pemekaran Kabupaten Muara Enim melalui Keputusan Nomor 609/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 98/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut: DAERAH PEMILIHAN DPRD JUMLAH PENDUDUK JUMLAH KURSI KABUPATEN MUARA ENIM DAERAH PEMILIHAN MUARA ENIM 1 Meliputi Kecamatan: 1. Muara Enim 65,320 12 KURSI 2. Gunung Megang 56,456 3. Ujan Mas 24,929 4. Benakat 9,269 DAERAH PEMILIHAN MUARA ENIM 3 Meliputi Kecamatan : 1. Gelumbang 57,438 11 KURSI 2. Kelekar 10,228 3. Lembak 28,910 DAERAH PEMILIHAN DPRD JUMLAH PENDUDUK JUMLAH KURSI KABUPATEN MUARA ENIM 4. Muara Belida 7,977 5. Sungai Rotan 30,100 DAERAH PEMILIHAN MUARA ENIM 4 Meliputi Kecamatan : 1. Lubai 50,644 10 KURSI 2. Rambang 25,018 3. Rambang Dangku 49,791 DAERAH PEMILIHAN MUARA ENIM 5 Meliputi Kecamatan : 1. Lawang Kidul 67,032 2. Tanjung Agung 40,935 12 KURSI 3. Semende Darat Laut 14,039 4. Semende Darat Tengah 11,537 5. Semende Darat Ulu 17,523 JUMLAH 567.146 JUMLAH 45 KURSI DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN PENUKAL ABAB JUMLAH PENDUDUK JUMLAH KURSI LEMATANG ILIR DAERAH PEMILIHAN PALI Meliputi Kecamatan : 1. Abab 24,604 2. Penukal 26,443 25 KURSI 3. Penukal Utara 20,231 4. Talang Ubi 70,268 5. Tanah Abang 27,095 JUMLAH 168.641 25 KURSI h. Memperhatikan huruf e, huruf f, dan huruf g, KPU Kabupaten Muara Enim melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Pematang Abab Lematang Ilir dengan cara menghitung BPP dan menetapkan perolehan kursi partai politik pada setiap daerah pemilihan melalui Keputusan Nomor 63/Kpts/KPU-Kab-006.435.441/2014 sebagai berikut: Perolehan Kursi Kabupaten Muara Enim Perolehan Total Kursi Partai Tota Daerah Daerah Daerah Daerah Kabupaten Politik l pemilihan I pemilihan pemilihan pemilihan Pali III IV V Nasdem 1 1 1 1 4 2 2 PKB 1 1 - 1 3 1 1 PKS 1 1 1 1 4 1 1 PDIP 2 2 2 2 8 3 3 P. Golkar 1 1 2 1 5 3 3 P. Gerindra 1 1 - 1 3 2 2 P. 3 3 1 1 1 2 5 Demokrat PAN 1 - 1 1 3 3 3 PPP 1 1 1 1 4 2 2 HANURA 1 1 - 1 3 2 2 PBB 1 1 1 - 3 2 2 PKPI - - - - - 1 1 JUMLAH 45 JUMLAH 25 i. Memperhatikan penetapan perolehan kursi partai politik di setiap daerah pemilihan pada Kabupaten Muara Enim sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 63/Kpts/KPU-Kab-006.435.441/2014, dapat dilihat total perolehan kursi Partai Hanura pada Kabupaten Muara Enim semula 4 (empat) kursi menjadi 3 (tiga) kursi. Sedangkan di daerah pemilihan Kabupaten Pematang Abab Lematang Ilir (semula daerah pemilihan Muara Enim II) terdapat perubahan perolehan kursi Partai Hanura semula 1 (satu) kursi menjadi 2 (dua) kursi. j. Setelah dilakukan penetapan perolehan kursi partai politik sebagaimana dimaksud huruf h, Pengadu mengajukan permohonan uji materi Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. “Dalam hal dilakukan pembentukan daerah kabupaten/kota setelah Pemilu, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di daerah kabupaten/kota induk dan daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu dilakukan dengan cara, antara lain, menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil Pemilu di daerah pemilihan daerah kabupaten/kota induk dan daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu”. k. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan Nomor 7/PUU- XIII/2015 yang amar putusannya menyatakan: 1) mengabulkan permohonan Pemohon III untuk sebagian. 2) Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan bilangan pembagi pemilih dilakukan dengan cara mendasarkan pada hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum. 3) Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan bilangan pembagi pemilih dilakukan dengan cara mendasarkan pada hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum. 4. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2015 tidak menyebutkan pemaknaan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berlaku retroaktif sehingga harus dipahami putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berlaku untuk masa yang akan datang (bersifat prospektif). 