Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 103/DKPP-PKE-VI/2017 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 175/VI- P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 103/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Anton Bukaleng Tempat Tanggal Lahir : Tembagapura, 14 Agustus 1970 Pekerjaan/Lembaga : Swasta/Partai Golkar Alamat : Jalan Elang Nomor 26 RT 004 RW 001, Kelurahan Kuala Kencana, Kecamatan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------ Pengadu I 2. Nama : Yoel Yolemal Tempat Tanggal Lahir : Beoga, 11 November 1973 Pekerjaan/Lembaga : Swasta/Partai Demokrat Alamat : Utikini Baru SP.12 jalur 6, Kelurahan Utikini, Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------- Pengadu II 3. Nama : Eska Magal Tempat Tanggal Lahir : Indawa, 20 November 1965 Pekerjaan/Lembaga : Swasta/Partai Demokrat Alamat : Inamco, Kelurahan Kuala Kencana, Kecamatan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------- Pengadu III Selanjutnya Pengadu I, Pengadu II, dan Pengadu III disebut sebagai----------------------- Para Pengadu Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 5 Juni 2017 Memberikan Kuasa kepada: Nama : Ruben Hohakay, S.H. Tempat Tanggal Lahir : Tobelo, 11 Januari 1968 Pekerjaan/Lembaga : Advokat/Peradi Alamat : Jalan Yos Sudarso Nomor 240, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------- Kuasa Pengadu

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : T Ocepina Magal, S.KM. Jabatan : Ketua KPU kabupaten Mimika Alamat Kantor : Jalan Yos Sudarso, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------ Teradu I; 2. Nama : Derek Mote, S.T. Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Mimika Alamat Kantor : Jalan Yos Sudarso, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------ Teradu II; 3. Nama : Alfrets Petupetu, S.E. Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Mimika Alamat Kantor : Jalan Yos Sudarso, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------ Teradu III; 4. Nama : Yoe Luis Rumaikewi, S.Sos. Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Mimika Alamat Kantor : Jalan Yos Sudarso, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------ Teradu IV; 5. Nama : Reinhard Gobay, S.Sos. Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Mimika Alamat Kantor : Jalan Yos Sudarso, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------- Teradu V; Selanjutnya Teradu I s.d V disebut sebagai----------------------------------Para Teradu [1.3] Membaca pengaduan para Pengadu; Mendengar keterangan para Pengadu; Mendengar jawaban para Teradu; Mendengar keterangan para Saksi; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan para Pengadu dan para Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa para Pengadu telah menyampaikan aduan tertulis kepada DKPP tertanggal 5 Juni 2017 dengan Pengaduan Nomor: 175/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 103/DKPP-PKE-VI/2017dan disampaikan secara lisan di muka Sidang DKPP tanggal 28 Juli 2017 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa pada 10 Mei 2017 KPU Kabupaten Mimika mengadakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika bertempat di Aula Multi Purpose Community Centre, Mimika, Papua. Pleno dilanjutkan Kamis 18 Mei 2017 dan menghasilkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 01/Kpts/KPU KAB.031434172/V/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Anggota DPRD Pada Pemilu Legislatif Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 dan Keputusan Nomor 02/Kpts/KPU KAB.031.434172/V/2017 tentang Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Pada Pemilu Legislatif Kabupaten Mimika Periode 2014-2019. 2. Pleno tersebut dihadiri saksi dari 12 Partai Politik, namun tidak dihadiri Panwaslu Kabupaten Mimika dan/atau Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Pasal 206 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Hal itu melanggar tahapan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 207 ayat (3). Keputusan KPU Mimika tersebut bertentangan dengan Putusan PTUN Jayapura Nomor 34/G/2015/PTUN.JPR, tertanggal 6 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht). Para Teradu diduga telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 2 huruf d tentang kepastian hukum dan Pasal 2 huruf l tentang asas profesionalitas serta melanggar sumpah/janji Anggota KPU sebagaimana diatur Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. 3. Bahwa sebelum diterbitkannya Keputusan KPU Mimika Nomor 01/Kpts/KPU KAB.031434172/V/2017 dan 02/Kpts/KPU KAB.031.434172/V/2017 saksi dari 7 (tujuh) Partai Politik yakni Golkar, PDIP, PKPI, Demokrat, PPP, PKS, dan Nasdem dipersilahkan oleh para Teradu untuk melihat dokumen model DB beserta Lampiran Model DB-1 dan dokumen model EB beserta lampiran EB-1. 4. Bahwa ditemukan fakta lampiran yang dipakai adalah sama dengan lampiran Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014. Dokumen tersebut juga menjadi lampiran dalam Keputusan Gubernur Papua Nomor 1555.2/385/Tahun 2005, tertanggal 3 November 2015 tentang peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode 2014- 2019. Keputusan Gubernur tersebut telah dibatalkan oleh Putusan PTUN Jayapura Nomor 34/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 6 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) serta telah ditindaklanjuti oleh Gubernur Papua dengan surat Nomor 155.2/420/Tahun 2016 tentang pembatalan dan pencabutan Keputusan Gubernur Papua Nomor 1555.2/385/Tahun 2005, tertanggal 3 November 2015 tentang peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 5. Bahwa saksi dari 7 (tujuh) partai politik tersebut telah mengajukan pertanyaan dan keberatan sebagai berikut: a. Apakah data yang dipakai dalam pleno bersumber dari data asli dan apakah saat pengambilan data ada Berita Acara; b. Menolak hasil pleno, jika data yang digunakan oleh Para Teradu bersumber dari data yang tidak asli; 6. Bahwa dalam pleno tersebut keberatan dan pertanyaan para Saksi Parpol tidak ditanggapi oleh para Teradu. Teradu I hanya mempersilahkan untuk menempuh jalur hukum. Teradu I sempat menskors rapat selama 5 (lima) hari dengan alasan untuk mencari data asli mengingat Kantor KPU Kabupaten Mimika telah terbakar. 7. Bahwa para Teradu tidak pernah menuangkan keberatan para Saksi Parpol dalam form keberatan. 8. Para Teradu telah melanggar sumpah janji anggota KPU sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan Umum Pasal 26; Peraturan Bersama KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP, Nomor 34, Nomor 22, dan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Laksana Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf d, huruf, g, huruf l, dan huruf j; serta diduga melanggar Kode Etik penyelenggara Pemilu Pasal 2 huruf b tentang asas jujur, Pasal 2 huruf c tentang asas adil, Pasal 2 huruf d tentang kepastian hukum, Pasal 2 huruf g tentang asas keterbukaan, dan Pasal 2 huruf i tentang asas profesionalitas.. Kesimpulan Pengadu 1. Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 01/Kpts/KPU KAB.031.434172/V/2017, tanggal 18 Mei 2017 Tentang Rekapitulasi hasil Perolehan Suara Partai Politik Anggota DPRD Pada Pemilu Legislatif Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 dan Nomor 02/Kpts/KPU KAB.031.434172/V/2017, tanggal 18 Mei 2017 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota DPRD Pada Pemilu legislatif Kabupaten Mimika Periode 2014 – 2019 adalah cacat hukum karena: a. Pleno tersebut tidak dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Mimika ataupun Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana keharusan yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 206 ayat (3) yaitu Perolehan Suara Partai Politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU kabupaten/Kota dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kabupaten/Kota; b. Bahwa hasil pleno KPU Kabupaten Mimika pada 18 Mei 2017 bertentangan dengan Putusan PTUN Jayapura Nomor 34/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 6 Juni 2016; c. Bahwa dalam pleno tersebut KPU Kabupaten Mimika tidak melakukan penyempurnaan terhadap SK 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 29 April 2014 sesuai dengan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mimika dan Bawaslu Provinsi Papua sebagai berikut: 1. Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mimika Nomor 630/PANWASLU- MMK/2014 tanggal 29 April 2014, perihal Rekomendasi sangat segera; 2. Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mimika Nomor 631/PANWASLU- MMK/2014 tanggal 29 April 2014, perihal Rekomendasi sangat segera; 3. Nomor 195/BAWASLU-PROV/PAPUA/2014 tanggal 4 Mei 2014, perihal Surat penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mimika; 4. Nomor 230/PANWASLU-PROV/PAPUA/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 Perihal Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mimika d. Namun KPU Kabupaten Mimika dalam penetapan Caleg terpilih pada Pleno 18 Mei 2017 tetap mengacu pada Lampiran DB-1 SK Nomor 17/Kpts/KPU- MMK/031.434172/2014, tanggal 9 Mei 2014 yang cacat hukum; 2. Bahwa para Teradu terbukti melanggar sumpah/janji anggota KPU Kabupaten/Kota; 3. Para pengadu berkesimpulan bahwa para Teradu telah terbukti melanggar Kode Etik penyelenggara Pemilihan Umum. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Memeriksa peristiwa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para Teradu; 2. Memeriksa laporan para Pengadu 3. Menjatuhkan sanksi etik berupa pemberhentian tetap kepada Para Teradu 4. Apabila Majelis DKPP menetapkan lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya. [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu I mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai P-22 sebagai berikut: No Tanda Bukti URAIAN SURAT KETERANGAN 1. : P-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Fotokopi Kabupaten Mimika Nomor 01/Kpts/KPU sesuai aslinya KAB.031.434172/V/2017, tanggal 18 Mei 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik Anggota DPRD Pada Pemilu Legislatif Kabupaten Mimika Periode 2014-2019; 2. : P-2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Fotokopi Kabupaten Mimika Nomor 02/Kpts/KPU sesuai asli KAB.031.434172/V/2017, tanggal 18 Mei 2017 Tentang penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Pada pemilu Legislatif Kabupaten Mimika Periode 2014-2019; 3. : P-3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Fotokopi Kabupaten Mimika Nomor 01/KPTS/KPU- sesuai asli MMK/031.434172/2015, tanggal 1 Juni (asli ada pada 2015 Tentang Penetapan Hasil Perolehan KPU Kursi Partai Politik dan Calon terpilih Kabupaten Anggota DPRD Pada pemilu legislatif 2014 Di Mimika) Tingkat Kabupaten Mimika; 4. : P-4 Keputusan Komisi pemilihan Umum Fotokopi Kabupaten Mimika Nomor: 20/Kpts/KPU- sesuai asli MMK/031.434172/2017 Tanggal 25 Mei (asli ada pada 2014 tentang Sertifikasi Perolehan Suara KPU dan Penetapan Kursi Partai Politik Serta Kabupaten Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika) Mimika Periode 2014-2019; 5. : P-5 Keputusan Komisi pemilihan Umum Fotokopi Kabupaten Mimika Nomor: 18/Kpts/KPU- sesuai asli MMK/031.434172/2014, tanggal 20 Mei (asli ada pada 2014 Tentang pembatalan SK KPU Nomor KPU 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, Kabupaten tanggal 20 Mei 2014 Tentang pembatalan SK Mimika) KPU Nomor 17/KPts/KPU- MMK/031.434172/2014, Tentang penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014; 6. : P-6 Keputusan Komisi pemilihan Umum Fotokopi Kabupaten Mimika Nomor: 17/Kpts/KPU- sesuai asli MMK/031.434172/2014, tanggal 9 Mei 2014 (asli ada pada Tentang penetapan hasil Penghitungan KPU Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Kabupaten Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika) Mimika Tahun 2014; 7. : P-7 Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Fotokopi Kabupaten Mimika Nomor : 16A/Kpts/Kpu- sesuai asli MMK/031.434172/2014, Tanggal 29 April (asli ada pada 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan KPU Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Kabupaten Dewan perwakilan Rakyat Daerah Mimika) Kabupaten Mimika Tahun 2014; 8. : P-8 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Fotokopi