III. DUDUK PERKARA
ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU
[2.1] Menimbang para Pengadu mengajukan pengaduan kepada Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) atas dugaan
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Teradu I s.d. Teradu V selaku Ketua
dan Anggota Bawaslu RI yang diduga melanggar prinsip adil dan berkepastian
hukum dalam memutus laporan administrasi yang bertentangan dengan
Putusan penyelesaian sengketa Bawaslu Nomor
036/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 dan putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018,
dengan uraian sebagai berikut:
A. Teradu Melanggar Prinsip Mandiri
(1) Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “MK”) menjatuhkan Putusan dalam
Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018, yang amarnya
menyatakan frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula
pengurus (fungsionaris) partai politik.
Putusan MK tersebut mempunyai kekuatan hukum yang setara dengan
norma sebuah undang-undang, dan berlaku prospektif yakni terhitung
sejak tanggal 23 Juli 2018, dengan adanya norma hukum baru dalam Pasal
182 huruf l UU Pemilu, yaitu dengan menambahkan syarat keharusan
mengundurkan diri bagi pengurus Partai Politik yang hendak menjadi
Peserta Pemilu Tahun 2019.
(2) Bahwa pada tanggal 1 September 2018, Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia (selanjutnya disebut “KPU”) menetapkan Daftar Calon Sementara
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut “DPD”)
sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Nomor 992/PL.01.4-
Pu/06/KPUIX/2018, yang diantaranya memasukkan nama Dr. (HC)
Oesman Sapta yang belum menyerahkan surat pernyataan pengunduran
diri dari kepengurusan partai politik. Sehingga apabila dikaitkan dengan
Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018, maka
berdasarkan penalaran yang wajar, sesungguhnya KPU telah lalai dalam
memasukkan nama Dr. (HC) Oesman Sapta dalam Daftar Calon Sementara
Peserta Pemilu Tahun 2019.
(3) Bahwa tindakan KPU yang kurang teliti dalam melakukan verifikasi
terhadap kelengkapan persayaratan administrasi bakal calon anggota DPD
pasca Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang mulai berlaku terhitung
sejak tanggal 23 Juli 2018 tersebut, juga tidak terlepas dari lalainya Teradu
dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan
persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh
KPU, dengan memasukkan nama Dr. (HC) Oesman Sapta dalam Daftar
Calon Sementara Peserta Pemilu Tahun 2019, padahal yang bersangkutan
belum menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri dari
kepengurusan partai politik.
(4) Bahwa kelalaian Teradu sebagaimana terurai di atas, telah menguntungkan
salah satu bakal calon anggota DPD, dan oleh karenanya Teradu terbukti
melanggar Pasal 261 ayat (1) UU Pemilu jo. Pasal 8 huruf a Peraturan DKPP
2/2017.
B. Teradu Melanggar Prinsip Adil dan Berkepastian Hukum
(1) Bahwa Teradu pada tanggal 9 Januari 2019 menjatuhkan Putusan Nomor
008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018, yang amarnya menyatakan:
MENGADILI
1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
2. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi
dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20
September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap
Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Tahun 2019;
3. Memerintahkan Terlapor untuk menerbitkan Keputusan baru tentang
Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang mencantumkan kembali
Daftar Calon Tetap yang sebagaimana terdapat dalam lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018
Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 serta
mencantumkan nama Dr. (HC) Oesman Sapta sebagai Calon tetap
perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Tahun 2019, paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan;
4. Memerintahkan kepada Terlapor untuk menetapkan Dr. (HC) Oesman
Sapta sebagai Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019
apabila mengundurkan diri sebagai Pengurus Partai Politik paling
lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan Calon Terpilih Anggota
Dewan Perwakilan Daerah;
5. Memerintahkan kepada Terlapor untuk tidak menetapkan Dr. (HC)
Oesman Sapta sebagai Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Tahun
2019 apabila tidak mengundurkan diri sebagai Pengurus Partai
Politik paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan Calon Terpilih
Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
(2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 463 ayat (3) UU Pemilu, Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia (selanjutnya disebut “KPU”) wajib
menindaklanjuti Putusan Bawaslu Nomor 008/LP/PL/ADM/RI/
00.00/XII/2018 tersebut dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak tanggal 9 Januari 2019. Dengan demikian, maka tidak ada
lagi upaya hukum yang dapat diajukan atas Putusan Teradu, kecuali hanya
bagi calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 463 ayat (5) UU Pemilu.
(3) Bahwa Putusan Teradu Nomor 008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018
tanggal 9 Januari 2019, setidaknya bertentangan dengan Pasal 182 UU
Pemilu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23
Juli 2018, dan Putusan Teradu Nomor 036/PS.REG/BAWASLU/IX/2018
tanggal 11 Oktober 2018, dengan argumentasi sebagai berikut:
(a) Putusan Teradu Nomor 008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018 tanggal 9
Januari 2019, yang amar putusannya memerintahkan kepada KPU
untuk menetapkan Dr. (HC) Oesman Sapta sebagai Calon Terpilih
Anggota DPD pada Pemilihan Umum Tahun 2019 apabila telah
mengundurkan diri sebagai Pengurus Partai Politik, adalah bertentangan
dengan Pasal 182 UU Pemilu. Sebab Putusan Bawaslu tersebut, telah
memberikan kedudukan yang istimewa (privilege) kepada Dr. (HC)
Oesman Sapta yang boleh menjadi Peserta Pemilu 2019 meskipun ia
belum mengundurkan diri sebagai Pengurus Partai Politik. Padahal Pasal
182 UU Pemilu merupakan persyaratan bagi perseorangan untuk dapat
menjadi Peserta Pemilu bukan syarat untuk menjadi anggota DPD, yang
secara lengkapnya bunyi pasalnya Pengadu kutip sebagai berikut:
“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi
Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu)
tahun atau lebih;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. dapat berbicara, membaca, dan atau menulis dalam bahasa
Indonesia;
e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah
aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau
sekolah lain yang sederajat;
f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Bhinneka Tunggal lka;
g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik
bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
h. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
i. terdaftar sebagai Pemilih;
j. bersedia bekerja penuh waktu;
k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah,
Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa,
aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan
pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau
badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau
badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang
dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik
kembali;
l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat,
notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan
pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan
keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan
konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai
anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara
lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada
badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta
badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
n. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;
o. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan
p. mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan
yang bersangkutan.”
(b) Putusan Teradu Nomor 008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018 tanggal 9
Januari 2019, yang amar putusannya memerintahkan KPU untuk
mencantumkan nama Dr. (HC) Oesman Sapta sebagai Calon tetap
perseorangan Peserta Pemilu Tahun 2019, adalah bertentangan dengan
Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018, yang dalam
amar putusannya telah tegas menyatakan frasa “pekerjaan lain” dalam
Pasal 182 huruf l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang
tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.
Sehingga untuk Pemilu 2019, karena proses pendaftaran calon anggota
DPD telah dimulai, dalam hal terdapat bakal calon anggota DPD yang
kebetulan merupakan pengurus partai politik terkena dampak oleh
putusan ini, KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang
bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah
menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik yang
dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal
pengunduran diri dimaksud [vide paragraph 3.17 dalam Pertimbangan
Hukum Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018].
