III. DUDUK PERKARA
[2.1] URAIAN PENGADUAN PENGADU
Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan
Pengaduan Nomor: 25-P/L-DKPP/II/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 26-
PKE-DKPP/II/2020, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian
sebagai berikut:
1. Bahwa Para Pengadu secara resmi telah mendaftar sebagai calon anggota KPU
Kabupaten Mamberamo Tengah Periode 2019-2024 dan secara sah Para Pengadu
telah ditetapkan oleh Timsel Papua 1 sebagai Peserta Seleksi Calon Anggota KPU
Kabupaten Mamberamo Tengah Periode 2019 – 2024;
2. Bahwa untuk memilih calon anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Periode
2019-2024, Tim Seleksi Papua 1 telah melakukan tahapan-tahapan kegiatan
seleksi, yaitu :
a. Melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten
Mamberamo Tengah;
b. Mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU
Kabupaten Mamberamo Tengah ;
c. Melakukan seleksi tertulis;
d. Melakukan Tes Psikologi;
e. Mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon anggota
KPU Kabupaten Mamberamo Tengah yang LULUS seleksi tertulis dan tes
psikologi;
f. Melakukan Tes Kesehatan dan Wawancara;
g. Menetapkan nama calon anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah
sebanyak 2 (Dua) kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten Mamberamo
Tengah yang berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno; dan
h. Menyampaikan nama calon anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah
sebanyak 2 (Dua) kali jumlah anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah
yang berakhir masa jabatannya kepada KPU RI.
3. Bahwa atas seluruh tahapan kegiatan Seleksi yang dilakukan oleh Timsel Papua 1
tersebut di atas, Para Pengadu ditetapkan dan dinyatakan lulus sebagaimana
tercantum dalam Berita Acara Nomor 07/BA/Timsel 1- KPU/VIII/2018 tertanggal
27 Agustus 2018. Dan adapun nama-nama peserta tes yang dinyatakan LULUS tes
Kesehatan dan Wawancara, serta yang disampaikan/diajukan ke KPU RI untuk
dilakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan berdasarkan Berita Acara tersebut di atas
adalah sebagai berikut :
Tabel. 1
Daftar Peserta Tes Kesehatan dan Wawancara yang dinyatakan LULUS
No. Nama Peserta Tes Keterangan
1. Emius Karoba, S.Pi LULUS
2. Meir Yikwa, S.T. LULUS
3. Nepson Kogoya, S.Sos LULUS
4. Nius Yikwa, SE. LULUS
5. Petos Karoba, S.P. LULUS
6. Simon Yigibalom, S.Sos.,M.Si LULUS
7. Usmar Payokwa, S.Sos LULUS
8. Wim Williams Wanimbo, S.Pd.,M.Si LULUS
9. Yasin Penggu, S.Sos LULUS
10. Yobi Berendam, S.Sos LULUS
4. Bahwa setelah Tim Seleksi Papua-1 menetapkan dan menyampaikan 10 (sepuluh)
nama tersebut di atas kepada KPU RI, maka KPU RI (Para Teradu) telah
melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan pada hari Minggu 10 Maret 2019
bertempat di hotel Horizon Jayapura sebagaimana tercantum dalam surat KPU RI
tertanggal 6 Maret 2019 perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon
Anggota KPU Kabupaten Kota/Kabupaten Provinsi Papua Periode 2019-2024;
5. Bahwa atas pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan yang sudah dilakukan oleh
KPU RI melalui KPU Provinsi Papua terhadap Peserta Tes calon anggota KPU
Kabupaten Mamberamo Tengah yang nama-namanya sebagaimana tersebut diatas,
sampai dengan saat ini dan dengan alasan yang tidak jelas KPU RI (Para Teradu)
tidak mengumumkan hasilnya. Padahal, perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 34 Ayat (2) sudah jelas dan tegas
disebutkan bahwa ”Pemilihan dan Penetapan anggota KPU Kabupaten/Kota di KPU
sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 Ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama
60 (Enam Puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU
Kabupaten/Kota dari Tim Seleksi;
6. Bahwa perbuatan dan/atau sikap Para Teradu yang tidak menetapkan dan
mengumumkan Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan tersebut adalah suatu
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 huruf b, c, dan d. Dan Pasal 28
Ayat (1), Pasal 30 Ayat (2) dan (4). Dan Pasal 31 PKPU Nomor 7 Tahun 2018
Tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
7. Bahwa selain daripada perbuatan KPU RI (Para Teradu) yang tidak menetapkan dan
tidak mengumumkan Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan tersebut masih ada lagi
pelanggaran berat terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan secara
bersama-sama oleh Ketua dan anggota KPU RI dan juga pelanggaran terhadap
Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Tentang
Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yaitu bahwa Para Teradu /
KPU RI justru dengan sengaja melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan bagi 5
orang Peserta Tes yang dinyatakan TIDAK LULUS Tes Kesehatan Dan Wawancara
yaitu : 1) Alam Barzah Muhamad Nur; 2) Engel Pagawak; 3) Etius Baminggen; 4)
Markus Piet Bundah; 5) Nathalis Walela;
8. Bahwa seluruh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Teradu
dan/atau Para Terlapor tersebut di atas dalam Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU
Kabupaten Mamberamo Tengah Periode 2019-2024 telah terbukti dengan terang-
benderang bahwa Ketua dan Anggota KPU RI secara bersama-sama dengan sengaja
berpihak kepada Peserta Tes yang oleh Timsel Papua-1 dinyatakan TIDAK LULUS
dalam Tes Kesehatan Dan Wawancara dengan cara melanggar hukum dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
[2.2] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai
berikut:
1. Menerima dan mengabulkan Pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ketua dan Anggota KPU RI telah dengan sengaja melanggar Kode Etik
Penyelenggara Pemilu;
3. Memberhentikan Tetap Ketua dan Anggota KPU RI serta mencabut haknya untuk
kembali menjadi Penyelenggara Pemilu dikemudian hari;
4. Memerintahkan KPU RI dan/atau KPU Provinsi Papua untuk mengumumkan
Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan yang sudah pernah dilaksanakan kepada
Pengadu berdasarkan Surat KPU RI Nomor : 363/PP.06-SD/05/KPU/III/2019,
Tertanggal 6 Maret 2019, Perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon
Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Papua Periode 2019-2024;
5. Memerintahkan Para Teradu untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor : 857/PP.06-Kpt/05/KPU/IV/2019 beserta
Petikan Keputusan tersebut Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Periode 2019-2024 yang
ditetapkan dan ditandatangani pada tanggal 5 April 2019;
6. Atau apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia
berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
[2.3] BUKTI PENGADU
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-
13 sebagai berikut:
NO. BUKTI KETERANGAN
P-1a Foto Copy KTP Para Pengadu atas Nama:
1. P-1b - Wim William Wanimbo
P-1c - Meir Yikwa
P-1d - Nepson Kogoya
P-1e - Yobi Berendam
- Nius Yikwa
2. P-2a Foto Copy Tanda Bukti Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU
P-2b Kabupaten Mamberamo Tengah atas nama Para Pengadu;
P-2c
P-2d
P-2e
Pengumuman Nomor : 02/Timsel1-KPU-KAB/VII/2018 Hasil
3. P-3 Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Mambermo
Tengah Provinsi Papua;
4. P-4 Pengumuman Nomor : 03/Timsel1-KPU-KAB/VII/2018 Hasil Tes
Tertulis Metode CAT (Computer Assisted Test) Calon Anggota KPU
Kabupaten Mambermo Tengah Provinsi Papua;
5. P-5 Pengumuman Nomor : 04/Timsel1-KPU-KAB/VIII/2018 Hasil Tes
Psikologi Calon Anggota KPU Kabupaten Mambermo Tengah Provinsi
Papua.;
Berita Acara Nomor : 07/Timsel1-KPU-KAB/VIII/2018 Tentang Pleno
6. P-6 Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota KPU
Kabupaten Mambermo Tengah Provinsi Papua;
7. P-7 Surat KPU RI Nomor : 363/PP.06-SD/05/KPU/III/2019 tertanggal 6
Maret 2019 Perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon
Anggota KPU Kabupaten Mambermo Tengah Provinsi Papua Periode
2019-2024 terhadap Sepuluh (10) orang Peserta Tes yang diusulkan
oleh Timsel Papua-1 kepada KPU RI;
AKTA PERMOHONAN KASASI No. 28/G/2018/PTUN.JPR tertanggal
8. P-8
25 Maret 2019.;
9. P-9 Surat KPU RI Nomor : 561/PP.06-SD/05/KPU/III/2019 tertanggal 28
Maret 2019 Perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon
Anggota KPU Kabupaten Mambermo Tengah Provinsi Papua Periode
2019-2024 terhadap Sepuluh orang Peserta Tes namun Lima (5) orang
tidak pernah diusulkan oleh Timsel Papua-1 kepada KPU RI;
Salinan Keputusan KPU RI Nomor : 857/PP.06-Kpt/05/KPU/IV/2019
10. P-10 tertanggal 5 April 2019 Tentang Pengangkatan Anggota KPU
Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Periode 2019-2024;
11. P-11 Fotocopy Surat Rekomendasi Nomor 133/176/SET-MT/VII/2018
tertanggal 16 Juli 2018 untuk Wim Williams Wanimbo ditandatangani
oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah atas nama
Mesir Yikwa;
Fotocopy Surat Rekomendasi Nomor 133/175/SET-MT/VII/2018
tertanggal 16 Juli 2018 untuk Nepson Kogoya ditandatangani oleh
12. P-12
Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah atas nama Mesir
Yikwa;
13. P-13 Fotocopy Surat Rekomendasi Nomor 133/174/SET-MT/VII/2018
tertanggal 16 Juli 2018 untuk Yopi Berendam ditandatangani oleh
Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah atas nama Mesir
Yikwa;
[2.4] SAKSI PENGADU
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan Saksi:
Muhammad Yamin Nooh dan Merlin Sentia Selfia Rumaikewy (Anggota Timsel
Papua 1)
Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa para
Saksi merupakan Anggota Timsel Papua 1. Para saksi menjelaskan bahwa dari hasil uji
wawancara dan Kesehatan khusus untuk Alam, Engel, Etius dan Markus bukan
merupakan hasil yang usulkan oleh Timsel Papua 1 untuk KPU Kabupaten
Mamberamo Tengah. Nama-nama tersebut tidak pernah diserahkan kepada KPU RI
dalam 10 Besar dan tidak lolos dalam tahap itu. Untuk nama nama 10 Besar yang
diusulkan ke KPU RI persyaratan telah lengkap. Para Saksi menjelaskan tidak pernah
dilibatkan pada sidang di PTUN Jayapuran maupun PTTUN Makassar. Namun para
Saksi hadir dengan inisiati sendiri dan duduk di kursi pengunjung dan tidak pernah
dilibatkan menjadi saksi dalam perkara ini. Para Saksi menjelaskan bahwa adanya
intervensi dari Pengacara Pieter Ell dkk dalam sidang di PTTUN Makassar. Para Saksi
menjelaskan bahwa sangat mengetahui objek gugatan dan dalam proses pembuktian
tidak pernah diminta konfirmasi validitas substansi karena substansi yang dilalui oleh
Timsel sesuai dengan PKPU. Bahwa para Saksi kecewa dengan KPU RI karena tidak
pernah dilibatkan dalam persidangan di PTUN Jayapura maupun di PTTUN Makassar.
Saksi menjelaskan bahwa hasil Seleksi telah di plenokan terlebih dahulu oleh Ketua
dan Anggota Timsel 1 dan mehyakini bahwa para Peserta yang lolos 10 Besar telah
memenuhi syarat termasuk adanya Rekomendasi dari Sekda untuk para Pengadu.
[2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU
Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan
dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut:
Bahwa Para Teradu menolak seluruh dalil yang diadukan Para Pengadu dalam
pokok aduan Para Pengadu, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para
Teradu dalam uraian jawaban ini.
