III. DUDUK PERKARA
ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU
[2.1] Tindakan yang diduga Tidak Profesional dengan tidak menjalankan
tugas dan kewajiban dengan menyalahgunakan wewenang (melampaui
dan bertindak sewenang-wenangan) yang dilakukan secara bersama-sama
oleh teradu 1 sampai dengan teradu 6. Hal ini kemudian dibuktikan
dengan kegagalan Bawaslu membuat standart tata laksanakan
pengawasan Pasal 93, huruf (a), dan menjalankan tugas sebagaimana
diatur dalam UU No 7 Tahun 2017, huruf (b), melakukan pencegahan dan
penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu,
huruf (g) angka (1), tidak melakukan fungsi pengawasan atas tugas
mengawasi putusan/keputusan DKPP, serta Pasal 94 Ayat (1), huruf (d),
Juncto Pasal 95 huruf (k) tentang kewenangan lainnya, adanya upaya
menghalang-halangi partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam
menyukseskan Pemilu melalui pemantauan pemilu sebagaimana diatur
dalam Pasal 435 ayat (1) dan (2) huruf (a) serta 436 ayat (1) huruf (c).
Adapun dalil-dalil yang digunakan pelapor dalam laporan ini adalah
sebagai berikut ini:
a. Tindakan melakukan tugas, tidak berdasarkan Standar Tata Laksana
Pengawasan, yang berimplikasi terhadap gagalnya pencegahan
terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pada tahapan Pendaftaran
Partai Politik, Pendaftaran Calon Anggota Legislatif, Kampanye.
Bahwa berdasarkan PKPU No.5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.7 Tahun 2017 Tentang
Tahapan Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019,
seluruh jadual penyelenggaraan setiap tahapan pemilu 2019 beserta
sub-sub tahapan yang ada, telah berkepastian hukum, terkait dengan
kapan akan diselenggarakannya. (Bukti P-1)
Namun demikian, cukup disayangkan, atas telah berkepastian
hukumnya tahapan penyelenggaraan pemilu, Bawaslu, justru tidak
melakukan apa-apa, berkenaan dengan tugas dan kewenangan
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Udang Pemilu, selain fungsi
mengawasi secara langsung. Di mana, hal yang tidak dilakukan
Bawaslu tersebut, mulai dari tahap persiapan pengawasan,
pengawasan berjalan pada tahapan Pendaftaran Partai Politik, sampai
dengan berakhirnya tahapan pertama ini.
Ada pun beberapa hal yang mengkonfirmasi hal tersebut adalah
sebagai berikut:
1) Bahwa Berdasarkan Pasal 93, huruf (a), Bawaslu bertugas untuk
menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan
Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan. Sedangkan
pada huruf (b) dinyatakan, Bawaslu bertugas melakukan
pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu, dan
sengketa proses Pemilu.
Sampai saat ini yang sudah memasuki bulan kesembilan di tahun
2018, Bawaslu masih belum memiliki Standart Tata Laksana
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana ditugaskan
Undang-Undang Pemilu, padahal, sudah tiga tahapan selesai, dan
dua tahapan tengah berjalan. Oleh karenanya, muncul penilian
publik, fungsi-fungsi pengawasan yang dilakukan Pengawas Pemilu
pada Pemilu Serentak 2019 di tahun 2017, tahun 2018 kuartal
pertama sampai dengan kuartal kedua, dilakukan secara parsial,
tidak sistematis dan akuntabilitasnya rendah.
Terkait dengan hal ini, publik tidak memahami seperti apa Standart
Tata Laksana Pengawasan Penyelenggara Pemilu yang dipahami
Bawaslu dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Apakah sama
seperti yang bagaimana Bawaslu sebelumnya memahami Standart
Tata Laksana Pengawasan tersebut? (Bukti P-2). Karena jika
demikian, maka semua tahapan yang diawasi akan berdasarkan
pada:
(a) Peta Kerawanan yang dihasilkan dari pemetaan potensi
kerawanan dugaan pelanggaran dan potensi kerawanan
sengketa, di mana, hal ini sejalan dengan amanat dalam UU
No.7 Tahun 2017, Pasal 94 ayat (1), huruf (a), yakni;
mengidentifikasikan dan memetakan potensi kerawanan serta
pelanggaran pemilu;
(b) Merujuk Peta kerawanan ini kemudian, disusunlah Peraturan
Bawaslu yang berisikan norma untuk mengatur secara teknis,
atas apa yang menjadi potensi kerawanan, focus yang akan
diawasi dari kerawanan tersebut, bagaimana cara mengawasi
sampai dengan prosedur ketika terjadi sebuah dugaan
pelanggaran ataupun sengketa;
(c) Dalam hal pengaturan, akibat belum terbitnya Peraturan
Bawaslu yang mengatur pengawasan tahapan, Bawaslu
mengeluarkan Surat Edaran (SE). Padahal, SE bukanlah sebuah
peraturan perundang-undangan (regeling), dan bukan pula
keputusan tata usaha Negara (beschikking), melainkan sebuah
peraturan yang sifanya kebijakan (beleidsregel). Hal ini dapat
secara jelas kita lihat pada pengaturan dalam UU 12 tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun
tata urutan peraturan perundang-undangan berturut-turut
adalah sebagai berikut; UUD 1945, TAP MPR, UU/Perppu, PP,
Perpres, Perda;
(d) Selanjutnya disusunlah perencanaan pengawasan dalam
kalender pengawasan, yang berisikan metode pengawasan
mencegah terjadinya dugaan pelanggaran maupun sengketa,
struktur pengawas yang mengerjakan, sampai dengan waktu
pelaksanaannya;
(e) Atas perencanaan dalam kalender pengawasan, dibuatkanlah
alat kerja yang fungsi memudahkan pengawas untuk melakukan
tugas dan kewenangannya.
2) Bahwa pada tahapan Pendaftaran Peserta Pemilu, setidaknya
munculnya laporan dugaan pelanggaran dari Parpol-Parpol yang
dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi, dalam tahapan
Pendaftaran Peserta Pemilu, sub tahapan penelitian administrasi
persyaratan pendaftaran sebagai peserta pemilu. (Bukti P-4, P-5, P-6
dan P-7). Demikian halnya dengan munculnya gugatan sengketa
atas putusan KPU terhadap calon peserta pemilu yang dinyatakan
tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi peserta pemilu,
(Bukti P-8, P-9 dan P-10). Walaupun sebelumnya, sudah banyak
pihak meragukan dan mengingatkan fungsi pengawasan yang
diemban Bawaslu, karena kelambanan Bawaslu dalam menyusun
standart pengawasan dan pengaturan pengawasannya;
3) Bahwa sampai dengan berakhirnya Tahapan Pendaftaran Partai
Politik Peserta Pemilu, Peraturan Bawaslu terkait dengan;
pengawasan tahapan pendaftaran partai politik, pelanggaran dan
pelanggaran administrasi serta sengketa, belum juga dapat disusun
dan ditetapkan Bawaslu. Oleh karenanya, terkait dengan hal ini,
Bawaslu menjalankan tugasnya berdasarkan pengaturan yang
bersifat kebijakan saja, yakni Surat Edaran;
4) Bahwa dalam tahapan Pendataan dan Pemuktahiran Daftar Pemilih
yang dimulai tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan penetapan
Daftar Pemilih 28 Agustus 2018, implementasi metode pengawasan
yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan
Pendataan dan Pemuktahiran Daftar Pemilih tidak jelas, sehingga
pada saat penetapan DPT secara nasional, baru 76 Kab/Kota yang
memiliki laporan, dari total 514 Kabupaten/Kota di Indonesia;
5) Bahwa dalam tahapan penyusunan Daerah Pemilihan yang dimulai
pada tanggal 17 Desember dengan penyerahan DAK2, sampai
dengan penetapan pada tanggal 5 April 2018, Bawaslu kembali
lambat untuk menyusun metode pengawasan yang jelas yang
diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Penyusunan
Daerah Pemilihan;
6) Bahwa dalam tahapan Pencalonan, baik pencalonan anggota
legislatif mulai tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat RI,
dan Anggota DPD, Bawaslu kembali tidak memiliki metode
pengawasan yang jelas yang diatur dalam Peraturan Bawaslu
tentang Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi,
DPRD Kab/Kota dan DPD. Tidak mengherankan, jika sampai saat
ini terjadi polemik terkait dengan persyaratan calon mantan
narapidana yang dicalonkan parpol peserta pemilu dan gonjang
ganjing parpol akibat kadernya yang berdasarkan putusan MK
tidak diperbolehkan mencalonkan diri menjadi anggota DPD;
7) Bahwa selain fungsi pengawasan tahapan pemilu, Bawaslu pun
diberikan tugas untuk mengawasi putusan DKPP. Hal ini
berdasrkan pada Amanat dalam UU No 7 Tahun 2017, pada Pasal
93 huruf (g), angka (1). Dalam hal ini, seharusnya Bawaslu
melaksanakan tugas tersebut, dengan salah satu implementasinya
adalah tidak memilih anggota Bawaslu Provinsi dan/atau
Kabupaten Kota yang telah memiliki catatan ditegur, diperingati
dan/atau diberhentikan;
Bahwa berdasarkan poin (a), dengan tujuh turunan perbuatan yang
dilakukan, dapat dijelaskan letak dugaan pelanggaran etik dan
profesionalitas yang dilanggar oleh Teradu I sampai Teradu VI.
Sebagai Ketua dan anggota Bawaslu, Teradu I sampai Teradu V
tentunya memahami tugas, kewenangan dan kewajiban sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Demikian hal ini diingatkan kembali, ketika mereka melafalkan
sumpah jabatan pada saat dilantik menjadi komisioner Bawaslu RI.
Terlebih dengan adanya rambu-rambu teknis terkait dengan kode etik
dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu yang diatur dalam
Peraturan DKPP No 2 tahun 2017.
Namun demikian, atas rambu-rambu sebagaimana telah dijelaskan
sebelumnya, Teradu 1 sampai dengan Teradu 5, seolah lalai bahkan
tidak mengindahkannya sebagai sebuah peraturan perundang-
undangan yang wajib untuk dipatuhi sebagai penyelenggara pemilu.
Dikatakan demikian, sebab pengawasan Bawaslu beserta jajarannya
dilakukan tanpa didasari standart tata laksanakan pengawasan dan
pengaturan teknis (Perbawaslu), tentang apa dan bagaimana, tata cara
dan prosedur pengawas pemilu mengawasi tahapan. Hal ini kemudian
memunculkan kesan, pengawas pemilu melakukan fungsi
pengawasannya secara sporadis, tidak sistematis dan tidak terukur,
yang dilakukan hampir di setiap tahapannya (menjadi sebuah
kebiasaan).
Sedangkan keterkaitan dugaan pelanggaran yang dilakukan Teradu VI
adalah, dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Jendral Bawaslu,
seharusnya Teradu VI dapat memberikan fungsi pengingat sebagai
mitra, dan fungsi fasilitasi secara maksimal. Sebagaimana disampaikan
Teradu I, salah satu alasan mengapa Peraturan Teknis Pengawasan
lambat untuk diundangkan dikarenakan jadual dengar pendapat di
hadapan Komisi II DPR RI. Tentunya hal ini sudah menjadi tanggung-
jawab dari Teradu VI yang merupakan Sekjen Bawaslu. Di mana,
beberapa perannya adalah memfasilitasi, agar Komisioner Bawaslu
mendapatkan informasi, data, pendapat dari ahli-ahli yang memang
memiliki kompetensi dan kapasitas dalam hal konten, dan tidak
terhambat permasalahan teknis pengaturan jadual Rapat Dengar
Pendapat di Komisi II dalam hal teknis prosedur pengundangan
peraturan Bawaslu.
b. Tindakan melalaikan kewenangan dengan menegasikan surat
permohonan informasi untuk permintaan informasi mengenai
persyaratan dan tata cara menjadi pemantau pemilu dengan nomor :
001/EXT/B/IViD-Nas/X/2017, dan surat permintaan audinesi terkait
kesiapan IViD menjadi lembaga Pemantau dan Kesiapan Pengawas
Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019, dengan nomor :
003/EXT/B/IViD-Nas/X/2017.
Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017, Indonesia Voter Initiative for
Democracy (IViD), telah mengirimkan surat dengan nomor:
001/EXT/B/IViD-Nas/X/2017, terkait persyaratan menjadi pemantau
pemilu, dan surat permintaan audiensi terkait kesiapan IViD menjadi
lembaga Pemantau dan Kesiapan Pengawas Pemilu dalam Pemilu
Serentak 2019, dengan Nomor: 003/EXT/B/IViD-Nas/X/2017
Sampai dengan laporan adanya dugaan pelanggara kode etik ini
dilaporkan, IViD tidak pernah mendapatkan respon apapun terkait
dengan dua surat yang pernah disampaikan kepada Bawaslu. Padahal,
pada 25 Januari 2018, Bawaslu telah mengundangkan Peraturan
Bawaslu Tentang Pemantauan Pemilu.
Hal ini membuktikan, TINDAKAN Teradu I sebagai Ketua dan Teradu II
sampai Teradu V sebagai anggota Bawaslu telah mencampuradukan
kewenangannya di mana atas kewenangannya untuk memberikan
akreditasi kepada pemantau, justru tidak dilakukan dan tanpa adanya
penjelasan, apa yang menyebabkan Bawaslu belum memberikan
tanggapan apapun terhadap surat resmi yang dilayangkan IViD terkait
kesiapan mereka untuk menjadi pemantau Pemilu.
Selain itu, hal ini pun telah menunjukan Teradu I sampai Teradu V
telah melakukan pembiaran terhadap inisiatif warga negara dan/atau
sekelompok warga negara dalam menjalankan Hak-Hak Sipil Politik
yang merupakan Generasi Pertama dari Hak Asasi Manusia. Tahapan
yang seharusnya dapat dipantau secara langsung oleh masyarakat
termasuk IViD yang telah memiliki Kepengurusan di 15 Provinsi,
menjadi luput. Merujuk pada dalil fiktif negative, maka Bawaslu dapat
dikatakan telah menolak IViD untuk menjadi salah satu pemantau
pemilu. Dan jika dalil fiktif negative ini yang digunakan, maka
berdasarkan doktrin imputabilitas, sudah terjadi pelanggaran HAM
dikarenakan perbuatan sendiri (acts of commission) ataupun kelalain
sendiri (acts of omission).
Oleh karena itu, pelapor dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan
bawaslu, berkesimpulan, dalam hal inisiative masyarakat dalam
pemilu, Bawaslu telah diduga melakukan pelanggaran terkait Prinsip
Pemilu, yakni: jujur, berkepastian hukum, tertib, terbuka, professional.
Dalam hal ini, Bawaslu tidak jujur dan terbuka untuk mengatakan,
bahwa Bawaslu belum siap untuk menerima pendaftaran bagi
pemantau pemilu dikarenakan belum adanya pengaturan yang
seharusnya dibuat Bawaslu berdasarkan kewajiban yang diberikan
Undang-Undang.
Demikian halnya dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh
Teradu VI sebagai Sekjen Bawaslu. Di mana seharusnya, sebagai
Aparatur Sipil Negara yang mengurusi hal terkait bagaimana
memberikan pelayanannya sebagai lembaga negara terhadap warga
negara, seharusnya mengingatkan para Komisioner dalam hal ini
Teradu I sampai Teradu VI, untuk dapat memberikan respon, sebagai
bagian dari tanggung-jawab lembaga negara kepada warga negaranya.
Terlebih dalam hal ini, secara adinistrasi, IViD telah memberikan dua
kali surat resmi sebagai itikad baiknya sebagai warga negara yang juga
memiliki tanggung-jawab untuk menyukseskan Pemilu Serentak 2019.
Sehingga, pelapor dalam hal ini, mengambil hipotesa, bahwa tindakan
Teradu VI yang merupakan Sekjen Bawaslu, telah lalai dalam
menjalankan tugas, wewenang dan Kewajibannya sebagai Pejabat
Tertinggi Sekretariat Lembaga Negara yang mengurusi urusan
Penyelenggaraan Pemilu khususnya dalam hal pengawasan, serta telah
gagal dalam menciptakan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di
lingkungan Sekretariat Jendral Bawaslu, khususnya terkait pelayanan
yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf (h)
Undang-Undang No 30 tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan.
[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu
mengajukan alat bukti yang diberi tanda dengan bunti P1 sampai dengan
P-14, sebagai berikut:
Daftar Alat Bukti
Tanda Bukti Keterangan
P-1 : Fotokopi PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.7 Tahun
2017 Tentang Tahapan Program dan Jadual
Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;
P-2 : Fotokopi Halaman 29-30, Buku Bawaslu, Membangun
Demokrasi Melalui Pengawasan Pemilu, (Jakarta: Biro
Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (TP3)
Sekretariat Jendral Bawaslu RI;
P-3 : Fotokopi UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Perruru;
P-4 : Fotokopi Pemberitaan Media Pikiran Rakyat Tanggal 1
November 2017 “Tujuh Pengaduan Parpol Akan Diproses
Bawaslu”;
P-5 : Print out Pemberitaan Media Online Tirto.id, Tanggal 16
November 2017 “Loloskan Gugatan 9 Parpol, Bawaslu:
Sipol Tak berdasar Hukum”;
P-6 : Fotokopi Putusan Pelanggaran Administrasi Parpol
Republik 007/ADM/BWSL/Pemilu/X/2017;
P-7 : Fotokopi Putusan Pelanggaran Administrasi Parpol
Idaman 001/ADM/BWSL/Pemilu/1/2018;
P-8 : Print out Pemberitaan Media Kompas.com, Tanggal 16
November 2017 “Putusan Bawaslu Tidak Mengejutkan
Tetapi Merisaukan”;
P-9 : Print out Pemberitaan Media Kompas.com, Tanggal 25
Desember 2017 “Tak Lolos Administrasi KPU, Parpol ini
Berencana Ajukan Gugatan ke Bawaslu”;
P-10 : Print out Pemberitaan Media Tempo.co, Tanggal 4 Maret
2018 “Bawaslu Menyatakan PBB Penuhi Syarat Sebagai
Peserta Pemilu 2019”;
P-11 : Print out Pemberitaan Media rumahpemilu.org Tanggal 10
Oktober 2017 “Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu
Berjalan Tanpa Perbawaslu”;
P-12 : Print out Pemberitaan Media Republika.co.id Tanggal 29
Oktober 2017 “Perludem Kritisi Penangan Pelanggaran
Pemilu Oleh Bawaslu”;
P-13 : Print out Pemberitaan Media Rmol, Tanggal 10 Oktober
2017 “JPPR: KPU Melanggar, Bawaslu Lalai Dalam
Verifikasi Parpol”;
P-14 : Print out Pemberitaan Media suaramerdeka.com Tanggal
27 Oktober 2017 “Bawaslu Dinilai Belum Siap Awasi
Pemilu 2019”;
P-15 : Fotokopi Surat Edaran (SE) Penyelesaian Pelanggaran
Administrasi No: 1093/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2017;
P-16 Fotokopi Surat Edaran (SE) Pengawasan Pendaftaran dan
Penelitian Administrasi Partai Politik Calon Peserta
Pemilu 2019, No: 0889/Bawaslu/PM 00.00/ /2017;
P-17 Fotokopi Perbawaslu No 9 Tahun 2017 Tentang
Pengawasan Daftar Pemilih;
P-18 Fotokopi Pemberitaan Media Tirto.id, Tanggal 6
September 2018 “Bawaslu Sebut Jumlah Temuan
Pemilih Ganda Kemungkinan Bertambah”;
P-19 Print out Pemberitaan Media Sindonews.com, Tanggal 10
September 2018 “Bawaslu Minta KPU Cermat Terkait
Temuan 1 Juta Data Pemilih Ganda”;
P-20 Print out Pemberitaan Media Rakyat Merdeka, Tanggal 28
Agustus 2018 “Lebih Sedikit dari Pilpres 2014, Pemilih
Tetap Pemilu 2019 Cuma 187 Juta”;
P-21 Fotokopi Perbawaslu No 15 Tahun 2018 Tentang
Pengawasan Penyusunan Dapil;
P-22 Fotokopi Berita Media Berita Satu, Tanggal 19 April 2018
“Penetapan Dapil Kab/Kota Pemilu 2019”;
P-23 Fotokopi Perbawaslu No 23 Tahun 2018 Tentang
Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilu Anggota DPR,
DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota;
P-24 Fotokopi Perbawaslu No 16 Tahun 2018 Tentang
Pengawasan Pencalonan Perseorangan Perserta Pemilu
Anggota DPD;
P-25 Print out Pemberitaan Media Kompas.com, Tanggal 28
Juli 2018 “Putusan MK soal Pengurus Parpol Dilarang ke
DPD Dinilai Langsung Berlaku”;
P-26 Print out Pemberitaan Media Tribunnews.com, Tanggal 19
Juli 2018 “Bawaslu Bakal Tindaklanjuti Temuan Mantan
Napi Korupsi Daftar Caleg”;
P-27 Print out Pemberitaan Media liputan6.com, Tanggal 3
September 2018 “Bawaslu Menangkan Gugatan Mantan
Koruptor Jadi Caleg”;
P-28 Print out Pemberitaan Media Sindonews.com, 10
September 2018, “Polemik KPU-Bawaslu Soal Caleg Eks
Koruptor Dinilai Rusak Pemilu”;
P-29 Print out Pemberitaan Media Jawa Pos, Tanggal 2
September 2018 “Bawaslu Akomodasi Gugatan Batal
Caleg Eks Narapidana Kasus Korupsi”;
P-30 Print out Pemberitaan Media Kompas.com, Tanggal 1
September 2018 “Mempertanyakan Keputusan Bawaslu
Loloskan Caleg Eks Koruptor”;
P-31 Print out Pemberitaan Media Berita Satu, Tanggal 26 Juli
2018 “Saya Mundur, Hanura Bubar”;
P-32 Print out Pemberitaan Media Kompas, Tanggal 20
November 2017 “Rapat Dengan Komisi II, Bawaslu
Segera Selesaikan Enam Peraturan;
P-33 Fotokopi Daftar Nama Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
yang telah mendapatkan Sanksi dari DKPP pada periode
sebelumnya namun tetap dipilih menjadi anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota;
P-34 Fotokopi Tanda Terima Surat IViD kepada Bawaslu
Terkait Permintaan Informasi untuk menjadi Pemantau
Pemilu;
P-35 Fotokopi Surat IViD kepada Bawaslu Terkait Permintaan
Informasi untuk menjadi Pemantau Pemilu;
P-36 Fotokopi Surat IViD kepada Bawaslu Terkait Kesiapan
IViD untuk menjadi Pemantau Pemilu;
P-37 Fotokopi Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang
Pemantauan;
[2.3] KESIMPULAN PENGADU
1. Bahwa berdasarkan jawaban Teradu I, Teradu II sampai Teradu VI,
yang dibacakan Teradu IV, An Bpk Fritz Edward Siregar, mendalilkan
beberapa hal sebagai bantahannya atas aduan yang diadukan
pengadu. Adapun dalil-dalil yang disampaikan para Teradu terkait
Aduan Tindakan Penyalahgunaan Kewenangan (Melampaui
Kewenangan) dengan melakukan tugas, tidak berdasarkan Standar
Tata Laksana Pengawasan, yang berimplikasi terhadap gagalnya
pencegahan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pada tahapan
Pendaftaran Partai Politik, Penyusunan Deerah Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pendaftaran Calon Anggota Legislatif, dan Kampanye,
dan Non Tahapan, Mengawasi Putusan DKPP, adalah sebagai berikut:
a. Bahwa dalam menyampaikan sanggahannya dan/atau
pembelaannya, Teradu I sampai Teradu VI menjelaskan
kewenangan Bawaslu dengan mengutip Pasal 89, Pasal 94, dan
Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetang Pemilu.
b. Bahwa atas pengaduan dari Pengadu terhadap Teradu terkait
dengan “Para Teradu dalam melaksanakan tugas tidak berdasar
pada Standart Tata Laksana Pengawasan” Teradu memberikan
bantahan dan/atau pembelaan “Bahwa dalam menyusun Standart
Tata Laksana Pengawasan Pemilu sebagaimana telah didelegasikan
dalam Pasal 93 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,
Bawaslu telah melakukan fungsi pengawasan tahapan berdasarkan
pada: Pemetaan Potensi Kerawanan, Bahwa Bawaslu telah
melakukan pemetaan potensi kerawanan Pemilu Legislative dan
Pemilu Presiden 2019 dengan merujuk pada pemetaan potensi
kerawanan pelanggaran dan potensi sengketa, Perbawaslu
Pengawasan Tahapan dan Alat Kerja Pengawasan.
c. Dalam hal Keterlambatan Pengundangan Peraturan Bawaslu
Pengawasan Tahapan, Bawaslu memberikan bantahan dan/atau
pembelaan:
1) “Bahwa Bawaslu telah menyusun Peraturan Bawaslu
berdasarkan isu krusial, mekanisme pengawasan, sampai
dengan tindak lanjut dalam hal terdapat dugaan pelanggaran
ataupun sengketa. Bahwa menurut Teradu dalam menyusun
Peraturan Bawaslu terlambat diundangkan karena ada
kewajiban BAWASLU untuk berkonsultasi dengan dpr terkait
peraturan bawaslu yang akan diundangkan dalam RDP dengan
Komisi II.
2) Keterangan tertulis saksi ahli yang dihadirkan Bawaslu, Saksi
Ahli mendalilkan dua hal. Pertama, Ahli merujuk Pasal 470 UU
No 7 Tahun 2017, “Menyatakan selama peraturan sebelumnya
belum dicabut, maka peraturan tersebut masih digunakan
sampai adanya pengaturan baru”. Kedua, saksi pun merujuk
pasal 572 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang
menyatakan “Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang ini
harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan”.
d. Bahwa selain menjelaskan jenis sanksi DKPP, pada pokoknya
Teradu I dan Teradu VI menegaskan bahwa pada saat Rapat pleno
Bawaslu RI sebelum melakukan pengumuman calon Anggota
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bagi calon petahana
yang pernah mendapatkan sanksi dari DKPP juga menjadi masukan
pada saat Rapat pleno tersebut. Akan tetapi, pada saat pelaksanaan
Rapat Pleno Para Teradu juga memiliki pendapat yang lain untuk
tetap meloloskan para petahana sebagai calon Anggota Bawaslu
Provinsi dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Bahwa atas bantahan dan/atau pembelaan Teradu I sampai Teradu
VI ini, Pengadu berkesimpulan sebagai berikut:
Pertama, bahwa Pasal 89 UU 7 Tahun 2017 lingkup fungsi Bawaslu
dalam penyelenggaraan pemilu. Sedangkan pada Pasal 94,
mengatur tugas Bawaslu, barulah pada Pasal 95, diatur pengaturan
terkait wewenang Bawaslu. Dengan demikian, dengan menyatakan
Pasal 89, 94 sebagai bagian dari kewenangan, semakin menguatkan
dugaan Pengadu, bahwa teradu I sampai Teradu VI, kurang
memahami Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
atau Teradu I sampai VI, tidak serius dalam mempersiapkan
pembelaan dugaan pelanggaran kode etik di persidangan DKPP.
Kedua, bahwa merujuk jawaban dari Teradu sebagaimana
disampaikan pada huruf (b), pada dasarnya Teradu Tidak
memberikan bantahan dan/atau pembelaan atas pertanyaan
sebagaimana yang didalilkan Pengadu (Jawaban Ya atau Tidak).
Namun Teradu memberikan Pernyataan Pembelaan yang pada
pokoknya, justru, MENGAMINI DALIL Pengadu. Di mana menurut
Teradu, Pengawasan yang dilakukan berdasarkan Standart Tata
Laksana Pengawasan, mulai dari Penyusunan Peta Potensi
Kerawanan Dugaan Pelanggaran dan Sengketa Pemilu (IKP 2019),
Penyusunan Perbawaslu dan Alat Kerja.
1) Bahwa atas jawaban dari huruf (a) tersebut, Teradu jelas
memahami dan mengerti terkait dengan Standart Tata Laksana
Pengawasan, yang didalamnya ada Peta Kerawanan Pemilu,
Perbawaslu dan Alat Kerja. Namun pada kenyataannya, Indeks
Kerawanan Pemilu sebagai landasan penyusunan Peraturan
Bawaslu Terkait dengan Teknis Pengawasan Tahapan, baru
mulai menjadi bahasan dalam kelembagaan Bawaslu pada tahun
2018 dalam Kegiatan Workshop dan kegiatan lainnya sampai
pada akhirnya ditetapkan pada tanggal 25 September 2018;
2) Bahwa berdasarkan Pengaturan Tahapan Penyelenggaraan
Pemilu pada PKPU Nomor PKPU No.5 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan Jadual
Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, seluruh jadual
penyelenggaraan setiap tahapan pemilu 2019 beserta sub-sub
tahapan yang ada, telah berkepastian hukum, terkait dengan
kapan akan diselenggarakannya;
3) Bahwa berdasarkan pengaturan dalam PKPU Tahapan Jadual
tersebut, terdapat tahapan-tahapan pemilu yang diselenggarakan
bahkan selesai sebelum bulan September 2018, bulan di mana
ditetapkannya IKP sebagai Peta Kerawanan Pelanggaran dan
Sengketa Pemilu. Adapun tahapan sebagaimana dimaksud
adalah: Tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu (1
Oktober 2017 – 18 Februari 2018), Tahapan Pemuktahiran Data
Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (17 Desember 2017 – 28
Agustus 2018), Tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan (3
September 2017 – 6 April 2018), Tahapan Pendaftaran Calon
Anggota DPR, DPRD Prov dan Kab/Kota (1 Juli 2018 – 23
September 2018), DPD (26 Maret 2018 – 23 September 2018) dan
Presiden beserta Wakil Presiden (4 Agustus 2018 – 21 September
2018);
4) Bahwa atas hal keterlambatan penyusunan dan penetapan IKP
sebagai instrument pemetaan potensi kerawanan pelanggaran
dan sengketa dalam Pemilu dan Peraturan Bawaslu Tentang
Pengawasan Tahapan Pendaftaran Partai Politik, Penyusunan
Daerah Pemilihan, Pendataan dan Penyusunan Daftar Pemilih
serta Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kab/Kota,
DPD, serta Presiden, Menjadi TIDAK BERARTI SECARA UTUH.
Hal ini disebabkan, IKP dan 4 Perbawaslu Pengawasan, hadir
setelah Empat Tahapan Penyelenggaraan Pemilu BERAKHIR
dan/atau SEGERA AKAN BERAKHIR;
Ketiga, bahwa bantahan dan/atau pembelaan Teradu I sampai
Teradu VI atas pokok aduan Keterlambatan Pengundangan
Peraturan Bawaslu yang menjadi kebiasaan sebagaimana termaktub
dalam huruf (c), adalah sebuah bentuk ketidak jujuran dan
merupakan tindakan pembodohan terhadap masyarakat indonesia.
1) Bahwa sebagaimana disampaikan sebelumnya, sejak
diberlakukannya PKPU Nomor Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.7 Tahun
2017 Tentang Tahapan Program dan Jadual Penyelenggaraan
Pemilu Tahun 2019, maka seluruh tahapan penyelenggaraan
pemilu telah memiliki kepastian hukum atas limitasi waktu
penyelenggaraan;
2) Bahwa sebagai penyelenggara seharusnya, Teradu I sampai
Teradu VI memiliki kecermatan dalam membuat skala prioritas
fungsi pengawasan berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Terlebih dalam setiap pembahasan isu-isu krusial,
Teradu I sampai Teradu VII sebagai representasi Bawaslu, selalu
dilibatkan dalam pembahasannya di Komisi II. Oleh karena itu,
seharusnya terkait dengan isu-isu krusial yang kemudian akan
dibahas tata cara pengawasannya melalui Peraturan Bawaslu,
dapat segera ditindaklanjuti. Bahwa terkait dengan Peraturan
Bawaslu tidak bisa serta merta diundangkan namun harus
melalui pembahasan dalam RDP, dan jadual RDP bukan menjadi
kewenangan dari Teradu I sampai Teradu VI adalah sebuah
pernyataan yang tidak bisa dibantah. Namun dalil yang
dikemukakan Pengadu adalah alasan dari Teradu yang
menyampaikan, bahwa keterlambatan pengundangan Peraturan
Bawaslu dikarenakan belum adanya jadual RDP terkait
pembahasan hal tersebut adalah sebuah ketidakjujuran;
3) Bahwa RDP adalah Rapat Dengar Pendapat dari para pemangku
kepentingan penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, DPR
(Komisi II), Pemerintah (Kemendagri), KPU, Bawaslu dan DKPP.
