Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 124/DKPP-PKE-VII/2018 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU, Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 115/I-P/L-DKPP/2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor:124/DKPP-PKE- VII/2018, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : KORNELIUS LOGO Pekerjaan/Lembaga : Pegawai Negeri Sipil Alamat : Asrama GKI PDT, S Liborang, Kel. Hedam Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------ Pengadu

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : ADAM ARISOI Jabatan : Ketua KPU Provinsi Papua Alamat Kantor : Jln. Soa Siu Dok Ii Jayapura - Papua Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------- Teradu I; 2. Nama : BEATRIK WANANE Jabatan : Anggota KPU Provinsi Papua Alamat Kantor : Jln. Soa Siu Dok Ii Jayapura - Papua Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------- Teradu II; 3. Nama : TARWINTO Jabatan : Anggota KPU Provinsi Papua Alamat Kantor : Jln. Soa Siu Dok Ii Jayapura - Papua Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------- Teradu III; 4. Nama : SOMBUK MUSA YOSEP Jabatan : Anggota KPU Provinsi Papua Alamat Kantor : Jln. Soa Siu Dok Ii Jayapura - Papua Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------- Teradu IV; 5. Nama : ISAK HIKOYABI Jabatan : Anggota KPU Provinsi Papua Alamat Kantor : Jln. Soa Siu Dok Ii Jayapura - Papua Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------- Teradu V; 6. Nama : FEGIE YOANTI WATTIMENA Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Papua Alamat Kantor : Jl. Berdikari No.2. Taman Imbi Jayapura Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------- Teradu VI; 7. Nama : ANUGRAH PATA Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Alamat Kantor : Jl. Berdikari No.2. Taman Imbi Jayapura Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------- Teradu VII; Teradu I, sampai dengan Teradu VII selanjutnya disebut sebagai-----Para Teradu [1.3] Membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban para Teradu; Mendengar keterangan Saksi; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan para Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan aduan tertulis kepada DKPP tertanggal 4 Mei 2018 dengan Pengaduan Nomor: 115/I-P/L-DKPP/2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor:124/DKPP-PKE-VII/2018 dan disampaikan secara lisan oleh Pengadu dalam Sidang DKPP tanggal 7 Juni 2018yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Sejak Perkara No.42/DKPP-PKE-VII/2018 dan No.43/DKPP-PKE-VII/2018 di putuskan oleh DKPP RI tanggal 18 April 2018 pengadu telah mendatangi ke Kantor KPU Provinsi Papua pada hari rabu tanggal 25 April 2018 untuk berkoordinasi tentang pelaksanaan putusan DKPP tersebut dan dijanjikan akan berkoordinasi dengan KPU RI, serta pada tanggal Kamis 26 April 2018 juga pengadu pada perkara No.43/DKPP-PKE-VII/2018 datang ke Kantor Bawaslu Provinsi Papua namun hingga saat ini KPU dan Bawaslu Provinsi Papua belum melakukan upaya apapun dalam rangka melaksanakan putusan DKPP RI tersebut. 2. Semua Anggota KPU Provinsi Papua lebih sibuk dengan urusan pribadi yaitu mengikuti seleksi sebagai calon anggota KPU Provinsi Papua untuk periode 2018 – 2023. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1) Mengabulkan semua Pengaduan Pengadu; dan 2) memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada para Teradu atas pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P- 2 sebagai berikut: No Bukti KETERANGAN 1. P-1 Putusan DKPP nomor 42, 43/DKPP-PKE-VII/2018; 2. P-2 Foto pertemuan tindak lanjut atas putusan DKPP; [2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU TERHADAP POKOK ADUAN PENGADU Dalam sidang pemeriksaan tanggal 7 Juni 2018, para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis yang pada intinya sebagai berikut: [2.5.1]Teradu KPU Provinsi Papua 1. Para Teradu telah melaksanakan Putusan DKPP nomor perkara 42/DKPP-PKE- VII/2018 dan nomor perkara 43/DKPP-PKE-VII/2018 tidak melebihi batas waktu sejak dibacakan pada 18 April 2018 dan para Teradu telah melaksanakan putusan DKPP pada tanggal 19 April dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua nomor 52/HK.031-Kpt/91/Prov/IV/2018 tentang Penetapan Sanksi Peringatan Keras kepada Ketua merangkap anggota dan anggota KPU Kabupaten Jayawijaya tertanggal 19 April 2018; 2. mengenai dalil Pengadu bahwa semua anggota KPU Provinsi Papua terfokus pada seleksi anggota KPU Provinsi Papua periode 2018-2023 adalah tidak benar, faktanya Putusan DKPP selang 1 (satu) hari sejak dibacakan, Para Teradu langsung melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti. [2.5.2]Teradu Bawaslu Provinsi Papua Tanggal 21 April 2018 Para Teradu menindaklanjuti Putusan DKPP terhadap perkara nomor 42/DKPP-PKE-VII/2018 dan nomor perkara 43/DKPP-PKE-VII/2018 melalui surat nomor 107.b/K.Bawaslu-Prov. Pa/KP.08.03/IV/2018 dan tidak melebihi batas waktu sejak dibacakan pada 18 April 2018 dan para Teradu telah melaksanakan putusan DKPP dengan memberikan sanksi peringatan kepada Freddy Wamo, Thadius Teddy Mabel dan Ansar, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panwas Kab. Jayawijaya; [2.6] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.7] BUKTI TERADU Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, para Teradu KPU dan Bawaslu mengajukan alat bukti T-1 s.d T-2 sebagai berikut: Kode No. Keterangan Bukti 1. T-1 Surat Keputusan KPU Provinsi Papua nomor 52/HK.031- Kpt/91/Prov/IV/2018 tentang Penetapan Sanksi Peringatan Keras kepada Ketua merangkap anggota dan anggota KPU Kabupaten Jayawijaya tertanggal 19 April 2018; 2. T-2 Surat Bawaslu Provinsi Papua nomor 107.b/K.Bawaslu-Prov. Pa/KP.08.03/IV/2018 tentang Sanksi Peringatan Keras kepada Ketua merangkap anggota dan anggota Panwas Kabupaten Jayawijaya tertanggal 21 April 2018 [2.8] PIHAK TERKAIT Ansar (Panwas Kab. Jayawijaya) Memberikan keterangan dihadapan majelis Sidang DKPP tanggal 7 Juni 2018 bahwa, panwas Kabupaten Jayawijaya menyatakan tidak bisa hadir ke sidang DKPP saat Putusan, namun setelah Putusan DKPP, kami menerima surat dari Bawaslu Provinsi tanggal 21 April, setelah itu Panwas segera melakukan evaluasi secara internal.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara DKPP, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atas perbuatannya, Bahwa Teradu I, II, III, IV, V selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua dan Teradu VI, VII selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua tidak menindaklanjuti Putusan DKPP pada Perkara Nomor 42/DKPP-PKE-VII/2018 dan Perkara Nomor 43/DKPP-PKE-VII/2018 yang diputuskan tanggal 18 April 2018. Tanggal 25 April 2018 Pengadu telah mendatangi Kantor KPU Provinsi Papua, dan tanggal 26 April 2018 pengadu juga mendatangi Kantor Bawaslu Provinsi Papua untuk berkoordinasi tentang pelaksanaan putusan DKPP, sebab dalam amar Putusan DKPP berbunyi memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua untuk melaksanakan Putusan tersebut, namun sampai dengan batas waktu lebih dari 7 (tujuh) hari para teradu tidak menindaklanjuti. [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu, Teradu I, II, III, IV, dan V telah menindaklanjuti Putusan DKPP terhadap perkara nomor 42/DKPP-PKE-VII/2018 dan perkara nomor 43/DKPP-PKE-VII/2018 dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua nomor 52/HK.031-Kpt/91/Prov/IV/2018 tentang Penetapan Sanksi Peringatan Keras kepada Ketua merangkap anggota dan anggota KPU Kabupaten Jayawijaya tertanggal 19 April 2018 dan tidak melebihi batas waktu sejak dibacakannya Putusan DKPP pada 18 April 2018. Hal yang sama juga dilakukan oleh Teradu VI dan VII yang juga menindaklanjuti Putusan DKPP terhadap perkara nomor 42/DKPP-PKE-VII/2018 dan perkara nomor 43/DKPP-PKE-VII/2018 melalui surat nomor 107.b/K.Bawaslu-Prov. Pa/KP.08.03/IV/2018 tanggal 21 April 2018 perihal memberikan sanksi peringatan kepada Freddy Wamo, Thadius Teddy Mabel dan Ansar, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panwas Kab. Jayawijaya [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, Pengadu dan para Teradu, Pihak Terkait, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan 7 Juni 2018, DKPP berpendapat, bahwa pada 19 April 2018, sehari setelah dibacakannya Putusan DKPP terhadap perkara nomor 42/DKPP-PKE-VII/2018 dan perkara nomor 43/DKPP-PKE-VII/2018, Teradu I, II, III, IV, dan V telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua nomor 52/HK.031-Kpt/91/Prov/IV/2018 tentang Penetapan Sanksi Peringatan Keras kepada Ketua merangkap anggota dan anggota KPU Kabupaten Jayawijaya. Demikian halnya juga dilakukan oleh Teradu VI dan VII pada 21 April 2018 juga menerbitkan surat keputusan nomor 107.b/K.Bawaslu-Prov. Pa/KP.08.03/IV/2018 perihal pemberian sanksi peringatan kepada Freddy Wamo, Thadius Teddy Mabel dan Ansar, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panwas Kab. Jayawijaya. Dengan demikian dalil Pengaduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Para Teradu meyakinkan DKPP. [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk menanggapi.

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam kedudukan dan jabatannya sekarang; [5.4] Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, DKPP harus memulihkan nama baik para teradu.

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk Seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Adam Arisoi, Teradu II Beatrik Wenane, Teradu III Tarwinto, Teradu IV Musa Sombuk, Teradu V Isak Hikoyabi, masing- masing selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Provinsi Papua; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu VI Fegie Y. Wattimena, Teradu VII Anugrah Pata, masing-masing selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua; 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu I, II, III, IV dan V paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu VI danVII paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, Hasyim Asy’ari, dan Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Anggota, pada hari kamis tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu delapan belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini rabu tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu delapan belas oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, Hasyim Asy’ari, dan Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri para Pengadu dan dihadiri para Teradu. KETUA ttd Harjono ANGGOTA Ttd Ttd Muhammad Teguh Prasetyo Ttd Ttd Alfitra Salam Ida Budhiati Ttd Ttd Hasyim Asy’ari Fritz Edward Siregar Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir