III. DUDUK PERKARA
ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU
[2.1] Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang pada pokoknya
menguraikan sebagai berikut:
1. Tanggal 20 September 2018 Ir. Tulus Sukariyanto telahmen dapatkan Surat
Keputusan PAW kepada DPR RI untuk menggantikan kursi di DPR RI dapil
Jawa Timur VIII menggantikan Bapak DR. H. Dossy Iskandar Prasetyo
karena pindah kepartai Nasdem dan Sisca Dewi diberhentikan karena
melakukan tindakan tercela dan mencemarkan nama partai;
2. Tanggal 18 Oktober 2018 di keluarkan Surat pernyataan Mahkamah Partai
Hanura yang menjelaskan mengenai PAW di Partai Hanura;
3. Tanggal 31 Oktober 2018 di keluarkan Surat Keputusan Presiden RI yang
mengenai PAW 9 orang di Partai Hanura termasuk pemberhentian Dossy
Iskandar;
4. Awal November 2018 KPU memproses 9 orang PAW Partai Hanura di DPR RI
hasilnya meloloskan 6 orang, dan menahan 3 orang, karena ada urutan
selanjutnya yang dilangkahi yang masih harus di konfirmasi oleh KPU;
5. Awal November 2018 hingga Akhir Januari 2019, KPU sudah 4 kali
mengklarifikasi Sisca Dewi di Rutan Pondok Bambu tetapi hasilnya Sisca
Dewi tidak menuntut pemberhentianya di Mahkamah Partai Hanura.
Kejanggalan terjadi adalah KPU meminta persetujuan Sisca Dewi yang sudah
diberhentikan oleh Partai, dan kenapa terus menerus di tunggu Sisca sampai
Sica Dewi menggugat Mahkamah Partai;
6. Tanggal 20 Desember 2018, Sisca Dewi terbukti melakukan tindak pidana
Pencemaran Nama baik dan Pemerasan terhadap Irjen Pol Bambang
Sunarwibowo dan di tuntut hukuman 5 tahun penjara;
7. Tanggal 14 Januari 2019 dikeluarkan Surat Putusan Pengadilan Jakarta
Selatan yang mengenai putusan pidana 3 tahun penjara kepada Sisca Dewi;
8. Tanggal 17 Januari 2019 dikeluarkan Notulen Organisasi Mahkamah Partai
Hanura mengenai pemberhentian Sisca Dewi dari Partai Hanura;
9. Tanggal 18 Januari 2019 dikeluarkan Pernyataan PAW Mahkamah Partai
Hanura mengenai pemberhentian Sisca Dewi dari Partai Hanura;
10. Tanggal 18 Januari 2019 dikeluarkan Putusan PAW Mahkamah Partai
Hanura mengenai pemberhentian Sisca Dewi dari Partai Hanura;
11. Sampai akhir Januari 2019, KPU sudah berkali-kali mengklarifikasi Sisca
Dewi di Rutan Pondok Bambu tetapi hasilnya Sisca Dewi tidak menuntut
pemberhentianya di Mahkamah Partai Hanura, maka KPU menunggu adanya
PKPU Baru;
12. Tanggal 4 Februari 2019 keluar PKPU baru yaitu PKPU Nomor 6 tahun 2019
yang ada batas waktu. Ini merupakan kejanggalan lagi yang dipakai KPU
untuk menghambat / mempersulit proses PAW;
13. Tangggal 18 Februari 2019 PKPU melakukan klarifikasi ke Sisca Dewi di
Rutan Pondok Bambu;
14. Tanggal 26 Februari Pengacara Sisca Dewi mengajukan gugatan ke
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan ini motif nya untuk memberi
tekanan dalam negosiasi mengenai permintaan uang dari pihak saya. Jadi
kami menduga KPU mengarahkan agar terjadi transaksi jual beli jabatan
dalam proses PAW ini.
15. Perbuatan dan keterlibatan Teradu I Indra Jaya adalah sebagai berikut:
a) Menghambat/Mempersulit proses Penggantian Antar Waktu (PAW) sejak
awal bulan November 2018 hingga keluar PKPU baru yaitu PKPU No. 6
Tahun 2019;
b) Melanggar pasal 23 PKPU No. 6 Tahun 2017 dengan cara mengabaikan
bahwa Saudari Sisca Dewi sudah diberhentikan dari keanggotaan Partai
Hanura;
c) Melakukan hal-hal diluar PKPU No. 6 Tahun 2017 yang sama sekali
tidak menyebut bahwa anggota partai yang sudah diberhentikan bisa
menuntut ke Mahkamah Partai, bisa banding ke Pengadilkan Negeri, bisa
banding ke Mahkamah Agung;
d) Memberitahu kepada Saudari Sisca Dewi agar menuntut ke Mahkamah
Partai;
e) Melakukan klarifikasi berulang-ulang ke Rumah Tahanan (Rutan)
Pondok Bambu sebanyak 4 (empat) kali dan menunggu Saudari Sisca
Dewi melakukan gugatan;
f) Karena Saudari Sisca Dewi belum juga melakukan gugatan maka
memberi tahu agar menunggu keluarnya PKPU baru yaitu PKPU No. 6
tahun 2019, karena dalam PKPU baru akan ada batas waktu 14 hari
kerja jika tidak ada gugatan maka proses PAW bisa dilanjut. Ini
merupakan pelanggaran karena PKPU No. 6 Tahun 2017 seharusnya
proses PAW juga bisa dilanjutkan tanpa menunggu PKPU Baru, karena
Saudari Sisca Dewi sudah diberhentikan sejak tanggal 31 Juli 2018.
16. Perbuatan dan keterlibatan Teradu II Novayani adalah sebagai berikut:
a) Menghambat/Mempersulit proses Penggantian Antar Waktu (PAW)
sejak keluar PKPU baru yaitu PKPU No. 6 Tahun 2019 hingga
sekarang;
b) Melakukan klarifikasi ke Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu
yang ke 5 (lima) yaitu tanggal 18 Februari 2019 dan seharusnya
klarifikasi sudah tidak ada lagi karena sudah 4 kali klarifikasi
sebelumnya;
c) Menyatakan bahwa Saudari Sisca Dewi mempunyai hak hingga untuk
menuntut ke Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung;
d) Saudara Nova mengabaikan semua surat-surat Partai Hanura.
17. Perbuatan dan keterlibatan Teradu III Ilham Saputra adalah sebagai
berikut:
a) Menyuruh Saudari Nova melakukan klarifikasi ke Saudari Sisca Dewi
di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, padahal Saudara Indra
jaya sudah melakukan klarifikasi ke Saudari Sisca Dewi di Rutan
Pondok bambau sebanyak 4 kali;
b) Seharusnya proses PAW bisa langsung diproses tanpa menunggu
gugatan dari Saudari Sisca Dewi karena berdasarkan PKPU No. 6
Tahun 2019 dikatakan jika tidak menggugat dalam waktu 14 hari
kerja ke Mahkamah Partai sejak klarifikasi, maka proses PAW
dilanjutkan padahal klarifikasi sudah dilakukan sejak awal bulan
November 2018.
Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas, agar DKPP memeriksa dan
memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
KESIMPULAN
1. Pembahasan di internal partai Hanura selama 3 bulan sejak Juli 2018 s/d
September 2018, partai Hanura sudah mengkaji secara matang, dan sudah
mengetahui kalau urutan berikutnya adalah Sisca Dewi, tetapi Sisca Dewi
sedang terkena kasus hukum pidana pencemaran nama baik dan
pemerasan terhadap Irjen Polisi Bambang Sunar Wibowo (BS), jadi apa
mungkin bisa dilantik. Dengan adanya laporan dari isteri BS ke ketua
umum partai dan adanya berita negatif tentang perilaku Sisca Dewi di
internet yang menjadi pelakor dan memeras telah mencemarkan nama baik
partai dan sudah merupakan hal yang konyol jika mengusulkan Sisca Dewi
sebagai calon pengganti dan semestinya diberhentikan sesuai dengan
AD/ART Partai Hanura dan sudah sesuai dengan UU Parpol Nomor 2 tahun
2008 dan UU Parpol Nomor 2 tahun 2011. Jika seandainya mengusulkan
Sisca Dewi sebagai calon pengganti PAW maka akan ada kekonyolan karena
fakta nya sejak bulan Juni atau Juli 2018 hingga sekarang Sisca Dewi
mendekam di Rutan Pondok Bambu;
2. Proses di DPR RI selama 1.5 bulan sejak tanggal 10 September 2018 sampai
dengan akhir Oktober 2018, DPP Parta Hanura menyerahkan berkas PAW
yang berisi surat keputusan Partai Hanura mengenai pemberhentian Bapak
Dossy Iskandar dan mengajukan nama Ir. Tulus Sukariyanto sebagai calon
pengganti, dan surat tersebut dilampiri Surat Keputusan Pemberhentian
Bapak Dossy Iskandar dan Surat Keputusan Pemberhentian Sisca Dewi;
3. Proses di KPU selama 6 bulan sejak awal November 2018 hingga sekarang.
Sesuai faktadi persidangan DKPP tanggal 30 April 2019 terungkap bahwa
KPU melanggar PKPU Nomor 6 tahun 2017 pasal 23 yang menyatakan
bahwa Hanura sudah memberhentikan Sisca Dewi secara sah, tetapi
mencari dalil lain yaitu UU parpol Npmor 2 tahun 2008 dan UU parpol
Nomor 2 tahun 2011 Bab XIV pasal 33 dan 34 yang menurut pendapat
banyak orang yang saya tanya menyatakan itu bukan pasal pemberhentian
anggota, tetapi mengenai perselisihan pengurus parpol dan tidak untuk
mengatur PAW, sedangkan pemberhentian keanggotaan ada di Bab VII
pasal 14, 15 dan 16. KPU telah menutupi fakta dan hati nuraninya bahwa
Sisca Dewi telah diberhentikan dengan sah;
4. KPU (Sdr. Indra Jaya) menyatakan agar kita menunggu PKPU baru yang ada
batas waktunya 14 hari kerja;
5. PKPU Nomor 6 tahun 2019 baru ini baru ada pasal yang mengatur masalah
anggota partai yang diberhentikan bisa mengajukan upaya hukum di
Mahkamah Partai politik, dalam waktu 14 hari kerja sejak klarifikasi
kepada yang bersangkutan. Faktanya KPU sudah mengadakan klarifikasi
sejak awal November 2018, artinya batas waktu 14 hari kerja sudah jauh
terlewati;
6. Di persidangan terungkap dari pertanyaan hakim DKPP Ibu Dr. Ida
Budhiati SH,MH bahwa ternyata KPU melakukan klarifikasi tanggal 19
November 2018 dengan membuat surat pernyataan akan menggugat
Mahkamah Partai tapi ternyata sampai dengan tanggal 14 Januari 2019
belum mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai selama hampir 2 bulan
sejak surat pernyataan akan menggugat. Tapi ternyata Bapak Indra Jaya
melakukan klarifikasi lagi kembali untuk mencari titik nol untuk
perhitungan 14 hari kerja;
7. Dipersidangan terungkap dari pertanyaan hakim DKPP Ibu Dr. Ida Budhiati
SH,MH bahwa ternyata KPU menerima surat DPR RI yang sudah dilampiri
surat keputusan Partai Hanura mengenai pemberhentian Bapak Dossy
Iskandar dan mengajukan nama Ir. Tulus Sukariyantosebagai calon
pengganti, dan surat tersebut dilampiri Surat Keputusan Pemberhentian
Bapak Dossy Iskandar dan Surat Keputusan Pemberhentian Sisca Dewi;
8. Peraturan yang nengatur PAW adalah Peraturan Komisi Pemilian Umum
atau disingkat PKPU, PKPU Nomor 6 tahun 2017 diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2017, dan PKPU Nomor 6 tahun 2019
diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2019;
9. Mengenai perlakuan KPU ini, kami menilai dan menduga KPU telah
melakukan semua hal hal yang kami sebutkan sesuai form 1 pengadua
dkpp tapi KPU mencari dalil yang tidak ada di dalam PKPU, bersama ini
kami menambah hal-hal sebagai berikut:
a. Di dalam PKPU Nomor 6 tahun 2017 pasal 23 tidak menyebut sama
sekali mengenai anggota partai yang diberhentikan bisa menuntut
pemberhentiannya di Mahkamah Partai. KPU mencari dalil dari UU
Parpol 2-20 2008/2011, pasal 33 dan 34. Kami menilai KPU melakukan
cara untuk mempersulit dan menghambat proses PAW dengan cara
memasukan mempertimbangkan UU Parpol pasal 33 dan pasal 34 yang
belum ada di dalam peraturan KPU. Kalau memang ingin menjadikan
UU Parpol di dalam PKPU seharusnya memberikan batas waktu
misalnya 14 hari kerja, ini bisa di indikasikan sebagai cara KPU
nempersulit dan menghambat proses PAW;
b. Di dalam PKPU Nomor 6 tahun 2019 pasal 23 menyebut mengenai
anggota partai yang diberhentikan bisa menuntut pemberhentiannya di
Makamah Partai dalam waktu 14 hari kerja setelah klarifikasi KPU.
Surat DPR kepada KPU terjadi pada awal November 2018 artinya PKPU
yang masih berlaku adalah PKPU Nomor 6 tahun 2017. KPU masih
melakukan cara mempersulit dan menghabat proses PAW dengan cara
mengadakan klarifikasi berulang-ulang (4x) sejak awal November 2018
sampai dengan PKPU baru di undangkan tanggal 4 Februari 2019 dan
Bapak Indra Jaya mengatakan sudah tidak ada klarifikasi lagi. Tapi
ternyata Ibu Novayani melakukan klarifikasi lagi yang ke 5x atas
perintah Bapak Ilham Saputra setelah keluar PKPU baru sehingga
akhirnya pengacara Sisca Dewi mengajukan gugatan ke PN Jakarta
Pusat tanggal 26 Februari 2019, padahal klarifikasi sudah di lakukan
sebelum tanggal 4 Februari 2019, ini bisa di indikasi sebagai cara KPU
nempersult dan menghambat proses PAW yaitu KPU mengabaikan
klarifikasi sebelumnya dan melakukan klarifikasi lagi kembali untuk
mencari titik nol untuk merekayasa perhitungan 14 hari kerja sejak
klarifikasi;
c. KPU dalam pembelaannya menuduh kami melakukan usaha
penyuapan, ini adalah upaya KPU untuk memutar balik fakta. Saya
tidak pernah menyarankan atau menyuruh sdri. Tari untuk melakukan
undangan makan apalagi untuk menyuap. Tapi yang terjadi sebaliknya,
Bapak Indra Jaya menyarankan Sisca Dewi agar menuntut ke
Mahkamah Partai, tapi saran kepada saya agar persoalan selesai, di
sarankan agar melobi Sisca Dewi. Saran KPU mengarahkan agar me-
lobi Sisca Dewi merupakan cara yang dimanfaatkan Sisca Dewi untuk
terjadi transaksi “jual beli jabatan?”. KPU menghambat / mempersulit
proses PAW dengan menggunakan tangan Sisca Dewi yang sudah
diberhentikan oleh Partai Hanura sesuai AD/ART Partai, jadi apa
motifnya?. KPU tidak menghiraukan surat-surat DPP Partai Hanura dan
Mahkamah Partai Hanura bahwa Sisca sudah diberhentikan;
d. KPU seharusnya adil dan jujur, sudah jelas Partai Hanura
mengusulkan PAW mengusulkan Ir. Tulus Sukariyanto sebagai calon
pengganti Bapak Dossy Iskandar bukan Sisca Dewi sebagai calon
pengganti dan sudah menetapkan secara lengkap melalui surat surat
Partai Hanura dan penjelasan lisan ke bagian PAW KPU. Tapi yang
terjadi malah mengobok ngobok pemberhentian Sisca Dewi, padahal
KPU tahu bahwa pemberhentian sudah sah, dan faktanya KPU tahu
sejak awal sampai sekarang Sisca Dewi masih mendekam di Rutan
Pondok Bambu. Dan kami sudah memberi tahu kalau syarat calon
anggota DPR itu harus ada surat keterangan pengadilan negeri bahwa
harus tidak pernah melakukan tindak pidana. Kami mohon KPU
berhenti mempersulit dan menghambat proses ini sudah 6 bulan lebih
tertahan di KPU sehingga sisa waktu hanya tinggal 5 bulan kurang
untuk menjadi anggota DPR. Semoga di bulan Ramadhan ini KPU sadar
atas perlakuannya yang mempersulit dan menghambat proses PAW;
10. Kami menganggap proses di KPU ini sudah terlalu lama, sehingga sisa
waktu untuk menjadi anggota DPR melalui PAW ini tinggal 5 bulan kurang;
11. Perlakuan KPU melakukan proses PAW selama 6 bulan belum juga selesai
telah menyebabkan kerugian waktu, kerugian moril dan materiil;
12. Kami mohon agar bisa diputuskan demi menjaga citra KPU yang sudah
kurang baik saat ini. Harapan kami agar KPU melihat fakta dan tidak
mencampuri urusan pemberhentian yang menjadi ranah Partai dan
harusnya berdasar Peraturan KPU yaitu PKPU No. 6 tahun 2017 dan PKPU
No. 6 tahun 2019 Bagian III pasal 19 – 21 dan Bagian IV pasal 22 – 26 yang
dijadikan pedoman dalam proses PAW;
13. Berdasarkan PKPU No. 6 tahun 2019 Bagian IV pasal 23 ayat 5 yang
berbunyi :
“Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau
DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 tidak mengajukan
upaya hukum di Mahkamah Partai Politik, dalam waktu 14 (empat belas)
hari kerja sejak klarifikasi dilakukan kepada yang bersangkutan, KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melanjutkan proses
Penggantian Antarwaktu”
Faktanya klarifikasi dilakukan kepada yang bersangkutan sejak tanggal 19
November 2018
Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak klarifikasi dilakukan
kepada yang bersangkutan yaitu tanggal 7 Desember 2018
Faktanya : hingga tanggal 7 Desember 2018 tidak mengajukan upaya
hukum di Mahkamah Partai Politik,
Maka KPU melanjutkan proses Penggantian Antarwaktu.