Pengagendaan dan Pelaksanaan RDP, selain inisiatif Komisi,
tentunya dapat berasal dari usulan dan/atau permintaan dari
para pemangku kepentingan. Hal ini berarti, setiap pemangku
kepentingan yang memiliki kebutuhan atas RDP dapat
mengusulkan pelaksanaan RDP beserta agenda yang akan
dibahas;
4) Bahwa hal ini telah diatur dalam Pasal 98, Ayat (4), Huruf (d)
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang MD3. Oleh
sebab itu, tentunya Bawaslu sebagai bagian dari pihak
sebagaimana diatur Pasal 98, Ayat (4) huruf (d), memiliki hak
untuk mengajukan usulan pelaksanaan RDP terkait kebutuhan
Bawaslu atas pengundangan Peraturan Bawaslu terkait
Pengawasan yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan
dan/atau sedang dilaksanakan;
5) Bahwa merujuk Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Bawaslu, jelas diatur
dalam Pasal 2 ayat 1 sampai Ayat (4). Di mana diatur, Bahwa
perencanaan pembentukan Peraturan Bawaslu dilakukan
melalui program penyusunan peraturan Bawaslu. Dalam
perencanaan tersebut, Sekjen mengkordinasikan perencanaan
pembentukan Peraturan Bawaslu kepada Ketua dan Anggota
Bawaslu. Di mana, pelaksanaan kordinasi tersebut dilakukan
oleh unit kerja yang melaksanakan urusan bidang hokum;
6) Bahwa atas pengaturan tersebut, Unit Bidang Hukum dalam hal
ini Kabiro H2PI, menyampaikan laporan hasil identifikasi,
analisis dan pemetaan terhadap peraturan perundang-
undangan, yang disertai dengan Analisis Kebutuhan Perbawaslu
Berdasarkan Undang-Undang;
7) Bahwa berdasarkan hasil laporan dan analisis kebutuhan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, Tidak ditemukan
adanya Analisis Kebutuhan Pembuatan Peraturan Bawaslu
Terkait Dengan Pengawasan di Tahun 2107. Adapun hasil
analisis dalam laporan tersebut, Peraturan Bawaslu terkait
Pengawasan, baru akan dibuat pada Tahun 2018;
8) Bahwa atas hal tersebut, pembelaan dengan mendalilkan jadual
RDP yang Bukan Kewenangan Bawaslu Dalam Penetuan
Pelaksanaannya adalah sebuah hal yang aneh bahkan dapat
dikatakan sebuah bentuk KETIDAKJUJURAN dari Teradu I
sampai Teradu VI. Hal ini disebabkan, Bagaimana mungkin
jadual RDP terkait pembahasan Peraturan Bawaslu Pengawasan
dapat diagendakan melalui inistatif Komisi dan/atau diusulkan
oleh Bawaslu, jika bahan Peraturan Bawaslu Terkait Pengawasan
yang akan dibahas, belum disiapkan oleh Bawaslu, yang dalam
hal ini Teradu I sampai Teradu VI;
Keempat, bahwa Saksi Ahli menyampaikan dua hal terkait
pembelaan terhadap Teradu I sampai Teradu VI, yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut:
Atas dalil Saksi Ahli atas keberlakukan peraturan pelaksana dari
Undang-Undang yang telah dicabut selama peraturan pelaksana
tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang baru
berdasarkan pada Pasal 570 UU Nomor 7 Tahun 2017, dan
Pemberlakukan pembuatan peraturan pelaksana selambat-
lambatnya 1 tahun sejak Undang-Undang ditetapkan, sebagaimana
Pasal 572 UU Nomor 7 Tahun 2017, Pengadu memberikan
bantahan dan menyimpulkannya sebagai berikut:
1) Bahwa sebagaimana disampaikan Ahli, ada klausul dalam Pasal
570 yang harus dipenuhi dalam hal pejabat yang berwenang
masih ingin berkehendak menggunakan peraturan pelaksana
yang baru dalam hal ini Perbawaslu Nomor Dalam hal ini,
Perbawaslu 16 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Atas
Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan
Umum, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perbawaslu 5 Tahun
2013 Tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
Umum Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, Perbawaslu
6 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/kota,
Perbawaslu 7 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih
untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;
2) Bahwa terdapat perbedaan Tata cara pengawasan yang
dilakukan pada Tahapan pendaftaran peserta pemilu pada tahun
2012 dengan Pemilu 2019. Adapun perbedaannya adalah sebagai
berikut; Pada saat pelaksanaan pengawasan pendaftaran peserta
pemilu di 2014, Basic pelaksana pengawasan tahapan
pendaftaran partai politik yang di mulai pada tahun 2012,
dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten Kota
yang dibantu dengan Mitra Pengawas Pemilu karena
keterlambatan pembentukan Pengawas di tingkat Kab/Kota dan
Kecamatan. Sedangkan pada Pemilu 2019, keberadaan pengawas
pemilu sudah lengkap sampai dengan tingkat Pengawas
Kecamatan. Penggunaan Sipol sebagai salah satu metode dalam
pendaftaran partai politik diakui dalam sebagai bagian yang sah
berdasarkan Perbawaslu 16 Tahun 2012, namun pada pemilu
2019, Bawaslu menyatakan Sipol bukan merupakan metode
yang tidak sah sebagai sebuah alat kerja dalam tahapan
pendaftaran partai politik. Metode sampling sebagai salah satu
metode pengawasan yang digunakan Bawaslu, terkait dengan
pengaturan jumlah dan tata cara sampling keanggotaan partai
politik pun berbeda antara Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.
Selain itu, berdasarkan jejak digital yang diambil dari Web
bawaslu.go.id, didapati beberapa hal yang justru bertolak
belakang dengan keterangan para pihak Teradu dan keterang
ahli. Seperti:
a) Bawaslu memulai pembahasan peraturan Bawaslu pada
tanggal 3 Oktober, tanggal dimulainya tahapan pendaftaran
peserta pemilu, Bawaslu melakukan sosialisasi terkait
tahapan pendaftaran partai politik namun tidak
mensosialisasikan Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan
Tahapan Pendaftaran Peserta Pemilu;
b) Bawaslu mensosialisasikan pencegahan dengan
mengeluarkan surat Nomor
0890/BAWASLU/PM.00.00/IX/2017 tertanggal 29 Spetember
2017, yang menyarankan agar Sipol tidak menjadi syarat
Wajib, padahal dalam Perbawaslu 16 Tahun 2012 Tentang
Pengawasan Pendaftaran Peserta Pemilu 2012 Sipol bukan
sesuatu yang dilarang;
c) Bawaslu mengeluarkan rilis hasil pengawasan yang dasar
pengawasannya adalah Undang-Undang dan PKPU 11 Tahun
2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai
Politik Peserta Pemilu;
d) Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran yang
dilakukan KPU pada Tahapan Pendaftaran Partai Politik
Peserta Pemilu;
e) Bawaslu memberikan penilaian atas wewenang KPU dalam
melaksanakan Tahapan dan memutuskan Sipol bukan
instrument yang diperintahkan Undan-Undang untuk
melakukan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu;
f) Bawaslu menyatakan enam fokus pengawasan pelaksanaan
putusan KPU tanpa dasar yang jelas;
g) Bawaslu melaksanakan sengketa proses pemilu pada tahapan
pendaftaran partai politik peserta pemilu;
3) Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan penyusunan Dapil, pada
Pemilu 2014, pengawasan tahapan dilakukan oleh Bawaslu RI
untuk penyusunan seluruh Dapil, Bawaslu Provinsi untuk
penyusunan dapil Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/kota
Kabupaten/Kota untuk penyusunan dapil tingkatan
Kabupaten/kota. Sedangkan pada Pemilu 2019, Dapil Provinsi
sudah ditetapkan sebagai bagian dari lampiran dalam UU Nomor
7 Tahun 2017. Oleh sebab itu, hanya tersisa Dapil
Kabupaten/Kota saja yang diawasi. Pengawasan pada Pemilu
2014, Pengawas Pemilu di setiap tingkatan, melakukan
pengawasan dengan memeriksa validitas dan keakuratan DAK2,
pada Pemilu 2019 tidak ada pengawasan yang dilakukan untuk
memeriksa DAK2;
4) Bahwa dalam tahapan pelaksanaan pencalonan, pada Pemilu
2014, mantan narapidana koruptor bukan menjadi bagian dari
yang dilarang sebagai syarat. Oleh karena itu, dalam
pengawasan persyaratan calon, pengawas pemilu mengawasi
adanya persyaratan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang.
Dalam Pemilu 2019, mantan narapidana koruptor menjadi
bagian dari persyaratan sepihak yang diatur dalam PKPU, di
mana dalam hal ini, Bawaslu tidak menjadikan persyaratan
tambahan tersebut sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh
KPU. Selanjutnya, terkait dengan tahapan verifikasi faktual dari
syarat dukungan calon anggota DPD. Terdapat perbedaan tata
cara dan jumlah sampling keanggotaan yang diatur dalam
Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2013 dengan pelaksanaan
Pengawasan yang dilakukan pada Pemilu 2019. Selain itu, tidak
ada larangan sebagai anggota Parpol untuk menjadi calon
anggota DPD, sedangkan pada pemilu 2019, terdapat larangan
untuk anggota partai menjadi calon anggota DPD;
5) Bahwa pada pelaksanaan tahapan Pemuktahiran Data Pemilih
dan Penyusunan Daftar Pemilih, jelas terjadi perbedaan sumber
data yang digunakan untuk disusun sebagai daftar pemilih. Pada
pemilu 2014 sebagaimana diatur tata cara pengawasannya
dalam Perbawaslu No 7 tahun 2013, sumber data yang
digunakan untuk menyusun data pemilih adalah DP4, oleh
sebab itu, pengawas pemilu wajib mengawasi validitas dari DP4
yang dikeluarkan Pemerintah. Pada Pemilu 2019, sumber data
yang dijadikan untuk data pemilih, diambil dari Daftar Pemilih
Tetap pada Pemilu terakhir;
Selain itu, berdasarkan jejak digital yang diambil dari Web
Bawaslu.go.id, didapati beberapa hal yang justru tidak
menampakan adanya standart tatalaksana pengawasan, yang
seharusnya memunculkan keseragaman dalam fungsi
pengawasan di 514 Kab/Kota. Salah satu contohnya adalah,
kegagalan Bawaslu dalam menghimpun laporan hasil
pengawasan dari 514 Kab/Kota yang hanya terkumpul 76
Kab/kota saja pada saat penetapan DPT secara nasional.
Demikian halnya hasil pengawasan yang berhasil dihimpun
Bawaslu pasca 10 hari penundaan penetapan DPT yang baru
berjumlah 285 Kab/Kota. Terakhir, hasil pengawasan Bawaslu
dari 514 Kabupaten/Kota pasca penambahan 20 hari penundaan
kedua, penetapan DPT. Di mana, kesemrawutan data pemilih
pun semakin besar, terlebih dengan informasi dari Kemendagri
atas 31 Juta Wajib Pilih yang belum masuk dalam DPT;
6) Atas empat tahapan yang sebagaimana diatur dalam masing-
masing Perbawaslu untuk Pemilu 2014, berujung pada
rekomendasi terkait pelanggaran administrasi untuk kemudian
diperiksa oleh KPU, namun pada Pemilu 2019, Pengawas Pemilu
bukan saja sebagai pelaksana pengawasan, namun berfungsi
sebagai pemutus atas terjadinya pelanggaran administrasi;
7) Berdasarkan penjelasan pada poin 1 sampai 6 ini, nampak jelas
perbedaan yang sangat mendasar terkait pengaturan antara
Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu sebagai dasar
penyelenggaraan Pemilu 2014 yang kemudian diturunkan ke
dalam peraturan pengawasan dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilu. Oleh karena itu, bahwa ketentuan
pasal 570 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tidak relevan
dijadikan sebagai dalil atas keterlambatan Perbawaslu Tahapan
Pengawasan di 4 Tahapan tersebut;
8) Bahwa berdasarkan dalil Teradu I sampai VI dan Keterangan
Saksi Ahli, nampak ketidak konsistenan dalam penerapan. Hal
ini dapat dilihat dari table 1.1 di bawah ini:
Tabel 1.1 Kesesuaian Pengundangan Perbawaslu 2018
Perbawaslu Pengund Tahapan Sub Tahapan Pada Saat
Tahapan angan Pemilu Pengundangan
Perbawaslu Pendaftaran Penyampaian hasil
Nomor 3 Parpol dan verifikasi kepengurusan
Tahun 2018 DPD dan keanggotaan DPC
25 Partai Politik oleh
Januari Dimulai 1 KPU/KIP
2018 Oktober Kabupaten/Kota kepada
2017. DPC Partai Politik
4 Jan -2 Feb 2018
Diakhir 17
Februari Perbaikan terhadap hasil
2018 verifikasi oleh DPC Partai
Politik
7 Jan – 5 Feb 2018
Perbawaslu Penyusunan Penyerahan rekapitulasi
Nomor 15 Dapil usulan Dapil DPRD
Tahun 2018 Kabupaten/Kota dari
20 Maret Dimulai 3 KPU Provinsi/KIP Aceh,
2018 Sept 2017. Penataan dan penetapan
Diakhir 5 Dapil DPRD
April 2018 Kabupaten/Kota oleh
KPU
28 Feb – 5 April 2018
Perbawaslu Pencalonan Verifikasi Hasil Perbaikan
Nomor 16 Anggota Dokumen Syarat
Tahun 2018 22 Mei DPD Dukungan Calon Anggota
2018 DPD
Dimulai 26
Maret 2018 21 – 25 Mei 2018
Diakhiri 20
Sept 2018
Perbawaslu Pencalonan Penyampaian hasil
Nomor 23 DPR dan verifikasi kelengkapan
Tahun 2018 18 Juli DPRD administrasi daftar calon
2018 dan bakal calon kepada
Partai Politik peserta
Dimulai 1 Pemilu
Juli 2018
19 – 21 Juli 2018
Diakhiri 20
Sept 2018
Perbawaslu Pemuktahira Penyampaian perbaikan
Nomor 24 n dan DPSHP oleh PPS kepada
Tahun 2018 1 Penyusunan KPU/KIP
Agustus Daftar Kabupaten/Kota melalui
2018 Pemilih PPK
2 – 15 Agustus 2018
Dimulai 17
Desember
2017
Diakhiri 28
Agustus
2018
Inkonsistensi Teradu I sampai Teradu VI, dan keterangan Ahli
dapat terjelaskan dari tabel 1.1 di atas. Di mana, jikalau memang
digunakan dalil pada pengaturan Pasal 570 dan Pasal 572
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
maka tidak ada urgensitas penyusunan Perbawaslu pengawasan
tahapan. Hal ini berbeda dengan keterangan yang ditampilkan
pada tabel 1.1 tersebut. Bahwa ada kesan, Perbawaslu harus
segera diselesaikan sebelum tahapannya berakhir. Terlebih
dalam penggunaan Perbawaslu baru, setiap pengawas tentunya
perlu diberikan pemahaman dan bimbingan secara teknis atas
pengaturan-pengaturan sebagaimana dimaksud dalam
perbawaslu yang baru dibuat tersebut. Hal ini tentunya akan
menimbulkan permasalahan baru, terkait kepastian hukum tata
cara pengawasan yang harus digunakan dan digunakan bagi
pengawas, di mana hal tersebut bukan saja bagi pengawas,
namun juga bagi KPU dan jajarannya sebagai pelaksana teknis
tahapan, peserta pemilu dan tentunya masyarakat.
Kelima, bahwa seharusnya Teradu I sampai Teradu VI menjelaskan
dasar pertimbangan masih dipergunakannya person yang secara
etik sudah melakukan pelanggaran menjadi penyelenggara pemilu.
Setidaknya, Teradu I dan Teradu VI dapat mengjkonfirmasi
keberadaan penyelenggara pemilu yang dinyatakan sebagai
pelanggar kode etik berikut sanksinya, sehingga masih dapat
dijadikan sebagai peyelenggara pemilu. Hal ini mengingat
ketentuan dalam hal pelanggaran kode etik berdasarkan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dijelaskan sanksi
atas adanya pelanggaran kode etik adalah berupa Sanksi teguran
Tertulis, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Tetap.
Demikian lebih lanjut diatur lebih rigit pada Peraturan DKPP Nomor
2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku
Penyelenggara Pemilu, di mana Teguran Tertulis tersebut
dikategorikan ke dalam dua kategori, yakni; peringatan dan
peringatan keras. Sedangkan pada sanksi pemberhentian tetap,
dibedakan dalam dua jenis pemberhentian, yakni; pemberhentian
tetap dari jabatan ketua dan pemberhentian tetap sebagai anggota.
