III. DUDUK PERKARA
ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU
[2.1] Menimbang Pengadu mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Para
Teradu yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:
1. Bahwa kasus ini berawal ketika BAWASLU RI atas nama Teradu dan/atau
Terlapor I melalui Teradu dan/atau Terlapor II membentuk Tim Seleksi Calon
Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Zona 2 (Kab. Tojo Una-Una, Kab. Banggai,
Kab. Balut, Kab. Bangkep, Kab. Morowali, Dan Kab. Morut) masa jabatan 2018-
2023 Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana Keputusan Bawaslu Nomor:
0385/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 (vide Bukti-P1);
2. Bahwa kemudian Tim Seleksi Calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Zona 2
Masa Jabatan 2018-2023 Provinsi Sulawesi Tengah mulai bertugas melakukan
seleksi dengan mengeluarkan pengumuman pendaftaran calon anggota bawaslu
kabupaten/kota Nomor: 02/TIMSEL-Z2/BAWASLU.KAB/VI/2018 TANGGAL 22
JUNI 2018 (vide Bukti-P2);
3. Bahwa melalui pengumuman tersebut, untuk seleksi Anggota Bawaslu
Kabupaten Banggai kemudian Bp. Teguh Yuwono, S.Pd. (Pengadu) ikut sebagai
peserta pendaftar seleksi. Turut juga ikut sebagai peserta pendaftar seleksi
Teradu dan/atau Terlapor III dan Teradu dan/atau Terlapor IV, yang mana
status pekerjaan pendaftar Teradu dan/atau Terlapor III dan Teradu dan/atau
Terlapor IV sebagai PNS(Pegawai Negeri Sipil) di Pemerintahan Kabupaten
Banggai. Kemudian setelah dilakukan seleksi berkas administrasi Teradu
dan/atau Terlapor III dan Teradu dan/atau Terlapor IV dinyatakan Lulus Seleksi
Administrasi, yang diumukan melalui Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi
Calon Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah masa tugas 2018-2023 Nomor:
04/TIMSEL-Z2/BAWASLU.KAB/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 (vide Bukti-P3);
4. Bahwa atas kelulusan Teradu dan/atau Terlapor III dan Teradu dan/atau
Terlapor IV tersebut, Bupati Banggai selaku Pejabat Pembina Kepegawaian
menyatakan tidak pernah memberi izin kepada Teradu dan/atau Terlapor III dan
Teradu dan/atau Terlapor IV untuk mengikuti proses Seleksi tersebut,
sebagaimana Surat Bupati Banggai Nomor: 800/4042/BKPSDM, perihal:
Penjelasan keberadaan Sdr. Welly Ismail, SH.,M.Si. dan Sdr. Irman D. Budahu,
SH. tanggal 18 September 2018 (vide Bukti-P4), yang menerangkan:
a. Bahwa Sdr. Welly Ismail, SH., M.Si. Nip: 197808132002121002 dan Sdr.
Irman Budahu, SH. Nip: 196208281986031010 adalah PNS dilingkungan
Pemda Kabupaten Banggai yang masih Aktif.
b. Bahwa Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK),
tidak pernah mengizinkan Sdr. Welly Ismail, SH., M.Si. dan Sdr. Irman
Budahu, SH. untuk mengikuti seleksi anggota BAWASLU Kabupaten
Banggai Periode 2018-2023.
c. Bahwa Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
sudah menyampaikan keberatan kepada Tim Seleksi BAWASLU Provinsi
Sulawesi Tengah, BAWASLU Republik Indonesia atas keberadaan Sdr. Welly
Ismail, SH., M.Si. dan Sdr. Irman Budahu, SH.;
5. Bahwa secara Administrasi hal ini telah cacat hukum karena di dalam
pengumuman pendaftaran calon anggota bawaslu kabupaten/kota Nomor:
02/TIMSEL-Z2/BAWASLU.KAB/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 (vide Bukti-P2)
terdapat Ketentuan Pendaftaran pada huruf (q) berbunyi: “Surat Izin dari
Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti
seleksi”, sementara Surat Izin tersebut tidak dimiliki oleh Teradu dan/atau
Terlapor III dan Teradu dan/atau Terlapor IV;
6. Bahwa Bupati Banggai selaku Pejabat Pembina Kepegawaian juga
menyampaikan KEBERATAN TERTULIS melalui SURAT BUPATI BANGGAI
NOMOR: 200/1629/KESBANG.POL tanggal 13 Juli 2018 (vide Bukti-P5)
kepada Tim Seleksi Calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Zona 2 Masa
Jabatan 2018-2023 Provinsi Sulawesi Tengah, atas hasil Seleksi Administrasi
menyatakan Lulus atas nama Teradu dan/atau Terlapor III dan Teradu
dan/atau Terlapor IV, namun tidak ada tanggapan;
7. Bahwa Tim Seleksi Calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Zona 2 Masa
Jabatan 2018-2023 Provinsi Sulawesi Tengah tetap mengabaikan keberatan
tertulis Bupati Banggai tersebut, serta tetap memperkenankan Teradu
dan/atau Terlapor III dan Teradu dan/atau Terlapor IV untuk mengikuti proses
Seleksi Tes Tertulis Dan Tes Psikologi tanggal 15 Juli 2018. Teradu dan/atau
Terlapor III dan Teradu dan/atau Terlapor IV dinyatakan Lulus melalui
pengumuman seleksi tes tertulis dan tes psikologi bakal calon anggota bawaslu
kabupaten/kota zona 2 Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 05/TIMSEL-
Z2/BAWASLU.KAB/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018(vide Bukti-P6);
8. Bahwa atas hasil tersebut Bupati Banggai selaku Pejabat Pembina
Kepegawaian kembali menyampaikan KEBERATAN TERTULIS atas hasil
Seleksi Tes Tertulis Dan Tes Psikologi melalui SURAT BUPATI BANGGAI
NOMOR: 800/1918/BKPSDM tanggal 8 Agustus 2018(vide Bukti-P7) kepada
Kepala Badan Kepegawaian Negara Cq. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen
Kepegawaian, serta ditembuskan kepada Teradu dan/atau Terlapor I selaku
Ketua BAWASLU RI, namun tidak ada tanggapan;
9. Bahwa Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Zona 2 Masa
Jabatan 2018-2023 Provinsi Sulawesi Tengah terus melanjutkan Seleksi Tes
Kesehatan dan Wawancara, serta tetap mengikut sertakan Teradu dan/atau
Terlapor III dan Teradu dan/atau Terlapor IV. Teradu dan/atau Terlapor III dan
Teradu dan/atau Terlapor IV tetap dinyatakan Lulus melalui pengumuman
hasil tes kesehatan dan wawancara calon anggota bawaslu kabupaten/kota
zona 2 Nomor: 06/Timsel-Z2/Bawaslu.Kab/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018
(vide Bukti-P8);
10. Bahwa atas kelulusan tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
mengundang peserta Bakal Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai yang
lulus 3 (tiga) tahapan seleksi tersebut, untuk melakukan Fit and Proper Test
untuk dilakukan tanggal 9 Agustus 2018, sebagaimana SURAT NOMOR:
044/K.ST/KP.01.00/VIII/2018 perihal: Undangan Fit and Proper Test tanggal 6
Agustus 2018(vide Bukti-P9);
11. Bahwa puncaknya Teradu dan/atau Terlapor III dan Teradu dan/atau Terlapor
IV terpilih sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai masa jabatan 2018-
2023 melalui pengumuman calon anggota badan pengawas pemilihan umum
kabupaten/kota terpilih masa jabatan 2018-2023 DI 18 (delapan belas)
provinsi Nomor : 0615/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2018tanggal 13 Agustus
2018 (vide Bukti-P10);
12. Bahwa di dalam pengumuman calon anggota badan pengawas pemilihan
umum kabupaten/kota terpilih masa jabatan 2018-2023 DI 18 (DELAPAN
BELAS) PROVINSI Nomor : 0615/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2018 tanggal
13 Agustus 2018 (vide Bukti-J) secara hukum mengalami Cacat Hukum,
dikarenakan hanya mencantumkan nama Anggota Bawaslu terpilih, tidak
memuat nama-nama Calon PAW (Pengganti Antar Waktu), sebagaimana
sebagai perbandingan dalam pengumuman calon anggota badan pengawas
pemilihan umum kabupaten/kota terpilih masa jabatan 2018-2023 di 16
(Enam BELAS) provinsi Nomor :
0612/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2018tanggal 13 Agustus 2018(vide Bukti-
P11) mencantumkan nama-nama Anggota Bawaslu Terpilih dan urutan nama-
nama Calon PAW;
13. Bahwa Teradu dan/atau Terlapor I selaku Ketua BAWASLU RI tetap melantik
Teradu dan/atau Terlapor III dan Teradu dan/atau Terlapor IV di Jakarta pada
tanggal 15 Agustus 2018, sebagaimana diberitakan MEDIA ELEKTRONIK
TRIBUNNEWS.COM tanggal 15 Agustus 2018(vide Bukti-P12), yang pada
pemberitaan pokoknya: “Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
RI, Abhan melantik 1.914 anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia masa
jabatan 2018-2023, di DKI Jakarta, Rabu (15/8/2018)”;
14. Bahwa dari rangkaian kronologis ini, atas perbuatan Teradu dan/atau Terlapor
I dan Teradu dan/atau Terlapor II yang mengabaikan keadaan Teradu
dan/atau Terlapor III dan Teradu dan/atau Terlapor IV selaku PNS (Pegawai
Negeri Sipil) yang tidak memenuhi Syarat Seleksi Administrasi telah terbukti
proses seleksi a quo cacat hukum. Yang berdampak pada pelanggaran Kode
Etik Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)
Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik
Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilihan Umum.
