Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 38/DKPP-PKE-VI/2017 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 35/VI- P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 38/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Amirudin Rauf Tempat Tanggal Lahir : Donggala, 1 Desember 1958 Pekerjaan/Lembaga : Calon Bupati Buol 2017-2022 Alamat : Jalan M Razak, Nomor 2, RT 12/RW 007, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------- Pengadu I 2. Nama : Abdullah Batalipu Tempat Tanggal Lahir : Leok, 8 Maret 1960 Pekerjaan/Lembaga : Calon Wakil Bupati 2017-2022 Alamat : Ling Tengah, RT 010/RW 006, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------ Pengadu II Selanjutnya Pengadu I dan II disebut----------------------------------------Para Pengadu Memberikan Kuasa Kepada: 1. Nama : Amerullah Tempat Tanggal Lahir : Tolitoli, 15 Agustus 1987 Pekerjaan/Lembaga : Pengacara Alamat : Jalan Moh Yamin, Nomor 27, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah 2. Nama : Andi Iskandar Tempat Tanggal Lahir : Gattereng, 3 Desember 1987 Pekerjaan/Lembaga : Pengacara Alamat : Jalan Moh Yamin, Nomor 27, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Selanjutnya masing-masing disebut sebaga------------------------------- Kuasa Pengadu

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Ratna Dewi Pettalolo Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Alamat Kantor : Jalan Sugiono Nomor 12, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------- Teradu I; 2. Nama : Asrifai Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Alamat Kantor : Jalan Sugiono Nomor 12, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------- Teradu II; 3. Nama : Saidul Bahri Mokoagow Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah\ Alamat Kantor : Jalan Sugiono Nomor 12, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------- Teradu III; Selanjutnya Teradu I s.d III disebut sebagai---------------------------------- Para Teradu [1.3] Membaca pengaduan para Pengadu; Mendengar keterangan para Pengadu; Mendengar jawaban para Teradu; Mendengar keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan para Pengadu dan para Teradu.

Bahwa para Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 35/VI-P/L- DKPP/2017 tanggal 13 februari 2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 38/DKPP-PKE-VI/2017 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: [2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa para Pengadu telah menyampaikan aduan tertulis kepada DKPP dan disampaikan secara lisan di muka Sidang DKPP tanggal 29 Maret 2017 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2016, Syamsudin Koloi-Nurseha Batalipu sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Buol Tahun 2017-2022, Melaporkan Amirudin Rauf-Abdullah Batalipu (Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Buol Tahun 2017-2022) ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berkenaan dengan “Perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masi”. Laporan tersebut diregistrasi oleh para Teradu dengan Perkara Nomor 01/TSM/BWSL SULTENG/1/2017 tanggal 3 Januari 2017. Seharusnya para Teradu sejak semula tidak meregistrasi laporan dimaksud untuk diproses lebih lanjut dalam sidang pemeriksaan, sebab laporan tertanggal 28 Desember 2016 tidak memenuhi syarat formil laporan sebagaimana diatur Pasal 29 ayat (1) dan (2) jo Pasal 31 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan Uang dan Materi Lainnya Yang dilakukan Secara Terstruktur ,Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota ; 2. Bahwa sikap dari Para Teradu yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut di atas, juga tercermin dalam pernyataan salah satu majelis pemeriksa Perkara Nomor 01/TSM/BWSL.SULTENG/1/2017, Yakni Teradu III, pasca Persidangan ke-3 di kantor Bawaslu Sulteng pada tanggal 13 Januari 2017, saat Memberikan Keterangan pers Melalui “Media Antara” yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:  Menanggapi hal tersebut, Teradu III mengatakan Bawaslu tetap memproses laporan tersebut karena laporan yang diduga terstruktur, sistematis dan masif dalam undang undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada tidak diatur mengenai batasan waktunya.  “Kalau mencermati Undang Undang itu, di sana beda Pelanggaran Biasa dengan pelanggaran TSM, untuk TSM itu belum diatur” kata Teradu III .  Teradu III mengatakan, sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 Laporan paling lambat diproses 60 hari sebelum pemungutan suara. “Kalaupun lewat tidak daluwarsa sehingga tetap di tindaklanjuti dan di proses dengan penanganan bias”, kata Teradu III.  Terkait Keputusan Panwaslih Buol terhadap kasus yang sama kata Zaidul hanya melaporkan satu kasus, sementara di Bawaslu dilaporkan beberapa Kejadian penyebaran.  “sehingga ini bisa mengandung Unsur Pidana maupun administrasi”Kata Teradu III 3. Bahwa selain itu dalam proses persidangan Perkara Nomor 01/TSM/BWSL.SULTENG/1/2017, di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, para Teradu/Terlapor telah menunjukan sikap yang tidak profesional serta tidak berlaku adil, dengan tidak memberikan kesempatan yang sama kepada kuasa Hukum Pengadu I Amirudin Rauf dan Pengadu II Abdullah Batalipu yang saat itu dalam kapasitas sebaga terlapor, untuk mengajukan bukti-bukti surat, saksi-saksi, dan ahli untuk menyanggah bukti dari pihak Syamsudin Koloi-Nurseha Batalipu selaku Pelapor. Perlakuan tidak adil dirasakan oleh Kuasa Hukum Terlapor ketika Majelis Hakim Pemeriksa bersepakat meminta untuk menghadirkan prinsipal (Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu) di persidangan untuk didengarkan keterangannya. Tindakan para Teradu tersebut selain tidak mempunyai dasar hukum juga telah menyalahi prinsip hukum pembuktian; 4. Bahwa para Teradu dalam Putusan Nomor 1/TSM/BWSL.SULTENG/1/2017 tersebut telah dengan nyata menjustifikasi Pengadu I dan II telah melakukan “pelanggaran tindak pidana pemilihan” sebagaimana tercermin dalam pertimbangan Hukum (Rasio decidendi) pada Putusan Nomor 1/TSM/BWSL.SULTENG/1/2017 yang berbunyi: “Perbuatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Nomor urut 1 Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu yang membagikan Kartu beramal merupakan perbuatan yang memberikan atau menjanjikan materi lainnya Kepada Pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang”. Bahwa perbuatan para Teradu menjustifikasi Pengadu I dan II melakukan “Pelanggaran Tindak pidana Pemilihan” pada Pertimbangan Hukum Tersebut ditengarai merupakan sikap yang tidak