2. Bahwa berdasarkan jawaban Teradu I sampai Teradu VI, yang
dibacakan Teradu IV, atas nama Bapak Fritz Edward Siregar,
mendalilkan beberapa hal sebagai bantahannya dan/atau
pembelaannya atas aduan yang diadukan pengadu. Adapun dalil-dalil
yang disampaikan para Teradu terkait pengaduan Tindakan
Penyalahgunaan Kewenangan (mencampuradukan kewenangan)
sebagai lembaga/badan yang diberikan kewenangan untuk melakukan
akreditasi pemantau, pemilu serentak 2019, yang dalam hal ini juga
merupakan sebuah bentuk pelanggaran HAM atas Hak Asasi Generasi
Pertama masyarakat, serta pembangkangan atas RPJMN 2014 dalam
hal peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Politik, adalah sebagai
berikut:
a. Bahwa Bawaslu telah menerbitkan Perbawaslu Nomor 4 Tahun
2018 tentang Pemantauan Pemilu yang telah ditetapkan pada
tanggal 17 Januari 2018 dan diundangkan pada tanggal 25 Januari
2018.
b. Bahwa setelah diundangkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia dan dipublikasikan di Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu, dengan ini dapat dianggap setiap
orang mengetahui dan mengerti Perbawaslu tersebut.
c. Bahwa menurut Teradu I sampai VI setelah Perbawaslu
Pemantauan Pemilu diundangkan, Bawaslu telah menerima
beberapa berkas dari berbagai lembaga yang ingin ikut serta dalam
akreditasi untuk terpilih jadi Pemantau Pemilu.
Bahwa selama ditetapkan Perbawaslu Pemantauan Pemilu, hingga
saat ini IViD belum menyerahkan berkas.
- Bahwa atas bantahan dan/atau pembelaan Teradu I sampai Teradu
VI ini, Pengadu berkesimpulan sebagai berikut:
Pertama, bahwa Pengadu tidak pernah mempermasalahkan apakah
sudah ada atau tidak pengaturan terkait dengan keberadaan
pemantau sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 4 Tahun
2018. Demikian terkait dengan dalil menggunakan Fiksi hukum,
yang menganggap semua orang tahu hukum (presumptio iures de
iure), tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau warga
yang tinggal di pedalaman. Adalah hal yang juga menciptakan
konsekuensi bagi pemerintah/penyelenggara Negara untuk
menyampaikan dan melakukan sosialisasi atas terbitnya peraturan
perundang-undangan. Karena hal ini berkaitan dengan asas
keadilan di mana seseorang tidak membuat dimaafkan karena
ketidaktahuannya atas keberlakuan peraturan perundang-
undangan, sebagaimana dalam adagium adagium ignorantia jurist
non excusat.
Kedua, bahwa karena ketaatan dalam hukum, maka Pengadu yang
merupakan Ketua dari Lembaga Pegiat Demokrasi dengan nama
Indonesia Voter Initiative For Democracy (IViD), yang telah memiliki
kepengurusan di 15 Provinsi, berkehendak untuk menanyakan
kepada Bawaslu, terkait dengan pengaturan sebagaimana diatur
dalam Pasal 437 Ayat 7 yang menyatakan “Ketentuan mengenai tata
cara akreditasi Pemantau Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu”.
Untuk menjalankan niat tersebut, pertanggal 18 Oktober 2017, IViD
menyampaikan surat resmi dengan nomor 001/EXT/B/IViD-
Nas/X/2017. Namun sampai dengan satu minggu atas surat
tersebut, IViD belum mendapatkan surat balasan apapun terkait
penjelasan dari prihal surat pertama tersebut. Selanjutnya, pada
tanggal 23 Oktober 2017, IViD kembali menyampaikan surat dan
surat permintaan audiensi sekaligus terkait kesiapan IViD menjadi
lembaga Pemantau dan Menanyakan kesiapan Pengawas Pemilu
dalam Pemilu Serentak 2019, dengan Nomor: 003/EXT/B/IViD-
Nas/X/2017. Namun kembali, sampai dengan laporan pengaduan
pelanggaran kode etik ini disidangkan, IViD belum mendapatkan
surat balasan apapun terkait dengan dua surat secara resmi yang
telah disampaikan kepada Bawaslu;
Ketiga, bahwa atas apa yang didalilkan sebagai bantahan dan/atau
pembelaan dari Teradu I sampai Teradu VI, sunguh tidak
berhubungan dengan apa yang menjadi permasalahan sebagaimana
yang disampaikan Pengadu dalam pokok aduan dugaan
pelanggaran kode etik ini.
Keempat, atas pengakuan Teradu I dalam persidangan,
menyatakan bahwa Surat IViD telah dijawab melalui komunikasi
personal yang dilakukan oleh Bapak Masykurudin selaku TA
Bawaslu. Atas hal ini, Pengadu yang dikonfirmasi secara langsung
dalam Persidangan, secara tegas Menyatakan tidak pernah
dihubungi.
Kelima, bahwa Teradu VI memberikan keterangan, “bahwa surat-
surat IViD ini telah dikomunikasikan melalui TA Bagian Sosialisasi
yakni Bapak Masykurudin, di mana menurut pengakuan Teradu VI,
sudah dua kali dihubungi, namun pihak Pengadu tidak mau”. Atas
hal ini pun, Pengadu sudah mengkonfirmasi secara langsung,
bahwa Pengadu tidak pernah dihubungi siapapun, baik dari Teradu
I sampai Teradu VI, dan/atau Struktur Sekretariat Bawaslu
dan/atau Tenaga Ahli Bawaslu.
Keenam, bahwa secara arogan Teradu VI menyatakan, “Menerima
atau Menolak Permintaan Audiensi, sepenuhnya kewenangan dari
Lembaga” merupakan bentuk arogansi dari Penyelenggara Negara
dan sepenuhnya tidak mencerminkan penciptaaan Birokrasi
pemerintahan yang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan
yang Baik.
Ketujuh, bahwa atas poin satu sampai enam, jawaban-jawaban dari
Teradu I sampai Teradu VI berdasarkan jawaban tertulis tidak
berhubungan dan tidak menjawab aduan Pengadu, sedangkan atas
jawaban-jawaban dari Teradu I dan Teradu VI di Persidangan,
Pengadu mengambil kesimpulan, bahwa Teradu telah bertindak
tidak jujur dalam menjawab pertanyaan di Persidangan. Hal ini
semakin membuktikan, tindakan Teradu I sebagai Ketua dan
Teradu II sampai Teradu V sebagai anggota Bawaslu telah
mencampuradukan kewenangannya di mana atas kewenangannya
untuk memberikan akreditasi kepada pemantau, justru tidak
dilakukan dan tanpa adanya penjelasan, apa yang menyebabkan
Bawaslu belum memberikan tanggapan apapun terhadap surat
resmi yang dilayangkan IViD terkait kesiapan mereka untuk
menjadi pemantau Pemilu.
Selain itu, hal ini pun telah menunjukan Teradu I sampai Teradu V
telah melakukan pembiaran terhadap inisiatif warga negara
dan/atau sekelompok warga negara dalam menjalankan Hak-Hak
Sipil Politik yang merupakan Generasi Pertama dari Hak Asasi
Manusia. Tahapan yang seharusnya dapat dipantau secara
langsung oleh masyarakat termasuk IViD yang telah memiliki
Kepengurusan di 15 Provinsi, menjadi luput. Bahkan bila dirujukan
pada dalil fiktif negatif, maka Bawaslu dapat dikatakan telah
menolak IViD untuk menjadi salah satu pemantau pemilu. Dan jika
dalil fiktif negatif ini yang digunakan, maka berdasarkan doktrin
imputabilitas, sudah terjadi pelanggaran HAM dikarenakan
perbuatan sendiri (acts of commission) ataupun kelalain sendiri (acts
of omission).
3. Bahwa berdasarkan jawaban Teradu I, Teradu II sampai Teradu VI,
yang dibacakan Teradu IV, atas nama Bapak Fritz Edward Siregar,
mendalilkan beberapa hal sebagai bantahannya dan/atau
pembelaannya atas aduan yang diadukan pengadu. Adapun dalil-dalil
yang disampaikan para Teradu terkait pengaduan Tindakan dugaan
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Teradu VI sebagai Sekjen
Bawaslu. Di mana seharusnya, sebagai Aparatur Sipil Negara yang
mengurusi hal terkait bagaimana memberikan pelayanannya sebagai
lembaga negara terhadap warga negara, seharusnya mengingatkan
para Komisioner dalam hal ini Teradu I sampai Teradu V, untuk dapat
memberikan respon, sebagai bagian dari tanggung-jawab lembaga
negara kepada warga negaranya. Terlebih dalam hal memberikan
fungsi fasilitasi agar komisioner tidak terhambat permasalahan teknis
adalah sebagai berikut:
a. Bahwa menurut Jawaban Teradu, Sekjen Bawaslu Tidak memiliki
kewenangan untuk mengatur penetapan jadual RDP yang
merupakan kewenangan DPR dalam hal ini Komisi II.
- Bahwa atas bantahan dan/atau pembelaan Teradu VI ini, Pengadu
berkesimpulan sebagai berikut:
Pertama, bahwa pokok aduan Pengadu, adalah terkait fungsi
Sekjen sebagai Pejabat Tertinggi Pembina Kepegawaian dalam
Struktur Lembaga Negara, yang seharusnya menjalankan fungsi
pengingat sekaligus fasilitasi secara maksimal kepada Komisiner
Bawaslu yang dalam hal ini Teradu I sampai Teradu VI dalam
menjalankan fungsi, tugas dan kewajibannya.
Kedua, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Bahwa RDP
adalah Rapat Dengar Pendapat dari para pemangku kepentingan
penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, DPR (Komisi II), Pemerintah
(Kemendagri), KPU, Bawaslu dan DKPP. Pengagendaan dan
Pelaksanaan RDP, selain inisiatif Komisi, tentunya dapat berasal
dari usulan dan/atau permintaan dari para pemangku kepentingan.
Hal ini berarti, setiap pemangku kepentingan yang memiliki
kebutuhan atas RDP dapat mengusulkan pelaksanaan RDP beserta
agenda yang akan dibahas. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal
98, Ayat (4), Huruf (d) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014
Tentang MD3. Oleh sebab itu, tentunya Bawaslu sebagai bagian dari
pihak sebagaimana diatur Pasal 98, Ayat (4) huruf (d), memiliki hak
untuk mengajukan usulan pelaksanaan RDP terkait kebutuhan
Bawaslu atas pengundangan Peraturan Bawaslu terkait Pengawasan
yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan dan/atau sedang
dilaksanakan.
Ketiga, bahwa merujuk Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Bawaslu, jelas diatur
dalam Pasal 2 ayat 1 sampai Ayat (4). Di mana diatur, Bahwa
perencanaan pembentukan Peraturan Bawaslu dilakukan melalui
program penyusunan peraturan Bawaslu. Dalam perencanaan
tersebut, Sekjen mengkordinasikan perencanaan pembentukan
Peraturan Bawaslu kepada Ketua dan Anggota Bawaslu. Di mana,
pelaksanaan kordinasi tersebut dilakukan oleh unit kerja yang
melaksanakan urusan bidang hukum.
Keempat, Bahwa atas pengaturan tersebut, Unit Bidang Hukum
dalam hal ini Kabiro H2PI, menyampaikan laporan hasil identifikasi,
analisis dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan,
(Bukti PK-7) yang disertai dengan Analisis Kebutuhan Perbawaslu
Berdasarkan Undang-Undang.
Kelima, Bahwa berdasarkan hasil laporan dan analisis kebutuhan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, Tidak ditemukan
adanya Analisis Kebutuhan Pembuatan Peraturan Bawaslu Terkait
Dengan Pengawasan di Tahun 2107. Adapun hasil analisis dalam
laporan tersebut, Peraturan Bawaslu terkait Pengawasan, baru akan
dibuat pada Tahun 2018.
Keenam, bahwa urusan surat menyurat secara kelembagaan
merupakan salah satu fungsi fasilitasi yang dilakukan
Kesekretariatan Bawaslu RI yang dalam hal ini merupakan di bawah
kendali dari Teradu VI sebagai Sekjen Bawaslu RI. Atas prosedur
surat menyurat ini, maka seharusnya, Teradu VI sebagai Sekjen
Bawaslu yang bertanggung-jawab atas alur administrasi secara
umum, mengingatkan kepada Ketua Bawaslu atas surat-surat yang
harus ditindaklanjuti secara Kelembagaan. Terlebih dalam hal ini
adalah surat terkait dengan inisiatif kelompok masyarakat yang
ingin ikut berpartisipasi dalam menyukseskan Pemilu Serentak
2019 melalui Pemantau.
Ketujuh, bahwa berdasarkan persidangan, Teradu VI seolah telah
melaksanakan penerapan AUPB, menyampaikan bahwa sikap
menerima ataupun tidak atas permintaan Audiensi terkait surat
IViD adalah merupakan bentuk kesewenang-wenangan dari Pejabat
Negara yang seharusnya justru memfasilitasi permintaan atas
inisiatif warga Negara tersebut.
Kedelapan, bahwa atas poin satu sampai tujuh, Pengadu
berkesimpulan bahwa Teradu VI dengan sengaja melalaikan
tanggung-jawabnya sebagai Sekjen Bawaslu dalam hal:
1) Fungsi fasilitasi dan pengingat sebagaimana diatur dalam
Perbawaslu Nomor 3 tahun 2017 Tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan Bawaslu.
2) Pengingat atas keberadaan dari Undang-Undang MD3 terkait
dengan tata cara penyelenggaraan RDP, yang mana pihak-pihak
terkait dapat pula menyampaikan usulan pengagendaan
pelaksanaan RDP.
3) Fungsi Pejabat Tertinggi Administrator Negara dalam
memberikan pelayanan bagi Warga Negara baik yang sifatnya
permintaan informasi melalui surat menyurat maupun
kebutuhan kepastian hukum atas permintaan informasi dari
warga Negara tersebut.
Berdasarkan pada hasil Kesimpulan Pengadu atas perkara aduan
kode etik Nomor 247/DKPP-PKE-VII/2018 ini, Pengadu
Menyimpulkan bahwa TERADU I sebagai Ketua Bawaslu Merangkap
Anggota, Teradu II sampai Teradu V sebagai Anggota dan Teradu VI
sebagai Sekjen Bawaslu, telah gagal dalam melaksanakan fungsi
pencegahan, dan secara sah serta meyakinkan melakukan tindakan
yang melanggar kode etik dan profesionalitas sebagai penyelenggara
pemilu.
[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu
mengajukan alat bukt tambahan yang diberi tanda dengan bukti PK-1
sampai dengan PK-38, sebagai berikut:
Daftar Alat Bukti
Tanda Bukti Keterangan
PK-1 : Pemberitaan Media Bawaslu 13 Mei 2018, “Bom
Surabaya Jadi Salah Satu Indikator Kerawanan Pemilu
2019”
PK-2 : Pemberitaan Media Bawaslu 15 Juli 2018, “Bawaslu
Rumuskan Konsep IKP 2019”
PK-3 : Pemberitaan Media Bawaslu 25 September 2018, “Indeks
Kerawanan Pemilu 2019 Diluncurkan”
PK-4 : PKPU Nomor PKPU No.5 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.7 Tahun
2017 Tentang Tahapan Program dan Jadual
Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.
PK-5 : Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan
Partai Politik Peserta Pemilu DPR dan DPRD.
PK-6 : Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2018 Tentang
Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan DPRD Kab/Kota
dalam Pemilu.
PK-7 : Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilu Anggota DPD.
PK-8 : Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 Tentang
Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilu Anggota DPR,
Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota.
PK-9 : Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar
Pemilih dalam Pemilu.
PK-10 : Pemberitaan Media Bawaslu 11 Juli 2017, “Bawaslu
Dilibatkan Bahas Empat Isu Krusial RUU Pemilu”
PK-11 : Lembaran Pasal 98, Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2014 Tentang MD3.
PK-12 : Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Pembuatan Peraturan Bawaslu.
PK-13 : Laporan hasil identifikasi, analisis dan pemetaan
terhadap peraturan perundang-undangan 2018.
PK-14 : Analisis Kebutuhan Perbawaslu Berdasarkan Undang-
Undang 2018.
PK-15 : Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2012 Tentang
Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan
Partai Politik Peserta Pemilu DPR dan DPRD.