[2.2] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP
berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara
Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi sesuai kadar pelanggarannya; atau jika Majelis
Pemeriksa berpendapat lain, maka dimohon putusan diambil dengan seadil-
adilnya.
[2.3] ALAT BUKTI PENGADU
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti
sebagai berikut:
Bukti P-1 : Surat Keputusan DPP Hanura, PAW Anggota DPR RI Ir. Tulus
Sukariyanto;
Bukti P-2 : Surat Keputusan DPP Hanura, Pemberhentian Sdr. Dossy
Iskandar Prasetyo;
Bukti P-3 : Surat Keputusan DPP Hanura, Pemberhentian Sdri. Sisca Dewi.
Hermawati;
Bukti P-4 : Surat DPP Hanura, Pengajuan PAW Anggota DPR RI Partai
Hanura;
Bukti P-5 : Surat Pernyataan Mahkamah Partai Hanura, PAW Ir. Tulus
Sukariyanto;
Bukti P-6 : Petikan Surat Keputusan Presiden RI, PAW Anggota DPR RI
Partai Hanura;
Bukti P-7 : Petikan Putusan Pidana Sdri. Sisca Dewi. Hermawatii;
Bukti P-8 : Surat Mahkamah Partai Hanura, Notulen Organisasi;
Bukti P-9 : Surat Mahkamah Partai Hanura, Surat Pernyataan PAW;
Bukti P-10 : Surat Putusan Mahkamah Partai Hanura, Pemberhentian Sdri.
Sisca Dewi. Hermawatii;
Bukti P-11 : Tabel Perolehan Suara DPR RI tahun 2014.
Keterangan Saksi Pengadu:
Muhammad Ramdhan Perdana
Saya yang selama ini membantu Pak Tulus, saya pernah mengkonfirmasi dari 9
(Sembilan) nama Calon PAW, baru 6 (enam) yang telah diajukan kembali ke DPR.
Saya selama ini fokus ke Pak Tulus memonitor dan menindaklanjuti terkait
administrasi persuratan. Kami melakukan pendekatan untuk mendapatkan
informasi terkait proses ini.
Saya bukan LO dan tidak mendapat surat tugas, kami prinsipnya membantu Pak
Tulus.
Sri Lestari
Saya sekretaris pak Tulus, selama ini membantu dan berkomunikasi secara
langsung kepada Pihak KPU. Saya pernah mendapat masukan agar
berkomunikasi langsung kepada sisca agar masalah ini diselesaikan secara
internal. Kami pernah bertemu dengan para Teradu, kemudian para Teradu
menjelaskan prosedur proses PAW berdasarkan PKPU dan UU Parpol. Saya
pernah berkomunikasi dengan Teradu II mengajak untuk makan diluar karena
pada saat itu saya ualng tahun. Saya memang bukan LO dan juga tidak secara
resmi ditugaskan partai untuk membantu Pak Tulus.
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU
[2.4] Para Teradu menyampaikan jawaban dan penjelasan kepada Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang pada
pokoknya menguraikan sebagai berikut:
1. Bahwa Para Teradu menolak seluruh dalil yang diadukan Pengadu dalam
pokok aduan Pengadu, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para
Teradu dalam uraian jawaban ini.
2. Bahwa sebelum membantah dalil yang diadukan oleh Pengadu, Para Teradu
perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada
asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka,
proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No
7/2017) jo. Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13,
Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20
Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok aduan
Pengadu, pada intinya Para Teradu berpendapat bahwa pengaduan yang
diadukan Pengadu berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
a) Bahwa Bahwa mulai dari Awal November 2018 sampai dengan Akhir
Januari 2019, KPU sudah 4 (empat) kali melakukan Klarifikasi kepada
Sisca Dewi di Rutan Pondok Bambu tetapi hasilnya Sisca Dewi tidak
menuntut pemberhentiannya di Mahkamah Partai Hanura.
b) Bahwa KPU meminta persetujuan Sisca Dewi yang sudah
diberhentikan oleh Partai dan terus menerus menunggu Sisca Dewi
sampai Sisca Dewi menggugat ke Mahkamah Partai.
c) Bahwa tanggal 20 Desember 2018, Sisca Dewi terbukti melakukan
tindak pidana Pencemaran Nama Baik dan Pemerasan terhadap Irjen
Pol BAmbang Sunawibowo dan dituntut hukuman 5 (lima) tahun
penjara.
d) Bahwa Sdr. Indra Jaya (selanjutnya disebut sebagai Teradu I)
menghambat/mempersulit proses Penggantian Antar Waktu (PAW)
sejak awal Bulan November 2018 hingga keluarnya PKPU baru yaitu
PKPU 6 tahun 2019.
e) Bahwa Teradu I melanggar ketentuan Pasal 23 Peraturan KPU Nomor
6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dengan cara mengabaikan bahwa Saudari Sisca Dewi
sudah diberhentikan dari Keanggotaan Partai Hanura.
f) Bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Penggantain Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sama sekali tidak
menyebut bahwa anggota partai yang sudah diberhentikan bisa
menuntut ke Mahkamah Partai sampai dengan ke Mahkamah Agung.
g) Bahwa Teradu I menunggu Saudari Sisca Dewi melakukan gugatan.
h) Bahwa Teradu I memberitahu kepada Saudari Sisca Dewi agar
menuntut ke Mahkamah Partai.
i) Bahwa oleh karena Saudari Sisca Dewi belum juga melakukan
gugatan, maka Teradu I memberitahu aga menunggu keluarnya PKPU
baru yaitu PKPU Nomor 6 Tahun 2019 karena dalam Peraturan KPU
baru ada batas waktu 14 hari kerja jika tidak ada gugatan, maka
proses PAW bisa dilanjutkan. Seharusnya proses PAW juga bisa
dilanjutkan tanpa menunggu Peraturan KPU yang baru karena
Saudari Sisca Dewi sudah diberhentikan sejak tanggal 31 Juli 2018.