Bahwa sebelum membantah dalil yang diadukan oleh Para Pengadu, Para Teradu
perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas
mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional,
professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No 7/2017) jo. Pasal 6, Pasal
8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16,
Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017
tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok aduan Para
Pengadu, pada intinya Para Teradu berpendapat bahwa pengaduan yang diadukan
Pengadu berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
a. Bahwa Para Pengadu merupakan Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten
Mamberamo Tengah Provinsi Papua Periode 2019-2024 yang telah dinyatakan
berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sesuai dengan Berita Acara
Nomor 07/BA/Timsel1-KPU/VIII/2018 tanggal 26 Agustus 2018.
b. Bahwa Para Pengadu telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan pada tanggal
10 Maret 2019 akan tetapi Para Teradu tidak mengumumkan dan menetapkan
hasilnya, bahkan sengaja melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan kepada
peserta seleksi yang tidak lulus tes kesehatan dan wawancara atau tidak
termasuk dalam 10 (sepuluh) nama yang diusulkan oleh Timsel Papua 1;
c. Bahwa Para Teradu dengan sengaja melakukan pelantikan terhadap 5 orang
Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Periode 2019-2024,
dimana 3 (tiga) orang diantaranya tidak lulus dalam tahapan tes kesehatan dan
wawancara atau tidak termasuk dalam 10 (sepuluh) nama yang diusulkan oleh
Timsel Papua 1, dimana sebelumnya telah melaksanakan uji kepatutan dan
kelayakan sebagai tindaklanjut dari Putusan PTTUN Makassar dengan nomor
19/B/2019/PTTUN.Mks tanggal 14 Maret 2019 yang belum berkekuatan hukum
tetap (inkracht van gewijde) karena Para Pengadu masih melakukan upaya
hukum Kasasi di Mahkamah Agung.
Bahwa terhadap dalil aduannya, Para Pengadu tidak menyertakan dengan bukti-
bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil aduan Para Pengadu
melainkan hanya menggunakan asumsi, tidak mendasar dan menggunakan
teori-teori yang belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif
terhadap Para Teradu. Namun, dalam rangka memenuhi standar etika
Penyelenggara Pemilihan Umum, Para Teradu beritikad baik untuk tetap
memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas aduan a quo.
Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum, salah satu kewenangan Para Teradu adalah
membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPPLN ;
Bahwa Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah bekerja dengan
mempedomani Keputusan KPU RI Nomor: 505/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018
tanggal 12 Juni 2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota
KPU Provinsi dan dan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023
Tahap V (BUKTI -T1), Tim Seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana
ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi
Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Adapun tahapan kegiatannya
sebagai berikut:
a. Pendaftaran;
b. Penelitian Administrasi;
c. Tes tertulis;
d. Tes psikologi;
e. Tes kesehatan dan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu;dan
f. Klarifikasi tanggapan masyarakat.
Bahwa sebelumnya sebagai tindaklanjut dari tahapan seleksi Anggota KPU
Kabupaten Mamberamo Tengah terhadap 10 (sepuluh) nama yang diajukan Timsel
(BUKTI-T2), Para Teradu melalui surat 363/PP.06-SD/05/KPU/III/2019 tanggal
06 Maret 2019 (BUKTI T-3) Perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan
Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Papua Periode 2019-2024 dengan
daftar nama terlampir, yaitu untuk Kabupaten Membramo Tengah sebagai berikut
dietapkan 10 (sepuluh) nama yang berhak mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan
atas nama:
1. Emius Karoba, S.Pi;
2. Meir Yikwa,ST
3. Nepson Kogoya,S.Sos;
4. Nius Yikwa, SE;
5. Petos Karoba,SP;
6. Simon Wigibalom, S.Sos,M.Si;
7. Usmar Payokwa,S.Sos;
8. Win William Wanimbo,SPd,M.Si;
9. Yasin Penggu,S.Sos;
10. Yobi Bernedam,S.Sos
Bahwa ternyata dalam perjalanannya sampai ditetapkannya 10 (sepuluh) nama
Calon Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah oleh Tim Seleksi, telah
terdapat CACAT SUBSTANTIF;
Bahwa CACAT SUBSTANTIF terbukti dengan keluarnya putusan PTTUN Makassar
Nomor 19/B/2019/PTTUN MKS Tanggal 14 Maret 2019 (BUKTI T-5) sebagai hasil
banding atas putusan PTUN Jayapura Nomor 28/G/2018/PTUN Jpr Tanggal 5
Desember 2018 (BUKTI T-4) yang pada intinya Teradu langsung menikdaklanjuti
isi putusan dimaksud. Teradu perlu sampaikan jika dalam Putusan PTUN
Jayapura Nomor 28/G/2018/PTUN Jpr Tanggal 5 Desember 2018, dikuatkan oleh
Putusan PTTUN Makassar Nomor 19/B/2019/PTTUN MKS Tanggal 14 Maret 2019
dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 341 K/TUN/2019 Pada 31 Juli 2019
(BUKTI T-6) telah terungkap fakta hukum jika jauh sebelum proses seleksi terlulis
dimulai, Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah telah
melakukan seleksi administrasi tidak sesuai prosedur yang berlaku atau CACAT
SUBSTANTIF.
Bahwa dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut:
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian
telah terbukti bahwa telah terdapat cacat substantive dalam tindakan Tergugat (Tim
Seleksi Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah dalam perkara PTUN
Jayapura), meluluskan dan menetapkan dalam surat keputusan objek sengketa
nama-nama Para Tergugat II Intervensi sepanjang khusus hanya terhadap Tergugat
II Intervensi I atas nama WIN WILLIAMS WANIMBO, Tergugat II Intervensi 6 atas
nama NEPSON KOGOYA, Tergugat II Intervensi 7 atas nama MEIR YIKWA, Tergugat
II Intervensi 8 atas nama YOPI BERENDAM dan Tergugat II Intervensi 10 adalah
atas nama NIUS YIKWA. Bahwa terhadap nama-nama yang telah disebutkan
tersebut harus disesuaikan kembali dengan nama-nama yang telah diluluskan oleh
Tergugat atau yang dianggap layak untuk diluluskan berdasarkan hasil peroleh nilai
hasil tes wawancara calon anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah. (Putusan
hal. 74);
Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan
demikian oleh karena ditemukan terdapat cacat substantive atas penerbitan surat
keputusan objek sengketa sepanjang terhadap Tergugat II Intervensi 1, 6, 7, 8 dan
10, dan setelah dikaitkan peringkat penilaian mulai dari peringkat yang tertinggi
sampai yang terendah atas nama-nama Para Penggugat maka dengan demikian
sudah selayaknya Pengadilan menyatakan batal surat keputusan objek sengketa a
quo sepanjang terkait dengan kepentingan Tergugat II Intervensi 1, 6, 7, 8 dan 10
dan kepada Tergugat diperintahkan untuk menetapkan kembali dan menerbitkan
keputusan yang baru dan memasukkan nama-nama Para Penggugat berdasarkan
lima besar, yaitu Penggugat I atas nama ALAM BARZAH MUHAMAD NUR, Penggugat
III atas nama ENGEL PAGAWAK, Penggugat VIII atas nama ETIUS BEMINGEN,
Penggugat X atas nama MARKUS PIET BUNDAH, dan Penggugat IX atas nama
NATHALIS WALELA, UNTUK MENGGANTIKAN TERGUGAT II INTERVENSI I ATAS
NAMA WIN WILLIAMS WANIMBO, TERGUGAT II INTERVENSI 6 ATAS NAMA
NEPSON KOGOYA, TERGUGAT II INTERVENSI 7 ATAS NAMA MEIR YIKWA,
TERGUGAT II INTERVENSI 8 ATAS NAMA YOPI BERENDAM DAN TERGUGAT II
INTERVENSI 10 ADALAH ATAS NAMA NIUS YIKWA, dengan tetap menyesuaikan,
memperhatikan dan mengakomodir nama-nama Para Tergugat II Intervensi
selebihnya selain dari pada Tergugat II Intervensi 1, 6, 7, 8 dan 10, yang terhadap
nama-nama selebihnya tersebut tidak ditemukan adanya cacat substantive oleh
Pengadilan (Putusan hal. 75-76);
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas
dengan demikian gugatan Penggugat terhadap surat keputusan objek sengketa
berupa Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota
Jayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai
dan Waropen Periode 2018-2023, Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/ VIII/ 2018 tanggal
27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil tes Kesehatan dan Wawancara,
sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018, khusus
Kabupaten Mamberamo Tengah, terbukti cacat secara substantive hanya untuk
sebagiannya saja, yaitu terhadap lampiran khusus Kabupaten Mamberamo Tengah
sepanjang atas nama WIN WILLIAMS WANIMBO, NEPSON KOGOYA, MEIR
YIKWA, YOPI BERENDAM dan NIUS YIKWA, dan terhadap gugatan Penggugat I
atas nama ALAM BARZAH MUHAMAD NUR, Penggugat III atas nama ENGEL
PAGAWAK, Penggugat VIII atas nama ETIUS BEMINGEN, Penggugat IX atas nama
NATHALIS WALELA dan Penggugat X atas nama MARKUS PIET BUNDAH, untuk
menyatakan batal/tidak sah surat keputusan objek sengketa a quo beralasan
hukum dan haruslah dikabulkan (Putusan hal. 76).
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Bukti T-
7). menyatakan :
Dalam hal telah dilaksanakannya Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh KPU
Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya calon
anggota KPU Kabupaten/Kota yang tidak lulus pada salah 1 (satu) tahapan,
KPU dapat membatalkan hasil uji kelayakan dan kepatutan dimaksud dan
melakukan uji kelayakan dan kepatutan ulang.
Bahwa berdasarkan keadaan tersebut, paska keluarnya putusan PTTUN Makassar
Nomor 19/B/2019/PTTUN MKS Tanggal 14 Maret 2019 sebagai banding atas
putusan PTUN Jayapura Nomor 28/G/2018/PTUN Jpr Tanggal 5 Desember 2018
yang pada intinya Para Teradu langsung menikdaklanjuti isi putusan dimaksud
melalui Berita Acara ( BUKTI T- 8);
Bahwa pada tanggal 28 Maret 2019 Para Teradu telah mengambil langkah
terhadap situasi dan fakta hukum dalam seleksi Anggota KPU Kabupaten
Mamberamo Tengah, yang juga belum terbentuk sedangkan proses dan tahapan
pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 telah memasuki tahap kampanye rapat
umum dan distibusi logistik ke Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia
Pemungutan Suara serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Begitu juga
hari “H” tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 semakin
dekat, sementara tugas-tugas KPU Kabupaten Mamberamo Tengah telah diambil
alih oleh KPU Provinsi Papua sejak 24 Oktober 2018 (BUKTI T- 8);
Bahwa oleh keadaan tersebut, Para Teradu melalui Surat Nomor 561/PP.06-
SD/05/KPU/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 Perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan
dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten Membramo Tengan Provinsi Papua
Periode 2019-2024 (BUKTI T-9) yang isinya adalah sebagai tindaklanjut dari
Putusan PTUN Jayapura dan PTTUN Makassar, Para Teradu menetapkan 10 orang
yang berhak mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan atas nama :
a) Emius Karoba;
b) Petos Karoba;
c) Simon Wigibalom;
d) Usmar Payokwa;
e) Yasin Penggu;
f) Alam Barzah Muhammad Nur;
g) Engel Pagawak;
h) Etius Bemingen;
i) Markus Piet Bundah;
j) Natalhis Walela
Bahwa berdasarkan Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana yang
dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua sebagai (BUKTI T-10), sebagai maksud
Surat Nomor 561/PP.06-SD/05/KPU/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 Para Teradu
selanjutnya menetapkan Keputusan Komisi Pemilhan Umum Republik Indonesia
Nomor 857/PP.06-Kpt/05/KPU/IV/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Memberamo Tengah Provinsi Papua Periode 2019-
2024 tanggal 5 April 2019 atas nama (BUKTI T-11):
a. Simon Wigibalom;
b. Yasin Penggu;
c. Alam Barzah Muhammad Nur;
d. Engel Pagawak;
e. Natalhis Walela
Berdasarkan fakta dan bukti yang telah disampaikan, Para Teradu telah
melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-
undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya
pelanggaran/penyimpangan terhadap kode etik penyelenggara pemilihan umum
sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Pengadu.
