Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 130-PKE-DKPP/VI/2019 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 127- P/L-DKPP/V/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 130-PKE- DKPP/VI/2019, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Abdul Wachid Pekerjaan/Lembaga : Anggota DPR RI/Partai Gerindra Alamat : Jalan Kanguru Raya Nomor 12 Semarang Memberikan kuasa kepada: Nama : Listiani Widyaningsih Pekerjaan/Lembaga : Advokat Alamat : Jalan Kanguru Raya Nomor 12 Semarang Nama : Achmad Arifulloh Pekerjaan/Lembaga : Advokat Alamat : Jalan Kanguru Utara V/7 Semarang Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Pengadu.

Terhadap: [1.2] TERADU 1. Nama : Yulianto Sudrajat Jabatan : Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Alamat : Jalan Veteran 1A, Jawa Tengah Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------- Teradu I; 2. Nama : Putnawati Jabatan : Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Alamat : Jalan Veteran 1A, Jawa Tengah Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------- Teradu II; 3. Nama : Diana Ariyanti jabatan : Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Alamat : Jalan Veteran 1A, Jawa Tengah Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------- Teradu III; 31922450, Fax. (021) 3192245, 4. Nama : Paulus Widiyantoro Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Alamat : Jalan Veteran 1A, Jawa Tengah Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------- Teradu IV; 5. Nama : Muslim Aisha Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Alamat : Jalan Veteran 1A, Jawa Tengah Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------- Teradu V; 6. Nama : M. Taufiqurrahman Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Alamat : Jalan Veteran 1A, Jawa Tengah Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------- Teradu VI; 7. Nama : Ikhwanudin Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Alamat : Jalan Veteran 1A, Jawa Tengah Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------- Teradu VII; Selanjutnya Teradu I s.d. VII disebut sebagai--------------------- Para Teradu. [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Membaca dan mempelajari jawaban Para Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti- bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Menimbang Pengadu mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah yang pada pokoknya mendalikan sebagai berikut: 1. Bahwa pada hari Selasa, 7 Mei 2019, pada saat dilaksanakan penetapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap kabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi Jawa Tengah Pemilu 2019, ditemukan adanya ketidaksesuaian data Jumlah Pengguna Hak Pilih dengan data Jumlah surat suara yang digunakan serta data jumlah suara sah dan tidak sah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap kabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi Jawa Tengah Pemilu 2019 (Model DC 1-PPWP) untuk Kabupaten Sukoharjo, (Bukti P-1); 2. Ketidaksesuaian data tersebut pada angka 1, dengan perincian sebagai berikut: a. Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 563.185. b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 563.186. c. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 563.186. 3. Ketidaksesuaian data tersebut pada angka 1 dan 2, dengan perincian sebagai berikut: a. Dalam Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sukoharjo Pemilu 2019 (Model DB 1-PPWP) Kabupaten Sukoharjo, ditemukan adanya ketidaksesuaian data Jumlah Pengguna Hak Pilih dengan data Jumlah surat suara yang digunakan serta data jumlah suara sah dan tidak sah di Kecamatan Bendosari, (Bukti P-2); 31922450, Fax. (021) 3192245, b. Ketidaksesuaian data tersebut pada huruf a, dengan perincian sebagai berikut: 1) Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 37.248 2) Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 37.249 3) Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 37.249 c. Dalam Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap desa/kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo Pemilu 2019 (Model DA 1-PPWP) Kecamatan Bendosari, ditemukan adanya ketidaksesuaian data Jumlah Pengguna Hak Pilih dengan data Jumlah surat suara yang digunakan serta data jumlah suara sah dan tidak sah di Desa Toriyo, (Bukti P-3); d. Ketidaksesuaian data tersebut pada huruf c, dengan perincian sebagai berikut: 1) Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 3.463 2) Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 3. 464 3) Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 3. 464 e. Dalam Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap TPS dalam Wilayah Desa Turiyo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo Pemilu 2019 (Model DA A 1- PPWP) Desa Toriyo, ditemukan adanya ketidaksesuaian data Jumlah Pengguna Hak Pilih dengan data Jumlah surat suara yang digunakan serta data jumlah suara sah dan tidak sah di TPS 01, (Bukti P-4); f. Ketidaksesuaian data tersebut pada huruf e, dengan perincian sebagai berikut: 1) Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 244 2) Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 245 3) Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 245 4. Bahwa pada hari Rabu, 8 Mei 2019, pada saat dilaksanakan penetapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap kabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi Jawa Tengah Pemilu 2019, ditemukan adanya ketidaksesuaian data Jumlah Pengguna Hak Pilih dengan data Jumlah surat suara yang digunakan serta data jumlah suara sah dan tidak sah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap kabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi Jawa Tengah Pemilu 2019 (Model DC 1-PPWP) untuk Kota Pekalongan, (Bukti P-5); 5. Ketidaksesuaian data tersebut pada angka 4, dengan perincian sebagai berikut: a. Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 193.968 b. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 193.974 c. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 193.974 6. Ketidaksesuaian data tersebut pada angka 4 dan angka 5, dengan perincian sebagai berikut: a. Dalam Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap kecamatan dalam Wilayah Kota Pekalongan Pemilu 2019 (Model DB 1-PPWP) Kota Pekalongan, ditemukan adanya ketidaksesuaian data Jumlah Pengguna Hak Pilih dengan data Jumlah surat suara yang digunakan serta data jumlah suara sah dan tidak sah di Kecamatan Pekalongan Barat, di mana jumlah surat suara yang digunakan lebih besar daripada jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (Bukti P-6); b. Ketidaksesuaian data tersebut pada huruf a, dengan perincian sebagai berikut: 1) Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 193.968 31922450, Fax. (021) 3192245, 2) Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 193.972 3) Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 193.974 c. Dalam Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan Pemilu 2019 (Model DA 1-PPWP) Kecamatan Pekalongan Barat, ditemukan adanya ketidaksesuaian data Jumlah Pengguna Hak Pilih dengan data Jumlah surat suara yang digunakan serta data jumlah suara sah dan tidak sah di Kecamatan Pekalongan Barat, di mana jumlah surat suara yang digunakan lebih besar daripada jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (Bukti P-7); d. Ketidaksesuaian data tersebut pada huruf c, dengan perincian sebagai berikut: 1) Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 60.529 2) Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 60.529 3) Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 60.530 e. Dalam Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan Pemilu 2019 (Model DA A 1-PPWP) kelurahan Podosugih, ditemukan adanya ketidaksesuaian data Jumlah Pengguna Hak Pilih dengan data Jumlah surat suara yang digunakan serta data jumlah suara sah dan tidak sah di TPS 27, di mana jumlah surat suara yang digunakan lebih besar daripada jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (Bukti P-8); f. Ketidaksesuaian data tersebut pada huruf e, dengan perincian sebagai berikut: 1) Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 6.242 2) Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 6.242 3) Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 6.243 g. Ketidaksesuaian data sebagaimana dimaksud huruf c juga dicatat dalam Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Wilayah Kecamatan Pekalongan Barat (Model DA- 2),(Bukti P-9); h. Dalam Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan Pemilu 2019 (Model DA 1-PPWP) Kecamatan Pekalongan Timur, ditemukan adanya ketidaksesuaian data Jumlah Pengguna Hak Pilih dengan data Jumlah surat suara yang digunakan serta data jumlah suara sah dan tidak sah di Kecamatan Pekalongan Timur, di mana jumlah surat suara yang digunakan lebih besar daripada jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (Bukti P-10); i. Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud huruf h, dengan perincian sebagai berikut: 1) Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 44.011 2) Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 44.015 3) Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 44.016 j. Dalam Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan Pemilu 2019 (Model DA A 1-PPWP) Kelurahan Kauman, ditemukan adanya ketidaksesuaian data Jumlah Pengguna Hak Pilih dengan data Jumlah surat suara yang digunakan serta data jumlah suara sah dan tidak sah di TPS 30 dan TPS 31, di mana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak sama dengan surat suara yang digunakan serta surat suara sah dan tidak sah (Bukti P-11); k. Ketidaksesuaian data tersebut pada huruf j untuk Kelurahan Kauman, dengan perincian sebagai berikut: 1) Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 7.160 31922450, Fax. (021) 3192245, 2) Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 7.161 3) Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 7.162 l. Ketidaksesuaian data tersebut pada huruf j untuk Kelurahan Poncol, dengan perincian sebagai berikut: 1) Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 7.631 2) Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 7.634 3) Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 7.634 m. Dalam Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan Pemilu 2019 (Model DA A 1-PPWP) Kelurahan Poncol, ditemukan adanya ketidaksesuaian data Jumlah Pengguna Hak Pilih dengan data Jumlah surat suara yang digunakan serta data jumlah suara sah dan tidak sah di TPS 14 dan TPS 21, di mana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak sama dengan surat suara yang digunakan serta surat suara sah dan tidak sah, karena jumlah surat suara yang digunakan lebih besar daripada jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (Bukti P-12); 7. Berdasarkan kronologi kejadian di atas, berikut kami sampaikan beberapa hal sebagai pertimbangan : a. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip : a) Mandiri; b) Jujur; c) Adil; d) Berkepastian hukum; e) Tertib; f) Terbuka; g) Proporsional; h) Profesional; i) Akuntabel; j) Efektif; dan k) Efisien. b. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan prinsip: a) Mandiri; b) Jujur; c) Adil; d) Berkepastian hukum; e) Tertib; f) Terbuka; g) Proporsional; h) Profesional; i) Akuntabel; j) Efektif; k) Efisiensi; dan l) Aksesibilitas. c. Prof. Ramlan Surbakti, seorang pakar pemilu, mendalilkan tujuh kriteria tentang pemilu yang adil dan berintegritas, yaitu: 1). kesetaraan antar warga negara; 2). kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis; 3). persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu; 4). 31922450, Fax. (021) 3192245, partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahap pemilu; 5). badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparsial; 6). integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu; 7). Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu. Mengacu pada kriteria tersebut, salah satu aspek penting keadilan pemilu adalah badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparsial; d. Asas pemilu yang adil dimaksudkan untuk mengawal penyelenggaraan pemilu sebagai prosedur pergantian kekuasaan negara secara konstitusional dan absah. Hal tersebut harus dimaknai bahwa tanpa proses yang adil, hasilnya pun tidak akan dapat diterima. Tanpa hukum pemilu yang adil, sulit tentunya menghasilkan pemilu yang berkalitas dan berintegritas. Keadilan merupakan asas sekaligus amanat yang mesti diwujudkan dalam penyelenggaraan pemilu; e. Sebagai yurisprudensi, sebuah penelitian di Mahkamah Konstitusi oleh Simon Butt (2013) menegaskan bahwa terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang berpengaruh pada hasil pemilu, maka MK memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang (revote). Putusan MK didasarkan pada pemikiran bahwa di dalam keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai, moral, dan etika. Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum serta menjadi landasan moral hukum, sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Sesungguhnya, prioritas yang tidak bisa digeser dan mesti diutamakan adalah nilai keadilan, karena itu adalah ruh atau jiwa dari hukum itu sendiri; f. Kerangka hukum progresif, menegaskan bahwa pemilu sebagai wahana kedaulatan rakyat harus tetap berada di jalur keadilan substantif. Yaitu pengertian suatu keadilan sebagaimana tercantum dalam Black’s law Dictionary 7th Editon, bahwa keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan- aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif. (Garner, 1999:869) Salah satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (nullus/nemo commodum capere potes de injuria sua propria). Dalam kasus kesalahan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden Pemilu Tahun 2019, hal tersebut terjadi karena adanya kesalahan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemilu, menyebabkan kerugian bagi peserta pemilu maupun pemilih dari masyarakat; g. Bahwa, setiap suara pemilih berharga, yaitu one person one vote one value (Sardini, 2011:72) sehingga setiap kelalaian dan kesalahan penyelenggara harus dikoreksi. h. Pelanggaran terkait proses dan hasil pemilu harus diselesaikan secara due process of law), sehingga tidak mengurangi legitimasi penyelenggaraan pemilu. 8. Bahwa telah terjadi kesalahan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden Pemilu Tahun 2019 (Model DC-1), di mana ditemukan adanya ketidaksesuaian data sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan angka 7; 9. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum bahwa Penjumlahan terhadap Surat Suara yang digunakan, Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos, dan Surat Suara yang tidak digunakan, termasuk sisa Surat Suara cadangan, harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan oleh KPPS untuk masing-masing Pemilu; 31922450, Fax. (021) 3192245, 10. Berdasarkan ketentuan tersebut, Teradu I, II, III, IV, V, VI, dan VII berkewajiban untuk membuat dan menetapkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden Pemilu Tahun 2019 (Model DC-1), sesuai dengan norma dimaksud. Di mana harus ada kesesuaian data dalam hal jumlah penggunaan hak pilih dengan data jumlah surat suara yang digunakan serta data jumlah suara sah dan tidak sah. Terjadinya kesalahan tersebut, jelas merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu I, II, III, IV, V, VI, dan VII; 11. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa Dalam melaksanakan prinsip adil, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: a. Memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu; b. Memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya; c. Menjamin kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam rangka penyelesaian pelanggaran atau sengketa yang dihadapinya sebelum diterbitkan putusan atau keputusan; dan d. Mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil. Terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh para Teradu mengindikasikan ketidakcermatan. 12. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: a. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; b. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya; c. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan d. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak. Terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh para Teradu bertentangan dengan prinsip ketaatan terhadap prosedur rekapitulasi peghitungan perolehan suara. 13. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa dalam melaksanakan prinsip tertib, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: a. Menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan Pemilu; b. Mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu; c. Menghormati kebhinnekaan masyarakat Indonesia; d. Memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas, dan akurat; dan e. Memberikan informasi mengenai Pemilu kepada publik secara lengkap, periodik dan dapat dipertanggungjawabkan. Terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh para Teradu dalam rekapitulasi peghitungan perolehan suara mengindikasikan adanya pengabaian norma penyelenggaraan pemilu. 14. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa dalam melaksanakan prinsip terbuka, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: 31922450, Fax. (021) 3192245, a. Memberikan akses dan pelayanan yang mudah kepada publik untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Menata data dan dokumen untuk memberi pelayanan informasi publik secara efektif; c. Memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik. Terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh para Teradu dalam rekapitulasi peghitungan perolehan suara mengindikasikan adanya pengabaian norma penataan data secara efektif. Selain itu, juga tidak sesuai dengan prinsi memberikan respon secara arif dan bijaksana. Oleh karena, kesalahan tersebut sudah disampaika kepada para Teradu, teapi tidak ditindaklanjuti dengan koreksi atau pembetulan. 