III. DUDUK PERKARA
ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU
[2.1]Menimbang Pengadu mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) atas dugaan pelanggaran Kode
Etik yang dilakukan olehpara Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kota
Palembangyang pada pokoknya mendalikan sebagai berikut:
a. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, berdasarkan Surat Nomor
: 080/PL.05.1-SD/167.KPU-Kot/I/2019. KPU Kota Palembang telah
memanggil saudara Yudin Hasmin, S.E., M.M. yang merupakan klien kami
guna meminta klarifikasi terkait nama Klien kami di dalam Surat Keputusan
Dewan Pemimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera
Selatan Nomor : 042/SK/DPW/C/VII/2017 tanggal 05 Juli 2017, Klien kami
tertera sebagai Wakil Sekretaris dalam Susunan dan Personalia Pimpinan
Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan
Pembangunan Kota Palembang masa bakti 2016-2021 dan memiliki Kartu
Tanda Anggota (KTA) Partai Persatuan Pembangunan Nomor :
1671.03.05011972.01.001;
b. Bahwa hal tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Kota Palembang didasari atas
surat dari Masyarakat Peduli Pemilu pada tanggal 23 Januari 2019 perihal
Laporan Masyarakat Terhadap Ketua PPK Kecamatan Ilir Barat I saudara
Yudin Hasmin, S.E., M.M. yang melaporkan bahwa yang bersangkutan
tercatat sebagai pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota
Palembang;
c. Bahwa pada tanggal tersebut juga 29 Januari 2019 sekira Pukul 10.00 WIB,
Klien kami menghadiri undangan KPU Kota Palembang guna memberikan
klarifikasi terhadap laporan yang didugakan kepada klien kami tersebut
dengan menghadap Komisioner KPU Kota Palembang Ibu Yetty Oktarina dan
dalam klarifikasinya klien kami membantah semua yang dilaporkan. Klien
kami tidak pernah mengetahui kalau nama nya termasuk dalam
kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang apalagi
sampai memiliki Kartu Tanda Aanggota;
d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, Klien kami menerima surat
pemberhentian selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat I
sebagaimana tertera di dalam Surat Keputusan KPU Kota Palembang Nomor
108/PP.05.1-Kpt/1671/KPU-Kot/I/2019 tertanggal 30 Januari 2019 perihal
Pemberhentian Tetap Ketua/Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir
Barat I Kota Palembang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
e. Bahwa berdasarkan surat yang diterima klien kami, pemberhentian tetap
tersebut didasarkan pada Pasal 36 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum bahwa syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS
meliputi tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat
pernyataan sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota
partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai
politik yang bersangkutan;
f. Bahwa klien kami sangat terkejut dengan pemberhentian tetap sebagai
anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat I tersebut yang
prosesnya begitu cepat tanpa terlebih dahulu menkonfrontir klien kami
dengan pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang;
g. Bahwa dalam klarifikasinya klien kami juga telah menunjukkan surat
keterangan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang Nomor
: 0159/EK/KET/XI/2017 yang menerangkan bahwa klien kami belum
terdaftar pada keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota
Palembang dan adapun jika terdaftar dalam kepengurusan disemua
tingkatan pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang
belum mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan tentang kesediaannya
duduk dalam kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan
demikian pencatutan nama klien kami sebagai pengurus dilakukan secara
sepihak, akan tetapi surat keterangan tersebut diabaikan begitu saja oleh
KPU Kota Palembang dan tetap memberhentikan klien kami;
h. Bahwa sehari setelah pemberhentian Pelapor sebagai Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat I, KPU Kota Palembang langsung
mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 114/PP.05.1-Kpt/1671/KPU-
Kot/2/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang untuk Pemilihan Umum tahun 2019
atas nama Monalisa sebagai Pengganti Pelapor;
i. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum Pasal 74 ayat (2) menyatakan secara tegas “ Pemberhentian
anggota PPK, PPS, dan KPPS yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a – huruf f harus didahului dengan Verifikasi
oleh KPU Kabupaten/Kota akan tetapi terhadap pemberhentian klien kami
tidak melalui proses verifikasi oleh KPU Kota Palembang hal tersebut
dibuktikan dengan tidak adanya konfrontir antara klien kami dan pengurus
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang selain itu antara proses
pemanggilan klien kami dan terbitnya surat pemberhentian tetap waktunya
begitu cepat dan terkesan pemberhentian terhadap klien kami ini memang
“dikehendaki”;
j. Bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 3 tahun 2018 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 64 ayat (1) : “Tata cara
pemberhentian dengan tidak hormat anggota PPK, PPS, dan KPPS
sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (3) dilakukan dengan tahapan
sebagai berikut :
a. Menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran;
b. Meneliti materi laporan atau temuan dengan pelanggaran;
c. Melakukan klarifikasi;
d. Melakukan kajian dan mengambil keputusan.
Pasal 64 ayat (3) menegaskan bahwa “Dalam melakukan klarifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, KPU/KIP Kabupaten/Kota
dapat”:
a. Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk
kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
b. Memanggil para pihak;
c. Meminta bukti-bukti pendukung; dan
d. Melakukan koordinasi dan/atau melibatkan bawaslu atau panwaslu
sesuai dengan tingkatannya.
Bahwa pemberhentian klien kami oleh KPU Kota Palembang tidak menjalani
prosedur yang telah diatur oleh perundang-undangan sebagai mana mestinya,
KPU Kota Palembang tidak mengkalarifikasi pihak pelapor yang di duga tidak
memiliki identitas yang jelas/fiktif, KPU Kota Palembang juga tidak
berkoordinasi dengan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkataanya;
k. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 7 tahun 2017 Pasal 74 ayat (4) : “
Dalam hal rapat pleno KPU Kabupaten/Kota memutus pemberhentian
anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota yang bersangkutan
diberhentikan sementara sebagai PPK, PPS, dan KPPS sampai dengan
diterbitkannya keputusan pemberhentian. Namun yang terjadi dengan Klien
kami, KPU Kota Palembang langsung mengeluarkan Surat Keputusan
Pemberhentian Tetap tanpa didahului dengan pemberhentian sementara;
l. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum, Pasal 64 ayat (5) juga disebutkan : “Dalam hal rapat pleno
sebagaimana dimaksud ayat (4) dan memutus pemberhentian anggota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), anggota yang bersangkutan
diberhentikan sementara sebagai PPK, PPS, dan KPPS samapai dengan
diterbitkannya keputusan pemberhentian tetap", sementara klien kami
langsung diberhentikan tetap tanpa didahului dengan pemberhentian
sementara;
m. Bahwa terkait dugaan bahwa klien kami yang merupakan Penyelenggara
Pemilu adalah pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota
Palembang hal tersebut merupakan ranah Etik dan kewenangan
mengadilinya bukan kewenangan KPU Kota Palembang akan tetapi menjadi
kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
n. Bahwa berdasarkan peraturan DKPP Nomor 3 tahun 2017 Pasal 11
menyatakan Bahwa ayat (1) : “KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU
Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten /Kota atau Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan dugaan pelanggaran Etik pada jajaran
dibawahnya, pengaduan dan/atau laporan disampaikan kepada DKPP setelah
melalui pemeriksaan secara berjenjang” ayat (2) : “ Dalam hal hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU, KPU Provinsi, atau
KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota atau Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memutus pemberhentian,
anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara dan disampaikan
kepada DKPP;
o. Bahwa KPU Kota Palembang diduga telah melanggar Kode Etik karena dalam
melakukan Pemberhentian terhadap Pelapor selaku Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat I tidak berdasarkan kepada peraturan
perundang-undangan yang ada, selain itu KPU Kota Palembang juga
mengabaikan Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan
bukti-bukti sebagai berikut:
Bukti P-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor
:108/PP.05.1-Kpt/1671/KPU-Kot/I/2019 tanggal 30 Januari 2019
tentang Pemberhentian Tetap Ketua/Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) Ilir Barat I Kota Palembang Untuk Pemilihan
Umum Tahun 2019;
Bukti P-2 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor :
20/PL.05.1-SD/1671.KPU-Kot/I/2019 tanggal 25 Januari 2019
perihal Klarifikasi Anggota PPK;
Bukti P-3 : Surat Keterangan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan
Pembangunan Kota Palembang Nomor : 0159/EK/KET/XI/2017
tanggal 5 November 2017;
Bukti P-4 : Surat Keputusan Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Palembang Nomor : 099/PP.05.3-
Kpt/1671/KPU-Kot/III/2018;
Bukti P-5 : Surat Keputusan Pengangkatan dan Penetapan Anggota Pemilihan
Kecamatan (PPK) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Nomor :
074/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/III/2018;
Bukti P-6 : Surat Keputusan dan Penetapan Ketua dan Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) Se-Kota Palembang Dalam Pemilihan Kepala
Daerah Serentak Kota Palembang Tahun 2018 Nomor :
118/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/XI/2017;
Bukti P-7 : Surat Keputusan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Palembang Tahun 2018
Nomor : 080/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/IX/2017;
Bukti P-8 : Surat Keputusan Nomor 114/PP.05.1-Kpt/1671/KPU-Kot/2/2019
tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang untuk Pemilihan Umum
tahun 2019 atas nama Monalisa sebagai Pengganti Pelapor.