Jujur, tidak adil, tidak cermat, tidak profesional, serta melanggar prinsip kepastian hukum, dengan dasar dan alasan sebagai berikut : 4.1 Bahwa Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu harus dipandang tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga cerminan sikap para Teradu pada pertimbangan hukum tersebut telah melanggar prinsip asas praduga tak bersalah; 4.2 Bahwa prinsip setiap subjek hukum dipandang tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut pada angka 2.1 diatas, hal itu tercermin dalam jiwa Pasal 73 ayat (1) , ayat (2) , ayat (3), dan ayat (4) jo pasal 187A Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur , Bupati, Dan Walikota menjadi Undang Undang; 4.3 Bahwa sikap para Teradu yang menjustifikasi Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu telah melakukan “Pelanggaran tindak pidana pemilihan” dalam pertimbangan hukum tersebut, sesungguhnya telah melampaui batas yang diperkenankan oleh peraturan perundang undangan, dimana kewenangan Para Teradu hanya terbatas menerima, memeriksa, dan memutus laporan pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), dan 2), jo pasal 135A Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati,dan Walikota menjadi Undang Undang Jo Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya Yang dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur , Bupati, dan Walikota; 4.4 Bahwa Selain itu,dalam putusan No.1/TSM/BWSL.SULTENG/1/2017 Terdapat pertentangan yang amat tajam antara amar putusan dengan pertimbangan hukum (rasio decidendi), dimana pada amar putusan para Teradu menyatakan tidak terbukti dan pada pertimbangan hukum para Teradu menyatakan terbukti. Hal itu adalah suatu sikap ambigu yang ditengarai sebuah bentuk ketidakprofesionalan. Oleh karena tatkala laporan dinyatakan tidak terbukti oleh para Terlapor dalam amar putusan, seharusnya perbuatan Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu harus dipandang tidak terbukti secara keseluruhan, sebagaimana maksud yang menjiwai Pasal 43 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi lainnya yang dilakuan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur,Bupati,dan Walikota; 5. Sikap Para Teradu tidak sekadar menjustifikasi perbuatan Pengadu I dan II telah melakukan “Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan“ dalam pertimbangan hukum tersebut, akan tetapi juga melakukan tindakan mewujudkan dalam bentuk instruksi kepada Panwaslih Kabupaten Buol untuk dilakukan pemidanaan terhadap Pengadu I dan II yang maksudnya diketahui dari surat Nomor 17/Bawaslu.Prov.ST/HK.06.02/1/2017, tanggal 21 Januari 2017. Keluarnya Instruksi dari Para Terlapor tersebut adalah ditengarai disebabkan permohonan dari Penasehat Hukum Syamsudin Koloi dan Nurseha Batalipu selaku Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Buol Tahun 2017-2022 Sebagaimana dalam surat Pemberitahuan dari para Teradu In Casu Surat Nomor: 16/Bawaslu- ST/HM.06.02/I/2017 tanggal 21 Januari 2017 yang ditunjukkan Kepada Penasehat Hukum Syamsudin Koloi dan Nurseha Batalipu dengan Seakan-akan quo non Instruksi Nomor 17/Bawaslu,Prov.ST/HK/I/2017 mempergunakan dasar pertimbangan hukum (rasio decidendi) Putusan Nomor 01/TSM/BWSL.SULTENG/I/2017, agar Panwaslih Kabupaten Buol Menjadikan temuan tindak pidana Pemilihan atas perbuatan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Buol Nomor Urut 1 Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu yang membagikan Kartu Beramal Kepada Pemilih. Tindakan itu dianggap melanggar Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016. Para Teradu telah menginstruksikan agar temuan itu dibahas pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Buol. Bahwa Perbuatan Para Teradu tersebut, merupakan sikap yang ditengarai tidak profesional, tidak adil dan serta melanggar kepastian hukum, dengan dasar dan alasan sebagai berikut: 5.1 Bahwa tindakan para Teradu dengan menggunakan instrumen hukum administrasi dalam bentuk instruksi merupakan bentuk sikap intervensi terhadap Panwaslih Kabupaten Buol Berkenaan dengan tahapan penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah di kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah yang sedang berlangsung. Sikap tersebut juga telah melabrak proses dan prosedur yang digariskan Pasal 34 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati,dan Walikota Menjadi Undang Undang, jo Pasal 135 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur , Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang; 5.2 Bahwa sikap Para Teradu dalam pertimbangan putusannya yang dituangkan dalam instruksi tidak sejalan dengan pendapat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Buol, dalam pembahasan pada 23 Januari dalam rangka menindaklanjuti Surat Para Terlapor Nomor 17/Bawaslu.Prov.ST/HK06.02/I/2017. Hasil pembahasan tersebut pada pokoknya dinyatakan “bahwa unsur formil dan materiil perbuatan para Pengadu tidak memenuhi Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016, akan tetapi juga pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Buol, melahirkan rekomendasi hukum administrasi yang diterbitkan oleh Panwaslih Kabupaten Buol Nomor 154/Panwaslih- KB/I/2017, tanggal 24 Januari 2017 pada pokoknya menyatakan: (1) Merekomendasikan Kepada Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Buol Nomor urut 1 Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu untuk menarik surat dukungan sebagai syarat untuk mendapatkan surat dukungan kartu Beramal Yang masih Beredar di masyarakat (2) Menghilangkan redaksi yang tertuang dalam Kartu Beramal (Fasilitas Ini Hanya berlaku untuk Pemilik Kartu Saja); 5.3 Bahwa Surat Nomor 17/Bawaslu.Prov.ST/H.K .06.02/I/2017 tanggal 21 Januari 2017, juga suatu Penegakan sikap nyata dari para Teradu yang tidak menghormati Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Buol tanggal 19 Desember 2016. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan oleh para Teradu dalam Perkara Nomor 01/TSM/BWSL.SULTENG/I/2017, perkara tersebut telah diperiksa oleh Panwaslih Kabupaten Buol atas Laporan dari pihak Syamsudin Koloi/Nurseha Batalipu atas Laporan tertanggal 14 Desember 2016. Bahwa telah terbit rekomendasi Panwaslih Buol pada tanggal 19 Desember 2016, sebagai berikut: (1) Bahwa Pembuatan Kartu Beramal merupakan murni Program calon untuk meyakinkan Pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang tidak melanggar aturan Perundang undangan; (2) Bahwa dalam penyampaian Kartu Beramal tidak dibenarkan menggunakan surat dukungan demi asas kerahasiaan; (3) Menyatakan Laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran; 5.4 Bahwa rekomendasi Panwaslih Kabupaten Buol tertanggal 24 Januari 2017 dengan surat Nomor: 154/Panwaslih-KB/1/2017/tidak dikirim Ke Komisi Pemilihan Kabupaten Buol untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, melainkan pihak Panwaslih Kabupaten Buol mengirimkan rekomendasi langsung kepada tim Syamsudin Koloi dan Nurseha Batalipu. Rekomendasi tersebut dipergunakan untuk meneror pemegang Kartu BerAMAL dengan ancaman pidana kurungan penjara bila tidak menyerahkan kartu tersebut. Sehingga menyebabkan konflik terbuka antar pendukung di berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Buol dan keresahan di tengah masyarakat disebabkan adanya ketidakpastian hukum; 5.5 Bahwa diduga terdapat benang merah antara Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1/TSM/BWSL.SULTENG/I/2017 dengan pernyataan Syamsudin Koloi dan Nurseha Batalipu Selaku Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Buol Tahun 2017-2022 dalam kampanye di beberapa tempat wilayah Kecamatan Kabupaten Buol , yang mengungkapkan pada pokoknya bahwa kartu BerAMAL akan ditarik peredarannya dari masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan pemilih pada saat Kampanye 6. Bahwa baik putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 16 Januari 2016, Instruksi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 21 Januari 2017, dan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Buol 24 Januari 2017, menurut para Pengadu merupakan bentuk kriminialisasi hukum Penyelenggara Pemilihan berhubung objek pemeriksaan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan Panwaslu Kabupaten Buol adalah “Kartu Ber-AMAL yang merupakan Singkatan identitas dari pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Buol tahun 2017-2022, Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu yang di dalamnya tertera 7 program yang dibreakdown dari visi misi dari Paslon nomor Urut 1 yaitu: (1) Gratis berobat di Puskesmas/Rumah Sakit dan fasilitas Ambulans; (2) Santunan 2 Juta Rupiah; (3) Prioritas Penerima Bantuan Modal bagi petani, nelayan, usaha kecil; (4) Prioritas Penerima Bantuan Modal usaha bagi ibu rumah tangga; (5) Prioritas Penerima Bantuan sarana dan Prasarana Pertanian, Perkebunan dan, Perikanan; (6) Bantuan Studi di perguruan tinggi; (7) Bantuan Hukum Gratis. Bahwa pemilih yang ingin mendapatkan Kartu Beramal terlebih dahulu diharuskan mengisi Formulir surat dukungan yang pada pokok isinya menyatakan sebagai berikut: “Bahwa sebagai wujud kesadaran untuk terus menjaga Pemerintahan yang tulus, bersih, amanah, dan Jujur serta melanjutkan program-program pembangunan yang berpihak /mensejahterakan masyarakat,maka dengan ini menyatakan mendukung sepenuh hati pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Buol Periode 2017-2022 Amirullah Rauf dan Abdullah Batalipu”. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Huruf a jo Pasal 27 jo Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang kampanye Pemilihan Gubernur , Bupati, dan Walikota atau Waikota maka kartu Ber-AMAL bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum baik dari segi pidana maupun administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 , jo Pasal 187A ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur ,Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan para Pengadu Untuk Seluruhnya 2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu 3. Menjatuhkan sanksi sesuai tingkat kesalahan para Teradu 4. Atau Putusan lain yang seadil-adilnya [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai P-8 sebagai berikut: No Bukti KETERANGAN 1. P-1 Laporan Syamsudin Koloi dan Nurseha Batalipu (pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Buol Tahun 2017-2022)tanggal 28 Desember 2016 dengan register perkara Nomor 01/TSM/BWSL.SULTENG/I.2017; 2. P-2 Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/TSM/BWSL.SULTENG/I/2017 ,tanggal 16 Januari 2017 3. P-3 Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 16/Bawaslu.Prov.ST/06.02/I/2017 , tanggal 21 Januari 2017 4. P-4 Berita Acara pembahasan Sentra Penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Buol, tanggal 23 Januari 2017 5. P-5 Rekomendasi Panitia Pemilihan Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Buol Nomor :128/Panwaslih-KB/XII/2016,tanggal 19 Desember 2016 6. P-6 Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor :016/Bawaslu – ST/HM .02.03/I/2017.perihal ; pemberitahuan ,tanggal 21 Januari 2017 ; 7. P-7 Media Antara tanggal 13 januari2017 8. P-8 Kartu Ber AMAL Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kab. Buol Amirudin Rauf –Abdullah Batalipu Periode Tahun 2017- 2022 [2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU TERHADAP POKOK ADUAN PENGADU 1. Bahwa pada 23 Desember 2016 pihak kuasa hukum dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Nomor Urut 3 Dr. Ir. Syamsudin Koloi, M.Si dan H. Nurseha Batalipu melakukan konsultasi berkaitan dengan mekanisme penanganan pelanggaran berupa menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam konsultasi tersebut pihak kuasa hukum pasangan calon yang diwakili langsung oleh Syahrudin, S.H, diterima oleh Kasubbag Hukum, Humas, dan Hubungan antar lembaga Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. (Bukti T-l terlampir); 2. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2016 pihak kuasa hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol nomor urut 3 Dr. Ir. Syamsudin Koloi, M.Si dan H. Nurseha Batalipu melaporkan secara resmi dugaan pelanggaran berupa menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif di Kabupaten Buol yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Nomor urut 1 atas nama Dr. Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. (bukti T-2 Terlampir); 3. Bahwa setelah menerima laporan secara resmi dari kuasa hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol nomor urut 3 Dr. Ir. Syamsudin Koloi, M.Si dan H. Nurseha Batalipu pada tanggal 28 Desember 2016, status penerima laporan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan verifikasi terhadap keterpenuhan syarat Formil dan syarat Materil laporan yang dimasukkan oleh Pelapor dengan mengacu kepada ketentuan di dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota; 4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan keterpenuhan syarat formil dan materil terkait dengan laporan dugaan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih oleh staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian para Teradu dibantu oleh staf dan Tim Asistensi melakukan gelar perkara terhadap laporan tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota; 5. Bahwa Pasal 27 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 mengatur batasan waktu penyampaian laporan dugaan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif ke Bawaslu Provinsi terhitung sejak ditetapkannya pasangan calon sampai dengan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. Jika mengacu kepada ketentuan tersebut maka batasan untuk melaporkan dugaan perbuatan TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) berakhir pada Tanggal 15 Desember 2016. akan tetapi, para Teradu pada saat dilakukan gelar perkara selain mempertimbangkan ketentuan 60 hari dalam mencari kebenaran substantif yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) PerBawaslu Nomor 13 Tahun 2016, juga mempertimbangkan esensi yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan pilkada yakni terwujudnya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang jujur dan adil. Disamping itu, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak membatasi penerimaan laporan dugaan pelanggaran TSM oleh Bawaslu Provinsi, hanya diatur waktu 14 hari kerja untuk menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan. 6. Bahwa laporan TSM yang dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terkait kasus penyebaran Kartu Buol beramal dan surat pernyataan dukungan yang terindikasi menjanjikan uang atau materi lainnya tersebut telah ditangani oleh Panwaslih Kabupaten Buol dalam proses penanganan pelanggaran dan juga telah dibahas di Sentra Gakkumdu Kabupaten Buol. Dalam pembahasan di Sentra Gakkumdu kasus tersebut tidak memenuhi unsur sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, padahal aktivitas pembagian dan penyebaran Kartu Buol Beramal dan Surat Pernyataan Dukungan Kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 terjadi secara nyata di Kabupaten Buol. Penyebaran Kartu Buol beramal dan surat pemyataan dukungan ke masyarakat dapat menciptakan ketidakadilan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol. 7. Bahwa Pasal 27 ayat (3) Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2016 mengatur laporan yang telah lewat batasan 60 hari dilaporkan ke Bawaslu Provinsi diproses dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan biasa dengan limit waktu penanganan 3 bulan ditambah 2 hari apabila memerlukan keterangan tambahan. Akan tetapi, dalam laporan yang dilaporkan oleh Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Nomor urut 3 kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tcngah, Para Teradu memilih untuk memproses dan menyelesaikannya dengan menggunakan mekanisme sidang pemeriksaan TSM dikarenakan dalam proses pemeriksaan TSM memiliki limit waktu yang terbilang cukup panjang yakni 14 hari kerja sehingga Para Teradu dapat membuka secara terang fakta-fakta hukum yang terjadi di Kabupaten Buol berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Syahrudin., SH selaku Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor urut 3. Dengan fakta fakta yang komprehensif dalam sidang pemeriksaan TSM Para Teradu berpandangan dapat melahirkan Putusan yang adil hagi kedua belah Pihak, baik pihak terlapor maupun pihak pelapor. Serta memberikan jawaban yang sangat komprehensif kepada masyarakat Kabupaten Buol sebagai pemilik kedaulatan di Kabupaten Buol terhadap kasus yang ditangani oleh para Teradu, karena mereka dapat menyaksikan secara terbuka dan transparan seluruh proses pemeriksaan dugaan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih di Kabupaten Buol. Selain pertimbangan sebagaimana Para Teradu uraikan di atas, langkah ini ditempuh oleh Para Teradu juga dengan memperhatikan aspek kepastian hukum dan aspek keadilan di dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran TSM. Olehnya Para teradu tidak semata-mata melihat aturan tersebut hanya dalam bentuk teks melainkan menggali makna di balik teks tersebut, Para Teradu menilai perlindungan terhadap suara rakyat sebagai suatu hak konstitusional yang dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945 merupakan hal yang sangat penting. sehingga untuk menjaga kemurnian suara rakyat apakah telah terkontaminasi oleh pemberian/janji uang/materi lainnya ataukah tidak, menurut keyakinan Para Teradu hal tersebut dapat dibuktikan secara maksimal dengan melalui sidang Pemeriksaan TSM. 8. Bahwa setelah melakukan gelar perkara dan mempertimbangkan secara matang baik dari aspek yuridis, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, Para Teradu memutuskan untuk melakukan registrasi pada Tanggal 3 Januari 2017; 9. Bahwa setelah dilakukan registrasi laporan, para Teradu melakukan sidang pemeriksaan pertama pada tanggal 9 Januari 2017 dengan agenda mendengarkan Pokok Laporan dan Jawaban Terlapor serta pembuktian; 10. Bahwa didalam proses sidang pemeriksaan yang para Teradu Lakukan terhadap dugaan perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif di Kabupaten Buol terungkap fakta dalam persidangan tersebut bahwa Kartu Buol Beramal dan surat pernyataan dukungan tersebar di (4) (empat) Desa dan 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Buol, Kartu Buol beramal memiliki spesifikasi khusus bagi pemiliknya yang mana salah satu poin yang terdapat dalam kartu Buol beramal terdapat “sumbangan dana Duka Bagi Pemilih senilai 2 (dua) juta Rupiah” serta “bagi pemilik kartu buol beramal akan mendapatkan prioritas pemberian bantuan.” (bukti T-4 Terlampir), dan dalam prosedur menerima kartu Buol beramal, penerima kartu wajib terlebih dahulu mengisi surat dukungan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol atas nama Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu yang mana dalam surat dukungan tersebut terdapat frasa menyatakan mendukung dengan sepenuh hati pasangan Bupati dan Wakil Bupati Buol Periode 2017-2022 atas Nama Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu. (bukti T-5 Terlampir). Berdasarkan fakta, keterangan dan bukti di dalam persidangan maka para Teradu mengambil keputusan telah terjadi perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu (Pengadu I dan II) yang diatur didalam Ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang Para Teradu uraikan di dalam Dasar Pertimbangan Putusan Majelis Pemeriksa berdasarkan fakta fakta persidangan pemeriksaan TSM. 11. Bahwa tatkala sidang pemeriksaan telah dimulai dan dilaksanakan, Kuasa Hukum Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu yakni Amerullah, SH., berusaha menemui Pimpinan Bawaslu Sulawesi Tengah, namun pihak Pimpinan menolak untuk ditemui yang