III. DUDUK PERKARA
[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU
Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan
Pengaduan Nomor: 120-P/L-DKPP/IX/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor:
Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
123-PKE-DKPP/X/2020, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan
uraian sebagai berikut:
1) Ketua KPU RI, Arief Budiman mendampingi/menemani anggota KPU RI non aktif
Ibu Evi Novida Ginting Manik yang telah diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020,
untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta.
2) Teradu juga telah membuat keputusan yang diduga melampaui kewenangannya
yakni menerbitkan surat KPU RI nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020,
tanggal 18 Agustus 2020.
Kronologi Kejadian
1. Pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(DKPP) menggelar sidang terbuka dan memutuskan memberhentikan dengan
tidak hormat Ibu Evi Novida Ginting Manik selaku anggota KPU RI karena telah
terbukti melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu dengan Putusan Nomor 317-
PKE-DKPP/X/2020 ; (Bukti P-1)
2. Menindaklanjuti Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat tersebut,
Presiden RI kemudian menerbitkan Keputusan Presiden RI nomor 34/P TAHUN
2020 tentang pemberhentian dengan tidak hormat anggota Komisi Pemilihan
Umum masa jabatan 2017-2022 tertanggal 23 Maret 2020 ; (Bukti P-2)
3. Namun pada 17 April 2020, Ibu Evi Novida Ginting Manik yang non aktif tidak
menerima keputusan tersebut dengan menempuh jalur menggugat ke Keppres ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan didampingi langsung oleh
Ketua KPU RI Bapak Arief Budiman ; (Bukti P-3)
4. Pada Kamis, 23 Juni 2020, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Evi Novida
Ginting Manik dengan putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT, yang amar
putusannya menyatakan batal Putusan Presiden RI Nomor 34/P Tahun 2020 dan
memerintahkan Presiden RI untuk mencabut Keppres tersebut dan melakukan
rehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Evi Novida Ginting Manik
seperti semula; (Bukti P-4)
5. Pada tanggal 11 Agustus 2020, Presiden RI menerbitkan Keppres Nomor 83/P
TAHUN 2020 tentang pencabutan keputusan Presiden Nomor 34/P TAHUN 2020;
(Bukti P-5)
6. Pada tanggal 13 Agustus 2020 terbitlah surat dari Kemensetneg Nomor B-
210/kemensetneg/D-3/AN.01.00/08/2020 tentang penyampaian Kepres Nomor
83/P tahun 2020 kepada KPU RI. (Bukti P-6)
7. Hal itulah yang dijadikan dasar Ketua KPU RI pada tanggal 18 Agustus 2020
untuk menerbitkan surat Nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020. Sehingga
surat tersebut dijadikan dasar oleh Ibu Evi Novida Ginting Manik untuk kembali
aktif menjadi komisioner KPU RI untuk sisa masa jabatan 2017-2022. Sikap ini
sangat disayangkan Pengadu dan banyak tokoh masyarakat yang mempunyai
konsentrasi terhadap Penyelenggara pemilu. Karena selain tidak mempunyai
landasan hukum yang kuat. Patut diduga tindakan Ketua KPU RI hanya
disebabkan oleh rasa galau dan kekhawatiran saja sehingga mengabaikan asas
kepastian hukum dan kepentingan umum. (Bukti P-7)
8. Dalam putusan tersebut yang disengketakan adalah Keputusan Presiden Nomor
34/P TAHUN 2020. Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2020 tidak serta
merta gugur karena merupakan dua hal yang terpisah, antara Putusan DKPP dan
Keputusan Presiden. Oleh karena itu keputusan yang dibuat oleh Ketua KPU RI
untuk mengaktifkan kembali Ibu Evi Novida Ginting Manik adalah langkah yang
Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
tidak dapat dibenarkan menurut Undang-Undang Pemilu serta diduga Ketua KPU
RI telah melanggar Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19 Peraturan
DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilu.
9. Jika kita merunut langkah-langkah yang dilakukan oleh Ketua KPU RI sejak
mendaftarnya Ibu Evi Novida Ginting Manik ke PTUN sampai menerbitkan
keputusan pengaktifan kembali disertai dengan konferensi pers secara resmi, hal
itu sangat jelas beliau tidak lagi berlaku secara objektif dan menjaga integritas
Penyelenggara Pemilu yang terkait asas kepentingan umum. Tetapi patut diduga
hanya mengedepankan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Oleh sebab
itu Pengadu meminta dengan hormat kepada kepada Ketua dan Anggota DKPP-RI
untukmemberikansanksi kepada Ketua KPU-RI Bapak Arief Budiman berupa
pemberhentian dengan tidak hormat sebagai ketua dan anggota KPU-RI periode
2017-2022.
10. Hal di atas dimaksudkan untuk kembali memulihkan kepercayaan publik (public
trust) terhadap Penyelenggara Pemilu (KPU). Apalagi saat ini sedang berlangsung
tahapan PILKADA tahun 2020 secara serentak nasional. Kesuksesannya tentu
sangat bergantung pada Penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan taat asas.
[2.2] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai
berikut:
1. Menerima dan mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu terbukti telah melanggar Kode Etik Berat; dan
3. Memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu.
[2.3] BUKTI PARA PENGADU
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-8
sebagai berikut:
NO. BUKTI KETERANGAN
1. P-1 Fotokopi Putusan DKPP RI Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 sebanyak
37 halaman
2. P-2 Fotokopi Keputusan Presiden RI No. 34/P TAHUN 2020
3. P-3 Foto dan gambar Evi Novida Ginting saat mendaftarkan gugatan ke
PTUN Jakarta didampingi langsung oleh Ketua KPU RI tanggal 17
April 2020
4. P-4 Fotokopi salinan Putusan PTUN nomor 82/ G/2020/PTUN-JKT
5. P-5 Fotokopi salinan KEPRES tentang nomor 83/P Tahun 2020 tentang
pencabutan KEPRES nomor 34/P tahun 2020
6. P-6 Fotokopi surat nomorB-210/Kemensetneg/D-3/AN.01.00/08/2020
penyampaian Salinan Kepres 83/P tahun2020 dari KEMENSETNEG
kepada KPU
7. P-7 Fotokopi surat Ketua KPU RI nomor 663/SDM.13-
SD/05/KPU/VIII/2020
8. P-8 Fotokopi kartu tanda penduduk pelapor
Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
[2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU
Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Teradu menyampaikan jawaban secara lisan dan
tertulis sebagai berikut:
1. Bahwa Teradu menolak seluruh dalil yang diadukan Para Pengadu dalam pokok
aduan Para Pengadu, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Teradu dalam
uraian jawaban ini.
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok aduan Pengadu
yang ditujukan kepada Teradu, pada intinya Teradu berpendapat bahwa
pengaduan yang diadukan Pengadu berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
1) Bahwa pada tanggal 17 April 2020. Sdri. Evi Novida Ginting Manik selaku
anggota KPU RI non-aktif menggugat Keputusan Presiden ke Pengadilan TUN
Jakarta dengan didampingi langsung oleh Ketua KPU RI;
2) Bahwa Pengadilan TUN Jakarta mengabulkan gugatan Evi Novida Ginting
Manik dengan Putusan Nomor: 82//G/2020/PTUN-JKT yang pada
pokoknya amar putusannya menyatakan batal Putusan Presiden RI Nomor
34/P Tahun 2020 dan memerintahkan Presiden RI untuk mencabut Keppres
tersebut dan melakukan rehabilitasi nama baik dan memulihkan
kedudukan Evi Novida Ginting Manik seperti semula;
3) Bahwa terhadap putusan tersebut, Presiden menerbitkan Keppres Nomor:
83/P Tahun 2020 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34/P
Tahun 2020;
4) Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 terbitlah surat dari Kemensetneg
Nomor B-210/Kemensetneg/D-3/AN.01.00/08/2020 tentang Penyampaian
Kepres Nomor 83/P tahun 2020 kepada KPU RI;
5) Bahwa hal tersebut menurut Pemohon dijadikan dasar Ketua KPU RI pada
tanggal 18 Agustus 2020 untuk menerbitkan surat Nomor 663/SDM.13-
SD/05/KPU/VIII/2020, di mana surat tersebut menurut Pemohon dijadikan
dasar oleh Sdri. Evi Novida Ginting Manik untuk kembali aktif menjadi
komisioner KPU RI untuk sisa masa jabatan 2017-2022. Sikap tersebut
menurut Pengadu sangat disayangkan karena selain tidak mempunyai
landasan hukum yang kuat, patut diduga bahwa tindakan Ketua KPU RI
hanya disebabkan oleh rasa galau dan kekhawatiran saja sehingga
mengabaikan asas kepastian hukum dan kepentingan umum;
6) Bahwa keputusan yang dibuat oleh Ketua KPU RI untuk mengaktifkan
kembali Ibu Evi Novida Ginting Manik adalah langkah yang tidak dapat
dibenarkan menurut Undang-Undang Pemilu serta menurut Pengadu diduga
Ketua KPU RI telah melanggar Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal
19 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Penyelenggara Pemilu.
3. Bahwa terhadap Pokok Aduan Pengadu tersebut, Teradu akan menyampaikan
Jawaban, penjelasan, dan bantahan sebagai berikut:
1) Sebelum Teradu menyampaikan jawaban atas pokok-pokok aduan, dalam
persidangan ini perlu disampaikan bahwa Pengadu dalam pokok aduannya
tidak menjelaskan mengenai kedudukan Pengadu dalam perkara a quo,
sehingga Teradu perlu mempertanyakan kedudukan hukum atau legal
Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
standing dari Pengadu dalam perkara ini. Adapun sesuai ketentuan Pasal 4
ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 bahwa Pengaduan dan/atau
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a.
Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat;
dan/atau e. Pemilih. Oleh karena itu, Teradu berpendapat bahwa Pengadu
tidak memiliki kedudukan hukum dalam laporannya ke DKPP, sehingga
laporan Pengadu seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.
2) Bahwa Pengadu dalam pengaduannya pada kronologis peristiwa
menyatakan bahwa Putusan Pengadilan TUN Jakarta yang obyek
sengketanya adalah Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 menurut
Pengadu tidak serta merta menggugurkan Putusan DKPP Nomor 317-PKE-
DKPP/X/2020 karena merupakan dua hal yang terpisah antara Putusan
DKPP dan Keputusan Presiden. Terhadap dalil Pengadu tersebut, perlu
Teradu sampaikan bahwa menurut hemat Teradu, Pengadu dalam aduannya
bermaksud meminta DKPP untuk menilai kembali Putusan PTUN Jakarta
82/2020 tanggal 23 Juli 2020 dan pelaksanaan (eksekusi) Putusan tersebut.
Sehingga menurut Teradu, aduan Pengadu tersebut bukan termasuk
kompetensi absolut DKPP, apalagi Putusan PTUN Jakarta 82/2020 sudah
berkekuatan hukum tetap.Oleh karena itu, mohon kebijaksanaan Majelis
DKPP untuk menyatakan bahwa aduan Pengaduan mengenai Putusan
Pengadilan TUN Jakarta yang obyek sengketanya adalah Keputusan
Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 menurut Pengadu tidak serta merta
menggugurkan Putusan DKPP Nomor: 317-PKE-DKPP/X/2020 tersebut
bukan merupakan kewenangan DKPP untuk memeriksa dan memutus
aduan dimaksud.
3) Bahwa terkait dengan kehadiran Teradu pada tanggal 17 April 2020
sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Pengadu dalam Pokok Aduannya,
Teradu perlu menjelaskan bahwa kehadiran Teradu tersebut bukan dalam
rangka mendampingi Sdri. Evi Novida Ginting untuk mendaftarkan gugatan.
Teradu hanya memberikan dukungan moril kepada Sdri. Evi Novida Ginting
Manik sebagai sesama kolega yang sudah bekerja sama selama beberapa
tahun sebagai pimpinan KPU RI, dimana dukungan moril tersebut
didasarkan pada rasa kemanusiaan. Tidak ada tendesius (keberpihakan)
Teradu maupun kepentingan pribadi atau golongan tertentu dalam proses
pendaftaran ini. Adapun Teradu perlu sampaikan juga bahwa pendaftaran
gugatan ke Pengadilan TUN Jakarta yang diajukan oleh Sdri. Evi Novida
Ginting Manik dan Kuasa Hukumnya dilakukan elektronik pada pukul
07.31 WIB (Bukti T-1), sedangkan Teradu datang pada waktu menjelang jam
makan siang, setelah pendaftaran tersebut dilakukan. Teradu menjadi salah
satu narasumber pada Kegiatan “Sapa Alumni Amerika Serikat” yang
diadakan secara virtual dan pelaksanaannya dimulai pada pukul 10.00 WIB.
Hal ini menunjukkan bahwa Teradu datang hanya untuk memberikan
dukungan moril dan sebagai rasa simpati dan empati kepada yang
bersangkutan, dan tidak ada sedikitpun maksud dari Teradu untuk
menyalahgunakan tugas, jabatan dan kewenangan Teradu dengan
kehadiran Teradu di Pengadilan TUN Jakarta.
4) Dengan demikian tidak benar bahwa Teradu telah melanggar integritas
sebagai penyelenggara Pemilu, karena kehadiran Teradu dimaksud tidak
Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
melanggar tugas, tanggung jawab dan kewengan Teradu sebagai
Penyelenggara Pemilu.
5) Bahwa terhadap surat-surat yang dipermasalahkan oleh Pengadu dalam
Pokok Aduannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat yang
diterbitkan oleh Teradu adalah langkah yang tidak dapat dibenarkan
menurut peraturan, Teradu perlu menjawab, menjelaskan dan memberikan
sanggahan sebagai berikut:
5.1. Bahwa tuduhan Pengadu yang menuduh Teradu telah membuat
keputusan diluar kewenangannya adalah fitnah yang bertujuan
untuk merusak nama baik dan kehormatan Teradu karena Teradu
tidak pernah membuat keputusan yang mengaktifkan kembali Sdri.
Evi Novida Ginting Manik.
5.2. Bahwa Surat KPU Nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020
tanggal 18 Agustus 2020 Perihal: Penyampaian Petikan Keputusan
Presiden Nomor 83/P Tahun 2020 merupakan surat pengantar
terhadap Petikan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2020, di
mana surat tersebut merupakan surat yang bersifat administratif
untuk menyampaikan Petikan Keputusan Presiden Nomor 83/P
Tahun 2020 dimaksud (Bukti T-4). Hal ini sebagaimana dimaksud
dalam isi surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
Nomor: B-210/Kemensetneg/D-3/AN.01.00/08/2020 yang
ditandatangani oleh Plt. Deputi Administrasi Apartur yang
berbunyi:
“…. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami harapkan
kiranya Petikan Keputusan Presiden tersebut dapat
disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya”.
5.3. Hal tersebut membuktikan bahwa Surat KPU Nomor 663/SDM.13-
SD/05/KPU/VIII/2020 tersebut bukan merupakan keputusan
untuk mengaktifkan kembali Sdri. Evi Novida Ginting Manik
sebagai anggota KPU RI Periode 2017-2020 (Bukti T-2).
5.4. Bahwa Sdri. Evi Novida Ginting Manik diaktifkan kembali sebagai
anggota KPU RI Periode 2017-2020 berdasarkan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor: 83/P Tahun 2020 tentang
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor: 34/P Tahun 2020 tanggal
11 Agustus 2020 (Bukti T-3).
5.5. Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 83/P
Tahun 2020 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor: 34/P
Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020 tersebut merupakan tindak
lanjut Presiden atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor: 82/G/2020/PTUN-JKT tanggal 23 Juli 2020 (Vide
Bukti T-3).
5.6. Bahwa kemudian, Presiden melalui Surat Kementerian Sekretariat
Negara Republik Indonesia Nomor: B-210/Kemensetneg/D-
3/AN.01.00/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 Perihal: Keputusan
Presiden RI Nomor 83/P Tahun 2020 meminta kepada KPU untuk
menyampaikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor: 83/P Tahun 2020 dimaksud kepada Sdri. Evi Novida
Ginting Manik. Sehingga, mendasarkan kepada Sekretariat Negara
Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Republik Indonesia Nomor: B-210/Kemensetneg/D-
3/AN.01.00/08/2020 tersebut (Vide Bukti T-4). Teradu secara
kelembagaan menerbitkan Surat KPU Nomor 663/SDM.13-
SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 Perihal:
Penyampaian Petikan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun
2020.
5.7. Bahwa Teradu secara kelembagaan juga menyampaikan Salinan
Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 83/P
Tahun 2020 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor: 34/P
Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020 kepada lembaga yang lain,
seperti DKPP, Bawaslu, Kementrian Dalam Negeri, dan DPR RI
(termasuk Komisi II DPR RI), serta diterbitkan pula Surat yang
dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal KPU kepada KPPN IV (Bukti
T-5, T-6, T-7, T-8, T-9). Hal ini membuktikan bahwa Teradu tidak
pernah menerbitkan Surat yang bersifat mengaktifkan kembali
Sdri. Evi Novida Ginting Manik, melainkan surat yang diterbitkan
oleh Teradu secara kelembagaan merupakan surat pengantar
terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 83/P
Tahun 2020 yang bersifat administratif.
5.8. Berdasarkan fakta hukum dan penjelasan tersebut di atas, tidak
benar Pengaduan Pengadu yang menyatakan bahwa surat yang
diterbitkan oleh Teradu merupakan keputusan yang mengaktifkan
kembali Sdri. Evi Novida Ginting Manik sebagai anggota KPU RI
Periode 2017-2020 karena Keputusan untuk mengaktifkan Kembali
Sdri. Evi Novida Ginting didasarkan atas Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor: 83/P Tahun 2020 tentang Pencabutan
Keputusan Presiden Nomor: 34/P Tahun 2020 tanggal 11 Agustus
2020, bukan berdasarkan surat dari Teradu.
6) Bahwa terkait dengan konferensi pers yang dilakukan pasca penerbitan
Keputusan Presiden RI Nomor 83/P Tahun 2020 merupakan bentuk
keterbukaan publik yang selalu dilakukan oleh KPU untuk menyampaikan
kepada publik mengenai hal-hal tertentu yang dipandang perlu untuk
diketahui publik. Hal tersebut sebelumnya pernah dilakukan oleh KPU
seperti: memberikan keterangan pers pasca Putusan DKPP Nomor: 317-PKE-
DKPP/X/2020, memberikan keterangan pers mengenai kasus Sdr. Wahyu
Setiawan, memberikan keterangan pers mengenai permasalahan dugaan
adanya surat suara tercoblos pada Pemilu 2019 yang lalu, dan lain
sebagainya.
7) Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Teradu tidak melanggar
ketentuan Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19 Peraturan DKPP
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilu, dengan alasan sebagai berikut :
7.1. Tidak ada perbuatan Teradu yang melanggar Pasal 11 Peraturan
DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut dengan
Peraturan DKPP No. 2/2017), yang pada pokoknya menyatakan:
“Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara
Pemilu bersikap dan bertindak:
a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu
Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-
undangan;
b. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu
yang sesuai dengan yurisdiksinya;
c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu,
dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan; dan
d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil
dan tidak berpihak.”
7.2. Tidak ada perbuatan Teradu yang melanggar Pasal 14 Peraturan
DKPP No. 2/2017, yang menyatakan:
“Dalam melaksanakan prinsip proporsional, Penyelenggara Pemilu
bersikap dan bertindak:
a. mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi
yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam
pelaksanaan tugas Penyelenggara Pemilu;
b. menjamin tidak adanya penyelenggara Pemilu yang menjadi
penentu keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri
secara langsung maupun tidak langsung;
c. tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi maupun tidak
resmi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan; dan
d. menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk
hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas
waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut
sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan.”
7.3. Tidak ada perbuatan Teradu yang melanggar Pasal 15 Peraturan
DKPP No. 2/2017, yang menyatakan:
“Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu
bersikap dan bertindak:
a. memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara
Pemilu;
b. menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program
lembaga Penyelenggara Pemilu;
c. melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang
didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-
undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Pemilu;
d. mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas,
wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak
langsung;
e. menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta
sesuai dengan standar profesional administrasi
penyelenggaraan Pemilu;
f. bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan
substansi profesi administrasi Pemilu;
g. melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dengan
Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
komitmen tinggi; dan
h. tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam
organisasi Penyelenggara Pemilu”
7.4. Tidak ada perbuatan Teradu yang melanggar Pasal 16 Peraturan
DKPP No. 2/2017, yang menyatakan:
“Dalam melaksanakan prinsip akuntabel, Penyelenggara Pemilu
bersikap dan bertindak:
a. menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan
perundang- undangan, tata tertib, dan prosedur yang
ditetapkan;
b. menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan
dalam proses kerja lembaga Penyelenggara Pemilu serta upaya
perbaikannya;
c. menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik;
d. memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan
mengenai keputusan yang telah diambil terkait proses Pemilu;
e. bekerja dengan tanggung jawab dan dapat
dipertanggungjawabkan.”
7.5. Tidak ada perbuatan Teradu yang melanggar Pasal 19 Peraturan
DKPP No. 2/2017, yang menyatakan:
“Dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, Penyelenggara
Pemilu bersikap dan bertindak:
a. menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-
undangan;
b. menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
c. menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan seluruh
lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan bangsa dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. menjaga dan memelihara nama baik Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
e. Menghargai dan menghormati sesame lembaga Penyelenggara
Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu;
f. tidak mengikut sertakan atau melibatkan kepentingan pribadi
maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas,
wewenang, dan kewajibannya;
g. memberikan informasi dan pendidikan pemilih yang
mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih;
h. memastikan pemilih memahami secara tepat mengenai proses
Pemilu;
i. membuka akses yang luas bagi pemilih dan media untuk
berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu;
j. menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk
menggunakan hak pilihnya atau memberikan suaranya; dan
k. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung
bagi pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus dalam
menggunakan dan menyampaikan hak pilihnya.”
Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
4. Berdasarkan fakta dan bukti yang telah disampaikan, Teradu telah melaksanakan
tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan
sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya
pelanggaran/penyimpangan terhadap kode etik penyelenggara pemilihan umum
sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pengadu.
[2.5] PETITUM TERADU
Berdasarkan uraian jawaban di atas, Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP
yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai
berikut:
1. Menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu; dan
3. Apabila Yang Mulia Majelis Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilihan Umum
berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono/ from equity and conscience),
[2.6] BUKTI TERADU
Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Teradu mengajukan alat bukti sebagai berikut:
NO. BUKTI KETERANGAN
1. T-1 Pendaftaran Perkara (e-filing) yang dilakukan oleh Sdri. Evi Novida
Ginting Manik dan Kuasa Hukumnya, dan e-flyer pelaksanaan
kegiatan virtual di mana Teradu sebagai salah satu narasumber.
2. T-2 Surat KPU Nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 18
Agustus 2020 Perihal: Penyampaian Petikan Keputusan Presiden
Nomor 83/P Tahun 2020.
3. T-3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 83/P Tahun 2020
tanggal 11 Agustus 2020 tentang Pencabutan Keputusan Presiden
Nomor: 34/P Tahun 2020
4. T-4 Surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor: B-
210/Kemensetneg/D-3/AN.01.00/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020
Perihal: Keputusan Presiden RI Nomor 83/P Tahun 2020.
5. T-5 Surat KPU Nomor 664/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 18
Agustus 2020 Perihal: Penyampaian Fotocopy Salinan Keputusan
Presiden Nomor 83/P tahun 2020 yang ditujukan kepada DKPP.
6. T-6 Surat KPU Nomor: 665/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 18
Agustus 2020 Perihal: Penyampaian Fotocopy Salinan Keputusan
Presiden Nomor 83/P Tahun 2020 kepada Bawaslu.
7. T-7 Surat KPU Nomor: 666/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 18
Agustus 2020 Perihal: Penyampaian Fotocopy Salinan Keputusan
Presiden Nomor: 83/P Tahun 2020 dan Surat KPU Nomor:
667/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020
Perihal: Penyampaian Fotocopy Salinan Keputusan Presiden Nomor
83/P Tahun 2020 yang ditujukan kepada DPR RI dan Komisi II DPR
RI
8. T-8 Surat KPU Nomor: 668/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 18
Agustus 2020 Perihal: Penyampaian Fotocopy Salinan Keputusan
Presiden Nomor: 83/P Tahun 2020 kepada Kementerian Dalam Negeri
9. T-9 Surat KPU Nomor: 840/SDM.13-SD/05/SJ/VIII/2020 tanggal 18
Agustus 2020 Perihal: Penyampaian Fotocopy Salinan Keputusan
Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Presiden Nomor 83/P Tahun 2020
[2.7] KETERANGAN AHLI
Bahwa dalam sidang pemeriksaan, DKPP memandang perlu mendengar keterangan
Para Ahli yang diajukan Pengadu dan Teradu yang pada pokoknya menyampaikan
keterangan sebagai berikut:
[2.7.1] Usman Hamid
Ahli merupakan Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan sebagai
komunitas Hak Asasi Manusia yang bekerja pada Lembaga Amnesty Internasional.
Pertama keberadaan saya akan memunculkan pertanyaan apakah memang
permasalahan yang sedang di sidangkan ini berkaitan dengan hak asasi manusia.
Secara umum norma-norma hak asasi manusia yang universal telah menjadi bagian
dari norma-norma konstitusional sebagaimana kita ketahui Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia maupun juga peraturan perundang-undangan Negara Republik
Indonesia telah mengesahkan berbagai konvensi internasional tentang norma-norma
hak asasi manusia dan kelembagaaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal ini
juga setiap anggotanya disumpah untuk setia pada norma-norma Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga didalamnya mencantumkan
norma-norma hak asasi manusia. sebagaimana kita ketahui dalam norma universal
yang dituangkan di dalam deklarasi PBB untuk hak asasi manusia yang di Universal
ketentuan pasal 21 misalnya ditegaskan bahwa setiap orang berhak turut serta dalam
pemerintahan negaranya secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih
dengan bebas. Kedua, setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat
dalam jabatan pemerintahan negara. Ketiga, kehendak rakyat harus menjadi dasar
Kekuasaan pemerintah dan kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum
yang dilaksanakan secara berkala dan murni dengan hak pilih yang bersifat umum
dan memperlakukan persamaan derajat dengan pemungutan suara yang bersifat
rahasia maupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan untuk memberikan
suara. Ketentuan inilah yang tertuang dalam deklarasi universal PBB tentang hak
asasi manusia yang menegaskan hubungan erat antara hak asasi manusia dengan
penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan kata lain penyelenggaraan pemilihan
umum adalah bagian dari usaha untuk memajukan melindungi hak asasi manusia.
Namun demikian, tentu saja saya dalam kapasitas sebagai aktivis hak asasi manusia
di lembaga amnesti internasional juga terikat untuk tidak mengambil sikap terkait
dengan setidak-tidaknya terkait dengan 3 hal, pertama, saya tidak dalam rangka
menjelaskan Apakah pemilihan umum di Indonesia yaitu berlangsung secara bebas
atau adil, karena memang kesulitan untuk mendefinisikan apa yang bebas, apa yang
adil, juga keterbatasan kami dalam melakukan pemantauan juga karena ada yang
lebih ahli dan relevan dari banyak lembaga lainnya yang memantau maupun
menganalisis pemilu di Indonesia atau di negara lain. Kedua, adalah saya juga terikat
pada kebijakan organisasi seperti amnesti untuk tidak mengambil posisi tentang
demokrasi dan kami tidak sedang menyerukan tentang apakah perlu pemilu atau tidak
perlu Pemilu. Ketiga adalah tentang sikap yang tidak saya ambil untuk mengambil
posisi pada perlu atau tidaknya sebuah pemantauan atas pemilihan umum tadi. Hal
ini tentu kalau ada pertanyaan saya bisa Jelaskan lebih jauh Tetapi kalau kita
langsung pada pokok permasalahan izinkan saya untuk memberikan terlebih dahulu
pandangan tentang pokok-pokok permasalahan besar yang sering kali melanda
pemilihan umum di berbagai negara. Pertama adalah pelanggaran hak asasi manusia
Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
di dalam konteks pemilihan umum. Sebagian besar pelanggaran hak asasi manusia
yang dilakukan dalam konteks Pemilu adalah berkaitan dengan hak-hak tertentu yang
sering dipertaruhkan menjelang maupun selama pemilu berlangsubg. Misalnya hak
atas kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul untuk bebas dari diskriminasi, hak
untuk mengambil bagian atas urusan publik, dengan bebas dan rasa takut, hak untuk
tidak disiksa atau dijadikan sasaran perlakuan yang merendahkan martabat, dan hak
untuk diperlakukan secara wajar di dalam sebuah proses hukum. Tindakan-tindakan
yang mungkin merupakan pelanggaran terhadap hak-hak semacam itu bisa saja
sebagai akibat tindakan bermotif politik yang ditargetkan pada individu atau kelompok,
bisa saja sebuah intimidasi atau serangan bermotif politik lainnya, misalnya
perubahan kondisi kerja bagi pegawai di sebuah lembaga atau yang lainnya, termasuk
penolakan akses pada sumber daya atau layanan, terkadang juga ditujukan kepada
individu, terkadang kepada komunitas. Tindakan lainnya adalah ancaman atau
serangan lainnya terkait dengan pembalasan, terkait dengan hasil-hasil kepemiluan,
atau penggunaan kekuatan yang berlebihan atau penangkapan sewenang-wenang atau
sebuah proses pidana maupun proses perdata termasuk proses tata usaha negara di
sebuah kelembagaan negara yang dipandang bermotifkan politik, baik itu terhadap
politisi anggota masyarakat sipil atau terhadap mereka yang disebut sebagai yang
membela hak asasi manusia. Dalam deklarasi universal untuk pembela HAM atau
untuk perlindungan individu-individu dan kelompok yang melindungi HAM pada tahun
1998 ditegaskan pula bahwa mereka yang membela HAM, atau termasuk mereka yang
ada di dalam kelembagaan negara. Jadi petugas polisi atau bahkan anggota KPU juga
dapat dikatan membela hak asasi manusia, sejauh tindakan-tindakannya memang
dimaksudkan untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Dalam konteks
Pemilu, tentu saja ketentuan Pasal 21 dari deklarasi universal hak asasi manusia yang
telah saya jelaskan di muka. Lalu hak-hak asasi apa saja yang sekiranya relevan
dengan permasalahan yang sedang disidangkan, terkait dengan kepentingan Teradu
dalam hal ini Bapak Arief Budiman dalam kaitannya dengan masalah yang dialami
oleh ibu Evi. Jawaban saya adalah hak asasi manusia dalam golongan hak-hak sipil.
Apa itu hak-hak sipil? Hak-hak sipil adalah komponen penting dari sebuah kehidupan
masyarakat yang demokratis dan jaminan keamanan atas peluang sosial bagi
seseorang yang memiliki hak itu atau perlindungan yang sama dimata hukum atau
kesetaraan dimuka hukum terlepas dari karakteristik-karakteristik tertentu. Juga
kebebasan sipil ini adalah hak dan kebebasan untuk melindungi seseorang dari sistem
negara atau dari sistem hukum di suatu negara yang mungkin saja berlangsung secara
menyimpang. Hak sipil ini adalah hak kebebasan dasar yang diberikan kepada warga
negara oleh suatu negara. Jadi kebebasan itu seringkali didefinisikan oleh hukum
tetapi tidak terbatas pada definisi hak asasi manusia dan seseorang tidak perlu
mendapatkan hak sipil/tidak perlu memperjuangkan hak sipil karena status
kewarganegaraannya secara otomatis menganugerahkan kepadanya hak-hak sipil
tersebut. Dan hak-hak sipil itu dimaksudkan untuk mencegah sebuah sistem hukum
atau sebuah sistem pemerintahan menyalahgunakan kekuasaan mereka atau
membatasi tingkat campur tangan di dalam kehidupan masyarakat. Contoh-contoh
hak sipil ada banyak selain yang sudah disebutkan juga menyangkut hak atas
pengadilan yang adil atau hak untuk mendapat layanan pemerintah dan hak-hak sipil
semacam ini dijamin dalam rangka menegaskan kewajiban internasional hak asasi
manusia dari sebuah pemerintahan. Hak sipil ini juga harus dijamin oleh pemerintah
maupun oleh sebuah undang-undang. Perbedaan antara hak asasi manusia dengan
hak sipil sebenarnya lebih bersifat semantic, tetapi dalam praktek itu semua
Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
diasosiasikan sebagai hak yang tidak terpisahkan. Singkatnya, kaidah-kaidah hak
asasi manusia sangat relevan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Berkaitan dengan Pak Arief Budiman yang juga
sebagai Teradu dan juga terkait ibu Evi Novida Ginting adalah sebagai berikut.