Kesimpulan Pengadu
1. Bahwa sidang DKPP pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, Teradu
(“Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang”) telah
menunjukkan secara tegas yang menjadi dasar (patokan) terhadap
pemberhentian terhadap Pengadu sebagai Anggota/Ketua Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) Ilir Barat I Kota Palembang didasarkan pada laporan
masyarakat yang tidak adanya Kop Surat, Nomor dan Tanggal Surat, serta tidak
pula menyebutkan nama dan tidak juga ditandatangani, alamat kediaman
dan/atau identitas pelapor yang sebagaimana dalil Jawaban Teradu baik
disampaikan di dalam persidangan maupun secara tertulis, maka dengan
demikian surat atau laporan masyarakat yang diterima oleh KPU Kota Palembang
adalah fiktif;
1.1. Bahwa menurut peraturan perundang-undangan, terutama hal-hal yang
berkenaan bukti-bukti surat dan/atau surat atau laporan masyarakat yang
sifatnya fiktif, pada umumnya tidak dapat dipertanggungjawabkan
dihadapan hukum dan pada umumnya dan ditindaklanjuti serta tidak dapat
pula diterima sebagai barang bukti dalam persidangan. Dengan demikian,
surat atau laporan masyarakat yang diterima dan kemudian ditindaklanjuti
oleh Teradu yang sebagaimana tertera di dalam Surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor : 108/PP.05.1-Kpt/1671/KPU-
Kot/I/2019 tertanggal 30 Januari 2019, yakni sebagai alasan TERADU
melakukan pemberhentian terhadap pengadu sebagai Ketua/Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat I melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
1.2. Bahwa Teradu menguraikan mengenai alasan pemberhentian PEngadu,
yakni “Bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 Jo. Peraturan KPU
Nomor 36 Tahun 2018, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan
anggota PPK dan PPS yaitu KPU Kabupaten/Kota”, kalimat ketentuan Pasal
ini menunjukkan bahwa teradu memiliki hak dan wewenang dalam hal
mengangkat dan memberhentikan anggota ppk, pps dan kppps, namun
bukanlah untuk bertindak otoriter dan sewenang-wenang dalam jabatan,
padahal di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan
Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018, diatur pula mengenai mekanisme,
prosedur dan tahapan terhadap pemberhentian anggota PPK, PPS dan KPPS
yang diberhentikan oleh Kabupaten/Kota yang pada prinsipnya yakni
terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bawaslu/Panwaslu sesuai dengan
tingkatannya, serta dilakukan terlebih dahulu dengan pemberhentian
sementara;
1.3. Bahwa akan tetapi Teradu mengabaikan ketentuan yang sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan
KPU Nomor 36 Tahun 2018 yakni tanpa terlebih dahulu berkoordinasi
dengan bawaslu/panwaslu sesuai dengan tingkatannya dan serta merta
memberhentikan pengadu dengan pemberhentian tetap.
2. Bahwa dalam persidangan tersebut, Teradu menghadirkan Saksi yakni Dewi
Maya Komalasari, S.E., yakni selaku Sekretaris Partai Persatuan Pembangunan
Kota Palembang, dalam persidangan Saksi secara tegas menegaskan dan
terungkap:
2.1. Bahwa Pengadu dimasukkan namanya di dalam struktur kepengurusan
Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang yakni didasarkan pada
rekomendasi Ketua, akan tetapi Pengadu tidak pernah meminta dan
berharap kepada Ketua Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang agar
kiranya nama Pengadu dimasukkan ke dalam struktur kepengurusan,
dengan demikian masuknya nama Pengadu ke dalam struktur pengurus
partai bukanlah atas kemauan dan permintaan Pengadu, melainkan atas
rekomendasi ketua partai, hal ini membuat terang benderang dan sekaligus
menjawab persoalan bahwa Pengadu bukanlah pengurus partai politik yang
sebagaimana ditudukan oleh Teradu kepada Pengadu.
2.2. Bahwa meskipun Saksi mempermasalahkan tahun surat dan tidak pula
ditandatangani oleh Ketua Partai, akan tetapi Saksi membenarkan isi materi
di dalam Surat Keterangan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota
Palembang Nomor : 0159/EK/KET/ XI/2017 tertanggal 5 November 2017
yang menerangkan bahwa Pengadu (Sdr. Yudin Hasmin, S.E., M.M.) belum
terdaftar pada keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan dan adapun jika
terdaftar dalam kepengurusan di semua tingkatan kami belum
mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan tentang kesediaannya duduk
dalam kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan”, dengan demikian
secara jelas bahwa Pengadu bukanlah terdaftar baik sebagai anggota
maupun sebagai pengurus partai persatuan pembangunan;
2.3. Bahwa surat keterangan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota
Palembang tersebut, merupakan surat balasan yang sebagaimana
Pernyataan Pengadu tertanggal 8 September 2017 yang ditujukan kepada
Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang yang
menyatakan bahwa:
a. Tidak terlibat dan tidak pernah bergabung atau tergabung dalam
Partai Politik manapun dan dalam tingkatan manapun; dan
b. Tidak pernah menyatakan diri untuk menjadi Anggota Partai Politik
dan/atau Pengurus Partai Politik manapun;
2.4. Bahwa jikalau pun Pengadu adalah Anggota dan/atau Pengurus Partai
Persatuan Pembangunan yang sebagaimana disangkakan oleh Teradu (KPU
Kota Palembang) berdasarkan : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah
Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 042/SK/ DPW/C/VII/2017
tertanggal 5 Juli 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan
Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan
Pembangunan Kota Palembang Masa Bakti 2016-2021 yang pada lampiran
ketiga, bahwa Pengadu adalah Pengurus Partai dengan komposisi jabatan
yakni sebagai Wakil Sekretaris, dan kemudian salinan Kartu Tanda Anggota
Partai Persatuan Pembangunan atas nama Pelapor, patut diketahui Pengadu:
a. Tidak pernah mengisi dan menandatangani Blanko Formulir
Pendaftaran sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan, dan
tidak pernah pula memberikan persetujuan dan kesediaan untuk
dimasukkan sebagai Pengurus Partai Persatuan Pembangunan;
b. Pencatutan nama Pengadu sebagai Pengurus Partai Persatuan
Pembangunan yakni sebagai Wakil Sekretaris, hal tersebut dilakukan
secara sepihak tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu kepada Pengadu;
c. Terdapat adanya Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Persatuan
Pembangunan, Pengadu tidak pernah menerima dan/atau diserahkan
Kartu Tanda Anggota (KTA) tersebut oleh pengurus partai.