Jayapura Nomor 34/G/2015/PTUN.JPR, sesuai asli Tanggal 6 Juni 2016; 9. : P-9 Penetapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Fotokopi Negara Makassar Nomor sesuai asli 104/B.TUN/2016/PT.TUNN.MKS, tanggal 26 Oktober 2016; 10. : P-10 Putusan Dewan kehormatan Penyelenggara Fotokopi Pemilu Nomor: 8/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal sesuai asli 13 Juli 2015; (aslinya ada di DKPP) 11. : P-11 Pasal 2 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, Fotokopi dan DKPP Nomor 34 Tahun 2014, Nomor 22 sesuai asli Tahun 2014, dan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Laksana Penyelenggara Pemilihan Umum; 12. : P-12 Pasal 206 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Fotokopi Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum sesuai asli Anggota DPR, DPD, dan DPRD; 13. : P-13 Pasal 207 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Fotokopi Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum sesuai asli Anggota DPR, DPD, dan DPRD; 14. : P-14 Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Fotokopi Provinsi Papua Nomor 033/K.Bawaslu- sesuai asli Prov.PA/HM.02.00/V/2017 tanggal 9 Mei (asli ada pada 2017 Perihal tanggapan surat KPU KPU Kabupaten Mimika Nomor Kabupaten 270/B8/KPUKab.031434172/V/2017 Mimika) 15. : P-15 Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor Fotokopi 155.2/385/Tahun 2015 Tentang Peresmian sesuai asli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika periode Tahun 2014- 2019, tanggal 3 November 2015; 16. : P-16 Surat keputusan Gubernur Papua Nomor Fotokopi 155.2/420/Tahun 2016 Tentang Pembatalan sesuai asli dan Pencabutan Keputusan Gubernurnur Papua Nomor 155.2/385/Tahun 2015 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019, tanggal 29 Desember 2016; 17. : P-17 Sertifikasi DB-1 SK 16A/Kpts/KPU- Fotokopi MMK/031.434172/2014 tanggal 29 April sesuai asli 2014; 18. : P-18 Sertifikasi DB-1 SK 17/Kpts/KPU- Fotokopi MMK/031.434172/2014, tanggal 9 Mei 2014 sesuai asli 19. : P-19 Rekomendasi Panwaslu kabupaten Mimika Fotokopi Nomor 230/PANWASLU- sesuai asli PROV/PAPUA/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, Perihal rekomendasi; 20. : P-20 Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mimika Fotokopi Nomor 630/PANWASLU-MMK/2014 Tanggal sesuai asli 29 April 2014, perihal Rekomendasi Sangat segera; 21. : P-21 Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mimika Fotokopi Nomor 631/P[ANWASLU-MMK/2014 tanggal sesuai asli 29 April 2014, Perihal Rekomendasi Sangat Segera; 22. : P-22 Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mimika Fotokopi Nomor 195/PANWASLU-PROV/PAPUA/2014 sesuai asli tanggal 4 Mei 2014, Perihal Surat Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mimika. [2.4] SAKSI PENGADU Bahwa sidang DKPP tanggal 28 Juli 2017 telah mendengar keterangan saksi para Pengadu dengan keterangan sebagai berikut: Saksi I Fabianus Jemadu 1. Pada saat pleno tanggal 10 dan 18 Mei Saksi hadir dan mengajukan keberatan; 2. Kebetulan Saksi bertindak selaku penggugat di PTUN Jayapura dan PTTUN Makassar; 3. Amar putusan PTUN adalah membatalkan SK gubernur yang berbasis pada SK 17 yang cacat hukum karena penetapannya tidak dihadiri Panwaslu Kabupaten Mimika. Gubernur telah menindaklanjuti putusan tersebut dengan menerbitkan SK pencabutan; 4. Panwaslu Kabupaten Mimika melihat KPU sewenang-wenang menerbitkan SK 17 tanpa melaksanakan rekomendasi Panwas Nomor 630 yang tercantum di bukti tambahan Pengadu. Rekomendasi Nomor 630 ditujukan pada KPU Mimika untuk melaksanakan pencocokan data. Ternyata KPU Mimika tidak melaksanakan. Mereka mengganti nama-nama tanpa kehadiran Panwaslu Kabupaten Mimika saat itu; 5. Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mimika tersebut berasal dari SK Nomor 16A tertanggal 29 April di Timika yang ditetapkan secara sah; 6. Para Teradu bersikeras gunakan SK 17. Mereka menerbitkan SK 01 dengan lampiran DB dari SK 17 yang sudah dibatalkan. DB SK 16, diganti dengan SK 17. Padahal yang asli adalah SK Nomor 16A; 7. Para saksi Partai terus mengejar, memprotes. Ada rekomendasi Bawaslu 195. Agar KPU Mimika melaksanakan, supaya ada pencocokan data dari parpol, ternyata tidak dilaksanakan oleh KPU; 8. Saksi menjelaskan bahwa Sebenarnya yang asli adalah SK 16A. Ternyata satu minggu kemudian, KPU Mimika (Pra PAW) mengubah sewenang-wenang; 9. Saat pleno tanggal 18 Mei 2017, satu minggu sebelumnya Saksi menyerahkan dokumen yang ada di tangan para anggota majelis DKPP, bahwa KPU baru (hasil PAW) harus laksanakan rekomendasi Bawaslu dan melakukan perubahan; 10. 8 (delapan) partai politik walk out menolak. Lalu para Teradu mengubah SK 17 dengan SK 01 dengan tanda tangan komisioner sekarang. Saksi mempertanyakan mengapa DB-nya gunakan SK 17. Mereka (para Teradu) tidak bisa jawab. Saksi mengatakan justru KPU yang sekarang meneruskan kesalahan. SK-nya diganti SK 01 tapi DB dan EB nya mengambil dari SK 17. Para Teradu ngotot memakai SK yang salah dan cacat hukum; 11. Saksi melayangkan protes, mengapa memakai DB SK 17 yang sudah dibatalkan dan cacat hukum. Tapi mereka (KPU Mimika) tidak mendengar, dan mereka tidak dapat menjawab keberatan para Saksi Parpol; 12. Hal itulah yang menjadi tolok ukur DPRD Mimika belum ada hingga saat ini. Sebagai pembanding, Saksi dan para anggota DPRD periode lalu (2009-2014) ditetapkan hanya 1 (satu) SK. Tidak ada 5 (lima) SK seperti periode 2014-2019. Saksi II Melianus Maturbong: 1. Tidak ada logo asli KPU yang berwarna merah. Sedangkan yang diajukan oleh para TEradu adalah hasil fotokopi. Mestinya bukan cap saja yang basah; 2. Para saksi termasuk Golkar protes keras meminta hadirkan dokumen asli. Tapi komisioner KPU mempertahankan yang ada dan menyatakan asli; 3. Dalam putusan 17 telah dimuat, SK gubernur beserta lampirannya cacat hukum. Sampai dia baca EB DB Saksi tunggu sampai selesai Keberatan para saksi partai tidak pernah ditanggapi oleh para Teradu; 4. Para Teradu bertindak berdasarkan surat Mendagri dan KPU RI. Dalam surat tersebut ada penyempurnaan. Yang ada adalah mengaktifkan kembali SK 01 yang telah dibatalkan