15. Berdasarkan Pasal 15 huruf e dan huruf Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:  Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu;  bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu; Terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh para Teradu dalam rekapitulasi peghitungan perolehan suara mengindikasikan pengabaian standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu serta substansi profesi administrasi Pemilu. 16. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa dalam dalam melaksanakan prinsip akuntabel, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: a. Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang- undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan; b. Menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga Penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya; c. Menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik; d. Memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai keputusan yang telah diambil terkait proses Pemilu; e. Bekerja dengan tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh para Teradu dalam rekapitulasi peghitungan perolehan suara mengindikasikan pengabaian prinsip akuntabilitas karena menetapkan rekapitulasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan, tata tertib, dan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, para Teradu juga tidak memberikan penjelasan kepada publik terkait adanya penyimpangan berupa kesalahan pada sertifikat Model DC-1. [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti P-1 : Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap kabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi Jawa Tengah Pemilu 2019 (Model DC 1- PPWP) untuk Kabupaten Sukoharjo; Bukti P-2 : Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sukoharjo Pemilu 2019 (Model DB 1-PPWP) Kabupaten Sukoharjo; 31922450, Fax. (021) 3192245, Bukti P-3 : Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap desa/kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo Pemilu 2019 (Model DA 1-PPWP) Kecamatan Bendosari; Bukti P-4 : Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap TPS dalam Wilayah Desa Turiyo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo Pemilu 2019 (Model DA A 1-PPWP) Desa Toriyo; Bukti P-5 : Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap kabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi Jawa Tengah Pemilu 2019 (Model DC 1- PPWP) untuk Kota Pekalongan; Bukti P-6 : Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap kecamatan dalam Wilayah Kota Pekalongan Pemilu 2019 (Model DB 1-PPWP) Kota Pekalongan; Bukti P-7 : Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan Pemilu 2019 (Model DA 1-PPWP) Kecamatan Pekalongan Barat; Bukti P-8 : Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan Pemilu 2019 (Model DA A 1-PPWP) kelurahan Podosugih; Bukti P-9 : Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Wilayah Kecamatan Pekalongan Barat (Model DA-2); Bukti P-10 : Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan Pemilu 2019 (Model DA 1-PPWP) Kecamatan Pekalongan Timur; Bukti P-11 : Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan Pemilu 2019 (Model DA A 1-PPWP) Kelurahan Kauman; Bukti P-12 : Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan Pemilu 2019 (Model DA A 1-PPWP) Kelurahan Poncol. [2.3] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Para Teradu; 3. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bona). 31922450, Fax. (021) 3192245, PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU [2.4] Menimbang bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Ijinkan kami selaku Teradu I s.d. VII untuk menyampaikan jawaban dan fakta-fakta atas pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan Pengadu kepada Majelis DKPP RI sebagai berikut: a. Bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah mengadakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 6-12 Mei 2019 bertempat di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah Jalan Veteran No. 1A Semarang. Dalam rapat pleno tersebut tidak ada keberatan dari saksi yang hadir terhadap hasil rekapitulasi, termasuk untuk hasil rekapitulasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. (Bukti T-1); b. Bahwa terhadap dalil Pengadu tentang adanya ketidaksesuaian antara data jumlah pengguna hak pilih dengan data jumlah surat suara yang digunakan serta data jumlah surat suara sah dan tidak sah pada Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah Pemilu 2019 (Model DC1-PPWP), terdapat selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan dan suara sah dan tidak sah sebanyak 7 suara yang tersebar di wilayah Kota Pekalongan dan Kabupaten Sukoharjo, dengan rincian sebagai berikut : Kota Pekalongan Jumlah Surat Jumlah Surat Jumlah Pengguna Suara yang Suara Sah dan Keterangan Hak Pilih Digunakan Tidak Sah 193.968 193.974 193.974 Selisih 6 Kabupaten Sukoharjo Jumlah Surat Jumlah Surat Jumlah Pengguna Suara yang Suara Sah dan Keterangan Hak Pilih Digunakan Tidak Sah 563.185 563.186 563.186 Selisih 1 (Bukti T-2) c. Bahwa terhadap adanya ketidaksesuaian antara data jumlah pengguna hak pilih dengan data jumlah surat suara yang digunakan serta data jumlah surat suara sah dan tidak sah tersebut,Teradu I s.d. VII dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Jawa Tengah telah meminta penjelasan dan kronologi dari KPU Kota Pekalongan dan KPU Kabupaten Sukoharjo; d. Bahwa terhadap selisih di Kota Pekalongan, KPU Kota Pekalongan menjelaskan bahwa setelah melakukan pencermatan dan penelusuran pada dokumen Formulir Model DB1-PPWP, DA1-PPWP, DAA-PPWP1 dan C1-PPWP, ditemukan selisih jumlah pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan dan surat suara sah dan tidak sah terjadi di 5 TPS, yaitu TPS 30 Kauman, TPS 31 31922450, Fax. (021) 3192245, Kauman, TPS 14 Poncol, TPS 21 Poncol dan TPS 27 Podosugih; e. Bahwa dalam rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota Pekalongan tidak ada keberatan dari para saksi. Saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 atas nama Titik Restiningsih dan Saksi Nomor Urut 02 atas nama Agus Wibowo menerima hasil rekapitulasi dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi. (Bukti T-3)’ f. Bahwa adanya selisih angka antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan serta jumlah surat suara sah dan tidak sah sebenarnya sudah dilakukan mekanisme penghitungan suara ulang baik di tingkat TPS maupun pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat, PPK dan KPU Kota Pekalongan atas rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan dan Badan Pengawas Pemilu Kota Pekalongan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 pasal 74. Namun dari proses penghitungan surat suara ulang tersebut hasilnya tetap sama (ada selisih). Atas selisih tersebut Panitia Pengawas Kecamatan dan Bawaslu Kota Pekalongan meminta agar ditulis dalam catatan kejadian khusus. (Bukti T-4); g. Bahwa pada saat Rekapitulasi di tingkat Provinsi, terdapat koreksi pada data jumlah surat suara yang tidak digunakan yang semula 36.820 menjadi 36.818 dan koreksi pada data jumlah surat suara yang digunakan yang semula 193.972, menjadi 193.974. Hal ini dikarenakan terjadi kesalahan penghitungan di TPS 31 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur dan TPS 27 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat. Selain itu terdapat koreksi pada data jumlah suara sah yang semula 188.104, menjadi 188.103 dan koreksi pada data jumlah suara tidak sah yang semula 5.870, menjadi 5.871. Namun untuk jumlah total suara sah dan tidak sah tidak berubah, yaitu 193.974. Hal ini dikarenakan pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat KPU Kota Pekalongan, dilakukan penghitungan ulang surat suara untuk TPS 31 Kelurahan Kauman dan ditemukan 1 suara tidak sah karena tidak terdapat tanda tangan dan stempel KPPS yang tercoblos pada surat suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 terkoreksi dari semula 189 menjadi 188. Perubahan tersebut belum dilakukan koreksi pada Formulir Model DB1- PPWP, sehingga diperbaiki pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi. Hasil koreksi sebagai berikut : TERTULIS JUMLAH PENGGUNA HAK SURAT SUARA YANG SURAT SUARA SAH PILIH DIGUNAKAN & TIDAK SAH 193.968 193.972 193.974 SETELAH KOREKSI JUMLAH PENGGUNA HAK SURAT SUARA YANG SURAT SUARA SAH PILIH DIGUNAKAN & TIDAK SAH 193.968 193.974 193.974 (Bukti T-5) h. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Jawa Tengah, Teradu I s.d. VII dibantu oleh KPU Kota 31922450, Fax. (021) 3192245, Pekalongan telah menjelaskan dan menyampaikan kronologi dan alasan adanya selisih tersebut kepada saksi yang hadir, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah serta peserta yang hadir dan semuanya menerima. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah meminta agar ditulis di Formulir DC2-KPU sebagai Kejadian Khusus. (Bukti T- 5); i. Bahwa terhadap selisih perolehan suara di Kabupaten Sukoharjo, KPU Kabupaten Sukoharjo telah memberikan penjelasan bahwa selisih tersebut terjadi di TPS 01 Desa Toriyo Kecamatan Bendosari. Atas hal tersebut Pengawas TPS dan saksi yang hadir meminta agar dicatat apa adanya dan dituangkan dalam formulir kejadian khusus. (Bukti T-6); j. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan Bendosari, Panitia Pengawas Kecamatan merekomendasikan penghitungan surat suara ulang untuk TPS 01 Desa Toriyo dan hasilnya tetap sama (masih ada selisih). Panitia Pengawas Kecamatan meminta dicatat apa adanya dan dituangkan dalam Formulir Model DA2-KPU. Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 atas nama Mahendra dan Saksi Nomor Urut 02 atas nama Sri Widodo tidak menyampaikan keberatan dan yang bersangkutan menandatangani formulir Model DAA1-PPWP. (Bukti T-7); k. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Sukoharjo, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo meminta menulis apa adanya dan menuangkan dalam Formulir Model DB2-KPU. Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 atas nama Sutadi dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 atas nama Tri Agung Is Susiani, S.E tidak menyampaikan keberatan dan menandatangani Formulir Model DB1-PPWP. (Bukti T-8); l. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat Provinsi, Teradu I s.d. VII dibantu oleh KPU Sukoharjo telah menjelaskan kronologi adanya selisih tersebut. Saksi Pasangan Calon yang hadir, Bawaslu Provinsi dan peserta yang hadir dalam rapat pleno dapat menerima. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah meminta agar selisih tersebut ditulis apa adanya dan dicatat dalam formulir kejadian khusus (Model DC2-KPU). (Bukti T-5); m. Bahwa dalam rapat pleno di tingkat nasional pada hari rabu tanggal 15 Mei 2019, Teradu I s.d. VII telah menjelaskan kronologi adanya selisih jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah kepada KPU RI, Bawaslu RI dan para saksi yang hadir. Terhadap penjelasan tersebut para pihak menerima dan tidak mempersoalkannya, dan tetap menuliskan hasil rekapitulasi apa adanya dalam formulir model DD1-PPWP. (Bukti T-9); n. Bahwa Teradu I s.d VII membantah dalil Pengadu yang menyatakan bahwa para teradu diindikasikan tidak cermat. Teradu I s.d VII dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi melaksanakan dengan cermat dan teliti dengan melakukan koreksi terhadap adanya kesalahan dan kekeliruan, , menjelaskan kronologi dan alasannya secara lengkap kepada para pihak serta menuangkannya dalam formulir model DC2-KPU. (Bukti T-5); o. Bahwa Teradu I s.d VII membantah dalil Pengadu yang menyatakan bahwa para teradu tidak taat terhadap prosedur rekapitulasi perolehan suara. Teradu I s.d VII dalam rapat pleno rekapitulasi berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 pasal 53, pasal 54, pasal 61, pasal 62, dan pasal 63, (Bukti T-1); 31922450, Fax. (021) 3192245, p. Bahwa Teradu I s.d VII membantah dalil Pengadu yang menyatakan bahwa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan tidak memberikan penjelasan kepada publik hasil rekapitulasi perolehan hasil suara. Teradu I s.d VII telah menjelaskan adanya selisih yang terjadi di Kota Pekalongan dan Kabupaten Sukoharjo dalam rapat pleno, menyerahkan hasil rekapitulasi (Formulir model DC dan Formulir Model DC1-PPWP) kepada masing-masing saksi pasangan calon dan Bawaslu Jawa Tengah dan mengunggah formulir tersebut di Situng KPU. (Bukti T-10); Berdasarkan jawaban dan bukti yang telah disampaikan, Teradu I s.d. VII telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban dengan professional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran terhadap Kode Ktik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pengadu. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, makaTeradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti T-1 : Berita Acara Nomor 117/PL.01.7-BA/33/PROV/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum 2019 (Formulir Model DC-KPU); Bukti T-2 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dari Setiap Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DC1-PPWP); Bukti T-3 : Berita Acara Nomor 825/PL.02.6-BA/3375/KPU-KOT/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pekalongan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DB-KPU); Bukti T-4 : Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pekalongan Pemilu Tahun 2019 (Formulir Model DB2-KPU; Bukti T-5 : Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Provinsi Jawa Tengah Pemilu Tahun 2019 (Formulir Model DC2- KPU; Bukti T-6 : Surat Pernyataan dari Ketua KPPS 01 Desa Toriyo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo; Bukti T-7 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Bendosari Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir DAA1-PPWP); Bukti T-8 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dari Setiap Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Sukoharjo Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir DB1-PPWP); Bukti T-9 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dari Setiap Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir DD1-PPWP); Bukti T-10 : Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Jawa Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019. [2.6] PETITUM PARA TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 31922450, Fax. (021) 3192245, 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu; 4. Memohon kepada Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) untuk merehabilitasi nama baik Teradu dalam Putusannya.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut: 31922450, Fax. (021) 3192245, Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para teradu diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu karena pada hari Selasa, 7 Mei 2019, saat penetapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap kabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu 2019, ditemukan adanya ketidaksesuaian data jumlah pengguna hak pilih sebanyak 563.185 pemilih dengan data jumlah surat suara sebanyak 563.186 yang digunakan serta data jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 563.186 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu 2019 (Model DC 1-PPWP) untuk Kabupaten Sukoharjo. Dalam Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap kecamatan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo pada Pemilu 2019 (Model DB 1- PPWP) Kabupaten Sukoharjo, ditemukan adanya ketidaksesuaian data jumlah pengguna hak pilih sebanyak 37.248 dengan data jumlah surat suara sebanyak 37.249 yang digunakan serta data jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 37.249 di Kecamatan Bendosari. Selanjutnya Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap desa/kelurahan di Wilayah Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo pada Pemilu 2019 (Model DA 1-PPWP) Kecamatan Bendosari, ditemukan adanya ketidaksesuaian data jumlah pengguna hak pilih sebanyak 3.463 pemilih dengan jumlah data sebanyak 3.464 surat suara yang digunakan serta data jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 3.464 di Desa Toriyo. Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap TPS di Wilayah Desa Turiyo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo pada Pemilu 2019 (Model DAA1-PPWP) Desa Toriyo, ditemukan adanya ketidaksesuaian data jumlah pengguna hak pilih sebanyak 244 dengan data jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 245 serta data jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 245 di TPS 01. Pada saat dilaksanakan penetapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu 2019 hari Rabu, 8 Mei 2019 ditemukan adanya ketidaksesuaian data jumlah pengguna hak pilih sebanyak 193.968 dengan data jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 193.974 serta data jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 193.974 sebagaimana 31922450, Fax. (021) 3192245, tercantum dalam Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu 2019 (Model DC 1-PPWP) untuk Kota Pekalongan. Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap kecamatan dalam Wilayah Kota Pekalongan pada Pemilu 2019 (Model DB 1-PPWP), ditemukan adanya ketidaksesuaian data jumlah pengguna hak pilih sebanyak 193.968 dengan data jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 193.972 serta data jumlah suara sah dan tidak sah 193.974 di Kecamatan Pekalongan Barat, dimana jumlah surat suara yang digunakan lebih besar daripada jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Sertifikat rekapitulasi model DA1- PPWP Kecamatan Pekalongan Barat, ditemukan adanya ketidaksesuaian data jumlah pengguna hak pilih sebanyak 60.529 dengan data jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 60.529 serta data jumlah sebanyak 60.530 di Kecamatan Pekalongan Barat, dimana jumlah surat suara yang digunakan lebih besar daripada jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara model DAA1-PPWP Kelurahan