Oleh karena, hingga batas waktu yang telah diberikan kepada Dr. (HC)
Oesman Sapta sebanyak 2 (dua) kali untuk menyerahkan surat
pengunduran diri dari kepengurusan partai politik guna menjadi Peserta
Pemilu 2019, yakni pada tanggal 25 September 2018 dan tanggal 21
Desember 2018, namun yang bersangkutan tidak kunjung menyerahkan
pernyataan pengunduran diri yang dimaksud dalam paragraph 3.17
dalam Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018
tanggal 23 Juli 2018, maka tepat bagi KPU untuk tidak memasukkan
nama Dr. (HC) Oesman Sapta dalam Daftar Calon Tetap Peserta Pemilu
Anggota DPD.
(c) Putusan Teradu Nomor 008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018 tanggal 9
Januari 2019, yang amar putusannya memerintahkan KPU untuk
mencantumkan nama Dr. (HC) Oesman Sapta sebagai Calon Tetap
Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, adalah
bertentangan dengan Putusan Teradu Nomor 036/PS.REG/
BAWASLU/IX/2018 tanggal 11 Oktober 2018. Dalam pendapat hukum
Majelis Adjudikasi pada halaman 77 paragraph ketiga alinea kelima,
Teradu menyatakan, “... maka Majelis berpendapat terhadap syarat bakal
calon anggota DPD yang muncul kemudian berdasarkan amanat Putusan
Mahkamah Konstitusi a quo, memberikan penafsiran baru karena adanya
suasana hukum baru atau penafsiran baru terhadap Pasal 182 huruf l
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”. Sehingga
berdasarkan pendapat hukum tersebut, Teradu pada halaman 78-79
paragraph keempat alinea kesatu, menyatakan, “... Majelis berpendapat
calon anggota DPD pada Pemilu Tahun 2019 bukan merupakan
pengurus (fungsionaris) partai politik atau bersedia mengundurkan diri
dari kepengurusan partai politik, hal ini sesuai dengan original intent
keterwakilan DPD yang memiliki ciri khas dan karakter tersendiri dan
mandiri sehingga bebas dan bersih dari unsur kepentingan politik partai,
kelompok atau pribadi”.
(4) Bahwa tindakan Teradu sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor
008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018 tanggal 9 Januari 2019, telah tidak
melaksanakan prinsip adil yaitu dengan tidak memperlakukan secara sama
setiap calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c
UU Pemilu jo. Pasal 10 huruf a Peraturan DKPP 2/2017, yakni dengan
memberikan kedudukan yang istimewa (privilege) kepada Dr. (HC) Oesman
Sapta yang boleh menjadi Peserta Pemilu 2019 meskipun ia belum
mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik, dibandingkan dengan
203 orang bakal calon anggota DPD yang telah mengundurkan diri dari
kepengurusan Partai Politik.
(5) Bahwa tindakan Teradu sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor
008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018 tanggal 9 Januari 2019, telah tidak
melaksanakan prinsip kepastian hukum yakni dengan tidak menjamin
pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
Pemilu sepenuhnya secara adil dan tidak berpihak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf d UU Pemilu jo. Pasal 11 huruf d Peraturan DKPP
2/2017, yakni dengan mengenyampingkan Putusan MK Nomor 30/PUU-
XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang mempunyai kekuatan hukum yang
setara dengan norma sebuah undang-undang, yang merupakan adanya
suasana hukum baru dalam Pasal 182 huruf l UU Pemilu dengan
mempersyaratkan keharusan mengundurkan diri bagi pengurus Partai
Politik yang hendak menjadi Peserta Pemilu 2019, serta Putusan Teradu
Nomor 036/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 tanggal 11 Oktober 2018.
[2.2] KESIMPULAN PENGADU
Menimbang Pengadu menyampaikan secara tertulis kesimpulan atas jawaban
para Teradu, dengan uraian sebagai berikut:
Bahwa dalam mendalilkan para Teradu telah melanggar prinsip mandiri,
Pengadu telah mengemukakan argumentasi yang pada pokoknya sebagai
berikut:
a. Pada tanggal 23 Juli 2018, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
(selanjutnya disebut MK) menjatuhkan Putusan dalam Perkara Nomor
30/PUU-XVI/2018, yang amarnya menyatakan frasa “pekerjaan lain” dalam
Pasal 182 huruf l UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. Oleh
karenanya terhitung sejak tanggal 23 Juli 2018, syarat administrasi bagi
bakal calon anggota DPD yang hendak maju menjadi Peserta Pemilu dalam
Pemilu 2019 adalah keharusan mengundurkan diri bagi bakal calon yang
masih menjadi pengurus partai politik.
b. Terhadap adanya syarat baru sebagaimana diputuskan oleh MK dalam
Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 tersebut, maka KPU
pada tanggal 6 Agustus 2018 menetapkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018
tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum (selanjutnya
disebut PKPU 26/2018), khususnya Pasal 60A yang mengatur syarat baru
bagi bakal calon anggota DPD yang kebetulan menjadi pengurus partai politik
dalam Pemilu 2019, untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai
pengurus partai politik yang bernilai hukum paling lambat 1 (satu) hari
sebelum penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPD.
c. KPU dalam menetapkan DCS Anggota DPD sebagaimana tertuang dalam
Surat Keputusan KPU Nomor 992/PL.01.4-Pu/06/KPUIX/2018 tanggal 1
September 2018, diantaranya memasukkan nama Dr. (HC) Oesman Sapta
yang senyatanya belum menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri
dari kepengurusan partai politik paling lambat 1 (satu) hari sebelum
penetapan DCS Anggota DPD yakni pada tanggal 31 Agustus 2018.
Bahwa dalam ketentuan Pasal 182 huruf l UU Pemilu, diatur syarat-syarat untuk
menjadi Peserta Pemilu dari calon perseorangan. Lalu berdasarkan Putusan MK
Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018, persyaratan yang dimaksud
Pasal 182 huruf l UU Pemilu dipertegas, yaitu diantaranya keharusan adanya
surat pernyataan pengunduran diri dari kepengurusan partai politik yang calon
perseorangan dimaksud kebetulan menjadi pengurus partai politik. Oleh karena
Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 bersifat prospektif, maka sejak tanggal 23
Juli 2018, syarat bagi calon perseorangan untuk dapat menjadi peserta Pemilu
dari keanggotaan DPD adalah mereka yang bukan lagi sebagai pengurus partai
politik.
Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta
lampirannya pada butir 10.a.19.b), ditetapkan batas waktu bagi KPU hingga
tanggal 27 Agustus 2018 untuk melakukan verifikasi administrasi hasil
perbaikan syarat calon yaitu diantaranya adalah syarat mengundurkan diri dari
pengurus partai politik.
Bahwa berdasarkan penalaran yang wajar, sesungguhnya KPU telah mempunyai
waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi administrasi syarat calon anggota
DPD, yakni terhitung sejak MK menerbitkan Putusan pada tanggal 23 Juli 2018
hingga tanggal 27 Agustus 2018. Lagi pula, berdasarkan PKPU 26/2018,
khususnya Pasal 60A yang mengatur syarat baru bagi bakal calon anggota DPD
yang kebetulan menjadi pengurus partai politik dalam Pemilu 2019, untuk
menyerahkan surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik yang
bernilai hukum paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon
Sementara (DCS) Anggota DPD, yaitu paling lambat tanggal 31 Agustus 2018.