3. Bahwa alasan Teradu yang menguraikan “Bahwa pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun
2018 Jo. Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018, menurut KPU Kota Palembang
dapat terjadi jika yang bersangkutan sedang tersangkut kasus pidana yang
secara hukum harus berproses hukum yang mengikat (in kracht) sehingga
selama masa persidangan/pemeriksaan yang bersangkutan diberhentikan
sementara yang jika terbukti bersalah dilanjutkan menjadi pemberhentian tetap
dan jika tidak terbukti maka dapat dikembalikan haknya, atau yang
bersangkutan sedang dalam proses pemeriksaan sidang kode etik yang juga
masih harus menunggu hingga keputusan yang final dan mengikat”. Tanggapan
Teradu terhadap “Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Tetap” tersebut
yakni tidak lah beralasan hukum dan tidak pula secara tegas dalil yang
mengaturnya, dan oleh karena itu patut dan perlu di kesampingkan, hal ini
tidaklah diatur secara tegas di dalam kedua PeraturanKPU tersebut dan
kemudian hanyalah menurut pandangan Teradu yang bukanlah pula menurut
pandangan KPU RI pada umumnya serta bukan juga menurut kajian para ahli
hukum, baik akademisi maupun profesional;
Berkenaan hal tersebut di atas, dengan ini kami menyimpulkan sebagai berikut:
1. Bahwa Teradu (KPU Kota Palembang) telah bertindak otoriter dan hanya
beralaskan surat laporan masyarakat yang fiktif, sebagai dasar dalam hal
pemberhentian terhadap Pengadu;
2. Bahwa Teradu (KPU Kota Palembang) belum begitu paham dan memahami
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun
2018 secara komprehensif terutama dalam hal pemberhentian anggota PPK,
PPS dan KPPS, sebagaimana diatur dalam kedua peraturan tersebut. Bahwa
didalam kedua peraturan tersebut, telah diatur secara tegas yang pada
prinsipnya melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau
Panwaslu sesuai dengan tingkatannya, serta terlebih dahulu dengan
Pemberhentian Sementara sampai dengan diterbitkannya keputusan
Pemberhentian Tetap;
3. Teradu (KPU Kota Palembang) telah melakukan interprestasi atau penafsiran
hukum secara sepihak terhadap kajian kedua Peraturan KPU tersebut yakni
mengenai “Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Tetap”, hal ini
semakin menunjukkan Teradu (KPU Kota Palembang) telah bertindak otoriter
dan bertindak secara sepihak/melampui kewenangan (abouse of power) yang
secara patut Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Padahal mengenai prosedur dan mekanisme “Pemberhentian Sementara dan
Pemberhentian Tetap” bagi anggota PPK, PPS dan KPPS yang sebagaimana
diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagai penjabaran dari
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni bersifat “Cukup Jelas” dan tidak
pula adanya uraian mengenai penjelasan, sertai tidak perlu lagi
ditafsirkan/diinterprestasikan.
Saksi KGS. M. Ridwan Agus
Yang bertandatangan dibawah ini:
KGS. M. RIDWAN AGUS, Lahir di Palembang pada tanggal 21 September 1975 (43
tahun), jenis kelamin laki-laki, beralamat di jalan Lunjuk Jaya Lr. Anggrek No. 1D
RT 050 RW.014 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang,
Beragama Islam, status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta,
Kewarganegaraan Indonesia, sebagaimana data kependudukan yang tertera di
dalam Karta Tanda Penduduk (KTP) Nomor:1671052109750002 (terlampir)
Dengan ini saya memberi keterangan sebagai saksi Pelapor, yakni sebagai berikut:
1. Bahwa saya kenal dengan saudara pelapor yakni saudara Yudin Hasmin,
yakni sama-sama sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat I
Bulan November 2017 hingga sekarang yang mana Yudin Hasmin bertindak
sebagai ketua dan sedangkan saya sebagai anggota;
2. Bahwa selama kami bergabung bersama dengan saudara Yudin Hasmin di
PPK-Ilir Barat I, kami telah sukses dan berhasil menyelenggarakan
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak than 2018 di Kecamatan Ilir
Barat I, Kota Palembang yang dalam hal ini, Pemilihan Gubernur, dan Wakil
Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako)
Palembang;
3. Bahwa selama bersama Yudin Hasmin, saya tidak bernah melihat apalagi
mendengar jika saudara Yudin Hasmin aktif sebagai pengurus partai politik;
4. Bahwa saya tahu, jika saudara Yudin Hasmin diminta hadir guna dimintai
klarifikasi oleh komisioner KPU Kota Palembang mengenai keterlibatan
saudara Yudin Hasmin yang mana namanya tercatut atau tertera di dalam
struktur pengurus MPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang;
5. Bahwa saya tahu, setelah saudara Yudin Hasmin dimintakan klarifikasi oleh
komisioner KPU Kota Palembang, pada esok harinya atau pada tanggal 20
Januari 2019 daudara Yudin Hasmin diberhentikan secara permanen tanpa
adanya pemberhentian sementara terlebih dahulu;
Demikian yang dapat saya sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Saksi Syarifudin
Yang bertandatangan dibawah ini:
SYARIFUDIN, Lahir di Palembang pada tanggal 21 MRET 1977 (41 Tahun) jenis
kelamin laki-laki, beralamat di Lorong Muhajirin 5 No 10 RT 027 RW Kelurahan
Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, beragama Islam, status
perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia,
sebagaimana data kependudukan yang tertera di dalam KTP Nomor
1671042103770008 (terlampir)
1. Bahwa saya kenal dengan saudara pelapor yakni saudara Yudin Hasmin,
yakni sama-sama sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat I
Bulan November 2017 hingga sekarang yang mana Yudin Hasmin bertindak
sebagai ketua dan sedangkan saya sebagai anggota;
2. Bahwa selama kami bergabung bersama dengan saudara Yudin Hasmin di
PPK-Ilir Barat I, kami telah sukses dan berhasil menyelenggarakan
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak than 2018 di Kecamatan Ilir
Barat I, Kota Palembang yang dalam hal ini, Pemilihan Gubernur, dan Wakil
Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako)
Palembang;
3. Bahwa selama bersama Yudin Hasmin, saya tidak bernah melihat apalagi
mendengar jika saudara Yudin Hasmin aktif sebagai pengurus partai politik;
4. Bahwa saya tahu, jika saudara Yudin Hasmin diminta hadir guna dimintai
klarifikasi oleh komisioner KPU Kota Palembang mengenai keterlibatan
saudara Yudin Hasmin yang mana namanya tercatut atau tertera di dalam
struktur pengurus MPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang;
5. Bahwa saya tahu, setelah saudara Yudin Hasmin dimintakan klarifikasi oleh
komisioner KPU Kota Palembang, pada esok harinya atau pada tanggal 20
Januari 2019 daudara Yudin Hasmin diberhentikan secara permanen tanpa
adanya pemberhentian sementara terlebih dahulu;
Demikian yang dapat saya sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
[2.3] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pengadu memohon kepada DKPP
berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Menerima Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu terbukti melanggar kode etikpenyelenggara Pemilu;
3. Memberikan sanksi kepada Teradu berupa Pemberhentian Tetap;
4. Merehabilitasi nama baik Pengadu;
5. Mengembalikan posisi Pengadu kembali pada posisi semula yakni sebagai
ketua/anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat I, Kota
Palembang;
6. Memerintahkan kepada Teradu segera menindaklanjuti putusan DKPP;
Subsidar
Apabila Majelis Sidang berpendapat lain, mohon putus yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU
[2.4] Menimbang bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan
pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
Majelis Hakim yang terhormat,
Teradu (H. EFTIYANI, S.H; ABDUL MALIK, S.H.I., M.H; SYAFARUDIN ADAM, S.E;
ALEX BERZILI, S.Si; Dr. YETTY OKTARINA. S.P., M.Si) dengan ini menghaturkan
JAWABAN terhadap Pengaduan Pengadu sebagai berikut:
1. Bahwa Teradu menolak dalil Pengadu yang mendalilkan Teradu telah
melanggar kode etik selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Palembang yang
melampaui kewenangan dalam pemberhentian Pengadu selaku Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat I dengan uraian sebagai
berikut:
a. Bahwa KPU Kota Palembang telah melakukan prosedur pemberhentian
Terlapor dalam hal ini Sdr. Yudin Hasmin sebagai Ketua/Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat I berdasarkan Peraturan
KPU RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Tata
Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum.
b. Bahwa Surat Keputusan KPU Kota Palembang Nomor: 108/PP.05.1-
Kpt/1671/KPU-Kot/I/2019 tentang Pemberhentian Tetap Ketua /
Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat I Kota Palembang
untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 63 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Umum yang menyebutkan bahwa:
(3) Anggota PPK, PPS dan KPPS diberhentikan dengan tidak hormat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang
sah;
d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telap
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana Pemilu dan tindak pidana lainnya;
e. tidak menghadiri rapat yang menjadi tugas dan kewajibannya
selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas untuk
anggota PPK dan PPS; atau
f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU/KIP
Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
KPU/KIP Kabupaten/Kota.
c. Bahwa salah satu syarat untuk menjadi anggota PPK berdasarkan
ketentuan pasal 36 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2018 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36
Tahun 2018 yaitu “tidak menjadi anggota Partai Politik yang
dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5
(lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan
dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang
bersangkutan”.
d. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019, KPU Kota Palembang menerima
laporan masyarakat bahwa Ketua / Anggota PPK Ilir Barat I atas nama
Sdr. Yudin Hasmin merupakan anggota salah satu partai politik
peserta Pemilu 2019 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
e. Bahwa menindaklanjuti surat dimaksud, KPU Kota Palembang
melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 23 Januari 2019. Berdasarkan
hasil Rapat Pleno, disepakati dibentuk tim klarifikasi untuk
memverifikasi kebenaran informasi tersebut yang terdiri dari Divisi
Sosialisasi, SDM dan Partisipasi Masyarakat dan Divisi Perencanaan,
Data dan Informasi (sekaligus koordinator wilayah daerah pemilihan I).