5. Bahwa Para Teradu menolak dalil Pengadu yang menyatakan tidak merespon surat Pengadu tanggal 1 Agustus 2016. Surat tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Para Teradu dengan menempuh langkah menugaskan Sekretariat Jenderal KPU RI untuk melakukan telaah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU- XIII/2015. Hasil telaah disampaikan oleh Sekretariat Jenderal KPU RI kepada Para Teradu untuk dilakukan pembahasan. Namun demikian, dalam waktu bersamaan, Para Teradu juga harus melaksanakan tugas konsultasi rancangan Peraturan KPU kepada DPR RI dan Pemerintah. Memerhatikan tahapan penyelenggaraan Pilkada 2017, tanpa bermaksud mengesampingkan pemberian pelayanan kepada Pengadu, Para Teradu menempuh kebijakan memprioritaskan pelaksanaan tugas penyusunan dan penetapan regulasi. Selanjutnya, respon terhadap surat Pengadu diberikan melalui audiensi yang dipimpin oleh Teradu IV berdasarkan mandat yang diberikan oleh Para Teradu. Penjelasan tertulis juga telah disampaikan Para Teradu dengan menerbitkan Surat KPU Nomor 6/KPU/I/2017 tanggal 6 Januari 2017. 6. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti, Para Teradu telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kode etik penyelenggara pemilu. Untuk itu, Para Teradu memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu dan merehabilitasi Para Teradu. [2.5] PERMOHONAN Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. [2.6] Para Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-40,sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Surat KPU Nomor 4/KPU/I/2017 tanggal 6 Januari 2017 Perihal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2015 kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan; 2. Bukti T-2 : Surat KPU Nomor 6/KPU/I/2017 tanggal 6 Januari 2017 Perihal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2015 kepada Pengadu (Ahmad Irawan); 3. Bukti T-3 : Putusan Perkara Hak Uji Materiil Register Nomor 01/P/HUM/ 2015 yang menguji Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Induk; [2.6] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf d Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013, yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu mendalilkan bahwa para Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Tindakan Para Teradu tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2015 memenuhi kualifikasi menggunakan atau tidak menggunakan kewenangan yang menyimpang dari etika sebagai penyelenggara pemilu. Hal mana putusan Mahkamah Konstitusi a quo menemukan adanya pelanggaran hak konstitusional Pengadu yang dilakukan oleh KPU RI selaku penyelenggara pemilu dengan cara membuat keputusan keliru mengenai penetapan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), penataan dan pengisian DPRD Kabupaten induk dan Kabupaten pemekaran setelah pemilihan umum. Bahwa dengan tidak melaksanakan kewajiban atas Putusan Pengadilan, maka para Teradu telah melanggar prinsip kode etik Penyelenggara Pemilu, yaitu asas jujur, asas adil, asas tertib dalam menyelenggarakan adminitrasi pemerintahan in casu administrasi penyelenggaraan pemilu dan asas profesional. Para Teradu tidak memberi tanggapan terhadap surat permohonan tertanggal 22 Agustus 2016 untuk menindaklanjuti dengan segera dan/atau setidak-tidaknya memberikan penjelasan dan/atau informasi mengenai perkembangan tindaklanjut permohonan Pengadu. Sampai 2 (dua) bulan setelah surat terakhir a quo Pengadu ajukan tidak mendapat tanggapan apapun dari para Teradu. Bahwa hingga pengaduan ini disampaikan kepada DKPP RI pada bulan Desember 2016 (6 bulan setelah permohonan tindaklanjut diajukan), Pengadu belum mendapatkan penjelasan dan/atau keputusan yang sifatnya tertulis dari para Teradu. Berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut, Pengadu merasa diperlakukan tidak adil, hak konstitusional diabaikan dan tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil dari para Teradu; [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu, pada pokoknya menolak aduan Pengadu kecuali hal-hal diakui kebenarannya oleh para Teradu; [4.2.1] Bahwa para Teradu menyatakan telah melaksanakan tugas dan wewenang dalam melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD pada Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Perundangan. Para Teradu berpedoman pada Pasal 29 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam melaksanakan Ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2012 tersebut, para Teradu menerbitkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu 2014. Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2013 mengatur penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota baru dilakukan dengan membentuk satu atau beberapa daerah pemilihan. Selanjutnya, disebutkan pula untuk penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 daerah pemilihan tersebut masih menjadi satu kesatuan daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota induk. Berdasarkan hal tersebut para Teradu menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi Kabupaten Muara Enim melalui Keputusan Nomor 98/Kpts/KPU/Tahun 2013. Berdasarkan hasil Pemilu 2014, dan berpedoman pada ketentuan Pasal 210 ayat (3), Pasal 211, Pasal 212, Pasal 214 ayat (3), dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 serta Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 sebagaimana diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014, KPU Kabupaten Muara Enim menetapkan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu pada setiap daerah pemilihan Kabupaten Muara Enim melalui Keputusan Nomor 63/Kpts/KPU-Kab-006.435.441/2014. Setelah melaksanakan tugas sebagaimana huruf d, diterbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Ketentuan Pasal 370 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 pada intinya mengatur penetapan perolehan kursi partai politik pada kabupaten/kota baru dilakukan dengan cara menentukan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) berdasarkan hasil Pemilu di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu. Memperhatikan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan yang menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten PALI dibentuk melalui hasil Pemilu Tahun 2014. Para Teradu menerbitkan Peraturan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i pada intinya mengatur KPU kabupaten/kota induk melakukan penataan dan pengisian anggota DPRD kabupaten/kota induk dan pemekaran dengan tahapan melaksanakan penataan dan pengisian anggota DPRD di setiap daerah pemilihan dengan menetapkan perolehan suara partai politik di setiap daerah pemilihan berdasarkan hasil Pemilu dan menetapkan BPP untuk setiap daerah pemilihan. Para Teradu selanjutnya menetapkan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih di setiap Daerah Pemilihan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas KPU kabupaten/kota, para Teradu menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi pada Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten PALI sebagai hasil pemekaran Kabupaten Muara Enim melalui Keputusan Nomor 609/Kpts/KPU/Tahun 2014. Selanjutnya KPU Kabupaten Muara Enim melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten PALI dengan cara menghitung BPP dan menetapkan perolehan kursi partai politik pada setiap Daerah Pemilihan melalui Keputusan Nomor 63/Kpts/KPU-Kab-006.435.441/2014. Sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 63/Kpts/KPU-Kab-006.435.441/2014, total perolehan kursi Partai Hanura pada Kabupaten Muara Enim semula 4 (empat) kursi menjadi 3 (tiga) kursi. Sedangkan di daerah pemilihan Kabupaten Pematang Abab Lematang Ilir (semula daerah pemilihan Muara Enim II) terdapat perubahan perolehan kursi Partai Hanura semula 1 (satu) kursi menjadi 2 (dua) kursi. Berdasarkan hal tersebut Pengadu mengajukan permohonan uji materi Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan permohohonan tersebut Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Nomor 7/PUU-XIII/2015 yang isinya menyatakan bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan bilangan pembagi pemilih dilakukan dengan cara mendasarkan pada hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum. Para Teradu menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2015 tersebut tidak menyebutkan pemaknaan terhadap Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berlaku retroaktif sehingga harus dipahami putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berlaku untuk masa yang akan datang (bersifat prospektif). [4.2.2] Para Teradu menolak dalil Pengadu yang menyatakan tidak merespon surat Pengadu tanggal 1 Agustus 2016. Surat tersebut sudah ditindaklanjuti dengan menugaskan Sekretariat Jenderal KPU RI untuk melakukan telaah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2015. Hasil telaah