[2.6] PETITUM PARA TERADU
Berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang
memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai
berikut:
1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara
pemilu; dan
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain,
mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.7] BUKTI TERADU
Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, para Teradu mengajukan alat
bukti berupa T-1 s.d T-15, sebagai berikut:
NO BUKTI Jenis Alat Bukti Kegunaan Alat Bukti
1. T-1 Keputusan KPU RI Nomor: Bahwa Pelaksanaan Seleksi
505/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 Calon Anggota KPU
tanggal 12 Juni 2018 tentang Jadwal Kabupaten Mamberamo
Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Tengah didasarkan pada
Anggota KPU Provinsi dan dan Calon aturan yang ditetapkan oleh
Anggota KPU Kabupaten/Kota Para Teradu. Namun dalam
Periode 2018-2023 Tahap V. prosesnya terdapat sengketa
hukum di Pengadilan Tata
Usaha Negara Jayapura, yang
mengakibatkan tugas-tugas
sementara diambil alih oleh
KPU Provinsi Papua .
2. T-2 Berita Acara Pleno Penetapan Hasil Bukti ini menjelaskan nama-
Tes Kesehatan dan Wawancara nama yang lulus ke tahap uji
Calon Anggota KPU Kabupaten kepatutan dan kelayakan
Membramo Tengah Periode 2019- sebagai Hasil Tes Kesehatan
2024 Nomor 07/Timsel-KPU- dan Wawancara Calon
KAB/VII/2018 27 Agustus 2018 Anggota KPU Kabupaten
Membramo Tengah yang
dikeluarkan oleh Tim Seleksi
KPU Kabupaten Mamberamo.
3. T- 3 Surat Para Teradu Nomor Bukti ini menjelaskan bahwa
363/PP.06-SD/05/KPU/III/2019 sesuai ketentuan Pasal 28
tanggal 06 Maret 2019 Perihal ayat (2) Peraturan KPU Nomor
Pelaksanaan Uji Kelayakan dan 2 Tahun 2019, KPU dapat
Kepatutan Calon Anggota KPU menugaskan kepada KPU
Kabupaten/Kota Provinsi Papua Provinsi untuk melakukan uji
Periode 2019-2024 kelayakan dan kepatutan
calon anggota KPU
Kabupaten/Kota, dengan
mempertimbangkan aspek
waktu, sumber daya manusia,
dan pelaksanaan tahapan
Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota,
dalam perkara a quo, Para
Terdadu memerintahkan KPU
Provinsi Papua untuk
melaksanakan uji kelayakan
dan kepatutan terhadap Calon
Anggota KPU Kabupaten
Membramo Tengah. Adapun
surat tersebut dikeluarkan
sebagai tindaklanjut dari 10
(sepuluh) nama yang
disampaikan Tim Seleksi,
yang pada akhirnya baik
Putusan PTUN Jayapura,
PTTUN Makassar dan
Mahkamah Agung RI
membatalkannya untuk
sebagian, dan memerintahkan
untuk melakukan revisi
terhadap 10 (sepuluh) nama-
nama yang berhak mengikuiti
tahapan test uji kepatutan
dan kelayakan.
4. T-4 Putusan PTUN Jayapura Nomor Bukti ini menjelaskan bahwa
28/G/2018/PTUN Jpr Tanggal 5 Para Teradu taat terhadap
Desember 2018 berupa Hasil aturan tak terkecuali putusan
screenshot Penelusuran pada Sistem peradilan sebagai dasar
Informasi Penelusuran Perkara dilakukannya pembatalan
(SIPP) PTUN Jayapura hasil uji kelayakan dan
5. T-5 Putusan PTTUN Makassar Nomor kepatutan karena 10
19/B/2019/PTTUN MKS Tanggal 14 (sepuluh) nama yang calon
Maret 2019 berupa Hasil screenshot anggota KPU Kabupaten
Penelusuran pada Sistem Informasi Membramo Tengah yang
Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN disampaikan oleh Tim Seleksi
Jayapura melalui http://sipp.ptun- terbukti cacat prosedural dan
jayapura.go.id/index.php/detil_perk substantif sebagaimana
ara Putusan Pengadilan Tinggi
6. T-6 Putusan Mahkamah Agung Nomor Tata Usaha Makassar (PTTUN
341 K/TUN/2019 Pada 31 Juli 2019 Makassar), sebagai banding
berupa Hasil screenshot Penelusuran atas putusan PTUN Jayapura
pada Sistem Informasi Penelusuran Nomor 28/G/2018/PTUN Jpr
Perkara (SIPP) PTUN Jayapura Tanggal 5 Desember 2018 dan
melalui http://sipp.ptun- dikuatkan oleh Putusan
jayapura.go.id/index.php/detil_perk Mahkamah Agung. Para Para
ara Teradu senantiasa
mengedepankan asas-asas
Umum Pemerintahan yang
baik, Para Teradu melakukan
uji kelayakan dan kepatutan
ulang sampai pada terbitnya
Keputusan Komisi Pemilhan
Umum Republik Indonesia
Nomor 857/PP.06-
Kpt/05/KPU/IV/2019 tentang
Pengangkatan Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten
Memberamo Tengah Provinsi
Papua Periode 2019-2024
tanggal 5 April 2019 sebagai
objek sengketa dalam perkara
a quo.
7. T-7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Bukti ini menjelaskan bahwa
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun Para Teradu secara
2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas kelembagaan telah melakukan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum tugas sesuai wewenang yang
Nomor 7 Tahun 2018 Tentang diberikan oleh Peratutan dan
Seleksi Anggota Komisi Pemilihan tetap mengedepankan prinsip
Umum Provinsi Dan Komisi kepastian hukum
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana asas-asas umum
Pasal 28 ayat (5) menyatakan : pemerintahan yang baik dan
asas-asas penyelengga Pemilu
Dalam hal telah yaitu \mandiri, jujur, adil,
dilaksanakannya Uji berkepastian hukum, tertib,
Kelayakan dan Kepatutan terbuka, proporsional,
oleh KPU Provinsi professional, akuntabel,
sebagaimana dimaksud pada efektif, efisien sebagaimana
ayat (2) ditemukan adanya diatur dalam Pasal 3 Undang-
calon anggota KPU undang Nomor 7 Tahun 2017
Kabupaten/Kota yang tidak tentang Pemilihan Umum.
lulus pada salah 1 (satu) Sebagai bukti kepatuhan Para
tahapan, KPU dapat Teradu terhadap aturan,
membatalkan hasil uji dengan Keluarnya putusan
kelayakan dan kepatutan PTTUN Makassar Nomor
dimaksud dan melakukan uji 19/B/2019/PTTUN MKS
kelayakan dan kepatutan Tanggal 14 Maret 2019
ulang. sebagai banding atas putusan
PTUN Jayapura Nomor
28/G/2018/PTUN Jpr
Tanggal 5 Desember 2018
yang pada intinya Teradu
langsung menikdaklanjuti isi
putusan dimaksud cukup
beralasan bagi Para Teradu
untuk melakukan uji
kelayakan dan kepatutan
ulang.
8. T-08 Berita Acara Teradu Nomor 1. Bukti ini menjelaskan
85/PP.06-BA/KPU/III/2019 Tanggal bahwa dalam rangka
28 Maret 2019 Tentang Pembahasan menyikapi dan mematuhi
Permasalahan Sleksi Calon Anggota aturan hukum dengan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten keluarnya putusan PTTUN
Memberamo Tengah di Provinsi Makassar Nomor
Papua Periode 2019-2024 19/B/2019/PTTUN MKS
Tanggal 14 Maret 2019
sebagai banding atas
putusan PTUN Jayapura
Nomor 28/G/2018/PTUN
Jpr Tanggal 5 Desember
2018.
2. Bahwa Para Teradu juga
mempunyai kewenangan
sebagaimana ketentuan
Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun
2019 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
Nomor 7 Tahun 2018
Tentang Seleksi Anggota
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Dan Komisi
Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Pasal 28
ayat (5) menyatakan :
Dalam hal telah
dilaksanakannya Uji
Kelayakan dan Kepatutan oleh
KPU Provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
ditemukan adanya calon
anggota KPU Kabupaten/Kota
yang tidak lulus pada salah 1
(satu) tahapan, KPU dapat
membatalkan hasil uji
kelayakan dan kepatutan
dimaksud dan melakukan uji
kelayakan dan kepatutan
ulang.
9. T-09 Surat Teradu Nomor 561/PP.06 Bukti ini menjelaskan bahwa
SD/05/KPU/III/2019 tanggal 28 Para Teradu patuh dan taat
Maret 2019 Perihal Pelaksanaan Uji terhadap aturan tak terkecuali
Kelayakan dan Kepatutan Calon putusan peradilan sebagai
Anggota KPU Kabupaten Membramo dasar dilakukannya
Tengan Provinsi Papua Periode 2019- pembatalan hasil uji
2024 kelayakan dan kepatutan
karena 10 (sepuluh) nama
yang calon anggota KPU
Kabupaten Membramo Tengah
yang disampaikan oleh Tim
Seleksi terbukti cacat
prosedural dan substantif
sebagaimana Putusan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Makassar (PTTUN Makassar.
Para Teradu mengakomodir
amanah Putusan Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Makassar
(PTTUN Makassar dari oleh
karena menjunjung tinggi
asas-asas Umum
Pemerintahan yang baik, Para
Teradu melakukan uji
kelayakan dan kepatutan
ulang, yang berakhir dengan
terbitnya objek sengketa.
10. T-10 Dokumen hasil Uji Kelayakan dan Bukti ini menjelaskan jika
Kepatutan Calon Calon Anggota KPU Para Teradu melalui Surat
Kabupaten Membramo Tengah Nomor 561/PP.06
terhadap 10 (sepuluh) orang peserta SD/05/KPU/III/2019 tanggal
04 April 2019. 28 Maret 2019 Perihal
Pelaksanaan Uji Kelayakan
dan Kepatutan Calon Anggota
KPU Kabupaten Membramo
Tengah Provinsi Papua
Periode 2019-2024 sebagai
tindak lanjut dari Putusan
PTTUN Makassar tanggal 14
Maret 2019 adapun Uji
Kelayakan dan Kepatutan
tersebut, dilakukan oleh KPU
Provinsi Papua dan
mempedomani ketentuan
Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 7 Tahun 2018
Tentang Seleksi Anggota
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Dan Komisi
Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Pasal 28
ayat (5) menyatakan :
Dalam hal telah
dilaksanakannya Uji
Kelayakan dan
Kepatutan oleh KPU
Provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
ditemukan adanya calon
anggota KPU
Kabupaten/Kota yang
tidak lulus pada salah 1
(satu) tahapan, KPU
dapat membatalkan
hasil uji kelayakan dan
kepatutan dimaksud dan
melakukan uji kelayakan
dan kepatutan ulang.
11. T-11 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bahwa Penetapan Anggota
Republik Indonesia Nomor: KPU Kabupaten Mamberamo
857/PP.06-Kpt/05/KPU/IV/2019 Tengah telah didasari oleh
tentang Pengangkatan Anggota ketentuan Peraturan Komisi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemilihan Umum Republik
Memberamo Tengah Provinsi Papua Indonesia Nomor 2 Tahun
Periode 2019-2024 yang terbit dan 2019 Tentang Perubahan
diumumkan tanggal 5 April 2019. Ketiga Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 7
Tahun 2018 Tentang Seleksi
Anggota Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Dan Komisi
Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota
12. T-12 Surat Para Teradu Nomor Sebagai bantahan terhadap
389/PP.06-SD/05/KPU/III/2019 dalil Para Pengadu yang
Tanggal 10 Maret 2019 Perihal menyatakan jika telah
Koreksi Surat KPU Nomor Nomor mengikuti Uji Kelayakan dan
363/PP.06-SD/05/KPU/III/2019 Kepatutan. Akan tetapi pada
tanggal 06 Maret 2019 Perihal kenyataannya sebagaimana
Pelaksanaan Uji Kelayakan dan dibuktikan oleh pihak terkait
Kepatutan Calon Anggota KPU dalam perkara a quo yaitu
Kabupaten/Kota Provinsi Papua KPU Provinsi Papua sebagai
Periode 2019-2024. pihak yang didelegasikan oleh
Para Teradu dalam
melaksanakan Uji Kelayakan
dan Kepatutan . Adapun
undangan sebagaimana bukti
T-3 terhadap Para Pengadu
dimaksud hanya untuk
mengklarifikasi terkait amar
Putusan PTUN Jayapura
Nomor 28/G/2018/PTUN Jpr
tanggal 5 Desember 2018
yang selanjutnya dikuatkan
oleh PTTUN Makassar dan
Mahkamah Agung RI.
13. T-13 Surat Rekomendasi dari Kepala 1. Sebagaimana amar
Dinas Pemberdayaan Masyarakat putusan Putusan PTUN
dan Pemerintah Kampung Jayapura Nomor
Kabupaten Mamberamo Tengah 28/G/2018/PTUN Jpr
kepada WIM WILLIAMS WANIMBO tanggal 5 Desember 2018
salah satu dari Para Pengadu yang selanjutnya
dalam Perkara a quo. dikuatkan oleh PTTUN
Makassar dan Mahkamah
Agung RI terkait CACAT
SUBSTANTIF yang
dilakukan oleh Tim Seleksi
Calon Anggota KPU
Kabupaten Mamberamo
Tengah;
2. Bukti ini semakin
menguatkan jika Timsel
Calon Anggota KPU
Kabupaten Mamberamo
Tengah dalam melakukan
seleksi administrasi tidak
berpedoman pada
ketentuan Pasal 19 angka
1 huruf j PKPU No. 7 tahun
2018 yang menyatakan
bahwa syarat administrasi
bagi PNS yang hendak
mengikuti seleksi calon
anggota KPU adalah
menyertakan “Surat
Rekomendasi dari Pejabat
Pembina Kepegawaian
bagi Pegawai Negeri Sipil
dalam hal ini Bupati
Mamberamo Tengah atau
pejabat berwenang dalam
hal ini dimandatkan Bupati
Mamberamo Tengah yaitu
Kepada Kepala Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia yang
dikeluarkan dalam rentan
waktu tanggal 09 Juli - 17
Juli 2018 (sebagaimana
jadwal yang ditentukan
oleh Timsel) bukan
dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintah Kampung
atau lainnya. Namun
faktanya Timsel KPU
Kabupaten Mamberamo
Tengah telah meloloskan
peserta yang tidak
memenuhi ketentuan
dimaksud dalam hal ini
sebagai keputusan yang
CACAT SUBSTANTIF.
14. T-14 Lampiran Surat Ketetapan DPD 1. Sebagaimana amar
PDI Perjuangan Provinsi Papua putusan Putusan PTUN
Nomor: 08.02-B/Tap-Pac/Dpd- Jayapura Nomor
04/Ix/2017; Tanggal 18 September 28/G/2018/PTUN Jpr
2017 Tentang Penyempurnaan tanggal 5 Desember 2018
Struktur, Komposisi, Dan Personalia yang telah selanjutnya
Pengurus Anak Cabang Partal dikuatkan oleh PTTUN
Demokrasi Indonesia Perjuangan Makassar dan Mahkamah
Distrik Kelila, Kabupaten Agung RI terkait CACAT
Mamberamo Tengah Provinsi Papua SUBSTANTIF yang
Masa Bakti 2015-2020 atas nama dilakukan oleh Tim Seleksi
MEIR JIKWA dengan Jabatan Calon Anggota KPU
sebagai Sekretaris. Kabupaten Mamberamo
Tengah;
2. Bukti ini semakin
menguatkan jika Timsel
Calon Anggota KPU
Kabupaten Mamberamo
Tengah dalam melakukan
seleksi administrasi tidak
berpedoman pada
ketentuan Pasal 5 ayat (1)
huruf i PKPU Nomor 7
Tahun 2018 terkait syarat
anggota KPU
Kabupaten/Kota yaitu
tidak terlibat sebagai
Anggota Partai Politik.
Salah satu peserta atas
nama NIUS YIKWA adalah
Pengurus partai politik,
yaitu Sekretaris Dewan
Pimpinan Anak Cabang
(PAC) Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan
(PDIP) Distrik Kelila
Kabupaten Mamberamo
Tengah masa jabatan 2015
sampai 2020, namun
dinyatakan lulus dalam
seleksi administrasi, hal
mana bersesuaian dengan
keterangan saksi atas
nama LEONAR DOGA dan
dapat meyakinkan majelis.
Namun faktanya Timsel
KPU Kabupaten
Mamberamo Tengah telah
meloloskan peserta yang
tidak memenuhi ketentuan
dimaksud dalam hal ini
sebagai keputusan yang
CACAT SUBSTANTIF.
15. T-15 BERITA ACARA NOMOR : 04/BA/ Bukti ini menjelaskan jika
TIMSEL1 KPU/Vl/ 2018 putusan Putusan PTUN
TENTANG: PLENO PENETAPAN Jayapura Nomor
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI 28/G/2018/PTUN Jpr tanggal
5 Desember 2018 yang
Tanggal 20 Juli 2018 selanjutnya dikuatkan oleh
Pukul 22.30 WIT PTTUN Makassar dan
Mahkamah Agung RI terkait
CACAT SUBSTANTIF yang
dilakukan oleh Tim Seleksi
Calon Anggota KPU
Kabupaten Mamberamo
Tengah. Para Pengadu
seharusnya TIDAK
MEMENUHI SYARAT
adminitrasi atau nama
mereka tidak seharusnya
terdapat dalam Berita Acara
dimaksud.
[2.8] KESIMPULAN PARA TERADU
Setelah sidang pemeriksaan digelar, para Teradu memberikan kesimpulan jawaban
bahwa:
a. Bahwa segala sesuatu yang telah Para Teradu kemukakan dan uraikan dalam
Jawaban, Bukti-bukti surat, dianggap secara mutatis mutandis tertuang kembali
dalam kesimpulan perkara ini;
b. Bahwa Para Teradu tetap pada seluruh pernyataan, keterangan dan dalil
sebagaimana tertuang dalam Jawaban dan Bukti–bukti surat yang telah
dihadirkan dalam persidangan sebelumnya;
c. Bahwa Para Teradu terbukti telah menjalankan tugas dan wewenang sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada asas
penyelenggara Pemilu sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum dan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Para Teradu dalam persidangan di DKPP RI,
TELAH DISAMPAIKAN bukti – bukti surat oleh Para Teradu dihadapan Majelis
Majelis DKPP RI yang terhormat dan memeriksa perkara a quo. Adapun alat bukti
surat tersebut terdiri dari:
Keputusan KPU RI Nomor: 505/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tanggal 12 Juni 2018
tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan
Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Tahap V (termasuk
Kabupaten Mamberamo Tengah di dalamnya) selanjutnya disebut sebagai BUKTI T-
1;
Berita Acara Pleno Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota
KPU Kabupaten Membramo Tengah Periode 2019-2024 Nomor 07/Timsel-KPU-
KAB/VII/2018 27 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai BUKTI T-2;
Surat Para Teradu Nomor 363/PP.06-SD/05/KPU/III/2019 tanggal 06 Maret 2019
Perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota Provinsi Papua Periode 2019-2024 selanjutnya disebut sebagai
BUKTI T-3;
Putusan PTUN Jayapura Nomor 28/G/2018/PTUN Jpr tanggal 5 Desember 2018
selanjutnya disebut sebagai BUKTI T-4;
Putusan PTTUN Makassar Nomor 19/B/2019/PTTUN MKS Tanggal 14 Maret 2019
berupa hasil screenshot penelusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara
(SIPP) PTUN Jayapura melalui http://sipp.ptun-
jayapura.go.id/index.php/detil_perkara selanjutnya disebut sebagai BUKTI T-5;
Putusan Mahkamah Agung Nomor 341 K/TUN/2019 Pada 31 Juli 2019 berupa
hasil screenshot penelusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
PTUN Jayapura melalui http://sipp.ptun-jayapura.go.id/index.php/detil_perkara
sebagai BUKTI T-6;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7
Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut sebagai BUKTI T-7, secara
khusus Pasal 28 ayat (5) menyatakan :
Dalam hal telah dilaksanakannya Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh KPU
Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya calon
anggota KPU Kabupaten/Kota yang tidak lulus pada salah 1 (satu) tahapan,
KPU dapat membatalkan hasil uji kelayakan dan kepatutan dimaksud dan
melakukan uji kelayakan dan kepatutan ulang.
Berita Acara Teradu Nomor 85/PP.06-BA/KPU/III/2019 Tanggal 28 Maret 2019
Tentang Pembahasan Permasalahan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Memberamo Tengah di Provinsi Papua Periode 2019-2024
selanjutnya disebut sebagai BUKTI T-8;
Surat Teradu Nomor 561/PP.06 SD/05/KPU/III/2019 tanggal 28 Maret 2019
Perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten
Membramo Tengan Provinsi Papua Periode 2019-2024 selanjutnya disebut sebagai
BUKTI T-9;
Dokumen hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten
Membramo Tengah terhadap 10 (sepuluh) orang peserta 04 April 2019 selanjutnya
disebut sebagai BUKTI T-10;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 857/PP.06-
Kpt/05/KPU/IV/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Memberamo Tengah Provinsi Papua Periode 2019-2024 yang terbit dan
diumumkan tanggal 5 April 2019 selanjutnya disebut sebagai BUKTI T-11
1. Bahwa selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung baik dalam pokok
aduan para Pengadu, tidak ditemukan adanya bukti yang meyakinkan majelis jika
Para Teradu telah melanggar kode etik dalam proses Seleksi Calon Anggota KPU
Kabupaten Membramo Tengah, sebab dalam dalil aduannya, para pengadu tidak
menyertakan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil aduannnya,
melainkan hanya menggunakan asumsi, tidak mendasar dan menggunakan teori-
teori yang belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif terhadap
Para Teradu;
2. Bahwa sesuai dalil aduan dan keterangannya di muka persidangan, para Pengadu
menyatakan jika telah mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan dengan hanya
berpegangan pada surat Para Teradu sebagaimana BUKTI T-3, akan tetapi hal ini
terbantahkan oleh keterangan pihak terkait (KPU Provinsi Papua) sebagai pihak
yang didelegasikan oleh Para Teradu dalam melaksanakan Uji Kelayakan dan
Kepatutan. Adapun undangan terhadap Para Teradu dimaksud hanya untuk
mengklarifikasi terkait amar Putusan PTUN Jayapura Nomor 28/G/2018/PTUN
Jpr tanggal 5 Desember 2018. Fakta persidangan terungkap jika dalam
perjalanannya sampai ditetapkannya 10 (sepuluh) nama Calon Anggota KPU
Kabupaten Mamberamo Tengah oleh Tim Seleksi, dalam penetapan Para Pengadu
sebagai peserta yang berhak mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (sebagaimana
BUKTI T-2) yang kemudian oleh Pihak Terkait dilaksanakan sesuai maksud dari
Surat Para Teradu Nomor 389/PP.06-SD/05/KPU/III/2019 Tanggal 10 Maret 2019
Perihal Koreksi Surat KPU Nomor Nomor 363/PP.06-SD/05/KPU/III/2019 tanggal
06 Maret 2019 Perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota
KPU Kabupaten/Kota Provinsi Papua Periode 2019-2024 (yang selanjutnya surat
trersebut akan disampaikan sebagai Alat Bukti Tambahan Para Teradu/ BUKTI T-
12), Para Teradu melihat telah terdapat CACAT SUBSTANTIF sesuai amar
Putusan PTUN Jayapura Nomor 28/G/2018/PTUN Jpr BUKTI T-4;
3. Bahwa Putusan PTUN Jayapura Nomor 28/G/2018/PTUN Jpr tanggal 5 Desember
2018, BUKTI T-4 dikuatkan oleh putusan PTTUN Makassar Nomor
19/B/2019/PTTUN MKS Tanggal 14 Maret 2019 (BUKTI T-5) sebagai hasil
banding atas putusan PTUN Jayapura Nomor 28/G/2018/PTUN bahkan Putusan
Kasasi oleh Mahkamah Agung RI Nomor 341 K/TUN/2019 Pada 31 Juli 2019
(BUKTI T-6) telah terungkap fakta hukum jika jauh sebelum proses seleksi terlulis
dimulai, Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah telah
melakukan seleksi administrasi tidak sesuai prosedur yang berlaku atau CACAT
SUBSTANTIF khususnya dalam penetapan Para Pengadu BUKTI T-2;
4. Bahwa dalam menyikapi dan menindaklanjuti Putusan PTUN Jayapura dan PTTUN
Makassar, BUKTI T-4 dan BUKTI T-5 pada tanggal 28 Maret 2019 Para Teradu
telah mengambil langkah terhadap situasi dan fakta hukum dalam seleksi Calon
Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, yang juga belum terbentuk
sedangkan proses dan tahapan pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 telah
memasuki tahap kampanye rapat umum dan distibusi logistik ke Panitia Pemilihan
Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara serta Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara. Begitu juga hari “H” tahapan Pemungutan dan Penghitungan
Suara Pemilu 2019 semakin dekat, sementara tugas-tugas KPU Kabupaten
Mamberamo Tengah telah diambil alih oleh KPU Provinsi Papua sejak 24 Oktober
2018 (BUKTI T-8). Para Teradu selanjutnya menetapkan 10 orang yang berhak
mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (BUKTI T-9), atas nama :
1) Emius Karoba 6) Alam Barzah Muhammad Nur;
2) Petos Karoba 7) Engel Pagawak;
3) Simon Wigibalom 8) Etius Bemingen;
4) Usmar Payokwa 9) Markus Piet Bundah;
5) Yasin Penggu 10) Natalhis Walela
5. Bahwa dengan didasari ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(BUKTI T- 7). menyatakan :
Dalam hal telah dilaksanakannya Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh KPU
Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya calon
anggota KPU Kabupaten/Kota yang tidak lulus pada salah 1 (satu)
tahapan, KPU dapat membatalkan hasil uji kelayakan dan kepatutan
dimaksud dan melakukan uji kelayakan dan kepatutan ulang.
6. Bahwa dalam persidangan sebagaimana Putusan PTUN Jayapura Nomor
28/G/2018/PTUN Jpr tanggal 5 Desember 2018, BUKTI T-4 dikuatkan oleh
putusan PTTUN Makassar Nomor 19/B/2019/PTTUN MKS Tanggal 14 Maret
2019 (BUKTI T-5) sebagai hasil banding atas putusan PTUN Jayapura Nomor
28/G/2018/PTUN bahkan Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung RI Nomor
341 K/TUN/2019 Pada 31 Juli 2019 (BUKTI T-6) terungkap fakta sebagai
berikut:
a. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat para pihak dalam
persidangan terungkap fakta hukum bahwa Penggugat II atas nama ONIEL
WANIMBO, Penggugat Ill atas nama ENGEL PAGAWAK, Penggugat IV atas
nama STEVEN PAYOKWA, Penggugat V atas nama HENDI PENGGU,
Penggugat VI atas nama ERIMON PAGAWAK, Penggugat VII atas nama MULI
PAGAWAK, Penggugat VIII atas nama ETIUS BEMINGEN dan Penggugat IX
atas nama NATHALIS WALELA berdasarkan bukti mendapatkan surat
rekomendasi sebagai PNS ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atas nama Bupati Mamberamo
Tengah, untuk mengikuti seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kahupaten Mamberamo Tengah periode tahun 2018-2023, hal mana
sesuai keterangan saksi atas nama BUDIYANTO yang dalam kesaksiannya
membenarkan keberadaan bukti-bukti surat tersebut, dan berdasarkan bukti
P-22 Pengadilan meyakini bahwa saksi adalah pejabat yang menandatangani
berdasarkan kewenangan yang dimandatkan oleh Bupati Mamberamo
Tengah. Bahwa terhadap bukti surat rekomendasi yang diperlihatkan oleh
Para Tergugat II lntervensi, yaitu bukti T.II.INT-5, T.II.INT-3, T.II.INT-4 yang
masing-masing merupakan bukti rekomendasi untuk Tergugat II lntervensi I
atas nama WIM WILLIAMS WANIMBO, Tergugat II lnterveni 6 alas nama
NEPSON KOGOYA dan Tergugat II tervensi 8 atas nama YOPI BERENDAM
dan Bukti P-3 surat rekomendasi terhadap Tergugat II lntervensi 7 atas nama
MEIR YIKWA (tercatat dalam bukti atas nama Mesir Jikwa), berdasarkan
keteterangan saksi BUDIYANTO baru diperoleh pada·tangga 12 Septernber
2018 yang seharusnya sudah diserahkan pada saat pendaftaran di bulan Juli
2018 (Putusan hal. 75-76).
Dalam hal ini Para Teradu sampaikan jika atas nama Tergugat II lntervensi I
atas nama WIM WILLIAMS WANIMBO (sebagai Pengadu dalam perkara a quo),
ketika mendaftar sebagai Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengan pada
bulan Juli 2018, dengan pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya
melampirkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintah Kampung Kabupaten Mamberamo Tengah bukan dari Pejabat
Pembina Kepegawaian, namun dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi
(yang selanjutnya akan disampaikan sebagai Alat Bukti Tambahan Para
Teradu, BUKTI T-13 dan BUKTI T-15).
b. Menimbang, bahwa dalalm dalil bantahannya Tergugat II Intervensi
mendalilkan bahwa surat-surat rekomendasi Tergugat II Intervensi 1, 6 dan 8
berasal dari atasan langsung, hal mana yang tidak bersesuaian dengan bukti
Tergugat II Intervensi sendiri, yaitu T.II.INT-5, T.II.INT-3, T.II.INT-4, dimana
fisik Tergugat II Intervensi sendiri, yaitu T.II.INT-5, T.II.INT-3, T.II.INT-4,
dimana fisik surat rekomendasi tersebut ditandatangan oleh SEKDA yang
bukan merupakan atasan langsung dari Tergugat II Intervensi 1, 6 dan 8
tersebut;
c. Menimbang, bahwa mengenai ketentuan prasyarat surat rekomendasi
tersebut, Pengadilan berpedoman pada Pasal 19 angka 1 huruf j PKPU No. 7
tahun 2018 yang menyatakan bahwa syarat bagi PNS yang hendak mengikuti
seleksi calon anggota KPU adalah menyertakan “Surat Rekomendasi dari
Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil atas nama MEIR
YIKWA karena pekerjaan Tergugat II Intervensi 7 bukan sebagai PNS namun
sebagai karyawan honorer sebagaimana tercantum dalam identitasnya,
namun demikian oleh karena fakta adanya bukti P- 3 surat rekomendasi
terhadap Tergugat II Intervensi 7 berdasarkan keterangan saksi BUDIYANTO
baru diperoleh pada tanggal 12 September 2018 yang seharusnya sudah
diserahkan pada saat pendaftaran di bulan Juli 2018, sehingga terhadap
tindakan Tergugat dalam meluluskan Tergugat II Intervensi 7, juga
terhadapatnya terdapat cacat substantif oleh karena ketidakcermatan
tergugat (Putusan hal. 75-76).
d. Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam persidangan terungkap fakta bahwa
setelah mencermati bukti P-19 dan lampirannya, Tergugat II Intervensi 10
adalah atas nama NIUS YIKWA Pengurus partai politik, yaitu Sekretaris
Dewan Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP) Distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah masa jabatan 2015
sampai 2020, namun dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi
(yang selanjutnya oleh Para Teradu akan disampaikan sebagai Alat
Bukti Tambahan Para Teradu / BUKTI T-14 dan BUKTI T-15).
hal mana bersesuain dengan keterangan saksi atas nama LEONAR DOGA dan
dapat meyakinkan majelis dimana telah bertentangan dengan ketentuan
Pasal 5 ayat (1) huruf i PKPU Nomor 7 Tahun 2018 terkait syarat anggota KPU
Kabupaten/Kota yaitu tidak terlibat sebagai Anggota Partai Politik ;
e. Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan
demikian oleh karena ditemukan terdapat cacat substantif atas penerbitan
surat keputusan objek sengketa sepanjang terhadap Tergugat II Intervensi 1, 6,
7, 8 dan 10, dan setelah dikaitkan peringkat penilaian mulai dari peringkat
yang tertinggi sampai yang terendah atas nama-nama Para Penggugat maka
dengan demikian sudah selayaknya Pengadilan menyatakan batal surat
keputusan objek sengketa a quo sepanjang terkait dengan kepentingan
Tergugat II Intervensi 1, 6, 7, 8 dan 10 dan kepada Tergugat diperintahkan
untuk menetapkan kembali dan menerbitkan keputusan yang baru dan
memasukkan nama-nama Para Penggugat berdasarkan lima besar, yaitu
Penggugat I atas nama ALAM BARZAH MUHAMAD NUR, Penggugat III atas
nama ENGEL PAGAWAK, Penggugat VIII atas nama ETIUS BEMINGEN,
Penggugat X atas nama MARKUS PIET BUNDAH, dan Penggugat IX atas nama
NATHALIS WALELA, UNTUK MENGGANTIKAN TERGUGAT II INTERVENSI I
ATAS NAMA WIN WILLIAMS WANIMBO, TERGUGAT II INTERVENSI 6 ATAS
NAMA NEPSON KOGOYA, TERGUGAT II INTERVENSI 7 ATAS NAMA MEIR
YIKWA, TERGUGAT II INTERVENSI 8 ATAS NAMA YOPI BERENDAM DAN
TERGUGAT II INTERVENSI 10 ADALAH ATAS NAMA NIUS YIKWA, dengan
tetap menyesuaikan, memperhatikan dan mengakomodir nama-nama Para
Tergugat II Intervensi selebihnya selain dari pada Tergugat II Intervensi 1, 6, 7,
8 dan 10, yang terhadap nama-nama selebihnya tersebut tidak ditemukan
adanya cacat substantive oleh Pengadilan (Putusan hal.79);
f. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas
dengan demikian gugatan Penggugat terhadap surat keputusan objek sengketa
berupa Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota
Jayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya,
Dogiyai dan Waropen Periode 2018-2023, Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/ VIII/
2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil tes Kesehatan
dan Wawancara, sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor07/BA/TIMSEL I-
KPU/VIII/2018, khusus Kabupaten Mamberamo Tengah, terbukti cacat
secara substantive hanya untuk sebagiannya saja, yaitu terhadap lampiran
khusus Kabupaten Mamberamo Tengah sepanjang atas nama WIN WILLIAMS
WANIMBO, NEPSON KOGOYA, MEIR YIKWA, YOPI BERENDAM dan NIUS
YIKWA, dan terhadap gugatan Penggugat I atas nama ALAM BARZAH
MUHAMAD NUR, Penggugat III atas nama ENGEL PAGAWAK, Penggugat VIII
atas nama ETIUS BEMINGEN, Penggugat IX atas nama NATHALIS WALELA dan
Penggugat X atas nama MARKUS PIET BUNDAH, untuk menyatakan
batal/tidak sah surat keputusan objek sengketa a quo beralasan hukum dan
haruslah dikabulkan (Putusan hal. 79).
g. Menyatakan batal surat keputusan objek sengketa berupa Berita Acara Tim
Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Memberamo
Tengah Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/ VIII/ 2018 tanggal 27 Agustus 2018
tentang Pleno Penetapan Hasil tes Kesehatan dan Wawancara, sepanjang atas
nama WIN WILLIAMS WANIMBO, NEPSON KOGOYA, MEIR YIKWA, YOPI
BERENDAM dan NIUS YIKWA (Putusan hal. 82).
h. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru
yang turut memuat nama-nama Para Penggugat atas nama ALAM BARZAH
MUHAMAD NUR, ENGEL PAGAWAK, ETIUS BEMINGEN, MARKUS PIET
BUNDAH, dan NATHALIS WALELA (Putusan hal. 82).
7. Bahwa berdasarkan Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana yang
dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua sebagai (BUKTI T-10), sebagai maksud
Surat Nomor 561/PP.06-SD/05/KPU/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 Para
Teradu selanjutnya menetapkan Keputusan Komisi Pemilhan Umum Republik
Indonesia Nomor 857/PP.06-Kpt/05/KPU/IV/2019 tentang Pengangkatan
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Memberamo Tengah Provinsi Papua
Periode 2019-2024 tanggal 5 April 2019 atas nama (BUKTI T-11):
a. Simon Wigibalom;
b. Yasin Penggu;
c. Alam Barzah Muhammad Nur;
d. Engel Pagawak;
e. Natalhis Walela
Berdasarkan fakta dan bukti yang telah disampaikan dalam kesimpulan ini, Para
Teradu telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan
perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya
pelanggaran/penyimpangan terhadap kode etik penyelenggara Pemilihan Umum
sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pengadu.
[2.9] PIHAK TERKAIT
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memanggil Ketua/atau KPU Provinsi Papua
Selaku Pihak Terkait dan memberikan keterangan bahwa:
1. Bahwa sebelum membantah dalil yang diadukan oleh Para Pengadu, Para Pihak
Terkait (KPU Provinsi Papua) perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya
dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib,
terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal
3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No 7/2017)
jo. Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal
15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan DKPP Nomor 2
Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan
Umum.
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok aduan Para
Pengadu, pada intinya Para Pihak Terkait (KPU Provinsi Papua) berpendapat
bahwa pengaduan yang diadukan Pengadu berkaitan dengan hal-hal sebagai
berikut:
a. Bahwa Para Pengadu merupakan Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi
Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Periode 2019-2024 yang telah
dinyatakan lulus administrasi dan test tertulis sesuai dengan Berita Acara
Nomor 04/BA/Timsel1-KPU/VIII/2018 tanggal 20 Juli 2018 (Bukti PT-1);
b. Bahwa Para Pengadu merupakan Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi
Kabupaten Mamberamo Tengah ah Provinsi Papua Periode 2019-2024 yang
telah dinyatakan berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sesuai dengan
Berita Acara Nomor 07/BA/Timsel1-KPU/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018
(Bukti PT-2);.
3. Bahwa setelah Tim Seleksi terbentuk Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah
terbentuk, sebagaimana diatur dalam Undang-undang dengan mengacu pada
jadwal dan tahapan (BUKTI PT-3), Tim Seleksi melaksanakan tahapan kegiatan
sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun
2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2019
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Adapun tahapan
kegiatannya sebagai berikut:
a. Pendaftaran;
b. Penelitian Administrasi;
c. Tes tertulis;
d. Tes psikologi;
e. Tes kesehatan dan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu; dan
f. Klarifikasi tanggapan masyarakat.
4. Bahwa sebagai tindaklanjut dari tahapan seleksi Anggota KPU Kabupaten
Mamberamo Tengah terhadap 10 (sepuluh) nama yang diajukan Timsel (BUKTI PT-
2), Para Teradu melalui surat 363/PP.06-SD/05/KPU/III/2019 tanggal 06 Maret
2019 (BUKTI PT-4) Perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon
Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Papua Periode 2019-2024 dengan daftar
nama terlampir, yaitu untuk Kabupaten Memberamo Tengah sebagai berikut
dietapkan 10 (sepuluh) nama yang berhak mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan
atas nama:
1.Emilius Karoba, S.Pi;
2.Meir Yikwa,ST
3.Nepson Kogoya,S.Sos;
4.Nius Yikwa, SE;
5.Petros Karoba,SP;
6.Simon Wigibalom, S.Sos,M.Si;
7.Usmar Payokwa,S.Sos;
8.Win William Wanimbo,SPd,M.Si;
9. Yasin Penggu,S.Sos;
10. Yobi Bernedam,S.Sos
5. Bahwa atas dasar Berita Acara Nomor 07/BA/Timsel1-KPU/VIII/2018 tanggal 27
Agustus 2018 (Bukti PT-2), Para Pihak Terkait (KPU Mamberamo Tengah)
mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan nomor
gugatan 28/G/2018/PTUN Jpr dengan putusan mengabulkan permohonan
penggugat;
6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor
Gugatan 28/G/2018/PTUN Jpr tersebut, maka KPU RI mengeluarkan Surat
dengan nomor 389/PP.06-SD/05/KPU/III/2019 (Bukti PT-5), perihal Koreksi
Surat KPU Nomor 363/PP.06-SD/05/KPU/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 perihal
pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU Kabupaten/Kota
Provinsi Papua Periode 2019-2024, yang isinya tidak melaksanakan uji kelayakan
dan kepatutan, namun diminta melakukan klarifikasi serta menyampaikan perihal
Putusan PTUN nomor 28/G/2018/PTUN Jpr tanggal 5 Desember 2018 terhadap
nama-nama calon Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana
terdapat dalam keputusan tersebut;
7. Bahwa ternyata dalam perjalanannya sampai ditetapkannya 10 (sepuluh) nama
Calon Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah oleh Tim Seleksi , telah
terdapat CACAT SUBSTANTIF, terbukti dengan keluarnya putusan PTTUN
Makassar Nomor 19/B/2019/PTTUN MKS Tanggal 14 Maret 2019 (BUKTI PT-6)
sebagai hasil banding atas putusan PTUN Jayapura Nomor 28/G/2018/PTUN Jpr
Tanggal 5 Desember 2018 (BUKTI PT-7) ,perlu sampaikan jika dalam Putusan
PTUN Jayapura Nomor 28/G/2018/PTUN Jpr Tanggal 5 Desember 2018,
dikuatkan oleh Putusan PTTUN Makassar Nomor 19/B/2019/PTTUN MKS Tanggal
14 Maret 2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 341 K/TUN/2019 Pada 31
Juli 2019 telah terungkap fakta hukum jika jauh sebelum proses seleksi terlulis
dimulai, Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah telah
melakukan seleksi administrasi tidak sesuai prosedur yang berlaku atau CACAT
SUBSTANTIF.
Bahwa dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut:
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian
telah terbukti bahwa telah terdapat cacat substantive dalam tindakan Tergugat (Tim
Seleksi Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah dalam perkara PTUN
Jayapura), meluluskan dan menetapkan dalam surat keputusan objek sengketa
nama-nama Para Tergugat II Intervensi sepanjang khusus hanya terhadap Tergugat
II Intervensi I atas nama WIN WILLIAMS WANIMBO, Tergugat II Intervensi 6 atas
nama NEPSON KOGOYA, Tergugat II Intervensi 7 atas nama MEIR YIKWA, Tergugat
II Intervensi 8 atas nama YOPI BERENDAM dan Tergugat II Intervensi 10 adalah
atas nama NIUS YIKWA. Bahwa terhadap nama-nama yang telah disebutkan
tersebut harus disesuaikan kembali dengan nama-nama yang telah diluluskan oleh
Tergugat atau yang dianggap layak untuk diluluskan berdasarkan hasil peroleh nilai
hasil tes wawancara calon anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah. (Putusan
hal. 74);
Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan
demikian oleh karena ditemukan terdapat cacat substantive atas penerbitan surat
keputusan objek sengketa sepanjang terhadap Tergugat II Intervensi 1, 6, 7, 8 dan
10, dan setelah dikaitkan peringkat penilaian mulai dari peringkat yang tertinggi
sampai yang terendah atas nama-nama Para Penggugat dengan maka dengan
demikian sudah selayaknya Pengadilan menyatakan batal surat keputusan objek
sengketa a quo sepanjang terkait dengan kepentingan Tergugat II Intervensi 1, 6, 7,
8 dan 10 dan kepada Tergugat diperintahkan untuk menetapkan kembali dan
menerbitkan keputusan yang baru dan memasukkan nama-nama Para Penggugat
berdasarkan lima besar, yaitu Penggugat I atas nama ALAM BARZAH MUHAMAD
NUR, Penggugat III atas nama ENGEL PAGAWAK, Penggugat VIII atas nama ETIUS
BEMINGEN, Penggugat X atas nama MARKUS PIET BUNDAH, dan Penggugat IX atas
nama NATHALIS WALELA, UNTUK MENGGANTIKAN TERGUGAT II INTERVENSI I
ATAS NAMA WIN WILLIAMS WANIMBO, TERGUGAT II INTERVENSI 6 ATAS
NAMA NEPSON KOGOYA, TERGUGAT II INTERVENSI 7 ATAS NAMA MEIR
YIKWA, TERGUGAT II INTERVENSI 8 ATAS NAMA YOPI BERENDAM DAN
TERGUGAT II INTERVENSI 10 ADALAH ATAS NAMA NIUS YIKWA, dengan tetap
menyesuaikan, memperhatikan dan mengakomodir nama-nama Para Tergugat II
Intervensi selebihnya selain dari pada Tergugat II Intervensi 1, 6, 7, 8 dan 10, yang
terhadap nama-nama selebihnya tersebut tidak ditemukan adanya cacat substantive
oleh Pengadilan (Putusan hal. 75-76);
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas
dengan demikian gugatan Penggugat terhadap surat keputusan objek sengketa
berupa Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota
Jayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai
dan Waropen Periode 2018-2023, Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/ VIII/ 2018 tanggal
27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil tes Kesehatan dan Wawancara,
sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018, khusus
Kabupaten Mamberamo Tengah, terbukti cacat secara substantive hanya untuk
sebagiannya saja, yaitu terhadap lampiran khusus Kabupaten Mamberamo Tengah
sepanjang atas nama WIN WILLIAMS WANIMBO, NEPSON KOGOYA, MEIR
YIKWA, YOPI BERENDAM dan NIUS YIKWA, dan terhadap gugatan Penggugat I
atas nama ALAM BARZAH MUHAMAD NUR, Penggugat III atas nama ENGEL
PAGAWAK, Penggugat VIII atas nama ETIUS BEMINGEN, Penggugat IX atas nama
NATHALIS WALELA dan Penggugat X atas nama MARKUS PIET BUNDAH, untuk
menyatakan batal/tidak sah surat keputusan objek sengketa a quo beralasan
hukum dan haruslah dikabulkan (Putusan hal. 76).
8. Bahwa atas dasar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pada
putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor
28/G/2018/PTUN Jpr Tanggal 5 Desember 2018. Dengan Nomor
19/B/2019/PTTUN MKS Tanggal 14 Maret 2019 KPU RI mengeluarkan Surat
Nomor 561/PP.06-SD/05/KPU/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 Perihal
Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten
Mamberamo Tengan Provinsi Papua Periode 2019-2024 (BUKTI PT-8) yang isinya
adalah sebagai tindaklanjut dari Putusan PTUN Jayapura dan PTTUN Makassar,
Para Teradu menetapkan 10 orang yang berhak mengikuti Uji Kelayakan dan
Kepatutan atas nama :
a) Emius Karoba;
b) Petos Karoba;
c) Simon Wigibalom;
d) Usmar Payokwa;
e) Yasin Penggu;
f) Alam Barzah Muhammad Nur;
g) Engel Pagawak;
h) Etius Bemingen;
i) Markus Piet Bundah;
j) Natalhis Walela
9. Bahwa berdasarkan Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana yang
dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua sebagai (BUKTI PT-9), sebagai maksud
Surat Nomor 561/PP.06-SD/05/KPU/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 Para Teradu
selanjutnya menetapkan Keputusan Komisi Pemilhan Umum Republik Indonesia
Nomor 857/PP.06-Kpt/05/KPU/IV/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Memberamo Tengah Provinsi Papua Periode 2019-
2024 tanggal 5 April 2019 atas nama (BUKTI PT-10):
a. Simon Wigibalom;
b. Yasin Penggu;
c. Alam Barzah Muhammad Nur;
d. Engel Pagawak;
e. Natalhis Walela
Berdasarkan fakta dan bukti yang telah disampaikan, Para Teradu dan Pihak
Terkait KPU Provinsi Papua telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban
sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang
berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran/penyimpangan terhadap kode etik
penyelenggara pemilihan umum sebagaimana yang telah di dalilkan oleh Pengadu
[2.9.1] BUKTI PIHAK TERKAIT
Bahwa untuk membuktikan Keterangannya dan pembelaannya, Pihak Terkait
mengajukan alat bukti berupa PT-1 s.d PT-10, sebagai berikut:
Tanda KEGUNAAN ALAT BUKTI
No BUKTI
Bukti
1. PT-1 Berita Acara Nomor 04/BA/Timsel1-KPU-
KAB/VIII/2018 tanggal 20 Juli 2018
2. PT-2 Berita Acara Nomor : 07/BA/Timsel1-KPU-
KAB/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018
3. PT-3 Keputusan KPU RI Nomor: 505/PP.06- Bahwa Pelaksanaan Seleksi
Kpt/05/KPU/VI/2018 tanggal 12 Juni 2018 Calon Anggota KPU
tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kabupaten Mamberamo
Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan dan Tengah didasarkan pada
Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota aturan yang ditetapkan
Periode 2018-2023 Tahap V. oleh Para Teradu. Namun
dalam prosesnya terdapat
sengketa hukum di
Pengadilan Tata Usaha
Negara Jayapura, yang
mengakibatkan tugas-tugas
sementara diambil alih oleh
KPU Provinsi Papua .
