Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 227-PKE-DKPP/VIII/2019 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU, Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 245- P/L-DKPP/VI/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 227-PKE- DKPP/VIII/2019, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Viktorianus Ohoiwutun Pekerjaan/Lembaga : Swasta/Pengurus DPD Partai Gerindra Provinsi Papua Alamat : Kamp. Kepi Kec. Obaa Kab, Mappi, Provinsi Papua MEMBERIKAN KUASA KHUSUS KEPADA: Nama : Yansen Marudut Simbolon Pekerjaan/Lembaga : Pengacara Alamat : Wisma Orange, Dinkes Kotaraja Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------ Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Amandus Situmorang Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Alamat Kantor : Taman Imbi Kota Jayapura Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------- Teradu; [1.3] Membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Teradu; Mendengar Keterangan Pihak Terkait; dan Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 245-P/L-DKPP/VII/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 227-PKE-DKPP/VIII/2019,yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut: Bahwa Pengadu adalah Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Papua berdasarkan Surat Keputusan DPP Nomor : 10-0462/Kpts/DPP- Gerindra/2017 (Bukti P- 01; SK DPP Partai Gerakan Indonesia Raya). Dengan ini menyampaikan Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilihan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaporkan oleh Sdr. Ronald Engko Caleg DPRP Dapil I dari Partai Gerindra. Adapun uraian dan kronologis perstiwa sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe Jayapura, KPU Provinsi Papua menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu Legislatif Tahun 2019 untuk DPRP; (Bukti P- 02; Model DC-1 DPRP) 2. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2019 atau 22 (dua puluh dua) hari setelah penetapan rekapitulasi oleh KPU Provinsi Papua, Sdr. Ronald Engko Caleg DPRD Provinsi Papua Dapil 1 dari Partai Gerindra mengajukan laporan pelanggaran administratif pemilihan ke Bawaslu Provinsi Papua yang pada pokoknya mempermasalahkan penetapan rekapitulasi penghitungan suara DPRD Provinsi untuk Dapil 1 Kota Jayapura oleh KPU Provinsi Papua. 3. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019, Sdr. Ronal Engko melaporkan hal yang sama ke Bawaslu RI yang mana dalam laporannya yang bersangkutan mendalilkan bahwa laporan yang sama juga telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal11 Juni 2019. 4. Bahwa berdasarkan bukti materi permohonan Sdr. Ronald Engko yang dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua, tertanggal 11 Juni 2019 (Bukti P- 03; Foto copy Materi Laporan Sd. Ronald Engko). Fakta laporan tertanggal 11 Juni 2019 juga terlihat secara jelas dalam Putusan Bawaslu Provinsi Nomor : 001/LP/PL/PTS.ADM/PROV/33.00/VII/2019, dimana pada halaman 2 Putusan a quo, tertulis dengan Laporan tertanggal 11 Juni 2019; (Bukti P- 04; Foto Copy Putusan Bawaslu ProvinsiPapua Nomor : 001/LP/PL/PTS.ADM/PROV/33.00/VII/2019). 5. Bahwa dengan bukti-bukti di atas, jelas terlihat secara legal formal, Laporan Pelanggaran administratif pemilihan yang diajukan Sdr. Ronald Engko lebih duluan dilaporkan ke Bawaslu RI dibandingkan ke Bawaslu Provinsi Papua. 6. Bahwa terhadap Laporan Sdr. Ronald Engko tersebut, Bawaslu RI telah mengeluarkan Putusan Nomor : 64/LP/PL/ADM/RI/00.00/VI/2019 yang pada pokok menyatakan Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilaporkan Sdr. Ronald Engko tidak diterima dan tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan karena tidak memenuhi syarat materiil, dimana peristiwa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh pelapor melebihi batas waktu pelaporan yang ditentukan yakni 7 (tujuh) hari sejak diketahui; (Bukti P- 05; Putusan Bawaslu RI 64/LP/PL/ADM/RI/00.00/VI/2019). 7. Bahwa menurut Pengadu, Putusan Bawaslu RI sangat tepat sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2019. Oleh karena Sdr. Ronald Engko dalam Laporannya mendalilkan peristiwa dugaan pelanggaran administratif pemilihan terjadi pada tanggal 19 Mei 2019, diketahui pada tanggal 20 Mei 2019 dan dilaporkan ke Bawaslu RI tertanggal 10 Juni 2019, maka sangat jelas laporaan yang bersangkutan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan. 8. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti sebagaimana telah dikemukakan di atas, Pengadu sangat menyesalkan sikap dan tindakan tidak profesionalnya Teradu karena sekalipun telah mengetahui adanya Putusan Bawaslu RI terhadap masalahyangsamadengan Putusan Nomor 64/LP/PL/ADM/RI/00.00/VI/2019 tertanggal 13 Juni 2019, Teradu sebagai Koordinator Pelanggaran dan Penindakan Bawaslu Provinsi Papua justru tetap ngotot dan memproses masalah tersebut hingga ke persidangan. 9. Pengadu mempertegas kembali bahwa tidak memenuhi syarat materiilnya Laporan Sdr. Ronald Engko sangat jelas terlihat dalam Putusan Bawaslu Papua sendiri yakni Putusan Nomor : 001/LP/PL/PTS.ADM/PROV/33.00/VII/2019. Dalam Putusan a quo pada halaman 1 s/d 3 memuat dalil-dalil antara lain; laporan diajukan tertanggal 11 Juni 2019 dan Pelapor (Sdr. Ronald Engko) mengetahui peristiwa yang dilaporkan pada hari Senin, Tanggal 20 Mei 2019 Pukul 16.45 WIT; (Vide Bukti P- 04); 10. Bahwa menurut Pengadu, Teradutelah bertindak tidak profesional dan bahkan cenderung berpihak kepada Pelapor (Sdr. Ronald Engko), karena jelas-jelas telah mengetahui Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemillihan yang dilaporkan telah melewati tenggang waktu, akan tetapi Teradu tetap mendorong dan memproses hingga ke persidangan. Padahal dalam ketentuan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 dinyatakan apabila laporan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilaporkan tidak memenuhi syarat formil dan materiil, laporan tidak diterima. 11. Bahwa tindakan Teradu bukan hanya melanggar ketentuan perundang-undangan tetapi juga mendiskreditkan Bawaslu RI yang terlebih dahulu telah mengeluarkan Putusan terhadap masalah yang sama dengan amar Putusan yakni; Laporan tidak diterima dan tidak ditindajklanjuti dalam pemeriksaan persidangan karena tidak memenuhi syarat materiil. 