Tim klarifikasi dimaksud kemudian melakukan verifikasi dengan cara
sebagai berikut:
f. Mendatangi DPD PAN Kota Palembang pada tanggal 25 Januari 2019
dan bertemu dengan Sekretaris DPD PAN Kota Palembang, Ruspanda
Karibullah, dalam kesempatan tersebut Sekretaris DPD PAN
menyatakan bahwa yang bersangkutan memang pernah mencalonkan
diri untuk menjadi Anggota Formatur DPD PAN Kota Palembang
Periode 2015-2020.
g. Verifikasi ke DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 25
Januari 2019, KPU Kota Palembang berkoordinasi dengan perwakilan
DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan untuk mengatur jadwal
pertemuan dengan Ketua DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan,
sehubungan Ketua DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan sedang tidak
ada di tempat kemudian KPU Kota Palembang bertemu dengan
Sekretaris DPC PPP Kota Palembang (Dewi Maya Komalasari).
h. Pada pertemuan tersebut didapatkan Surat Keputusan Dewan
Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Nomor:
042/SK/DPW/C/VII/2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan
dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan
Pembangunan Kota Palembang masa bakti 2016-2021 dan Salinan
Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan milik yang
bersangkutan Atas Nama Yudin Hasmin, S.E.,M.M yang ditandatangani
oleh Ketua Umum dan Sekretariat jenderal Dewan Pimpinan Pusat
Partai Persatuan Pembangunan di Jakarta 5 Januari 2017.
i. Memanggil Terlapor atas nama Sdr. Yudin Hasmin pada tanggal 29
Januari 2019, dalam keterangannya yang bersangkutan menyangkal
bahwa telah menjadi anggota PAN Kota Palembang dan anggota PPP
Kota Palembang.
j. Surat Keterangan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan
Pembangunan Kota Palembang Nomor: 0159/EK/KET/XI/2017 yang
ditandatangani dan disahkan oleh Wakil Ketua dan Sekretaris DPC PPP
Kota Palembang.
k. Setelah melakukan klarifikasi, KPU Kota Palembang melaksanakan
Rapat Pleno pada tanggal 29 Januari 2019 dengan agenda
mendengarkan hasil laporan tim klarifikasi yang pada pokoknya
menyatakan bahwa Sdr. Yudin Hasmin berdasarkan bukti-bukti
tertulis tercatat sebagai anggota DPC PPP Kota Palembang melalui
Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan
Pembangunan Nomor: 042/SK/DPW/C/VII/2017 tentang Pengesahan
Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang
Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang masa bakti 2016-2021
dan Kartu Tanda Anggota yang bersangkutan, hal ini membuktikan
bahwa yang bersangkutan telah menjadi anggota dan pengurus Partai
Persatuan Pembangunan Kota Palembang sebelum menjadi anggota
/Ketua PPK Ilir Barat I.
l. Bahwa berdasarkan hasil tersebut, Rapat Pleno pada tanggal 29
Januari 2019, menyimpulkan bahwa Sdr. Yudin Hasmin tidak lagi
memenuhi syarat untuk menjadi Ketua / Anggota PPK IB I karena pada
tahun 2017 yang bersangkutan tercatat sebagai pengurus DPC PPP
Kota Palembang yang terbukti sesuai dengan Surat Keputusan Dewan
Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Nomor:
042/SK/DPW/C/VII/2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan
dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan
Pembangunan Kota Palembang masa bakti 2016 s.d. 2021 dan
diperkuat pada aplikasi SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) yang
terdapat di JDIH KPU RI (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Komisi Pemilihan Umum RI)
melalui:https://infopemilu.kpu.go.id/download/verpol/dataPengurus/
119/SK%20DPC%20Kota%20Palembang.pdf), dimana masa
keanggotaan Partai Politik yang bersangkutan pada tahun 2019 belum
sampai dengan 5 tahun. Hal ini bertentangan dengan ketentuan
pasal36 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2018 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun
2018 yang berbunyi “tidak menjadi anggota Partai Politik yang
dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5
(lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan
dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang
bersangkutan”.
m. Rapat Pleno selanjutnya menyepakati secara musyawarah mufakat
bahwa terhadap Sdr. Yudin Hasmin diberhentikan tetap menjadi Ketua
/Anggota PPK Ilir Barat I Kota Palembang berdasarkan bukti yang
terdapat pada Jadwal Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan
Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang diterima oleh Komisi
Pemilihan Umum Kota Palembang tertanggal 15 Oktober 2017.
n. Bahwa Sdr. Yudin Hasmin dalam hal ini telah membuat surat
pernyataan bermaterai yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa
tidak pernah menjadi Anggota Partai Politik. Dan jika dikemudian hari
terbukti sebaliknya, maka yang bersangkutan bersedia menerima
segala konsekuensi hukum.
o. Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pelaportidak memiliki kompetensi
terhadap pokok perkara/laporan karena saksi-saksi yang dihadirkan
hanya merupakan rekan kerja Pelapor yakni sesama anggota PPK Ilir
Barat I Kota Palembang. Seharusnya jika Pelapor ingin dikonfrontir
maka yang sangat memiliki kompetensi untuk menjadi saksi yaitu
Ketua / Sekretaris DPC PPP Kota Palembang atau pengurus lainnya.