4. PT-4 Surat Para Teradu Nomor 363/PP.06- Bukti ini menjelaskan
SD/05/KPU/III/2019 tanggal 06 Maret bahwa sesuai ketentuan
2019 Perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan Pasal 28 ayat (2) Peraturan
dan Kepatutan Calon Anggota KPU KPU Nomor 2 Tahun 2019,
Kabupaten/Kota Provinsi Papua Periode KPU dapat menugaskan
2019-2024 kepada KPU Provinsi untuk
melakukan uji kelayakan
dan kepatutan calon
anggota KPU
Kabupaten/Kota, dengan
mempertimbangkan aspek
waktu, sumber daya
manusia, dan pelaksanaan
tahapan Pemilihan Umum
dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota, dalam
perkara a quo, Para
Terdadu memerintahkan
KPU Provinsi Papua untuk
melaksanakan uji
kelayakan dan kepatutan
terhadap Calon Anggota
KPU Kabupaten Membramo
Tengah. Adapun surat
tersebut dikeluarkan
sebagai tindaklanjut dari
10 (sepuluh) nama yang
disampaikan Tim Seleksi,
yang pada akhirnya baik
Putusan PTUN Jayapura,
PTTUN Makassar dan
Mahkamah Agung RI
membatalkan
memerintahkan dan
melakukan revisi terhadap
10 (sepuluh) nama-nama
yang berhak mengikuiti
tahapan test uji kepatutan
dan kelayakan.
5. PT-5 389/PP.06-SD/05/KPU/III/2019 perihal Surat ini menerangkan
Koreksi Surat KPU Nomor 363/PP.06- Koreksi terhadap Surat
SD/05/KPU/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 KPU Nomor 363/PP.06-
perihal pelaksanaan uji kelayakan dan SD/05/KPU/III/2019
kepatutan calon anggota KPU tanggal 6 Maret 2019
Kabupaten/Kota Provinsi Papua Periode perihal pelaksanaan uji
2019-2024 kelayakan dan kepatutan
calon anggota KPU
Kabupaten/Kota Provinsi
Papua Periode 2019-
2024,sepanjang Anggota
KPU Kabupaten
Mamberamo Tengah tidak
melaksanakan uji
kelayakan dan kepatutan ,
namun diminta untuk
melakukan klarifikasi serta
menyampaikan perihal
adanya Putusan PTUN
Jayapura Nomor
28/G/2018/PTUN Jpr
Tanggal 5 Desember 2018
6. PT-6 Putusan PTTUN Makassar Nomor Putusan PTTUN Makassar
19/B/2019/PTTUN MKS Tanggal 14 Maret Nomor 19/B/2019/PTTUN
2019 berupa Hasil screenshot Penelusuran MKS Tanggal 14 Maret
pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara 2019 berupa Hasil
(SIPP) PTUN Jayapura melalui screenshot Penelusuran
http://sipp.ptun- pada Sistem Informasi
jayapura.go.id/index.php/detil_perkara Penelusuran Perkara (SIPP)
PTUN Jayapura melalui
http://sipp.ptun-
jayapura.go.id/index.php/d
etil_perkara
7. PT-7 Putusan PTUN Jayapura Nomor Bukti ini menjelaskan
28/G/2018/PTUN Jpr Tanggal 5 Desember bahwa Para Teradu taat
2018 berupa Hasil screenshot Penelusuran terhadap aturan tak
pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara terkecuali putusan
(SIPP) PTUN Jayapura peradilan sebagai dasar
dilakukannya pembatalan
hasil uji kelayakan dan
kepatutan karena 10
(sepuluh) nama yang calon
anggota KPU Kabupaten
Membramo Tengah yang
disampaikan oleh Tim
Seleksi terbukti cacat
prosedural dan substantif
sebagaimana Putusan
Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Makassar (PTTUN
Makassar), sebagai banding
atas putusan PTUN
Jayapura Nomor
28/G/2018/PTUN Jpr
Tanggal 5 Desember 2018
dan dikuatkan oleh
Putusan Mahkamah Agung.
Para Para Teradu
senantiasa mengedepankan
asas-asas Umum
Pemerintahan yang baik,
Para Teradu melakukan uji
kelayakan dan kepatutan
ulang sampai pada
terbitnya Keputusan
Komisi Pemilhan Umum
Republik Indonesia Nomor
857/PP.06-
Kpt/05/KPU/IV/2019
tentang Pengangkatan
Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten
Memberamo Tengah
Provinsi Papua Periode
2019-2024 tanggal 5 April
2019 sebagai objek
sengketa dalam perkara a
quo.
8. PT-8 Surat Teradu Nomor 561/PP.06 Bukti ini menjelaskan
SD/05/KPU/III/2019 tanggal 28 Maret bahwa Para Teradu patuh
2019 Perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan taat terhadap aturan
dan Kepatutan Calon Anggota KPU tak terkecuali putusan
Kabupaten Membramo Tengan Provinsi peradilan sebagai dasar
Papua Periode 2019-2024 dilakukannya pembatalan
hasil uji kelayakan dan
kepatutan karena 10
(sepuluh) nama yang calon
anggota KPU Kabupaten
Membramo Tengah yang
disampaikan oleh Tim
Seleksi terbukti cacat
prosedural dan substantif
sebagaimana Putusan
Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Makassar (PTTUN
Makassar. Para Teradu
mengakomodir amanah
Putusan Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Makassar
(PTTUN Makassar dari oleh
karena menjunjung tinggi
asas-asas Umum
Pemerintahan yang baik,
Para Teradu melakukan uji
kelayakan dan kepatutan
ulang, yang berakhir
dengan terbitnya objek
sengketa.
9. PT-9 Dokumen hasil Uji Kelayakan dan Bukti ini menjelaskan jika
Kepatutan Calon Calon Anggota KPU Para Teradu melalui Surat
Kabupaten Membramo Tengah terhadap 10 Nomor 561/PP.06
(sepuluh) orang peserta 04 April 2019. SD/05/KPU/III/2019
tanggal 28 Maret 2019
Perihal Pelaksanaan Uji
Kelayakan dan Kepatutan
Calon Anggota KPU
Kabupaten Membramo
Tengah Provinsi Papua
Periode 2019-2024 sebagai
tindak lanjut dari Putusan
PTTUN Makassar tanggal
14 Maret 2019 adapun Uji
Kelayakan dan Kepatutan
tersebut, dilakukan oleh
KPU Provinsi Papua dan
mempedomani ketentuan
Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun
2019 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
Nomor 7 Tahun 2018
Tentang Seleksi Anggota
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Dan Komisi
Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Pasal 28
ayat (5) menyatakan :
Dalam hal telah
dilaksanakannya Uji
Kelayakan dan
Kepatutan oleh KPU
Provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat
(2) ditemukan adanya
calon anggota KPU
Kabupaten/Kota yang
tidak lulus pada salah
1 (satu) tahapan, KPU
dapat membatalkan
hasil uji kelayakan
dan kepatutan
dimaksud dan
melakukan uji
kelayakan dan
kepatutan ulang.
10 PT-10 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bahwa Penetapan Anggota
. Republik Indonesia Nomor: 857/PP.06- KPU Kabupaten
Kpt/05/KPU/IV/2019 tentang Mamberamo Tengah telah
Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan didasari oleh ketentuan
Umum Kabupaten Memberamo Tengah Peraturan Komisi
Provinsi Papua Periode 2019-2024 yang Pemilihan Umum Republik
terbit dan diumumkan tanggal 5 April Indonesia Nomor 2 Tahun
2019. 2019 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
Nomor 7 Tahun 2018
Tentang Seleksi Anggota
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Dan Komisi
Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota
V. PERTIMBANGAN PUTUSAN
[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu
diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu
dalam tindakan dan perbuatan sebagai berikut:
[4.1.1] Para Teradu melanggar prinsip kepastian hukum karena tidak mengumumkan
hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Mamberamo Tengah priode
2019-2020 sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Uji Kelayakan dan Kepatutan
tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2019 terhadap 10 (sepuluh) nama Calon
Anggota KPU Mamberamo Tengah yang dinyatakan lulus Tes Kesehatan dan
Wawancara sebagaimana Berita Acara Timsel Papua 1 Nomor 07/BA/Timsel 1-
KPU/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018.
[4.1.2] Para Teradu kembali melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan pada tanggal 4
April 2019 dengan memasukkan 5 (lima) nama peserta yang tidak lulus tes kesehatan
dan wawancara, antara lain Alam Barzah Muhamad Nur, Engel Pagawak, Etius
Baminggen, Markus Piet Bundah, Nathalis Walela. Tindakan Para Teradu tersebut
didasarkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor
19/B/2019/PTTUN. Mks tanggal 14 Maret 2019 yang belum berkekutan hukum tetap
(inkracht van gewijde) karena masih dilakukan upaya hukum kasasi oleh Para
Pengadu;
[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak
seluruh dalil-dalil aduan Pengadu dengan alasan telah melaksanakan tugasnya
sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 13 huruf
h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satu
kewenangan Para Teradu adalah membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan
PPPLN. Selanjutnya Para Teradu menetapkan Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten
Mamberamo Tengah yang bekerja dengan berpedoman pada Keputusan KPU RI Nomor
505/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tanggal 12 Juni 2018 tentang Jadwal Tahapan
Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan dan Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Tahap V. Tim Seleksi melaksanakan tahapan
kegiatan sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7
Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 2
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018
tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kemudian setelah
Tim Seleksi mengajukan 10 (sepuluh) nama yang dinyatakan layak untuk mengikuti
uji kelayakan dan kepatutuan melalui Berita Acara Nomor 07/BA/Timsel1-
KPU/VIII/2018 tanggal 26 Agustus 2018, Para Teradu menindaklanjuti melalui Surat
Nomor 363/PP.06-SD/05/KPU/III/2019 tanggal 06 Maret 2019 Perihal Pelaksanaan
Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Papua
Periode 2019-2024 untuk Kabupaten Membramo Tengah dengan nama Emius Karoba,
Meir Yikwa, Nepson Kogoya, Nius Yikwa, Petos Karoba, Simon Wigibalom, Usmar
Payokwa, Win William Wanimbo, Yasin Penggu, Yasin Penggu dan Yobi Bernedam.