j) Bahwa Saudari Nova (selanjutnya disebut sebagai Teradu II)
menghambat/mempersulit proses Penggantian Antarawaktu sejak
keluarnya PKPU yaitu Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 hingga
sekarang.
k) Bahwa Teradu II melakukan klarifikasi ke Rumah Tahanan (Rutan)
Pondok Bambu yang ke-5 (kelima) yaitu tanggal 18 Februari 2019 dan
seharusnya sudah tidak ada klarifikasi lagi karena sudah 4 kali
klarifikasi sebelumnya.
l) Teradu II menyatakan bahwa Saudari Sisca Dewi mempunyai hak
hingga untuk menuntut ke Pengadilan Negeri sampai dengan
Mahkamah Agung.
m) Bahwa Teradu II juga mengabaikan semua surat-surat Partai Hanura.
n) Bahwa Saudara Ilham Saputra (selanjutnya disebut sebagai Teradu
III) menyuruh Teradu II melakukan klarifikasi kepada Saudari Sisca
Dewi di Rumah Tahanan Pondok Bambu padahal Teradu I sudah
melakukan klarifikasi kepada Saudara Sisca Dewi di Rutan Pondok
Bambu sebnyak 4 (empat) kali.
o) Seharusnya proses PAW bisa langsung diproses tanpa menunggu
gugatan dari Saudari Sisca Dewi karena berdasarkan Peraturan KPU
Nomor 6 Tahun 2019 dikatakan jika tidak menggugat dalam waktu 14
(empat belas) hari kerja ke Mahkamah Partai sejak diklarifikasi, maka
proses PAW sudah dilakukan sejak awal bulan November 2018.
4. Bahwa terhadap dalil aduan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1
s.d. 15, Pengadu tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai
guna menguatkan dalil aduan Pengadu melainkan hanya menggunakan
asumsi, tidak mendasar dan menggunakan teori-teori yang belum
dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif terhadap Para Teradu.
Namun, dalam rangka memenuhi standar etika Penyelenggara Pemilihan
Umum, Para Teradu beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan,
penjelasan dan klarifikasi atas aduan a quo.
5. Bahwa terhadap dalil Pengadu sebagaimana pada huruf c angka 1 sampai
dengan angka 15, Para Teradu menyampaikan tanggapan, penjelasan dan
klarifikasi atas aduan a quo sebagai berikut:
a) Sebelum Para Teradu membahas lebih jauh mengenai pokok
permasalahan yang didalilkan oleh Pengadu, Teradu I dan Teradu II
perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1.1. Bahwa ketentuan dalam Pasal ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2
Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilihan Umum pada pokoknya mengatur
bahwa Penegakan Kode Etik terhadap PNS di jajaran Sekreriat
KPU dilaksanakan sesuai dengan ketetentuan Peraturan
Perundang-Undangan di Bidang Aparatur Sipil Negara.
1.2. Bahwa ketentuan mengenai Penegakan Kode Etik terhadap PNS
di jajaran Sekreriat KPU sebagaimana dimaksud pada
penjelasan angka 1.1., secara rinci dan eksplisit diatur di dalam
Pasal 15 sampai dengan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil.
1.3. Bahwa ketentuan Pasal 138 dan 139 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pokoknya
mengatur terkait berlakunya Peraturan Pelaksana dari Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian, sehingga ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor
42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil yang merupakan Peraturan Pelaksana dari
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian tetap berlaku.
1.4. Bahwa ketentuan mengenai Penegakan Kode Etik terhadap
Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 15 sampai dengan 20
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada
pokoknya mengatur mengenai proses penegakan kode etik
terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik
dengan membentuk Majelis Kode Etik yang ditetapkan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian.
1.5. Bahwa berdasarkan penjelasan pada angka 1.1. sampai dengan
1.4., seyogianya terkait dugaan pelanggaran kode etik yang
diadukan kepada Teradu I dan Teradu II sebagai Pegawai PNS di
lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, mohon Majelis DKPP
untuk mempertimbangkan terkait Penegakan Kode Etik
tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 sampai dengan
20 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
b) Bahwa tanggal 6 November 2018 Para Teradu menerima surat dari
Pimpinan DPR RI Nomor PW/19881/DPR RI/XI/2018 hal Pergantian
Antarwaktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Hati Nurani Rakyat
(selanjutnya disebut sebagai Partai Hanura) atas nama Frans Agung
Mulia Putra, S.Sos, MH dan kawan-kawan yang mengajukan
Penggantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Hati Nurani
Rakyat atas nama Sdr. Frans Agung Mula Putra, S.Sos, M.H., dan
kawan-kawan dari 9 (sembilan) Daerah Pemilihan dengan disertai
dokumen-dokumen pendukung, antara lain:
Surat Keputusan Pemberhentian Sdr. Frans Agung Mula Putra,
S.
Sos, M.H, dan kawan-kawan dari DPP Partai Hanura; dan
Surat Pengunduran Diri bagi Calon PAW yang tidak bersedia
menjadi Pengganti Antarwaktu khusus bagi pengusulan nama
yang tidak sesuai dengan tingkat perolehan suara.
c) Bahwa selanjutnya Para Teradu melakukan penelitian terhadap
pengajuan Calon Pengganti Antarwaktu dan dalam tenggat waktu
kurang dari 5 (lima) hari sesuai Peraturan Perundang-Undangan, Para
Teradu membalas Surat dari Pimpinan DPR RI tersebut dengan
menyampaikan 6 (enam) nama Calon Pengganti Antarwaktu dan 3
(tiga) Calon Pengganti Antarwaktu yang perlu diklarifikasi, di mana
salah satu yang perlu diklarifikasi adalah Calon Pengganti Antarwaktu
dari Sdr. H.Dossy Iskandar Prasetyo, di mana urutan suara terbanyak
berikutnya adalah Sdri. Sisca Dewi Hermawati dari Daerah Pemilihan
Jawa Timur VIII, yang juga disertai dengan SK Pemberhentian atas
nama Sdri. Sisca Dewi Hermawati. Sedangkan nama Calon Pengganti
Antarwaktu yang diusulkan oleh DPP Partai Hanura adalah Sdr. Ir.
Tulus Sukariyanto yang bukan merupakan perolehan suara terbanyak
setelah Sdr. H.Dossy Iskandar Prasetyo.
d) Bahwa setelah dilakukan klarifikasi terhadap 3 (tiga) Calon Pengganti
Antarwaktu sebagaimana dimaksud, Para Teradu menyatakan bahwa
klarifikasi terhadap Calon Pengganti Antarwaktu atas nama Sdri. Hj.
Tari Siwi Utami cukup karena telah ada Putusan Mahkamah Partai
Politik yang memiliki kekuatan hukum tetap, sedangkan untuk Calon
Pengganti Antarwaktu atas nama Sdr. Ir. Tulus Sukariyanto dan Sdri.