PKPU 26/2018, khususnya Pasal 60A haruslah dianggap tetap berlaku dan
mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan pada tanggal 9
Agustus 2018 sampai dengan dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Agung
dalam Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 tanggal 25 Oktober 2018.
Bahwa dengan dimasukkannya nama Dr. (HC) Oesman Sapta yang juga sebagai
Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dalam DCS Peserta Pemilu
Tahun 2019 oleh KPU, adalah tindakan yang tidak teliti dalam melakukan
verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota
DPD setelah Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 dan
PKPU 26/2018 tanggal 6 Agustus 2018.
Bahwa ketidak telitian KPU dalam menetapkan Dr. (HC) Oesman Sapta ke dalam
DCS Peserta Pemilu Tahun 2019, juga tidak terlepas dari lalainya Para Teradu
dalam melakukan pengawasan atas pencalonan sampai dengan penetapan calon
anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf d angka 4 UU
Pemilu. Hal tersebut telah diakui oleh Teradu II Dr. Ratna Dewi Pettalolo yang
menyampaikan hanya mengingatkan KPU soal Putusan MK saja, dan kelalaian
tersebut menurut keterangan Ahli Hamdan Zoelva merupakan pelanggaran kode
etik, karena Para Teradu tidak mengingatkan KPU.
Bahwa kelalaian Para Teradu sebagaimana terurai di atas, senyatanya telah
menguntungkan salah satu bakal calon anggota DPD yakni Dr. (HC) Oesman
Sapta masuk dalam DCS Anggota DPD Pemilu 2019. Serta tidak pula
menyampaikan temuan adanya dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara
Pemilu (in casu KPU) kepada KPU dan/atau DKPP sesuai tugas Para Teradu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf h sub. Pasal 261 ayat (2) UU
Pemilu, dan oleh karenanya Para Teradu terbukti melanggar Pasal 261 ayat (1)
UU Pemilu jo. Pasal 8 huruf a Peraturan DKPP 2/2017.
Bahwa dalam mendalilkan Para Teradu telah melanggar prinsip adil dan
kepastian hukum, Pengadu telah mengemukakan argumentasi sebagai berikut:
a. Para Teradu pada tanggal 9 Januari 2019 menjatuhkan Putusan Nomor
008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018, yang amarnya memerintahkan kepada
Terlapor untuk menetapkan atau tidak menetapkan Dr. (HC) Oesman Sapta
sebagai Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 apabila
mengundurkan diri atau tidak mengundurkan diri sebagai Pengurus Partai
Politik paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan Calon Terpilih Anggota
Dewan Perwakilan Daerah.
b. Putusan Para Teradu telah memberikan kedudukan yang istimewa (privilege)
kepada Dr. (HC) Oesman Sapta yang boleh menjadi Peserta Pemilu 2019
meskipun ia belum mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik.
Padahal Pasal 182 UU Pemilu merupakan persyaratan bagi perseorangan
untuk dapat menjadi Peserta Pemilu bukan syarat untuk menjadi anggota
DPD.
c. Putusan Para Teradu bertentangan dengan Putusan MK Nomor 30/PUU-
XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018, yang dalam amar putusannya telah tegas
menyatakan syarat menjadi calon anggota DPD dari calon perseorangan
adalah bukan pengurus (fungsionaris) partai politik. Sehingga untuk Pemilu
2019, karena proses pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai, dalam hal
terdapat bakal calon anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus
partai politik terkena dampak oleh putusan ini, KPU dapat memberikan
kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota
DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan
Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai
hukum perihal pengunduran diri.
d. KPU telah memberikan kesempatan waktu untuk mengundurkan diri dari
Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kepada Dr. (HC) Oesman
Sapta sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada tanggal 25 September 2018 dan
tanggal 21 Desember 2018, namun yang bersangkutan tidak kunjung
menyerahkan pernyataan pengunduran dirinya dari Ketua Umum partai
politik yang juga telah terdaftar sebagai Peserta Pemilu 2019, maka tepat bagi
KPU untuk tidak memasukkan nama Dr. (HC) Oesman Sapta dalam Daftar
Calon Tetap Peserta Pemilu Anggota DPD.
e. Putusan Para Teradu bertentangan dengan Putusan Para Teradu Nomor
036/PS.REG/ BAWASLU/IX/2018 tanggal 11 Oktober 2018. Dalam
pendapatnya, Para Teradu menyatakan syarat bakal calon anggota DPD
berdasarkan Putusan MK, memberikan penafsiran baru karena adanya
suasana hukum baru atau penafsiran baru terhadap Pasal 182 huruf l
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bukan
merupakan pengurus (fungsionaris) partai politik atau bersedia
mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik.
Bahwa sebanyak 202 orang bakal calon anggota DPD yang berasal dari
kepengurusan partai politik, menyatakan secara tertulis perihal pengunduran
dirinya setelah Putusan MK diucapkan pada tanggal 23 Juli 2018. Apabila
hendak disejajarkan dengan Putusan Para Teradu yang memerintahkan KPU
untuk memasukkan nama Dr. (HC) Oesman Sapta sebagai Peserta Pemilu 2019
yang belum mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik, merupakan
bentuk pengingkaran Para Teradu terhadap Putusan Para Teradu Nomor
036/PS.REG/ BAWASLU/IX/2018 tanggal 11 Oktober 2018, Putusan MK Nomor
30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 dan PKPU 26/2018 tanggal 6 Agustus
2018.
Bahwa terbukti, tindakan Para Teradu yang telah tidak melaksanakan prinsip
adil yaitu dengan tidak memperlakukan secara sama setiap calon peserta Pemilu,
dengan memberikan kedudukan yang istimewa (privilege) kepada Dr. (HC)
Oesman Sapta yang boleh menjadi Peserta Pemilu 2019 meskipun ia belum
mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik, dibandingkan dengan 202
orang bakal calon anggota DPD yang telah mengundurkan diri dari
kepengurusan partai politik.
Bahwa tindakan Para Teradu yang memerintahkan kepada KPU untuk
menetapkan atau tidak menetapkan Dr. (HC) Oesman Sapta sebagai Calon
Terpilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 apabila mengundurkan diri atau
tidak mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik paling lambat 1 (satu)
hari sebelum penetapan Calon Terpilih anggota DPD, merupakan tindakan yang
bukan termasuk sebagai salah satu tugas, kewenangan atau kewajiban Para
Teradu dalam Pasal 93-96 UU Pemilu. Hal demikian, bukan berarti Para Teradu
dapat dibenarkan secara hukum menetapkan jalan keluar dari adanya Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT
tanggal 14 Nopember 2018. Sebab, jika Para Teradu hanya dalam rangka
menjalankan Putusan PTUN Jakarta yang bersifat final and binding, maka amar
Putusan Para Teradu, tidaklah memuat amar selain memerintahkan KPU untuk
memasukkan nama Dr. (HC) Oesman Sapta sebagai Peserta Pemilu pada
Pemilihan Umum Tahun 2019. Tindakan Para Teradu, bukan saja menabrak
Pasal 182 huruf l UU Pemilu dan/atau Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018
tanggal 23 Juli 2018, tetapi Para Teradu sedang mendudukan dirinya menjadi
pembuat sekaligus penafsir undang-undang dengan membuat norma baru atas
syarat pelantikan calon anggota DPD terpilih sebagaimana telah diatur secara
tegas dalam Pasal 423 UU Pemilu.
Bahwa Para Teradu telah tidak melaksanakan prinsip kepastian hukum yakni
dengan tidak menjamin pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu
sepenuhnya secara adil dan tidak berpihak, diantaranya mengenyampingkan
Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan PKPU 26/2018, yang merupakan
hukum baru pada Pasal 182 huruf l UU Pemilu dengan syarat pengunduran diri
bagi pengurus partai politik yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD.
Ketidakta’atan siapapun terhadap Putusan MK, merupakan pembangkangan
terhadap konstitusi [vide Putusan MK No. 98/PUU-XVI/2018]. Oleh karenanya,
Para Teradu telah melanggar Pasal 3 huruf d UU Pemilu jo. Pasal 11 huruf d
Peraturan DKPP 2/2017.
Bahwa Para Teradu telah melanggar Pasal 3 huruf d, Pasal 261 ayat (1) UU
Pemilu jo. Pasal 11 huruf d, Pasal 8 huruf a Peraturan DKPP 2/2017, maka
Pengadu mohon Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
untuk menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Para Teradu selaku
Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan
alat bukti yang diberi tanda dengan bunti P1 sampai dengan P-14, sebagai
berikut:
Daftar Alat Bukti
Tanda Bukti Keterangan
P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173062609800003;
P-2 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018.
P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 992/PL.01.4-Pu/06/KPUIX/2018 tanggal 1
September 2018;
P-4 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indoensia Nomor 036/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 tanggal 11
Oktober 2018;
P-5 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indoensia Nomor 008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018 tanggal
9 Januari 2019.
[2.4] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP
berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Para Teradu
sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia terhitung sejak Putusan dibacakan;
3. Memohon agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia
segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya.
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I, II, III, IV DAN TERADU V
[2.5] Menimbang bahwa Teradu I, II, III, IV dan Teradu V telah menyampaikan
jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya
menguraikan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Teradu telah mengeluarkan Putusan atas Laporan Pelanggaran
Administratif Pemilu Nomor: 008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018 Tanggal
9 Januari 2019.
2. Bahwa ketentuan Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) menyebutkan
Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran
administratif Pemilu;
3. Bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, menyebutkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus
pelanggaran administratif Pemilu;
4. Bahwa berdasarkan poin a dan b tersebut, Bawaslu diberikan kewenangan
secara atributif oleh undang-undang untuk menerima memeriksa,
mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu. Dengan
demikian, putusan Bawaslu adalah putusan kelembagaan dalam rangka
melaksanakan perintah undang-undang, bukan putusan perorangan,
sehingga apabila mempersoalkan putusan berarti mempersoalkan
kewenangan lembaga (Bawaslu) bukan mempersolakan
perseorangan/perilaku individu.
5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia wajib menindaklanjuti
putusan Bawaslu Nomor 008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018 tertanggal 9
Januari 2019 dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan
di bacakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini perlu dipahami oleh para
Pengadu yang mendalilkan Pasal 463 ayat (3) dan Pasal 463 ayat (5) UU
Pemilu, karena Pasal 463 UU Pemilu terkait dengan pelanggaran
administratif yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM),
sedangkan putusan Bawaslu Nomor 008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018
tertanggal 9 Januari 2019 berkaitan dengan pelanggaran Administratif
Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 461 dan Pasal 462 UU Pemilu
(bukan pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara TSM);
6. Bahwa putusan BAWASLU dalam Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor
008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018 tanggal 9 Januari 2019 tidak
bertentangan dengan pasal 182 UU Pemilu. Dalam hal ini, Putusan MK
Nomor 30/PUU-XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018 dan Putusan Bawaslu
Nomor 036/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 tidak
saling bertentangan dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:
1) Bahwa Pasal 182 huruf l UU Pemilu berbunyi: “bersedia untuk tidak
berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat
akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan
jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain
yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang,
dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan”;
2) Bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018
yang diucapkan pada tanggal 23 Juli 2018 dalam sidang terbuka untuk
umum adalah sebagai berikut :
Mengadili
a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya:
b. Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf I Undang-undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris)
partai politik;
c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya. (Bukti T-1)
3) Bahwa KPU kemudian mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018
tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan umum Anggota
Dewan Perwakilan Daerah. Salah satu ketentuan yang mengalami
perubahan yaitu Pasal 60A terkait Pemenuhan persyaratan
perseorangan peserta Pemilu menjadi bakal calon Anggota DPD
termasuk tidak dalam kedudukannya sebagai pengurus partai politik
tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat daerah provinsi, dan
pengurus partai politik tingkat daerah kabupaten/kota; (Bukti T-2)
4) Bahwa Dr. (HC) Oesman Sapta yang diwakili oleh kuasa hukumnya Dr.
Herman Kadir, S.H.,M.Hum dkk kemudian mengajukan permohonan
Sengketa Pemilu kepada Bawaslu dengan Permohonan betanggal 21
September 2018 yang diajukan pada tanggal 24 September 2018 dan
dicatat dalam buku register permohonan Sengketa proses Pemilu Nomor
036/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 tanggal 26 September 2018;
5) Bahwa pada Pokoknya permohonan Dr. (HC) Oesman Sapta dalam
proses sengketa pemilu tersebut diatas terkait tidak dicantumkannya
Dr. (HC) Oesman Sapta dalam Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta
Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, sebagaimana dalam petitum
permohonan Dr. (HC) Oesman Sapta dalam proses sengketa pemilu
Nomor 036/PS.REG/BAWASLU/IX/2018, sebagai berikut:
a) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
b) Menyatakan bahwa Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018
tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tidak dapat berlaku surut;
c) Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:
1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon
Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 yang
tidak memasukkan atau mencoret nama pemohon adalah batal demi
hukum;
d) Atau setidak-tidaknya menyatakan batal Surat Keputusan KPU
Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan
Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun
2019 sepanjang tidak memasukkan atau menetapkan pemohon
kedalam Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota
DPD Tahun 2019;
e) Mengembalikan hak dan martabat pemohon dan memasukkan atau
menetapkan pemohon ke dalam Daftar Calon Tetap Perseorangan
Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019;
f) Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan surat
Keputusan dan memesukkan atau menetapkan Pemohon ke dalam
Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun
2019. (Bukti T-3)
6) Bahwa Bawalu dalam Putusan Sengketa Proses Pemilu Nomor
036/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 tanggal 11 Oktober 2019, dalam
amarnya Menolak Permohonan Pemohon (Dr. (HC) Oesman Sapta);
7) Bahwa dalam hal sengketa proses pemilu selesai di Bawaslu, para pihak
dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) sebagaimana diatur Pasal 469 ayat (2) UU Pemilu “Dalam hal
penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak
diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum
kepada pengadilan tata usaha negara”;
8) Bahwa terhadap Putusan sengketa proses pemilu, Sdr. Dr. (HC)
Oesman Sapta kemudian mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta;
9) Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kemudian mengeluarkan
putusan terhadap sengketa proses pemiluNomor
242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT tanggal 14 November 2018, yang
amarnya sebagai berikut:
MENGADILI
Dalam Eksepsi :
1) Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima.