12. Bahwa menurut Pengadu, Teradu sebagai Koordinator Divisi Pelanggaran dan Penindakan telah bertindak melampaui kewenangan yang diberikan Undang- undang khususnya dalam menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilaporkan Sdr. Ronald Engko. Tindakan Teradu patut dikategorikan sebagai bentuk keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilihan dengan cara mengabaikan asas-asas kepatutan terhadap perundangan-undangan karena dengan sengaja telah mendorong Laporan yang kadaluarsa ke proses pemeriksaan hingga persidangan. 13. Bahwa selain itu, tindakan Teradu sangat membahayakan proses penegakan supremasi hukum serta dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi pengawas Pemilu, karena Teradu telah mempertontonkan cara pandang dan sikap yang berbeda dengan institusi diatasnya dalam hal menangani dugaan pelanggaran yang jenis, sifat dan pelapornya sama hingga berakibat adanya Putusan yang berbeda antara Bawaslu RI dengan Bawaslu Papua. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 3) Memberikan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan 4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-5 sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN 1. P-1 Foto copy SK DPP Partai Gerakan Indonesia Raya; 2. P-2 Foto Copy Hasil Rekapitulasi Tingkat Provinsi (Model DC-1 DPRP); Foto copy Materi Laporan Sd. Ronald Engko ke Bawaslu Papua 3. P-3 (Formulir Model ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran Adm. Pemilu/Adm. Pemilu tanggal 11 Juni 2019); 4. P-4 Foto Copy Putusan Bawaslu Provinsi Papua Nomor : 001/LP/PL/PTS.ADM/PROV/33.00/VII/2019) ; Foto copy Putusan Bawaslu RI Nomor 64/LP/PL/- 5. P-5 ADM/RI/00.00/VI/2019; [2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Pengadu tidak mempunyai kepentingan langsung dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor Sdr. Dr.Ronald E.Engko, M.Si kepada Bawaslu Provinsi Papua karena pihak yang dilaporkan oleh Pelapor Sdr. Dr.Ronald E.Engko, M.Si adalah Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua sebagai Pihak Terlapor; 2. Bahwa Pengadu merupakan Caleg DPRP Provinsi Papua pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan (DAPIL) 7 (Tujuh) yang terdiri dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi sedangkan Pelapor Sdr. Dr.Ronald E.Engko, M.Si adalah Caleg DPRP Provinsi Papua Daerah Pemilihan (DAPIL) 1 yang terdiri dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi, sehingga jelas Pengadu tidak mempunyai kerugian langsung terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Sdr. Dr.Ronald E.Engko, M.Si ; 3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa Pengadu tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan dan tidak ada kerugian yang nyata pada diri Pengadu baik terkait proses Pemilu maupun perolehan suara Pengadu sebagai Caleg DPRP Provinsi Papua di Dapil 7 ( tujuh).

1. Bahwa pihak Teradu dalam Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam perkara aquo kurang pihak (plurium litis concortium), dimana Pengadu hanya mengadukan 1 (satu) orang anggota Bawaslu Provinsi Papua atas nama Teradu Amandus Situmorang saja, dimana Anggota Bawaslu Provinsi Papua berjumlah 7 (orang) sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 92 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b yang berbunyi: Ayat (1) : “Keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas individu yang memiliki tugas pengawasan Penyelenggaraan Pemilu”. Ayat (2) huruf b: Jumlah Anggota : b.Bawaslu Provinsi sebanyak (5) (lima) atau 7 (tujuh) orang Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut maka sangat jelas bahwa komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi Papua berjumlah 7 (tujuh) orang; 2. Bahwa dalam pengambilan keputusan lembaga Bawaslu Provinsi Papua dilakukan melalui Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 139 yang berbunyi : “Pengambilan keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno”. 3. Bahwa sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka sangat jelas bahwa pengaduan yang disampaikan oleh Sdr. Viktorianus Ohoiwutun kurang pihak pihak (plurium litis concortium).

1. Bahwa benar rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 tingkat KPU Provinsi Papua dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2019 di Hotel Grand Abe Jayapura; 2. Bahwa Teradu dengan tegas menolak dan membantah dalil pengadu sebagaimana yang didalilkan oleh Pengadu pada angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 yang pada pokoknya aduan pengadu menyatakan bahwa laporan Pelanggaran yang disampaikan oleh Sdr.Dr.Ronald E. Engko. M.Si telah melewati tenggang waktu pelaporan 7 hari sejak peristiwa diketahui dan laporan pelanggaran telah dilaporkan terlebih dahulu kepada Bawaslu RI. Bahwa terhadap dalil tersebut Teradu menyampaikan tanggapan sebagai berikut: - Bahwa tidak benar laporan Dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Sdr.Dr.Ronald E.Engko. M.Si disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua 22 (dua puluh dua) hari sejak penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 tingkat KPU Provinsi Papua dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2019; - Bahwa Pelapor Sdr. Dr.Ronald E.Engko. M.Si mengetahui peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu pada tanggal 20 Mei 2019 dimana Pelapor mendapatkan copyan salinan hasil Pleno Penetapan Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif DPRP Dapil 1 Papua dalam Formulir DC-1 DPRP yang tidak sesuai dengan hasil DB-1 DPRP yang ditetapkan oleh KPU Kota Jayapura; (Bukti T- 1, Bukti T-2 Dan Bukti T-3) - Bahwa Pelapor Sdr. Dr.Ronald E.Engko. M.Si melaporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 24 Mei 2019 dengan Pk.15.30 WIT dengan menyampaikan berkas laporan yang telah diisi sendiri dan ditandatangani oleh Pelapor pada Formulir Model B.1 dan pelapor melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); (Bukti T-4) - Bahwa sebagaimana ketentuan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018, Pasal 7 yang berbunyi : “ Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu” sehingga laporan yang disampaikan oleh Pelapor Sdr. Dr.Ronald E.Engko. M.Si masih dalam tenggang waktu 7 hari sejak diketahui; - Bahwa