PK-16 Pemberitaan Media Bawaslu 3 Oktober 2017, “Bawaslu
Susun Perbawaslu Pengawasan Verifikasi Parpol” dan 9
Oktober 2017 “Bawaslu Sosialisasikan Pengawasan
Tahapan Pendaftaran”
PK-17 Pemberitaan Media Bawaslu 9 Oktober 2017, “Ini Upaya
Bawaslu Cegah Pelanggaran dan Sengketa Pendaftaran
Parpol”
PK-18 Pemberitaan Media Bawaslu 17 Oktober, “Bawaslu
Temukan Sejumlah Persoalan PAda Tahapan
Pendaftaran Partai Politik”
PK-19 Pemberitaan Media Bawaslu 1 November 2017, “Bawaslu
Tindaklanjut Dugaan Pelanggaran Pendaftaran Sipol”
PK-20 Pemberitaan Media Bawaslu 9 November 2017, “Parsindo
Sodorkan Bukti Tambahan”
PK-21 Pemberitaan Media Bawaslu 15 November 2017, “Sipol
Bukan Instrumen eEndaftaran”
PK-22 Pemberitaan Media Bawaslu 15 November 2017,
“Bawaslu Perintahkan KPU Periksa Kelengkapan
Dokumen Parpol”
PK-23 Pemberitaan Media Bawaslu 19 November 2017,
“Pelaksanaan Putusan Bawaslu oleh KPU, Ini Enam
Fokus Pengawasannya”
PK-24 Pemberitaan Media Bawaslu 19 Oktober, “Bawaslu Siap
Tangani Sengketa Proses Pemilu” dan 23 Desember 2017
“Mediasi Permohonana Penyelesaian Sengketa Capai
Kesepakatan”
PK-25 Pemberitaan Media Bawaslu 24 Desember 2017 “7
Parpol Tak Lolos Verifikasi Bisa Ajukan Sengketa Ke
Bawaslu” dan 29 Desember 2017 “7 Parpol Ajukan
Sengketa ke Bawaslu”
PK-26 Pemberitaan Media Bawaslu 5 Januari 2018, “Mediasi
KPU dengan 7 Parpol Tak Capai Kesepakatan ”
PK-27 Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2013 Tentang
Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah
Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.
PK-28 Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2013 Tentang
Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kab/Kota.
PK-29 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2013 Tentang
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilu
Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
PK-30 Pemberitaan Media Bawaslu 5 September 2018, “Banyak
Data Ganda, Bawaslu Rekomendasi Rekapitulasi DPT
NAsional DItunda”
PK-31 Pemberitaan Media Bawaslu 10 September 2018, “Capai
1 Juta Pemilih, Bawaslu Minta KPU Koreksi Kegandaan
DPT”
PK-32 Pemberitaan Media Kompas.com 14 September 2018,
“Temukan 2.9 Juta Pemilih Ganda, Bawaslu Sebut Masih
Bisa Bertambah”
PK-33 Pemberitaan Media CNN Indonesia 14 September 2018,
“Sementara, Bawaslu Temukan Nyaris 3 Juta Data
Pemilih Ganda”
PK-34 Pemberitaan Media Bawaslu 16 September 2018, “Demi
Data Pemilih Bersih, Perpanjang Waktu PErbaikan
DPTHP”
PK-35 Pemberitaan Media Tirto 16 September 2018, “KPU Revisi
DPT Pemilu 2019, Masa Perbaikan Diperpanjang 60 Hari”
PK-36 Pemberitaan Media Bawaslu 16 September 2018,
“Bawaslu Rekomendasikan Perpanjangan Waktu
Perbaikan DPT Pemilu 2019”
PK-37 Pemberitaan Media CNN Indonesia 5 Oktober 2018, “KPU
Sebut 31 juta Pemilih Belum Masuk DPT, DPR Kaget”
PK-38 Pemberitaan Media IDN Times 10 September 2018, “31
Juta Pemilih Belum Masuk DPT, Ini Tanggapan
Kemendagri”
[2.5] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP
berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik
Penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Teradu I selaku
Ketua merangkap Anggota Bawaslu RI, Teradu II sampai Teradu V
selaku Anggota Bawaslu RI dan Teradu VI selaku Sekretaris Jendral
Bawaslu RI;
4. Memohon agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik
Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang
seadil-adilnya.
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I S.D. TERADU V
[2.6] Menimbang bahwa Teradu I s.d. Teradu V telah menyampaikan
jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya
menguraikan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa terhadap dalil Pengadu yang pada pokoknya menyebutkan Bahwa
Para Teradu I s.d. Teradu V diduga melakukan Tindakan Penyalahgunaan
Kewenangan (melampaui kewenangan) dengan melakukan tugas tidak
berdasarkan Standar Tata Laksana Pengawsan, yang berimplikasi
terhadap gagalnya pencegahan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa
pada tahapan pendaftaran Partai Politik, Penyusunan Daerah Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pendaftaran Calon Anggota Legislatif, dan Kampanye,
dan Non-Tahapan dalam Mengawasi Putusan DKPP, bersama ini Para
Teradu sampaikan jawaban sebagai berikut:
a. Bahwa Para Teradu terlebih dahulu menjelaskan kewenangan Bawaslu
RI dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum. Bawaslu RI
diatur dalam Pasal 89, Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95 Undang-
Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:
Pasal 89
(1) Pengawasan, Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh
Bawaslu.
(2) Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (10 terdiri atas:
a. Bawaslu;
b. Bawaslu Provinsi;
c. Bawaslu Kabupaten/Kota;
Pasal 93
Bawaslu bertugas:
a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan
Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
1. Pelanggaran Pemilu; dan
2. Sengketa proses pemilu;
c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
1. Perencanaaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
2. Perencanaan pengadaan logistic oleh KPU;
3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan
Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu,
yang terdiri atas:
1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih
sementara serta daftar pemilih tetap;
2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD
kabupaten/kota;
3. Penetapan Peserta Pemilu;
4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon.
Calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota
DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
6. Pengadaan logistic Pemilu dan pendistribusiannya;
7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara
hasil Pemilu di TPS;
8. Pergerakan suart suara, berita acara penghitungan suara
dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS
sampai ke PPK;
9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK,
KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang,
Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
11. Penetapan hasil pemilu;
e. mencegah terjadinya praktik politik uang;
f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota
Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian
Republik Indonesia;
g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri
atas:
1. Putusan DKPP;
2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa
Pemilu;
3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
dan
5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran
netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara
Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian
Republik Indonesia;
h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara
Pemilu kepada DKPP;
i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada
Gakkumdu;
j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta
melaksanakan penyusutnya berdasarkan jadwal retensi arsip
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. Mengevalusasi pengawasan Pemilu;
l. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU; dan
m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 94
(1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan
pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta
pelanggaran Pemilu;
b. Mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau
dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
c. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkat; dan
d. Meningkatkankan partisipasi masyarakat dalam
pengawasan Pemilu.
(2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu
bertugas:
a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses
pemilu;
b. Memverifikasi secara formal dan material permohonan
penyelesaian sengketa proses Pemilu;
c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
e. Memutus penyelesaian sengket proses Pemilu.
Pasal 95
Bawaslu berwenang:
a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan
dengaan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
Pemilu;
b. Memeriksa, mengkasji, dan memutus pelanggaran,
administrasi Pemilu;
c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran Politik Uang;
d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan
memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
e.
Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan
mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil
negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
netralitas anggota kepolisian Republik Indonesia;
f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara
berjenjang jika Bawaslu rovinsi dan Bawaslu kabupaten/kota
berhalangan sementara akibat lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak
terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran
administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana
Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
h. Mengoreksi utusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan
Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan
Panwaslu LN;
j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu
PProvinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota
Panwaslu LN; dan
k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
b. Bahwa terkait dengan dalil huruf a, yang pada pokoknya menyatakan
tindakan yang diduga tidak profesional dengan tidak menjalankan
tugas dan kewajiban dengan menyalahgunakan wewenang oleh Para
Teradu, akan kami jelaskan sebagai berikut:
1. Bahwa terkait dengan dalil Pengadu huruf a angka 1, yang pada
pokoknya menyatakan Para Teradu dalam melaksanakan tugas
tidak berdasarkan Standar Tata Laksana Pengawasan, akan kami
jelaskan sebagai berikut:
Bahwa dalam menyusun standar tata laksana Pengawasan Pemilu
sebagaimana telah didelegasikan dalam Pasal 93 huruf a Undang-
Undang No. 7 Tahun 2017, Bawaslu telah melakukan fungsi
pengawasan tahapan dengan berdasarkan pada:
a) Pemetaan Potensi Kerawanan
Bahwa Bawaslu telah melakukan pemetaan Potensi Kerawanan
dalam ringkasan eksekutif IKP 2019 “Indeks Kerawanan
Pemilu” Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 dengan
merujuk pada pemetaan Potensi Kerawanan dugaan
pelanggaran dan potensi kerawanan sengketa,
b) Penyusunan Peraturan Bawaslu
Bahwa Bawaslu telah menyusun Peraturan Bawaslu
berdasarkan isu krusial, mekanisme pengawasan, sampai
dengan tindak lanjut dalam hal terdapat dugaan pelanggaran
ataupun sengketa.
Bahwa dalam menyusun Peraturan Bawaslu tidak dapat serta
merta langsung dilakukan pengundangan tanpa merujuk pada
Peraturan KPU dan dikarenakan ada kewajiban Bawaslu untuk
melakukan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui
rapat dengar pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 145
Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 sebagai berikut:
Pasal 145
(1) Untuk melaksanakan pengawasan Pemilu
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini,
Bawaslu membentuk Peraturan Bawaslu dan
menetapkan keputusan Bawaslu.
(2) Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan
perundang-undangan.
(3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya,
Bawaslu Provinsi dapat menetapkan keputusan
dengan berpedoman pada Peraturan Bawaslu.
(4) Dalam hal Bawaslu membentuk Peraturan Bawaslu,
Bawaslu wajib berkonsultasi dengan DPR dan
Pemerintah melalui rapat dengar pendapat.
Bahwa agenda Rapat Konsultasi Rancangan Peraturan
Bawaslu tersebut ditentukan oleh Komisi II DPR RI
bersama dengan pemerintah.
Bahwa kewajiban Bawaslu untuk menyampaikan
Rancangan Peraturan Bawaslu kepada DPR dan
Pemerintah juga diatur dalam Pasal 14 Perbawaslu No 3
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai berikut:
Pasal 14
Ketua Bawaslu menyampaikan secara tertulis Rancangan
Peraturan Bawaslu yang telah selesai disusun kepada
DPR dan Pemerintah untuk dilakukan konsultasi.
Bahwa berdasarkan Pasal 145 Undang-Undang No. 7 Tahun
2017 dan Pasal 14 Perbawaslu No 3 Tahun 2017, pelaksanaan
penyusunan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
harus melalui konsultasi melalui DPR sehingga dinyatakan
tindakan yang dilakukan Bawaslu telah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
c) Perencanaan Pengawasan dan Alat Kerja Pengawasan, bahwa
Bawaslu telah menyusun Perencanaan Pengawasan dan
metode pengawasan dalam Alat Kerja Pengawasan yang
memuat fokus pengawasan sesuai tingkatan Pengawas Pemilu
2. Bahwa terkait dengan dalil Pengadu huruf a angka 2, yang pada
pokoknya menyatakan Bahwa pada tahapan Pendaftaran Peserta
Pemilu setidaknya munculnya laporan dugaan pelanggara dari
partai politik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi,
dalam tahapan Pendaftaran Peserta Pemilu, sub tahapan penelitian
administrasi persyaratan pendaftaran sebagai peserta pemilu, akan
kami jelaskan sebagai berikut:
Bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenang Bawaslu untuk
melakukan pengawasan pada tahapan Pendaftaran Peserta Pemilu,
Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun
2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan
Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilu;
3. Bahwa terkait dengan dalil Pengadu huruf a angka 3, yang pada
pokoknya menyatakan, Bahwa sampai dengan berakhirnya Tahapan
Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu, Peraturan Bawaslu terkait
dengan; Pengawasan tahapan pendaftaran partai politik,
pelanggaran dan pelanggaran administrasi serta sengketa, belum
juga dapat disusun dan ditetapkan Bawaslu. akan kami jelaskan
sebagai berikut:
Bahwa Perbawaslu 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran,
Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ditetapkan tertanggal 17 Januari 2018, dan diundangkan
tertanggal 25 Januari 2018, sementara Penetapan Partai Politik
tertanggal 17 Februari 2018 sesuai dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
Bahwa Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ditetapkan tertanggal 21 Juni
2018 dan diundangkan tertanggal 22 Juni 2018.
Bawaslu telah melakukan pencegahan dengan berkoordinasi dengan
calon peserta pemilu/dengan partai politik. Bawaslu pun dalam
menyusun standar tata laksana Pengawasan telah menyusun pakta
integritas bersama partai politik dalam mencegah adanya calon
mantan koruptor dan juga menghasilkan sejumlah nama-nama
bakal calon koruptor yang kemudian atas hasil pakta integritas
tersebut partai politik menarik pencalonan/tidak dicalonkan hal ini
juga telah mendasarkan pada Pasal 93 Undang-Undang Pemilu,
sehingga tindak tanduk yang dilakukan Bawaslu telah
mendasarkan pada Undang-Undang. Terhadap gugatan atas
putusan KPU hal ini justru mendasarkan pada hasil Pengawasan.
4. Bahwa terkait dengan dalil Pengadu huruf a angka 4, yang pada
pokoknya menyatakan Bahwa dalam tahapan Pendataan dan
Pemutakhiran Daftar Pemilih yang dimulai tanggal 18 Desember
2017 sampai dengan penetapan Daftar Pemilih 28 Agustus 2018,
implementasi metode pengawasan yang diatur dalam Peraturan
Bawaslu tentang Pengawasan Pendataan dan Pemutahiran Daftar
Pemilih tidak jelas, sehingga pada saat penetapan DPT secara
nasional, baru 76 Kab/Kota yang memiliki laporan, dari total 514
Kabupaten/Kota di Indonesia, akan kami jelaskan sebagai berikut:
Bahwa terhadap penetapan DPT Kabupaten/Kota terjadwal pada
tanggal 15 Agustus 2018 dan Berita Acara dikeluarkan hingga pada
tanggal 24 Agustus 2018 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019;
Bahwa terhadap penetapan DPT di Provinsi terjadwal pada tanggal 3
September 2018 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Tahun 2019;
Bahwa Bawaslu telah melakukan analisis dalam Tahapan
Pemutakhiran Daftar Pemilih pertanggal 3 September 2018 hingga 6
September 2018 dengan berdasarkan Peraturan Bawaslu No 24
Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan
Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum, dalam waktu
yang terbatas, hal ini yang menyebabkan baru terkumpul 76 (tujuh
puluh enam) Kabupaten/Kota yang memiliki laporan dari total 514
(Lima ratus empat belas) Kabupaten/Kota dan juga Bawaslu
menemukan penggunaan Sidalih mengalami kendala terkait
jaringan yang lambat sehingga proses pencermatan bersama secara
manual tidak tercermin;
5. Bahwa terkait dengan dalil Pengadu huruf a angka 5, yang pada
pokoknya menyatakan Bahwa dalam tahapan penyusunan Daerah
Pemilihan yang dimulai pada tanggal 17 Desember 2017 dengan
penyerahan DAK2, sampai dengan penetapan pada tanggal 5 April
2018, Bawaslu kembali lambat untuk menyusun metode
pengawasan yang jelas yang diatur dalam Peraturan Bawaslu
tentang Pengawasan Penyusunan Daerah Pemilihan, akan kami
jelaskan sebagai berikut:
Bahwa Mekanisme Pengawasan Penyusunan Daerah Pemilihan yang
terdapat di Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Perbawaslu Nomor 15 Tahun
2018 tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan alokasi
kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
dalam Pemilihan Umum yang menyebutkan,
Pasal 8
(1) Bawaslu melakukan pencermatan terhadap data
penduduk yang diserahkan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan dalam negeri kepada KPU.
(2) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap ketepatan
waktu tahapan penetapan Dapil dan alokasi kursi anggota
DPRD Kabupaten/Kota.
(3) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
penetapan Dapil dan alokasi kursi di wilayah
kabupaten/kota hasil pemekaran dan/atau yang hilang
akibat bencana.
(4) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pengawasan
penetapan Dapil dan aalokasi kursi anggota DPRD
Kabupaten/Kota yang meliputi:
a. Keterbukaan proses penetapan yang dilakukan oleh
KPU; dan
b. Akuntabilitas proses dan hasil penetapan
Pasal 9
(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan aktif dalam
proses tahapan pelaksanaan penetapan jumlah kursi dan
Dapil.
(2) Pengawasan Secara aktif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dengan cara:
a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan
pelanggaran pada tahapan pelaksanaan penetapan
Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota;
b. Menentukan focus pengawasan berdasarkan pemetaan
potensi kerawanan pelanggaran sebagaimana
dimaksud dalam huruf a;
c. Menyampaikan rekomendasi resmi terkait penetapan
Dapil beserta pembagian jumlah kursinya;
d. Membuat pemetaan Dapil dan memberikan masukan
dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan
Dapil;
e. Memberikan rekomendasi tertuis atas masukan dan
saran terkait Peraturan KPU yang mengatur penetapan
jumlha kursi dan Dapil;
f. Mengamati secara langsung pembahasan peraturan
KPU yang mengatur penetapan jumlah kursi dan Dapil;
g. Mengawasi secra langsung proses penataan Dapil oleh
KPU Kabupaten/Kota serta penetapan jumlah kursi dan
Dapil yang dilakukan oleh KPU;
h. Melakukan pengecekan ulang secara menyeluruh
penetapan jumlah kursi dan Dapil yang dilakukan oleh
KPU; dan
i. Mengawasi secara langsung kegiatan rapat koordinasi
Partai Politik dan Konsultasi publik.
Pasal 10
Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
penyerahan hasil penataan Dapil DPRD Kabupaten/Kota
kepada KPU dengan memastikan:
a. masukan dari Pemerintah Daerah, Partai Politik, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Pemantau Pemilu, dan/atau pemangku
kepentingan sebelum diserahkan kepada KPU sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. proses penyerahan hasil penataan Dapil DPRD
Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota melalui KPU
Provinsi kepada KPU dilakukan secara transparan dengan
menyertakan:
1. penjelasan dan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan; dan
2. berita acara pleno pembahasan usulan penyusunan
Dapil dan alokasi kursi.
c. KPU melakukan pencermatan dan telaahan terhadap
rekapitulasi usulan penataan Dapil dari KPU Provinsi; dan
d. KPU menetapkan alokasi kursi dan Dapil Anggota DPRD
Kabupaten/Kota dalam keputusan KPU dengan
memperhatikan hasil konsultasi dengan DPR.
Pasal 11
(1) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan penyerahan hasil penataan Dapil Anggota
DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota kepada
KPU Provinsi.
(2) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap
pencermatan KPU Provinsi atas usulan penataan Dapil dari
KPU Kabupaten/Kota.
Pasal 12
(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan
terhadap kebenaran pelaksanaan prosedur penetapan
jumlah kursi sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan
Dapil.
(2) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan
terhadap ketepatan waktu dalam menetapkan jumlah kursi.
(3) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan penetapan jumlah kursi di
kabupaten/kota dan Kecamatan hasil pemekaran dan/atau
yang hilang akibat bencana.
Pasal 13
Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan penataan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota
meliputi:
a. Dapil sebagai satu kesatuan utuh dengan Dapil Anggota
DPRD Provinsi;
b. Dapil ditentukan berdasarkan wilayah administrasi
kabupaten/kota;
c. Dapil sebagai satu kesatuan yang utuh dan berbatasan
langsung bila merupakan gabungan dua atau lebih wilayah
kecamatan;
d. Dapil kabupaten/kota memiliki jumlah kuota kursi paling
sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 12 (dua belas) kursi;
e. pemecahan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk
besar sebagai Dapil yang bila dikonversikan dengan kuota
kursi melebihi kuota kursi maksimal; dan
f. KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penataan ulang
Dapil kecamatan pemekaran dan/atau yang hilang
dikarenakan bencana alam sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 14
Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan rapat koordinasi Partai Politik dan konsultasi
publik meliputi:
a. pelaksanaan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;
b. substansi rapat koordinasi Partai Politik dan konsultasi
publik di tingkat daerah kabupaten/kota yang disampaikan
KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
c. ketidaktersediaan akses bagi Partai Politik di tingkat daerah
kabupaten/kota untuk memberikan tanggapan terkait
penetapan jumlah kursi dan Dapil dalam rapat koordinasi
Partai Politik dan konsultasi publik;
d. adanya perlakuan yang tidak sama oleh KPU
Kabupaten/Kota terhadap Partai Politik di tingkat daerah
kabupaten/kota dalam penataan Dapil di setiap tingkatan;
dan
e. KPU Kabupaten/Kota tidak transparan kepada Bawaslu
Kabupaten/Kota terkait masukan dan tanggapan dari Partai
Politik dan masyarakat.
Bahwa dalam melakukan pengawasan Penataan Dapil Bawaslu
telah hadir dalam mengawasi Penetapan Dapil di berbagai daerah
dengan berdasarkan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan
Umum.
Bahwa Bawaslu melakukan pengawasan Daerah Pemilihan dengan
mendasarkan pada prinsip Proposionalitas, nilai kesetaraan suara
dan representative yang disampaikan ke KPU dan menjadi
pertimbangan utama dalam perubahan daerah Pemilihan saat
pembahasan Rancangan Perbawaslu Pengawasan Daerah Pemilihan
di Komisi II DPR RI.
6. Bahwa terkait dengan dalil Pengadu huruf a angka 6, yang pada
pokoknya menyatakan Bahwa dalam tahapan Pencalonan, baik
pencalonan anggota legislatif mulai tingkat kabupaten/kota sampai
dengan tingkat RI, dan anggota DPD, Bawaslu kembali tidak
memiliki metode pengawasan yang jelas yang diatur dalam
Peraturan Bawaslu tentang pengawasan pencalonan anggota DPR,
DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dan DPD, akan kami jelaskan
sebagai berikut:
Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 5 tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019 jadwal tahapan Calon Legislatif
untuk anggota DPD dimulai dari tanggal 26 Maret 2018 hingga 23
September 2018, sedangkan anggota DPR, DPRD Provinsi, dengan
DPRD Kabupaten/Kota dimulai tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan
23 September 2018
Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Perbawaslu 23 Tahun 2018 tentang
Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, d
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
yang menyebutkan:
Pasal 2
Pengawasan pencalonan Peserta Pemilu Anggota DPR, Anggota
DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang
dilakukan oleh Pengawas Pemilu meliputi:
a. persyaratan pengajuan bakal calon;
b. persyaratan bakal calon;
c. pengumuman dan tata cara pengajuan bakal calon;
d. penelitian persyaratan bakal calon;
e. verifikasi;
f. penyusunan dan pengumuman DCS; dan
g. penyusunan dan pengumuman DCT.
Bahwa terkait dengan persyaratan calon mantan narapidana
yang dicalonkan Partai Politik Peserta Pemilu dan akibatnya
kader salah satu partai politik berdasarkan putusan MK tidak
diperbolehkan mencalonkan diri menjadi anggota DPD, dengan
hal ini Teradu menyampaikan,
a) Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1)
UUD 1945, selengkapnya berbunyi:
Pasal 24
(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di
bawahnya dalam lingkungan peradilan lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh
sebuah Mahkamah Konstitusi.
Pasal 24C
(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya berifat
final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lemaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
b) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
menyatakan
Pasal 10
(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk:
1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c) Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, menyatakan
Pasal 29
(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk:
(a) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Bahwa berdasarkan kewenangan yang telah disebutkan diatas,
Bawaslu sebagai Lembaga pemerintah juga harus menaati
Putusan MK yang bersifat Final sehingga harus langsung
dilakukan dan diterapkan.
7. Bahwa terkait dengan dalil Pengadu huruf a angka 7, yang pada
pokoknya menyatakan Bahwa seharusnya perbawaslu
melaksanakan tugas tersebut, dengan salah satu implementasinya
adalah tidak memilah anggota Bawaslu Provinsi dan/atau
Kabupaten Kota yang telah memiliki catatan ditegur, diperingati
dan/atau diberhentikan, akan kami jelaskan sebagai berikut:
Bahwa terkait dengan Anggota-anggota Bawaslu Provinsi dan
Bawaslu Kabupaten/Kota yang pernah diberikan sanksi oleh DKPP
dan kembali lagi terpilih sebagai Anggota Bawaslu Provinsi dan
Bawaslu Kabupaten/Kota untuk periode 2018 dalam hal ini Teradu
ingin menjelaskan jenis-jenis putusan di lingkungan DKPP:
a. Rehabilitasi
Seseorang atau beberapa orang Teradu akan dinyatakan
direhabilitasi apabila yang bersangkutan setelah diperiksa di
suatu persidangan tidak terbukt melanggar kode etik
penyelenggara Pemilu sebagaimana disampaikan pengadu.
Dalam putusan jenis ini, teradu dinyatakan bebas dari segala
pengenaan sanksi karena secara sah dan meyakinkan dirinya
tidak bersalah (vrij spraak, acquittal). Kepada Teradu diberikan
hak untuk dibebaskan, karena itu dipulihkan nama baiknya.
b. Sanksi Teguran Tertulis
Peringatan, yakni putusan yang memuat tingkat kesalahan
tehadap teradu yang dinyatakan terbukti melakukan
pelanggaran kode etik, namun terhadap perbuatan, tindakan,
atau perilaku yang dilakukannya sejauh dapat dimaklumi, atau
sejauh dapat ditoleransi, bukan merupakan kesalahan yang
disengaja, tidak memiliki niat buruk, tidak merugikan pihak
Pengadu atau pihak lain, atau dari pelanggaran yang terbukti
dilakukan tersebut tidak berakibat menghilangkan hak-hak
dasar dari pencari keadilan (justice seeker), dan seterusnya,
namun tidak menciderai sumpah/janji jabatan, asas-asas
penyelenggara Pemilu, dan/perbuatan hukum lainnya, terdiri
dari:
1) Peringatan Ringan, yakni putusan teradu dengan tingkat
kesalahan sejauh masih dapat ditoleransi, atau memiliki
batas-batas kewajaran karena misalnya ketidakcermatan yang
tidak berakibat pada terciderainya asas-asas penyelenggara
Pemilu, sumpah/janji jabatan, tidak memiliki niat buruk, dan
dengan sabar dan jujur mengakui perbuatan dan berikrar
untuk memperbaiki perilakunya dalam menjalankan tugas,
wewenang, dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu;
dan/atau:
2) Peringatan Keras, yakni putusan memuat tingkat kesalahan
teradu sedemikian rupa, sehingga memenuhi kualifikasi
pelanggaraan. Namun perbuatan, tindakan, perilaku teradu
bukanlah kesengajaan, dan tidak dengan tujuan-tujuan
buruk. Putusan DKPP dimaksudkan untuk membuatnya
berhati-hati.
c. Sanksi Pemberhentian Tetap atau Pemecatan
Putusan memuat Teradu terbukti melakukan perbuatan,
tindakan, atau perilaku dengan kualifikasi berat, berakibat
hilangnya hak-hak konstitusional pengadu atau kerugian
hukum lainnya, dengan perbuatan mana dimaksudkan untuk
tujuan-tujuan keberpihakan dengan motif-motif buruk seperti
penyuapan, dan seterusnya. Tingkat kesalahan teradu nyata-
nyata menciderai asas-asas penyelenggara Pemilu serta
sumpah/janji jabatan dan kredibilitas penyelenggara Pemilu.
d. Sanksi Pemberhentian Sementara
Putusan yang memuat Teradu terbukti melakukan perbuatan,
tindakan, atau perilaku dengan kualifikasi berat, terdapatnya
kerugian moril daan material pengadu dan/atau pihak lain,
menciderai asas-asas penyelenggara Pemilu serta sumpah/janji
jabatan. Dalam hal ini apabila kesalahan yang dilakukan
memiliki tujuan buruk, maka kepadanya dikenakan sanksi
pemberhentian tetap, sehingga DKPP memerintahkan struktur
penyelenggara Pemilu di atsnya untuk mengambil alih (takeover)
atas tugas-tugas Penyelenggara Pemilu yang ditinggalkan
tersebut, sementara sebaliknya, apabila tidak memiliki niat
jahat, kepadanya berhak untuk dipulihkan hak-haknya ketika
substansi materi putusan yang mengakibatkaan kerugian
pengadu tersebut telah dilaksanakan. Dengan demikian, unsur
pokok di dalam putusan ini terdapatnya kondisi-kondisi
bersyarat secara kode etik (conditionally ethics).
Bahwa pada saat Rapat pleno Bawaslu RI sebelum melakukan
pengumuman calon Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota bagi calon petahana yang pernah mendapatkan
sanksi dari DKPP juga menjadi masukan pada saat Rapat pleno
tersebut. Akan tetapi, pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Para
Teradu juga memiliki pendapat yang lain untuk tetap
meloloskan para petahana sebagai calon Anggota Bawaslu
Provinsi dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
B. Bahwa terkait dengan dalil Pengadu Bahwa Teradu menolak IViD
untuk menjadi salah satu pemantau pemilu, Bahwa Bawaslu telah
menerbitkan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan
Pemilu yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2018 dan
diundangkan pada tanggal 25 Januari 2018.
Bahwa setelah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
dan dipublikasikan di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
(JDIH) Bawaslu, dengan ini dapat dianggap setiap orang mengetahui
dan mengerti Perbawaslu tersebut.
Bahwa setelah Perbawaslu Pemantauan Pemilu diundangkan, Bawaslu
telah menerima beberapa berkas dari berbagai lembaga yang ingin ikut
serta dalam akreditasi untuk terpilih jadi Pemantau Pemilu.
Bahwa selama ditetapkan Perbawaslu Pemantauan Pemilu, hingga
saat ini IViD belum menyerahkan berkas.
C. Bahwa terhadap dalil Pengadu yang pada pokoknya menyebutkan,
Bahwa Teradu VI tidak memberikan fungsi pengingat sebagai mitra,
dan fungsi fasilitasi secara maksimal untuk menunjang kinerja Ketua
dan Anggota Bawaslu RI dalam menjalankan tugas, wewenang dan
kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bersama ini
Para Teradu sampaikan jawaban sebagai berikut:
1) Bahwa dalam hal ini Teradu ingin menjelaskan kewenangan Sekjen
Bawaslu RI sebagai berikut:
a. Sekretariat Jenderal (disingkat Setjen) adalah unsur pembantu
pemimpin atau pimpinan pada Kementerian atau Lembaga
Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan
Kementerian atau Lembaga Negara. Bahwa dalam hal ini telah
diatur juga di Pasal 147 ayat (1) UU Pemilu, yang menyebutkan:
Pasal 147 ayat (1)
Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota Panwaslu Kecamatan dibentuk
sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu
Provinsi, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan
sekretariat panwaslu Kecamatan.
b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan
Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, yang berbunyi:
Pasal 4
Sekretariat Jenderal Bawaslu mempunyai tugas memberikan
dukungan administrasi dan operasional kepada Bawaslu.
Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, Sekretariat Jenderal Bawaslu menyelenggarakan
fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja serta laporan
kegiatan Bawaslu;
b. pembinaan dan pelaksanaan perencanaan,
administrasi kepegawaian, ketatausahaan,
perlengkapan, dan kerumahtanggaan, serta
pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu;
c. pemberian dukungan administratif dan teknis
pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu,
dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
d. pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di
lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat
Bawaslu provinsi, dan Sekretariat Bawaslu
Kabupaten/Kota;
e. pelaksanaan penyusunan peraturan
perundang_undangan, dokumentasi hukum, dan
advokasi hukum, serta hubungan masyarakat dan
kerja samadi bidang kepemiluan;
f. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan
penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan
Bawaslu;
g.
koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaantugas
unit organisasi di lingkungan SekretariatJenderal
Bawaslu, Sekretariat Bawaslu provinsi,Sekretariat
Bawaslu Kabupaten/ Kota; dan
h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantifkepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan Bawaslu.
Pasal 6
Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dan pasal 5, Sekretariat Jenderal
Bawaslu mempunyai wewenang:
a. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
administrasi Bawaslu
b. mengoordinasikan dan menyusun rencana
strategis,program kerja, dan anggaran Bawaslu;
c. mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
d. melakukan pembinaan manajemen sumber daya
manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu.
c. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan
Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. yang
berbunyi:
Pasal 2
Sekretariat Jenderal Bawaslu mempunyai tugas memberikan
dukungan administratif dan teknis operasional kepada
Bawaslu.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Sekretariat Jenderal Bawaslu menyelenggarakan
fungsi:
a. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas
unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal
Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat
Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu
Kecamatan;
b. pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu;
dan
c. pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan
pengawasan internal, administrasi kepegawaian,
ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan,
serta pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat
Jenderal Bawaslu.
d. Kewenangan Sekretaris Jenderal Dalam Teori Hukum
Administrasi Negara.
Menurut Sadjijono didalam bukunya tentang Bab Bab Pokok
Hukum Administrasi, wewenang merupakan bagian yang sangat
penting dan bagian awal hukum administrasi, karena
pemerintahan (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya
atas dasar wewenang yang di perolehnya, artinya keabsahan
tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam
peraturan perundang undangan (legalitiet beginselen)
Menurut Prajudi Atmosudirdjo didalam bukunya Hukum
Administrasi Negara, membedakan antara wewenang
(completence, bevoegdheid) dan kewenangan (author, gezag).
Kewenangan apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan
yang berasal dari kekuasaan legislatif (yang diberikan oleh
undang-undang) atau berasal dari kekuasaan eksekutif
administrative. Untuk itu tipe kewenangan tersebut menurut
Prajudi Atmosidurdjo berdasarkan jenisnya, yaitu:
a. Kewenangan Prosedural, yaitu berasal dari peraturan
perundang-undangan.
b. Kewenangan Substansial, yaitu berasal dari tradisi, kekuatan
sakral, kualitas pribadi dan instrumental.