Dalam Pokok Sengketa
1. Mengabulkan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang
Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tertanggal 20 September
2018;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1130/PL.01.4-
Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap
Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang
Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang mencantumkan nama
Dr. (HC) Oesman Sapta sebagai Calon Tetap Perseorangan Peserta
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)”. (Bukti T-4)
10) Bahwa pada Tanggal 18 Desember 2018 Dr. (HC) Oesman Sapta,
melaporkan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan
oleh KPU kepada Bawaslu dan dicatat dalam penerimaan berkas
laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor
Register 008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018;
11) Bahwa pada pokoknya, Dr. (HC) Oesman Sapta mendalilkan bahwa KPU
melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu karena KPU tidak
melaksanakan putusan PTUN Jakarta terhadap sengketa proses pemilu
Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT tanggal 14 November 2018;
12) Bahwa antara sengketa proses pemilu dan penanganan pelanggaran
administratif pemilu adalah dua hal yang berbeda, dimana Sengketa
Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan
sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan
keputusan KPU Kabupaten/Kota (vide Pasal 466 UU Pemilu),
sedangkan pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran
terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan
administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan
Penyelenggaraan Pemilu (vide Pasal 460 UU Pemilu);
13) Bahwa Bawaslu (Para Teradu) mengeluarkan putusan proses sengketa
pemilu Nomor 036/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 tertanggal 11 Oktober
2019, kemudian Dr. (HC) Oesman Sapta mengajukan keberatan
terhadap Putusan Bawaslu tersebut kepada PTUN Jakarta, dan
terhadap keberatan tersebut, PTUN Jakarta mengeluarkan Putusan
Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT tertanggal 14 November 2018;
14) Bahwa Putusan pelanggaran administratif Pemilu Nomor
008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018 diputus oleh Bawaslu pada
tanggal 9 Januari 2019, atau setelah adanya Putusan PTUN Jakarta
terhadap sengketa proses pemilu Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT
(terdapat keadaan hukum baru);
15) Bahwa pada pokonya putusan proses sengketa pemilu Nomor
036/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 pada tertanggal 10 Oktober 2018
mengenai tidak dicantumkannya Osman Sapta dalam DCT Perorangan
DPD berbeda dengan Putusan Adminisratif Pemilu Nomor
008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018 tertanggal 9 Januari 2019 yang
menyelesaikan dugaan pelanggaran adminstratif (tata cara, prosedur
dan mekanisme) oleh KPU karena tidak dilaksanakannya Putusan PTUN
Jakarta terhadap sengketa proses pemilu Nomor
242/G/SPPU/2018/PTUN-JKTtanggal 14 November 2018;
16) Bahwa Putusan PTUN Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT
tertanggal 14 November 2018 merupakan putusan terhadap keberatan
atas Putusan sengketa proses Pemilu oleh Bawaslu sebagaimana diatur
dalam Pasal 470 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum;
17) Bahwa putusan sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha
Negara bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya
hukum lain (inkracht) dan KPU wajib menindaklanjuti putusan
pengadilan tata usaha negara paling lama 3 (tiga) hari kerja (vide pasal
471 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017);
18) Bahwa salah satu amar Putusan PTUN Jakarta Nomor
242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT tanggal 14 November 2018 adalah
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:
1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon
Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Tahun 2019;
19) Bahwa ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: “apabila setelah 60
(enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima
tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang
disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi”. Oleh karena
itu, dikaitkan dengan Pasal 471 ayat (8) UU Pemilu, apabila KPU tidak
melaksanakan kewajiban untuk menindaklanjuti Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara setelah 3 (tiga) hari kerja dikeluarkannya Putusan
tersebut, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar
Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Daerah Tahun 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum;
20) Bahwa dengan tidak ditindaklanjutinya Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta dapat menimbulkan problematika pemilu yaitu dengan
dibatalkan dan dinyatakan tidak sah-nya Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018,
telah mengakibatkan berakhirnya kekuatan berlaku serta tidak lagi
mempunyai kekuatan hukum Keputusan KPU dimaksud, sehingga saat
ini secara hukum sebagian besar Calon Tetap Perseorangan Peserta
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2019 tidak memiliki
status sebagai peserta Pemilu Tahun 2019 karena Keputusan KPU
terkait Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tersebut BERSIFAT
KOLEKTIF;
21) Bahwa untuk menyelesaikan problematika pemilu anggota Dewan
Perwakilan Daerah tahun 2019, Para Teradu melalui Putusan
Adminisratif Pemilu Nomor 008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018
tertanggal 9 Januari 2019, memerintahkan KPU wajib menetapkan
kembali Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019;
22) Bahwa Putusan PTUN Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT
tanggal 14 November 2018 dikeluarkan dalam konteks sengketa tata
usaha negara Pemilu yang kasus-nya bersifat individual dan konkrit,
perlu dipahami perbedaan keputusan (beschikking) dengan peraturan
(regeling);
23) Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie dalam buku Hukum Acara Pengujian
Undang-Undang (hal. 2), keputusan (beschikking) selalu bersifat
individual dan konkrit (individual and concrete), sedangkan peraturan
(regeling) selalu bersifat umum dan abstrak (general and abstract).
Dalam hal ini, yang dimaksud bersifat general and abstract, yaitu
keberlakuannya ditujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan
kaedah umum;
24) Menurut Jimly Asshiddiqie (hal 28), produk keputusan dapat digugat
melalui peradilan tata usaha negara, sedangkan produk peraturan
dapat diuji (Judicial review) langsung ke Mahkamah agung atau ke
Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD
Negara RI Tahun 1945;
25) Bahwa karena salah satu amar Putusan PTUN Jakarta Nomor
242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT tanggal 14 November 2018 adalah
memerintahkan KPU memasukkan nama Oesman Sapta dalam Daftar
Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Daerah Tahun 2019, maka hal tersebut harus dilaksanakan oleh KPU
dengan memasukkan Oesman Sapta dalam DCT Perseorangan Peserta
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019;
26) Bahwa Putusan MK Nomor 30/PUU/-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018
yang apabila dipahami secara utuh, semangat putusan MK tersebut
adalah anggota DPD bukan berasal dari pengurus partai politik,
sehingga Dr (HC) Oesman Sapta tetap diwajibkan untuk mengundurkan
diri sebagai pengurus Partai Politik jika terpilih sebagai Anggota DPD
pada Pemilu tahun 2019;
27) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, tidak ada
pertentangan antara Putusan Bawaslu (Para Teradu) Nomor
008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018 tertanggal 9 Januari 2019
dengan pasal 182 UU Pemilu, Putusan MK dalam Perkara Nomor
30/PUU-XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018, dan Putusan Bawaslu
Nomor 036/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 tertanggal 11 Oktober 2018,
justru Putusan Bawaslu menciptakan kepastian hukum dari
probelmatika pemilu akibat adanya beberapa putusan pengadilan;
28) Bahwa kepastian hukum dikonsepsikan dalam beberapa perspektif
antara lain kepastian hukum dari perpektif etika positip, perspektif
hukum atau yuridis, dan perspektif teoritis;
29) Bahwa kepastian hukum dalam perspektif Etika Positif dirumuskan
dalam Pasal 11 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pedoman
Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan: “Dalam
melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap
dan bertindak:
a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang
secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
b. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang
sesuai dengan yurisdiksinya;
c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan
menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan; dan
d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adail dan
tidak berpihak;
30) Bahwa ‘kepastian hukum’ dalam perspektif hukum dirumuskan dalam:
a. Ketetapan MPR Nomor: IV/MPR/2001, tentang Etika Kehidupan
Berbangsa, Bab II: Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa, Point
4: Etika Penegakkan Hukum Yang Berkeadilan yang menyatakan:
“Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan dimaksudkan untuk
menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan
keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan
ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak
kepada keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin
tegaknya supremasi dan kepastian hukum sejalan dengan upaya
pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam
masyarakat”.
“Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan
yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warganegara di
hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara
salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi
hukum lainnya”;
b. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:
Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam
negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan
perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam
setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan";
31) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, menunjukkan
bahwa para Teradu dalam mengeluarkan Putusan telah bekerja secara
mandiri, profesional, dan berkepastian hukum serta tidak ada etika
penyelenggaraan pemilu yang dilanggar baik secara individu maupun
kelembagaan, sehingga sudah sepatutnya seluruh dalil-dalil Pengadu
harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
[2.6] KESIMPULAN TERADU
Menimbang bahwa Teradu I, II, III, IV dan Teradu V telah memberikan
kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai
berikut:
A. Bahwa Teradu menolak dengan tegas seluruh dalil Pengadu kecuali
terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam uraian jawaban ini;
B. Bahwa terkait dengan proses penanganan pelanggaran administratif sampai
dengan keluarnya Putusan, merupakan kewenangan BAWASLU yang
diberikan oleh Undang-Undang, bahkan sudah menjadi marwah lembaga
Bawaslu;
C. Bahwa proses penanganan pelanggaran administratif sampai dengan
keluarnya putusan adalah putusan kelembagaan, bukan putusan
perorangan, sehingga tidaklah tepat menilai putusan lembaga dalam suatu
persidangan etik yang menitikberatkan pada perilaku perorangan/individu
dalam suatu lembagasehingga pokok aduan para Pengaduu seyogyanya
harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
D. Bahwa proses penanganan pelanggaran administratif sampai dengan
keluarnya putusan telah dilakukan secara profesional sesuai dengan
amanat peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan
bukti-bukti, laporan pelapor, jawaban terlapor serta keterangan saksi-saksi
dan ahli;
E. Bahwa terkait dalil-dalil Pengadu dalam aduannya, Para Teradu pada
pokoknya menjawab/menerangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Teradu dengan ini tetap pada Jawaban para Teradu dan
menolak seluruh pengaduan yang diajukan oleh para Pengadu.
2. Bahwa Teradu telah mengeluarkan Putusan atas Laporan Pelanggaran
Administratif Pemilu Nomor: 008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018
Tanggal 9 Januari 2019.
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia wajib
menindaklanjuti putusan Bawaslu Nomor
008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018 tertanggal 9 Januari 2019
dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan di
bacakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 462 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini perlu dipahami oleh
para Pengadu yang mendalilkan Pasal 463 ayat (3) dan Pasal 463 ayat
(5) UU Pemilu, karena Pasal 463 UU Pemilu terkait dengan
pelanggaran administratif yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis
dan Masif (TSM), sedangkan putusan Bawaslu Nomor
008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018 tertanggal 9 Januari 2019
berkaitan dengan pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana
diatur dalam Pasal 461 dan Pasal 462 UU Pemilu (bukan pelanggaran
Administratif Pemilu yang terjadi secara TSM);
4. Bahwa putusan BAWASLU dalam Pelanggaran Administratif Pemilu
Nomor 008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018 tanggal 9 Januari 2019
tidak bertentangan dengan pasal 182 UU Pemilu. Dalam hal ini,
Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018 dan
Putusan Bawaslu Nomor 036/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 tertanggal
11 Oktober 2018 tidak saling bertentangan dengan alasan-alasan
yuridis sebagai berikut:
1) Bahwa Pasal 182 huruf l UU Pemilu berbunyi: “bersedia
untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris,
pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan
pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan
keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan
konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai
anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan”;
2) Bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-
XVI/2018 yang diucapkan pada tanggal 23 Juli 2018 dalam
sidang terbuka untuk umum adalah sebagai berikut :
Mengadili
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya:
2. Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf I Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai
politik;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya. (Bukti T-1)
3) Bahwa KPU kemudian mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 26
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan KPU Nomor 14
Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan
umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Salah satu ketentuan
yang mengalami perubahan yaitu Pasal 60A terkait Pemenuhan
persyaratan perseorangan peserta Pemilu menjadi bakal calon
Anggota DPD termasuk tidak dalam kedudukannya sebagai
pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik
tingkat daerah provinsi, dan pengurus partai politik tingkat
daerah kabupaten/kota; (Bukti T-2)
4) Bahwa Dr. (HC) Oesman Sapta yang diwakili oleh kuasa
hukumnya Dr. Herman Kadir, S.H., M.Hum dkk kemudian
mengajukan permohonan Sengketa Pemilu kepada Bawaslu
dengan Permohonan betanggal 21 September 2018 yang diajukan
pada tanggal 24 September 2018 dan dicatat dalam buku register
permohonan Sengketa proses Pemilu Nomor
036/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 tanggal 26 September 2018;
5) Bahwa pada Pokoknya permohonan Dr. (HC) Oesman Sapta
dalam proses sengketa pemilu tersebut diatas terkait tidak
dicantumkannya Dr. (HC) Oesman Sapta dalam Daftar Calon
Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019,
sebagaimana dalam petitum permohonan Dr. (HC) Oesman Sapta
dalam proses sengketa pemilu Nomor
036/PS.REG/BAWASLU/IX/2018, sebagai berikut:
a) mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
b) menyatakan bahwa Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU
Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) RI tidak dapat berlaku surut;
c) Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:
1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan
Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota
DPD Tahun 2019 yang tidak memasukkan atau mencoret
nama pemohon adalah batal demi hukum;
d) Atau setidak-tidaknya menyatakan batal Surat Keputusan
KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang
Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu
Anggota DPD Tahun 2019 sepanjang tidak memasukkan
atau menetapkan pemohon kedalam Daftar Calon Tetap
Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019;
e) Mengembalikan hak dan martabat pemohon dan
memasukkan atau menetapkan pemohon ke dalam Daftar
Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD
Tahun 2019;
f) Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan surat
Keputusan dan memesukkan atau menetapkan Pemohon ke
dalam Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu
Anggota DPD Tahun 2019. (Bukti T-3)
6) Bahwa Bawalu dalam Putusan Sengketa Proses Pemilu Nomor
036/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 tanggal 11 Oktober 2019,
dalam amarnya Menolak Permohonan Pemohon (Dr. (HC)
Oesman Sapta);
7) Bahwa dalam hal sengketa proses pemilu selesai di Bawaslu,
para pihak dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur Pasal 469 ayat (2) UU
Pemilu “Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf
c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak,
para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan
tata usaha negara”;
8) Bahwa terhadap Putusan sengketa proses pemilu, Sdr. Dr. (HC)
Oesman Sapta kemudian mengajukan upaya hukum ke
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
9) Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kemudian
mengeluarkan putusan terhadap sengketa proses pemilu Nomor
242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT tanggal 14 November 2018, yang
amarnya sebagai berikut:
MENGADILI
Dalam Eksepsi :
1) Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima.
Dalam Pokok Sengketa
1. Mengabulkan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor: 1130/PL.01.4-
Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap
Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Daerah Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1130/PL.01.4-
Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap
Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Daerah Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan
tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang
mencantumkan nama Dr. (HC) Oesman Sapta sebagai Calon
Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Daerah Tahun 2019;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)”. (Bukti
T-4)
10) Bahwa pada Tanggal 18 Desember 2018 Dr. (HC) Oesman Sapta,
melaporkan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang
dilakukan oleh KPU kepada Bawaslu dan dicatat dalam
penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran Administratif
Pemilu dengan Nomor Register
008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018;
11) Bahwa pada pokoknya, Dr. (HC) Oesman Sapta mendalilkan
bahwa KPU melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu karena
KPU tidak melaksanakan putusan PTUN Jakarta terhadap
sengketa proses pemilu Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT
tanggal 14 November 2018;
12) Bahwa antara sengketa proses pemilu dan penanganan
pelanggaran administratif pemilu adalah dua hal yang berbeda,
dimana Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi
antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan
Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan
KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU
Kabupaten/Kota (vide Pasal 466 UU Pemilu), sedangkan
pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap
tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan
administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan
Penyelenggaraan Pemilu (vide Pasal 460 UU Pemilu);
13) Bahwa Bawaslu (Para Teradu) mengeluarkan putusan proses
sengketa pemilu Nomor 036/PS.REG/BAWASLU/IX/2018
tertanggal 11 Oktober 2019, kemudian Dr. (HC) Oesman Sapta
mengajukan keberatan terhadap Putusan Bawaslu tersebut
kepada PTUN Jakarta, dan terhadap keberatan tersebut, PTUN
Jakarta mengeluarkan Putusan Nomor
242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT tertanggal 14 November 2018;
14) Bahwa Putusan pelanggaran administratif Pemilu Nomor
008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018 diputus oleh Bawaslu pada
tanggal 9 Januari 2019, atau setelah adanya Putusan PTUN
Jakarta terhadap sengketa proses pemilu Nomor
242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT (terdapat keadaan hukum baru);
15) Bahwa pada pokoknya putusan proses sengketa pemilu Nomor
036/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 pada tertanggal 10 Oktober
2018 mengenai tidak dicantumkannya Osman Sapta dalam DCT
Perorangan DPD berbeda dengan Putusan Adminisratif Pemilu
Nomor 008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018 tertanggal 9
Januari 2019 yang menyelesaikan dugaan pelanggaran
adminstratif (tata cara, prosedur dan mekanisme) oleh KPU
karena tidak dilaksanakannya Putusan PTUN Jakarta terhadap
sengketa proses pemilu Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT
tanggal 14 November 2018;
16) Bahwa Putusan PTUN Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-
JKT tertanggal 14 November 2018 merupakan putusan terhadap
keberatan atas Putusan sengketa proses Pemilu oleh Bawaslu
sebagaimana diatur dalam Pasal 470 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
17) Bahwa putusan sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata
Usaha Negara bersifat final dan mengikat serta tidak dapat
dilakukan upaya hukum lain (inkracht) dan KPU wajib
menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara paling
lama 3 (tiga) hari kerja (vide pasal 471 ayat (7) dan ayat (8)
Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017);
18) Bahwa salah satu amar Putusan PTUN Jakarta Nomor
242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT tanggal 14 November 2018 adalah
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:
1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar
Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Daerah Tahun 2019;
19) Bahwa ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan
dengan Pasal 471 ayat (8) UU Pemilu, apabila KPU tidak
melaksanakan kewajiban untuk menindaklanjuti Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara setelah 3 (tiga) hari kerja
dikeluarkannya Putusan tersebut, Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-
Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap
Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Tahun 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum;
20) Bahwa dengan tidak ditindaklanjutinya Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta dapat menimbulkan problematika pemilu
yaitu dengan dibatalkan dan dinyatakan tidak sah-nya
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018, telah mengakibatkan
berakhirnya kekuatan berlaku serta tidak lagi mempunyai
kekuatan hukum Keputusan KPU dimaksud, sehingga saat ini
secara hukum sebagian besar Calon Tetap Perseorangan Peserta
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2019 tidak
memiliki status mengikuti Pemilu Tahun 2019 karena
Keputusan KPU terkait Penetapan Daftar Calon Tetap
Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Tahun 2019 tersebut BERSIFAT KOLEKTIF;
21) Berdasarkan pernyataan dari saksi ahli, sdr. Hamdan Zoelva,
Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai tingkat pertama
yaitu Norma, sedangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
merupakan Putusan konkrit bahwasana Pengadilan Tata Usaha
Negara merupakan “court of fact” pelaksanaan putusan PTUN
adalah pejabat TUN, apabila tidak dieksekusi oleh Pejabat TUN
maka tidak ada ketentuan baru, akan tetapi ketentuan lama
tidak berlaku (apabila telah dibatalkan oleh PTUN).
22) Dalam kaitan dengan perkara ini, Bawaslu memiliki fungsi dan
kewajiban mengawasi seluruh kegiatan Pemilu. Apabila tidak
melaksanakan pengawasan terhadap Putusan PTUN maka
Bawaslu dikenakan pelanggaran Kode Etik.
23) Bahwa Putusan Bawaslu yang dikeluarkan diputuskan dalam
rapat Pleno dengan itikad baik maka hal tersebut tidak
melanggar Etik.
24) Bahwa untuk menyelesaikan problematika pemilu anggota
Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019, Para Teradu melalui
Putusan Adminisratif Pemilu Nomor
008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018 tertanggal 9 Januari 2019,
memerintahkan KPU wajib menetapkan kembali Daftar Calon
Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Daerah Tahun 2019;
25) Bahwa Putusan PTUN Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-
JKT tanggal 14 November 2018 dikeluarkan dalam konteks
sengketa tata usaha negara Pemilu yang kasus-nya bersifat
individual dan konkrit, perlu dipahami perbedaan keputusan
(beschikking) dengan peraturan (regeling);
26) Bahwa karena salah satu amar Putusan PTUN Jakarta Nomor
242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT tanggal 14 November 2018 adalah
memerintahkan KPU memasukkan nama Oesman Sapta dalam
Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Daerah Tahun 2019, maka hal tersebut harus
dilaksanakan oleh KPU dengan memasukkan Oesman Sapta
dalam DCT Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Daerah Tahun 2019;
27) Bahwa Putusan MK Nomor 30/PUU/-XVI/2018 tanggal 23 Juli
2018 yang apabila dipahami secara utuh, semangat putusan MK
tersebut adalah anggota DPD bukan berasal dari pengurus partai
politik, sehingga Dr (HC) Oesman Sapta tetap diwajibkan untuk
mengundurkan diri sebagai pengurus Partai Politik jika terpilih
sebagai Anggota DPD pada Pemilu tahun 2019;
28) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, tidak ada
pertentangan antara Putusan Bawaslu (Para Teradu) Nomor
008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018 tertanggal 9 Januari 2019
dengan pasal 182 UU Pemilu, Putusan MK dalam Perkara Nomor
30/PUU-XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018, dan Putusan
Bawaslu Nomor 036/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 tertanggal 11
Oktober 2018, justru Putusan Bawaslu menciptakan kepastian
hukum dari probelmatika pemilu akibat adanya beberapa
putusan pengadilan;
29) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, menunjukkan
bahwa para Teradu dalam mengeluarkan Putusan telah bekerja
secara mandiri, profesional, dan berkepastian hukum serta tidak
ada etika penyelenggaraan pemilu yang dilanggar baik secara
individu maupun kelembagaan, sehingga sudah sepatutnya
seluruh dalil-dalil Pengadu harus ditolak atau setidak-tidaknya
tidak dapat diterima.