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Persatuan Pembangunan Nomor: 042/SK/DPW/C/VII/2017 tentang
Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan
Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang
masa bakti 2016 s.d. 2021. KPU Kota Palembang meyakini bahwa
nama Pelapor tercantum dalam Surat Keputusan dimaksud yang
tercatat dalam aplikasi SIPOL di JDIH KPU RI sudah sangat cukup
membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat
untuk menjadi anggota PPK atau penyelenggara Pemilu sampai dengan
setidaknya tahun 2022.
p. Bahwa KPU Kota Palembang tidak mengabaikan surat keterangan DPC
Pengurus Harian PPP Kota Palembang nomor: 0159/EK/KET/XI/2017
Tanggal 5 November 2017 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua dan
Sekretaris DPC PPP Kota Palembang. Tetapi mengingat telah terbitnya
Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan
Pembangunan Nomor: 042/SK/DPW/C/VII/2017 tentang Pengesahan
Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang
Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang masa bakti 2016 s.d.
2021 yang telah diserahkan oleh DPC PPP Kota Palembang pada
Jadwal Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik
Peserta Pemilu Tahun 2019 yang diterima oleh Komisi Pemilihan
Umum Kota Palembang tertanggal 15 Oktober 2017.
q. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2018 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun
2018, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota PPK
dan PPS yaitu KPU Kabupaten/Kota.
r. Bahwa Teradu tidak melakukan proses pemberhentian Ketua / Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat I Kota Palembang secara
cepat akan tetapi telah sesuai dengan mekanisme pemberhentian yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum.
B. Saksi-saksi
1) Nama : Dewi Maya Komalasari, SE
Pekerjaan : Sekretaris DPC PPP Kota Palembang
Alamat : Jalan Merdeka No.685 Palembang
Demikian Jawaban Teradu. Atas perhatian dan perkenannya, diucapkan terima
kasih.
[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, makaTeradu mengajukan
bukti-bukti sebagai berikut:
Bukti T-1 : Surat dari Masyarakat Peduli Pemilu yang diterima KPU Kota
Palembang Tanggal 23 Januari 2019;
Bukti T-2 : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Palembang Nomor:
024/PP.05.1-BA/1671/KPU-Kot/I/2019;
Bukti T-3 : Surat Keputusan KPU Kota Palembang Nomor: 108/PP.05.1-
Kpt/1671/KPU-Kot/I/2019 Tentang Pemberhentian Tetap Ketua /
Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat I Kota
Palembang;
Bukti T-4 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan
Pembangunan Nomor: 042/SK/DPW/C/VII/2017 tentang
Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan
Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang
masa bakti 2016 s.d. 2021;
Bukti T-5 : Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan Nomor:
1671.03.05011972.01.001 atas nama Yudin Hasmin SE., MM yang
ditandatangani dan disahkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris
Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;
Bukti T-6 : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Palembang Nomor: 029/PK.01-
BA/1671/KPU-Kot/I/2019;
Bukti T-7 : Surat Klarifikasi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir
Barat I Kota Palembang Nomor: 080/PL.05.1-SD/1671/KPU-
Kot/I/2019 atas nama Yudin Hasmin SE., MM;
Bukti T-8 : Print out Lampiran III Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah
Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 042/SK/DPW/C/VII/2017
tentang Susunan dan Personalia Pimpinan Majelis Pertimbangan
Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota
Palembang Masa Bakti 2016 s.d. 2021 yang terdapat pada aplikasi
SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) di laman JDIH KPU RI
(Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan
Umum RI) melalui:
https://infopemilu.kpu.go.id/download/verpol/dataPengurus/119
/SK%20DPC%20Kota%20Palembang.pdf),dimana masa
keanggotaan Partai Politik yang bersangkutan pada tahun 2019
belum sampai dengan 5 tahun;
Bukti T-9 : Berkas pendaftaran sdr. Yudin Hasmin SE., MM sebagai Calon
Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat I Kota
Palembang sebanyak 1 (satu) rangkap;
Bukti T-10 : Laporan Kegiatan Kronologis Pemberhentian Tetap Ketua /
Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat I Kota
Palembang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
Kesimpulan para Teradu
Berdasarkan pengaduan dan keterangan yang disampaikan baik secara tertulis
maupun di dalam persidangan, keterangan pihak terkait, dan saksi-saksi, Pengadu
menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa setelah mengikuti seluruh tahapan sidang pemeriksaan Dugaan
Pelanggaraan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam pengaduan a quo, Teradu
tetap berpegang kepada seluruh jawaban, alat bukti, keterangan dan pernyataan
baik yang disampaikan secara tertulis maupun secara lisan dalam persidangan
serta menolak tegas semua dalil pengaduan, keterangan dan pernyataan yang
disampaikan Pengadu beserta alat bukti yang diajukan terkecuali yang diakui
kebenarannya oleh Pengadu.
2. Bahwa Teradu berdasarkan bukti-bukti yang ada dan saksi di persidangan,
Teradu telah melakukan proses pemberhentian Ketua/Anggota PPK IB I Kota
Palembang telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa Teradu berdasarkan bukti-bukti yang ada dan saksi di persidangan
adalah benar bahwa Pengadu merupakan Anggota Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) Kota Palembang berdasarkan Surat Keputusan Dewan
Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Nomor:
042/SK/DPW/C/VII/2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan
Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan
Kota Palembang masa bakti 2016-2021 dan Salinan Kartu Tanda Anggota Partai
Persatuan Pembangunan milik yang bersangkutan Atas Nama Yudin Hasmin,
S.E.,M.M yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretariat jenderal
Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan di Jakarta 5 Januari
2017
4. Bahwa Teradu sebagai Penyelenggara Pemilu telah melaksanakan tugas dengan
berpedoman pada asas Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka,
proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No 7
Tahun 2017) dan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
Bahwa para Teradu telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai
dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan
tidak terbukti adanya pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara Pemilihan
Umum oleh karena itu Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu.
[2.6] PETITUM TERADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:
1. Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik selaku
Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik para Teradu;
4. Memohon kepada Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Republik Indonesia (DKPP RI) untuk merehabilitasi nama baik Teradu dalam
Putusannya.
Saksi I Dewi Maya Komalasari, SE
Dewi Maya Komalasari, SE, Pekerjaan Sekretaris DPC PPP Kota Palembang, alamat
jalan Merdeka No. 685 Kota Palembang, dibawah sumpah menerangkan:
- Bahwa benar saksi adalah Sekretaris DPC PPP Kota Palembang
- Bahwa saksi mengenal Pengadu sebagai Anggota Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) Kota Palembang
- Bahwa saksi mengakui keabsahan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah
Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 042/SK/DPW/C/VII/2017 tentang
Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan
Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang masa bakti 2016-2021
dan Salinan Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan milik yang
bersangkutan Atas Nama Yudin Hasmin, S.E.,M.M yang ditandatangani oleh
Ketua Umum dan Sekretariat jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan
Pembangunan di Jakarta 5 Januari 2017
- Bahwa saksi diajak bertemu untuk menandatangani surat pernyataan yang
menyatakan Pengadu tidak terlibat di PPP Kota Palembang
- Bahwa saksi menyatakan keabsahan Surat Keterangan dari PPP Kota
Palembang Nomor: 0159/EK/KET/XI/2017 tanggal 5 November 2017 tidak
sesuai dengan proses administrasi yang berlaku dalam kepengurusan PPP Kota
Palembang
- Bahwa saksi menyatakan dipaksa untuk menandatangani surat Keterangan dari
PPP Kota Palembang Nomor: 0159/EK/KET/XI/2017 tanggal 5 November 2017
di Palembang Indah Mall dan saksi menegaskan bukan terjadi pada tahun 2017
akan tetapi terjadi pada November tahun 2018, saksi menegaskan kepada
Pengadu bahwa saksi tidak mau surat ini menjadi masalah di kemudian hari,
tetapi Pengadu menyatakan bahwa hal tersebut hanya untuk memenuhi
persyaratan mendaftar Anggota KPU Kota Palembang, saksi meyakinkan
Pengadu ba-hwa surat ini tidak sesuai sebab bukan ditandatangani oleh Ketua
dan Sekretaris DPC PPP Kota Palembang, seharusnya surat keterangan tersebut
harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kota Palembang
- Saksi menyatakan Kartu Tanda Anggota (KTA) PPP Kota Palembang atas nama
Pengadu adalah benar dikeluarkan dari DPP PPP yang ditandatangani oleh
Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal
- Bahwa saksi tidak menyangka bakal sampai ke sidang Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang saksi mengetahui dari Ketua DPC PPP Kota
Palembang (Desmana Akbar), dimana beliau menyatakan bahwa Pengadu mau
masuk ke PPP Kota Palembang dikarenakan mau menjadi caleg PPP Kota
Palembang. Berdasarkan rapat musyawarah Partai Politik dimana Pengadu
dimasukkan sebagai Anggota PPP Kota Palembang atas rekomendasi dari Ketua
DPC PPP Ogan Ilir
- Bahwa saksi menyatakan Pengadu beberapa kali hadir dalam rapat PPP Kota
Palembang, diantaranya pada tahapan pengusulan Calon Walikota dan Wakil
Walikota Palembang pada Pilkada Tahun 2018
Pihak terkait (Ketua Bawaslu Kota Palembang)
M. Taufik, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu ) Kota Palembang dimuka persidangan
kode etik menerangkan:
- Bahwa benar Pengadu membuat laporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Kota Palembang pada tanggal 1 Februari 2019 tentang Laporan Dugaan
Pelanggaran Penyelenggara Pemilu dalam hal penyalahgunaan wewenang
Komisioner KPU Kota Palembang
- Bahwa benar telah mengeluarkan Surat Keputusan Bawaslu Kota Palembang
Nomor:001/LP/PL.PP/ADM/KOT/06.01/II/2019 tentang Dugaan Administratif
yang dikuatkan dengan Putusan Bawaslu RI Nomor: 08/K/ADM/BWSL/II/2019
- Bahwa Bawaslu Kota Palembang telah melakukan prosedur persidangan sesuai
aturan perbawaslu dengan agenda sidang pendahuluan, dilanjutkan dengan
sidang pemanggilan para pihak, yang akhirnya diterbitkan keputusan.