telah disampaikan oleh Sekretariat Jenderal KPU RI kepada Para Teradu untuk dilakukan pembahasan. Namun karena dalam waktu bersamaan, Para Teradu juga harus melaksanakan tugas konsultasi rancangan Peraturan KPU kepada DPR RI dan Pemerintah, dan memerhatikan tahapan penyelenggaraan Pilkada 2017, tanpa bermaksud mengesampingkan pemberian pelayanan kepada Pengadu, Para Teradu menempuh kebijakan memprioritaskan pelaksanaan tugas penyusunan dan penetapan regulasi. Selanjutnya, respon terhadap surat Pengadu diberikan melalui audiensi yang dipimpin oleh Teradu IV berdasarkan mandat yang diberikan oleh Para Teradu. Penjelasan tertulis juga telah disampaikan Para Teradu dengan menerbitkan Surat KPU Nomor 6/KPU/I/2017 tanggal 6 Januari 2017; [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, bukti dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada 14 Maret 2017 menunjuk bahwa pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dilakukan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2013 yang disahkan pada 11 Januari 2013. Memperhatikan tanggal pengesahan tersebut, menurut DKPP menunjukkan bahwa pembentukan Kabupaten PALI dilakukan sebelum pemilu 2014. Selain itu dalam Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pembentukan PALI, memerintahkan pembentukan DPRD Kabupaten PALI dilakukan melalui hasil pemilu 2014. Berdasarkan hal tersebut, para Teradu melakukan penataan dan penetapan Daerah Pemilihan berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR yang kemudian diturunkan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu 2014. Melalui Keputusan Nomor 98/Kpts/KPU/Tahun 2013, Para Teradu kemudian menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya para Teradu menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi pada Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai hasil pemekaran Kabupaten Muara Enim melalui Keputusan Nomor 609/Kpts/KPU/Tahun 2014. Tindakan dan perbuatan para Teradu menata dan menentukan dapil menjelang pemilu 2014, menurut DKPP beralasan menurut hukum dan etika oleh karena pembentukan Kabupaten PALI dilakukan setelah pemilu 2009 dan sebelum pemilu 2014. Tindakan Para Teradu tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2015 sebagaimana dimohonkan oleh Pengadu tidak serta merta dapat dimaknai sebagai bentuk pelanggaran hukum dan kode etik Penyelenggara Pemilu. Sebab Putusan Mahkamah Konstitusi a quo bukan merupakan putusan yang bersifat individual dan konkrit tetapi putusan mengenai pasal dan ayat undang-undang yang bersifat umum dan abstrak. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatalan pasal dan ayat atas pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang bersifat prospektif untuk menjamin kepastian hukum. Meskipun demikian, para Teradu sebagai penyelenggara pemilu sepatutnya memberi pelayanan terbaik bagi setiap warga negara yang memerlukan dengan cepat dan tepat. Memberikan penjelasan lengkap dan akurat terhadap kebijakan yang diambil untuk kepastian terhadap pemenuhan hak-hak warga negara yang berhubungan dengan tugas dan wewenangnya. Keberadaan para Teradu didedikasikan untuk melayani oleh sebab itu, menurut DKPP kesibukan tidak dapat menjadi suatu alasan untuk mengabaikan, menunda atau tidak melayani yang menjadi kewajiban hukum dan etik atas setiap hak-hak warga negara yang menjadi tanggungjawab penyelenggara; [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Para Teradu, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2]Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baik Para Teradu; Berdasarkan pertimbangan dan simpulan di atas,

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Juri Ardiantoro, Teradu II Ida Budhiati, Teradu III Hadar Nafis Gumay, Teradu IV Sigit Pamungkas, dan Teradu V Arief Budiman, Teradu VI Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan Teradu VII Hasyim Asy’ari selaku Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; 3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H masing- masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Lima bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Jumat tanggal Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Dr. Nur Hidayat Sardini,S.Sos.,M.Si. Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si