Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 257/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 673/I- P/L-DKPP/2014 tertanggal 7 Agustus 2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 257/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU 1. Nama : Rizaldi Limpas Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta Alamat : Villa Jaka Setia Blok C. No.10 -11, Kelurahan Jaka Setia Galaxi, Bekasi Barat. Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Pengadu I; 2. Nama : Yusuf DJ. Hasani Pekerjaan : Dosen Alamat : RT.08 RW.10 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Pengadu II;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Husni Kamil Manik Organisasi/Lembaga : Ketua KPU RI Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Hadar Nafis Gumay 1  Organisasi/Lembaga : Anggota KPU RI Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Ferry Kurnia Rizkiyansyah Organisasi/Lembaga : Anggota KPU RI Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Arief Budiman Organisasi/Lembaga : Anggota KPU RI Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Ida Budhiati, SH., MH. Organisasi/Lembaga : Anggota KPU RI Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu V; 6. Nama : Sigit Pamungkas Organisasi/Lembaga : Anggota KPU RI Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu VI; 7. Nama : Juri Ardiantoro Organisasi/Lembaga : Anggota KPU RI Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu VII; 8. Nama : Muhammad Organisasi/Lembaga : Ketua Bawaslu RI Alamat Kantor : Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu VIII; 9. Nama : Nelson Simanjuntak Organisasi/Lembaga : Anggota Bawaslu RI Alamat Kantor : Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu IX; 10. Nama : Nasrullah 2  Organisasi/Lembaga : Anggota Bawaslu RI Alamat Kantor : Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu X; 11. Nama : Endang Wihdatiningtyas Organisasi/Lembaga : Anggota Bawaslu RI Alamat Kantor : Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu XI; 12. Nama : Daniel Zuchron Organisasi/Lembaga : Anggota Bawaslu RI Alamat Kantor : Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu XII; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) tertanggal 7 Agustus 2014 Pengaduan Nomor 673/I-P/L-DKPP/2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 257/DKPP-PKE- III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tertanggal 8 Agustus 2014 menyampaikan aduan tentang dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Bahwa pengadu adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang- undangan untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum Presiden dan wakil presiden secara jujur dan adil; 3 2. Bahwa terkait pasal 1 ayat 1 dan ayat 4 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, kami adalah subjek yang sah untuk mengadukan penyelenggara pemilihan umum yang melanggar kode etik; 3. Bahwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas : a. Mandiri; b. Jujur; c. Adil; d. Kepastian Hukum; e. Tertib; f. Kepentingan Umum; g. Keterbukaan; h. Proporsionalitas; i. Profesionalitas; j. Akuntabilitas; k. Efisiensi; dan l. Efektivitas 4. Bahwa sebagaimana tertuang dalam pasal 5 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 2 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta Pasal 2 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. 5. Bahwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah bentuk daulat rakyat dalam konstitusi negara untuk memilih Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang menjadi bagian yang sangat penting dan sangat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara dimana menyentuh langsung atau tidak langsung seluruh kepentingan setiap warga negara tanpa terkecuali; 6. Bahwa maksud dan tujuan pengaduan ini, tidak untuk menzalimi, tetapi semata-mata untuk memberikan kepastian hukum dalam bernegara demi terwujudnya hakikat atau filosofi bernegara di masa masa yang akan datang. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Komisi Pemilihan Umum: 4 7. Bahwa jadwal dan waktu yang ditetapkan dalam Peraturan KPU Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2014 memicu ketidakjujuran, ketidakadilan, dan ketidakpastian hukum akibat tidak terpenuhinya rasio kesediaan waktu untuk penyelesaian tahapan pekerjaan yang berdimensi akibat hukum untuk mencapai tertib dan berkepastian hukum sebagai jawaban dari sikap taat asas proporsionalitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemilu; 8. Bahwa rasio penetapan waktu dimaksud yaitu, waktu-waktu yang ada pada Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yang tertera pada kegiatan angka 5 sampai dengan 8 e tidak mencerminkan atau memenuhi ketentuan pasal 5 huruf h, i dan j.karena hal tersebut tidak dicermati dan dilaksanakan dengan baik pada faktanya dalam penyelenggaraan pemilihan umum terjadi permasalahan-permasalahan terkait daftar pemilih, yang sesungguhnya menjadi salah satu faktor utama atau tolok ukur untuk menentukan angka-angka perolehan suara yang harus ditetapkan hingga mencerminkan wujud dari asas jujur, kepastian hukum dan tertib; 9. Bahwa ketika pelaksanaan pleno penghitungan suara, Komisi Pemilihan Umum tidak menyediakan waktu yang proporsional untuk menyelesaikan sanggahan/komplain/sikap protes pihak yang dirugikan untuk memberi jaminan keadilan dan keterbukaan penyelenggaraan pemelihan umum yang berkepastian hukum. 10. Bahwa dalam rapat pleno penetapan hasil pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara terbuka oleh KPU pada tanggal 22 Juli 2014 dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia melalui siaran pemberitaan, telah terjadi protes yang serius oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa atas kinerja Komisi Pemilihan Umum RI dengan tindakan menarik diri dari proses penetapan hasil Pemilu. Komisi Pemilihan Umum ketika itu tidak memberi ruang penyelesaian dan sikap yang semestinya, sebagaimana yang diperintahkan Undang Undang Pemilu dalam asas asasnya, tetapi bertindak sebaliknya dengan pemaksaan kehendak untuk menetapkan hasil Pemilihan Umum dalam suasana dan cara yang tidak lazim dalam ketentuan hukum administrasi pada umumnya serta Pasal 14 huruf b Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 5 11. Bahwa sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat sebagaimana pada Rapat Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 22 Juli 2014 adalah cermin tindakan penyelenggaraan pemilihan di setiap tingkatan penyelenggaraan pemilihan umum dibawahnya. 12. Bahwa tindakan KPU yang memperbolehkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia tanggal 9 Juli 2014 bagi pemilih yang belum terdaftar pada DPT, adalah tindakan di luar ketentuan perundang- undangan pemilu yang memerintahkan; Peserta Pemilu adalah Pemilih yang ditetapkan dalam DPT. Kemudian hal ini dapat dipandang sebagai akibat atau bukti petunjuk adanya kesengajaan penetapan waktu yang tidak memenuhi rasio dalam peraturan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dikeluarkan KPU yang telah kami permasalahkan pada alinea kedua pengaduan ini; 13. Jika Komisi Pemilihan Umum mempergunakan dalil adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mendasari penggunaan KTP atau paspor bagi warga negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT untuk memberikan suara pada hari pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, seharusnya KPU melakukan tindakan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keputusan sebagai landasan hukum atas tindakannya; 14. Bahwa tindakan tersebut perlu dilakukan sehubungan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat kasuistis yang diakibatkan oleh adanya gugatan terhadap persiapan penyelenggaraan pemilu Presiden tahun 2009, dimana Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum saat itu dinilai bermasalah. Oleh karena hal tersebut bersifat kasuistis dan tidak dapat digeneralisir untuk dipergunakan sebagai ketentuan setiap penyelenggaraan pemilu, maka tindakan KPU dinilai tidak berdasarkan aturan perundang undangan atau cacat hukum, hingga tidak memenuhi asas kepastian hukum dan asas tertib sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum 15. Bahwa untuk memastikan tafsiran atas keputusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan penggunaan KTP dan Paspor bagi pemilih yang belum terdaftar pada penyelenggaraan Pemilihan Umum, mohon kiranya Ketua DKPP terkait kapasitasnya selaku Pakar Hukum Tata Negara dan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dapat 6  memberikan pendapat atau penjelasan di persidangan ini, atau mengundang ahli yang dinilai berkompeten untuk memberikan penafsiran yang tepat menurut hukum. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Bawaslu RI: 16. Bahwa Sikap Badan Pengawas Pemilihan Umum yang menghadiri Rapat Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Persiden dan Wakil Presiden tanggal 22 Juli 2014 yang bersikap diam, dan tidak menjalankan fungsinya sesuai tugas yang di amanatkan oleh Undang Undang untuk tegaknya asas dan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa, serta asas-asas dalam kode etik penyelenggara Pemilu ; 17. Bahwa pada fakta sesungguhnya Badan Pengawas Pemilu telah merekomendasikan temuan pelanggaran Pemilihan Umum yang harus diselesaikan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan perintah undang-undang, tetapi faktanya sewaktu sidang pleno penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tanggal 22 Juli 2014, Bawaslu bersikap menerima dan seolah olah membenarkan tindakan KPU untuk mengabaikan temuan-temuan pelanggaran pemilu yang harus diproses berdasarkan ketentuan perundang-undangan. [2.2] PETITUM Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu; [2.3] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pengadu mengajukan bukti-bukti /keterangan yakni sebagai berikut : NO BUKTI KETERANGAN 1. P-1 Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2014, Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; 2. P-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Umum Presiden 7 Dan Wakil Presiden Tahun 2014. 8 PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan pada 11 Agustus 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Jawaban KPU RI Teradu I, II, III, IV, V, VI, VII: Secara substansi, PKPU tersebut adalah lahir sebagai kebutuhan hukum agar pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan baik. Peraturan-peraturan KPU tersebut justru sangat sesuai dengan asas penyelenggara pemilu: 1. Asas kepastian hukum. Dengan adanya peraturan tersebut maka potensi masalah yang sudah pasti terjadi sebagai konsekuensi penerapan sistem stelsel pasif dalam pendaftaran pemilih, yaitu akan senantiasa ada orang yang luput dicatat karena berbagai faktor, dapat diberikan jaminan penggunaan hak konstitusionalnya. Jika tidak ada regulasi yang sifatnya antisipatif maka potensi hilangnya hak konstitusional warganegara untuk memilih dapat hilang. Dengan adanya regulasi tersebut di atas, hak konstitusional warga negara dapat dijamin. Sebaliknya, hak konstitusional warga negara untuk memilih justru akan hilang jika tidak ada regulasi yang mengaturnya. 2. Asas akuntabilitas. Regulasi tersebut memastikan pengguna hak pilih dengan KTP terdokumentasi dengan baik. Keberadaan pemilih dapat dilacak kebenarannya. 3. Asas jujur. Regulasi tersebut menjadikan pemilih akan menampilkan data pemilih sebagaimana adanya. Data ditulis sesuai faktanya tanpa direkayasa. 4. Asas profesional, tertib dan akuntabilitas. Regulasi tersebut memberikan standar kerja kepada penyelenggara pemilu sekaligus bahan berbagai stakeholder untuk mengontrol kinerja penyelenggara pemilu. 5. Bahwa prinsip utama sistem pendaftaran pemilih dalam UU No. 42 Tahun 2008 adalah stelsel pasif. Pada sistem ini penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU aktif melakukan pendaftaran terhadap warganegara yang memenuhi syarat sebagai pemilih, dengan tetap membuka peluang pemilih aktif mendaftarkan diri kepada petugas pendaftaran pemilih. 6. Bahwa sistem stelsel pasif tersebut meniscayakan akan terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih karena beberapa sebab. Pertama, karena data dan sistem kependudukan sebagai basis penyusunan daftar pemilih belum tuntas terkonsolidasi dengan baik. Kedua, adanya mobilitas penduduk. Ketiga, terdapat petugas pendaftar pemilih yang bekerja kurang optimal. Keempat, karena kesadaran atau pengetahuan 9  warga negara untuk melakukan pengecekan dalam daftar pemilih belum tinggi. Terakhir, kompleksitas geo-demografi. 7. Bahwa kerja keras penyelenggara pemilu untuk memastikan semua warga negara yang memenuhi hak sebagai pemilih tetap saja menyimpan potensi "kesalahan" (error) dalam pendaftaran pemilih. Pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya memberikan gambaran terbaik akan hal itu, seperti pengalaman dalam pemilu 2009 yang kemudian melahirkan putusan Mahkamah Konstitusi menyangkut daftar pemilih. 8. Dengan keniscayaan tersebut, pada hari-H pemilihan sesungguhnya terdapat potensi masalah yang sudah dapat diprediksi sejak dini menyangkut pemenuhan hak konstitusional warganegara, yaitu akan terjadi mereka yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. UU No. 42 Tahun 2008 tidak mengantisipasi dan tidak memberikan solusi penyelesaian potensi persoalan/masalah terhadap warga negara yang belum terdaftar dalam daftar pemilih. Beruntung pada UU pemilu legislatif, potensi masalah tersebut telah diberikan solusinya menyangkut pemilih yang belum terdaftar di DPT. 5. Pertanyaannya, apakah potensi masalah tersebut dibiarkan begitu saja dan tidak diikhtiarkan penyelesaiannya? Ada beberapa pilihan ikhtiar yang dapat dipertimbangkan. Pertama, mendorong DPR melakukan perubahan UU No. 42 Tahun 2008. Kedua, meminta Mahkamah Konstitusi membuat satu putusan kembali menyangkut hak pilih warganegara yang belum terdaftar dalam DPT. Ketiga, meminta Presiden mengeluarkan Perpu. Keempat, KPU menggunakan kewenangannya untuk mengatur dalam peraturan KPU. 6. Pilihan pertama dan kedua sudah pasti tidak mungkin dilakukan. DPR telah berupaya untuk mengubah regulasi tentang pilpres namun akhirnya tidak tuntas. Sementara itu Mahkamah Konstitusi sendiri juga sudah pernah membuat putusan menyangkut penggunaan hak pilih atas mereka yang belum terdaftar di DPT. Bagaimana dengan Perpu? Sepintas pilihan ini masuk akal dan seandainya Pemerintah mengeluarkan Perpu maka kebijakan KPU membuat peraturan menyangkut DPKTB tidak akan dipersoalkan. Namun demikian menyangkut Perpu ini KPU tidak dalam posisi mengusulkan karena KPU "tidak hanya harus independen tetapi juga harus kelihatan independen", sebab masyarakat kita sangat sensitif dengan isu "intervensi". 7. Pada titik tersebut pilihan terakhir adalah harapannya, yaitu mengatur pemenuhan hak konstitusional warga negara yang belum terdaftar dalam DPT dalam peraturan KPU. 10  Pilihan menggunakan kewenangan KPU untuk memberi jalan keluar atas potensi masalah hak pilih warganegara pada hari-H pemilu dengan mengaturnya dalam peraturan KPU adalah relevan dan menjadi jalan terbaik. Peraturan tersebut dalam rangka memfasilitasi hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilih, bukan untuk menghilangkan hak pilih warga negara. KPU memandang bahwa membuat peraturan untuk memastikan terpenuhinya hak konstitusional warga negara lebih utama daripada tidak membuat peraturan yang sudah pasti akan menghilangkan hak pilih warga negara. 8. Dengan demikian, peraturan KPU menyangkut DPK dan DPKTB adalah untuk memenuhi hak konstitusional warga negara yang telah memenuhi hak pilih. Selain itu, keluarnya peraturan KPU beserta praktiknya menyangkut DPK dan DPKTB di seluruh Indonsia juga tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat masif dan terstruktur sebab peraturan itu adalah untuk menjawab potensi persoalan yang sudah dapat diprediksi dan dipetakan sebelumnya. Absennya pengaturan atas potensi masalah menyangkut penggunaan hak pilih justru akan memicu konflik. 9. Memperhatikan secara sungguh-sungguh sumber hukum, pengalaman berharga Penyelenggara Pemilu dalam melayani hak pilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta norma kode etik penyelenggara Pemilu, Para Teradu menempuh kebijakan memberikan jaminan pelaksanaan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Melengkapi norma hukum yang berkaitan dengan daftar pemilih, berdasarkan atribusi wewenang yang diberikan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Para Teradu menyusun dan menetapkan Peraturan KPU tentang pemutakhian data pemilih dan pemungutan serta penghitungan suara secara partisipatif. 10. Memperhatikan fakta tersebut, kebijakan Para Teradu tentang pelayanan kepada pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah sesuai norma etik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 15 huruf a Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan salah satu kewajiban Penyelenggara Pemilu adalah melakukan segala upaya yang dibenarkan etika sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan sehingga memungkinkan bagi setiap penduduk yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak memilihnya. Penyelenggara Pemilu juga berkewajiban 11  menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu. Jawaba Bawaslu RI Teradu VIII, IX, X, XI, XII: 1. Berdasarkan pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia pada Tanggal 11 Agustus 2014, permasalahan yang diadukan di dalam pengaduan a quo adalah sikap Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia “Bawaslu” saat menghadiri Rapat Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada Tanggal 22 Juli 2014. Sikap yang dimaksud oleh pengadu yakni : pertama, bersikap diam dan tidak menjalankan fungsinya sesuai tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Kedua, sikap Bawaslu yang menerima dan seolah-olah membenarkan tindakan KPU untuk mengabaikan temuan-temuan pelanggaran Pemilu yang harus diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Sebelum kami Para Teradu menerangkan terkait apa yang kami lakukan pada saat menghadiri Rapat Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada Tanggal 22 Juli 2014, kami akan terlebih dahulu memberikan gambaran terkait dengan proses rekapitulasi penghitungan suara sebagai berikut (vide; UU No. 42/2008 dan PKPU No. 21/2014) : a. Pertama, pelaksanaan proses rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan dalam sebuah Rapat Pleno yang dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri atas KPU, Saksi dan Pengawas Pemilu; b. Kedua, pelaksanaan proses rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan secara berjenjang mulai dari desa/kelurahan atau nama lain, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional; c. Ketiga, dalam setiap jenjang proses rekapitulasi terdapat prosedur penyelesaian keberatan. Keberatan yang disampaikan dapat berupa prosedur dan/atau selisih penghitungan suara kepada KPU apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Keempat, pihak yang dapat mengajukan keberatan adalah saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau Bawaslu ; 12  e. Kelima, dalam hal keberatan dapat diterima, akan dilakukan pembetulan saat itu juga oleh KPU. Selain itu, setiap keberatan yang disampaikan akan mendapatkan penjelasan prosedur dan/atau proses pencocokan selisih suara; f. Keenam, di dalam proses rekapitulasi penghitungan suara secara nasional, Bawaslu memiliki kewajiban menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon kepada KPU. Selain itu, Saksi juga dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon kepada KPU. Bagi KPU, menjadi kewajibannya untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Saksi/Bawaslu; g. Ketujuh, apabilah setelah pembetulan dilakukan dan penjelasan telah diberikan oleh KPU masih terdapat keberatan dari Saksi, maka KPU akan meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu yang hadir. Bagi KPU, setiap rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu wajib ditindaklanjuti; h. Kedelapan, seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi nasional akan tercatat dan terdokumentasikan. 3. Bahwa gambaran proses rekapitulasi penghitungan suara seperti yang tergambarkan dalam angka kedua terjadi dalam setiap jenjang rekapitulasi. Sehingga setiap permasalahan telah tersaring di setiap jenjang rekapitulasi dan dapat diselesaikan disetiap wilayah penyelenggaraan dan pengawasan pemilu. Maka dengan demikian diharapkan setiap pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan telah selesai dan ditindaklanjuti. 4. Bahwa meskipun desain penyelenggaraan kegiatan rekapitulasi telah dirancang sedemikian rupa, seringkali masih terdapat keberatan-keberatan yang seharusnya telah selesai di level terbawah masih berlanjut di tingkatan di atasnya, bahkan sampai tingkat nasional. Peristiwa seperti ini juga terjadi pada saat proses rekapitulasi nasional. Akan tetapi, keberatan yang disampaikan ditingkat nasional beragam. Ada yang sebenarnya telah diselesaikan tapi diangkat kembali pada proses rekapitulasi nasional. Selain itu, terdapat juga permasalahan yang sama sekali baru atau terdapat juga keberatan yang disampaikan di proses rekapitulasi nasional tetapi di tingkatan di 13  bawahnya saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak pernah menyampaikan keberatan. 5. Bahwa terhadap berbagai peristiwa dan permasalahan di atas, Bawaslu telah aktif memberikan masukan, pendapat dan koreksi dalam bentuk rekomendasi. Pelaksanaan praktik dikeluarkannya rekomendasi dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara ada dalam bentuk rekomendasi tertulis dan ada juga sifatnya lisan karena memerlukan tindakan hukum segera (immediately). 6. Bahwa di dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara secara nasional, Bawaslu secara aktif dan berulangkali memberikan masukan, pendapat dan koreksi kepada KPU apabila terdapat pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan. Begitu juga ketika diminta oleh KPU untuk memberikan pendapat apabila masih terdapat keberatan dari saksi. 7. Bahwa kewajiban Bawaslu adalah menyampaikan laporan atas adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi. Mengenai tindaklanjut atas laporan yang disampaikan, hal tersebut merupakan kewajiban KPU. 8. Bahwa ketika pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara secara nasional, Bawaslu dibantu oleh Bawaslu Provinsi yang bertanggung jawab atas sebuah wilayah pengawasan. Karena di dalam proses pelaksanaan rekapitulasi terdapat kegiatan pencocokan data dan penyampaian informasi yang terjadi di setiap daerah. 9. Bahwa ketika Pengadu mengatakan para Teradu diam dan tidak melaksanakan fungsi serta mengabaikan temuan-temuan pelanggaran dan membenarkan setiap tindakan KPU, kami Para Teradu menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar. Karena pada faktanya, setiap hak dan kewajiban Bawaslu pada saat proses rekapitulasi telah kami jalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti memberikan pendapat ketika dimintai oleh KPU atau menyampaikan masih terdapat rekomendasi Bawaslu yang belum dijalankan. 10. Bahwa terkait dengan membenarkan setiap tindakan KPU seperti yang disampaikan oleh Pengadu, kami juga menyatakan hal tersebut tidak akurat dan tidak sesuai fakta. Karena faktanya dalam proses rekapitulasi, Bawaslu selalu mengambil langkah korektif apabila masih terdapat kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Akan tetapi, apabila yang dilakukan oleh KPU sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tentunya Bawaslu harus menerima hal tersebut sebagai sebuah kebenaran yang wajib diapresiasi. 14 11. Bahwa Teradu menolak secara tegas seluruh aduan Pengadu sepanjang kami Para Teradu dikatakan bersikap diam dan tidak menjalankan fungsinya sesuai tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan sikap Bawaslu yang menerima dan seolah-olah membenarkan tindakan KPU untuk mengabaikan temuan-temuan pelanggaran Pemilu yang harus diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali apa yang kami akui kebenarannya menurut hukum dan etika penyelenggara pemilu. [2.5] PETITUM Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruh; 2. Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik seluruh Teradu.

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:  Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. 15  Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.  Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 juncto Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:  Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.  Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. 16 Kedudukan Pengadu [3.1.4] Bahwa Para Pengadu adalah anggota masyarakat yang mengajukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh para Teradu. Para Pengadu yang mengadukan perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga dengan demikian Pengadu dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan a quo. Sehingga dalam hal ini Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing)untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang bahwa pada pokoknya Para Pengadu mendalilkan Para Teradu sebagai Penyelenggara Pemilu telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu karena jadwal dan waktu yang ditetapkan tidak memenuhi rasio kesedian waktu untuk penyelesaian tahapan sehingga memicu ketidakjujuran, ketidakadilan, dan ketidak pastian hukum. KPU tidak menyediakan waktu untuk penyelesaian sanggahan/komplain/sikap protes bagi pihak yang dirugikan. Tindakan KPU yang memperbolehkan penggunaan KTP dalam pelaksanaan Pemilu Presiden tanggal 9 Juli 2014 bagi pemilih yang belum terdaftar pada DPT adalah tindakan di luar ketentuan perundang undangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum ketika menghadiri Rapat Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Persiden dan Wakil Presiden bersikap diam, dan tidak menjalankan fungsinya sesuai tugas yang di amanatkan oleh Undang Undang. Bawaslu telah merekomendasikan temuan pelanggaran Pemilu yang harus diselesaikan KPU, tetapi faktanya ketika sidang pleno penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Bawaslu bersikap menerima dan seolah-olah membenarkan tindakan KPU untuk mengabaikan temuan temuan pelanggaran pemilu yang harus diproses berdasarkan ketentuan perundang-undangan; [4.2] Menimbang terhadap pengaduan tersebut, Para Teradu Ketua dan Anggota KPU RI menjawab bahwa secara substansi, PKPU lahir sebagai kebutuhan hukum agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan baik. Peraturan-peraturan KPU tersebut justru sangat sesuai dengan asas penyelenggara pemilu. Peraturan KPU menyangkut DPK dan 17 DPKTb adalah untuk memenuhi hak konstitusional warganegara yang telah memenuhi hak pilih. Kebijakan Para Teradu mempertahankan jadwal penetapan hasil Pemilu dan Pasangan Calon Terpilih tanggal 22 Juli 2014 telah memperhatikan pendapat Badan Pengawas Pemilu yang disampaikan dalam forum rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional. Apabila tidak ada kejadian yang sangat luar biasa, tidak ada alasan bagi KPU untuk menunda/menangguhkan penetapan hasil Pemilu. Sepanjang pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional, KPU Provinsi menyampaikan presentasi hasil Pemilu dengan penjelasan tidak ada keberatan terkait DPKTb di tingkat TPS, desa/kelurahan, dan kecamatan. Terhadap jumlah DPKTb yang menjadi perhatian Peserta Pemilu telah diberikan penjelasan secara konstruktif oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Demikian juga terkait pelaksanaan rekomendasi Pengawas Pemilu telah ditindaklanjuti oleh jajaran Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan fakta tersebut, tidak ada alasan mengambil kesimpulan adanya kejadian luar biasa untuk menunda penetapan hasil Pemilu dan Pasangan Calon Terpilih. Lebih dari itu, sampai dengan akhir rapat rekapitulasi penghitungan suara, tidak ada temuan dan pendapat dari Bawaslu untuk memberikan rekomendasi penundaan penetapan hasil Pemilu dan Pasangan Calon Terpilih. Bawaslu bahkan memberi apresiasi kepada KPU dan seluruh rekomendasi telah dilaksanakan. Selain itu, keluarnya peraturan KPU beserta praktiknya menyangkut DPK dan DPKTb di seluruh Indonesia juga tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat masif dan terstruktur sebab peraturan itu adalah untuk menjawab potensi persoalan yang sudah dapat diprediksi dan dipetakan sebelumnya. Absennya pengaturan atas potensi masalah menyangkut penggunaan hak pilih justru akan memicu konflik. Memperhatikan fakta tersebut, kebijakan KPU tentang pelayanan kepada pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah sesuai norma etik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 15 huruf a Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Para Teradu Ketua dan Anggota Bawaslu telah menjalankan hak dan kewajiban pada saat proses rekapitulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti memberikan pendapat ketika dimintai oleh KPU atau menyampaikan ketika masih terdapat rekomendasi Bawaslu yang belum dijalankan. Bawaslu dalam proses rekapitulasi selalu mengambil langkah korektif apabila masih terdapat kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Akan tetapi, apabila yang dilakukan oleh KPU sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 18 tentunya Bawaslu harus menerima hal tersebut sebagai sebuah kebenaran yang wajib diapresiasi; [4.3] Menimbang keterangan para pihak, bukti dan dokumen yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa Para Teradu telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Para Teradu baik KPU RI maupun Bawaslu RI sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya. Namun perlu diingatkan supaya KPU RI memberi penjelasan atau pengarahan yang gamblang kepada penyelenggara dibawahnya terkait penggunaan KTP sehingga tidak menimbulkan masalah sebagaimana terjadi di DKI Jakarta. [4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Para Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Para Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu menjelaskan bahwa Peraturan KPU terkait Pemilu Presiden sudah sesuai dengan asas penyelenggara pemilu. Kebijakan Teradu mempertahankan jadwal penetapan hasil Pemilu dan Pasangan Calon Terpilih tanggal 22 Juli 2014 telah memperhatikan pendapat Badan Pengawas Pemilu yang disampaikan dalam forum rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional. Sampai akhir rapat rekapitulasi penghitungan suara, tidak ada temuan dan pendapat dari Bawaslu untuk memberikan rekomendasi penundaan penetapan hasil Pemilu dan Pasangan Calon Terpilih. Bahkan Bawaslu memberi apresiasi kepada KPU dan seluruh rekomendasi telah dilakanakan. Selain itu, keluarnya peraturan KPU beserta praktiknya menyangkut DPK dan DPKTb di seluruh Indonesia tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran sebab peraturan itu menjawab potensi persoalan yang sudah dapat diprediksi dan dipetakan sebelumnya. Sehingga dengan demikian para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yakni bahwa PKPU lahir sebagai kebutuhan hukum agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan baik. 19 [5.4]Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baik Teradu.

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII atas nama Sdr. Husni Kamil Manik, Sdr. Hadar Nafis Gumay, Sdr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Sdr. Arief Budiman, Sdr. Ida Budhiati, Sdr. Sigit Pamungkas, Sdr. Juri Ardiantoro sebagai Ketua merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X, Teradu XI, dan Teradu XII atas nama Sdr. Muhammad, Sdr. Nelson Simanjuntak, Sdr. Nasrullah, Sdr. Endang Wihdatiningtyas, dan Sdr. Daniel Zuchron sebagai Ketua merangkap Anggota dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh lima anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggota; Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, dan Nur Hidayat Sardini masing-masing sebagai Anggota pada hari Minggu tanggal Tujuh Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggota; Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, dan Nur Hidayat Sardini masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. 20  ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 21