Gubernur. Saksi berkata kepada para Teradu “itu putusan lembaga peradilan kenapa kamu tidak hargai ini”. Namun Rumaikewi (Teradu IV) mengatakan: Silahkan maju ke proses hukum; 5. Saksi bertanya putusan TUN itu proses hukum atau bukan, itu tidak ditanggapi, mereka lanjut sampai selesai; 6. Saksi berbicara lembaga KPU bukan orang per orang. Pada saat Pleno 10 dan 18 Mei 2017, para Teradu belum menindaklanjuti surat Panwaslih Mimika. Saksi III Anton Yolemal 1. Bahwa Saksi hanya hadir dalam pleno tanggal 10 Mei 2017; Pada 18 Mei 2017 tidak menghadiri pleno KPU Kabupaten Mimika; 2. Dalam pleno 10 Mei, Saksi termasuk yang mengajukan protes karena para Teradu sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mimika untuk menyempurnakan SK 01; 3. Saksi mengingatkan para Teradu agar tunduk pada putusan PTUN; 4. Adapun terkait keabsahan dokumen, Saksi turut protes, dan akhirnya pleno rekapitulasi ditunda selama 5 (lima) hari kerja. [2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU TERHADAP POKOK ADUAN PENGADU 1. Perihal ketidakhadiran Panwaslu Kab. Mimika saat pleno 18 Mei 2017: a. Rapat pleno penyempurnaan SK 17/kpu-mmk/031434172/VI/2015 merupakan perintah KPU Republik Indonesia kepada KPU Provinsi Papua untuk melakukan supervisi dan monitoring terhadap KPU Kabupaten Mimika guna menindaklanjuti Putusan PTUN Nomor: 034/G/2015/PTUN.JPR. b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 69 ayat (3) panwaslu kab/kota, pengawas pemilu luar negeri, dan PPL, bersikap adhoc. Sedangkan Pasal 70 mengatakan Panwaskab, Panwascam, PPL, dan PPLN dibentuk paling lambat satu bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai, dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai. c. Terkait Ketidakhadiran Bawaslu Provinsi Papua pada saat rapat pleno penyempurnaan SK KPU Kabupaten Mimika Nomor 17/kpts/KPU- MMK/031.434172/VI/2015: sebelum rapat, para Teradu sudah menyampaikan pemberitahuan sebanyak 3 (tiga kali) dengan menyurati Bawaslu Provinsi Papua untuk menghadiri pleno tersebut, namun tidak ada tanggapan. Menjelang pelaksanaan rapat pleno KPU Mimika, Bawaslu Provinsi Papua melayangkan surat balasan perihal tanggapan dengan Nomor 033/K.Bawaslu- Prov.PA/HM.02.00/V/2017 tanggal 9 Mei 2017, yang di dalamnya memuat delapan poin. Secara khusus, pada poin 7 disebutkan: Bahwa sehubungan telah berakhirnya seluruh tahapan pemilihan dengan telah dilaksanakannya penetapan Hasil pemilu Anggota DPRD Kab. Mimika melalui SK KPU Kabupaten Mimika Nomor 17/kpts/Mimika 031/VI tentang penetapan perolehan kursi anggota DPRD, sehingga bawaslu Provinsi Papua tidak memiliki kewajiban untuk mengambil alih tugas pengawasan Panwaslu kabupaten Mimika (Bukti T-1 s.d T- 4). Oleh karena itu para Teradu memandang ketidakhadiran panwaslu Mimika dan Bawaslu Papua secara fisik, bukan alasan mendasar bagi para Teradu untuk tidak melaksanakan pleno penyempurnaan dimaksud. 2. Perihal tidak menanggapi keberatan para saksi Partai mengenai validitas/keabsahan data yang termuat dalam Formulir DB-1 dan EB-1: Bahwa saat pelaksanaan pleno, ada permintaan dari saksi PPP yang memohon para Teradu agar membuktikan keabsahan DB-1 dan EB-1 apakah benar-benar asli. Para Teradu kemudian menyampaikan kepada saksi tersebut bahwa pembuktian keabsahan DB-1 dan EB-1 tersebut tidak dapat dilakukan hari itu juga. Berhubung, data yang dimiliki para Teradu adalah hasil fotokopi, karena kantor KPU kabupaten Mimika telah ludes terbakar pada 6 Juni 2015. Lalu semua dokumen dipastikan banyak yang ludes terbakar. Akhirnya sidang pleno dimaksud, diskors selama 5 (lima) hari kerja. Saat skors dicabut dan pleno dilanjutkan pada 18 Mei 2017, para teradu menunjukkan dokumen asli formulir asli DB-1 dan EB-1 plus stempel basah dan tanda terima. (Bukti T-5 s.d T-9). 3. Pokok aduan perihal tidak mematuhi putusan PTUN: a. Menurut para Teradu, benar bahwa putusan PTUN sudah Inkracht. Tapi dalam amar Putusan PTUN tersebut tidak disebutkan secara eksplisit bahwa KPU Mimika harus melaksanakan semua putusan. Amar Putusan PTUN Nomor 34/G/2015/PTUN.JPR tercantum bahwa DALAM PENUNDAAN Menolak permohonan penundaan para Penggugat. DALAM EKSEPSI menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima, DALAM POKOK PERKARA mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian; Menyatakan batal surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/385/Tahun 2015 tertanggal 3 November 2015, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019; Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/385/Tahun 2015 tertanggal 3 November 2015, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp1.793.000,- (satu juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah); Menolak Gugatan Para Penggugat selebihnya. (Bukti T-10). b. Bahwa dalam hal memproses putusan administrasi Negara, menurut pemahaman para Teradu, PTUN tidak berhak dan kompeten untuk menyidangkan serta memutus hasil pemilu karena bukan domain PTUN. Patut diduga bahwa Surat keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 17/Kpts/KPU- MMK/031.434172/VI/2015 sengaja dimasukkan oleh para pengadu sebagai objek yang disengketakan di PTUN padahal jelas-jelas dalam dalam Hukum Tata Usaha Negara, hal-hal yang menjadi objek sengketa harus yang berkaitan dengan administrasi negara. Misalnya keputusan bupati dan keputusan gubernur (Bukti T-11). c. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 01/Kpts/KPU/KAB.03143472/V/2017 tentang Rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik periode 2014-2019 Sudah sesuai dengan surat mendagri kepada Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 171.91/494/OTA dan surat KPU republik Indonesia kepada Ketua KPU Provinsi Papua Nomor 142/KPU/II/2017 perihal Putusan PTUN Jayapura Nomor 34/G/2015/PTUN.JPR serta Surat KPU Provinsi Papua kepada Ketua KPU Kabupaten Mimika nomor 68/F13/KPU- PROV.030/III/2017 (Bukti T-12 s.d T-17). Para Pengadu telah berkonspirasi atas kepentingan orang lain agar dapat memenuhi kepentingan politiknya di kemudian hari dalam rangka pemilihan Kepala Daerah Serentak jilid III tahun 2018. Kesimpulan Teradu: 1. Pokok aduan yang berkaitan dengan ketidakhadiran Panwaslu Kabupaten Mimika dan Bawaslu Provinsi Papua pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka; Penyempurnaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/VI/2015 Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mimika Pemilu Tahun 2014, para Teradu menyampaikan kesimpulan fakta dan bukti persidangan sebagai berikut: a. Surat Pemberitahuan KPU Kabupaten Mimika kepada Bawaslu Provinsi Papua yang isinya mengundang Bawaslu Provinsi Papua untuk hadir sebagai Pengawas dalam proses pelaksanaan Rapat Pleno sudah dikirim sebanyak 3 (tiga) kali (Bukti T-1, T-2 dan T-3); b. Surat Bawaslu Provinsi Papua kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tentang Tanggapan surat KPU Kabupaten Mimika Nomor : 27/B8/KPU Kab. 031 434172/V/2017 yang pada penjelasan poin 7 menyebutkan bahwa sehubungan dengan berakhirnya seluruh tahapan pemilihan dengan telah dilaksanakannya penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Mimika melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/VI/2015 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mimika Pemilu Tahun 2014, Tanggal 01 Juni 2015, maka tugas, kewenangan dan kewajiban Panwaslu Kabupaten Mimika telah berakhir, sehingga Bawaslu Provinsi Papua tidak mempunyai kewajiban untuk mengambil alih tugas pengawasan Panwaslu Kabupaten Mimika. (Bukti T-4); c. Bahwa surat dari Bawaslu Provinsi Papua yang menyatakan tidak mempunyai kewajiban mengambil alih tugas pengawasan Panwaslu Kabupaten Mimika di terima KPU Kabupaten Mimika melalui Komisioner KPU Provinsi Papua; d. Bahwa sebelum pelaksanaan Rapat Pleno, KPU Kabupaten Mimika selalu berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua selaku atasan; e. Bahwa Pelaksanaan Pleno KPU Kabupaten Mimika turut dihadiri oleh Komisioner KPU Provinsi Papua sebagai bentuk supervisi dan Monitoring; f. Bahwa saksi Pengadu mengakui adanya pembacaan surat Bawaslu Provinsi Papua pada saat Pelaksanaan Rapat Pleno tanggal 10 Mei 2017; 2. Terkait dengan keberatan Pengadu mengenai validitas dan keabsahan data yang termuat dalam formulir DB-1 dan EB-1, para Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: a. Bahwa pada saat Rapat Pleno tanggal 10 Mei 2017, ada permintaan dari salah satu saksi partai politik (Saksi PPP) yang memohon agar para Teradu dapat membuktikan keaslian formulir DB-1 dan Formulir EB-1 yang digunakan. Akhirnya Para Teradu menskors sidang selama 5 hari kerja; b. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2017, para Teradu telah menunjukan formulir dengan tanda tangan asli oleh Komisioner KPU kabupaten Mimika periode yang lama (pra PAW) dengan cap basah KPU; c. Bahwa pada Sidang DKPP 28 Juli 2017 KPU Kabupaten Mimika telah menunjukan formulir asli dan tanda terima asli dari KPU Provinsi Papua; d. Bahwa para Teradu dalam Rapat Pleno telah membacakan seluruh isi SK 01/Kpts/KPU/KAB.03143472/V/2017 Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik Anggota DPRD pada Pemilu Legislatif Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 02/Kpts/KPU KAB.031434172/V/2017 tentang Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Pada Pemilu Legislatif Kabupaten Mimika Periode 2014-2019. 3. Aduan Pengadu bahwa Para Teradu tidak mematuhi Putusan PTUN Jayapura Nomor : 34/G/2015/PTUN.JPR: a. Bahwa dalam amar putusan PTUN tidak disebutkan tentang SK yang harus di plenokan oleh KPU Kabupaten Mimika; b. Bahwa dalam Surat PTUN Jayapura Nomor : W4.TUN4/ 648/HK.06/VI/ 2017, yang ditujukan kepada Anton Bukaleng dkk, tertanggal 12 Juni 2017; Perihal Gubernur Papua Cq. Bupati Mimika dan KPU Kab. Mimika tidak melaksanakan Putusan Nomor: 34/G/2015/PTUN.JPR. dijelaskan sebagai berikut : - Bahwa dalam surat saudara menyebutkan Gubernur Papua/Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155.2/420/Tahun 2016 tentang pembatalan dan pencabutan Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika, dengan demikian Gubernur Papua selaku Tergugat dalam perkara ini telah melaksanakan putusan Pengadilan (perkara Nomor: 34/G/20/2015/PTUN.JPR) dimaksud; - Bahwa terkait permintaan Saudara agar Pengadilan memanggil dan/atau memerintahkan kepada Gubernur Papua agar menerbitkan Keputusan (peresmian anggota DPRD) sesuai SK Nomor 16 A, maka hal tersebut tidak dapat dikabulkan karena hal tersebut tidak ada dalam amar putusan dimaksud, dan untuk tahap itupun harus melalui proses Pleno di KPU Kabupaten Mimika sebagaimana tersirat dalam pertimbangan hukum putusan perkara dimaksud; - Selanjutnya terkait dengan permohonan saudara agar Pengadilan memerintahkan Bupati dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika melaksanakan putusan Pengadilan, tidak dapat dipenuhi karena Bupati dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika bukan pihak dalam perkara dimaksud. [2.6] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan laporan/pengaduan tidak dapat diterima untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu I s.d V tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilihan Umum; 3. Menolak permohonan Para Pengadu untuk seluruhnya; 4. Menyatakan merehabilitasi nama baik teradu I s.d V. [2.7] BUKTI TERADU No. : KODE BUKTI NAMA ALAT BUKTI KETERANGAN 1. : T-1 Surat KPU Kabupaten Mimika Nomor Fotokopi 11/B13/KPU-Kab.031.434172/III/2017 kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua tertanggal 22 Maret 2017; Perihal Pemberitahuan Penetapan Waktu/Tanggal Pleno 30 Maret 2017; 2. : T-2 Surat KPU Kabupaten Mimika Nomor Fotokopi 19/B2/KPU-Kab.031.434172/IV/2017 Kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua tertanggal 10 April 2017; Perihal pemberitahuan dan permintaan konfirmasi kehadiran Bawaslu dalam Rapat pleno; 3. : T-3 Surat KPU Kabupaten Mimika Nomor Fotokopi 27/B8/KPU.Kab.031.434172/V/2017 Kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua tertanggal 4 Mei 2017 perihal Undangan rapat pleno; 4. : T-4 Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor Fotokopi 033/K.Bawaslu-Prov.PA/HM.02.00/V/2017 kepada Ketua KPU Kabupaten Mimika tertanggal 9 Mei 2017Perihal tanggapan surat KPU Kabupaten Mimika Nomor 