laporan Dugaan Pelanggaran Adminitratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu Provinsi paling lama 7 (tujuh) hari Kerja setelah laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu diketahui, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 34 yaitu : Hari adalah hari Kerja sehingga jika dihitung berdasarkan hari kerja laporan pelapor diketahui oleh Palapor pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019 dan selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2019 dilakukan Kajian Awal dan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan kepada Pelapor untuk melengkapi Laporan Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu selama 3 (tiga) hari kerja; - Bahwa penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor dilakukan berdasarkan hari kerja dimana hari kerja terhitung 5 (lima) hari Senin hingga Jumat, sedangkan hari Sabtu dan Minggu serta hari libur Nasional tidak dihitung sebagai hari kerja dalam penanganan dugaan pelanggaran Pemilu dan terkait hari libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019 telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Papua dengan Nomor : 003/5405/SET tanggal 14 Mei 2019 dan dalam surat tersebut disebutkan Libur Nasional dan Cuti Bersama dimulai tanggal 30 Mei 2019 hingga berakhir tanggal 11 Juni 2019, dengan demikian penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dilanjutkan oleh Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 11 Juni 2019 ; (Bukti T-5) - Bahwa selanjutnya terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh Pelapor Sdr. Dr.Ronald E.Engko. M.Si tersebut, Staf Penindakan Bawaslu Provinsi Papua a.n Ghirah Nompo mengeluarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan pada Formulir Model B-3 nomor : 140/TBPL/LP/PL/Bawaslu.Prov.PA/V/2019 pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019 Pk.15.30 WIT; ( Bukti T-6) - Bahwa laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh Pelapor Sdr. Dr.Ronald E.Engko. M.Si dan dituangkan oleh Pelapor dalam Formulir B.1 setelah diteliti dan dicermati terdapat 2 (dua) Jenis Dugaan- Pelanggaran Pemilu yang dilaporkan yaitu : Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan selanjutnya Bawaslu Provinsi Papua terhadap laporan Dugaan Pelanggaran Adminitratif Pemilu tersebut dengan melakukan Kajian Awal sebagaimana ketentuan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018, Pasal 9 Ayat (2) yang berbunyi : “Pengawas Pemilu membuat kajian awal atas dugaan pelanggaran Pemilu yang dituangkan dalam formulir B.5 paling lama 2 (dua) hari sejak Laporan diterima”; dan hasil Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan agar pelapor melengkapi berkas laporan sesuai dengan Formulir ADM-2 dalam waktu 3 (hari) kerja dan penanganan selanjutnya terhadap laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu berdasarkan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 dengan mekanisme sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa keterpenuhan syarat formil dan materil laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu: (Bukti T-7 dan Bukti T-8,); - Bahwa Teradu bersama Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua lainnya melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan yang disampaikan oleh Pelapor Sdr.Dr.Ronald E.Engko, M.Si pada tanggal 13 Juni 2019 dan selanjutnya Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Papua melakukan rapat Pleno pada tanggal 13 Juni 2019 dengan Berita Acara Pleno Nomor : 051.b/K.Bawaslu-Prov.Pa/TU.03.01/V/2019 tentang Pembahasan Putusan Pendahuluan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Nomor : 100/LP/PL/ADM/PROV/33.00/VI/2019 Tertanggal 13 Juni 2019 dan dan melaksanakan sidang Putusan Pendahuluan pada tanggal 14 Juni 2019 dengan Putusan Pendahuluan Nomor : 100/LP/PL/ADM/PROV/33.00/VI/2019 Tertanggal 14 Juni 2019; (Bukti T-9 dan Bukti T-10) - Bahwa selanjutnya terhadap Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu selanjutnya ditangani oleh Sentra Gakkumdu Provinsi Papua yang terdisi dari 3 (tiga) Unsur yang ada didalamnya yaitu Unsur Bawaslu Provinsi Papua, Unsur Penyidik dan Unsur Kejaksaan dan selanjutnya dalam waktu 1x24 Jam, laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Papua dilakukan pembahasan pertama oleh Sentra Gakkumdu sebagaimana ketentuan Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018, Pasal 20 Ayat (1) yang berbunyi : “ Pengawas Pemilu bersama dengan penyidik dan Jaksa paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) Jam melakukan pembahasan pertama terhitung sejak tanggal temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu”; ( Bukti T-11) 3. Bahwa Teradu dengan tegas menolak dalil Pengadu pada angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Sdr.Dr.Ronald E.Engko, M.Si telah disampaikan terlebih dahulu kepada Bawaslu RI dan telah diputus oleh Bawaslu RI dan menyatakan tidak memenuhi syarat materiil. Bahwa terhadap dalil tersebut Teradu menyampaikan tanggapan sebagai berikut: - Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 99 huruf a, huruf b dan c yang pada pokoknya menjelaskan kewenangan Bawaslu Provinsi yaitu : menerima, dan menindaklanjuti laporan yang berakitan dengan dugaan pelanggaran Pemilu, memeriksa dan mengkaji serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian dan kewenangan dalam menerima, memeriksa, memediasi atau adjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah Provinsi; - Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang disampaikan oleh Sdr.Dr.Ronald Engko, M.Si kepada Bawaslu RI, Pengadu telah keliru dalam memahami, mencermati dan memaknai Putusan Bawaslu RI Nomor 64/LP/PL/ADM/RI/00.00/VI/2019 yang dibacakan pada tanggal 14 Juni 2019, Putusan tersebut adalah Putusan Pendahuluan yang merupakan tahapan penanganan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang didahului sidang pendahuluan untuk memeriksa keterpenuhan syarat formil dan materil sebuah laporan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana ketentuan Perbawasu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Pasal 40 dan Pasal 41 Ayat (1); - Bahwa Putusan Pendahuluan Bawaslu RI Nomor 64/LP/PL/ADM/RI/00.00/VI/2019 telah memeriksa keterpenuhan syarat formil dan materil atas laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Sdr.Dr.Ronald E.Engko, M.Si dimana pada angka 1.11 menyebutkan bahwa laporan Pelapor telah memenuhi syarat Formil dan selanjutnya pemeriksaan terhadap syarat materiil laporan pada angka 1.13 yang mengutip kembali pernyataan Pelapor yang menyebutkan : “ bahwa pada tanggal 24 Mei 2019, saya melaporkan hal ini kepada Bawaslu Provinsi Papua, saya menyerahkan laporan saya beserta dengan bukti-bukti yang saya miliki” Bahwa dari fakta persidangan pemeriksaan pendahuluan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor kepada Bawaslu RI maka laporan yang disampaikan oleh Pelapor tanggal 10 Juni 2019 telah lewat waktu 7(tujuh) hari sejak diketahui dan selanjutnya Bawaslu RI menyatakan laporan Sdr. Dr.Ronald E.Engko, M.Si tidak memenuhi syarat materil; - Bahwa pada angka 1.18 Putusan Pendahuluan Bawaslu RI menyatakan :’bahwa laporan Pelapor kepada Bawaslu Provinsi Papua dengan pokok laporan yang sama sebagaimana yang didalilkan oleh Pelapor telah diregistrasi dengan nomor : 001/LP/PL/ADM/Prov/33.00/VI/2019 dan sedang dalam proses pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi Papua, berdasarkan hal tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat agar sebuah laporan yang dilaporkan tidak diperiksa berulang-ulang dan menjaga konsistensi putusan sehingga laporan Pelapor Nebis in idem “; - (Bukti T-12) 4. Bahwa Teradu dengan tegas menolak dalil Pengadu pada angka 10, angka 11, angka 12 dan angka 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Teradu telah bertindak tidak profesional dan berpihak kepada Pelapor, mendiskreditkan Bawaslu RI, dan bertindak melampaui kewenangan; Bahwa terhadap dalil tersebut Teradu menyampaikan tanggapan sebagai berikut: - bahwa terhadap aduan Pengadu yang menyangkut dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Teradu menyerahkan sepenuhnya penilaian terhadap aduan pengadu kepada Majelis Pemeriksa Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu Republik Indonesia; - bahwa Teradu tidak memiliki memiliki hubungan baik kekeluargaan, hubungan kekerabatan dengan Sdr.Dr. Ronald E.Engko, M.Si , Teradu baru mengenal yang bersangkutan pada saat melaporkan laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu di Bawaslu Provinsi Papua; - bahwa Teradu bersama Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua memperlakukan setiap Pelapor Dugaan Pelanggaran Pemilu secara adil dan tidak berpihak kepada orang-orang tertentu pada saat melakukan proses penanganan Pelanggaran Pemilu di Bawaslu Provinsi Papua; - bahwa Teradu bersama Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua tidak dapat menolak setiap Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu pada saat Pelapor datang dan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Papua, karena jika Bawaslu Provinsi Papua menolak adanya Temuan dan Laporan yang disampaikan dan tidak menindaklanjutinya maka Teradu bersama Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua dapat diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 543 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi: “ setiap Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau PPL/Panwaslu LN/Pengawas TPS yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 2 (dua) Tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah); - bahwa Teradu sebagai Koordinator Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Papua tidak memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk menangani Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu serta mengambil keputusan sendiri dan secara sepihak dalam penanganan Dugaan pelanggaran Pemilu melainkan keputusan kolektif Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua, dimana sejak Temuan dan Laporan dilaporkan dan diterima oleh Bawaslu Provinsi Papua sudah harus dilakukan rapat pleno bersama Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua hingga tahapan akhir penanganan pelanggaran baik Pelanggaran Administratif Pemilu, Sengketa Pemilu, Pidana Pemilu bahkan Temuan atau Laporan yang terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; (Vide Bukti T-8, Bukti T-9 dan Bukti T-10) - bahwa dalam proses dan tahapan penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu mulai sidang Pemeriksaan pendahuluan, Putusan Pendahuluan dan Pelaksanaan sidang adjudikasi hingga putusan akhir terhadap hasil sidang pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu Papua dengan Nomor : 051.b/Bawaslu.Prov.PA/HK.01.01/VI/2019 tentang Pembentukan Majelis Sidang Pelanggaran Administratif Pemilu di Bawaslu Provinsi Papua tertanggal 27 Mei 2019 dan sidang Pemeriksaan tersebut dilakukan secara bersama-sama Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua lainnya bukan ditangani sendiri oleh Teradu selaku Koordinator Divisi penindakan Bawaslu Provinsi Papua ( Bukti T-13); [2.5] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; dan 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] BUKTI TERADU Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu mengajukan alat bukti berupa T-1 s.d T-16, sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN 1. T-1 Sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Model DC-1 DPRP Provinsi Papua Daerah Pemilihan (DAPIL) 1 Kota Jayapura; 2. T-2 Sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Model DB-1 DPRP Provinsi Papua Daerah Pemilihan (DAPIL) 1 Kota Jayapura; 3. T-3 Sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Model DC-1 DPRP Provinsi Papua Daerah Pemilihan (DAPIL) 1 Kota Jayapura; 4. T-4 Formulir Model B.1 yang telah diisi, ditandatangani oleh Pelapor dan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua dan lampiran Fotocopy KTP Pelapor; 5. T-5 Surat Edaran Sekretaris Daerah a.n Gubernur Papua Nomor: 003/5405/SET tentang hari libur dan cuti bersama di Wilayah Provinsi Papua pada Bulan Mei dan Juni Tahun 2019; 6. T-6 Formulir Model B.3 Tanda Bukti penerimaan Laporan Nomor : 140/TBPL/LP/PL/BAWASLU.PROV.PA/V/2019 Tertanggal 24 Mei 2019; 7. T-7 Formulir B.5 Kajian Awal Tanda Terima laporan Nomor : 140/TBPL/LP/PL/BAWASLU.PROV.PA/V/2019 Tertanggal 26 Mei 2019; 8. T-8 Berita Acara Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua Nomor : 051.a/K.Bawaslu-Prov.Pa/TU.03.01/V/2019 