Kesimpulan:
I. Teradu I melalui Teradu II “inkonsisten” menerbitkan produk hukum yakni
pengumuman hasil seleksi terpilih anggota bawaslu kabupaten/kota untuk
semua Provinsi di Indonesia
II. Teradu III dan Teradu IV adalah aparatur sipil negara (asn) yang tidak
memenuhi syarat seleksi calon anggota bawaslu kabupaten/kotabanggai
masa jabatan 2018-2023, karena tidak memperoleh surat izin dari pejabat
pembina kepegawaian (Bupati Banggai)
Adapun uraian lebih lanjut dari 2 (dua) pokok pengaduan tersebut, yakni akan
kami jelaskan sebagai berikut:
I. Teradu I melalui Teradu II “inkonsisten” menerbitkan produk hukum yakni
pengumuman hasil seleksi terpilih anggota bawaslu kabupaten/kota untuk
semua provinsi di Indonesia dengan uraian sebagai berikut:
1. Bahwa TERADU I melalui TERADU II benar membentuk sekaligus
mengangkat Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Masa
Jabatan 2018-2023 untuk mengadakan seleksi di 34 (tiga puluh empat)
provinsi se-Indonesia. Pengangkatan dilakukan berdasarkan Keputusan
Bawaslu RI No: 0385/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VI/2018 tanggal 5 Juni
2018 (vide Bukti-P1);
2. Bahwa atas hasil seleksi tersebut, TERADU I membenarkan, bahwa
melalui Teradu II telah mengumumkan hasil seleksi melalui 2 (dua)
Pengumuman yakni:
a. Pengumuman No: 0615/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2018 tanggal
13 Agustus 2018, untuk hasil seleksi terpilih dari 18 (delapan belas)
Provinsi (vide Bukti-P10);dan
b. Pengumuman No: 0612/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2018 tanggal
13 Agustus 2018, untuk hasil seleksi terpilih dari 16 (enam belas)
Provinsi (vide Bukti-P11);
3. Bahwa kedua Pengumuman tersebut dikeluarkan untuk hasil Seleksi
Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Terpilih dari 34 (tiga puluh) Provinsi,
yang pada prinsipnya merupakan 2 (dua) pengumuman yang menjadi
satu kesatuan tak terpisahkan, berikut:
Pengumuman Nomor : 0612/ Berisikan : untuk 16
BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2018 Daftar Nama Anggota (enambelas)
tanggal 13 Agustus 2018 (vide Bawaslu Provinsi
Bukti-P11) Kabupaten/Kota Terpilih
dan Daftar Nama PAW
(Pengganti Antar Waktu)
Pengumuman Nomor : 0615/ Berisikan : untuk 18
BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2018 Daftar Nama Anggota (delapan belas)
tanggal 13 Agustus 2018 (vide Terpilih dan TIDAK Provinsi”;
Bukti-P10) memuat Daftar Nama
PAW (Pengganti Antar
Waktu)
Pengumuman tersebut juga diterbitkan pada tanggal yang sama yakni
sama-sama pada tanggal 13 Agustus 2018.
4. Bahwa Pada Faktanya, Teradu I sebagai Ketua Bawaslu RI telah
melakukan penyimpangan dalam mengeluarkan kebijakan hukum, yang
mana di dalam 2 (dua) Pengumuman tersebut berisikan Maksud dan
Tujuan yang sama, namun ternyata ada perbedaan Muatan, terkait
diumumkan/tidaknya Daftar Nama PAW (Pengganti Antar Waktu),
sehingga tercermin sikap Inkonsisten dari Teradu I;
5. Bahwa adapun Fakta Persidangan, pada sidang tanggal 30 November
2018 di DKPP RI terungkap Fakta Hukum dari keterangan TERADU I,
yakni:
- Teradu I membenarkan telah mengeluarkan Pengumuman No.:
0615/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2018tanggal 13 Agustus;
- TERADU I membenarkan telah mengeluarkan Pengumuman No:
0612/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2018tanggal 13 Agustus 2018;
- TERADU I tidak dapat menjelaskan secara hukum perihal adanya
perbedaan antara 2(dua) Pengumuman yang satu memakai Daftar
Nama PAW (Pengganti Antar Waktu)dan yang satunya lagi tidak
memakai Daftar Nama PAW (Pengganti Antar Waktu);
6. Bahwa jika dikaitkan dengan perkara a quo, di dalam Pengumuman No.:
0615/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2018tanggal 13 Agustus 2018
untuk 18 (delapan belas) Provinsi, terdapat pengumuman hasil seleksi
dariProvinsi Sulawesi Tengah,khususnyaKabupaten Banggai;
7. Bahwa Aduan ini diajukan berhubung adanya keberatan Pengadu
sebagai dahulu Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten
Banggai, yang mana Pengadu mengikuti seleksi sampai tahapan Fit &
Proper Test(tahap Akhir), tetapi Pengadu sebagai Peserta dinyatakan
tidak lulus, namun timbul kejanggalan saat Pengadu
menerimaPengumuman No.:
0615/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2018tanggal 13 Agustus 2018(vide
Bukti-P10), yang mana pengumuman a quo hanyamemuat Daftar Nama
Anggota Terpilih dan TIDAK memuat Daftar Nama PAW;
8. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, dapat disimpulkan
TERADU I telah Inkonsisten/Penyimpangan dalam bertindak
mengeluarkan produk hukum, dan atas hal tersebut TERADU I melalui
TERADU II terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan
pelanggaran Kode Etikterkait “Profesionalitas sebagai Penyelegara Pemilu
yakni prinsip Kepastian Hukum” sebagaimana dimaksud dalamPasal 6
ayat (3) huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
Umum Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, berupa tidak adanya
jaminan Kepastian Hukum bagi Peserta Seleksi yang tidak lulus terkait
hasil ranking seleksi, yang mana daftar ranking tersebut seharusnya
digunakan untuk mengetahui nama-nama yang masuk sebagai urutan
daftar nama PAW (Pengganti Antar Waktu);
9. Bahwa dengan tidak adanya Kepastian Hukumterkait Daftar Nama PAW
(Pengganti Antar Waktu) pada Pengumuman No.:
0615/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2018tanggal 13 Agustus 2018(vide
Bukti-P10), maka TERADU I dapat dinyatakan sah melanggar
“Integritassebagai Penyelenggara Pemiluyakni prinsip AKUNTABEL”,
sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf dPeraturan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2
Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara
Pemilihan Umum, berbunyi:
Pasal 6
“(2) Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berpedoman pada prinsip:
a. ...........
b. ..........
c. ..........
d. Akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu,
Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan
kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan
hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Prinsip Akuntabel ini penting, karena merupakan kewajiban TERADU I
untuk bertanggungjawab terhadap semua hasil kebijakannya, spesifik
dalam perkara a quo : seharusnya TERADU I turut mengumumkan
Daftar Nama PAW (Pengganti Antar Waktu) di Pengumuman No.:
0615/BAWASLU/SJ/HK.01.00 /VIII/2018tanggal 13 Agustus 2018 (vide
Bukti-P10) a quo.
10. Bahwa oleh karena adanya penyimpangan dalam proses kerja lembaga
Penyelenggara Pemilu, sebagaimana terbukti di persidangan tanggal 30
November 2018, maka sesuai Pasal 16 huruf b Peraturan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2
Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara
Pemilihan Umum, berbunyi:
Pasal 16
“Dalam melaksanakan prinsip akuntabel, Penyelenggara Pemilu
bersikap dan bertindak:
b. menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam
proses kerja lembaga Penyelenggara Pemilu serta upaya
perbaikannya;”
TERADU I melalui TERADU II sebagai Penyelenggara Pemilu yakni satu
kesatuan Bawaslu RI,wajib melakukanUpaya Perbaikanterhadap
produkPengumuman No.: 0615/BAWASLU/SJ
/HK.01.00/VIII/2018tanggal 13 Agustus 2018 (vide Bukti-P10), dengan
menambah Daftar Nama PAW (Pengganti Antar Waktu);
II. Teradu III dan Teradu IV adalah aparatur sipil negara (asn) yang tidak
memenuhi syarat seleksi calon anggota bawaslu kabupaten/kotabanggai
masa jabatan 2018-2023, karena tidak memperoleh surat izin dari pejabat
pembina kepegawaian (bupati pemkab. Banggai)
Dengan uraian sebagai berikut:
1. Bahwa di muka persidangan DKPP RI, TERADU III dan TERADU IV
membenarkan dirinya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai;
2. Bahwa Bupati Banggai sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
turut membenarkan TERADU III dan TERADU IV merupakan
Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banggai sebagaimana dibuktikan melalui Surat Bupati Banggai
Nomor: 800/4042/BKPSDM, Perihal: Penjelasan Keberadaan Sdr.
Welly Ismail, SH.,M.SI. dan SDR. IRMAN D. BUDAHU, SH. tanggal 18
September 2018(vide Bukti-P4);
3. Bahwa TERADU III dan TERADU IV mengakui dirinya telah mengikuti
Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten BanggaiMasa Jabatan
2018-2023 yang diselenggarakan olehTim Seleksi Calon Anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota Zona 2 (Kab. Tojo Una-Una, Kab. Banggai,
Kab. Balut, Kab. Bangkep, Kab. Morowali, Dan Kab. Morut) Masa
Jabatan 2018-2023 Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Bahwa TERADU III dan TERADU IV mengetahui secara pasti di dalam
PengumumanPendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
No.: 02/TIMSEL-Z2/ BAWASLU.KAB/VI/2018tanggal 22 Juni
2018(vide Bukti-P2) tercantum adanya Syarat pada huruf Q yang
berbunyi:
“q. Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai
Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi.”
5. Bahwa diperoleh Fakta Hukum di muka persidangan melalui TERADU
III dan TERADU IV, yang menerangkan:
- TERADU III dan TERADU IV mengakui ada salah satu syarat yang
tidak dapat terpenuhi yakni Surat Izin Pejabat Pembina
Kepegawaian (Bupati Banggai);
- TERADU III dan TERADU IVmenyerahkan Surat Pernyataan
Pengunduran Diri Sepihaksebagai pengganti kelengkapan Syarat
tersebut;
- TERADU III dan TERADU IV mengakuisampai saat ini masih tetap
ASN/PNS Aktif;
- TERADU III sampai saat ini masih menerima Gaji atas Status
ASN/PNS Aktif yang disandangnya;
- TERADU IV mengalami Penghentiansementara Gaji sebagai
ASN/PNS;
6. Bahwa diperoleh Fakta Hukum di muka persidangan melalui SAKSI
IBU NURDJALAL, SH.selaku Kabag. Hukum Pemkab. Banggai, yang
memberi keterangan di bawah sumpah, menerangkan:
- Bupati Banggai sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian/PPK
menyatakan Keberatan atas hasil Kelulusan tahapan Seleksi dari
TERADU III dan TERADU IV.
- Bupati Banggai pun menyampaikan Keberatan, melalui beberapa
Surat yakni:
1) Surat Bupati Bangga Nomor: 800/1595/BKPSDM Tanggal 9
Juli 2018ditujukankepada Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi
Tengahyang pada pokoknya menerangkan “Bupati Banggai
tidak memberi izin TERADU III WELLY ISMAIL, SH.,M.Si.
untuk menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kab. Banggai”;
2) Surat Bupati Banggai Nomor: 200/1629/Kesbang.Pol Tanggal
13 Juli 2018, perihal: Pemberitahuanditujukan kepada
TimSeleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Zona 2
(Kab. Banggai) Masa Jabatan 2018-2023, yang pada pokoknya
menerangkan “Bupati Banggai keberatan atas hasil Seleksi
Administrasi, karena telah meluluskanTERADU IV IRMAN
BUDAHU, SH., padahal tidak memenuhi persyaratan
Pengumuman Seleksi yakni: bagi PNS yang ikut seleksi
berkewajiban memperoleh Surat Izin/Rekomendasi dari
Pejabat Pembina Kepegawaian”.
3) Surat Bupati Banggai Nomor: 800/1918/BKPSDM Tanggal 8
Agustus 2018ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian
Negara Cq. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen
Kepegawaian, serta ditembuskan kepada Ketua BAWASLU RI
yang pada pokoknya menerangkan “Bupati Banggai keberatan
atas hasilSeleksi Tes Tertulis Dan Tes Psikologi, karena telah
meluluskanTERADU IV IRMAN BUDAHU, SH.