Akan tetapi 10 (sepuluh) nama Calon Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah
yang diajukan Timsel Papua 1 tersebut terbukti terdapat cacat substantif berdasarkan
Putusan PTTUN Makassar Nomor 19/B/2019/PTTUN MKS Tanggal 14 Maret 2019
sebagai hasil banding atas putusan PTUN Jayapura Nomor 28/G/2018/PTUN Jpr
Tanggal 5 Desember 2018. Para Teradu menjelaskan berdasarkan Putusan PTTUN
yang telah dikuatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 341 K/TUN/2019 Pada 31
Juli 2019 tersebut, Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah
telah melakukan kesalahan dalam seleksi administrasi yang tidak sesuai prosedur
atau Cacat Substantif. Oleh karena itu, Tim Seleksi Papua 1 selaku Tergugat
diperintahkan untuk menetapkan kembali dan menerbitkan keputusan yang baru
dengan mengganti Win Williams Wanimbo, Nepson Kogoya, Meir Yikwa, Yopi Berendam
dan Nius Yikwa, dan memasukkan nama-nama Penggugat berdasarkan 5 (lima) besar,
antara lain Alam Barzah Muhamad Nur, Engel Pagawak, Etius Bemingen, Markus Piet
Bundah, dan Nathalis Walela. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (5)
PKPU Nomor 2 Tahun 2019, Para Teradu dapat membatalkan hasil uji kelayakan dan
kepatutan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi jika ditemukan adanya calon anggota
KPU Kabupaten/Kota yang tidak lulus pada salah 1 (satu) tahapan, serta melakukan
uji kelayakan dan kepatutan ulang. Kemudian melalui Berita Acara Nomor 85/PP.06-
BA/KPU/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 Para Teradu mengambil langkah untuk
menindaklanjuti fakta hukum tersebut dengan alasan tahapan Pemilu serentak tahun
2019 telah memasuki tahap kampanye rapat umum dan distibusi logistik ke PPK, PPS,
dan KPPS. Selain itu hari “H” Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019
semakin dekat, sementara tugas-tugas KPU Kabupaten Mamberamo Tengah telah
diambil alih oleh KPU Provinsi Papua sejak 24 Oktober 2018. Dengan demikian melalui
Surat Nomor 561/PP.06-SD/05/KPU/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 Perihal
Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten Membramo
Tengan Provinsi Papua Periode 2019-2024, Para Teradu memerintahkan KPU Provinsi
Papua untuk melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap Calon Anggota
KPU Mamberamo Tengah berdasarkan Putusan PTTUN Makassar Nomor
19/B/2019/PTTUN MKS Tanggal 14 Maret 2019 yang memperkuat Putusan PT TUN
Jayapura Nomor 28/G/2018/PTUN Jpr Tanggal 5 Desember 2018, antara lain
terhadap Emius Karoba, Petos Karoba, Simon Wigibalom, Usmar Payokwa, Yasin
Penggu, Alam Barzah Muhammad Nur, Engel Pagawak, Etius Bemingen, Markus Piet
Bundah dan Natalhis Walela. Dari hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan yang
dilaksanakan pada tanggal 4 April 2019, Para Teradu menerbitkan Keputusan KPU
Nomor 857/PP.06-Kpt/05/KPU/IV/2019 tentang Pengangkatan Anggota KPU
Kabupaten Memberamo Tengah Provinsi Papua Periode 2019-2024 tanggal 5 April 2019
atas nama Simon Wigibalom, Yasin Penggu, Alam Barzah Muhammad Nur, Engel
Pagawak dan Natalhis Walela.
[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, dokumen, bukti dan fakta yang
terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat:
[4.3.1] Menimbang sebelum menilai bukti dan fakta pokok perkara a quo, DKPP perlu
menjelaskan bahwa Teradu III Evi Novida Ginting Manik berdasarkan Putusan DKPP
Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tetap, sehingga
Teradu III tidak lagi berkedudukan sebagai Penyelenggara Pemilu.
[4.3.2] Menimbang dalil Para Pengadu pada angka [4.1.1] dan [4.1.2], terungkap fakta
pada tanggal 27 Agustus 2018 Timsel Papua 1 menerbitkan Berita Acara (BA) Nomor
07/BA/TIMSEL 1-KPU/VIII/2018 tentang Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan
Wawancara. Dalam lampiran BA tersebut, 10 (sepuluh) nama peserta Seleksi Calon
Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah dinyatakan lolos dan dapat mengikuti
tahap Uji Kelayakan dan Kepatutan, antara lain Emius Karoba, Meir Yikwa, Nepson
Kogoya, Nius Yikwa, Petos Karoba, Simon Yigibalom, Usmar Payokwa, Wim Williams
Wanimbo, Yasin Penggu, dan Yopi Berendam. Selanjutnya keputusan Timsel Papua 1 a
quo digugat ke PTUN Jayapura pada tanggal 13 September 2018. Para Penggugat
dalam perkara tersebut merupakan 10 (sepuluh) peserta yang tidak lolos tes kesehatan
dan wawancara, antara lain Alam Barzah Muhammad Nur, Omel Wanimbo, Engel
Pagawak, Steven Payokwa, Hendi Penggu, Emiron Pagawak, Etius Bemingen, Nathalis
Walela, Markus Piet Bundah. Setelah melampaui pemeriksaan, pada tanggal 5
Desember 2018 PTUN Jayapura menerbitkan Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN.JPR
yang membatalkan BA Nomor 07/BA/TIMSEL 1-KPU/VIII/2018 sepanjang lampiran
terkait Kabupaten Mamberamo Tengah untuk atas nama Win Williams Wanimbo,
Nepson Kogoya, Meir Yikwa, Yopi Berendam dan Nius Yikwa. PTUN Jayapura juga
mewajibkan Tergugat (Timsel Papua 1) untuk menerbitkan surat keputusan baru
dengan memuat nama-nama Para Penggugat atas nama Alam Barzah Muhamad Nur,
Engel Pagawak, Etius Bemingen, Markus Piet Bundah, dan Nathalis Walela. Terhadap
Putusan PTUN Jayapura a quo, Tergugat (Timsel Papua 1) beserta Para Pengadu selaku
Tergugat Intervensi melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi TUN
Makassar pada tanggal 7 Desember 2018. Dalam persidangan terungkap fakta, pada
tanggal 6 Maret 2019 Para Teradu menerbitkan Surat Nomor 363/PP.06-
SD/05/KPU/III/2019 yang memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melakukan Uji
Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Papua 2019-
2024. Dalam lampiran surat a quo, Para Teradu masih mencantumkan nama-nama
Para Pengadu sebagai peserta Uji Kelayakan dan Kepatutan untuk KPU Kabupaten
Mamberamo Tengah priode 2019-2024. Para Teradu beralasan belum menerima
Salinan Putusan Pengadilan TUN Jayapura Nomor 28/G/2018/PTUN.Jpr tanggal 5
Desember 2018, sehingga tetap mengacu pada BA Timsel Papua 1 Nomor
07/BA/TIMSEL 1-KPU/VIII/2018. Kemudian pada tanggal 10 Maret 2019 Para Teradu
kembali menerbitkan Surat Nomor 389/PP.06-SD/05/KPU/III/2019 yang mengoreksi
Surat Nomor 363/PP.06-SD/05/KPU/III/2019. Melalui Surat tersebut, Para Teradu
memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk tidak melaksanakan Uji Kelayakan dan
Kepatutan terhadap Peserta Seleksi Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah.
Mengingat peserta Uji Kelayakan dan Kepatutan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah
sudah terlanjur hadir pada tanggal 10 Maret 2019, KPU Provinsi Papua menempuh
kebijakan tidak melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan, melainkan hanya
melaksanakan klarifikasi terhadap Peserta Seleksi Anggota KPU Kabupaten
Mamberamo Tengah terkait adanya Putusan PTUN Jayapura Nomor
28/G/2018/PTUN.JPR yang membatalkan BA Timsel Papua 1 Nomor 07/BA/TIMSEL
1-KPU/VIII/2018. Berdasarkan keterangan Pihak Terkait KPU Provinsi Papua, pada
tanggal 14 Maret 2019, Pengadilan Tinggi TUN Makassar menerbitkan Putusan Nomor
19/B/2019/PTTUN.Mks yang menguatkan Putusan PTUN Jayapura Nomor
28/G/2018/PTUN.Jpr. Dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi TUN
Makkassar menjelaskan bahwa Pihak Penggugat (Timsel Papua 1) melalui Kuasa
Hukumnya telah mencabut permohonan banding pada tanggal 18 Desember 2018,
sehingga Putusan PTUN Jayapura tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap bagi
Tergugat. Namun pada tanggal 25 Maret 2019 Para Pengadu kembali melakukan upaya
hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Terungkap fakta pada tanggal 28 Maret 2019,
Para Teradu melakukan Pleno untuk melanjutkan tahapan seleksi Calon Anggota KPU
Kabupaten Mamberamo Tengah periode 2019-2022 dituangkan dalam BA Nomor
85/PP.06-BA/KPU/III/2019. Selanjutnya pada tanggal yang sama Para Teradu
menerbitkan Surat Nomor 561/PP.06-SD/05/KPU/III/2019 yang memerintahkan KPU
Provinsi Papua untuk melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU
Kabupaten Memberamo Tengah Periode 2019-2024 berdasarkan Putusan Pengadilan
Tinggi TUN Makassar Nomor 19/B/2019/PTTUN MKS yang memperkuat Putusan
Pengadilan TUN Jayapura Nomor 28/G/2018/PTUN Jpr. Berdasarkan hasil Uji
Kelayakan dan Kepatutan, pada tanggal 4 April 2019 KPU Provinsi Papua menerbitkan
BA Nomor 30/PP.06-BA/91/KPU/IV/2019 dan ditindaklanjuti oleh Para Teradu
menerbitkan Keputusan KPU Nomor 857/PP.06-Kpt/05/KPU/IV/2019 tentang
Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Memberamo Tengah Periode 2019-2024 tanggal
5 April 2019 atas nama Simon Wigibalom, Yasin Penggu, Alam Barzah Muhammad
Nur, Engel Pagawak dan Natalhis Walela. Tindakan Para Teradu melaksanakan
putusan lembaga Peradilan dapat dibenarkan menurut hukum dan etika, karena
sesuai ketentuan Pasal 19 huruf c Peraturan DKPP No 2 Tahun 2017 Tentang Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, Para Teradu berkewajiban
menghormati sesama lembaga negara. Namun demikian, DKPP perlu mengingatkan
Para Teradu untuk bekerja lebih cermat dan profesional dalam melaksanakan putusan
Pengadilan TUN. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, PTUN
telah menerbitkan Putusan No 28/G/2018/PTUN.Jpr tanggal 5 Desember 2019.
Terhadap putusan a quo ditempuh upaya hukum banding dan dilakukan pencabutan
pada tanggal 18 Desember 2018. Para Teradu menerbitkan surat No 363/PP.06-
SD/05/KPU/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 yang memerintahkan KPU Provinsi Papua
untuk melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan, namun perintah tersebut dikoreksi
kembali oleh Para Teradu melalui surat No 389/PP.06-SD/05/KPU/III/2019 tanggal
10 Maret 2019. Sisi yang lain Para Teradu beralasan perlu segera menuntaskan seleksi
calon anggota KPU Kabupaten Membramo Tengah. Kebutuhan menyiapkan organ
penyelenggara Pemilu dapat dipahami untuk menyokong sukses pelaksanaan puncak
tahapan Pemilu. Namun setiap kebijakan yang ditempuh Para Teradu sepatutnya
berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan bertindak cermat
membaca putusan lembaga peradilan. Selain itu Para Teradu seharusnya
mengoptimalkan koordinasi kepada KPU Provinsi Papua untuk mendapatkan informasi
yang akurat terkait proses hukum atas hasil seleksi. Terkait peserta atas nama Wim
Williams Wanimbo, Nepson Kogoya, dan Yopie Berendam selaku PNS tidak memenuhi
syarat karena tidak melampirkan Rekomendasi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
yang berwenang. Kemudian Meir Yikwa terbukti sebagai pegawai honorer melampirkan
Rekomendasi diluar batas waktu yang telah ditentukan pada bulan Juli 2018 dan Nius
Yikwa terbukti masih menjabat sebagai pengurus partai politik dalam sidang
pemeriksaan terungkap fakta telah diperiksa dan diputus oleh PTUN dalam perkara
Nomor 28/G/2018/PTUN.Jpr. Dengan demikian dalil pengaduan Para Pengadu tidak
terbukti, dan jawaban Para Teradu meyakinkan DKPP. Para Teradu tidak terbukti
melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu. Hal ini
sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum yang mengatur Para Teradu berwenang membentuk KPU
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN. Sistem seleksi yang bersifat sentralistik ini
berkonsekuensi bagi Para Teradu untuk mengendalikan setiap tahapan seleksi.
[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk
mempertimbangkan.