[2.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
Daftar Bukti
Tanda Bukti Keterangan
T-1 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018;
T-2 : Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018;
T-3 : Putusan Sengketa Bawaslu Nomor
036/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 tanggal 26 September 2018;
T-4 : Putusan PTUN Nomor: 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT Tanggal
14 November 2018;
T-5 : Surat Bawaslu RI Nomor 0184/K.Bawaslu/PM 06.00/I/2019
Perihal Pelaksanaan Putusan Bawaslu Nomor
008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018, tangal 24 Januari 2019.
[2.8] PETITUM TERADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan
Teradu V memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk
memutus Pengaduan ini, sebagai berikut:
1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik
selaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik para Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya.
KETERANGAN SAKSI AHLI
Dalam perkara ini, para Teradu menghadirkan Saksi Ahli Mantan Ketua
Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, yang menyampaikan keterangan sebagai
berikut:
Memang di Indonesia ini mengenal beberapa pengadilan. Pada umumnya terbagi
dua, yaitu MA dengan segenap ruang lingkup peradilan di bawahnya seperti
Peradilan Agama, Peradilan TUN, dan Peradilan Militer, itu dalam satu kotak,
kemudian Mahkamah Konstitusi.
MK itu posisinya peradilan norma, apakah suatu norma bertentangan dengan
konstitusi atau tidak khususnya Norma UU dengan UUD. Apakah norma UU itu
bertentangan dengan norma UUD.
Oleh karena itu putusannya, apapun itu putusannya setingkat dengan norma
UU. Dan sebagaimana kita ketahui, bahwa UU itu tidak bisa dilaksanakan
secara otomatis langsung dilaksanakan. harus ada implementasi dalam PP atau
dalam peraturan-peraturan lembaga lain. Sudah benar, misalnya implementasi
dari norma yang ditentukan oleh MK tentang yang diajukan di sana
pelaksananya dilakukan oleh Peraturan KPU. Itu suatu yang normal, karena
memang implementasinya di situ. Kemudian, setelah Peraturan KPU, itulah
namanya putusan yang bersifat individual concrete dan final. Jadi ada tiga,
pertama putusan MK, yang kedua adalah norma setelah putusan MK, kemudian
yang ketiga adalah concrete individual dan final.
Putusan MK itu letaknya di posisi yang pertama itu, kemudian yang kedua
setelah putusan MK keluarlah aturan implementasi yang dikeluarkan oleh warga
negara lain dalam hal ini KPU. Setelah keluar peraturan KPU, di-challenge lagi
norma yang dibuat oleh KPU ini sebagai norma umum individual concrete,
dichallenge ke MA oleh salah satu pihak. lalu MA melakukan kajian juga secara
tinjauan konstitusi dan egality. prinsipnya sama, tetap contitutionality request,
request contitutionality of egality. yang menurut MA bisa membenarkan regulasi
yang dikeluarkan KPU sebagai implementasi putusan MK, bisa juga menyatakan
membentuk egality.
Dengan dasar apa MA dalam pengujian normanya yang di bawah Undang-
undang ini menyatakan egality. Tentu mereka para hakim yang harus dihormati,
yang juga sudah berpikir segalanya. Karena putusan MK lebih dahulu, pasti juga
lah mereka sudah mempertimbangkan putusan MK. Tentu itulah putusan yang
kita hormati. Karena putusan pengadilan itu harus dihormati seperti apa
adanya. Seperti itulah kita bernegara hukum.
Jadi, karena itu kita tidak bisa mempertentangkan antara putusan MK dengan
MA. jadi dua hal yang berbeda tidak boleh mempertentangkan dua hal ini. coba
kita baca, apa persoalan yang diputuskan oleh MA. persoalannya adalah yang
menjadi pertentangan disana adalah kapan kah putusan MK berlaku efektif. MA
berpikiran sudah dimuat dalam putusannya dengan pertimbangan-pertimbangan
juga.
Kemudian yang ketiga, terhadap putusan konkret, final dan mengikat diajukan
ke PTUN. PTUN mennyatakan sudah mempertimbangkan segala aspeknya
sebagai instusi negara yang telah dijamin konstitusi dan sudah keluar, dan
menurut UU Pemilu bahwa putusan PTUN final.
Sekali lagi sebagai warga negara, kita harus memperlakukan putusan itu seperti
apa adanya. Kita tidak boleh menyatakan saya tidak setuju dengan putusan itu.
boleh-boleh saja tidak setuju ada upaya hukumnya, tetapi UU Pemilu tidak
memberikan upaya hukum itu. Jadi itulah cara berpikir kita, yang tadi
dipertanyakan Teradu dari Bawaslu RI.
Jadi kita boleh setuju dan tidak setuju terhadap putusan, dan dibuatkan memori
ketidaksetujuannya, kemudian diajukan banding ke tingkat atas. Tapi, kalau
tingkat atasnya sudah final dan mengikat kita harus menghormati putusan itu
apa adanya. Salah pun putusan itu harus kita jalani.
Seorang yang dihukum mati oleh pengadilan, mungkin kita merasa putusan itu
salah. Kita tidak boleh menyatakan tidak setuju. Itulah cara pandang kita
bernegara hukum.
Jadi itulah yang saya kira, pokok-pokok yang dipertanyakan Teradu Bawaslu.
Kita tidak bisa mempertentangkan putusan MK dengan putusan MA. Putusan
MK itu putusan yang mengenai persisnya norma, tingkatnya paling atas, ini
putusan individual concrete. Itu sesuatu yang sangat jauh, tidak bisa
menghadapkan putusan MK dengan putusan pengadilan konkret. yang terakhir
itu adalah MK itu merupakan court of norm, kalau MA itu merupakan court of
fact, pengadilan fakta yang konkret untuk dilaksanakan.
Banyak aturan Undang-undang yang tidak bisa dilaksanakan, tetapi ketika
masuk ke ranah putusan pengadilan, negara harus mengalah dan tunduk pada
putusan pengadilan, yang paling konkret itu cuma putusan pengadilan.
Pertanyaannya, apakah PTUN tidak mempertimbangkan putusan ini? kan
dipertimbangkan, mempertimbangkan putusan di MA. Jadi sekali lagi, ada cara
berpikir yang salah ketika mempertentangkan putusan antar kedua putusan
pengadilan ini. Perintah putusan pengadilan apa, itu mesti dilaksanakan.
Sama dengan ini, saya membaca putusan PTUN ini, menyatakan SK KPU
mengenai penetapan calon anggota DPD batal, kemudian memerintahkan kepada
KPU untuk menerbitkan SK baru dengan mencantumkan Oesman Sapta. Ada
dua, Pertama, sejak putusan PTUN itu batal, harus ada dasarnya untuk
menetapkan seseorang itu untuk menjadi calon anggota DPD. Kenapa? SKnya
sudah batal tidak ada kekuatan hukumnya.