27/B8/KPU.Kab.031.434172/V/2017; 5. : T-5 Surat KPU Kabupaten Mimika Nomor Fotokopi 09/B2/KPU Kab.MMK.031434172/III/2017; Perihal Permintaan formulir Model DB-1 beserta Lampirannya; 6. : T-6 Surat KPU Kabupaten Mimika Nomor Fotokopi 39/B2/KPUKPUKab.031434172/V/2017 kepada Ketua KPU Provinsi Papua tertanggal 10 Mei 2017 perihal Permohonan peminjaman dokumen asli SK KPU Mimika; 7. : T-7 Tanda Terima Formulir DB dan EB; Fotokopi 8. : T-8 Lampiran Formulir DB dan EB SK Fotokopi 17/Kpts/KPUKab.031.4343172/2014 dari KPU Provinsi; 9. : T-9 Formulir EB-2 pernyataan keberatan saksi Fotokopi dan/atau kejadian khusus dalam penetapan perolehan suara dan kursi partai politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD kabupaten Mimika dalam pemilu 2014 10. : T-10 Putusan PTUN Nomor 34/G/2015/PTUN.JPR Fotokopi tertanggal 6 Juni 2016 11. : T-11 Surat PTUN Jayapura Nomor Fotokopi W4.TUN4/648/HK.06/VI/20178 Kepada Pengadu I Anton Bukaleng, dkk. Tertanggal 12 Juni 2017 perihal Gubernur Papua cq Bupati Mimika dan KPU Kabupaten Mimika tidak melaksanakan Putusan Nomor 34//G/2015/PTUN.JPR; 12. : T-12 SK KPU Kabupaten Mimika Nomor Fotokopi 01/kpts/KPU Kab.031.434172/V/2017 13. : T-13 SK KPU Kabupaten Mimika Nomor Fotokopi 02/kpts/Kpu Kab.031.434172/V/2017; 14. : T-14 Tata tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Fotokopi Perolehan Kursi Partai Politik calon terpilih anggota DPRD pada Pemilu Legislatif Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 tertanggal 10 Mei 2017; 15. : T-15 Surat Kemendagri Nomor 171/91/494/OTDA Fotokopi kepada Ketua kPU tertanggal 24 Januari 2017 Perihal Putusan PTUN Jayapura Nomor 34/G/2015/PTUN.JPR; 16. : T-16 Surat KPU RI kepada Ketua KPU Provinsi Fotokopi Papua tertanggal 10 Februari 2017 perihal tindak lanjut Putusan PTUN Jayapura Nomor 34/G/2015/PTUN.JPR; 17. : T-17 Surat KPU Provinsi Papua Nomor Fotokopi 68/F13/KPU-PROV/030/II/2017 tertanggal 17 februari 2017 perihal Hasil Supervisi dan Monitoring.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan para Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan para Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: ”pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP”. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa para Pengadu merupakan calon anggota legislatif dari Partai politik peserta pemilihan umum legislatif 2014 yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan para Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum atas perbuatannya: [4.1.1] Pada 10 Mei 2017 dalam melakukan rapat pleno Rekapitulasi Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika bertempat di Aula Multi Purpose Community Centre, Mimika, Provinsi Papua, para Teradu tidak menanggapi keberatan dan pertanyaan saksi-saksi dari 7 (tujuh) Partai Politik yakni Golkar, PDIP, PKPI, Demokrat, PPP, PKS, dan Nasdem mengenai sumber data dan keberadaan berita acara pengambilan data Formulir DB-1 dan Formulir EB-1. Para Teradu justru menskorsing rapat pleno Rekapitulasi Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika; [4.1.2] Bahwa dalam rapat pleno 18 Mei 2017 para Teradu menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 01/Kpts/KPU KAB.031434172/V/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 dan Keputusan Nomor 02/Kpts/KPU KAB.031.434172/V/2017 tentang Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Pada Pemilu Legislatif Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 dengan tetap mengacu pada Lampiran Formulir DB-1, Formulir EB-1, dan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 17/Kpts/KPU- MMK/031.434172/2014. Pleno tersebut dihadiri saksi dari 12 Partai Politik, namun tidak dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Mimika dan/atau Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Pasal 206 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. [4.1.3] Para Teradu tidak mengindahkan Putusan PTUN Jayapura Nomor 34/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 6 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Putusan PTUN a quo membatalkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 1555.2/385/Tahun 2005 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Papua dengan menerbitkan Keputusan Nomor 155.2/420/Tahun 2016 tentang Pembatalan dan Pencabutan Keputusan Gubernur Papua Nomor 1555.2/385/Tahun 2005, tertanggal 3 November 2015 tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014- 2019; [4.1.4] Para Teradu melanggar Pasal 3 ayat (1) tentang sumpah janji anggota KPU juncto Pasal 5 huruf b asas jujur, huruf c asas adil, huruf d asas kepastian hukum, huruf g asas keterbukaan, dan huruf i tentang asas profesionalitas Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan para Pengadu: [4.2.1] Para Teradu telah menanggapi keberatan para saksi Partai terkait validitas/keabsahan data yang termuat dalam Formulir model DB-1 dan EB-1. Dalam rapat pleno pada 10 Mei 2017 Para Teradu meminta waktu untuk menyiapkan dokumen, sebab seluruh dokumen hasil rekapituasi penghitungan perolehan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD musnah terbakar saat kantor KPU Kabupaten Mimika dibakar pada 6 Juni 2015. Rapat pleno rekapitulasi ditunda selama 5 (lima) hari kerja dan dilanjutkan 18 Mei 2017 dengan menunjukkan dokumen asli formulir asli DB-1 dan Formulir EB-1 yang ditandatangani Anggota KPU Kabupaten Mimika yang lama (sebelum PAW) dengan stempel basah dan tanda terima dari KPU Provinsi Papua; [4.2.2] Bahwa para Teradu dalam Rapat Pleno telah membacakan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 01/Kpts/KPU/KAB.03143472/V/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik Anggota DPRD pada Pemilu Legislatif Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 dan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 02/Kpts/KPU KAB.031434172/V/2017 tentang Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019. Keputusan a quo merupakan hasil perbaikan terhadap proses Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 17/KPU-MMK/031434172/VI/2014 yang disupervisi dan dimonitoring oleh KPU Provinsi Papua atas perintah KPU Republik Indonesia guna menindaklanjuti Putusan PTUN Nomor: 034/G/2015/PTUN.JPR. Ketidakhadiran Panwaslu Kabupaten Mimika pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik Anggota DPRD dan Rapat Pleno Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 tanggal 18 Juni 2017, oleh karena masa jabatan Panwaslu Kabupaten Mimika telah selesai. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 69 ayat (3), panwaslu kabupaten/kota, pengawas pemilu luar negeri, dan PPL, bersifap ad hoc. Selanjutnya Pasal 70 menentukan bahwa Panwaskab, Panwascam, PPL, dan PPLN dibentuk paling lambat satu bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai, dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai. Para Teradu telah berusaha menghadirkan Bawaslu Provinsi Papua pada rapat pleno perbaikan prosedur penerbitan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 17/kpts/KPU-MMK/031.434172/VI/2014. Para Teradu telah menyampaikan pemberitahuan sebanyak 3 (tiga kali) dengan menyurati Bawaslu Provinsi Papua untuk menghadiri pleno tersebut tetapi tidak ada tanggapan. Menjelang rapat pleno KPU Mimika tanggal 18 Mei 2017, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan surat Nomor 033/K.Bawaslu-Prov.PA/HM.02.00/V/2017 tanggal 9 Mei 2017 pada poin 7 menjelaskan bahwa seluruh tahapan pemilihan umum berakhir dengan penetapan Hasil pemilu Anggota DPRD Kabupaten Mimika melalui Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 17/KPU-mmk/031434172/VI/2014 tentang penetapan perolehan kursi anggota DPRD, sehingga bawaslu Provinsi Papua tidak memiliki kewajiban untuk mengambil alih tugas pengawasan Panwaslu Kabupaten Mimika; [4.2.3] Para Teradu membenarkan Putusan PTUN Nomor 34/G/2015/PTUN.JPR telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), tetapi tidak bermakna sebagai larangan untuk menjadikan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 17 Nomor 17/KPU- MMK/031434172/VI/2014 sebagai dasar dalam menetapkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik Anggota DPRD pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 dan Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014- 2019. Putusan PTUN Nomor 34/G/2015/PTUN.JPR juga tidak mewajibkan para Teradu untuk menggunakan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 16A/KPU/MMK/031.434172/2014 sebagai dasar dalam menetapkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik Anggota DPRD pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 dan Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Pada Pemilu Legislatif Kabupaten Mimika Periode 2014-2019. Hal itu diperkuat dengan Surat PTUN Jayapura Nomor W4.TUN4/648/HK.06/VI/2017, tertanggal 12 Juni 2017, yang ditujukan kepada Pengadu I Anton Bukaleng, Perihal: Gubernur Papua Cq. Bupati Mimika dan KPU Kabupaten Mimika tidak melaksanakan Putusan Nomor: 34/G/2015/PTUN.JPR; [4.3] Menimbang keterangan dan jawaban para Pihak, keterangan Saksi, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat; [4.3.1] Bahwa tindakan para Teradu menskorsing dan meminta waktu 5 (lima) hari kerja dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik Anggota DPRD pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 dan Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Pada Pemilu Legislatif Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 tangga 10 Mei 2017, untuk menghadirkan sumber data berita acara pengambilan data, menurut DKPP merupakan bentuk tanggapan para Teradu atas pertanyaan dan keberatan saksi-saksi Partai yang disampaikan oleh Partai Golkar, PDIP, PKPI, Demokrat, PPP, PKS, dan Nasdem. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kemampuan para Teradu menunjukkan dokumen asli Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 17/KPU-mmk/031434172/VI/2014 beserta lampiran Formulir Model DB-1 dan EB-1 yang ditandatangani Anggota KPU Kabupaten Mimika yang lama (sebelum PAW) dengan stempel basah serta tanda terima dari KPU Provinsi Papua. Berdasarkan hal tersebut, dalil aduan para Pengadu, bahwa para Teradu melanggar Pasal 5 huruf i juncto Pasal 15 huruf a tentang asas profesionalitas tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP; [4.3.2] Bahwa tindakan para Teradu dalam rapat pleno 18 Mei 2017 menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 01/Kpts/KPU KAB.031434172/V/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Anggota DPRD Pada Pemilu Legislatif Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 dan Keputusan Nomor 02/Kpts/KPU KAB.031.434172/V/2017 tentang Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 yang tetap mengacu pada lampiran Formulir Model DB-1 Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, menurut DKPP merupakan perbuatan yang dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Para Teradu telah berusaha secara patut dan sungguh-sungguh untuk memenuhi ketentuan Pasal 206 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Mengingat mekanisme dan prosedur tersebut tidak terpenuhi sehingga Keputusan Gubernur Papua Nomor 1555.2/385/Tahun 2005, tertanggal 3 November 2015 tentang peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 dibatalkan oleh Putusan PTUN Jayapura Nomor 34/G/2015/PTUN.JPR. Ketidakhadiran Panwaslu Kabupaten Mimika dalam rapat pleno tanggal 10 dan 18 Mei 2017 sangat beralasan menurut hukum dan etika yang berada di luar kemampuan para Teradu. Hal tersebut disebabkan oleh jabatan Panwaslu yang bersifat ad hoc sehingga saat rapat pleno diselenggarakan pada tanggal 10 dan 18 Mei 2017 tidak ada lagi Panwaslu Kabupaten Mimika. Untuk tetap memenuhi ketentuan Pasal 206 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Para Teradu telah berusaha mengundang Bawaslu Provinsi Papua dengan menyampaikan surat sebanyak tiga kali. Bawaslu Provinsi Papua tidak bersedia hadir dengan alasan bahwa seluruh tahapan pemilihan umum telah berakhir dengan penetapan Hasil pemilu Anggota DPRD Kabupaten Mimika melalui Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 17/KPU-mmk/031434172/VI/2014 tentang penetapan perolehan kursi anggota DPRD. Oleh sebab itu Bawaslu Provinsi Papua tidak memiliki kewajiban untuk mengambil