- Terkait adapun dasar penghentian gaji TERADU IV sebagai PNS
sejak bulan Mei 2017 yakni mengacu pada Surat Edaran KPU No. 2
Tahun 2018 tanggal 15 Januari 2018,yang mana TERADU IV
merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Komisioner
KPU Kabupaten, oleh karena itu gajinya harus dihentikan
sementara. Serta adanya temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
terkait TERADU IV menerima gaji ganda, yakni ketika TERADU IV
menjabat sebagai Anggota KPU Kab. Banggai dan berstatus
ASN/PNS Aktif. TERADU IV menerima gaji sebagai ASN dan
menerima juga gaji sebagai Anggota KPU Kab. Banggai. Oleh karena
itu,TERADU IV harus mengembalikan kelebihan gaji ASNyang
sempat diterima sebelum penghentian Bulan Mei 2017, yang
manaTERADU IV hanya berhak menerima Gaji sebagaiKomisioner
KPU sejak diangkat dan tidak berhak atas gaji PNS. Adapun nilai
gaji PNS yang sempat diterima dan harus dikembalikan TERADU
IVyakni senilai Rp. 60.761.600,- (enam puluh juta tujuh ratus
enam puluh satu ribu enam ratus rupiah. Namun sampai saat ini
kelebihan gaji tersebut belum dikembalikan TERADU
IVsebagaimana Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Banggai No.: 900/252/BPKAD tanggal 7
Agustus 2018;
7. Bahwa diperoleh Fakta Hukum di muka persidangan melalui SAKSI BP.
WILSON GALENSO selaku mantan AnggotaTim Seleksi Calon Anggota
Bawaslu Kabupaten/KotaBanggai Masa Jabatan 2018-2023, yang
memberi keterangan di bawah sumpah, menerangkan:
- TERADU III dan TERADU IV tidak dapat melengkapi Syarat huruf
QPengumumanPendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
No.: 02/TIMSEL-Z2/BAWASLU.KAB/VI/2018tanggal 22 Juni
2018(vide Bukti-P2), yakni Surat Izin dari Pejabat Pembina
Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi;
- TERADU III dan TERADU IV hanya memberikan Surat Penyataan
Pengunduran Diri sebagai ASN/PNS;
- TERADU III dan TERADU IV diloloskan karena Keputusan Kolektif
Kolegial Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu
Kabupaten/KotaBanggai, yang menerima Surat Pengunduran Diri
tersebut sebagai Syarat Administrasi pengganti;
8. Bahwa diperoleh juga Fakta Hukum di muka persidangan, yakni Tim
Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/KotaBanggai meluluskan
TERADU III dan TERADU IV dengan menerima Surat Pengunduran
diri ASN/PNS sebagai syarat Pengganti dari Surat Izin PPK (Pejabat
Pembina Kepegawaian) dalam Seleksi Administrasi, sebagaimana
keterangan SAKSI WILSON GALENSO yang dahulu tergabung dalam
Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/KotaBanggai;
9. Bahwa Surat Pengunduran diri sepihak sebagai Pegawai Negeri Sipil,
yang diserahkan TERADU III dan TERADU IVkepadaTim Seleksi Calon
Anggota Bawaslu Kabupaten/KotaBanggai,secara administrasi surat
pengunduran diribukan syarat seleksi administrasi, maka perlu
ditegaskan TERADU III dan TERADU IV seharusnya dinyatakantidak
lulus seleksi administrasi;
10. Bahwa secara hukum, fakta lulusnya TERADU III dan TERADU IV
dalam Seleksi Administrasi ini merupakan perbuatan melawan Asas
Kepastian Hukum, di mana suatu ketetapan Administrasi yang telah
ditetapkan Tim Seleksi tidak dapat terpenuhi oleh TERADU III dan
TERADU IV, namun tetap memaksakan diri Untuk mengikuti seleksi;
11. Bahwa dari sisi Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu
Kabupaten/KotaBanggai TELAH MELAKUKAN PENYIMPANGAN DARI
PEDOMAN KERJA yang ditetap TERADU I, yang mana TERADU III
dan TERADU IV seharusnya dinyatakan tidak lulus secara
administrasi, namun tetap dinyatakan lulus, padahal Tim Seleksi
Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/KotaBanggai seharusnya bekerja
berdasarkan “Pedoman Kerja Tim Seleksi” yang tertuang di Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum No.
0435/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tentang Pedoman
Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Bahwa secara hukum, di dalam Bab II poin I huruf CKeputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum No.
0435/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tentang Pedoman
Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
diatur mengenai Pedoman Kerja Tim Seleksi dalam melakukan
Penjaringan Dan Penyaringan Calon Anggota BAWASLU
Kabupaten/Kota, yang mana tertuang Persyaratan Pendaftar sebagai
berikut:
Persyaratan Pendaftar
1) Warga Negara Indonesia;
2) Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17
Agustus 1945;
4) Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan
adil;
5) Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan
pengawas Pemilu;
6) Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau
sederajat;
7) Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota di daerah yang
bersangkutan, dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk
(KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
8) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari
penyalahgunaan narkotika;
9) Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calo;
10) Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di
pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada saat mendaftar
sebagai calon;
11) Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hokum dan tidak berbadan
hokum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
12) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
13) Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat
pernyataan;
14) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di
pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan
apabila terpilih;
15) Melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan
politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada saat
mendaftar, bagi yang sementara menjabat;
16) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesame
Penyelenggara Pemilu;
17) Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai
Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi;
18) Bersedia diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil
Bagi Pegawai Negeri Sipil.
Artinya Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/KotaBanggai
harus berpijak pada dasar di atas, karena merupakan Pedoman Kerja
yang ditetapkan oleh TERADU I sebagai Ketua Bawaslu RI dalam
melakukan penjaringan calon, bukan malah mengabaikan Pedoman
Kerja tersebut.
13. Bahwa diperoleh juga Fakta Hukum di muka persidangan melalui
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Bawaslu
Provinsi Sulawesi Tengah Masa Tugas 2018-2023 Nomor: 04/TIMSEL-
Z2/BAWASLU.KAB/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018(vide Bukti-P3),
yang masih mencantumkan status TERADU III sebagai EXISTING dan
TERADU IV sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Artinya Tim Seleksi semakin nyata melakukan penyimpangan dalam
bekerja dengan meluluskan TERADU III dan TERADU IV yang
berstatus PNS tanpa ada Surat Izin Pejabat Pembina
Kepegawaian/PPK dalam mengikuti Seleksi;
14. Bahwa pada Faktanya, terhadap permohonan Izin dari TERADU III
dan TERADU IVtersebut, Bupati Banggai selaku Pejabat Pembina
Kepegawaian dari TERADU III dan TERADU IV telah melakukan
“Tindakan” dengan mengirimkan Keberatan Tertulis yang langsung
dikirimkan kepada Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu
Kabupaten/KotaBanggaidan ditembuskan kepada Bawaslu RI
Jo.Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dibuktikan
melaluiSurat Bupati Banggai Nomor: 200/1629/KESBANG.POL
tanggal 13 Juli 2018(vide Bukti-P5);
15. Bahwa Bupati Banggai sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
juga pernah menyurati TERADU I perihal Keberatannya pada tanggal
8 Agustus 2018melaluiSurat Bupati Banggai Nomor:
800/1918/BKPSDM tanggal 8 Agustus 2018(vide Bukti-P7) sebelum
dilakukan pelantikan, namun setelah dikonfirmasi di muka
persidangan TERADU I terbukti mengabaikan Surat Keberatan
tersebut, karena TERADU I nyata-nyata belum memberi Jawaban atas
Surat Keberatan tersebut sampai saat ini DAN malah melantik
TERADU III dan TERADU IV pada tanggal 14 Agustus
2018sebagaimana Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor: 0647/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 AGUSTUS
2018, Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan
2018-2023(vide Bukti-P12 Tambahan);
16. Bahwa dalam Surat Jawaban di persidangan, TERADU III dan
TERADU IV tidak cermat mengutip Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3)
Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah,
sebagai pembenar sahnya Permohonan Izin dan Surat Pengunduran
Diri untuk mengganti syarat Surat Izin Pejabat Pembina Kepegawaian.
TERADU III dan TERADU IVtelah mengutip ayat-ayat dalam pasal
secara sepenggal-penggal. Perlu dipahami Pasal 53 Undang-Undang
No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah memiliki 6
(enam) ayat, yang berbunyi:
Pasal 53
(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan
Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan
batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama
10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap
oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan
tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.
(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk
memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak
permohonan diajukan.
(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan
untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan
ditetapkan.
Secara hukum, untuk memahami maksud Pasal ini haruslah dibaca secara
komprehensif, karena 6 (enam) ayat dalam Pasal ini bersifat sistematis.
Pemahaman hukumTERADU III dan TERADU IVyang tidak komprehensif
membuat maksud dan tujuan Pasal ini tidak utuh dipahami, karena
TERADU III dan TERADU IVhanya mengutip ayat (1),(2), dan (3) saja.
Padahal masih ada ayat (4),(5), dan (6) yang merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan.
Jika dikaitkan dengan fakta, TERADU III dan TERADU IVhanya memahami
bahwa jika Surat Permohonan Izin tidak kunjung memperoleh jawaban dari
Pejabat Bupati Kab. Banggai, maka otomatis 10 (sepuluh) hari sejak
diajukan permohonan tersebut, maka permohonan dianggap dikabulkan.
PADAHAL, yang dimaksud Pasal tersebut tidak hanya sampai disitu,
TERADU III dan TERADU IVharus mengajukan permohonan ke Pengadilan
untukmemperoleh putusan penerimaan permohonan, kemudian apabila
Pengadilan menerima permohonan tersebut, barulah Pejabat Pemerintahan
wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan.
Dapat disimpulkan, bahwa dalil hukum yang digunakanTERADU III
dan TERADU IVtidak memiliki argumentasi hukum yang kuat, oleh
karena itu kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim
pemeriksa perkara a quo untuk menolak dalil hukum tersebut.
17. Bahwa atas hal tersebut, berdampak kepada statusTERADU III dan
TERADU IV saat ini, yakni dengan terpilihnya TERADU III dan
TERADU IV terbukti dilakukan dengan cara tidak terhormat
mengikuti proses seleksi, yakni adanya syarat seleksi administrasi
yang fatal tidak terpenuhi, namun tetap memaksakan diri, hal ini
mencerminkan TERADU III dan TERADU IV tidak menjunjung Kode
Etik Kepastian Hukum selama proses seleksi sebagai Penyelenggara
Pemilu. Oleh karena itu, TERADU III dan TERADU IV dapat
dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Kode Etik
Penyelenggara Pemilu yakni Pasal 6 ayat (3) huruf a Peraturan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia No.