Misalnya hak untuk pengadilan yang adil atau hak untuk mendapat layanan dengan
baik atau hak untuk memastikan bahwa seseorang tidak diperlakukan dalam proses
hukum yang bermotifkan politik. Kalau dalam artian seperti ini yang melatar belakangi
tindakan Teradu. Dalam pengalaman sebelum Saya masuk ke dalam sebuah norma,
dalam pengalaman tindakan-tindakan semacam ini, juga bisa diilustrasikan sebagai
sebuah dukungan moral dari seorang pimpinan lembaga kepada anggotanya yang
tengah mengalami masalah hukum yang mungkin bermotif politik, atau masalah
hukum yang semata-mata ingin dipastikannya berlangsung secara adil. Dalam kasus
KPK, Wakil Ketua KPK pernah ditangkap atau pernah mengalami proses hukum
dimana pimpinan KPK ketika itu juga mendatangi kelembagaan yang menetapkannya
sebagai Tersangka untuk menyampaikan dukungan moril. Atau dalam kasus-kasus
lain missal pegawai KPK yang juga mengalami proses hukum, juga mendapat
solidaritas atau dukungan moral dari kelembagaan tersebut khususnya dari pimpinan.
Tentu berbeda dengan KPU, tentu perbedaan itu terletak pada KPK, Polisi adalah
lembaga-lembaga penegak hukum. Sementara KPU adalah lembaga penyelenggaraan
pemilu. Namun persis pada bagian itulah menguatkan duduk permasalahan yang saya
jelaskan, yaitu yang pertama berkaitan dengan tindakan Teradu didalam mendampingi
seseorang anggota KPU atau Wakil Ketua KPU dalam hal ini Ibu Evi Novida Ginting.
Yang pertama adalah dapat diartikan sebagai tindakan seorang pemimpin lembaga
KPU untuk memastikan bahwa anggotanya dalam semangat kolektif kolegial
mendapatkan hak atas pengadilan yang adil. Tindakan Teradu dalam hal ini,
dimaksudkan untuk memastikan bahwa hak-hak atas pengadilan yang adil, hak untuk
mendapatkan layanan pemerintah termasuk bagi para anggota KPU yang tersangkut
masalah hukum dan seorang pemimpin lembaga seperti Teradu, berkewajiban untuk
menjaga integritas dan kredibilitas lembaga maupun orang per orang yang bekerja
untuk Lembaga. Selain itu, karena ini juga menyangkut ranah penegak hukum maka
tindakan Ketua KPU dalam hal ini Teradu, juga dapat dihubungkan dengan sebuah
azas yang sangat dikenal saat seseorang berhadapan dengan hukum atau disangka
melakukan pelanggaran hukum. Azas itu adalah praduga tidak bersalah. Dengan
demikian, hak atas pengadilan yang adil, ha katas layanan pemerintahan yang meliputi
badan peradilan mauoun hak untuk dapat dihormati dengan praduga tidak bersalah
dapat melekat pada permasalahan yang pernah dihadapi oleh Teradu. Dalam kasus
Ibu Evi, Teradu bukan sedang melakukan perbuatan yang Katakanlah
menghambatkan KPU di dalam mengambil keputusan atau di dalam mengambil
menetapkan sebuah penetapan. Ibu Evi maupun Teradu, pada permasalahan yang
saya pelajari, juga bukan sedang mengalami pemidanaan karena melakukan tindak
pidana Pemilu atau tindak pidana lainnya. Melainkan dalam hal ini Ibu Evi didampingi
oleh pimpinan KPU, tengah mengajukan keberatan atas pemberhentian dirinya sebagai
anggota KPU yang dinilainya memiliki kejanggalan dan itu kemudian dikabulkan oleh
pengadilan. Ibu Evi dalam hal ini menempuhnya melalui proses peradilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ini hukum tata
usaha negara. Dalam hal ini, sekali lagi permasalahan ini dapat dilihat dalam konteks
pelaksanaan pemajuan dan perlindungan atas hak pengadilan yang adil, hak untuk
layanan pemerintahan dan juga penghormatan azas praduga tidak bersalah. Dalam hal
ini yang tidak boleh dianggap bersalah kecuali sampai ada proses pembuktian yang
Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
menyatakannya bersalah. Jangankan telah dibuktikan bersalah oleh kekuatan hukum
yang tetap, tindakan ibu Evi yang didampingi oleh Teradu dalam konteks
mendaftarkan gugatan, memperlihatkan perkara tersebut disidangkan pun juga belum.
Dalam hal ini perlu dijelaskan kembali bahwa di kemudian hari tindakan Teradu yang
mengaktifkan kembali saudara Evi misalnya, itu bukan tindakan yang tanpa dasar,
melainkan tindakan yang didasarkan pada adanya keputusan presiden yang
menetapkan sikapnya untuk tidak menempuh langkah banding dan menerima
putusan pengadilan tata usaha negara dan karenanya Teradu mencabut keputusan
terdahulu berupa penonaktifan saudara Evi. Kedua, yang dapat disimpulkan dalam
pandangan ini adalah prinsip-prinsip etis, setidak-tidaknya di dalam norma-norma
universal sering mengandung dua hal, pertama adalah dalam konteks menghormati
martabat. Dalam hal ini, Ketua KPU atau Teradu tindakannya adalah dalam rangka
menghormati individu seperti ibu Evi yang bekerja dengannya atau bekerja untuk
kelembagaan KPU adalah orang-orang yang secara mandiri memiliki hak untuk
membuat pilihan tentang masa depan mereka sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Seseorang atau individu harus diperlakukan secara bermartabat dan
ditampilkan dengan bermartabat didalam semua kegiatan-kegiatan yang bersifat
publik. Apa yang dilakukan oleh Teradu bukanlah sesuatu yang dirahasiakan, ditutupi
melainkan sesuatu yang bisa dilihat oleh publik dan dalam hal ini dapat diartikan
sebagai tindakan untuk memperlakukan Wakil Ketua KPU yang diberhentikan ketika
itu sebagai manusia yang tetap bermartabat dan ditampilkan dengan bermartabat.
Prinsip lain yang seringkali menjadi norma etis di dalam sebuah kelembagaan di
berbagai negara adalah apa yang disebut sebagai Duty of Care semacam kewajiban
untuk memperdulikan sesama kolega atau anggota dari sebuah kelembagaan dari
kewajiban pimpinan. Tindakan Teradu dapat diartikan sebagai tindakan seorang
pemimpin lembaga untuk memastikan terlaksananya Duty of Care atau kewajiban
untuk memperdulikan kolega dan bawahan yang tengah ada di dalam situasi yang bisa
saja datang dari proses hukum yang keliru. Duty of Care ini sangat penting dimasa
pandemic, jangan lupa bahwa pada waktu mendampingi misalnya datang ke kantor
pengadilan tata usaha negara perlu dipertimbangkan apakah kelembagaan KPU saat
itu sedang memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau apabila demikian maka
tentu saja seorang anggota KPU atau seorang pegawai KPU dapat memiliki semacam
keresahan atau kekhawatiran ketika bekerja tanpa didampingi oleh pimpinan. Duty of
Care yang saya maksud adalah kewajiban pimpinan untuk melindungi hak-hak yang
melekat pada setiap individu dalam hal ini koleganya di KPU, termasuk untuk
melindungi kesejahteraan fisik, kesejahteraan sosial maupun juga kesejahteraan
psikologis bagi mereka yang bekerja di KPU atau seseorang yang tengah nenghadapi
masalah hukum. Tidak ada pekerjaan atau tugas pekerjaan atau masalah hukum yang
dialami oleh anggota KPU dalam kewajiban pimpinan KPU yang dapat dibiarkan hal itu
mengandung semacam gangguan pada keamanan maupun keselamatan. Keselamatan
dalam hal ini kemungkinan terjadinya penularan virus dimasa pandemi atau
keselamatan fisik yang lainnya yang meliputi di tempat kerja atau di perjalanan dan
implikasi sosial yang lainnya ketika masa pandemi melingkupi kita lingkup pekerjaan
kita menjadi sangat sangat terbatas. Semua penilaian atas hal-hal tersebut tentu saja
termasuk di dalamnya dimensi etik harus dibuat berdasarkan pertimbangan yang
matang, kasus per kasus dengan menempatkan yang bersangkutan dalam posisi yang
sebermartabat mungkin. Ketiga, adalah tindakan Teradu yang bukan merupakan
tindakan memperjualbelikan pengaruh dari Teradu kepada sebuah badan peradilan
yang independen. Dalam norma Etik yang biasanya berlaku umum benar bahwa setiap
Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
pejabat di sebuah lembaga dilarang untuk memperjualbelikan pengaruh yang bisa
merugikan integritas dan kredibilitas lembaga. Seorang penegak hukum misalnya
seperti hakim tidak boleh untuk menemui pihak yang sedang berperkara dan tindakan
Teradu tidak sedang memperjualbelikan pengaruh apalagi pengaruh di pengadilan.
Mengingat status lembaga pengadilan yang bersifat independen. Secara logika, sulit
menerima asumsi bahwa seorang ketua KPU di tingkat pusat memberikan semacam
pengaruh negatif pada badan peradilan yang sangat independen, yang sangat mungkin
memberikan pengaruh pada tingkat KPU Provinsi, tetapi itu saja belum tentu dapat
dilakukan dengan sangat mudah terutama kalau itu dilakukan pada sebuah badan
peradilan. Dalam perkara ini tidak ada penandatanganan resmi, tidak ada hal yang
ditutup-tutupi, tidak ada pertemuan yang dirahasiakan dan tidak ada hal-hal yang
mencurigakan yang menimbulkan semacam keragu-raguan pada integritas dari
seorang pimpinan KPU dalam hal ini Teradu. Khusus untuk peradilan, kemandirian
peradilan ditegaskan di dalam prinsip-prinsip dasar PBB tahun 1985 menegaskan
prinsip-prinsip peradilan yang sangat penting, yang pertama, adalah dikatakan bahwa
kemandirian peradilan dijamin oleh negara disahkan di dalam konstitusi dan undang-
undang Negara. Prinsip kedua, menegaskan bahwa peradilan harus memutus perkara-
perkara yang diajukan kepadanya secara adil atas dasar fakta-fakta sesuai dengan
undang-undang tanpa pembatasan-pembatasan apapun, tanpa pengaruh yang tidak
baik, tanpa tekanan, tanpa ancaman atau campur tangan baik langsung maupun tidak
langsung dari manapun dengan alasan apapun. Prinsip yang keempat menegaskan
kembali bahwa tidak boleh ada campur tangan apapun yang tidak pantas atau tidak
diperlukan terhadap proses peradilan juga putusan dari peradilan tidak dapat direvisi.