bersangkutan. Perbuatan Amerullah, SH, selaku Kuasa Hukum pada saat itu dan saat ini selaku Kuasa Hukum para pengadu telah melanggar Pasal 11 Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistemais, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, dan dipandang mencederai kemandirian lembaga Pengawas Pemilu; 12 Bahwa Amar Putusan Nomor: 01/ TSM/BWSL.SULTENG/I/ 2017, yang dikeluarkan oleh para Teradu Menyatakan Terlapor Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu Selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Nomor Urut 1 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih secara terstruktur, sistematis, dan massif. Hal ini dikarenakan perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya harus memenuhi unsur kumulatif. Pada fakta persidangan perbuatan tersebut benar terjadi di Kabupaten Buol akan tetapi tidak memenuhi unsur Terstruktur, Sistematis dan Masif secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 135A ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016, sehingga antara dasar pertimbangan di dalam putusan dengan amar putusan, para teradu menyakini sama sekali tidak saling bertentangan. (Bukti P-6 Terlampir) 13. Bahwa bagian pertimbangan majelis di dalam Putusan yang dikeluarkan oleh Para Teradu sama sekali tidak menjustifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol atas nama Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu terbukti melakukan Perbuatan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, melainkan di dalam dasar pertimbangan Putusan tersebut sebatas menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu terkategorisasikan sebagai perbuatan yang diatur didalam Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016, dan untuk proses pembuktian Tindak Pidana Pemilihan itu sendiri dilakukan dengan mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan sebagaimana diatur didalam Perbawaslu Nomor ll Tahun 2014 sebagaimana teIah diubah dengan PerBawaslu 2 Tahun 2015 dengan melibatkan sentra penegakkan hukum terpadu dalam proses pembahasannya, dan kewenangan untuk menyelesaikannya bukan berada di Bawaslu Provinsi melainkan di Pengawas Pemilihan Kabupaten Buol. 14. Bahwa setelah berakhimya proses pemeriksaan laporan TSM dengan dibacakannya Putusan Nomor: 01/TSM/BWSL.SULTENG/I/2017 Pada tanggal 16 Januari 2017, Para Teradu mengeluarkan instruksi kepada Panwaslih Kabupaten Buol dengan Nomor : 017/Bawaslu.Prov-ST/HK.06.02/I/2017. Instruksi yang dikeluarkan Para Teradu pada tanggal 21 Januari 2017 tersebut sama sekali bukan merupakan bentuk intervensi kepada Panwaslih Kabupaten Buol melainkan sebagai upaya Para Teradu untuk memberikan keadilan bagi semua pihak agar tidak terjadi perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Buol. (Bukti T-7 Terlampir) 15. Bahwa tindakan mengeluarkan instruksi kepada Panwaslih Kabupaten Buol setelah selesai pemeriksaan dugaan Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih tidak hanya dilakukan terhadap kasus Kabupaten Buol akan tetapi tindakan yang sama juga dilakukan kepada Kasus di Kabupaten Banggai Kepulauan, yang mana Para Teradu juga mengeluarkan surat instruksi dengan Nomor: 020/Bawaslu.Prov-ST/ HK.06.02/2/2017 sehingga tindakan mengeluarkan instruksi tersebut sama sekali tidak didasari atas permintaan maupun intervensi pihak lain. Instruksi dikeluarkan oleh para Teradu dengan maksud dan tujuan agar pelanggaran memberikan atau menjanjikan uang atau meteri lainnya kepada pemilih dapat ditangani dengan mekanisme penanganan pelanggaran, karena pada pemeriksaan TSM terdapat unsur yang sulit untuk dipenuhi terhadap kasus dugaan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih. Bahwa Para Teradu sebagai pengawas pemilihan di Provinsi Sulawesi Tengah sangat tidak ingin proses pemilihan di Kabupaten Buol tercoreng dengan adanya perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, olehnya itu, para Teradu melakukan berbagai tindakan yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya perbuatan pelanggaran pemilihan termasuk dengan mengeluarkan instruksi ke Panwaslih Kabupaten Buol pasca Putusan TSM. (bukti T-8 Terlampir). 16. Bahwa instruksi yang dikeluarkan oleh para Teradu kepada Panwaslih Kabupaten Buol merupakan bentuk penyampaian bukti petunjuk dalam fakta persidangan bahwa telah terjadi indikasi pelanggaran, sehingga para Teradu menginginkan adanya tindak lanjut terhadap bukti awal tersebut demi mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang adil di Kabupaten Buol. Selain itu instruksi kepada Panwaslih Kabupaten Buol merupakan bentuk pembinaan dari para Teradu (sebagai atasan) kepada Panwaslih dalam melakukan penanganan pelanggaran. 17. Bahwa secara substansial, instruksi para Teradu agar fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan TSM di Bawaslu Provinsi, seyogiyanya ditindaklanjuti dalam bentuk “Temuan” Panwaslih Kabupaten Buol dengan terlebih dahulu diproses melalui Sentra Gakumdu di Panwaslih Kabupaten Buol, sehingga tidaklah mengandung unsur kebenaran atas tuduhan yang disampaikan oleh para Pengadu bahwa para Teradu mengeluarkan instruksi kepada Panwaslih Kabupaten Buol untuk dilakukan tindakan pemidanaan terhadap para Pengadu. Tindakan pemidanaan merupakan wewenang penuh penyidik, jaksa dan hakim, maka tidaklah tepat para para Pengadu bertutur bahwa para Teradu menginstruksikan untuk memidanakan para Pengadu; 18. Bahwa pada pemeriksaan TSM yang dilakukan oleh Para Teradu terhadap Kasus di Kabupaten Buol, Para Teradu telah memberikan kesempatan kepada Pihak Pengadu yang dalam hal ini juga bertindak selaku Kuasa hukum Paslon Nomor urut 1 atas nama Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu dalam persidangan untuk menghadirkan Terlapor prinsipal yang dalam hal ini adalah Paslon nomor urut 1, akan tetapi pada sidang pemeriksaan selanjutnya untuk mendengarkan keterangan pelapor prinsipal, Pengadu tidak menghadirkan terlapor prinsipal ke persidangan pemeriksaan TSM. Selain itu pula, para Teradu tidak lagi meminta kepada Pengadu untuk menghadirkan saksi maupun ahli karena Para Teradu menganggap fakta- fakta atau bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan telah membuat terang fakta-fakta berupa perbuatan, peristiwa atau keadaan dalam konteks laporan TSM untuk kemudian mengambil Putusan terhadap kasus yang ditangani. Selain atas dasar pertimbangan diatas, Para Teradu juga mengacu pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2016 menyebutkan” Dalam hal pemeriksaan memerlukan keterangan dari ahli, saksi, dan/atau lembaga terkait, Majelis Pemeriksa dapat melakukan pemanggilan sesuai dengan kebutuhan atau berdasarkan usulan Terlapor dan/atau Pelapor. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), upaya menghadirkan saksi atau ahli bukan merupakan tindakan imperatif (kewajiban) karena pada rumusan ketentuan dimaksud terdapat kata „dapat', sehingga berdasarkan pertimbangan fakta dan berbagai alat bukti yang terungkap dalam persidangan dan ketentuan Pasal 40 ayat (1) PerBawaslu Nomor 13 Tahun 2016, para Teradu memutuskan untuk tidak lagi memanggil saksi atau ahli dari pihak Pengadu. 19. Bahwa pada inti substansi aduan Pengadu mempersoalkan berkaitan dengan Putusan para Teradu Nomor 01/TSM/BWSL.SULTENG/I/2017, sehingga menurut hemat Teradu alangkah lebih bijak kemudian Pengadu ini melakukan upaya Keberatan kepada Bawaslu Republik Indonesia sebagaimana yang diatur didalam UU Nomor 10 Tahun 2016 maupun Perbawaslu 13 Tahun 2016 untuk menguji kebenaran Putusan yang dikeluarkan oleh para Teradu terhadap kasus yang diselesaikan oleh Teradu; Jawaban Teradu III: 1. Bahwa terkait dengan aduan perihal Media Antara, Teradu III tidak menyampaikan berkaitan dengan pokok persoalan atau jalannya sidang perkara TSM di Bawaslu Sulawesi Tengah. Teradu III hanya menyampaikan prosedur pemeriksaan sesuai Undang-Undang Pilkada dan Perbawaslu 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya dengan cara terstruktur, sistematis, dam masif dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Teradu III sama sekali tidak melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang maupun Perbawaslu. 2. Pernyataan Teradu III kepada Media Antara sama sekali bukan menanggapi atau membalas pernyataan Pengadu berkaitan dengan pokok persoalan yang disidangkan dalam sidang pemeriksaan TSM. Bahkan Teradu III belum membaca pernyatan sebelumnya dari Pengadu di Media Antara terkait prosedur pemeriksaan TSM. 3. Bahwa Teradu III dalam kapasitas anggota pemeriksa , sangat memperhatikan dan mempedomani ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya dengan cara terstruktur, sistematis, dam masif dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang pada intinya melarang semua pihak pelaksana sidang pemeriksaan TSM berkomunikasi baik langsung maupun tidak langsung, termasuk menyangkut substansi. Dapat disimpulkan bahwa Teradu III tidak menyampaikan hal tersebut di atas kepada wartawan Media Antara. [2.5] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak semua pengaduan para Pengadu dan menyatakan bahwa pengaduan para Pengadu batal demi hukum; 2. Menyatakan PARA Teradu tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu 3. Merehabilitasi para Teradu 4. Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). [2.6] BUKTI TERADU Bahwa para Teradu telah mengetengahkan alat bukti yang ditandai dengan Bukti T-1 s.d T-10 sebagai berikut: No Tanda Bukti Keterangan 1 Bukti P-l Dokumentasi Konsultasi 2 Bukti P-2 Tanda Bukti Penerimaan Berkas 3 Bukti P-3 Berita Acara Registrasi Laporan TSM 4 Bukti P-4 Foto Copy Kartu Buol Beramal 5 Bukti P-5 Surat Pernyataan Dukungan 6 Bukti P-6 Putusan TSM Buol 7 Bukti P-7 Surat Instruksi Kepada Panwaslih Buol 8 Bukti P-8 Surat Instruksi Kepada Panwaslih Bangkep 9 Bukti P-9 Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Buol 10 Bukti P-10 Surat Tim Pemenangan Beramal Perihal Pemberitahuan Perubahan Format Surat Dukungan [2.7] KETERANGAN PIHAK TERKAIT Panwaslih Kabupaten Buol: 1. Bahwa setelah selesainya Pembacaan Putusan TSM di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan surat Instruksi Kepada Pihak Terkait berkaitan dengan fakta-fakta petunjuk yang terungkap di dalam persidangan pemeriksaan TSM. 2. Bahwa berkaitan dengan proses penanganan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buol menerima Instruksi dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor : 017/Bawaslu-Prov-ST/HK.06.02/I/2017 tanggal 21 Januari 2017. Berkaitan dengan hal tersebut Panwaslih Kabupaten Buol menindakLanjuti isi dari Instruksi tersebut terlebih dahulu melalui pembahasan di Sentra Gakkumdu bertempat di Sekretariat Panwaslih Kabupaten Buol. 3. Bahwa pembahasan di Sentra Gakkumdu dilakukan sebagai mekanisme untuk menentukan unsur keterpenuhan Tindak Pidana Pemilihan ataukah tidak, yang kesemuanya merupakan wewenang Panwaslih Kabupaten Buol bersama dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Buol, dan dalam surat instruksi yang dikeluarkan oleh Pihak Teradu kepada Para Pihak Terkait tidak tergambar adanya bentuk intervensi kepada Pihak Terkait, melainkan dalam surat instruksi tersebut semata menyebutkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan disikapi sesuai dengan ketentuan aturan dalam penanganan pelanggaran. 4. Bahwu pada saat pembahasan di Sentra Gakkumdu berkaitan dengan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan di Kabupaten Buol. Para Teradu menyerahkan semua mekanisme pembahasan terkait dengan dugaan adanya Tindak Pidana Pemilihan tersebut kepada Para Pihak terkait berdasarkan kewenangan yang diatur di dalam Undang-Undang, dan sama sekali tidak melakukan intervensi kepada Panwaslu Kabupaten Buol yang dalam hal ini sebagai Pihak Terkait. 5. Bahwa terkait dcngan fakta-fakta petunjuk di dalam persidangan pcmeriksaan TSM yang dibahas di sentra Gakkumdu disimpulkan tidak Memenuhi unsur pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan melainkan memenuhi unsur pelanggaran Administrasi, yang kemudian Pihak Terkait mengeluarkan Rekomendasi Kepada Pasangan Calon Bupati dun Wakil Bupati Kabupaten Buol nomor urut 1. 6. Bahwa berdasarkan pembahasan di sentra Gakkumdu dan Kajian Pihak Terkait berdasarkan Fakta dan aturan kemudian Pihak Terkait mengeluarkan rekomendasi berkaitan dengan peredaran surat Pernyataan Dukungan dan Kartu Buol Beramal, dengan menarik surat dukungan tersebut dari peredaran.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan para Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan para Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa para Pengadu adalah Peserta Pemilihan Umum kepala Daerah Kabupaten Buol yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan para Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilihan umum atas tindakannya sebagai berikut: [4.1.1] Bahwa para Teradu pada 28 Desember 2016 menerima laporan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol 2017-2022 Syamsudin Koloi-Nurseha Batalipu perihal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para Pengadu selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol berupa “Perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan/atau pemilih yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Laporan tersebut diterima oleh Para Teradu dan diregistrasi pada 3 Januari 2017 dengan Nomor 01/TSM/BWSL SULTENG/1/2017, merupakan tindakan yang dapat dibenarkan karena laporan dimaksud tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 31 Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi; [4.1.2] Bahwa Teradu III setelah sidang pemeriksaan ketiga di Bawaslu Sulawesi Tengah tanggal 13 Januari 2017 memberikan keterangan pers ke Media Antara yang pada intinya menerangkan bahwa Bawaslu tetap memproses laporan tersebut karena laporan yang diduga terstruktur, sitematis dan masif dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, tidak diatur batas waktu penangananya. Mencermati Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Teradu III menerangkan perbedaan pelanggaran biasa dan pelanggaran TSM yang belum diatur dalam UU a quo. Selanjutnya Teradu III menerangkan bahwa Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 penanganan TSM paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suara; [4.1.3] Para Teradu/Terlapor telah menunjukan sikap yang tidak profesional serta tidak berlaku adil, dengan tidak memberikan kesempatan yang sama kepada Kuasa Hukum Pengadu I Amirudin Rauf dan Pengadu II Abdullah Batalipu dalam kedudukan sebagai terlapor, untuk mengajukan alat bukti, surat, saksi-saksi, dan ahli untuk menyanggah bukti dari pihak Syamsudin Koloi-Nurseha Batalipu selaku Pelapor. Perlakuan tidak adil dirasakan oleh Kuasa Hukum Terlapor ketika Majelis Hakim Pemeriksa bersepakat meminta menghadirkan prinsipal (Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu) di persidangan untuk didengarkan keterangannya. Tindakan para Teradu selain tidak mempunyai dasar hukum juga telah menyalahi prinsip hukum pembuktian; [4.1.4] Para Teradu menginstruksi kepada Panwaslih Kabupaten Buol untuk melakukan pemidanaan terhadap Pengadu I dan II yang maksudnya diketahui dari surat Nomor 17/Bawaslu.Prov.ST/HK.06.02/1/2017, tanggal 21 Januari 2017. Keluarnya Instruksi Para Terlapor tersebut ditengarai disebabkan permohonan Penasehat Hukum Syamsudin Koloi dan Nurseha Batalipu selaku Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Buol Tahun 2017-2022. Agar Panwaslih Kabupaten Buol menjadikan temuan tindak pidana pemilihan dan dibahas dalam Gakkumdu terkait perbuatan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Buol Nomor Urut 1 Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu yang membagikan Kartu Beramal kepada Pemilih; [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan para Pengadu; [4.2.1] Bahwa para Teradu telah menerima secara resmi laporan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol nomor urut 3 Syamsudin Koloi dan H. Nurseha Batalipu pada tanggal 28 Desember 2016, dan langsung melakukan verifikasi keterpenuhan syarat formil dan materiil dengan mengacu pada Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi lainnya yang dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Bahwa batas waktu penanganan laporan menurut Pasal 27 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 terhitung sejak ditetapkannya pasangan calon sampai dengan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. Jika mengacu kepada ketentuan tersebut maka batas waktu laporan dugaan perbuatan TSM berakhir pada Tanggal 15 Desember 2016, akan tetapi para Teradu saat gelar perkara selain mempertimbangkan ketentuan 60 juga mempertimbangkan esensi yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan pilkada yakni terwujudnya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang jujur dan adil. Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak membatasi penerimaan laporan dugaan pelanggaran TSM oleh Bawaslu Provinsi, tetapi hanya mengatur waktu 14 hari kerja dalam menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan; [4.2.2] Teradu III tidak menyampaikan berkaitan dengan pokok persoalan atau jalannya sidang perkara TSM di Bawaslu Sulawesi Tengah. Teradu III hanya menyampaikan prosedur pemeriksaan sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pilkada dan Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya dengan cara terstruktur, sistematis, dam masif dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Teradu III sama sekali tidak melakukan penafsiran terhadap peraturan a quo. Pernyataan Teradu III kepada Media Antara sama sekali bukan menanggapi atau membalas pernyataan Pengadu berkaitan dengan pokok persoalan yang disidangkan dalam sidang pemeriksaan TSM. Teradu III dalam kapasitas sebagai anggota pemeriksa, sangat memperhatikan dan mempedomani ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan pelanggaran administrasi administrasi terkait larangan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya dengan cara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang pada intinya melarang semua pihak pelaksana sidang pemeriksaan TSM berkomunikasi baik langsung maupun tidak langsung, termasuk menyangkut substansi; [4.2.3] Para Teradu telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Pengadu untuk menghadirkan Terlapor prinsipal atas nama Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu dalam persidangan tetapi tidak dipenuhi Pengadu. Para Teradu tidak lagi meminta kepada Pengadu untuk menghadirkan saksi maupun ahli karena Para Teradu menganggap fakta-fakta atau bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan telah membuat terang fakta-fakta berupa perbuatan, peristiwa atau keadaan dalam konteks laporan TSM untuk kemudian mengambil Putusan terhadap kasus yang ditangani. Selain atas dasar pertimbangan di atas, Para Teradu juga mengacu pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2016 menyebutkan ”Dalam hal pemeriksaan memerlukan keterangan dari ahli, saksi, dan/atau lembaga terkait, Majelis Pemeriksa dapat melakukan pemanggilan sesuai dengan kebutuhan atau berdasarkan usulan Terlapor dan/atau Pelapor. Oleh sebab itu, upaya menghadirkan saksi atau ahli bukan merupakan tindakan imperatif (kewajiban) karena pada rumusan ketentuan dimaksud terdapat kata ”dapat”, sehingga berdasarkan pertimbangan fakta dan berbagai alat bukti yang terungkap dalam persidangan para Teradu memutuskan untuk tidak lagi memanggil saksi atau ahli dari pihak Pengadu; [4.2.4] Bahwa Instruksi yang dikeluarkan oleh para Teradu kepada Panwaslih Kabupaten Buol memiliki maksud dan tujuan agar pelanggaran memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih dapat ditangani dengan mekanisme penanganan pelanggaran. Sebab dalam pemeriksaan TSM terdapat unsur yang sulit dipenuhi terkait dugaan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih. Bahwa Para Teradu sebagai pengawas pemilihan di Provinsi Sulawesi Tengah sangat tidak ingin proses pemilihan di Kabupaten Buol tercoreng dengan adanya perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Olehnya itu, para Teradu melakukan berbagai langkah sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan termasuk dengan mengeluarkan instruksi ke Panwaslih Kabupaten Buol pasca Putusan TSM. Instruksi yang dikeluarkan oleh para Teradu kepada Panwaslih Kabupaten Buol merupakan bentuk penyampaian bukti petunjuk dalam fakta persidangan bahwa telah terjadi indikasi pelanggaran, sehingga para Teradu menghendaki adanya tindak lanjut. Selain itu instruksi kepada Panwaslih Kabupaten Buol merupakan bentuk pembinaan dari para Teradu (sebagai atasan) kepada Panwaslih dalam melakukan penanganan pelanggaran; [4.3] Menimbang keterangan dan jawaban para Pihak, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat: [4.3.1] Para Teradu telah menempuh langkah-langkah penanganan laporan dugaan menjanjikan uang atau barang dengan Terlapor Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu. Bahwa laporan yang masuk pada para Teradu pada 28 Desember 2016 telah melampaui batas 15 Desember yakni 60 hari sebelum pelaksanaan pungut hitung. Namun para Teradu menyiasati dengan menjadikan sebagai laporan pelanggaran TSM, yang memungkinkan penanganan sampai 14 hari sejak penerimaan laporan, memeriksa dan memutus pelanggaran. Sedangkan jika diteruskan sebagai laporan biasa karena kurang dari 60 (enam puluh) hari pemungutan suara, waktu penanganan hanya 3 (tiga) hari dan dapat diperpanjang 2 (dua) hari. Batas akhir 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan dalam penanganan pelanggaran TSM merupakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon dan tim sukses melakukan palanggaran TSM. Sebagai cara untuk mendalami perkara dan menemukan kebenaran substantif serta mencegah kemungkinan pemanfaatan di bawa masa waktu 60 (enam puluh) hari langkah para Teradu dapat dibenarkan menurut etika namun kejelasan Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 merupakan bagian yang harus diperlakukan secara bijak dalam menangani pelanggaran; [4.3.2] Bahwa pernyataan Teradu III pada Media Antara bukan terkait substansi perkara pelanggaran tetapi lebih kepada penjelasan mengenai mekanisme dan proses penanganan pelanggaran TMS dan penanganan pelanggaran biasa yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi lainnya yang dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Penjelasan penanganan pelanggaran TSM dan pelanggaran biasa adalah hal-hal yang secara etik patut disampaikan ke publik sebagai informasi dan pengetahuan bagi pihak yang berkepentingan dan masyarakat dalam mengawasi proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu III dapat diterima; [4.3.3] Aduan yang mendalilkan bahwa para Teradu tidak memberi kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Kuasa Hukum Pengadu I Amirudin Rauf dan Pengadu II Abdullah Batalipu dalam kedudukan sebagai terlapor, untuk mengajukan alat bukti, surat, saksi-saksi, dan ahli untuk menyanggah bukti dari pihak Syamsudin Koloi- Nurseha Batalipu selaku Pelapor. Perlakuan tidak adil dirasakan oleh Kuasa Hukum Terlapor ketika Majelis Hakim Pemeriksa bersepakat meminta menghadirkan prinsipal (Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu) di persidangan untuk didengarkan keterangannya. Para Teradu mengakui jika hanya memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Pengadu untuk menghadirkan prinsipal dengan alasan bahwa bukti-bukti yang terungkap dalam sidang pemeriksaan sudah cukup. Tindakan para Teradu dalam kapasitas sebagai majelis sepatutnya melayani dan memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum terlapor menghadirkan saksi, ahli dan alat bukti lain dalam rangka membela kepentingan prinsipal yang diwakilinya. Sebagaimana lazimnya dalam sistem peradilan, ruang sidang tidak sekedar menjadi ruang meyakinkan majelis tetapi tempat mengungkap semua kebenaran sekaligus mengkanalisasi emosi bagi para pihak yang merasa diperlakukan tidak adil. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban para Teradu untuk memberi pelayanan dengan membuka ruang pembuktian bagi para pihak secara sama yang dijamin oleh hukum dan etika. Berdasarkan hal tersebut para Teradu terbukti melanggar Pasal 10 huruf b Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [4.3.4] Tindakan para Teradu menginstruksikan kepada Panwaslih Kabupaten Buol untuk menindaklanjuti indikasi pelanggaran memberikan atau menjanjikan uang atau meteri lainnya kepada pemilih agar ditangani dengan mekanisme penanganan pelanggaran adalah suatu yang wajar dilakukan atasan kepada bawahan. Tindakan tersebut sangat berlasan dalam mencegah maupun menindak terjadinya pelanggaran yang dapat mencederai proses demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Tindakan para Teradu mengintruksikan mengambil segala tindakan kepada Panwaslu Kabupaten Buol dalam rangka pengawasan setiap tahapan merupakan kewajiban hukum maupun etik para Teradu. Berdasarkan hal tersebut sepanjang dalil aduan Pengadu yang mengintruksikan kepada Panwaslih Kabupaten Buol melakukan langka pengawasan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol tidak terbukti melanggar kode etik. Jawaban dan keterangan para Teradu meyakinkan DKPP; [4.4] Menimbang dalil para Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan para Pengadu dan para Teradu, serta mencermati keterangan pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan para Pengadu; [5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, DKPP harus menjatuhkan sanksi kepada para Teradu sesuai tingkat kesalahannya.

1. Mengabulkan pokok aduan para Pengadu untuk sebagian 2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Kepada Teradu I Ratna Dewi Pettalolo selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Teradu II Asrifai, dan Teradu III Saidul Bahri Mokoagow, masing-masing selaku Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah; 3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh hari) setelah putusan ini dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal lima bulan April tahun dua ribu tujuh belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu tujuh Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., sebagai Ketua merangkap Anggota, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri Pengadu dan Para Teradu. KETUA ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si.