Sedangkan jenis-jenis wewenang berdasarkan sumbernya
wewenang, dibedakan menjadi dua yaitu wewenang personal dan
wewenang offisial, yaitu:
a. Wewenang Personal yang bersumber pada intelegensi,
pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk
memimpin.
b. Wewenang Offisial yang merupakan wewenang resmi yang
diterima dari wewenang yang berada di atasnya.
Sekretaris organisasi menurut Agus M. Harjono (1997:10) adalah
seorang office manager yang memimpin suatu sekretariat dari
suatu perusahaan atau instansi pemerintah tertentu yang
melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugasnya.
Sekretaris organisasi disebut juga executive secretary. Ia bekerja
tidak hanya atas perintah atasannya, tetapi juga memiliki
wewenang untuk merencanakan sendiri rencana organisasinya,
menyusun struktur kerja organisasi, membuat keputusan,
pengarahan koordinasi dan pengendalian. Contoh sekretaris
organisasi:
- Business Secretary
- Company Secretary
- Sekretaris Jenderal di Departemen
- Sekretaris Wilayah Daerah di Pemerintah Daerah tingkat I.
Menurut John Julaiman dan Sutarto, tugas pokok sekretaris
jenderal departemen/lembaga yaitu Menyelenggarakan
pembinaan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan
terhadap seluruh unsur dilingkungan departemen dan
memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada menteri,
inspektoral jenderal, direktor jenderal, badan, dan unit
organisasi lainnya di lingkungan departemen dalam rangka
pelaksanaan tugas pokok departemen. Dalam menyelenggarakan
tugas pokoknya maka sekretariat jenderal menyelenggarakan
fungsi-fungsi sebagai berikut:
a. Koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerjasama,
mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan seluruh
administrasi departemen, termasuk kegiatan pelayanan teknis
dan administrasi bagi seluruh unit organisasi dalam
lingkungan departemen.
b. Perencanaan dalam arti mempersiapkan rencana, mengolah,
menelaah, dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan
sesuai dengan tugas pokok departemen.
c. Pembinaan administrasi dalam arti membina urusan tata
usaha, mengelola, dan membina kepegawaian, menglola
keuangan, peralatan/perlengkapan seluruh departemen.
d. Pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam arti membina
dan memelihara seluruh kelembagaan dan ketatalaksanaan
departemen serta pengembangannya.
e. Penelitian dan pengembangan dalam arti membina unit
penelitian dan pengembangan sepanjang belum
diselenggarakan oleh unit organisasi lainnya dalam
lingkungan departemen.
f. Pendidikan dan pelatihan dalam arti membina unit
pendidikan dan latihan sepanjang belum diselenggarakan oleh
unit organisasi lainnya dalam lingkungan departemen.
Tugas pokok sekretaris non-departemen menurut John
Julaiman sama dengan tugas pokok sekretaris jenderal
departemen yaitu Menyelenggarakan pembinaan administrasi,
organisasi dan ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur
dilingkungan departemen dan memberikan pelayanan teknis dan
administratif kepada menteri, inspectoral jenderal, director
jenderal, badan, dan unit organisasi lainnya di lingkungan
departemen dalam rangka pelaksanaan tugas pokok
departemen. (John Julaiman, Peranan Sekretaris).
Dalam hal ini Sekjen hanya berfungsi sebagai fasilitator, tidak
memiliki kekuatan hukum untuk memutuskan tindakan yang
dilakukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu.
Mengenai dalil pengadu Bahwa Sekjen harus memfasilitasi, agar
komisioner Bawaslu tidak terhambat permasalahan teknis, Bahwa
aduan pengadu terhadap dalil ini tidak mendasar, di mana seorang
Sekjen Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk mengatur
Penetapan Jadwal RDP Konsultasi yang merupakan kewenangan DPR
RI (Komisi II).
[2.7] KESIMPULAN TERADU
Bahwa terhadap dalil-dalil Pengadu dalam aduannya, Para Teradu pada
pokoknya menyimpulkan jawaban hal-hal sebagai berikut;
1. Bahwa terhadap dalil Pengadu, para Teradu tetap pada pokok jawaban
para Teradu.
2. Bahwa dalam menyusun standar tata laksana Pengawasan Pemilu
sebagaimana telah didelegasikan dalam Pasal 93 huruf a Undang-
Undang No. 7 Tahun 2017, Bawaslu telah melakukan fungsi
pengawasan tahapan dengan berdasarkan pada:
a. Pemetaan Potensi Kerawanan
bahwa Bawaslu telah melakukan pemetaan Potensi Kerawanan
dalam ringkasan eksekutif IKP 2019 “Indeks Kerawanan Pemilu”
Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 dengan merujuk pada
pemetaan Potensi Kerawanan dugaan pelanggaran dan potensi
kerawanan sengketa.
b. Penyusunan Peraturan Bawaslu
Bahwa Bawaslu telah menyusun Peraturan Bawaslu berdasarkan
isu krusial, mekanisme pengawasan, sampai dengan tindak lanjut
dalam hal terdapat dugaan pelanggaran ataupun sengketa.
Bahwa dalam menyusun Peraturan Bawaslu tidak dapat serta merta
langsung dilakukan pengundangan tanpa merujuk pada Peraturan
KPU dan dikarenakan ada kewajiban Bawaslu untuk melakukan
konsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar
pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Undang-Undang No.
7 Tahun 2017.
Bahwa agenda Rapat Konsultasi Rancangan Peraturan Bawaslu
tersebut ditentukan oleh Komisi II DPR RI bersama dengan
pemerintah.
Bahwa kewajiban Bawaslu untuk menyampaikan Rancangan
Peraturan Bawaslu kepada DPR dan Pemerintah juga diatur dalam
Pasal 14 Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
Bahwa berdasarkan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 dan Pasal 14 Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2017, pelaksanaan
penyusunan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum harus
melalui konsultasi melalui DPR sehingga dinyatakan tindakan yang
dilakukan Bawaslu telah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
c. Perencanaan Pengawasan dan Alat Kerja Pengawasan
Bahwa Bawaslu telah menyusun Perencanaan Pengawasan dan
metode pengawasan dalam Alat Kerja Pengawasan yang memuat
fokus pengawasan sesuai tingkatan Pengawas Pemilu.
3. Bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenang Bawaslu untuk
melakukan pengawasan pada tahapan Pendaftaran Peserta Pemilu,
Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018
tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai
Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan Bawaslu Nomor
18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilu.
4. Bahwa Perbawaslu 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran,
Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ditetapkan tertanggal 17 Januari 2018, dan diundangkan
tertanggal 25 Januari 2018, sementara Penetapan Partai Politik
tertanggal 17 Februari 2018 sesuai dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7
Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019.
Bahwa Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ditetapkan tertanggal 21 Juni
2018 dan diundangkan tertanggal 22 Juni 2018.
Bawaslu telah melakukan pencegahan dengan berkoordinasi dengan
calon peserta pemilu/dengan partai politik. Bawaslu pun dalam
menyusun standar tata laksana Pengawasan telah menyusun pakta
integritas bersama partai politik dalam mencegah adanya calon
mantan koruptor dan juga menghasilkan sejumlah nama-nama bakal
calon koruptor yang kemudian atas hasil pakta integritas tersebut
partai politik menarik pencalonan/tidak dicalonkan hal ini juga telah
mendasarkan pada Pasal 93 Undang-Undang Pemilu, sehingga tindak
tanduk yang dilakukan Bawaslu telah mendasarkan pada Undang-
Undang. Terhadap gugatan atas putusan KPU hal ini justru
mendasarkan pada hasil Pengawasan.
5. Bahwa terhadap penetapan DPT Kabupaten/Kota terjadwal pada
tanggal 15 Agustus 2018 dan Berita Acara dikeluarkan hingga pada
tanggal 24 Agustus 2018 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019.
Bahwa terhadap penetapan DPT di Provinsi terjadwal pada tanggal 3
September 2018 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2019.
Bahwa Bawaslu telah melakukan analisis dalam Tahapan
Pemutakhiran Daftar Pemilih pertanggal 3 September 2018 hingga 6
September 2018 dengan berdasarkan Peraturan Bawaslu No 24 Tahun
2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar
Pemilih dalam Pemilihan Umum, dalam waktu yang terbatas, hal ini
yang menyebabkan baru terkumpul 76 (tujuh puluh enam)
Kabupaten/Kota yang memiliki laporan dari total 514 (Lima ratus
empat belas) Kabupaten/Kota dan juga Bawaslu menemukan
penggunaan Sidalih mengalami kendala terkait jaringan yang lambat
sehingga proses pencermatan bersama secara manual tidak tercermin.
6. Bahwa dalam melakukan pengawasan Penataan Dapil Bawaslu telah
hadir dalam mengawasi Penetapan Dapil di berbagai daerah dengan
berdasarkan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengawasan
Penataan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.
Bahwa Bawaslu melakukan pengawasan Daerah Pemilihan dengan
mendasarkan pada prinsip Proposionalitas, nilai kesetaraan suara dan
representative yang disampaikan ke KPU dan menjadi pertimbangan
utama dalam perubahan daerah Pemilihan saat pembahasan
Rancangan Perbawaslu Pengawasan Daerah Pemilihan di Komisi II
DPR RI.
7. Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2019 jadwal tahapan Calon Legislatif untuk anggota DPD
dimulai dari tanggal 26 Maret 2018 hingga 23 September 2018,
sedangkan anggota DPR, DPRD Provinsi, dengan DPRD
Kabupaten/Kota dimulai tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 23
September 2018
Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Perbawaslu 23 Tahun 2018 tentang
Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, d dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
8. Bahwa terkait dengan persyaratan calon mantan narapidana yang
dicalonkan Partai Politik Peserta Pemilu dan akibatnya kader salah
satu partai politik berdasarkan putusan MK tidak diperbolehkan
mencalonkan diri menjadi anggota DPD, Bawaslu sebagai Lembaga
pemerintah juga harus menaati Putusan MK yang bersifat Final
sehingga harus langsung dilakukan dan diterapkan.
9. Bahwa terkait dengan Anggota-anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota yang pernah diberikan sanksi oleh DKPP dan kembali
lagi terpilih sebagai Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota untuk periode 2018 dalam hal ini Teradu ingin
menjelaskan jenis-jenis putusan di lingkungan DKPP:
a. Rehabilitasi
Seseorang atau beberapa orang Teradu akan dinyatakan
direhabilitasi apabila yang bersangkutan setelah diperiksa di suatu
persidangan tidak terbukt melanggar kode etik penyelenggara
Pemilu sebagaimana disampaikan pengadu. Dalam putusan jenis
ini, teradu dinyatakan bebas dari segala pengenaan sanksi karena
secara sah dan meyakinkan dirinya tidak bersalah (vrij spraak,
acquittal). Kepada Teradu diberikan hak untuk dibebaskan, karena
itu dipulihkan nama baiknya.
b. Sanksi Teguran Tertulis
Peringatan, yakni putusan yang memuat tingkat kesalahan tehadap
teradu yang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik,
namun terhadap perbuatan, tindakan, atau perilaku yang
dilakukannya sejauh dapat dimaklumi, atau sejauh dapat
ditoleransi, bukan merupakan kesalahan yang disengaja, tidak
memiliki niat buruk, tidak merugikan pihak Pengadu atau pihak
lain, atau dari pelanggaran yang terbukti dilakukan tersebut tidak
berakibat menghilangkan hak-hak dasar dari pencari keadilan
(justice seeker), dan seterusnya, namun tidak menciderai
sumpah/janji jabatan, asas-asas penyelenggara Pemilu,
dan/perbuatan hukum lainnya, terdiri dari:
1) Peringatan Ringan, yakni putusan teradu dengan tingkat
kesalahan sejauh masih dapat ditoleransi, atau memiliki batas-
batas kewajaran karena misalnya ketidakcermatan yang tidak
berakibat pada terciderainya asas-asas penyelenggara Pemilu,
sumpah/janji jabatan, tidak memiliki niat buruk, dan dengan
sabar dan jujur mengakui perbuatan dan berikrar untuk
memperbaiki perilakunya dalam menjalankan tugas, wewenang,
dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu; dan/atau:
2) Peringatan Keras, yakni putusan memuat tingkat kesalahan
teradu sedemikian rupa, sehingga memenuhi kualifikasi
pelanggaraan. Namun perbuatan, tindakan, perilaku teradu
bukanlah kesengajaan, dan tidak dengan tujuan-tujuan buruk.
Putusan DKPP dimaksudkan untuk membuatnya berhati-hati.
c. Sanksi Pemberhentian Tetap atau Pemecatan
Putusan memuat Teradu terbukti melakukan perbuatan, tindakan,
atau perilaku dengan kualifikasi berat, berakibat hilangnya hak-hak
konstitusional pengadu atau kerugian hukum lainnya, dengan
perbuatan mana dimaksudkan untuk tujuan-tujuan keberpihakan
dengan motif-motif buruk seperti penyuapan, dan seterusnya.
Tingkat kesalahan teradu nyata-nyata menciderai asas-asas
penyelenggara Pemilu serta sumpah/janji jabatan dan kredibilitas
penyelenggara Pemilu.
d. Sanksi Pemberhentian Sementara
Putusan yang memuat Teradu terbukti melakukan perbuatan,
tindakan, atau perilaku dengan kualifikasi berat, terdapatnya
kerugian moril daan material pengadu dan/atau pihak lain,
menciderai asas-asas penyelenggara Pemilu serta sumpah/janji
jabatan. Dalam hal ini apabila kesalahan yang dilakukan memiliki
tujuan buruk, maka kepadanya dikenakan sanksi pemberhentian
tetap, sehingga DKPP memerintahkan struktur penyelenggara
Pemilu di atsnya untuk mengambil alih (takeover) atas tugas-tugas
Penyelenggara Pemilu yang ditinggalkan tersebut, sementara
sebaliknya, apabila tidak memiliki niat jahat, kepadanya berhak
untuk dipulihkan hak-haknya ketika substansi materi putusan
yang mengakibatkaan kerugian pengadu tersebut telah
dilaksanakan. Dengan demikian, unsur pokok di dalam putusan ini
terdapatnya kondisi-kondisi bersyarat secara kode etik (conditionally
ethics).
Bahwa pada saat Rapat pleno Bawaslu RI sebelum melakukan
pengumuman calon Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota bagi calon petahana yang pernah mendapatkan
sanksi dari DKPP juga menjadi masukan pada saat Rapat pleno
tersebut. Akan tetapi, pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Para
Teradu juga memiliki pendapat yang lain untuk tetap meloloskan
para petahana sebagai calon Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota.
10. Bahwa Bawaslu telah menerbitkan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2018
tentang Pemantauan Pemilu yang telah ditetapkan pada tanggal 17
Januari 2018 dan diundangkan pada tanggal 25 Januari 2018.
Bahwa setelah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
dan dipublikasikan di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
(JDIH) Bawaslu, dengan ini dapat dianggap setiap orang mengetahui
dan mengerti Perbawaslu tersebut.
Bahwa setelah Perbawaslu Pemantauan Pemilu diundangkan, Bawaslu
telah menerima beberapa berkas dari berbagai lembaga yang ingin ikut
serta dalam akreditasi untuk terpilih jadi Pemantau Pemilu.
Bahwa selama ditetapkan Perbawaslu Pemantauan Pemilu, hingga
saat ini IViD belum menyerahkan berkas.
11. Bahwa dalam hal ini Teradu ingin menjelaskan kewenangan Sekjen
Bawaslu RI sebagai berikut:
a. Sekretariat Jenderal (disingkat Setjen) adalah unsur pembantu
pemimpin atau pimpinan pada Kementerian atau Lembaga Negara
yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian atau Lembaga
Negara. Bahwa dalam hal ini telah diatur juga di Pasal 147 ayat (1)
UU Pemilu.
b. Kewenangan Sekretaris Jenderal Dalam Teori Hukum Administrasi
Negara.
Menurut Sadjijono didalam bukunya tentang Bab Bab Pokok
Hukum Administrasi, wewenang merupakan bagian yang sangat
penting dan bagian awal hukum administrasi, karena pemerintahan
(administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar
wewenang yang di perolehnya, artinya keabsahan tindak
pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan
perundang undangan (legalitiet beginselen)
Menurut Prajudi Atmosudirdjo didalam bukunya Hukum
Administrasi Negara, membedakan antara wewenang (completence,
bevoegdheid) dan kewenangan (author, gezag). Kewenangan apa
yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari
kekuasaan legislatif (yang diberikan oleh undang-undang) atau
berasal dari kekuasaan eksekutif administrative. Untuk itu tipe
kewenangan tersebut menurut Prajudi Atmosidurdjo berdasarkan
jenisnya, yaitu:
a. Kewenangan Prosedural, yaitu berasal dari peraturan perundang-
undangan.
b. Kewenangan Substansial, yaitu berasal dari tradisi, kekuatan
sakral, kualitas pribadi dan instrumental.