Prinsip ini dapat dipertimbangkan kembali apabila terdapat mekanisme hukum yang
tersedia untuk sebuah peninjauan kembali untuk mengurangi, meringankan hukuman
atau meringankan sanksi administratif berdasarkan undang-undang. Prinsip yang
kelima, setiap orang berhak untuk diadili oleh peradilan atau pengadilan yang adil
dengan menggunakan prosedur-prosedur hukum yang tersedia. Prinsip kemandirian
ini memberikan dan meminta peradilan untuk menjamin bahwa proses peradilan
dimana hak-hak para pihak dihormati. Demikianlah yang bisa saya sampaikan sebagai
pengantar pada intinya dapat saya katakan bahwa tindakan Teradu didalam
mendampingi saudara Evi Novida Ginting di dalam kantor pengadilan tata usaha
negara merupakan tindakan tindakan pimpinan KPU/pinpinan sebuah lembaga untuk
memastikan dalam semangat kolektif kolegial bahwa para anggota KPU atau pimpinan
KPU lainnya dapat menikmati hak atas pengadilan yang adil tidak diperlakukan oleh
proses hukum yang keliru dan juga melaksanakan Duty of Care atau kewajiban untuk
memperdulikan sesama anggota KPU dan yang terakhir tidak sedang
memperjualbelikan pengaruh yang dapat mengintervensi sebuah badan peradilan yang
independen.
[2.7.2] FERI AMSARI S.H., M.H., LLM
Ahli merupakan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas.
Dalam sidang pemeriksaan memberikan keterangan sebagai berikut:
Yang Berhormat
Ketua dan Anggota Majelis Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
Pengadu;
Teradu; dan
Hadirin yang berbahagia;
Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Dalam menyampaikan keterangan ahli ini, izinkan saya hendak membatasi keterangan
ini dalam perspektif keilmuan yang saya geluti, yaitu hukum tata negara. Keterangan
ini hendak membatasi beberapa hal terkait pokok perkara yang Majelis sedang
sidangkan, yaitu:
1. Apa itu etika penyelenggara negara
2. Perihal etik penyelenggara pemilu;
3. Tindakan hukum tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan atau
immoral atau tindakan tak beretika;
4. Hak konstitusional warga negara;
5. Peran DKPP sebagai pengontrol etik para penyelenggara Pemilu;
6. Dismissal process dalam perkara-perkara etik
Keenam batasan itu menurut ahli penting diuraikan dalam rangka membantu Majelis
menemukan keadilan etik.
Yang Berhormat
Ketua dan Anggota Majelis Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
Pengadu;
Teradu; dan
Hadirin yang berbahagia;
A. Pengantar
Menurut Prabhakar Krishnamurthy, etika terkait dengan hal yang benar dan
salah (An Introduction of Ethics; 2011) atau patut dan tidak patut atau baik dan buruk.
Tentu saja tujuan dari mengetahui mana yang benar dan yang salah adalah agar setiap
orang dapat bertindak benar atau baik. Namun “bertindak benar” bukanlah perkara
sederhana. Seringkali timbul perbedaan mengenai benar dan salah, terutama dalam
hal etika.
Karen L. Rich menjelaskan bahwa arahan etik acapkali tidak terang atau kabur
(Introduction of Ethics). Kadangkala masing-masing orang memiliki cara pandang yang
berbeda mengenai etik. Pandangan etik antara masyarakat yang hidup di Timur dan
Barat berbeda pada soal-soal tertentu. Bahkan dari sudut keilmuan filsafat, etika
pemikir feminisme dan penganut teori kritis berbeda pada hal-hal tertentu. Itu
sebabnya antara sudut pandang pihak yang melihat etika bermasalah itu memiliki
korelasi dengan pihak yang dianggapnya melanggar etika. Misalnya, etika orang yang
hidup di Barat akan sulit menilai etika orang yang hidup di Timur. Tentu terdapat
etika yang berlaku universal sebagaimana juga hukum.
Rich mempercayai bahwa etika adalah proses aktif dan bukan kondisi statik.
Meskipun pada titik tertentu nilai-nilai etik sangat subjektif dan emosional, namun
setiap orang harus dapat menjelaskan bahwa perbuatannya sesuai dengan etika
berdasarkan teori, logika, dan aturan yang berlaku. Terutama apabila berkaitan
dengan standar etika profesi atau dalam pekerjaan.
Yang Berhormat
Ketua dan Anggota Majelis Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
Pelapor;
Terlapor; dan
Hadirin yang berbahagia;
Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
B. Etika Penyelenggara Pemilu
Secara konstitusional, nilai-nilai etika penyelenggara Pemilu sudah termaktub
implisit di dalam Pasal 22E UUD 1945. Misalnya, terkait sifat kelembagaan. Dalam
Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 diatur sifat kelembagaan KPU salah satunya adalah
mandiri. Sehingga secara prinsip ketentuan itu menghendaki pula agar penyelenggara
Pemilu juga harus bertindak mandiri dalam berbagai hal tanpa dapat diintervensi
apapun dan siapapun juga.
Nilai-nilai implisit etika tersebut dijabarkan lebih terang dalam UU Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 37 UU Pemilu mengatur bahwa anggota
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat diberhentikan tidak hormat
apabila salah satunya melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik.
Pelanggaran etik bagi penyelenggara Pemilu itu didasarkan pada kode etik
penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan
tugas sebagaiman diatur dalam Pasal 456 UU Pemilu. Sumpah dan/atau janji
penyelenggara Pemilu tersebut adalah sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi
tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan
sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan
berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan
sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan
Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan
keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik
Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”
Dari sumpah/janji tersebut maka dapat diketahui unsur-unsur melanggar
sumpah/janji yang berkaitan dengan pelanggaran etika penyelenggara Pemilu. Seorang
penyelenggara Pemilu dapat dikatakan melanggar etika yang berdasarkan
sumpah/janji apabila melanggar:
a. tugas dan kewajiban sebagai anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota;
b. sesuai peraturan perundang-undangan;
c. berpedoman pada Pancasila;
d. berpedoman pada UUD 1945;
e. dalam menjalankan tugas dan wewenang bekerja sungguh-sungguh, jujur, adil
dan cermat demi suksesnya Pemilu;
f. tegaknya demokrasi dan keadilan;
g. mengutamakan kepentingan NKRI daripada kepentingan pribadi atau golongan.
Sehingga pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu harus dapat membuktikan telah
terjadinya 7 jenis pelanggaran tersebut. Lebih lanjut mengenai pelanggaran etika
penyelenggara pemilu tersebut diatur dalam pengaturan kode etik berdasarkan Pasal
160 UU Pemilu didelegasikan dengan pembentukan kode etik penyelenggara Pemilu
melalui pembentukan Peraturan DKPP.
Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Melalui Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum diatur lebih dalam mengenai pelanggaran
etika terkait. Berdasarkan Pasal 5 Per-DKPP tersebut kode etik penyelenggara Pemilu
berlandaskan pada:
a. Pancasila dan UUD 1945;
b. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
c. Sumpah/Janji Anggota Penyelenggara Pemilu;
d. Asas Pemilu;
e. Prinsip Penyelenggara Pemilu
Sehingga teranglah alat ukur dalam menentukan apakah telah terjadi pelanggaran
etika dari penyelenggara Pemilu atau tidak. Alat ukur yang ditentukan Pasal 5 tersebut
tentu saja dalam rangka menghindarkan DKPP dari putusan yang subjektif yang akan
menimbulkan bias nilai-nilai etika yang berlaku di tengah masyarakat.
Yang Berhormat
Ketua dan Anggota Majelis Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
Pengadu;
Teradu; dan
Hadirin yang berbahagia;
C. Proses hukum bukanlah pelanggaran Etika
Setiap penyelenggara Pemilu wajib mematuhi dan menghormati proses hukum
yang pada titik tertentu secara ketatanegaraan lebih tinggi dari proses penegakan
etika. Dalam kajian hukum tata negara banyak hal yang dianggap melanggar etika tapi
setelah dibenahi oleh hukum maka asumsi pelanggaran etika itu harus dianggap tidak
terjadi. Misalnya, seorang pegawai negeri dianggap melanggar etika karena seringkali
telat datang ke kantor dan berpakaian yang tidak sesuai dengan profesionalitasnya.
Ketika dia ditegur telah melanggar etika dan hendak dihukum maka si pegawai itu
mengajukan proses hukum yang membuktikan bahwa putusan etik itu tidak tepat.
Dalam proses hukum dapat saja terbukti bahwa keterlambatan dan ketidak
profesionalannya itu disebabkan karena orang tua atau istrinya sakit dan sedang
mendapatkan masalah.
Secara etika memang si pegawai dapat saja dianggap tidak menjalankan
sumpah/janji pegawainya dan melanggar prinsip profesionalitas. Dia pada titik
tertentu dapat dinyatakan melanggar kode etik. Namun jika pengadilan membuktikan
sebab keterlambatan dan masalah hidupnya, lalu memutuskan bahwa hal itu wajar
secara manusiawi jika sesorang memiliki faktor tertentu yang harus dipenuhinya
sebagai manusia, maka seseorang tersebut dapat diperbaiki namanya melalui putusan
pengadilan atau putusan majelis etik.
Pada titik ini perlu dijelaskan bahwa ketaatan pada hukum dan proses hukum
adalah etika tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pasal 28C ayat (2)
UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan
negaranya. Sehingga orang-orang yang menempuh jalur hukum untuk melindungi
kepentingan kolektifnya bukanlah pelanggaran etika sebagaimana juga dilindungi
Pasal 28D UUD 1945.
Bahkan seorang penyelenggara negara yang diduga melanggar etika dan hukum
patut untuk didampingi sebagai bagian dari perlindungan marwahnya yang dilindungi
Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
pula oleh konstitusi. Bahkan di dalam hukum, seseorang tidak dapat serta merta
dianggap sebagai pelaku kejahatan jika belum dapat dibuktikan dalam proses hukum
yang adil. Apakah terhadap orang yang dituduhkan melanggar hukum tidak boleh
didampingi atau pendampingnya dianggap melanggar etika dan hukum pula jika dalam
relasi sosialnya memiliki kaitan. Misalnya, seorang anak meskipun dia adalah pejabat
negara maka tidak dapat dianggap terlanggar marwahnya jika ayahnya menjadi
terdakwa dalam sebuah peristiwa hukum.
Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, penyelenggara negara dianggap
bermasalah jika terlibat atau mendukung tindak pidana atau tindakan melawan
hukum. Harus diingat bahwa datang keperadilan bukanlah perbuatan melawan
hukum atau tindakan tidak etik. Apalagi sebagai negara hukum, warga negara
dianjurkan menempuh jalur hukum dalam setiap permasalahannya. Aneh jika
kedatangan ke pengadilan diganjar dengan sanksi tidak etis.
Jika dalam konteks hukum pidana, persoalan etika dapat saja berbeda jika
memperhatikan konteksnya, apalagi jika dalam perkara administrasi negara. Tidak ada
permasalahan apapun jika seorang atasan menghadiri proses hukum yang dijalani
mantan anak buahnya yang diberhentikan. Terhadap anak buahnya yang telah
memiliki relasi pekerjaan lama tentu terdapat relasi sosial yang tidak semata-mata
berkaitan dengan relasi profesionalitas. Kehadiran tersebut tidak dapat dianggap
sebagai dukungan bahwa si atasan menyetujui pelanggaran yang dilakukan
bawahannya karena proses hukum yang menentukan. Sejauh atasannya tidak
mengintervensi proses hukum maka tidak dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran
etik terkait kehadiran atasan dalam proses peradilan.