tentang Pembahasan Kajian Awal Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Nomor : 140/TBPL/LP/PL/BAWASLU.PROV.PA/V/2019 Tertanggal 26 Mei 2019; 9. T-9 Berita Acara Pleno Nomor : 051.b/K.Bawaslu- Prov.Pa/TU.03.01/V/2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Pembahasan Putusan Pendahuluan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Nomor 100/LP/PL/ ADM/PROV/33.00/VI/2019 10. T-10 Putusan Pendahuluan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Nomor : 100/LP/PL/ADM/PROV/33.00/VI/2019 Tertanggal 14 Juni 2019 11. T-11 Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Provinsi Papua Nomor : 005/SG-Prov.PA/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 terhadap laporan Nomor: 005/LP/PL/Bawaslu-Prov.Papua.33.00/V/2019 12. T-12 Putusan Pendahuluan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 64/LP/PL/ADM/RI/00.00/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 13. T-13 Keputusan Bawaslu Papua dengan Nomor : 051.b/Bawaslu.Prov.PA/HK.01.01/VI/2019 tentang Pembentukan Majelis Sidang Pelanggaran Administratif Pemilu di Bawaslu Provinsi Papua tertanggal 27 Mei 2019; 14. T-14 Surat Bawaslu RI Nomor :459/K.Bawaslu/PM.06.00/V/2019 tertanggal 24 Mei 2019 perihal Undangan sinkronisasi Data Pelanggaran Pemilu 2019 Gelombang II; 15. T-15 Report SPD Anggota Bawaslu Provinsi Papua a.n Amandus Situmorang, SH.,MH tanggal 01 Januari 2019 s.d 31 Juli 2019; 16. T-16 Formulir B.1 Penerimaan Laporan Nomor 005/LP/PL/Bawaslu. Prov.PA/33.00/V/2019; [2.7] PIHAK TERKAIT [2.7.1] BAWASLU REPUBLIK INDONESIA Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memanggil Ketua dan/atau AnggotaBawaslu RI Selaku Pihak Terkait dan memberikan keterangan bahwa: A. POKOK ADUAN Teradu tidak profesional dalam menindaklanjuti laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan menerima dan memutus Laporan dari Ronald E. Engko Caleg DPRP Dapil I dari Partai Gerindra dengan putusan Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 001/LP/PL/PTS.ADM/PROV/33.00/VII/2019 yang sebelumnya telah diputus oleh Bawaslu RI dengan Putusan Nomor 64/LP/PL/ADM/RI/00.00/VI/2019. B. DASAR HUKUM PERTIMBANGAN 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945); 2. Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; dan 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. C. KETERANGAN PIHAK TERKAIT a. Bahwa Bawaslu berwenang menerima dan menindaklanjuti temuan dan laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 huruf a dan huruf b Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (yang selanjutnya disebut UU Pemilu) menyatakan: Pasal 95 Bawaslu berwenang: a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; b. Bahwa terhadap kewenangan Bawaslu tersebut di atas juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut "Perbawaslu Penanganan Pelanggaran") yang menyatakan: Pasal 2 (1) Dugaan Pelanggaran Pemilu berasal dari Temuan atau Laporan. (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS wajib melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu. Pasal 3 (1) Penindakan merupakan serangkaian proses penanganan pelanggaran yang berasal dari Temuan/Laporan untuk ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang. (2) Proses penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Temuan/penerimaan Laporan; b. pengumpulan alat bukti; c. klarifikasi; d. serta penerusan hasil kajian atas Temuan/Laporan kepada instansi yang berwenang; e. pengkajian; dan/atau f. pemberian rekomendasi. c. Bahwa Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu ditindaklanjuti oleh Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "Perbawaslu Penyelesaian Pelanggaran Administratif") menyatakan: Pasal 4 (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran. d. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (5) Perbawaslu Penyelesaian Pelanggaran Administratif, disebutkan bahwa: Pasal 25 (5) Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM. e. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019, Pelapor hadir ke kantor Bawaslu mengajukan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua (Terlapor) yang menurut Pelapor diketahui peristiwa tersebut diketahui pada tanggal 19 Mei 2019. (BUKTI PT- 1) f. Bahwa terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf e di atas, telah diregistrasi dengan Nomor: 64/LP/PL/ADM/RI/00.00/VI/2019. g. Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu melakukan pemeriksaan dan mengkaji, dimana laporan tersebut memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materiil, sehingga Bawaslu memutus pada tanggal 14 Juni 2019, yang amarnya sebagai berikut: 1. Menyatakan Laporan Tidak diterima. 2. Menyatakan Laporan Tidak ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan. (BUKTI PT-2) h. Bahwa terhadap laporan yang diajukan oleh Pelapor kepada Bawaslu Provinsi Papua yang telah diregistrasi dengan Nomor: 001/LP/PL/ADM/PROV/33.00/VI/2019 pada tanggal 11 Juni 2019 (BUKTI PT-3), Bawaslu Provinsi Papua kemudian melakukan pemeriksaan dan mengkaji, serta memutus pada tanggal 1 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut: 1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap mekanisme yaitu tidak teliti dan tidak cermat sehingga mengakibatkan terdapat 2 (dua) versi Formulir Model DB1- DPRD Provinsi untuk Kota Jayapura; dan 2. Merekomendasikan kepada KPU Republik Indonesia untuk memberikan teguran secara tertulis kepada KPU Provinsi Papua melalui Bawaslu Republik Indonesia. (BUKTI PT-4) i. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Perbawaslu Penyelesaian Pelanggaran Administratif, yang mengatakan: Pasal 54 (1) Bawaslu memutuskan laporan dugaan PelanggaranAdministratif Pemilu TSM dengan mempertimbangkanalat bukti yang dikemukakan dalam pemeriksaan. (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau BawasluKabupaten/Kota memutuskan laporan PelanggaranAdministratif Pemilu dengan mempertimbangkan alatbukti dalam sidang pemeriksaan. (3) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau BawasluKabupaten/Kota diputuskan dalam rapat plenopengambilan keputusan yang bersifat tertutup. Bahwa Putusan sebagaimana dimasksud di atas, Putusan Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 001/LP/PL/ADM/PROV/33.00/VI/2019 Tanggal 1 Juli 2019, merupakan putusan lembaga yang bersifat kolektif kolegial. Sehingga pertanggungjawaban atas suatu Putusan menjadi tanggungjawab kelembagaaan, bukan tanggungjawab yang bersifat personal. j. Bahwa terhadap Putusan Administrasi Nomor: 001/LP/PL/ADM/PROV/33.00/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua, Sdr. Dr. Ronald E. Engko, M.Si mengajukan permohonan koreksi kepada Bawaslu RI pada tanggal 3 Juli 2019. k. Bahwa Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap Putusan Bawaslu Provinsi dan/atau Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 61, Pasal 62, Pasal 64, dan Pasal 65 Perbawaslu Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, yang menyatakan: Pasal 61 (1) Pelapor atau terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Permintaan koreksi atas putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan secara langsung kepada Bawaslu dengan menggunakan formulir model ADM-15. Pasal 62 (1) Pelapor atau terlapor menyampaikan permintaan koreksi atas putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan. (2) Pelapor atau terlapor dalam menyampaikan permintaan koreksi atas putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dibuat secara tertulis yang berisi alasan permintaan koreksi dan hal yang diminta untuk dikoreksi, serta dilampiri putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (3) Alasan permintaan koreksi terhadap putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya menyangkut adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (4) Permintaan koreksi disampaikan dalam 2 (dua) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli dileges, dan 1 (satu) rangkap salinan. Pasal 64 (1) Bawaslu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permintaan koreksi dan dokumen bukti atas terbitnya putusan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permintaan koreksi diterima oleh Bawaslu. (2) Pemeriksaan permintaan koreksi terhadap putusan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dilakukan oleh majelis pemeriksa. (3) Pemeriksaan permintaan koreksi yang dilakukan majelis pemeriksa dapat dibantu oleh asisten pemeriksa dan sekretaris pemeriksa. (4) Pemeriksaan permintaan koreksi dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan menggunakan formulir model ADM-19. Pasal 65 (1) Hasil pemeriksaan permintaan koreksi dibuat dalam bentuk putusan koreksi dengan menggunakan formulir model ADM-20. (2) Putusan koreksi dapat berupa: a. menguatkan putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; atau b. mengoreksi putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (BUKTI PT-5) l. Bahwa dalam melakukan koreksi atas putusan Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu berpedoman pada ketentuan Pasal 62 ayat (3) dimana koreksi dilakukan hanya menyangkut adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. m. Bahwa Majelis Pemeriksa setelah mencermati Putusan Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 001/LP/PL/ADM/PROV/33.00/VI/2019 Tanggal 1 Juli 2019 serta pokok permintaan koreksi yang diajukan oleh Pelapor, Majelis Pemeriksa pada pokoknya berpendapat sebagai berikut: a. Bahwa pemeriksaan terkait kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Juris terhadap Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang dimintakan koreksi tidak hanya meliputi hukum materiil namun juga formil yang jika terdapat kesalahan penerapan hukum berakibat batalnya Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang menyatakan: Pasal 454 (6) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh)hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. Pasal 25 (5) Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM. c. Bahwa Pelapor mengetahui dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua sejak 20 Mei 2019 dan menyampaikan laporan atas pelanggaran tersebut pada Tanggal 11 Juni 2019. Atas hal tersebut, Majelis Pemeriksa menilai laporan dugaan pelanggaran administratif yang disampaikan haruslah diputus oleh Judex Factietelah melewati tenggang waktu pelaporan. d. Bahwa terhadap Putusan Bawaslu provinsi Papua Nomor 001/LP/PL/ADM/PROV/33.00/VI/2019 tanggal 1 Juli 2019, Bawaslu telah melakukan koreksi dalam Putusan Koreksi dengan Nomor: 55/K/ADM/BWSL/PEMILU/VII/2019 yang diucapkan pada tanggal 22 Juli 2019 yang pada pokoknya memutuskan, sebagai berikut: “Menyatakan batal Putusan Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 001/LP/PL/ADM/PROV/33.00/VI/2019 Tanggal 1 Juli 2019.”(BUKTI PT-6) [2.7.2] BUKTI PIHAK TERKAIT Bahwa untuk membuktikan KeteranganPihak Terkait, Pihak Terkait mengajukan alat bukti berupa PT-1 s.d PT-6, sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN 1. PT-1 Formulir Model Adm-2 Laporan Dugaan Pelanggaran Adm Pemilu/Adm. Pemilu, Bawaslu Republik Indonesia; 2. PT-2 Putusan Bawaslu RI Nomor: 64/LP/PL/ADM/RI/00.00/VI/2019 tertanggal 13 Juni 2019; 3. PT-3 Formulir Model Adm-2 Laporan Dugaan Pelanggaran Adm Pemilu/Adm. Pemilu, Bawaslu Provinsi Papua; 4. PT-4 Putusan Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 001/LP/PL/ADM/PROV/33.00/VI/2019; 5. PT-5 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; 6. PT-6 Putusan Koreksi Nomor: 55/K/ADM/BWSL/PEMILU/VII/2019; [2.7.3] BAWASLU PROVINSI PAPUA Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memanggil Ketua dan/atau Anggota Bawaslu Provinsi Papua Selaku Pihak Terkait dan memberikan keterangan bahwapada tanggal 24 Mei 2019 Ronald E. Engko membuat Laporan ke Bawaslu Provinsi Papua. Bahwa terhadap laporan tersebut dilakukan Kajian dan telah memenuhi syarat formil dan materiil disepakati bahwa terdapat 2 dugaan pelanggaran yaitu Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu. Bahwa dugaan pelanggaran tersebut ditangani dengan Peraturan Bawaslu yang berbeda. Terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi dilakukan sidang Pendahuluan pada tanggal 13 Juni 2019 dan diputuskan dalam rapat Pleno Pimpinan bahwa laporan tersebut dapat dilanjutkan pada sidang Pemeriksaan pada tanggal 14 Juni 2019.