Heryana Hutabarat masih menunggu putusan yang memiliki kekuatan
hukum tetap. Selanjutnya KPU melalui Surat Nomor 226/PY.04-
SD/06/KPU/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 perihal Penggantian
Antarwaktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Hati Nurani Rakyat atas
nama Sdri. Ir. Hj. Tari Siwi Utami, menyampaikan nama Calon
Pengganti Antarwaktu kepada Ketua DPR RI. Terhadap Calon
Pengganti Antarwaktu dari Hanura sebanyak 9 (sembilan) orang,
hingga saat ini KPU RI telah menyampaikan 7 (tujuh) nama, artinya
sepanjang tidak ada masalah atau sepanjang proses klarifikasi
terhadap masalah dinyatakan cukup, maka KPU RI tidak akan
mempersulit atau menghambat proses Penggantian Antarwaktu.
e) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan KPU
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan KPU
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6
Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, Teradu I sekitar Bulan November 2018 sampai
dengan Januari 2019 melakukan Klarifikasi sebanyak 3 (tiga) kali
terhadap Calon Pengganti Antarwaktu atas nama Sdri. Sisca Dewi
Hermawati yang ternyata sedang berada di Rumah Tahanan Pondok
Bambu karena yang bersangkutan terkena kasus Pidana Pencemaran
Nama Baik dan Pemerasan, di mana pada waktu Teradu I melakukan
Klarifikasi tersebut Kasus Pidana yang dihadapi oleh Sdri. Sisca Dewi
Hermawati sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan (Bukti T-1
dan T-2).
f) Bahwa pada waktu Teradu I melakukan klarifikasi, Sdri. Sisca Dewi
Hermawati melalui Surat Pernyataan bermeterai pada pokoknya
menyatakan bahwa Sdri. Sisca Dewi Hermawati tidak menerima
pemberhentian tetap atas nama dirinya dan akan mengajukan
gugatan ke Mahkamah Partai Politik terhadap pemberhentian atas
nama dirinya dari Keanggotaan Partai Hanura (Bukti T-3). Selanjutnya
yang bersangkutan menyatakan bahwa dia akan mengajukan gugatan
ke Mahkamah Parpol dan akan mengantarkan nomor registrasi
perkara tersebut ke KPU dalam waktu 2 (dua) minggu.
g) Bahwa terkait dengan Surat Pernyataan, Tidak Menerima
Pemberhentian sebagai Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Anggota
DPR dan akan mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Partai, juga
dilakukan Anggota Partai Hanura lainnya yang juga diberhentikan dari
Keanggotaan Partai Hanura. Sehingga tidak benar Dalil Pengadu yang
menyatakan bahwa Teradu I memberitahu kepada Sdri. Sisca Dewi
Hermawati untuk menuntut ke Mahkamah Partai.
h) Setelah kurang lebih 2 (dua) minggu dari Klarifikasi pertama, Teradu I
kembali ke Rutan Pondok Bambu untuk mengklarifikasi terkait
dengan pengajuan gugatan ke Mahkamah Partai Politik sebagaimana
yang telah dinyatakan oleh Sdri. Sisca Dewi Hermawati. Namun, Sdri.
Sisca Dewi Hermawati mengatakan bahwa yang bersangkutan masih
fokus pada Kasus Pidana yang sedang dihadapi, di mana Kasus
Pidana tersebut masih berproses di Pengadilan. Kemudian Teradu I
melakukan Klarifikasi yang ketiga kepada Sdri. Sisca Dewi Hermawati
dan terhadap Klarifikasi tersebut, Teradu I mendapatkan jawaban
yang sama seperti Klarifikasi sebelumnya dan Sdri. Sisca Dewi
Hermawati meminta kepada Teradu I untuk berkoordinasi dengan
Kuasa Hukumnya terkait dengan pengajuan gugatan ke Mahkamah
Partai Politik.
i) Bahwa ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada
pokoknya mengatur bahwa Perselisihan Partai Politik yang salah
satunya mengenai keberatan terhadap keputusan Partai Politik
diselesaikan di Mahkamah Partai Politik dan apabila penyelesaian
perselisihan tersebut tidak tecapai, penyelesaian tersebut dapat
dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan terhadap Putusan Pengadilan
Negeri tersebut dapat diajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung. Sehingga
Pernyataan Teradu II yang menyatakan bahwa Sdri. Sisca Dewi
Hermawati mempunyai hak mengajukan Gugatan terkait dengan
Pemberhentian atas nama yang bersangkutan dari Keanggotaan Partai
Hanura sampai ke Mahkamah Agung adalah didasarkan pada
ketentuan Undang-Undang Partai Politik sebagaimana yang telah
dijelaskan sebelumnya.
j) Selanjutnya Teradu I dan Teradu II mendapat informasi bahwa Sdri.
Sisca Dewi Hermawati sedang melakukan Upaya Hukum Banding
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan
kasus Pidana Pencemaran Nama Baik dan Pemerasan, di mana
terhadap informasi tersebut Teradu I dan Teradu II melakukan
Klarifikasi ke Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan untuk memastikan apakah kasus Pidana Pencemaran Nama
Baik dan Pemerasan melakukan Upaya Hukum Banding atau tidak
(Vide Bukti T-2).
k) Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d, dan
Pasal 20 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana
terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada pokoknya
mengatur bahwa Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD
Kabupaten/Kota dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diajukan
sebagai Pengganti Antar Waktu apabila yang bersangkutan sedang
menjalani pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap.
l) Bahwa faktanya kasus Pidana Pencemaran Nama Baik dan Pemerasan
yang dilakukan oleh Sdri. Sisca Dewi Hermawati baru diputus oleh
Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14
Januari 2019 dan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan tersebut, Sdri. Sisca Dewi Hermawati telah mengajukan Upaya
Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, di mana Upaya Hukum
Banding tersebut telah diputus pada tanggal 12 Maret 2019 dan
terhadap Putusan Banding tersebut, Penuntut Umum telah
mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan upaya hukum tersebut sampai
sekarang masih dalam proses pemeriksaan. (Bukti T-4 dan Vide Bukti
T-2).
m) Bahwa setelah Klarifikasi pada tanggal 14 Januari 2019, Kuasa
Hukum Saudara Sisca Dewi Hermawati mengatakan bahwa Sdri. Sisca
Dewi Hermawati telah mengajukan keberatan ke Mahkamah Partai
Politik, tetapi menurut yang bersangkutan, pengajuan gugatan
tersebut belum mendapat nomor registrasi karena dianggap urusan
internal partai politik, di mana pada tanggal 28 Januari 2019
memberikan tanda terima kepada Teradu I (Bukti T-5). Kemudian,
Teradu I melakukan Klarifikasi kembali terkait dengan pengajuan
gugatan ke Mahkamah Partai Politik tersebut karena menurut
informasi dari Kuasa Hukum Sisca Dewi, pengajuan tersebut masih
belum mendapat nomor registrasi dari Partai.
n) Bahwa pada tanggal 1 Februari 2019 Teradu I melakukan Klarifikasi
melalui via telepon kepada Kuasa Hukum Sdri. Sisca Dewi Hermawati,
di mana dari Klarifikasi tersebut Teradu I menanyakan kepada Kuasa
Hukum Sdri. Sisca Dewi Hermawati mengenai Putusan Mahkamah
Partai Hanura Nomor: 01/MP/DPP-Hanura/I/2019 dan dari
Klarifikasi tersebut Teradu I mengetahui bahwa Putusan Mahkamah
Partai Hanura Nomor: 01/MP/DPP-Hanura/I/2019 tersebut bukan
merupakan Putusan terhadap Gugatan yang telah diajukan oleh Sdri.
Sisca Dewi Hermawati ke Mahkamah Partai Hanura. Selain itu, Kuasa
Hukum Sdri. Sisca Dewi Hermawati akan mengajukan upaya hukum
Banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap pemberhentian
dirinya dari Keanggotaan Partai Hanura sesuaid dengan ketentuan
ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tanpa menunggu
Nomor Registrasi Perkara terhadap Gugatan Ke Mahkamah Partai
Politik yang telah diajukan oleh Sdri. Sisca Dewi Hermawati.
o) Bahwa Teradu I menerima Putusan Mahkamah Partai Hanura Nomor:
01/MP/DPP-Hanura/I/2019 (Bukti T-11) dan Salinan Putusan
Pidana atas nama Sdri. Sisca Dewi Hermawati dari LO Partai Hanura,
di mana penyampaian Putusan Mahkamah Partai Hanura dan Salinan
Putusan Pidana atas nama Sdri. Sisca Dewi Hermawati menurut
pernyataan LO Partai Hanura hanya untuk melengkapi berkas.
p) Bahwa ada suatu kondisi Hukum, di mana Pasal 23 ayat (5), (7), dan
(9) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota sedang dalam proses pengundangan. Adapun
dasar pertimbangan KPU membuat Peraturan KPU Nomor 6 Tahun
2019 adalah untuk mengatur secara lebih rinci dan rigid mengenai
batas waktu pengajuan Upaya Hukum ke Mahkamah Partai,
Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Calon
Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD
Kabupaten/Kota yang diberhentikan sebagai Anggota Partai Politik
(Bukti T-6) karena adanya beberapa kasus mengenai pengajuan upaya
hukum tersebut yang dilakukan oleh Calon Pengganti Antarwaktu
Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang
diberhentikan sebagai Anggota Partai Politik, di mana pengajuan
tersebut cenderung lama sehingga secara kelembagaan KPU
mengambil kebijakan untuk membuat Peraturan KPU Nomor 6 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017
tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
q) Bahwa setelah Teradu I dan Teradu II mengetahui Peraturan KPU
Nomor 6 Tahun 2019 telah dipublish di website JDIH KPU pada
tanggal 15 Februari 2018 (Bukti T-7), Teradu I dan Teradu II meminta
petunjuk dan arahan dari Teradu III terkait dengan pengajuan upaya
hukum yang dilakukan oleh Sdri. Sisca Dewi Hermawati sebagai Calon
Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD
Kabupaten/Kota yang diberhentikan dari Anggota Partai Hanura,
apakah perlu dilakukan klarifikasi sekali lagi untuk memastikan
apakah Sdri. Sisca Dewi Hermawati telah mengajukan upaya hukum
banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena sebagaimana
ketentuan dalam Pasal 23 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun
2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017
tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, batas waktu
pengajuan upaya banding terhadap hasil Putusan Mahkamah Partai
Politik ke Pengadilan Negeri adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak
Putusan Mahkamah Partai Politik.
r) Berdasarkan arahan dan petunjuk dari Teradu III, Teradu I dan
Teradu II sekali lagi melakukan klarifikasi, di mana dari hasil
klarifikasi tersebut didapati fakta bahwa DPP Partai Hanura telah
mengeluarkan Keputusan Partai Politik yang baru yang memperkuat
pemberhentian Sdri. Sisca Dewi Hermawati, kemudian tanggal 26
Februari 2019 Kuasa Hukum Sdri. Sisca Dewi Hernawati
mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Bukti T-8).
s) Bahwa fakta hukum sebagaimana penjelasan pada angka 10 sampai
dengan 17 tersebut menjadi dasar Teradu III dan anggota KPU lainnya
secara kolektif kolegial mengambil kebijakan sampai saat ini tidak
mengeluarkan produk hukum apapun terkait dengan Usulan Calon
Pengganti Antarwaktu dari DPP Partai Hanura yaitu Sdr. Ir. Tulus
Sukariyanto yang menggantikan Sdri. Sisca Dewi Hermawati sebagai
Calon Pengganti Antarwaktu atas Sdr. H.Dossy Iskandar Prasetyo.
Oleh karena belum ada kebijakan apapun dari Pimpinan KPU RI,
maka Teradu I dan Teradu II sebagai pelaksana teknis juga tidak
membuat produk hukum apapun terkait Penggantian Antarwaktu
terhadap Sdr. H.Dossy Iskandar Prasetyo tersebut.
t) Bahwa Pengadu mengetahui persis fakta-fakta hukum sebagaimana
dimaksud, antara lain melalui penjelasan yang disampaikan oleh
Teradu I, Teradu II, maupun Teradu III saat Pengadu datang ke Kantor
KPU RI untuk menanyakan proses Penggantian Antarwaktu terhadap
Sdr. H.Dossy Iskandar Prasetyo. Perlu diketahui juga bahwa Pengadu
selalu berupaya melakukan pendekatan kepada Para Teradu dengan
tujuan agar Para Teradu dapat segera memproses ataupun
menerbitkan Surat supaya Pengadu dapat menggantikan posisi Sdri.
Sisca Dewi Hernawati sebagai Calon Pengganti Antarwaktu Anggota
DPR RI Jatim VIII dari Sdr. H.Dossy Iskandar Prasetyo. Salah satu
contoh nyata yang dapat Para Teradu sampaikan adalah Sekretaris
Pribadi Pengadu atas nama Sdri. Tari pernah mengajak Teradu II
untuk makan siang di luar dengan alasan yang bersangkutan pada
waktu itu berulang tahun. Namun, Teradu II menolak ajakan tersebut
dan ajakan tersebut merupakan suatu hal yang aneh menurut Teradu
II karena Teradu II tidak memiliki kedekatan apapun dengan Sdri. Tari
(Bukti T-9).
u) Bahwa Para Teradu telah menerbitkan Surat KPU Nomor: 544/PY.04-
SD/06/KPU/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang ditujukan kepada
Pengadu (Bukti T-10). Namun surat tersebut tidak terkirim karena
Pengadu maupun Kuasa Hukum Pengadu tidak memberikan alamat
kantor Pengadu ataupun Kuasa Hukum Pengadu.
KESIMPULAN
Sehubungan dengan Pengaduan yang diregistrasi dengan Nomor 61-PKE-
DKPP/IV/2019 atas nama Tulus Sukariyanto selaku Pengadu, disampaikan
Kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa setelah Para Teradu mengikuti seluruh tahapan Sidang Dugaan
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Para Teradu tetap berpendapat
bahwa pengaduan yang disampaikan oleh Para Pengadu tetap tidak mampu
menguraikan pelanggaran etik Para Teradu secara personal dalam
kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu, sehingga tidak memenuhi
syarat formil dan selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis
Pemeriksa.
2. Bahwa Para Teradu menolak seluruh dalil yang diadukan Pengadu dalam
pokok aduan Pengadu, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para
Teradu dalam uraian kesimpulan ini.
3. Bahwa Para Teradu tetap teguh terhadap dalil-dalil sebagaimana yang telah
didalilkan pada agenda persidangan sebelumnya.
4. Bahwa sebelum membantah dalil yang diadukan oleh Pengadu, Para Teradu
perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada
asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional,
professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No 7/2017) jo.
Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14,
Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan
DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilihan Umum.
6. Bahwa terhadap dalil-dalil yang dinyatakan oleh Pengadu baik dalam pokok-
pokok pengaduan maupun persidangan DKPP, Para Teradu akan
menjelaskan dan menegaskan hal-hal sebagai berikut:
a) Bahwa sebagaimana yang telah Para Teradu sampaikan baik dalam
Jawaban maupun Pernyataan Lisan pada saat persidangan, pada
tanggal 6 November 2018 Para Teradu menerima surat dari Pimpinan
DPR RI Nomor PW/19881/DPR RI/XI/2018 hal Pergantian
Antarwaktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Hati Nurani Rakyat
(selanjutnya disebut sebagai Partai Hanura) atas nama Frans Agung
Mulia Putra, S.Sos, MH dan kawan-kawan yang mengajukan
Penggantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Hati
Nurani Rakyat atas nama Sdr. Frans Agung Mula Putra, S.Sos, M.H.,
dan kawan-kawan dari 9 (sembilan) Daerah Pemilihan dengan
disertai dokumen-dokumen pendukung (Bukti T-12), antara lain:
Surat Keputusan Pemberhentian Sdr. Frans Agung Mula
Putra,S. Sos, M.H, dan kawan-kawan dari DPP Partai Hanura;
dan
Surat Pengunduran Diri bagi Calon PAW yang tidak bersedia
menjadi Pengganti Antarwaktu khusus bagi pengusulan nama
yang tidak sesuai dengan tingkat perolehan suara
b) Selanjutnya, Para Teradu melakukan penelitian terhadap pengajuan
Calon Pengganti Antarwaktu dan dalam tenggat waktu kurang dari 5
(lima) hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan KPU
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan KPU
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6
Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, Para Teradu membalas Surat dari Pimpinan DPR RI
tersebut dengan menyampaikan 6 (enam) nama Calon Pengganti
Antarwaktu dan 3 (tiga) Calon Pengganti Antarwaktu yang perlu
diklarifikasi (Bukti T-13), di mana salah satu yang perlu diklarifikasi
adalah Calon Pengganti Antarwaktu dari Sdr. H.Dossy Iskandar
Prasetyo.
c) Bahwa Partai Hanura mengajukan Pengadu sebagai Pengganti Antar
Waktu Anggota DPR-RI Fraktsi Hanura atas nama Saudara Dr.