2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilihan Umum;
18. Bahwa dengan terungkapnya Fakta adanya MAL ADMINISTRASI yang
dilakukan secara sadar dalam proses seleksi, maka kami memohon
kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan Sanksi kepada
TERADU III berupa Pemberhentian Tetap dari jabatannya sebagai
Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai, sebagaimana dimaksud Pasal 22
ayat (3) huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Kode
Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
19. Bahwa dengan terungkapnya Fakta adanya MAL ADMINISTRASI yang
dilakukan secara sadar dalam proses seleksi, makaturut jugakami
memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan
Sanksikepada TERADU IV berupa Pemberhentian Tetapdari
jabatannya sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai,
sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (3) huruf b Peraturan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia No.
2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilihan Umum;
[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan
bukti-bukti sebagai berikut:
Bukti P-1 : Keputusan Bawaslu No.: 0385/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VI/
2018 Tanggal 5 Juni 2018;
Bukti P-2 : Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota Nomor: 02/TIMSEL-Z2/BAWASLU.KAB/VI/
2018 Tanggal 22 Juni 2018;
Bukti P-3 : Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Bawaslu
Provinsi Sulawesi Tengah Masa Tugas 2018-2023 Nomor:
04/TIMSEL-Z2/BAWASLU.KAB/VII/2018 Tanggal 10 Juli 2018;
Bukti P-4 : Surat Bupati Banggai Nomor: 800/4042/Bkpsdm, Perihal:
Penjelasan Keberadaan Sdr. Welly Ismail, SH.,M.Si. Dan Sdr.
Irman D. Budahu, Sh. Tanggal 18 September 2018;
Bukti P-5 : Surat Bupati Banggai Nomor: 200/1629/KESBANG.POL Tanggal
13 Juli 2018;
Bukti P-6 : Pengumuman Hasil Seleksi Tes Tertulis Dan Tes Psikologi Bakal
Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Zona 2 Provinsi
Sulawesi Tengah Nomor: 05/Timsel-Z2/Bawaslu.Kab/Vii/2018
Tanggal 26 Juli 2018;
Bukti P-7 : Surat Bupati Banggai Nomor: 800/1918/Bkpsdm Tanggal 8
Agustus 2018;
Bukti P-8 : Pengumuman Hasil Tes Kesehatan Dan Wawancara Calon
Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Zona 2 Nomor: 06/TIMSEL-
Z2/BAWASLU.KAB/VIII/2018 Tanggal 6 Agustus 2018;
Bukti P-9 : Surat Nomor: 044/K.St/Kp.01.00/Viii/2018 Perihal Undangan
Fit And Proper Test Tanggal 6 Agustus 2018;
Bukti P-10 : Pengumuman Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/ Kota Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 Di 18
(Delapan Belas) Provinsi Nomor: 0615/ BAWASLU/ SJ/
HK.01.00/ VIII/ 2018 Tanggal 13 Agustus 2018;
Bukti P-11 : Pengumuman Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 Di 16 (Enam
Belas) Provinsi Nomor : 0612/ BAWASLU/ SJ/ HK.01.00/
VIII/2018 Tanggal 13 Agustus 2018;
Bukti P-12 : Print-Out Berita Media Elektronik Tribunnews.Com Tanggal 15
Agustus 2018
[2.3] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan
kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara
Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu I dan Teradu II;
4. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu III dan Teradu IV;
atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain, maka dimohon putusan diambil
dengan seadil-adilnya.
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU
[2.4] Menimbang bahwa Teradu I dan Teradu II telah menyampaikan jawaban dan
penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal
sebagai berikut:
A. Bahwa terhadap dalil Pengadu yang pada pokoknya menyebutkan Teradu I
dan Teradu II tidak profesional dengan mengabaikan surat keberatan Bupati
Kabupaten Banggai dan tetap meluluskan persyaratan administrasi Teradu III
dan Teradu IV yang tidak memenuhi syarat karena yang bersangkutan
merupakan PNS aktif dan tidak mndapatkan izin dari atasannya, bersama ini
Teradu I sampaikan jawaban sebagai berikut:
1. Bahwa dalam melakukan penyelenggaraan seleksi calon Anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah, Bawaslu
berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya
disebut "UU Pemilu") dan Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017
sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2018
tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pembentukan,
Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya
disebut "Perbawaslu Pembentukan" dan "Perbawaslu Pembentukan
Perubahan).
2. Bahwa Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 UU Pemilu, yang
menyebutkan:
Pasal 95
Bawaslu berwenang:
a. ...;
i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Para Teradu secara
kelembagaan diberikan kewenangan untuk membentuk Bawaslu
Kabupaten/Kota;
4. Bahwa dalam proses pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota telah
diatur ketentuan syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 117 UU Pemilu, yang
menyebutkan:
Pasal 117
(1) Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu
Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah:
a. Warga Negara Indonesia;
b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh)
tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 35
(tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota Bawaslu Provinsi,
berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota
BawasluKabupaten/Kota, dan berusia paling rendah 25 (dua
puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan citacita
Proklamasi 17 Agustus 1945;
d. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
e. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan
Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan
pengawasan Pemilu;
f. berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) untuk calon anggota
Bawaslu dan Bawaslu Provinsi serta berpendidikan paling rendah
sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
g. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk
anggota Bawaslu, di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk
anggota Bawaslu Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang
bersangkutan untuk anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang
dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
h. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dan penyalahgunaan
narkotika;
i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
j. mengundurkan diri dan jabatan politik, jabatan di pemerintahan,
dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik
daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
k. bersedia mengundurkan diri dan kepengurusan organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan
hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan
surat pernyataan;
l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih;
m. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat
pernyataan;
n. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di
pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha
milik daerah selama masa. keanggotaan apabila terpilih; dan
o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama
Penyelenggara Pemilu.
5. Bahwa lebih lanjut, kewenangan pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota
memalui Tim Seleksi, diatur dalam ketentuan Pasal 128 UU Pemilu, yang
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 128
(1) Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon
anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
(2)
Sekretariat Bawaslu Provinsi membantu tim seleksi yang
dibentuk oleh Bawaslu untuk menyeleksi calon anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota pada setiap kabupaten/kota.
(3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur
akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang
memiliki integritas.
(4) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) dan berusia
paling rendah 3O (tiga puluh) tahun.
(5) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai
calon anggota Bawaslu Provinsi. :
(6) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota,
seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
(7) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bawaslu dalam
waktu paling lama 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya
keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota.
(8) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara
penyeleksian calon anggota Bawaslu Provinsi dilakukan
berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu.
(9) Penetapan anggota tim seleksi oleh Bawaslu sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui rapat pleno
Bawaslu.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Bawaslu telah membentuk Tim
Seleksi yang dituangkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 0393/K.BAWASLU/HK.01.01/VI/2018 tentang
Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja Provinsi Sulawesi
Tengah Masa Jabatan 2018-2023 tertanggal 5 Juni 2018; (BUKTI T-1)
7. Bahwa terhadap dalil Pengadu yang menyatakan Teradu I melalui
Teradu II telah mengeluarkan Surat Keputusan Bawaslu Nomor
0385/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VI/2018 tentang pembentukan Tim
Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Zona 2 (Kab. Tojo Una-
Una, Kab. Banggai, Kab. Balut, Kab. Bangkep, Kab. Morowali, dan Kab.
Morut) masa Jabatan 2018-2023 tanggal 5 Juni 2018, perlu para teradu
jelaskan:
a. Bahwa kewenangan pembentukan tim seleksi ada pada Bawaslu
yang dituangkan dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum melalui rapat pleno ketua dan anggota Bawaslu;
b. Bahwa Teradu I melalui Teradu II tidak pernah mengeluarkan Surat
Keputusan Nomor 0385/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VI/2018 tentang
pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
Zona 2 (Kab. Tojo Una-Una, Kab. Banggai, Kab. Balut, Kab.
Bangkep, Kab. Morowali, dan Kab. Morut) masa Jabatan 2018-2023
tanggal 5 Juni 2018;
c. Bahwa dalil Pengadu yang menyebutkan Teradu I melalui Teradu II
telah mengeluarkan Surat Keputusan Bawaslu Nomor
0385/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VI/2018 tentang pembentukan Tim
Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Zona 2 (Kab. Tojo
Una-Una, Kab. Banggai, Kab. Balut, Kab. Bangkep, Kab. Morowali,
dan Kab. Morut) masa Jabatan 2018-2023 tanggal 5 Juni 2018
adalah keliru, karena dokumen sebagaimana dimaksud oleh
Pengadu adalah Pengumuman Pembentukan Tim Seleksi Calon
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Masa
Jabatan 2018-2023 tertanggal 5 Juni 2018, dimana pengumuman
ini menerangkan nama-nama Tim Seleksi Calon Anggota Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2018-
2023 terpilih; (BUKTI T-2)
d. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, terhadap dalil Pengadu yang
menyatakan Para Teradu telah mengeluarkan Surat Keputusan
Nomor 0385/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VI/2018 tentang
pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
Zona 2 (Kab. Tojo Una-Una, Kab. Banggai, Kab. Balut, Kab.
Bangkep, Kab. Morowali, dan Kab. Morut) masa Jabatan 2018-2023
tanggal 5 Juni 2018 adalah dalil yang keliru, tidak benar, dan
sudah seharusnya ditolak.
8. Bahwa yang menjadi tugas dan kewenangan Tim Seleksi dalam
melakukan penjaringan dan penyaringan terhadap calon Anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota, diatur dalam ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18
Perbawaslu Pembentukan, menyebutkan:
Pasal 17
(1) Tim Seleksi bertugas melakukan penjaringan dan penyaringan calon
anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Tim Seleksi berkonsultasi dan berkoordinasi kepada Bawaslu.
(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Seleksi
dapat melakukan tugas lain yang diberikan oleh Bawaslu sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 18
Tim Seleksi berwenang:
a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu
Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui media massa
lokal;
b. menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi
atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
c. melakukan penelitian adminitrasi bakal calon anggota Bawaslu
Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
d. mengumumkan hasil penelitian adminitrasi bakal calon anggota
Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang
pengetahuan dan kesetiaan terhadadp Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu,
ketatanegaraan, dan kepartaian;
f. melakukan tes psikologi;
g. mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal
calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan
masukan dan tanggapan masyarakat;
h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi
Penyelengaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas
tanggapan dan masukan masyarakat;
i. menetapkan nama anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu
Kabupaten/Kota paling banyak 2 (dua) kali jumlah calon
anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang
berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno;
j. menyampaikan nama calon anggota Bawaslu Provinsi atau
Bawaslu Kabupaten/Kota paling banyak 2 (dua) kali jumlah
calon anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
yang berakhir masa jabatannya kepada Bawaslu; dan
k. menyusun nama calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu
Kabupaten/Kota berdasarkan abjad dan menyampaikan berkas
administrasi disertai salinannya.