Sedangkan jenis-jenis wewenang berdasarkan sumbernya
wewenang, dibedakan menjadi dua yaitu wewenang personal dan
wewenang offisial, yaitu:
a. Wewenang Personal yang bersumber pada intelegensi,
pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk
memimpin.
b. Wewenang Offisial yang merupakan wewenang resmi yang
diterima dari wewenang yang berada di atasnya.
Sekretaris organisasi menurut Agus M. Harjono (1997:10) adalah
seorang office manager yang memimpin suatu sekretariat dari suatu
perusahaan atau instansi pemerintah tertentu yang melakukan
kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugasnya. Sekretaris
organisasi disebut juga Executive Secretary. Ia bekerja tidak hanya
atas perintah atasannya, tetapi juga memiliki wewenang untuk
merencanakan sendiri rencana organisasinya, menyusun struktur
kerja organisasi, membuat keputusan, pengarahan koordinasi dan
pengendalian. Contoh sekretaris organisasi:
- Business Secretary
- Company Secretary
- Sekretaris jendral di Departemen
- Sekretaris Wilayah Daerah di Pemerintah Daerah tingkat I.
Menurut John Julaiman dan Sutarto, tugas pokok sekretaris
jenderal departemen/lembaga yaitu Menyelenggarakan pembinaan
administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan terhadap seluruh
unsur dilingkungan departemen dan memberikan pelayanan teknis
dan administratif kepada menteri, inspektoral jenderal, direktor
jenderal, badan, dan unit organisasi lainnya di lingkungan
departemen dalam rangka pelaksanaan tugas pokok departemen.
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya maka sekretariat jenderal
menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
a. Koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerjasama,
mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan seluruh administrasi
departemen, termasuk kegiatan pelayanan teknis dan
administrasi bagi seluruh unit organisasi dalam lingkungan
departemen.
b. Perencanaan dalam arti mempersiapkan rencana, mengolah,
menelaah, dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan
sesuai dengan tugas pokok departemen.
c. Pembinaan administrasi dalam arti membina urusan tata usaha,
mengelola, dan membina kepegawaian, menglola keuangan,
peralatan/perlengkapan seluruh departemen.
d. Pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam arti membina dan
memelihara seluruh kelembagaan dan ketatalaksanaan
departemen serta pengembangannya.
e. Penelitian dan pengembangan dalam arti membina unit
penelitian dan pengembangan sepanjang belum diselenggarakan
oleh unit organisasi lainnya dalam lingkungan departemen.
f. Pendidikan dan pelatihan dalam arti membina unit pendidikan
dan latihan sepanjang belum diselenggarakan oleh unit
organisasi lainnya dalam lingkungan departemen.
Tugas pokok sekretaris non-departemen menurut John Julaiman
sama dengan tugas pokok sekretaris jenderal departemen yaitu
menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi dan
ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur dilingkungan departemen
dan memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada
menteri, inspectoral jenderal, director jenderal, badan, dan unit
organisasi lainnya di lingkungan departemen dalam rangka
pelaksanaan tugas pokok departemen. (John Julaiman, Peranan
Sekretaris).
Dalam hal ini Sekjen hanya berfungsi sebagai fasilitator, tidak
memiliki kekuatan hukum untuk memutuskan tindakan yang
dilakukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu.
c. Bahwa aduan pengadu terhadap dalil ini tidak mendasar, dimana
seorang Sekjen Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk
mengatur Penetapan Jadwal RDP Konsultasi yang merupakan
kewenangan DPR RI (Komisi II).
[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
Daftar Bukti
Tanda Bukti Keterangan
T-1 : Buku Ringkasan Eksekutif Indeks Kerawanan Pemilu
2019;
T-2 : Fotokopi Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum;
T-3 : Fotokopi Alat Kerja Pengawasan;
T-4 : 1. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan
Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
T-5 : Fotokopi PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;;
T-6 : 1. Fotokopi Perbawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan
Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
2. Fotokopi Surat Nomor S-
1440/KBAWASLU/PM.00.00/IX/2018 perihal
Rekomendasi Hasil Pengawasan Daftar Pemilih Tetap
Hasil Perbaikan;
T-7 : Fotokopi Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
T-8 : Fotokopi Perbawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang
Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan
Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota;
T-9 : Fotokopi Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Pemantauan Pemilu;
T-10 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat
Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu
Kabupaten/Kota;
T-11 : Fotokopi Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Setjen Bawaslu.
[2.9] PETITUM TERADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu I sampai Teradu V memohon
kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus
Pengaduan ini, sebagai berikut:
1. Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV,
Teradu V selaku Ketua dan Anggota Bawaslu;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu VI selaku Sekretaris Jendral
Bawaslu.
[2.10] KETERANGAN AHLI
Dalam perkara ini, para Teradu menghadirkan Ahli Ketua KoDe Inisiatif
Veri Junaidi yang menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut:
1. Dugaan penyalahgunaan kewenangan dengan melaksanakan tugas
tidak sesuai dengan Standar Tata Laksana Pengawasan, sehingga
berimplikasi tidak berjalannya fungsi pencegahan terhadap laporan
pelanggaran dan sengketa.
2. Bawaslu dianggap terlambat dalam menyusun standar tata laksana
pengawasan sehingga muncul banyak laporan pelanggaran dan
sengketa.
3. Hingga tahapan pendaftaran, peraturan pengawasan dan sengketa
belum juga disusun Bawaslu dan dalam penanganan pelanggaran dan
sengketa hanya menggunakan surat edaran.
Atas beberapa poin laporan itu, Ahli akan memberikan keterangan yang
pada pokoknya menyangkut proses pembentukan peraturan Bawaslu atau
produk hukum pengawasan berupa standar tata laksana pengawasan
yang oleh pengadu dianggap terlambat atau tidak dibentuk. Atas hal itu,
ada beberapa hal yang hendak dipaparkan dalam keterangan ini yakni
sebagai berikut:
1. Keberlakuan UU Pemilu dan peraturan turunannya setelah
diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pengawasan
dan penyelesaian sengketa, sebelum terbitnya peraturan yang baru.
3. Implikasi kewajiban konsultasi dalam penyusunan Peraturan KPU dan
Bawaslu terhadap keterlambatan penyusunan peraturan oleh
penyelenggara pemilu.
Yang Pertama Terkait dengan keberlakuan peraturan perundang-
undangan (peraturan turunan) atas UU Pemilu.
Pembentuk undang-undang yakni DPR dan Pemerintah, sesungguhnya
cukup memahami bahwa UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam
penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajaran dalam
setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam
ketentuan penutupnya mencantumkan keberlakuan suatu aturan setelah
undang-undang itu disahkan.
Apakah suatu undang-undang atau peraturan turunannya serta merta
tidak berlaku, atau berlaku untuk jangka waktu tertentu, menyesuaikan
dengan kondisi saat disahkannya sebuah undang-undang. Satu hal yang
mesti dihitung betul oleh pembentuk undang-undang, apakah dengan
pengaturan keberlakuan ini akan menimbulkan persoalan baru seperti
kekosongan hukum atau tidak. Jangan sampai, ketika undang-undang
disahkan dan dinyatakan seluruh undang-undang terkait dan peraturan
turunannya dianggap tidak berlaku secara serta merta, justru
memunculkan kekosongan hukum dan problem pelaksanaannya.
Kondisi ini pula yang kemudian disadari oleh pembentuk UU Nomor 7
Tahun 2017. Mengingat terjadi perubahan yang cukup signifikan, maka
disusunlah klausula transisi dalam peraturannya. Hal itu bisa dilihat
dalam ketentuan Pasal 570 dan Pasal 572 UU Nomor 7 Tahun 2017.
Pasal 570 UU Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi:
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan
perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:
a. Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden;
b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilu;
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota
DPR, DPD, dan DPRD;
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Berdasarkan ketentuan di atas, maka secara tegas disebutkan bahwa
semua peraturan perundang-undangan yang menjadi peraturan
pelaksana UU Pemilu lama masih tetap berlaku. Keberlakuannya
bersyarat, yakni sepanjang peraturan pelaksana itu tidak bertentangan
dengan UU 7/2017.
Dengan demikian, seluruh peraturan KPU dan Bawaslu sebelum
berlakunya UU 7/2017 dianggap tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan undang-undang baru dan juga belum ada peraturan
penggantinya sebagai tindaklanjut dari undang-undang baru ini.
Model pengaturan seperti ini penting disusun agar tidak terjadi
kekosongan pengaturan. Sebab perlu dipahami, jika serta merta
peraturan peraturan turunannya tidak berlaku, justru akan menimbulkan
persoalan. Satu sisi, peraturan turunannya sudah tidak berlaku lagi, dan
sisi lainnya, proses pembentukan peraturan membutuhkan waktu untuk
penyusunannya.
Seperti UU Pemilu, setelah ditetapkan tanggal 15 Agustus 2017 dan
diundangkan tanggal 16 Agustus 2017, tahapan pemilu nya yakni
penyusunan tahapan perencanaan program dan anggaran sudah berjalan
tanggal 19 Agustus 2017. Jika dilihat dari waktu pelaksanaannya, dalam
beberapa hari sudah harus berjalan tahapan pemilunya. Oleh karena itu,
jika langsung dianggap tidak berlaku, maka akan cukup menyulitkan bagi
penyelenggara karena belum ada peraturan pelaksana yang bisa dijadikan
rujukan dalam pelaksanaan tahapan.
Akan tetapi, keberlakuan aturan lama itu mesti dibarengi limitasi
waktunya. Dengan begitu, penyelenggara bisa segera membuat regulasi
yang baru dan bisa digunakan untuk melaksanakan tahapan pemilu.
Seperti ketentuan Pasal 572 UU 7/2017 yang mengatur batas akhir
penyusunan peraturan. Agar proses pembentukan peraturan
penyelenggara tidak berlarut larut dan bisa digunakan untuk pelaksanaan
tahapan. Pasal 572 ini kemudian secara lengkap berbunyi:
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan
paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
diundangkan.
Artinya, penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu memiliki waktu 1
(satu) tahun untuk membentuk peraturan KPU dan Bawaslu sebagai
tindak lanjut pengaturan baru dalam UU 7/2017. Terkait hal ini, Bawaslu
merujuk pada peraturan peraturan yang disusunnya telah membuat
peraturan sebagai tindaklanjutnya. Beberapa peraturan itu yang bisa
menjadi contoh adalah sebagai berikut:
Nomor Tentang Tanggal Tanggal
PerBawaslu ditetapkan diundangkan
20/2018 Pencegahan 4 Juli 2018 9 Juli 2018
Pelanggaran dan
Sengketa Proses
15/2018 Pengawasan Penataan 16 Maret 20 Maret
Dapil dan Alokasi
Kursi
23/2018 Pengawasan 11 Juli 18 Juli
Pencalonan
21/2018 Pengawasan 4 Juli 9 Juli
Penyelenggaraan
Pemilu
Ketua dan Anggota Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang
saya muliakan….
Terhadap tugas Bawaslu dalam Menyusun Standar Tata Laksana
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas pemilu di setiap
tingkatan.
Tugas Bawaslu ini tertuang dalam ketentuan Pasal 93 huruf a UU
7/2017, bahwa Bawaslu bertugas menyusun standar tata laksana
pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas pemilu di setiap
tingkatan.
Atas tugas ini, sesungguhnya telah ditindaklanjuti dengan menyusun
sejumlah peraturan Bawaslu tentang pengawasan, seperti pengawasan
penyelenggaraan pemilu, pengawasan pencalonan, pengawasan penataan
dapil dan alokasi kursi serta peraturan pengawasan lainnya.
Langkah tindaklanjut atas ketentuan Pasal 93 huruf a UU 7/2017 dengan
penyusunan peraturan Bawaslu, merupakan langkah yang sangat baik.
Meskipun ketentuan Pasal 93 huruf a tidak membuat pendelegasian
secara tegas, namun untuk memberikan kepastian hukum dan
menguatkan dalam pelaksanaannya, telah disusun dalam sejumlah
peraturan.
Memang pengaturan soal penyusunan tata laksana pengawasan
penyelenggaraan pemilu ini sedikit berbeda dengan tugas lainnya. Tugas
itu seperti tata cara seleksi dan penetapan calon anggota panwaslu (Pasal
132 ayat 5), pembentukan Panwaslu LN (Pasal 132 ayat 6), rapat pleno
(Pasal 140), akreditasi pemantau (Pasal 437 ayat 7), bentuk dan format
tanda pengenal pemantau (Pasal 439 ayat 6), teknis pemantauan (Pasal
447), penanganan temuan dan laporan pelanggaran (Pasal 455 ayat 2),
penyelesaian pelanggaran administrasi (Pasal 465) dan penyelesaian
sengketa (Pasal 469 ayat 4), secara tegas didelegasikan untuk diatur
dalam atau dengan peraturan Bawaslu.
Model pembuatan peraturan seperti itu dimungkinkan dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada pembentukan
peraturan yang diperintahkan secara tegas dalam undang-undang yang
biasa disebut sebagai peraturan organik, namun juga ada peraturan yang
tidak diperintahkan secara tegas dalam undang-undang (non organik).
Namun dalam konteks pengaturan ini, setelah menelusuri UU 7/2017,
model pengaturan tentang pengawasan (tata laksana pengawasan) lebih
memilih bentuk non organik.
Ketua dan Anggota Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang
saya muliakan….
Terkait Problem kewajiban konsultasi di DPR terkait penyusunan peraturan
KPU dan Bawaslu
Bahwa dalam penyusunan peraturan kelembagaan, baik KPU, Bawaslu
maupun DKPP tidak bisa dilakukan sendiri. Beberapa ketentuan dalam
UU 7/2017 mewajibkan KPU (Pasal 75 ayat 4), Bawaslu (Pasal 145 ayat 4)
dan DKPP (Pasal 161 ayat 2) untuk terlebih dulu berkonsultasi dengan
DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat. Konsultasi dalam
pembentukan peraturan peraturan ini merupakan kewajiban sehingga
tidak bisa diabaikan atau dilewatkan dalam proses penyusunannya.
Kondisi ini tentu berbeda dengan model penyusunan peraturan internal
lembaga dan kementerian maupun komisi negara lainnya. Seolah olah
diberlakukan khusus bagi penyelenggara pemilu dalam penyusunan
peraturannya. Ada kewajiban konsultasi bagi penyelenggara dalam
menerjemahkan UU Pemilu.
Akibatnya, proses demikian seringkali mengganggu penyelenggara,
manakala peraturan itu dibutuhkan segera untuk digunakan.
Penyelenggara pemilu tidak bisa serta merta memberlakukan
peraturannya tanpa terlebih dulu berkonsultasi dengan DPR dan
Pemerintah.
Namun akan muncul persoalan jika diperhadapkan kondisi
penyelenggaraan dengan jadwal DPR dan Pemerintah. Jadwal
penyelenggaraan pemilu sangat rigit dan telah ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan setiap tahapannya. Satu tahapan
terlewatkan, maka akan mengganggu tahapan tahapan lainnya. Akan
tetapi berbeda dengan agenda DPR dan Pemerintah, jika berbenturan
dengan masa reses anggota yang mesti bertemu dengan konstituen.
Akibatnya, segala proses persidangan dan rapat dengar pendapat dapat
diabaikan, meskipun terkait dengan agenda pemilu yang sangat
mendesak.
Ketua dan Anggota Majelis Dewan Kehoratan Penyelenggara Pemilu yang
saya muliakan.
Pengadu dan Teradu yang saya hormati.
Hadirin sekalian yang berbahagia...
Sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa, meskipun jika
menelisik berbagai aspek regulasi telah memberikan berbagai
permakhluman kepada penyelenggara pemilu. Beberapa kondisi
pengaturan yang justru kadang kala menyulitkan penyelenggara dalam
pembentukan peraturan penyelenggaraan. Akan tetapi, aduan pengadu
mestinya menjadi sebuah kritik yang konstruktif bagi penyelenggara
pemilu, khususnya Bawaslu. Aduan ini mestinya dijadikan sebagai
catatan bagi penyelenggara, meskipun telah bekerja dengan sangat
optimal dan dengan perubahan perubahan yang positif dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi, namun tetap akan ada kekurangan yang
mesti terus dibangun seoptimal mungkin. Dan kondisi itu, mestinya tidak
menjadi ranah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk
mengadilinya. Biarkan kritik pemantau dan publik menjadi catatan
konstruktif bagi penyelenggara pemilu kedepannya, yang mesti ditanggapi
secara serius dengan adanya perbaikan dan perubahan yang nyata.