H.Dossy Iskandar (Bukti T-14), di mana urutan suara terbanyak
berikutnya setelah Sdr. H.Dossy Iskandar Prasetyo adalah Sdri. Sisca
Dewi Hermawati dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII. Namun, Sdri.
Sisca Dewi Hermawati sebagaimana tercantum dalam Surat
Pernyataan Mahkamah Partai DPP Partai Hanura Nomor:
003/MP/HANURA/IX/2018 tanggal 24 September 2018 diberhentikan
sebagai Anggota Partai Hanura berdasarkan Surat Keputusan Dewan
Pimpinan Pusat Partai Hanura Nomor: SKEP/1128/DPP-
HANURA/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018, sehingga nama Calon
Pengganti Antarwaktu yang diusulkan oleh DPP Partai Hanura adalah
Sdr. Ir. Tulus Sukariyanto yang bukan merupakan perolehan suara
terbanyak setelah Sdr. H.Dossy Iskandar Prasetyo (Bukti T-15).
d) Berdasarkan informasi dari Internet, Teradu I mengetahui bahwa
bahwa Sdri. Sisca Dewi Hermawati sedang berada di Rumah Tahanan
karena yang bersangkutan terkena kasus Pidana Pencemaran Nama
Baik dan Pemerasan, di mana setelah Teradu I melakukan Klarifikasi
sekitar tanggal 14 November 2019, LO Partai Hanura juga
memberitahukan bahwa Sdri. Sisca Dewi Hermawati sedang berada di
Rumah Tahanan.
e) Bahwa berdasarkan hasil Klarifikasi yang telah Teradu I lakukan,
diketahui fakta bahwa Sdri. Sisca Dewi Hermawati tidak menerima
pemberhentian tetap atas nama dirinya dan akan mengajukan
gugatan ke Mahkamah Partai Politik terhadap pemberhentian atas
nama dirinya dari Keanggotaan Partai Hanura (Vide Bukti T-3).
f) Bahwa Pengajuan Gugatan atas Keputusan Partai Hanura tentang
Pemberhentian Anggota Partai Hanura juga dilakukan oleh Sdri Ir. Hj.
Tari Siwi Utami, di mana Sdri Ir. Hj. Tari Siwi Utami diberhentikan
sebagai Anggota Partai Hanura dan terhadap Keputusan Partai
Hanura tersebut Sdri Ir. Hj. Tari Siwi Utami sebagaimana tercantum
dalam Surat Pernyataan, yang bersangkutan akan mengajukan
gugatan/keberatan ke Mahkamah Partai DPP Partai Hanura. Terhadap
gugatan/keberatan yang telah diajukan oleh Sdri Ir. Hj. Tari Siwi
Utami tersebut, Mahkamah Partai sebagaimana tercantum dalam
Surat Pernyataan Mahkamah Partai Hanura Nomor: 0-
6/MP/HANURA/XI/2018 pada pokoknya menyatakan bahwa
Keputusan Mahkamah Partai DPP Partai Hanura sebelumnya yang
memberhentikan Sdri Ir. Hj. Tari Siwi Utami sebagai Anggota Partai
Hanura dicabut, sehingga Sdri Ir. Hj. Tari Siwi Utami kembali menjadi
Anggota Partai Hanura dan memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti
Antarwaktu Anggota DPR RI (Bukti T-16).
g) Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d, dan
Pasal 20 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana
terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada pokoknya
mengatur bahwa Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD
Kabupaten/Kota dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diajukan
sebagai Pengganti Antar Waktu apabila yang bersangkutan sedang
menjalani pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap.
h) Bahwa faktanya kasus Pidana Pencemaran Nama Baik dan Pemerasan
yang dilakukan oleh Sdri. Sisca Dewi Hermawati baru diputus oleh
Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14
Januari 2019 dan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan tersebut, Sdri. Sisca Dewi Hermawati telah mengajukan Upaya
Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, di mana Upaya Hukum
Banding tersebut telah diputus pada tanggal 12 Maret 2019 dan
terhadap Putusan Banding tersebut, Penuntut Umum telah
mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan upaya hukum tersebut sampai
sekarang masih dalam proses pemeriksaan. (Vide Bukti T-2 dan T-4.
i) Bahwa fakta hukum menunjukkan adanya kondisi hukum yang lain,
di mana kondisi hukum tersebut juga menjadi salah satu
pertimbangan Teradu III untuk belum memproses Pengganti
Antarwaktu dari Sdr. H.Dossy Iskandar Prasetyo.
j) Bahwa tidak ada batas waktu terhadap pengajuan upaya hukum ke
Mahkamah Partai, Pengadilan Negeri, dan/atau Mahkamah Agung
terhadap Keputusan Partai yang memberhentikan seorang anggota
Partai Politik sebagaimana ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 6
Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, sehingga Sdri. Sisca Dewi Hermawati yang sampai
dengan awal Januari 2019 belum mengajukan upaya hukum ke
Mahkamah Partai seyogianya bukan merupakan suatu hal yang
melanggar ketentuan Peraturan karena sampai dengan Januari 2019,
Peraturan yang berlaku terkait dengan Pengganti Antarwaktu Anggota
DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota adalah Peraturan
KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota.
k) Bahwa sebagaimana tanda terima yang disampaikan oleh Kuasa
Hukum Sdri. Sisca Dewi Hermawati (Vide Bukti T-5) setelah Teradu I
melakukan Klarifikasi pada tanggal 14 Januari 2019, Teradu I dan II
mengetahui bahwa Sdri. Sisca Dewi Hermawati telah mengajukan
keberatan ke Mahkamah Partai Politik, tetapi menurut yang
bersangkutan, pengajuan gugatan tersebut belum mendapat nomor
registrasi karena dianggap urusan internal partai politik.
l) Bahwa Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan pada tanggal 29 Januari 2019 dan
diundangkan pada tanggal 4 Februari 2019. Namun Para Teradu
mengetahui Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 telah ditetapkan
dan diundangkan setelah Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019
dipublish di website JDIH KPU pada tanggal 15 Februari 2019 (Vide
Bukti T-6 dan T-7).
m) Bahwa Teradu I dan Teradu II meminta petunjuk dan arahan dari
Teradu III terkait dengan pengajuan upaya hukum yang dilakukan
oleh Sdri. Sisca Dewi Hermawati sebagai Calon Pengganti Antarwaktu
Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang
diberhentikan dari Anggota Partai Hanura, apakah perlu dilakukan
klarifikasi sekali lagi terhadap proses pengajuan upaya hukum yang
telah dilakukan oleh Sdri. Sisca Dewi Hermawati. Berdasarkan arahan
dan petunjuk Teradu III, Teradu I dan II melakukan Klarifikasi sekali
lagi, di mana hasil Klarifikasi tersebut didapati fakta bahwa DPP Partai
Hanura telah mengeluarkan Keputusan Partai Politik yang baru yang
memperkuat pemberhentian Sdri. Sisca Dewi Hermawati, di mana
putusan tersebut bukan merupakan Putusan atas gugatan ke
Mahkamah Partai Hanura yang telah diajukan oleh Sdri. Sisca Dewi
Hernawati, melainkan Putusan Mahkamah Partai Hanura atas
gugatan diajukan oleh Pengadu (Vide Bukti T-11). Selanjutnya,
tanggal 26 Februari 2019 Kuasa Hukum Sdri. Sisca Dewi Hermawati
mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas
Keputusan Partai Hanura yang memberhentikan Sdri. Sisca Dewi
Hermawati sebagai anggota Partai Hanura, meskipun
Gugatan/Keberatan yang telah diajukan oleh Sdri. Sisca Dewi
Hermawati pada tanggal 28 Januari 2019 ke Mahkamah Partai Politik
belum mendapat nomor registrasi Perkara dari Makamah Partai Politik
sampai dengan waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat (Vide Bukti T-5 dan T-8).
n) Bahwa ketentuan dalam Pasal 23 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 6
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun
2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada
pokoknya mengatur bahwa jangka waktu pengajuan upaya banding
hasil Putusan Mahkamah Partai Politik ke Pengadilan Negeri adalah 14
(empat belas) hari kerja sejak putusan Mahkamah Partai Politik.
o) Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Partai Hanura Nomor:
01/MP/DPP-Hanura/I/2019 tidak mencantumkan tanggal diputusnya
Putusan Mahkamah Partai Hanura Nomor: 01/MP/DPP-
Hanura/I/2019 tersebut (Vide Bukti T-11) dan Putusan Mahkamah
Partai Hanura tersebut baru diketahui oleh Sdri. Sisca Dewi
Hermawati setelah Klarifikasi yang telah dilakukan oleh Teradu I dan
II pada bulan Februari 2019 pasca Peraturan KPU Nomor 6 Tahun
2019 dipublish di website JDIH KPU pada tanggal 15 Februari 2019
yaitu pada tanggal 18 Februari 2019, di mana Sdri. Sisca Dewi
Hermawati pada klarifikasi tersebut melalui Surat Pernyatanaan
menyatakan akan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri,
sehingga menurut hemat Para Teradu, tenggang waktu 14 (empat
belas) terhadap pengajuan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat sebagaimana ketentuan pada penjelasan angka 16) dihitung
sejak Sdri. Sisca Dewi Hermawati mengetahui adanya Putusan
Mahkamah Partai Hanura Nomor: 01/MP/DPP-Hanura/I/2019 dari
hasil Klarifikasi yang telah dilakukan oleh Teradu I dan II kepada Sdri.
Sisca Dewi Hermawati yaitu pada tanggal 18 Februari 2019.
p) Bahwa meskipun penghitungan 14 (empat belas) hari sebagaimana
penjelasan pada angka 15) dihitung mulai dari Klarifikasi yang
dilakuna pada Bulan Februari 2019, Klarifikasi yang telah dilakukan
oleh Teradu I dan II pada Bulan Februari 2019 sebenarnya bukan
merupakan Klarifikasi yang dimulai dari awal, melainkan suatu
rangkaian Klarifikasi yang bersifat lanjutan dari Klarifikasi-Klarifikasi
yang telah dilakukan sebelumnya.
q) Bahwa terhadap Keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Pengadu,
Para Teradu akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa sebagaimana Persidangan yang telah dilakukan pada
tanggal 30 April 2019 yang lalu diketahui fakta bahwa Saksi
Pengadu atas nama Ramdan Perdana dan Tari merupakan staff dari
Pengadu.
Bahwa menurut Para Teradu merupakan suatu hal yang aneh
ketika Sdr. Ramdan Perdana yang merupakan Saksi Pengadu dalam
waktu yang bersamaan menjadi Kuasa Hukum dari Pengadu karena
Kuasa Hukum merupakan seseorang yang diberikan Kuasa untuk
melakukan pembelaan "mewakili" orang lain yang berhubungan
dengan penyelesaian suatu kasus hukum. Sedangkan Saksi adalah
seseorang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa
dan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa
peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi, di mana Saksi dalam suatu
persidangan wajib menyampaikan Keterangan di bawah sumpah.
Sehingga menurut Para Teradu kedudukan Sdr. Ramdan Perdana
dalam persidangan pada perkara a quo tidak jelas dan patut
dipertanyakan integritas dalam memberikan Keterangan pada
persidangan yang lalu.
Bahwa Saksi atas nama Sdri. Tari dalam persidangan yang lalu
mengakui bahwa Saksi pernah mengajak Teradu II untuk makan
siang di luar, sehingga terbukti dalil Teradu II dalam Jawaban
Tertulis pada halaman 13 angka 20) yang pada pokoknya
menyatakan bahwa ajakan makan siang yang dilakukan oleh Saksi
atas nama Tari merupakan suatu hal yang aneh menurut Teradu II
dan ada indikasi pendekatan yang dilakukan kepada Teradu II agar
Teradu II segera memproses PAW dari Pengadu. Hal ini dikarenakan
Teradu II tidak memiliki kedekatan apapun dengan Sdri. Tari.
Bahwa sebagaimana Pernyataan Saksi Pengadu atas nama Ramdan
Perdana dan Tari, terbukti bahwa kedua orang Saksi tersebut
bukan merupakan anggota Partai Politik dan tidak mendapat Surat
Mandat dari Partai Politik untuk berkomunikasi ataupun
melakukan koordinasi dengan KPU dalam proses Pengganti
Antarwaktu Anggota DPR RI dari Sdr. H.Dossy Iskandar Prasetyo.
Kedua orang Saksi yang dihadirkan oleh Pengadu merupakan
"utusan pribadi" dari Pengadu.
Bahwa berdasarkan penjelasan pada angka 17.4. sampai dengan
17.5., Keterangan Saksi Pengadu atas nama Ramdan Perdana dan
Tari patut dipertanyakan kebenarannya.
r) Bahwa berdasarkan fakta dan bukti, Para Teradu telah melaksanakan
tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan kode etik penyelenggara pemilu. Untuk itu, Para
Teradu mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa menolak seluruh
dalil pengaduan Pengadu dan merehabilitasi nama baik Para Teradu.
[2.5] PETITUM PARA TERADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai
berikut:
1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku
Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik para Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya.
[2.6] Bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Para Teradu mengajukan
bukti-bukti sebagai berikut:
Bukti T-1 : Surat Tugas Nomor: 228/PY.04-ST/06/TEKMAS 2/XI/2018
tanggal 9 November 2018.
Bukti T-2 : Petikan Putusan Pidana Nomor: 1197/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel
dengan Terdakwa atas nama Sisca Dewi Hermawati yang putusan
tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan pada tanggal 14 Januari 2019.
Bukti T-3 : Surat Pernyataan atas nama Sisca Dewi Hermawati tanggal 19
November 2018.
Bukti T-4 : Screenshoot Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Perkara Nomor:
1197/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.
Bukti T-5 : Tanda Terima HLA Law Firm atas Pengajuan Keberatan/Gugatan
atas Pemberhentian Sisca Dewi Hermawati sebagai Anggota
Partai Hanura.
Bukti T-6 : Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian
Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
Bukti T-7 : Formulir Persetujuan/Pelaporan Pengunggahan pada Laman
JDIH KPU RI (www.jdih.kpu.go.id) terhadap Peraturan KPU
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
Bukti T-8 : Surat Pernyataan atas nama Sisca Dewi Hermawati tanggal 18
Februari 2019 dan kumpulan dokumen mengenai Pengajuan
Gugatan PMH ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang
didaftarkan pada tanggal 26 Februari 2019.
Bukti T-9 : Screenshoot Whatsapp antara Sdri. Tari dengan Teradu II.
Bukti T-10 : Surat KPU Nomor: 544/PY.04-SD/06/KPU/III/2019 tanggal 25
Maret 2019 yang ditujukan kepada Pengadu Perihal: Penjelasan
Penggantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai
Hanura Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII.
Bukti T-11 : Putusan Mahkamah Partai Hanura Nomor: 01/MP/DPP-
Hanura/I/2019
Keterangan Pihak Terkait
Hasyim Asyari
Anggota KPU RI
Apakah saudara saksi mengetahui bagaimana proses kerja secara hukum proses
PAW? Dimana dalam pengajuan tersebut, Partai bersurat kepada Pimpinan DPR,
kemudian Pimpinan DPR mengajukan kepada KPU, selanjutnya Pihak LO
berkomunikasi dengan pihak KPU untuk mengurusi hal yang bersifat teknisnya.
Para saksi tidak memiliki legalitas dalam mengurus semua hal ini, karena para
saksi bukan LO dan tidak mendapat surat tugas baik dari Partai maupun
Pengadu. Komunikasi yang dilakukan selama ini tidak memiliki legalitas.