9. Bahwa lebih lanjut, Teradu I telah menyusun pedoman proses seleksi
Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Nomor
0435/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tentang Pedoman Pembentukan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tertanggal 8 Juni
2018 dan Keputusan Nomor 0600 tentang Perubahan Keputusan Nomor
0435/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tentang Perubahan Pedoman
Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
tanggal 31 Juli 2018; (BUKTI T-3)
10. Bahwa secara garis besar, dalam membentuk Bawaslu Kabupaten/Kota
berdasarkan UU Pemilu, Teradu I memiliki kewenangan antara lain
sebagai berikut:
a) membentuk Tim Seleksi; (vide Pasal 128 UU Pemilu);
b) membentuk pedoman pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota;
c) menetapkan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih; (vide Pasal
131).
11. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, kewenangan dalam
mengumumkan, menerima pendaftaran, melakukan penelitian terhadap
kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi peserta seleksi
anggota Bawaslu Kabupaten/Kota masih berada pada Tim Seleksi;
12. Bahwa dalam Pedoman Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota
disebutkan, persyaratan pendaftaran calon anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
1) Warga Negara Indonesia;
2) Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus
1945;
4) Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil;
5) Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan
pengawasan Pemilu;
6) Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat
7) Berdomisili di wilayah Kabupaten /Kota di daerah yang
bersangkutan, dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
dan Kartu Keluarga (KK);
8) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan
narkotika;
9) Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10) Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan,
dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) pada saat mendaftar sebagai calon;
11) Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum
apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
12) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun
atau lebih;
13) Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat
pernyataan;
14) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan,
dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan apabila terpilih;
15) Melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan
politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar, bagi yang
sementara menjabat;
16) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama
Penyelenggara Pemilu;
17) Bagi PNS melampirkan:
a. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian;
b. Surat pernyataan bersedia diberhentikan sementara sebagai
PNS setelah terpilih.
13. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas mengenai Pembentukan Bawaslu
Kabupaten/Kota, terhadap perserta sleksi yang berstatus sebagai
Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan surat izin dari atasan atau
pejabat pembina kepegawaian;
14. Bahwa terhadap calon yang berasal dari pendaftar existing, Bawaslu RI
telah mengeluarkan Surat Nomor 0498/K.Bawaslu/AK.01/VII/2018
tertanggal 10 Juli 2018 tentang Pelaksanaan Rekrutmen Calon Anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota yang ditujukan kepada Ketua Tim Seleksi
Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang pada pokoknya memuat
ketentuan terhadap anggota Panwaslu Kabupaten/Kota (existing) yang
mengikuti tahapan pendaftaran, ditetapkan sebagai peserta seleksi dan
evaluasi sepanjang melakukan pendaftaran dengan menyerahkan
lamaran yang dibuktikan dengan surat lamaran (pendaftaran); (BUKTI T-
4)
15. Bahwa benar Teradu III dan Teradu IV adalah Pegawai Negeri Sipil yang
melamar menjadi calon peserta seleksi Anggota Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
16. Bahwa dalam pemeriksaan surat lamaran Teradu III yang berstatus
sebagai petahana dalam proses seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten
Banggai, Teradu III telah melampirkan beberapa dokumen yang
berkaitan dengan status sebagai ASN, antara lain sebagai berikut:
(BUKTI T-5)
a. Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 820/931/BKPSDM tentang
Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Umum
Bupati Banggai pada tanggal 28 Agustus 2017.
b. Bahwa terhadap surat mutasi pegawai tersebut Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengajukan surat
kepada Bupati Banggai Nomor 800/980/2017 perihal permohonan
pengunduran diri dari jabatan Sdr. Welly Ismail, SH.M.Si dari
Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Kec. Toili Kabupaten Banggai,
tanggal 28 Agustus 2017.
c. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Banggai Nomor
800/33-32/BKPSDM menyatakan Sdr. Welly Ismail, SH.M.Si untuk
melaksanakan tugas sepenuhnya sebagai ASN KomisionerPanitia
Pengawas Pemilu Kabupaten Banggai.
d. Bahwa pada tanggal 25 April 2018 Teradu III mengajukan
permohonan izin/rekomendasi kepada Bupati Banggai untuk
mengikuti seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai Masa
Jabatan 2018-2023.
e. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 Teradu III mengajukan
permohonan izin/ rekomendasi kepada Bupati Banggai untuk yang
kedua kalinya terkait untuk permohonan mengikuti seleksi Anggota
Bawaslu Kabupaten Banggai Masa Jabatan 2018-2023.
f. Bahwa terhadap kedua surat yang diajukan oleh Teradu III kepada
Bupati Banggai mengenai permohonan izin/rekomendasi kepada
Bupati Banggai untuk mengikuti seleksi Anggota Bawaslu
Kabupaten Banggai tidak mendapat tanggapan.
17. Bahwa dalam pemeriksaan administrasi Teradu IV telah melampirkan
beberapa dokumen yang berkaitan dengan status Saudara Teradu III
sebagai ASN, sebagaimana berikut: (BUKTI T-6)
a. Bahwa Teradu IV melampirkan surat pernyataan untuk bersedia
diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila
terpilih sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai.
b. Bahwa dalam hal memperkuat keseriusan Teradu V untuk
mengikuti seleksi calon Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai
Teradu VI juga telah mengajukan surat permohonan untuk
izin/rekomendasi untuk mengikuti seleksi calon Anggota Bawaslu
Kabupaten Banggai kepada Bupati Banggai pada tanggal 2 Juli
2018.
c. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018 Teradu IV mengajukan surat
pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Bupati
Banggai.
d. Bahwa terhadap kedua surat yang telah diajukan kepada Bupati
Banggai terkait permohonan untuk izin/rekomendasi sebagai salah
satu persyaratan untuk mengikuti seleksi dan surat mengenai
pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak mendapat
tanggapan dari Bupati Banggai.
18. Bahwa terhadap dalil Pengadu terkait perbuatan Tim Seleksi Zona 2
yang mengabaikan keberatan tertulis Bupati Banggai nomor
200/1629/KESBANG.POL tertanggal 13 Juli 2018, baru diketahui oleh
Bawaslu pada saat Pengaduan DKPP ini disampaikan kepada Teradu;
19. Bahwa terhadap dalil Pengadu yang menyebutkan adanya keberatan
tertulis selanjutnya yang dikirimkan oleh Bupati Banggai dengan Nomor
800/1918/BKPSDM tertanggal 8 Agustus 2018 yang ditembuskan
kepada Bawaslu RI, perlu kami sampaikan Bawaslu RI tidak pernah
menerima tembusan surat dimaksud, dan baru diketahui saat adanya
pengaduan Pengadu ini;
20. Bahwa perlu Teradu jelaskan, kewenangan pemeriksaan kelengkapan
dan keabsahan dokumen administrasi peserta seleksi calon Anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota, merupakan kewenangan Tim Seleksi;
21. Bahwa berdasarkan surat Ketua Bawaslu
0886/K.Bawaslu/KP.01.00/VII/2018 tertanggal 3 Agustus 2018 perihal
Instruksi yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi
Seluruh Indonesia yang pada pokoknya menugaskan Bawaslu Provinsi
untuk melakukan fit and proper test (FPT) Calon Anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota dengan menggunakan metode semi structured group
discussion (SSGD) serta klarifikasi tanggapan masyarakat terhadap para
calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; (BUKTI T-7)
22. Bahwa berdasarkan hasil fit and proper test (FPT) yang disampaikan oleh
Bawaslu Provinsi, terdapat keterangan: "tanggapan masyarakat tidak
terbukti";
23. Bahwa terhadap hal tersebut, Bawaslu kemudian melakukan penilaian
dari seluruh tahapan terhadap calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
untuk kemudian ditetapkan sebagai anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
terpilih masa jabatan 2018-2023 melalui rapat pleno Ketua dan Anggota
Bawaslu RI;
24. Bahwa penetapan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih dituangkan
dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
0647/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi
Tengah Masa Jabatan 2018-2023 tertanggal 14 Agustus 2018; (BUKTI T-
8)
25. Bahwa Bawaslu pernah menerima Surat Bupati Banggai Nomor
800/4058/BKPSDM tertanggal 19 September 2018 perihal keberatan
atas diangkatnya PNS Kabupaten Banggai a.n. Weli Ismail dan Irman D.
Budahu sebagai anggota Bawaslu Periode 2018-2023; (BUKTI T-9)
26. Bahwa terhadap surat tersebut, Bawaslu telah mengirimkan surat
kepada Bupati Banggai dengan Nomor
1089/K.Bawaslu/TU.00.01/X/2018 tertanggal 29 Oktober 2018 yang
pada pokoknya menyatakan terhadap keberatan yang diajukan oleh
Bupati Banggai atas dilantiknya PNS Kabupaten Banggai a.n. Weli Ismail
dan Irman D. Budahu sebagai anggota Bawaslu Periode 2018-2023 telah
ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian terhadap berkas
administrasi yang bersangkutan sebagai bahan klarifikasi langsung;
(BUKTI T-10)
27. Bahwa sebagai tindak lanjut keberatan tersebut diatas, Bawaslu telah
melakukan klarifikasi kepada Sdr. Welly Ismail, S.H., M.Si. dan Sdr.
Irman Budahu, S.H. pada tanggal 26 Oktober 2018 di Kantor Bawaslu
RI, di Jakarta. Adapun berita acara hasil klarifikasi tersebut
sebagaimana terlampir dalam jawaban ini; (BUKTI T-11)
Dengan demikian, dalil Pengadu yang menyatakan Teradu I dan Teradu
II tidak profesional dengan mengabaikan surat keberatan Bupati
Kabupaten Banggai dan tetap meluluskan persyaratan administrasi
Teradu III dan Teradu IV yang tidak memenuhi syarat karena yang
bersangkutan merupakan PNS aktif dan tidak mndapatkan izin dari
atasannya adalah tidak benar dan haruslah ditolak atau setidak-
tidaknya tidak dapat diterima.
B. Bahwa terhadap dalil Pengadu yang pada pokoknya menyatakan "Para Teradu
diduga tidak profesional karena hanya mencantumkan nama anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota terpilih saja tanpa mencantumkan nama PAW pada surat
Nomor: 0615/BAWASLU/SJ/ HK.01.00/VI/2018 tanggal 13 Agustus 2018
tentang pengumuman Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota terpilih masa Jabatan 2018-2023 di 18 (delapan belas)
Provinsi", Para Teradu memberikan jawaban sebagai berikut:
a. Bahwa perlu kami sampaikan terlebih dahulu kedudukan Teradu II
adalah sebagai unsur pendukung pada Bawaslu (yang menandatangani
Pengumuman Nomor 0615/BAWASLU/SJ/ HK.01.00/VI/2018),
mempunyai tugas penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh
unsur organisasi di lingkungan Bawaslu;
b. Bahwa keberadaan Sekretariat Jenderal Bawaslu sebagai unsur dalam
rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, telah
diatur dalam Pasal 147 ayat (1) UU Pemilu, yang menyebutkan:
Pasal 147
(1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota Panwaslu Kecamatan dibentuk
sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu
Provinsi, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan
sekretariat panwaslu Kecamatan.
c. Bahwa lebih lanjut keberadaan sekretariat jenderal diatur dalam Pasal 4,
Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan
Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, yang menyebutkan:
Pasal 4
Sekretariat Jenderal Bawaslu mempunyai tugas memberikan
dukungan administrasi dan operasional kepada Bawaslu.
Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, Sekretariat Jenderal Bawaslu menyelenggarakan
fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja sertalaporan
kegiatan Bawaslu;
b. pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, administrasi
kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan
kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di
lingkungan Bawaslu;
c. pemberian dukungan administratif dan teknis
pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu,
dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
d. pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di
lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat
Bawaslu provinsi, dan Sekretariat Bawaslu
Kabupaten/Kota;
e. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-
undangan, dokumentasi hukum, dan advokasi hukum,
serta hubungan masyarakat dan kerja sama di bidang
kepemiluan;
f. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan
penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan
Bawaslu;
g. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas
unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal
Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat
Bawaslu Kabupaten/ Kota; dan
h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan Bawaslu.
Pasal 6
Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dan pasal 5, Sekretariat Jenderal Bawaslu
mempunyai wewenang:
a. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
administrasi Bawaslu;
b. mengoordinasikan dan menyusun rencana strategis,
program kerja, dan anggaran Bawaslu;
c. mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
d. melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia
di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu.
d. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Teradu II
telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam memberikan
dukungan administrasi, operasional, serta fungsi penyajian data
Bawaslu;
e. Bahwa kewenangan tersebut juga telah sesuai dengan kewenangan
pejabat administratif yang dimiliki oleh Teradu II berdasarkan ketentuan
Bab V huruf e Lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2017
tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Dan Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Luar Negeri;
f. Bahwa perbedaan antara Pengumuman Calon Anggota Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 di
18 (delapan belas) Provinsi Nomor 0615 /BAWASLU /SJ /HK.01.00
/VI/2018 dengan Pengumuman Calon Anggota Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 di
16 (enam belas) Provinsi Nomor 0612/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VIII/2018
tertanggal 13 Agustus 2018, telah dilakukan koreksi dengan
mengunggah kembali yaitu pengumuman dengan mencantumkan nama-
nama anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih tanpa mencantumkan
nama calon PAW;
g. Bahwa 2 (dua) pengumuman tersebut diatas berdasarkan hasil pleno
Ketua dan Anggota Bawaslu dan ditandatangani oleh Sekjen Bawaslu
(Teradu II) serta dibubuhi stempel lembaga, kemudian diunggah pada
laman resmi Bawaslu untuk diketahui oleh masyarakat;
Dengan demikian dalil Pengadu yang menyatakan Para Teradu diduga
tidak profesional karena hanya mencantumkan nama anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota terpilih saja tanpa mencantumkan nama PAW pada
surat Nomor: 0615/BAWASLU/SJ/ HK.01.00/VI/2018 tanggal 13
Agustus 2018 tentang pengumuman Calon Anggota Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terpilih masa Jabatan 2018-2023 di
18 (delapan belas) Provinsi adalah tidak benar, tidak berdasar, dan
mengada-ada, sehingga haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak
dapat diterima.
Menimbang bahwa Teradu III telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada
saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
Sehubungan dengan Pokok Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu Nomor : 312/I-P/L-DKPP/2018, Perkara Nomor :
294/DKPP-PKE-VI/2018, dimana pada Butir C Pokok Pengaduan point 2
menyataka “Teradu III dan Teradu IV diduga melanggar ketentuan persyaratan
administrasi pendaftaran calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu
merupakan PNS Aktif dan tidak pernah mendapat izin dari pejabat Pembina
kepegawaian”, maka dengan ini Teradu III kiranya dapat memberikan jawaban
sebagai berikut :
1. Bahwa Teradu III adalah Komisioner Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten
Banggai berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi
Tengah Nomor : 009/BAWASLU-PROV.ST/HK.01.01/VIII/2017, tertanggal
28 Agustus 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. (Bukti T-1: Surat
Keputusan Penetapan)
2. Bahwa Teradu III telah mendapatkan Izin untuk menjadi Panitia
Pengawas Pemilu Kabupaten Banggai dari Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai.
(Bukti T-2 :
- Telaahan Staf Nomor : 800/980/2017 tertanggal 28 Agustus 2017;
- Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor :
820/931/BKPSDM, tertanggal 28 Agustus 2018 tentang Mutasi Pegawai
Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Umum;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 800/33-32/BKPSDM tertanggal 28 Agustus
2017).
Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas tersebut sangat jelas Pejabat
Pembina Kepagawaian Daerah Kabupaten Banggai menyatakan bahwa
Teradu III diperintahkan untuk melaksanakan tugas sepenuhnya sebagai
ASN Komisioner Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banggai.
3. Bahwa Teradu III mengikuti Seleksi Penerimaan Bawaslu Kabupaten Banggai
periode 2018 – 2023 sebagai Peserta Eksisting;
4. Bahwa Teradu III, sebelum Pengumuman Penerimaan Bawaslu telah
mengajukan Surat Permohonan Izin/Rekomendasi yang ditujukan kepada
Bupati Banggai (selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah) tertanggal 25
April 2018;
5. Bahwa Teradu III, mengajukan kembali Surat Permohonan Izin/Rekomendasi
yang ditujukan kepada Bupati Banggai (selaku Pejabat Pembina Kepegawaian
Daerah) tertanggal 26 Juni 2018;
6. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018, Teradu III juga telah berusaha
dengan mendatangi Bupati Banggai di Rumah Jabatan pada pukul 06.00 wita
dan ketemu dengan Bupati Banggai pada pukul 07.30 wita. Saat itu beliau
menyatakan ketemu di kantor saja karena akan menerima apel pagi.
Sehingga Teradu III beriringan dengan beliau menuju Kantor Bupati. Bupati
Banggai menerima Apel pagi dan Teradu III menuju ruang tunggu Bupati
Banggai. Beberapa saat kemudian Bupati Banggai masuk ke dalam ruangan
dan tidak pernah memanggil Teradu III untuk menghadap walaupun Teradu
III telah berusaha menghubungi Ajudannya bahwa Teradu III ingin
menghadap dan telah berjumpa dengan beliau di pagi harinya. Namun tetap
tak ada tanggapan;
7. Bahwa Teradu III dinyatakan lolos sebagai Anggota
Bawaslu Kabupaten Banggai Periode 2018-2023 berdasarkan
Pengumuman Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 di 16 (Enam
Belas) Provinsi Nomor: 0615/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2018 tertanggal
13 Agustus 2018 dan Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor:0647/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi
Sulawesi Tengah masa jabatan 2018-2023 tanggal 14 Agustus 2018;
8. Bahwa sekembalinya Teradu III ke Luwuk Banggai, maka yang dilakukan
adalah penguatan dan pembenahan lembaga;
9. Bahwa tertanggal 23 Agustus 2018 Teradu III telah mengirimkan
Surat Permohonan Diberhentikan Sementara sebagai PNS yang ditujukan
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (dalam hal ini Bupati Banggai);
10. Bahwa sampai dengan saat ini Surat Permohonan Diberhentikan
Sementara sebagai ASN tersebut belum dibalas dan berdasarkan koordinasi
dan komunikasi Teradu III kepada Pak Ramly (Kasubbag yang menangani
masalah tersebut) yang dilakukan beberapa kali, baik secara langsung
maupun tidak langsung menyatakan bahwa sementara dalam proses.
Selain itu pula, izinkanlah Teradu III menyampaikan jawaban
tambahansebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :
Ayat (1)
Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan
Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Ayat (2)
Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak
menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib
menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan
dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah
permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan.
Ayat (3)
Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan
dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka
permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.
Sehingga menurut Teradu III bahwa persoalan Izin untuk mengikuti seleksi
Bawaslu Kabupaten Banggai berdasarkan aturan perundang-undangan
secara hukum telah dikabulkan.
2. Bahwa selama menjabat sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Banggai, Teradu
III dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi selalu
berpedoman pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Bahwa sekaitan dengan peristiwa yang diadukan dan/atau dilaporkan
(Pelanggaran Kode Etik : Kepastian Hukum) oleh Pengadu sangatlah tidak
relevan. Hal ini disebabkan karena tugas pokok dan Fungsi sebagai ASN
adalah suatu hal yang berbeda dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai
Penyelenggara Pemilu.
Menimbang bahwa Teradu IV telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada
saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Teradu IV adalah Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banggai berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Tengah Nomor: 111/Kpts/KPU-Prov-024/2013, tertanggal 12 Juli
2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2013 –
2018 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Tengah Nomor : 127/Kpts/KPU-Prov-024/2013 tentang Pengangkatan Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Periode
2013 – 2018.
2. Bahwa Teradu IV, telah mengajukan Surat Permohonan Izin/Rekomendasi
sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti seleksi calon anggota KPU
Provinsi Sulawesi Tengah yang ditujukan kepada Bupati Banggai (selaku
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah) tertanggal 18 Februari 2018. Bahwa
pada saat mengajukan Surat Permohonan Izin/Rekomendasi kepada Bupati
Banggai untuk mengikuti seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi
Tengah masih menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Banggai dan berstatus
sebagai Pegawai Negeri Sipil
3. Bahwa berdasarkan Surat Bupati Banggai tanggal 26 Februari 2018 Nomor
:180/389/Bag. Kumdang. Perihal Pemberitahuan, terkait surat dari sdr.
Irman D Budahu, SH tanggal 18 Februari 2018 yang memohon untuk
diberikan Izin/Rekomendasi mengikuti seleksi Calon Anggota KPU Provinsi
Sulawesi Tengah, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat
memberikan Izin/Rekomendasi untuk mengikuti seleksi tersebut
Bahwa teradu IV, pada saat pembukaan sampai dengan penutupan seleksi
Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah tidak mendapatkan surat
Izin/Rekomendasi dari Bupati Banggai (selaku Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah), maka teraduh IV tidak dinyatakan lulus administrasi
/ berkas.
4. Bahwa Teradu IV, mengajukan kembali Surat Permohonan Izin/Rekomendasi
untuk mengikuti seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang
ditujukan kepada Bupati Banggai (selaku Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah) tertanggal 03 April 2018;
- Bahwa surat Permohonan Izin/Rekomendasi Teradu IV tidak ada
jawaban maka Teradu IV sendiri melakukan demo didepan Kantor Bupati
Banggai disaat akan apel sore Pegawai yang dimaksud demo Teradu IV
untuk mempertanyakan bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP)
terkait persuratan masuk, kemudian pada Pukul 21.30 Wita Teradu IV
menerima panggilan dari Satuan Polisi Pamong Praja yang mengimfokan
bahwa pak Asisten II ingin bertemu dengan Teradu IV, dan Teradu IV
meminta beliau yang datang menemui Teradu IV terkait izin untuk
seleksi KPU Kabupaten/Kota.