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentangPedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu Terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentangPerubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentangPedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwaTeradu diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dalam tindakannya yang tidak profesional dalam menindaklanjuti laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan menerima dan memutus Laporan dari Ronald Engko Caleg DPRP Dapil I dari Partai Gerindra dengan Putusan Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 001/LP/PL/PTS.ADM/PROV/33.00/VII/2019 yang sebelumnya telah diputus oleh Bawaslu RI dengan Putusan Nomor 64/LP/PL/ADM/RI/00.00/VI/2019. [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dengan alasanPengadu tidak mempunyai kepentingan langsung dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor Dr.Ronald E.Engko, M.Si kepada Bawaslu Provinsi Papua karena pihak yang dilaporkan oleh Pelapor Dr.Ronald E.Engko, M.Si adalah Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua sebagai Pihak Terlapor. Pengadu merupakan Caleg DPRP Provinsi Papua pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan (DAPIL) 7 (Tujuh) sedangkan Pelapor Dr.Ronald E.Engko, M.Si adalah Caleg DPRP Provinsi Papua Daerah Pemilihan (DAPIL) 1 yang terdiri dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi, sehingga jelas Pengadu tidak mempunyai kerugian langsung terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Dr.Ronald E.Engko, M.Si. Teradu menjelaskan bahwa rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 tingkat KPU Provinsi Papua dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2019 di Hotel Grand Abe Jayapura. Bahwa tidak benar laporan Dugaan pelanggaran yang disampaikan olehDr.Ronald E.Engko. M.Si disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua 22 (dua puluh dua) hari sejak penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 tingkat KPU Provinsi Papua. Bahwa Pelapor Dr.Ronald E.Engko. M.Si mengetahui peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu pada tanggal 20 Mei 2019 dimana Pelapor mendapatkan copyan salinan hasil Pleno Penetapan Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif DPRP Dapil 1 Papua dalam Formulir DC-1 DPRP yang tidak sesuai dengan hasil DB-1 DPRP yang ditetapkan oleh KPU Kota Jayapura. Bahwa Pelapor Dr.Ronald E.Engko. M.Si melaporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 24 Mei 2019 Pukul 15.30 WIT dengan menyampaikan berkas laporan yang telah diisi sendiri dan ditandatangani oleh Pelapor pada Formulir Model B.1 dan pelapor melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP). Teradu menjelaskan bahwa Laporan tersebut kemudian dilakukan kajian awal dan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua agar melengkapi Laporan Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu selama 3 (tiga) hari kerja. Bahwa penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor dilakukan berdasarkan hari kerja dimana hari kerja terhitung 5 (lima) hari Senin hingga Jumat, sedangkan hari Sabtu dan Minggu serta hari libur Nasional tidak dihitung sebagai hari kerja dalam penanganan dugaan pelanggaran Pemilu dan terkait hari libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019 telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Papua dengan Nomor : 003/5405/SET tanggal 14 Mei 2019. Dalam surat tersebut disebutkan Libur Nasional dan Cuti Bersama dimulai tanggal 30 Mei 2019 hingga berakhir tanggal 11 Juni 2019, dengan demikian penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dilanjutkan oleh Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 11 Juni 2019. Terhadap Laporan Ronal E. Engko, setelah dilakukan kajian awal terdapat dua Jenis pelanggaran yakni dugaan pelanggaran Pidana Pemilu dan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. Selanjutnya untuk penanganan dugaan Administratif Pemilu dilakukan dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018, sedangkan Dugaan Pidana Pemilu dilakukan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2019 dilaksanakan sidang Pemeriksaan pendahuluan serta terhadap laporan yang disampaikan oleh Pelapor Dr.Ronald E.Engko, M.Si dan Selanjutnya Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Papua melakukan rapat Pleno sesuai dengan Berita Acara Pleno Nomor : 051.b/K.Bawaslu-Prov.Pa/TU.03.01/V/2019 tentang Pembahasan Putusan Pendahuluan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Nomor 001/LP/PL/ADM/PROV/33.00/VI/2019. Pada tanggal 14 Juni 2019, Teradu dan Bawaslu Provinsi Papua melaksanakan sidang Putusan Pendahuluan dengan Putusan Pendahuluan Nomor : 001/LP/PL/ADM/PROV/33.00/VI/2019. Terhadap Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu selanjutnya ditangani oleh Sentra Gakkumdu Provinsi Papua yang terdisi dari 3 (tiga) Unsur yang ada didalamnya yaitu Unsur Bawaslu Provinsi Papua, Unsur Penyidik dan Unsur Kejaksaan dan selanjutnya dalam waktu 1x24 Jam, laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Papua dilakukan pembahasan pertama oleh Sentra Gakkumdu sebagaimana ketentuan Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Pasal 20 Ayat (1). Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang disampaikan oleh Sdr.Dr.Ronald Engko, M.Si kepada Bawaslu RI, Pengadu telah keliru dalam memahami, mencermati dan memaknai Putusan Bawaslu RI Nomor 64/LP/PL/ADM/RI/00.00/VI/2019 yang dibacakan pada tanggal 14 Juni 2019, Putusan tersebut adalah Putusan Pendahuluan yang merupakan tahapan penanganan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang didahului sidang pendahuluan untuk memeriksa keterpenuhan syarat formil dan materil sebuah laporan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana ketentuan Perbawasu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Pasal 40 dan Pasal 41 Ayat (1). Bahwa Putusan Pendahuluan Bawaslu RI Nomor 64/LP/PL/ADM/RI/00.00/VI/2019 telah memeriksa keterpenuhan syarat formil dan materil atas laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Sdr.Dr.Ronald E.Engko, M.Si dimana pada angka 1.11 menyebutkan bahwa laporan Pelapor telah memenuhi syarat Formil dan selanjutnya pemeriksaan terhadap syarat materiil laporan pada angka 1.13 yang mengutip kembali pernyataan Pelapor yang menyebutkan : “ bahwa pada tanggal 24 Mei 2019, saya melaporkan hal ini kepada Bawaslu Provinsi Papua, saya menyerahkan laporan saya beserta dengan bukti-bukti yang