alih tugas pengawasan Panwaslu Kabupaten Mimika. Kehadiran pengawas pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu pada prinsip bertujuan mengawasi setiap tahapan pelaksanaan pemilu guna kepentingan keterbukaan dan akuntabilitas agar pemilu terlaksana sesuai dengan asas jujur dan asas adil. Meskipun demikian, ketidakhadiran pengawas pemilu setelah diundang dan disampaikan secara patut oleh para Teradu merupakan suatu keadaan yang berada di luar kemampuan para Teradu. Hal tersebut tidak menjadi penghalang pelaksanaan tahapan rekapitulasi perolehan suara partai dan penetapan perolehan kursi partai dan calon anggota DPRD terpilih. Mengingat rapat pleno 18 Mei 2017 a quo tidak lagi merekapitulasi sebagaimana dalam tahapan pemilu anggota legislatif tahun 2014 tetapi sekadar memperbaiki mekanisme dan prosedur penetapan rekapitulasi perolehan suara partai politik serta penetapan perolehan kursi dan calon anggota DPRD terpilih sesuai lampiran Formulir DB-1 dan Formulir EB-1 Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 yang diperoleh dari KPU Provinsi Papua. Validitas data lampiran Formulir Model DB-1 dan EB-1 yang didukung dengan Surat KPU Kabupaten Mimika Nomor 09/B2/KPU Kab.MMK.031434172/III/2017, Formulir Model DB-1, Surat KPU Kabupaten Mimika Nomor 39/B2/KPUKPUKab.031434172/V/2017 tertanggal 10 Mei 2017 perihal Permohonan peminjaman dokumen asli Keputusan KPU Mimika, Tanda Terima Formulir Model DB-1 dan EB-1, merupakan bukti yang sah dan meyakinkan. Menurut DKPP, para Teradu telah bekerja sesuai dengan Pasal 5 huruf b asas jujur, huruf c asas adil, huruf d asas kepastian hukum, huruf g asas keterbukaan, dan huruf i tentang asas profesionalitas Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Berdasarkan hal tersebut sepanjang terkait dalil aduan Pengadu pada angka [2.1.2] tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP; [4.3.3] Tindakan Para Teradu melakukan rapat pleno pada tanggal 10 Mei 2017 dan 18 Mei 2017, merupakan upaya memperbaiki mekanisme dan prosedur penetapan rekapitulasi perolehan suara partai politik serta penetapan perolehan kursi dan calon anggota DPRD terpilih. Hal tersebut dilakukan oleh Para Teradu sebagai tindak lanjut atas Keputusan Gubernur Nomor 155.2/420/Tahun 2016 tentang Pembatalan dan Pencabutan Keputusan Gubernur Papua Nomor 1555.2/385/Tahun 2005, tertanggal 3 November 2015 tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014- 2019. Keputusan Gubernur Nomor 155.2/420/Tahun 2016 merupakan pelaksanaan Putusan PTUN Jayapura Nomor 34/G/2015/PTUN.JPR yang membatalkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 1555.2/385/Tahun 2005 tertanggal 3 November 2015 tentang peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode 2014-2019. Tindakan para Teradu menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika, Nomor 01/Kpts/KPU KAB.031434172/V/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Anggota DPRD Pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019, demikian halnya Keputusan Nomor 02/Kpts/KPU KAB.031.434172/V/2017 tentang Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Pada Pemilu Legislatif Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 mengacu pada lampiran Formulir Model DB-1 dan EB-1 Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014. Para Teradu menurut DKPP telah secara patut dan bersungguh-sungguh berusaha memenuhi mekanisme dan prosedur administrasi yang menjadi pertimbangan dibatalkannya Keputusan Gubernur Papua Nomor 1555.2/385/Tahun 2005. Tindakan para Teradu menerbitkan kedua Keputusan a quo merupakan tindaklanjut Putusan PTUN Jayapura Nomor 34/G/2015/PTUN.JPR untuk mengisi anggota DPRD Kabupaten Mimika yang mengalami kekosongan. Pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut, menurut DKPP telah dilakukan oleh para Teradu secara patut menurut hukum dan etika. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan para Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP. Meskipun demikian, DKPP memandang perlu mengingatkan tugas KPU Provinsi Papua untuk melakukan pendampingan dan pembinaan khusus untuk peningkatan kapasitas bagi para Teradu agar memahami secara komprehensif tugas, fungsi, dan wewenang sebagai penyelenggara pemilu yang kredibel dan profesional. Hal tersebut merupakan bagian penting dari usaha membangun kepercayaan dan kehormatan lembaga penyelenggara pemilu di mata publik. [4.4] Menimbang dalil para Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan para Pengadu dan para Teradu, serta mencermati keterangan para saksi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan para Pengadu; [5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, DKPP harus memulihkan nama baik para Teradu.

1. Menolak pengaduan para Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi Teradu I T Ocepina Magal selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Mimika, Teradu II Derek Mote, Teradu III Alfrets Petupetu, Teradu IV Yoe Luis Rumaikewi, dan Teradu V Reinhard Gobay masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Mimika; 3. Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Dr. Harjono, S.H., M.CL., selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Muhammad., S.IP., M.Si., Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., Dr. Alfitra Salamm, APU, Ida Budhiati, S.H., M.H., Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H., dan Hasyim Asy’ari, S.H., M.Si., Ph.D. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal enam belas bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu tujuh Belas oleh Dr. Harjono, S.H., M.CL., selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Muhammad., S.IP., M.Si., Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., Dr. Alfitra Salamm, APU, dan Ida Budhiati, S.H., M.H, masing- masing sebagai Anggota, dengan dihadiri para Pengadu dan/atau kuasanya dan Para Teradu. KETUA ttd Dr. Harjono, S.H., M.CL. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. Ttd Ttd Dr. Alfitra Salamm, APU. Ida Budhiati, S.H., M.H. Ttd Ttd Hasyim Asy’ari, S.H., M.Si., Ph.D. Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si.