Yang Berhormat
Ketua dan Anggota Majelis Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
Pengadu;
Teradu; dan
Hadirin yang berbahagia;
Sesungguhnya penyelenggara mengalami berbagai dilema dalam menjalankan
fungsinya. Tidak mematuhi putusan DKPP dapat dilaporkan melanggar etik dan tidak
menjalankan putusan Pengadilan juga dapat dianggap melanggar etik. Anehnya, kalau
penyelenggara menjalankan putusan DKPP dan putusan Pengadilan ternyata dapat
pula dilaporkan melakukan pelanggaran etika. Padahal tugas penyelenggara pemilu
adalah menjalankan hukum sebaik-baiknya. Untuk itu harus dipertegas bahwa
langkah-langkah hukum yang diiringi langkah administrasi tidak dapat dilaporkan
secara etis.
D. Peran DKPP
DKPP memiliki peran penting dalam melindungi proses penyelenggaraan pemilu
yang baik. Selain memastikan bahwa penyelenggara pemilu harus menjalankan tugas
dan wewenangnya berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan peraturan perundang-
undangan lainnya sebagaimana dijelaskan di atas. DKPP juga memiliki peran
melindungi penyelenggara pemilu dari serangan-serangan yang dapat mengganggu
pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
Jika DKPP tidak memberikan batasan tersendiri terhadap proses penegakan etika
bagi penyelenggara bukan tidak mungkin seluruh tindakan penyelenggara akan
Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
dianggap melanggar etika. Apalagi sudut pandang tindakan etika bagi penyelenggara
negara dapat sangat subjektif. Sehingga jika laporan terhadap penyelenggara negara
tidak diatur dismissal prosesnya maka bukan tidak mungkin laporan etika terhadap
penyelenggara negara akan menjadi ruang untuk mematikan kemandirian
penyelenggara negara dan menjadikan DKPP sebagai alternatif lain untuk merongrong
kemandirian penyelenggara Pemilu.
Yang Berhormat sekalian, contoh menarik dalam kasus ini adalah apakah sidang
majelis etik ini memperkarakan kedatangan pak Arif ke pengadilan atau karena KPU
menjalankan Keputusan Presiden. Jangan sampai objek etik yang dilaporkan berbeda
dengan yang hendak didalami, jika begitu kasihan penyelenggara Pemilu.
Yang Berhormat
Ketua dan Anggota Majelis Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
Pengadu;
Teradu; dan
Hadirin yang berbahagia;
Demikian keterangan singkat ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan Yang
berhormat petunjuk dalam memutuskan perkara ini seadil-adilnya.
[2.7.3] Rudy Lukman
Hal mengenai kapasitas saya dalam Hukum Administrasi Negara jadi saya akan lebih
fokus ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum administrasi Negara. Dalam hal
ini saya akan menyoroti sebenarnya pada pembagian kewenangan ataupun tugas-
tugas antara Presiden maupun ketua KPU RI. Surat KPU RI Nomor 663 yang meminta
saudari Evi Novida Ginting untuk aktif memang diklaim bahwa mungkin itu adalah
surat penyampaian saja, namun ada suatu norma/perintah ataupun permintaan
untuk aktif yang bersifat administratif ini mungkin nanti bisa didalami oleh Majelis
DKPP mengenai sifat administratif dari surat ini meskipun bukan berbentuk SK yang
mengakibatkan sampai sekarang Evi Novida Ginting aktif sebagai anggota KPU RI. Ini
yang menjadi permasalahan. Apakah surat tersebut yang membuat aktif atau ada
surat lain. Ini mungkin saya belum paham juga mungkin nanti dikonfirmasi kepada
Teradu. Saya ingin menjelaskan bahwa pertama sifat putusan TUN. Jika kita melihat
amar Putusan TUN di situ ada perintah kepada Tergugat Presiden Republik Indonesia
untuk wajibkan Tergugat merehabilitasi dan memulihkan kedudukan Penggugat. Hal
inilah yang ingin tekankan dan fokuskan, kenapa, karena di sini dilihat bahwa
putusan TUN ini adalah bersifat ex nunc artinya tidak membatalkan suatu keputusan
administrasi negara sebelumnya. Artinya Kepres pembatalan tersebut berlaku dan
saudara Evi Novida Ginting sudah berhenti. Oleh karena itu setelah putusan TUN ini
seharusnya ada suatu tindakan dari Presiden Republik Indonesia untuk mendudukkan
kembali saudara Evi Novida Ginting ke dalam posisi tersebut. Hal ini yang tidak
dilakukan, inilah yang menurut saya, saudara Teradu melampaui kewenangannya
dengan menerbitkan surat yang diklaim bukan surat keputusan tetapi juga bentuknya
surat yang memerintahkan dan membuat aktifnya saudari Evi Novida Ginting sebagai
anggota KPU RI. Inilah yang ingin saya tegaskan dalam kapasitas sebagai ahli. Artinya
ada suatu prinsip ketidakhati-hatian secara administrative yang dilakukan oleh Teradu
dalam konteks pengaktifan kembali saudari Evi Novida Ginting. Seharusnya Teradu,
sebaiknya secara etik berkirim surat kepada Setneg meminta kejelasan bagaimana
proses pemulihan rehabilitasi dan kedudukan dari Evi Novida Ginting berdasarkan
Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
putusan itu dan juga berkirim surat meminta fatwa kepada DKPP karena ini ada dalam
suatu ranah etik dan hukum. Pertama kita lihat di Undang-undang Nomor 7 Tahun
2017 menyatakan bahwa putusan DKPP bersifat final dan mengikat, artinya putusan
DKPP yang bersifat etik dan Putusan TUN bersifat administratif keduanya memang
sangat sulit untuk disatukan, namun KPU terikat oleh Undang-undang Pemilu
menyatakan Putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Artinya suatu pejabat
administrasi negara harus mengedepankan asas umum pemerintahan yang baik dalam
semua tindakannya, baik yang mengetahui atau tidak mengetahui ini adalah namanya
prinsip semua harus mengetahui hukum. Apalagi suatu pejabat adminitrasi negara
yang memegang kekuasaan administrasi yang sangat besar. Oleh karena itu bentuk
surat 663 itu, menurut pendapat saya adalah suatu bentuk pelampauan kewenangan
dari Ketua KPU RI yang tidak berhati-hati dalam melaksanakan tindakan administrasi
negara yaitu dengan secara tindak lanjut meminta kejelasan dari Sekretariat Negara
karena ini ranah pelantikan yang berada di ranah Presiden. Ini bukan soal suatu
kemandirian KPU tapi soal hukum administrasi negara yang diatur dalam undang-
undang. Ada seleksi, ada fit and proper test, ada pelantikan dan sebagainya. Itu yang
saya tidak ingin berlama-lama majelis yang melihat saya ingin kita yang ingin saya
tekankan sebagai kapasitas sebagai pembelajar hukum administrasi Negara.
V. PERTIMBANGAN PUTUSAN
[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa:
[4.1.1] Teradu mendampingi/menemani Evi Novida Ginting Manik yang telah
diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020 untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN
Jakarta;
[4.1.2] Teradu membuat keputusan yang diduga melampaui kewenangannya yakni
menerbitkan surat KPU RI Nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020, tanggal 18
Agustus 2020;
[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu pada pokoknya menolak seluruh
dalil aduan Pengadu dengan penjelasan sebagai berikut:
Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
[4.2.1] Bahwa terkait dengan kehadiran Teradu pada tanggal 17 April 2020
sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Pengadu dalam Pokok Aduannya, menurut
Teradu bukan dalam rangka mendampingi Evi Novida Ginting Manik untuk
mendaftarkan gugatan. Teradu hanya memberikan dukungan moril kepada Evi Novida
Ginting Manik sebagai sesama kolega yang sudah bekerja sama selama beberapa
tahun sebagai Anggota KPU. Dukungan moril tersebut didasarkan pada rasa
kemanusiaan. Tidak ada tendesi (keberpihakan) maupun kepentingan pribadi atau
golongan tertentu dalam proses pendaftaran ini. Menurut Teradu pendaftaran gugatan
ke Pengadilan TUN Jakarta diajukan oleh Sdri. Evi Novida Ginting Manik dan Kuasa
Hukumnya dilakukan secara elektronik pada pukul 07.31 WIB (Bukti T-1), sedangkan
Teradu datang pada waktu menjelang jam makan siang setelah pendaftaran tersebut
dilakukan. Teradu menjadi salah satu narasumber pada Kegiatan “Sapa Alumni
Amerika Serikat” yang diadakan secara virtual dan pelaksanaannya dimulai pada
pukul 10.00 WIB. Hal ini menunjukkan bahwa Teradu datang hanya untuk
memberikan dukungan moril dan sebagai rasa simpati dan empati kepada yang
bersangkutan dan tidak ada sedikitpun maksud dari Teradu untuk menyalahgunakan
tugas jabatan dan kewenangan Teradu dengan kehadiran Teradu di Pengadilan TUN
Jakarta. Dengan demikian tidak benar bahwa Teradu telah melanggar integritas
sebagai penyelenggara Pemilu, karena kehadiran Teradu dimaksud tidak melanggar
tugas, tanggung jawab dan kewenangan Teradu sebagai Penyelenggara Pemilu;
[4.2.2] Terhadap surat-surat yang dipermasalahkan oleh Pengadu dalam Pokok
Aduannya yang menyatakan bahwa surat yang diterbitkan oleh Teradu adalah langkah
yang tidak dapat dibenarkan menurut peraturan. Teradu perlu menjelaskan dan
memberikan sanggahan bahwa Teradu tidak pernah membuat keputusan yang
mengaktifkan kembali Sdri. Evi Novida Ginting Manik. Surat KPU Nomor 663/SDM.13-
SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 Perihal: Penyampaian Petikan
Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2020 merupakan surat pengantar terhadap
Petikan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2020, di mana surat tersebut
merupakan surat yang bersifat administratif untuk menyampaikan Petikan Keputusan
Presiden Nomor 83/P Tahun 2020 dimaksud (Bukti T-4). Hal ini sebagaimana
dimaksud dalam isi surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor:
B-210/Kemensetneg/D-3/AN.01.00/08/2020 yang ditandatangani oleh Plt. Deputi
Administrasi Aparatur yang berbunyi “…. Sehubungan dengan hal tersebut di atas,
kami harapkan kiranya Petikan Keputusan Presiden tersebut dapat disampaikan kepada
yang bersangkutan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya”. Hal tersebut
membuktikan bahwa Surat KPU Nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 tersebut
bukan merupakan keputusan untuk mengaktifkan kembali Sdri. Evi Novida Ginting
Manik sebagai anggota KPU Periode 2017-2022 (Bukti T-2). Sdri. Evi Novida Ginting
Manik diaktifkan kembali sebagai anggota KPU Periode 2017-2022 berdasarkan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 83/P Tahun 2020 tentang Pencabutan
Keputusan Presiden Nomor: 34/P Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020 (Bukti T-3)
yang merupakan tindak lanjut Presiden atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor: 82/G/2020/PTUN-JKT tanggal 23 Juli 2020 (Vide Bukti T-3). Bahwa
Teradu secara kelembagaan juga menyampaikan Salinan Petikan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor: 83/P Tahun 2020 tentang Pencabutan Keputusan Presiden
Nomor: 34/P Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020 kepada lembaga yang lain, seperti
DKPP, Bawaslu, Kementrian Dalam Negeri, dan DPR RI (termasuk Komisi II DPR RI),
serta diterbitkan pula Surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal KPU kepada
KPPN IV (Bukti T-5, T-6, T-7, T-8, T-9). Hal ini membuktikan bahwa Teradu tidak
Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
pernah menerbitkan Surat yang bersifat mengaktifkan kembali Sdri. Evi Novida Ginting
Manik, melainkan surat yang diterbitkan oleh Teradu secara kelembagaan merupakan
surat pengantar terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 83/P Tahun
2020 yang bersifat administratif. Berdasarkan fakta hukum dan penjelasan tersebut di
atas, tidak benar Pengaduan Pengadu yang menyatakan bahwa surat yang diterbitkan
oleh Teradu merupakan keputusan yang mengaktifkan kembali Sdri. Evi Novida
Ginting Manik sebagai anggota KPU Periode 2017-2022 karena Keputusan untuk
mengaktifkan Kembali Sdri. Evi Novida Ginting Manik didasarkan atas Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor: 83/P Tahun 2020 tentang Pencabutan Keputusan
Presiden Nomor: 34/P Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020, bukan berdasarkan surat
dari Teradu
[4.3] Menimbang keterangan dan jawaban para Pihak, Saksi, Ahli, bukti dokumen,
serta fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat:
[4.3.1] Menimbang pokok aduan Pengadu yang mendalilkan bahwa Teradu
mendampingi/menemani Evi Novida Ginting Manik yang telah diberhentikan DKPP
pada 18 Maret 2020 untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta. Dalam
persidangan Teradu menerangkan bahwa kehadirannya di PTUN pada tanggal 17 April
2020 menjelang makan siang tidak dimaksudkan menemani Evi Novida Ginting Manik
untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta. Pendaftaran gugatan ke PTUN Jakarta
diajukan Sdri. Evi Novida Ginting Manik bersama Kuasa Hukum secara elektronik
pada pukul 7.31 WIB. Kehadiran Teradu sekedar memberi dukungan moril, simpati
dan empati didasarkan pada rasa kemanusiaan. Teradu hanya menunjukkan
dukungan moril sebagai individu karena telah lama bersahabat. Kehadiran Teradu di
PTUN tidak dalam kapasitasnya sebagai Ketua KPU yang merepresentasikan lembaga
sebab pada hari yang sama, tanggal 17 April 2020 sedang menjalankan WFH (Work
From Home). DKPP sangat memahami ikatan emosional yang kuat antara Teradu dan
sdri. Evi Novida Ginting Manik yang terbangun dari kesamaan profesi dan merintis
karir dari bawah sebagai penyelenggara pemilu hingga sama-sama terpilih dan duduk
sebagai anggota KPU periode 2017-2022. Namun demikian ikatan emosional, tidak
sepatutnya menutup atau mematikan sense of ethic dalam melakoni aktifitas individual
yang bersifat pribadi karena di dalam diri Teradu melekat jabatan sebagai Ketua
merangkap Anggota KPU yang tidak memiliki ikatan emosional dengan siapapun
kecuali ketentuan-ketentuan hukum dan etika jabatan sebagai penyelenggara pemilu.
Dalam kedudukan sebagai Ketua merangkap Anggota KPU, seharusnya Teradu dapat
menempatkan diri pada tempat dan waktu yang tepat di ruang publik dan tidak
terjebak dalam tindakan dan perbuatan yang bersifat personal emosional yang
menyeret lembaga hingga berimplikasi pada kesan pembangkangan dan tidak
menghormati Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yang bersifat final dan
mengikat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan sebelumnya dalam Putusan MK Nomor
31/PUU-XI/2013 telah dipertegas tafsir konstitusionalnya bahwa putusan DKPP
bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota
dan Bawaslu. Kehadiran Teradu dalam setiap kesempatan di ruang-ruang publik
menyertai dan mendampingi sdri Evi Novida Ginting Manik dalam usaha
memperjuangkan hak-haknya menyebabkan KPU secara kelembagaan terkesan
menjadi pendukung utama dalam melakukan perlawanan terhadap Putusan DKPP.
Sikap dan tindakan Teradu tersebut bertentangan dengan kode etik bahwa setiap
penyelenggara Pemilu wajib menghargai sesama lembaga penyelenggara Pemilu. Sesuai
ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, DKPP mempunyai
Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
mandat untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu.
Ketentuan tersebut mempunyai makna bahwa pelaksanaan tugas DKPP memeriksa
dan memutus dugaan pelanggaran kode etik bertujuan menjaga kehormatan lembaga
penyelenggara Pemilu dari perilaku individu-indivudu yang terbukti mereduksi atau
menghancurkan kemandirian dan kredibilitas institusi diberi sanksi agar kepercayaan
publik terhadap penyelenggara Pemilu tetap terjaga. Untuk itu, seharusnya dipahami
bahwa adresat vonis DKPP ditujukan kepada individu penyelenggara Pemilu bukan
lembaganya. Sehingga putusan DKPP tidak sepatutnya direspon menggunakan simbol
lembaga hadir di PTUN Jakarta. Sikap dan Tindakan Teradu menunjukkan tidak
adanya penghormatan terhadap tugas dan wewenang sesama penyelenyenggara
Pemilu. Sekalipun Teradu meyatakan kehadiran Teradu dalam ruang-ruang publik
mendampingi dan menemani sdri Evi Novida Ginting Manik sebagai bentuk dukungan
yang bersifat pribadi sebagai sahabat, namun menurut DKPP hal tersebut merupakan
bentuk penyalahgunaan wewenang secara negative (tidak langsung) sebab jabatan
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan tetap senantiasa melekat pada setiap
perbuatan dan tindakan Teradu di ruang publik. Berdasarkan hal tersebut Teradu
melanggar Pasal 14 huruf c juncto Pasal 15 huruf a dan huruf d juncto Pasal 19 huruf
c, dan huruf e, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian dalil aduan Pengadu Terbukti dan
jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan
Pedoman Penyelenggara Pemilu;
[4.3.2] Menimbang terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa Surat KPU
Nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 diterbitkan oleh
Teradu sebagai tindak lanjut Surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
Nomor: B-210/Kemensetneg/D-3/AN.01.00/08/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 yang
ditandatangani oleh Plt. Deputi Administrasi Aparatur yang berbunyi “…Sehubungan
dengan hal tersebut di atas, kami harapkan kiranya Petikan Keputusan Presiden
tersebut dapat disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya”. Substansi Surat Kementerian Sekretariat Negara a quo
meminta kepada Teradu untuk menyampaikan Keputusan Presiden Nomor 83/P
Tahun 2020 sebagai tindaklanjut Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT yang
mewajibkan Tergugat (Presiden) untuk mencabut Keputusan Presiden Nomor 34/P
Tahun 2020. Dalam Surat Kementerian Sekretariat Negara tersebut, tidak terdapat
frasa atau ketentuan yang memerintahkan atau mengamanatkan Teradu untuk
mengangkat dan mengaktifkan kembali sdri Evi Novida Ginting sebagai Anggota KPU RI
Periode 2017-2020. Namun dalam Surat Nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020
yang ditujukan kepada Sdri. Evi Novida Ginting Manik, tidak hanya menyampaikan
Keputusan Presiden tetapi Teradu tanpa dasar meminta Sdri. Evi Novida Ginting Manik
segera aktif melaksanakan tugas sebagai Anggota KPU RI Periode 2017-2022. Tindakan
Teradu meminta Sdri. Evi Novida Ginting Manik aktif kembali merupakan bentuk
penyalahgunaan wewenang (detournement de povoir) baik dalam kategori melampaui
kewenangan (ultra vires) dalam pengertian tindakan bertentangan dengan ketentuan
hukum maupun dalam kategori mencampuradukkan kewenangan dalam pengertian
bertindak di luar materi kewenangan (onbevogheid ratione materiae) dan kategori
sewenang-wenang yang bertindak tanpa dasar kewenangan (willekeur) sebagaimana
diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
Kedudukan Teradu selaku Ketua KPU termasuk sebagai pejabat administrasi,
sepatutnya secara profesional dapat membaca dengan teliti dan penuh kehati-hatian
setiap substansi tindakan administrasi dan/atau keputusan administrasi dari pejabat
Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2020
Tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 sebagai tindaklajut
Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT. Amar kedua Putusan Nomor
82/G/2020/PTUN-JKT, menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 34/P/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Anggota
Komisi Pemilihan Umum masa jabatan tahun 2017-2022. Amar ketiga Mewajibkan
Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P/Tahun
2020 Tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum
masa jabatan tahun 2017-2022. Amar keempat, mewajibkan Tergugat untuk
merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Penggugat sebagai Anggota
Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 seperti semula sebelum
diberhentikan. Memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2020 Tentang
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020, bagian Pertama hanya
Mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P/Tahun 2020 Tentang
Pemberhentian dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum masa jabatan
tahun 2017-2022 tanpa disertai dengan pelaksanaan Amar Keempat untuk
merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Penggugat sebagai Anggota
Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 seperti semula sebelum
diberhentikan. Dalam paradigma positivisme, pencabutan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 34/P/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dengan Tidak
Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum masa jabatan tahun 2017-2022 tidak serta
merta dapat disimplifikasi bahwa Keputusan Presiden yang telah dibatalkan
sebelumnya seketika Keputusan tentang Pengangkatan hidup kembali dan dapat
menjadi dasar untuk mengaktifkan sdri Evi Novida Ginting Manik sebagai Anggota
Komisi Pemilihan Umum masa jabatan tahun 2017-2022. Jika cukup dengan
pembatalan Keputusan Presiden Nomor 34/P/Tahun 2020 disertai dengan mewajibkan
Presiden sebagai Tergugat mencabut Keputusan a quo, sebagai dasar mengaktifkan
sdri Evi Novida Ginting Manik sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum masa jabatan
tahun 2017-2022, maka amar keempat Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT yang
mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan
Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 seperti
semula sebelum diberhentikan, sedianya tidak diperlukan. Pelaksanaan amar keempat
semestinya menjadi dasar untuk mengangkat kembali dan mengaktifkan sdri Evi
Novida Ginting Manik sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum masa jabatan tahun
2017-2022, namun hal tersebut sama sekali tidak menjadi bagian dalam Keputusan
Presiden Nomor 83/P Tahun 2020. Tidak dipenuhinya amar keempat Putusan Nomor
82/G/2020/PTUN-JKT dalam Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2020
merupakan sikap bijaksana Presiden yang sangat memahami sifat Putusan DKPP yang
bersifat final dan mengikat sebagaimana dalam Pasal 458 ayat (13) Undang Undang
Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan sebelumnya telah dipertegas
dalam Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Putusan DKPP
bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota
dan Bawaslu. Amar Keempat Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT merupakan
putusan yang tidak dapat dilaksanakan (non-executable) sehingga tidak menjadi bagian
dari Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut Teradu
sama sekali tidak memiliki dasar hukum maupun etik memerintahkan sdri. Evi Novida
Ginting Manik aktif kembali sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum karena menurut
hukum dan etika Evi Novida Ginting tidak lagi memenuhi syarat sebagai penyelenggara
pemilu setelah diberhentikan berdasarkan Putusan DKPP Nomor 317-PKE-
Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
DKPP/X/2019. Pandangan Ahli Hukum Administrasi Negara Rudy Lukman dalam
persidangan menyampaikan bahwa perlu dilihat aktifnya Sdri. Evi Novida Ginting
Manik apakah karena Keputusan Presiden atau surat Teradu. Menurut ahli, ada Amar
PTUN yang khusus untuk rehabilitasi sehingga seharusnya ada tindakan dari Presiden
untuk mengembalikan Sdri. Evi Novida Ginting Manik dalam kedudukan sebelumnya
sebagai Anggota KPU. Tidak ada satupun tindakan atau keputusan administrasi yang
dilakukan Presiden sebagai dasar merehabilitasi dan mengembalikan Sdri. Evi Novida
Ginting Manik dalam kedudukan sebelumnya kecuali Surat Teradu selaku Ketua KPU
Nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 yang ditanda tangani oleh Teradu. Bahwa
Surat a quo menurut Teradu dibuat atas dasar keputusan bersama secara collective
collegial tetapi pernyataan tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang cukup
berupa dokumen Berita Acara Rapat Pleno atau alat bukti lainnya, sehingga keputusan
tersebut menurut DKPP merupakan tindakan sepihak Teradu tanpa melibatkan atau
sepengetahuan anggota lainnya. Demikian halnya keterangan Teradu dalam
persidangan yang menyatakan bahwa Surat KPU Nomor 663/SDM.13-
SD/05/KPU/VIII/2020 yang disampaikan kepada Sdri. Evi Novida Ginting Manik sama
dengan materi surat yang disampaikan kepada DKPP, Bawaslu, Kementrian Dalam
Negeri, dan Ketua DPR RI, Ketua Komisi II DPR RI serta Surat yang dikeluarkan oleh
Sekretariat Jenderal KPU yang ditujukan kepada KPPN IV, namun dalam dokumen alat
bukti T-5, T-6, T-7, T-8, T-9 yang disampaikan Teradu di antaranya Surat Nomor
664/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 yang ditujukan kepada DKPP, Surat nomor
665/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 yang ditujukan kepada Bawaslu, Surat Nomor
666/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 yang ditujukan kepada Ketua DPR RI, Surat
Nomor 667/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 yang ditujukan kepada Ketua Komisi II
DPR RI dan Surat Nomor 668/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 yang ditujukan kepada
Menteri Dalam Negeri, memiliki materi yang berbeda dengan Surat KPU Nomor
663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 yang secara khusus menambahkan klausul yang
meminta saudara Evi Novida Ginting Manik aktif melaksanakan tugas sebagai anggota
KPU RI Periode 2017-2022. Tindakan Teradu menerbitkan Surat KPU Nomor
663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 dengan menambah klausul yang meminta Sdri.
Evi Novida Ginting Manik aktif melaksanakan tugas sebagai anggota KPU Periode
2017-2022 merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang dalam kedudukan sebagai
Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang sepatutnya memastikan
seluruh kerangka hukum dan etika dalam setiap tindakannya. Berdasarkan fakta dan
bukti sebagaimana diuraikan pada angka 4.3.1 dan 4.3.2 Teradu terbukti tidak
mampu menempatkan diri pada waktu dan tempat di ruang publik karena dalam
setiap kegiatan Teradu di ruang publik melekat jabatan sebagai ketua KPU, Teradu
juga terbukti menyalahgunakan wewenang sebagai Ketua KPU mengaktifkan kembali
Sdri. Evi Novida Ginting Manik dan bertindak sepihak menerbitkan surat
663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020. DKPP berpendapat Teradu tidak lagi memenuhi
syarat untuk menyandang jabatan Ketua KPU. Berdasarkan hal tersebut Teradu telah
terbukti melanggar Pasal 11 huruf a dan huruf b juncto Pasal 15 huruf a, huruf c,
huruf d dan huruf f juncto Pasal 19 huruf c, huruf e dan huruf d, Peraturan DKPP
Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
Dengan demikian dalil aduan Pengadu Terbukti dan jawaban Teradu tidak meyakinkan
DKPP. Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu;
[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk
mempertimbangkan.
Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
MEMUTUSKAN
1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian dari Jabatan
Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Teradu Arief Budiman
selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini
dibacakan;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan
putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi
pelaksanaan Putusan ini;
Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota;
Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, Didik Supriyanto, Pramono Ubaid
Tanthowi, dan Mochammad Afifuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu
tanggal Enam Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dibacakan dalam sidang
kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan Januari
tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu oleh Muhammad, selaku Ketua merangkap Anggota;
Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, dan Pramono Ubaid
Tanthowi masing-masing sebagai Anggota.
KETUA
Ttd
Muhammad
ANGGOTA
Ttd Ttd
Alfitra Salam Teguh Prasetyo
Ttd Ttd
Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Didik Supriyanto Ida Budhiati
Ttd
Pramono Ubaid Tanthowi
PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) DAN
TIDAK BERPENDAPAT
(ABSTAIN)
A. Terhadap Putusan DKPP ini, Majelis DKPP Mochammad Afifuddin menyatakan
tidak berpendapat (abstain).
B. Terhadap Putusan DKPP ini, Majelis DKPP Pramono Ubaid Tanthowi memiliki
pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut :
1. Bahwa, terkait dengan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Nomor
120-P/L-DKPP/IX/2020 dengan teradu Sdr. Arief Budiman, S.S., S.IP.,
MBA., yang diregistrasi dengan Nomor perkara 123-PKE-DKPP/X/2020,
saya memiliki pendapat yang berbeda sebagai berikut.
2. Bahwa, secara substansial Surat KPU RI Nomor 663/SDM.12-
SD/05/KPU/VIII/2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Arief Budiman tidak
mempunyai kekuatan hukum untuk mengaktifkan Sdri. Evi Novida Ginting
Manik sebagai Anggota KPU RI paska keluarnya Putusan Pengadilan TUN
Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT. Surat dimaksud hanyalah
merupakan surat pengantar atas Petikan Keputusan Presiden Nomor 83/P
Tahun 2020 untuk disampaikan kepada Sdri. Evi Novida Ginting Manik.
Jika tidak ada Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2020 tentang
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tanggal 11
Agustus 2020, maka Surat Ketua KPU RI Nomor 663/SDM.12-
SD/05/KPU/VIII/2020 tidak akan memiliki makna apapun.
3. Bahwa, Sdr. Arief Budiman membubuhkan tanda tangan dalam Surat
Nomor 663/SDM.12-SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dalam
kedudukannya secara administratif sebagai Ketua KPU RI, yang memiliki
kewenangan untuk mewakili institusi KPU RI dalam berhubungan dengan
pihak-pihak lain, termasuk dalam hal menandatangani surat-menyurat
dengan institusi-institusi lain. Jika jabatan Ketua KPU RI diemban oleh
nama lain, maka orang tersebut lah yang akan menandatangani surat
dimaksud. Artinya, Sdr. Arief Budiman menandatangani surat dimaksud
dalam kedudukannya sebagai Ketua KPU RI, bukan dalam kedudukannya
sebagai pribadi.
4. Bahwa Sdr. Arief Budiman mengirimkan Surat Nomor 663/SDM.12-
SD/05/KPU/VIII/2020 tersebut setelah yang bersangkutan melakukan
komunikasi intensif dengan Kementerian Sekretariat Negara yang pada
awalnya menyatakan bahwa Sdri. Evi Novida Ginting Manik dapat
menindaklanjuti Putusan Pengadilan TUN Jakarta Nomor
82/G/2020/PTUN-JKT dengan secara langsung aktif sebagai Anggota KPU
RI tanpa menunggu keluarnya Keputusan Presiden. Namun melalui
komunikasi tersebut KPU tidak bersedia, dan memohon kepada Presiden
(melalui Kementerian Sekretariat Negara) untuk mengeluarkan Keputusan
Presiden. Sebab Keputusan Presiden tersebut bukan hanya diperlukan
untuk mengaktifkan kembali Sdri. Evi Novida Ginting Manik sesuai Putusan
Pengadilan TUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT, namun juga
menjadi dasar untuk mengembalikan hak-hak lain Sdri. Evi Novida Ginting
Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Manik, seperti hak keuangan. Setelah keluarnya Keputusan Presiden Nomor
83/P Tahun 2020, maka KPU RI memandang tidak pada tempatnya
meminta kembali kepada Presiden (melalui Kementerian Sekretariat Negara)
untuk mengeluarkan Keputusan Presiden yang secara eksplisit menyatakan
mengaktifkan kembali Sdri. Evi Novida Ginting Manik sebagai Anggota KPU
RI. Sebab pada awalnya, Kementerian Sekretariat Negara memandang tidak
diperlukan Keputusan Presiden untuk mengaktifkan Sdri. Evi Novida
Ginting Manik sebagai tindak lanjut atas Putusan Pengadilan TUN Jakarta
Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT.
5. Bahwa, kalaupun tindakan Sdr. Arief Budiman membubuhkan tanda tangan
dalam Surat Nomor 663/SDM.12-SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus
2020 dianggap sebagai sebuah pelanggaran, menurut saya tindakan
tersebut tidak termasuk pelanggaran berat yang menciderai integritas proses
atau integritas hasil-hasil Pemilu/Pilkada, atau pelanggaran etika berupa
tindak asusila yang selama ini sering mendapatkan sanksi yang paling berat,
baik berupa pemberhentian tetap atau pemberhentian dari jabatan tertentu.
Dengan menandatangani surat dimaksud, Sdr. Arief Budiman tidak memiliki
niat jahat untuk memanipulasi proses atau hasil Pemilu/Pilkada. Sdr. Arief
Budiman juga tidak memiliki niat jahat untuk melakukan tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu/Pilkada.
Demikian pula, Sdr. Arief Budiman tidak melakukan tindakan asusila atau
tindakan tercela lain, seperti menerima suap atau gratifikasi. Seandanya,
sekali lagi saya tegaskan seandainya, tindakan tersebut dianggap sebagai
sebuah pelanggaran, maka saya berpandangan bahwa Sdr. Arief Budiman
tidak selayaknya untuk dijatuhi sanksi paling berat, baik berupa
pemberhentian tetap sebagai Anggota dan jabatan Ketua, atau
pemberhentian dari jabatan Ketua.
Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan
yang sama bunyinya.
SEKRETARIS PERSIDANGAN PENGGANTI
Santo Gotia
Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