5. Bahwa berdasarkan Surat Bupati Banggai Tanggal 11 April 2018
Nomor :180/1027/Bag. Kumdang. Perihal Pemberitahuan, terkait
surat dari sdr. Irman D Budahu, SH tanggal 03 April 2018 yang memohon
untuk diberikan Izin/Rekomendasi mengikuti seleksi Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota, maka melalui Surat Pejabat Pembina Kepegawaian tidak
memberikan Izin/Rekomendasi kepada Teradu IV untuk mengikuti seleksi
tersebut
- Bahwa Teraduh IV, pada saat pembukaan sampai dengan penutupan
seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota tidak mendapatkan surat
Izin/Rekomendasi dari Bupati Banggai (selaku Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah), maka teraduh IV tidak dinyatakan lulus
administrasi / berkas.
6. Bahwa Teradu IV, mengajukan kembali Surat Permohonan Izin/Rekomendasi
yang ditujukan kepada Bupati Banggai (selaku Pejabat Pembina Kepegawaian
Daerah) untuk mengikuti Seleksi Calon Anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota tertangga l2 Juli 2018;
7. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018, Teradu IV mengajukan surat Pengunduran
Diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan alasan untuk memenuhi salah
satu ketentuan persyaratan Calon Anggota BAWASLU Kabupaten Banggai
Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018 – 2023 tertanggal 9 Juli 2018, bagi
seorang ASN yang sampai saat hari ini belum memiliki surat Izin/Rekomendasi
dari Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Banggai setelah surat
permohonan di ajukan pada tanggal 2 juli 2018.
8. Bahwa Teradu IV dinyatakan lolos sebagai Anggota
Bawaslu Kabupaten Banggai Periode 2018-2023 berdasarkan
Pengumuman Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 di 16 (Enam
Belas) Provinsi Nomor : 0615/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2018
tertanggal 13 Agustus 2018 dan Salinan Keputusan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0647/ K.BAWASLU /
HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah masa jabatan
2018-2023 tanggal 14 Agustus 2018;
9. Bahwa sekembalinya Teradu IV, dari Jakarta ke Luwuk Banggai, Teradu
IV melakukan perkenalan dengan jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten
Banggai bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Banggai;
10. Bahwa sampai dengan saat ini surat Pengunduran Diri sebagai Pegawai
Negeri Sipil (PNS) tersebut belum dibalas oleh Bupati Banggai (selaku Pejabat
Pembina Kepegawaian Daerah)
Selain itu pula, izinkanlah Teradu IV menyampaikan jawaban tambahan
sebagai berikut :
1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :
Ayat (1)
Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan
Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.
Ayat (2)
Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak
menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib
menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan
dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah
permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan.
Ayat (3)
Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan
dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka
permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.
Sehingga menurut Teradu IV bahwa persoalan Izin untuk mengikuti seleksi
Bawaslu Kabupaten Banggai berdasarkan aturan perundang-undangan
secara hukum telah dikabulkan.
2. Bahwa pada saat pelantikan sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai
sampai sekarang, Teradu IV dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi
selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum.
3. Bahwa sekaitan dengan peristiwa yang diadukan dan/atau dilaporkan
(Pelanggaran Kode Etik: Kepastian Hukum) oleh Pengadu sangatlah tidak
relevan. Hal ini disebabkan karena tugas pokok dan Fungsi sebagai ASN
adalah suatu hal yang berbeda dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai
Penyelenggara Pemilu.
Kesimpulan
Mempermaklumkan dengan segala hormat, Para Teradu dengan ini menyampaikan
Kesimpulan atas Pengaduan dan/atau Laporan para Pengadu yang diregistrasi
dengan Perkara Nomor: 294/DKPP-PKE-VII/2018
diajukan oleh Abraham A. F. Sianturi, S.H., CRA. selaku kuasa hukum dari Teguh
Yuwono, S.Pd, yang pada pokoknya sebagai berikut:
a. Bahwa Para Teradu pada pokoknya tetap pada jawaban Para Teradu, yang
menyatakan bahwa Para Teradu dalam menerima, memeriksa dan
memutuskan seleksi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
b. Bahwa terhadap dalil Pengadu yang pada pokoknya menyebutkan Teradu I
dan Teradu II tidak profesional dengan mengabaikan surat keberatan Bupati
Kabupaten Banggai dan tetap meluluskan persyaratan administrasi Teradu III
dan Teradu IV yang tidak memenuhi syarat karena yang bersangkutan
merupakan PNS aktif dan tidak mndapatkan izin dari atasannya, bersama ini
Teradu I sampaikan jawaban sebagai berikut:
1. Bahwa dalam melakukan penyelenggaraan seleksi calon Anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah, Bawaslu
berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya
disebut "UU Pemilu") dan Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017
sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2018
tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pembentukan,
Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya
disebut "Perbawaslu Pembentukan" dan "Perbawaslu Pembentukan
Perubahan.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 UU Pemilu, Bawaslu telah
membentuk Tim Seleksi yang dituangkan dalam Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
0393/K.BAWASLU/HK.01.01/VI/2018 tentang Penetapan Anggota Tim
Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja Provinsi Sulawesi Tengah Masa
Jabatan 2018-2023 tertanggal 5 Juni 2018;
3. Bahwa Para Teradu tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan
Nomor 0385/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VI/2018 tentang pembentukan
Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Zona 2 (Kab. Tojo
Una-Una, Kab. Banggai, Kab. Balut, Kab. Bangkep, Kab. Morowali, dan
Kab. Morut) masa Jabatan 2018-2023 tanggal 5 Juni 2018. Nammun
para Teradu mengeluarkan surat Nomor
0385/BAWASLU/SJ/HK.01.00/ VI/2018 tentang Pengumuman
Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2018-2023 tertanggal 5 Juni
2018, dimana pengumuman ini menerangkan nama-nama Tim Seleksi
Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Masa Jabatan 2018-2023 terpilih.
4. Bahwa tahapan penjaringan dan penyaringan terhadap calon Anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu sejak mengumumkan pendaftaran
sampai dengan penyampaian nama calon anggota Bawaslu Provinsi
atau Bawaslu Kabupaten/Kota, paling banyak 2 (dua) kali jumlah calon
anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang berakhir
masa jabatannya kepada Bawaslu adalah kewenangan Tim Seleksi
sebagaimana diatur dalam Pasal 130 UU Pemilu yang menyebutkan:
Pasal 130
(1) Tim seleksi mengajukan nama calon anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota Bawaslu
Kabupaten/Kotab yang berakhir masa jabatannya kepada Bawaslu.
(2) Nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad serta diajukan
dengan disertai berkas administrasi.
Selain itu telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal
23 Perbawaslu Pembentukan.
5. Bahwa proses seleksi terhadap petahana tetap dilaksanakan oleh Tim
Seleksi dengan memperhatikan rekam jejak dan kinerja selama menjadi
anggota Panwaslu Kabupaten/Kota hingga diperoleh jumlah peserta
yang lolos sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya untuk disampaikan
kepada Bawaslu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 117 UU Pemilu,
Pasal 29, Pasal 32, dan Pasal 37 Perbawaslu Pembentukan Perubahan.
6. Bahwa Fit and Proper Test (FPT) dengan menggunakan metode Semi
Structured Group Discussion (SSGD), Bawaslu Provinsi Jawa Barat
melakukan rapat untuk menentukan 10 orang peserta Calon Anggota
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Masa Jabatan
2018-2023 sesuai dengan Surat Ketua Bawaslu Nomor
0886/K.Bawaslu/KP.01.00/VIII/2018. Hasil dari rapat Bawaslu
Provinsi Jawa Barat tersebut kemudian disampaikan kepada Bawaslu,
dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Para
Teradu dalam menetapkan calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota terpilih.
7. Bahwa berdasarkan hasil fit and proper test (FPT) yang disampaikan
oleh Bawaslu Provinsi, terdapat keterangan: "tanggapan masyarakat
tidak terbukti.
8. Bahwa penetapan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih
dituangkan dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
0647/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi
Sulawesi Tengah Masa Jabatan 2018-2023 tertanggal 14 Agustus 2018
merupakan hasil rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu RI;
9. Bahwa Bawaslu pernah menerima Surat Bupati Banggai Nomor
800/4058/BKPSDM tertanggal 19 September 2018 perihal keberatan
atas diangkatnya PNS Kabupaten Banggai a.n. Weli Ismail dan Irman D.
Budahu sebagai anggota Bawaslu Periode 2018-2023;
10. Bahwa terhadap surat tersebut, Bawaslu telah mengirimkan surat
kepada Bupati Banggai dengan Nomor
1089/K.Bawaslu/TU.00.01/X/2018 tertanggal 29 Oktober 2018 yang
pada pokoknya menyatakan terhadap keberatan yang diajukan oleh
Bupati Banggai atas dilantiknya PNS Kabupaten Banggai a.n. Weli
Ismail dan Irman D. Budahu sebagai anggota Bawaslu Periode 2018-
2023 telah ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian terhadap
berkas administrasi yang bersangkutan sebagai bahan klarifikasi
langsung;
11. Bahwa sebagai tindak lanjut keberatan tersebut diatas, Bawaslu telah
melakukan klarifikasi kepada Sdr. Welly Ismail, S.H., M.Si. dan Sdr.
Irman Budahu, S.H. pada tanggal 26 Oktober 2018 di Kantor Bawaslu
RI, di Jakarta, yang tertuang dalam berita acara terlampir dalam BUKTI
T-11.
12. Bahwa dalil Pengadu yang menyatakan Teradu I dan Teradu II tidak
profesional dengan mengabaikan surat keberatan Bupati Kabupaten
Banggai adalah tidak benar dan haruslah ditolak atau setidak-tidaknya
tidak dapat diterima.
13. Bahwa kedudukan Teradu II adalah sebagai unsur pendukung pada
Bawaslu (yang menandatangani Pengumuman Nomor
0615/BAWASLU/SJ/ HK.01.00/VI/2018), mempunyai tugas
penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan Bawaslu sebagaimana Pasal 147 ayat (1) UU Pemilu;
14. Bahwa Teradu II telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam
memberikan dukungan administrasi, operasional, serta fungsi
penyajian data Bawaslu;
15. Bahwa kewenangan Teradu II juga telah sesuai dengan kewenangan
pejabat administratif yang dimiliki oleh Teradu II berdasarkan
ketentuan Bab V huruf e Lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 17
Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Dan
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
16. Bahwa perbedaan antara Pengumuman Calon Anggota Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan
2018-2023 di 18 (delapan belas) Provinsi Nomor
0615/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VI/2018 dengan Pengumuman Calon
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih
Masa Jabatan 2018-2023 di 16 (enam belas) Provinsi Nomor
0612/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VIII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018,
telah dilakukan koreksi dengan mengunggah kembali yaitu
pengumuman dengan mencantumkan nama-nama anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota terpilih tanpa mencantumkan nama calon PAW;
17. Bahwa 2 (dua) pengumuman tersebut diatas berdasarkan hasil pleno
Ketua dan Anggota Bawaslu dan ditandatangani oleh Sekjen Bawaslu
(Teradu II) serta dibubuhi stempel lembaga, kemudian diunggah pada
laman resmi Bawaslu untuk diketahui oleh masyarakat;
Dengan demikian dalil Pengadu yang menyatakan Para Teradu diduga
tidak profesional karena hanya mencantumkan nama anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota terpilih saja tanpa mencantumkan nama PAW pada
surat Nomor: 0615/BAWASLU/SJ/ HK.01.00/VI/2018 tanggal 13
Agustus 2018 tentang pengumuman Calon Anggota Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terpilih masa Jabatan 2018-2023 di
18 (delapan belas) Provinsi adalah tidak benar, tidak berdasar, dan
mengada-ada, sehingga haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak
dapat diterima.
[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka para Teradu
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
Bukti T-1 : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
0393/K.BAWASLU/HK.01.01/VI/2018 tentang Penetapan
Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja Provinsi Sulawesi
Tengah Masa Jabatan 2018-2023 tertanggal 5 Juni 2018;
Bukti T-2 : Pengumuman Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Masa Jabatan
2018-2023, Nomor 0385/Bawaslu/SJ/Hk.01.00/VI/ 2018
tertanggal 5 Juni 2018;
Bukti T-3 : Pedoman Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota berdasarkan keputusan Nomor
0435/K.Bawaslu/HK.01.00/VI/2018 tertanggal 8 Juni 2018 dan
Perubahan Pedoman Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota berdasarkan keputusan Nomor
0600/K.Bawaslu/HK.010.0/VII/2018;
Bukti T-4 : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 0498/K.Bawaslu/AK.01/VII/2018 tertanggal 10 Juli 2018
tentang Pelaksanaan Rekrutmen Calon Anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota yang ditujukan kepada Ketua Tim Seleksi Calon
Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
Bukti T-5 : Dokumen yang berkaitan dengan status Saudara Teradu III
sebagai ASN;
Bukti T-6 : Dokumen yang berkaitan dengan status Saudara Teradu IV
sebagai ASN;
Bukti T-7 : Surat Ketua Bawaslu 0886/K.Bawaslu/KP.01.00/ VII/2018
tertanggal 3 Agustus 2018 perihal Instruksi yang ditujukan
kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia
yang pada pokoknya menugaskan Bawaslu Provinsi untuk
melakukan fit and proper test (FPT) Calon Anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota;
Bukti T-8 : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
0647/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-
Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan 2018-2023 tertanggal 14
Agustus 2018;
Bukti T-9 : Surat Bupati Banggai Nomor 800/4058/BKPSDM tertanggal 19
September 2018 perihal keberatan atas diangkatnya PNS
Kabupaten Banggai a.n. Weli Ismail dan Irman D. Budahu
sebagai anggota Bawaslu Periode 2018-2023;
Bukti T-10 : Surat Bawaslu mengenaiu Jawaban atas surat Bupati Banggai
dengan Nomor 1089/K.Bawaslu /TU.00.01/X/2018 tertanggal 29
Oktober 2018;
Bukti T-11 : Berita acara hasil klarifikasi kepada Sdr. Welly Ismail, S.H., M.Si.
dan Sdr. Irman Budahu, S.H. pada tanggal 26 Oktober 2018 di
Kantor Bawaslu RI, di Jakarta;
Bukti T-12 : Surat Nomor: 0615/BAWASLU/SJ/ HK.01.00/VI/2018 tanggal
13 Agustus 2018 tentang pengumuman Calon Anggota Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terpilih masa
Jabatan 2018-2023 di 18 (delapan belas) Provinsi;
Bukti T-13 : Surat Keputusan Penetapan Bawaslu Provinsi Sulawesi
Tengah Nomor: 009/ BAWASLUPROV. ST /
HK.01.01/VIII/2017 tertanggal 28 Agustus 2017;
Bukti T-14 : Telaahan Staf Nomor : 800/980/2017 tertanggal 28
Agustus 2017;
Bukti T-15 : Agenda Surat dan Surat Permohonan;
Bukti T-16 : Agenda Surat dan Surat Permohonan;
Bukti T-17 : Surat Pengumuman Nomor : 0615/BAWASLU/SJ/
HK.01.00/ VIII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018;
Bukti T-18 : Agenda Surat dan Surat Permohonan;
Bukti T-19 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Tengah Nomor : 111/Kpts/KPU-Prov-024/2013,
tertanggal 12 Juli 2013
Bukti T-20 : Agenda Surat dan Surat Permohonan
Bukti T-21 : Surat Bupati Banggai Nomor : 180/389/Bag. Kumdang tanggal
26 Februari 2018
Bukti T-22 : Surat Permohonan
Bukti T-23 : Surat Bupati Banggai Nomor : 180/1027/Bag. Kumdang
Tanggal 11 April 2018
Bukti T-24 : Agenda Surat dan Surat Permohonan
Bukti T-25 : Surat Pengunduran Diri Sebagai PNS
Bukti T-26 : SK Nomor : 0615/ BAWASLU/ SJ/ HK.01.00/ VIII/2018
tertanggal 13 Agustus 2018
Bukti T-27 : SK Nomor : 0647/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018
[2.6] PETITUM TERADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai
berikut:
1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik
selaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik para Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya
Keterangan Pihak Terkait:
Majelis Sidang yang kami hormati, Sehubungan dengan undangan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor : 4591/DKPP/SJ/PP.00/XI/2018 perihal
Panggilan Sidang, maka perkenankan kami selaku pihak terkait untuk
memberikan keterangan sebagai berikut :
1. Bawaslu Provinsi mendapat delegasi dari Bawaslu RI untuk melakukan Fit And
Proper Test (FPT) melaui Surat Ketua Bawaslu RI Nomor
0886/K.Bawaslu/KP.01.00/VIII/2018 bertanggal 3 Agustus 2018;
2. Bawaslu Provinsi menerima nama-nama peserta yang lulus tes kesehatan dan
tes wawancara dan akan mengikuti Fit and Propert Test Dari Timsel pada
tanggal 6 Agustus 2018, melalui surat Nomor 06/Timsel-
Z2/Bawaslu.Kab/VIII/2018;
3. Bahwa Bawaslu Provinsi melaksanakan FPT mulai Tanggal 7 s.d. 9 Agustus
2018 bertempat di Hotel Best Western Plus Coco Palu, Jl. Basuki Rahmat
sebagaimana Pengumuman Bawaslu Provinsi Nomor
044/K.ST/KP.01.00/VIII/2018;
4. Bahwa dalam Instruksi Bawaslu RI 0886/K.Bawaslu/KP.01.00/VIII/2018 Pada
poin 4 disebutkan Format pelaksanaan FPT dibagi dalam 2 tahapan :
1. Diskusi kelompok terfokus dengan format SSGD;
2. Melakukan klarifikasi atas hasil test psikologi dan test kesehatan serta
masukan dan Tanggapan Masyarakat.
Selanjutnya pada angka 5 Instruksi tersebut disebutkan :
Pelaksanaan klarifikasi sebagaimana angka 4 huruf b hanya untuk Panitia
Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dan sebagian pendaftar baru. Dasar
dalam penentuan calon yang diklarifikasi adalah nama-nama dalam hasil test
psikologi dan test kesehatan dianggap bermasalah, calon yang mendapat
masukan dan tanggapan dari masyarakat, serta hasil CAT evaluasi Panwaslu;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 4, selama Proses FPT yang
dilaksanakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tegah tidak menerima masukan dari
Tim Seleksi, Tim Dokkes Polda Sulawesi Tengah berkaitan dengan peserta yang
bermasalah test psikologinya maupun tes kesehatan. Selain itu, hasil CAT yang
dilaksankan tidak disampaikan oleh Bawaslu RI kepada Bawaslu Provinsi,
sehingga dasar satu-satunya untuk melakukan Klarfiakasi saat itu hanyalah
jika mendapat masukan dan tanggapan masyarakat.
6. Bahwa selama proses pelaksanaan FPT di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Provinsi
Sulawesi Tengah menerima Tanggapan/Masukan dari Kabupaten Bupati
Banggai Nomor 800/1918/BKPSDM Perihal Pemberitahuan tertanggal 8
Agustus 2018 terhadap Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai a.n. Wely
Ismail, S.H., dan Irman Budahu, S.H.;
7. Bahwa selama Proses seleksi Bawaslu menerima 4 (empat) surat dari Bupati
Banggai, 2 Surat yang ditujukan Kepada Tim Seleksi serta ditembuskan kepada
Bawaslu Provinsi dan 2 Surat yang ditujukan Kepada Bawaslu Provinsi, serta
seluruhnya ditembuskan kepada Bawaslu RI di Jakarta;
8. Bahwa terhadap Surat Bupati Kabupaten Banggai Nomor 800/1595/BKPSDM
Perihal Pemberitahuan bertanggal 9 Juli 2018 yang diterima Bawaslu Provinsi
pada Tanggal 11 Juli 2018, dilakukan pembahasan dalam rapat pimpinan dan
mengahasilkan kesepakatan bahwa tindaklanjut menjadi kewenangan Timsel;
9. Bahwa Tanggapan/Masukan dari Kabupaten Bupati Banggai yang diterma
Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah saat Pelaksanaan FPT melalui Surat Nomor
800/1918/BKPSDM Perihal Pemberitahuan tertanggal 8 Agustus 2018 telah
dilakukan Klarifikasi dalam FPT oleh 5 Orang Anggota Bawaslu Provinsi,
dengan hasil :
a. Irman Budahu :
a. Bahwa Sdr. Irman Budahu telah beberapa kali menyampaikan ijin
kepada baik Secara Tertulis maupun secra lisan namun tidak mendapat
tanggapan dari Bupati Kabuapten Banggai;
b. Bahwa karena tidak mendapat respon positif dari Bupati Kabupaten
Banggai, pada Tanggal 9 Juli 2018 Sdr. Irman Budahu telah
menyampaikan Surat Pengunduran Diri sebaga PNS kepada Bupati
Kabupaten Banggai.
b. Wely Ismail :
c. Bahwa Sdr. Wely Ismal merupakan Peserta Existing yang merupakan
Ketua Panwaslu Kabupaten Banggai;
d. Bahwa Sdr. Wely Ismail telah beberapa kali menyampaikan surat
permohonan permintaan izin kepada Bupati Kabupaten Banggai baik
secara tertulis maupun secara lisan namun tidak mendapat tanggapan
dari Bupati Kabupaten Banggai;
e. Bahwa Bupati Kabupaten Banggai tidak merespon permohonan ijin Sdr.
Wely Ismail namun memberikan izin kepada Peserta lain yang berstatus
sebagai PNS.
10. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan Proses FPT sesuai
dengan Pedoman Pelaksanaan FPT yang disampaikan oleh Bawaslu RI dan
Hasilnya telah disampaikan Kepada Bawaslu RI.