Podosugih, ditemukan adanya ketidaksesuaian data jumlah pengguna hak pilih sebanyak 6.242 dengan data jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 6.242 serta data jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 6.243 di TPS 27, dimana jumlah surat suara yang digunakan lebih besar daripada jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap kelurahan di Wilayah Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan pada Pemilu 2019 (Model DA 1-PPWP) Kecamatan Pekalongan Timur, ditemukan adanya ketidaksesuaian data jumlah pengguna hak pilih sebanyak 7.160 dengan data jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 7.161 serta data jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 7.162 di Kecamatan Pekalongan Timur, dimana jumlah surat suara yang digunakan lebih besar daripada jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Ketidaksesuaian data juga terjadi di Kelurahan Poncol dengan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 7.631 jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 7.634 jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 7.634. Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan pada Pemilu 2019 (Model DAA 1- PPWP) Kelurahan Poncol, ditemukan adanya ketidaksesuaian data jumlah pengguna hak pilih dengan data jumlah surat suara yang digunakan serta data jumlah suara sah dan tidak sah di TPS 14 dan TPS 21, dimana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak sama dengan surat suara yang digunakan serta surat suara sah dan tidak sah, karena jumlah surat suara yang digunakan lebih besar daripada jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Dalam sidang pemeriksaan yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 2019 di DKPP secara patut, pengadu tidak hadir tanpa keterangan; [4.2] Bahwa para teradu membantah seluruh dalil aduan yang menyatakan para teradu tidak cermat karena dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu tahun 2019 pada tanggal 6-12 Mei 2019 tidak ada keberatan dari saksi yang hadir termasuk hasil rekapitulasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Bahwa tentang adanya ketidaksesuaian antara data jumlah hak pilih dengan data jumlah surat suara yang digunakan serta data jumlah surat suara sah dan tidak sah sesuai yang didalilkan pengadu, para teradu dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Jawa 31922450, Fax. (021) 3192245, Tengah telah meminta penjelasan dan kronologi dari KPU Kota Pekalongan dan KPU Kabupaten Sukoharjo. Dan dijelaskan bahwa setelah melakukan pencermatan dan penelusuran pada dokumen Formulir Model DB1-PPWP, DA1-PPWP, DAA1-PPWP dan C1-PPWP, ditemukan selisih jumlah pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan dan surat suara sah dan tidak sah terjadi di 5 TPS, yaitu TPS 30 Kauman, TPS 31 Kauman, TPS 14 Poncol, TPS 21 Poncol dan TPS 27 Podosugih. Bahwa dalam rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota Pekalongan tidak ada keberatan dari para saksi. Saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 atas nama Titik Restiningsih dan Saksi Nomor Urut 02 atas nama Agus Wibowo menerima hasil rekapitulasi dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi. Bahwa atas selisih tersebut para teradu sudah melakukan mekanisme penghitungan suara ulang baik di tingkat TPS maupun pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 pasal 74. Namun dari proses penghitungan surat suara ulang tersebut hasilnya tetap sama terdapat selisih. Atas selisih tersebut Panitia Pengawas Kecamatan dan Bawaslu Kota Pekalongan meminta agar ditulis dalam catatan kejadian khusus. Pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah ada koreksi pada data jumlah surat suara yang tidak digunakan yang semula 36.820 menjadi 36.818 dan koreksi pada data jumlah surat suara yang digunakan yang semula 193.972, menjadi 193.974. hal tersebut dikarenakan terjadi kesalahan penghitungan di TPS 31 Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur dan TPS 27 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat. Koreksi pada data jumlah suara sah yang semula 188.104, menjadi 188.103 dan koreksi pada data jumlah suara tidak sah yang semula 5.870, menjadi 5.871. Namun untuk jumlah total suara sah dan tidak sah tidak berubah, yaitu 193.974. Hal ini dikarenakan pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat KPU Kota Pekalongan, dilakukan penghitungan ulang surat suara untuk TPS 31 Kelurahan Kauman dan ditemukan 1 suara tidak sah karena tidak terdapat tanda tangan dan stempel KPPS yang tercoblos pada surat suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 terkoreksi dari semula 189 menjadi 188. Perubahan tersebut belum dilakukan koreksi pada Formulir Model DB1- PPWP, sehingga diperbaiki pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi. Bahwa para teradu dibantu KPU Kota Pekalongan telah menjelaskan dan menyampaikan alasan adanya selisih kepada para saksi yang hadir. Untuk itu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah meminta agar ditulis di Formulir DC2-KPU sebagai Kejadian Khusus. Bahwa adanya selisih perolehan suara di Kabupaten Sukoharjo, KPU Kabupaten Sukoharjo menjelaskan selisih tersebut terjadi di TPS 01 Desa Toriyo Kecamatan Bendosari. Atas hal tersebut Pengawas TPS dan saksi yang hadir meminta agar dicatat apa adanya dan dituangkan dalam formulir kejadian khusus. Bahwa adanya selisih di tingkat Kecamatan Bendosari, Panitia Pengawas Kecamatan merekomendasikan penghitungan suara ulang untuk TPS 01 Desa Toriyo dan hasilnya tetap sama (masih ada selisih). Panitia Pengawas Kecamatan meminta dicatat apa adanya dan dituangkan dalam Formulir Model DA2-KPU. Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 atas nama Mahendra dan Saksi Nomor Urut 02 atas nama Sri Widodo tidak menyampaikan keberatan dan yang bersangkutan menandatangani formulir Model DAA1-PPWP. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sukoharjo meminta menulis apa adanya dan menuangkan dalam Formulir Model DB2-KPU. Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 atas nama Sutadi dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 atas 31922450, Fax. (021) 3192245, nama Tri Agung Is Susiani, tidak menyampaikan keberatan dan menandatangani Formulir Model DB1-PPWP. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat Provinsi, Bawaslu Provinsi dan peserta yang hadir dalam rapat pleno dapat menerima. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah meminta agar selisih tersebut ditulis apa adanya dan dicatat dalam formulir kejadian khusus (Model DC2-KPU). Bahwa hari Rabu, 15 Mei 2019 para teradu telah menjelaskan hal tersebut kepada KPU RI, Bawaslu RI dan para saksi yang hadir di rekapitulasi tingkat nasional, dan tetap menuliskan hasil rekapitulasi apa adanya dalam formulir model DD1-PPWP. [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, dan bukti dokumen yang disertakan berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu menyatakan dalam hal pengadu dan/atau pelapor tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, berdasarkan hasil persidangan, DKPP dapat menetapkan putusan. Bahwa para teradu membenarkan dalil pengadu. Para teradu menjelaskan bahwa dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Jawa Tengah, para teradu meminta penjelasan dan kronologi kepada KPU Kota Pekalongan dan KPU Kabupaten Sukoharjo. Pertama, KPU Kota Pekalongan menjelaskan bahwa setelah melakukan pencermatan dan penelusuran pada dokumen Formulir Model DB1-PPWP, DA1-PPWP, DAA1-PPWP dan C1-PPWP ditemukan adanya selisih jumlah pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan dan surat suara sah dan tidak sah di Kota Pekalongan. Hal tersebut terjadi di 5 TPS, yaitu TPS 30 Kauman, TPS 31 Kauman, TPS 14 Poncol, TPS 21 Poncol, dan TPS 27 Podosugih. Namun dalam rapat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kota Pekalongan, saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 atas nama Titik Restiningsih dan Saksi Nomor Urut 02 atas nama Agus Wibowo tidak melakukan keberatan. Para saksi menerima hasil rekapitulasi dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi. Meski demikian, selislih angka antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan serta jumlah surat suara sah dan tidak sah tersebut sudah dilakukan mekanisme penghitungan suara ulang baik di tingkat TPS maupun pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPK dan KPU Kota Pekalongan. Hal tersebut dilakukan atas rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan dan Badan Pengawas Pemilu Kota Pekalongan. Kemudian, berdasarkan Bukti Teradu selisih angka antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan serta jumlah surat suara sah dan tidak sah telah dicatat dalam Model DB2-KPU. Bahwa penjelasan serta alasan perihal selisih surat suara di tingkat Kota Pekalongan telah diterima oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah serta peserta yang hadir dan ditulis dalam Formulir DC2-KPU sebagai Kejadian Khusus. Kemudian perihal selisih perolehan suara di tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Sukoharjo membenarkan adanya selisih perolehan suara di TPS 01 Desa Toriyo Kecamatan Bendosari. Terhadap selisih perolehan suara tersebut, Panwascam dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan sebelumnya telah merekomendasikan penghitungan suara ulang untuk TPS 01 Desa Toriyo dan dicatat dalam formulir kejadian khusus. Dalam rapat rekapitulasi, perolehan suara tersebut Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 atas nama Mahendra dan Saksi Nomor Urut 02 atas nama Sri Widodo tidak menyampaikan keberatan dan yang bersangkutan menandatangani formulir Model DAA1-PPWP. Bahwa atas kejadian tersebut Bawaslu Kabupaten Sukoharjo saat 31922450, Fax. (021) 3192245, rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Sukoharjo meminta agar KPU Kabupaten Sukoharjo menuangkan juga dalam formulir Model DB2-KPU. Pada saat itu tidak ada saksi yang keberatan dan saksi pun menandatangani formulir Model DB1-PPWP. Penjelasan dan alasan yang diutarakan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo dalam rapat rekapitulasi tingkat Provinsi dapat diterima oleh Bawaslu Provinsi dan peserta yang hadir. Atas kejadian tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah meminta agar selisih tersebut ditulis apa adanya dan dicatat dalam formulir kejadian khusus (Model DC2-KPU). Bahwa dalam rapat rekapitulasi tingkat nasional tanggal 15 Mei 2019 para teradu telah menjelaskan tentang selisih jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah kepada KPU RI, Bawaslu RI dan para saksi yang hadir. Terhadap penjelasan tersebut para pihak menerima dan menuliskan dalam formulir model DD1-PPWP. Sikap dan tindakan para teradu mengakui kesalahan teknis administrasi Pemilu dan mendokumentasikan pada formulir kejadian khusus telah sesuai prinsip jujur, transparan dan akuntabel. Sementara itu, pengadu tidak menggunakan kesempatan untuk membuktikan dalilnya meskipun telah dipanggil secara patut. Dengan demikian, dalil aduan pengadu tidak terbukti dan jawaban para teradu meyakinkan DKPP. [4.4] Menimbang terhadap dalil aduan pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban para teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu dan para teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Yulianto Sudrajat selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Teradu II Putnawati, Teradu III Diana Ariyanti, Teradu IV Paulus Widiyantoro, Teradu V Muslim Aisha, Teradu VI M. Taufiqurrohman, Teradu VII Ikhwanudin masing-masing selaku Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. 31922450, Fax. (021) 3192245, Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Ida Budhiati, Alfitra Salam, dan Teguh Prasetyo masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati, masing- masing sebagai Anggota, dihadiri oleh pengadu dan para teradu. ANGGOTA Ttd Ttd Alfitra Salam Teguh Prasetyo Ttd Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir 31922450, Fax. (021) 3192245,