saya miliki”. Bahwa pada angka 1.18 Putusan Pendahuluan Bawaslu RI menyatakan :’bahwa laporan Pelapor kepada Bawaslu Provinsi Papua dengan pokok laporan yang sama sebagaimana yang didalilkan oleh Pelapor telah diregistrasi dengan nomor : 001/LP/PL/ADM/Prov/33.00/VI/2019 dan sedang dalam proses pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi Papua, berdasarkan hal tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat agar sebuah laporan yang dilaporkan tidak diperiksa berulang-ulang dan menjaga konsistensi putusan sehingga laporan Pelapor Nebis in idem. [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Pengadu, Teradu, dan bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat Pengadu pada pokoknya mendalilkan Teradu tidak profesional dalam menindaklanjuti laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan menerima dan memutus Laporan dari Ronald Engko Caleg DPRP Dapil I dari Partai Gerindra dengan Putusan Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 001/LP/PL/PTS.ADM/PROV/33.00/VII/2019 yang sebelumnya telah diputus oleh Bawaslu RI dengan Putusan Nomor 64/LP/PL/ADM/RI/00.00/VI/2019. Dalam sidang pemeriksaan Teradu menyatakan bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 Ronald E. Engko (Pelapor) membuat Laporan ke Bawaslu Provinsi Papua berdasarkan Formulir B.1 Penerimaan Laporan Nomor 005/LP/PL/Bawaslu.Prov.PA/33.00/V/2019 dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan pada Formulir Model B-3 Nomor 140/TBPL/LP/PL/Bawaslu.Prov.PA/V/2019. Terhadap laporan tersebut, Teradu melakukan perncermatan dan penelitian yang menghasilkan kesimpulan bahwa laporan Pelapor Ronald. E. Engko terdapat dua jenis dugaan Pelanggaran yakni dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu. Selanjutnya, terhadap dugaan pelanggaran administrasi pada tanggal 26 Mei 2019 Teradu membuat Kajian Awal berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 051.a/K.Bawaslu- Prov.Pa/TU.03.01/V/2019. Berdasarkan Pleno Laporan Pelapor dinyatakan telah memenuhi syarat Formil dan Materiil sehingga Laporan diregister dengan Nomor 001/LP/PL/ADM/PROV/33.00/VI/2019. Terhadap dugaan Pelanggaran Pidana, pada tanggal 27 Mei 2019 dilakukan Pembahasan pertama dengan Sentra Gakkumdu yang dibuktikan dengan Berita Acara Nomor 005/SG-Prov.PA/V/2019 tanggal 27 Mei 2019. Oleh karena di Provinsi Papua libur bersama dimulai pada tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan 11 Juni 2019, maka terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi pada tanggal 13 Juni 2019 dilakukan Sidang Pendahuluan. Pada tanggal yang sama Teradu bersama Anggota Bawaslu Provinsi Papua melakukan Rapat Pleno yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 051.b/K.Bawaslu-Prov.Pa/TU.03.01/V/2019. Dalam fakta persidangan terungkap bahwa pada tanggal 14 Juni 2019, dilaksanakan Putusan Pendahuluan oleh Bawaslu Provinsi Papua yang bersamaan dengan Putusan Pendahuluan Bawaslu RI Nomor 64/LP/PL/ADM/RI/00.00/VI/2019. Dalam fakta persidangan terungkap bahwa Pelapor juga mengajukan laporan yang sama ke Bawaslu RI pada tanggal 10 Juni 2019. Pihak Terkait Bawaslu RI dalam persidangan menjelaskan Ronal Engko hadir tanggal 10 Juni 2019 dan melaporkan laporan yang sama yang diajukan ke Bawaslu Provinsi Papua. Atas fakta ini kemudian dalam putusan pendahuluan Bawaslu RI Nomor 64/LP/PL/ADM/RI/00.00/VI/2019 menyatakan laporan tidak dapat diterima karena (ne bis in idem) dan oleh karenanya tidak melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara. Pihak Terkait mengetahui dari pokok laporan Pelapor bahwa laporan yang sama telah dilaporkan pada Bawaslu Provinsi Papua. Dalam persidangan, Teradu mengaku tidak mengetahui ada putusan pendahuluan Bawaslu RI. Teradu mengetahui ada putusan Bawaslu RI Nomor 64/LP/PL/ADM/RI/00.00/VI/2019 dari staf Bawaslu Provinsi Papua pada malam hari setelah putusan pendahuluan Bawaslu Provinsi Nomor 001/LP/PL/ADM/PROV/33.00/VI/2019 diterbitkan. Putusan Pendahuluan Bawaslu RI menyatakan Laporan tidak dapat diterima dan tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan, sedangkan dalam Putusan Pendahuluan Bawaslu Papua Laporan diterima dan ditindaklanjuti pada sidang Pemeriksaan. Terhadap uraian fakta tersebut DKPP berpendapat benar Tindakan Teradu menerima Laporan dari Pelapor pada tanggal 24 Mei 2019 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, DKPP menilai adanya ketidakcermatan dari Teradu untuk melakukan komunikasi kepada Bawaslu RI selaku atasan setingkat diatasnya. Semestinya Teradu tetap berkomunikasi dengan Bawaslu RI terhadap Laporan yang diterima supaya tidak menimbulkan syakwasangka ketidakprofesionalan Teradu dalam penyelesaian penanganan Laporan. Selain itu, terungkap fakta dalam persidangan adanya kesalahan tanggal penerimaan Laporan dalam Putusan Bawaslu Provinsi Papua Nomor 001/LP/PL/ADM/PROV/33.00/VI/2019. Semestinya, dalam Putusan tersebut tertulis 24 Mei 2019 namun pada faktanya tertulis 11 Juni 2019. Kesalahan dalam Penulisan tanggal dapat berimplikasi pada penerapan hukum Putusan a quo. Teradu sebagai Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengoreksi Putusan sebelum dibacakan di muka sidang. DKPP perlu mengingatkan kepada jajaran Kesekretariatan Bawaslu Provinsi Papua supaya lebih cermat, profesional dan teliti dalam menyiapkan data dan informasi sebagai sebagai bahan Teradu dalam mengambil keputusan. Dengan demikian Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 15 huruf e, huruf f dan huruf h Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban para Teradu tidak meyakinkan DKPP; [4.4]Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Teradu, mendengar keterangan Pihak Terkait dan saksi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan Sanksi peringatan kepada Teradu Amandus Situmorang selaku Anggota Bawaslu Provinsi Papua; 3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Muhammad, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Enam bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belasdan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Muhammad, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota. KETUA Ttd Harjono ANGGOTA Ttd Ttd Alfitra Salam Teguh Prasetyo Ttd Ttd Muhammad Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir