III. DUDUK PERKARA
[2.1] ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PARA PENGADU
[2.1.1] Bahwa para Teradu tidak profesional dan transparan dalam proses
seleksi Panwas menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota periode 2018-2023 dimana
tidak ada ketentuan dalam Perundang-undangan secara teknis mengatur
existing Panwaslu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun
2011 bisa dicoret atau dianulir. Dalam hal ini, Pengadu menduga Panwaslu
Kabupaten/Kota yang telah terbentuk tidak ditetapkan menjadi Bawaslu
Kabupaten/Kota adanya rasa “suka dan tidak suka” atau karena Pengadu tidak
memiliki “bendera organisasi” yang senafas dengan Para Teradu I sampai dengan
Teradu XII, misalnya PMII, HMI, GMNI atau Ormas;
[2.1.2] Bahwa Teradu VI sampai dengan Teradu XII saat melakukan uji
kepatutan dan kelayakan tidak pernah mengetahui kinerja Panwaslu
Kabupaten/Kota yang sudah terbentuk dan tanpa melihat kinerja dari Panwas
Kabupaten/Kota mendapatkan penghargaan Bawaslu Award. Selain itu, Teradu I
sampai dengan Teradu XII tidak pernah menjelaskan hasil evaluasi kepada Para
Pengadu maupun kepada Panwaslu Kabupaten/Kota yang telah terbentuk yang
tidak ditetapkan menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota, apa hasil evaluasi dan apa
saja hasil evaluasi yang menyebabkan atau sebagai dasar untuk tidak
menetapkan menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota;
[2.1.3] Bahwa diduga para Teradu tidak profesional dalam seleksi Anggota
Bawaslu Kabupaten Trenggalek atas nama Farid Wajdi yang telah
menandatangani surat pernyataan komitmen terhadap Partai Demokrat;
[2.1.4] Bahwa diduga para Teradu tidak profesional dalam seleksi Anggota
Bawaslu Kota Mojokerto atas nama Ulil Absor yang telah menjadi tim sukses
calon Bupati Kabupaten Mojokerto saat Pilbup 2015 dan meloloskan Dian
Pratmawati yang tidak memiliki pengalaman sedikitpun sebagai penyelenggara
Pemilu;
[2.1.5] Bahwa terhadap Teradu VII atas nama Aang Kunaifi Tidak Memenuhi
Syarat sebagaimana ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor
7 Tahun 2017 terkait dengan syarat usia. Bahwa Teradu VII atas nama Aang
Kunaifi diangkat menjadi Bawaslu Provinsi Jawa Timur berdasarkan Undang-
undang Nomor 15 Tahun 2011 yang menentukan syarat sebagai Bawaslu
Provinsi paling rendah 30 (tiga puluh) tahun berdasarkan Pasal 85 huruf b
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011;
[2.1.6] Bahwa dalam rekrutmen penambahan calon anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota ada dugaan perjanjian antara terpilihnya komisioner Bawaslu
Kabupaten Malang George Da Silva dengan pimpinan Bawaslu RI atau Teradu I
sampai dengan Teradu V, terkait pencabutan laporan George Da Silva terhadap
dugaan bocornya soal tes tulis Panwaslu Tahun 2017 yang dilaporkan ke DKPP;
[2.2] PETITUM PARA PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pengadu memohon kepada Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus
hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan aduan para Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik;
3. Menjatuhkan sanksi berupa Pembehentian Tetap kepada para Teradu;
4. Atau Putusan lain yang seadil-adilnya.
[2.3] BUKTI PARA PENGADU
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pengadu mengajukan alat bukti
tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai P-8 sebagai berikut:
No Bukti KETERANGAN
1. P-1 Pengumuman Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Terpilih masa Jabatan 2018-2023 di 16 (Enam
Belas) Provinsi Nomor: 0615/BAWASLU/SJ
/HK.01.00/VIII/2018;
2. P-2 Screenshoot Pernyataan Bawaslu Jatim melalui Aplikasi WA
tentang existing yang akan ditetapkan sebagai Bawaslu
Kabupaten/Kota;
3. P-3 Foto Ulil Absor (Ketua Bawaslu Mojokerto) diduga sebagai Tim
Sukses Calon Bupati Mojokerto Tahun 2015;
4. P-4 Foto Screen Surat Pernyataan atas nama Farid Wadjdi
tertanggal 18 Juli 2017;
5. P-5 Foto Profil Aan Kunaefi anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Periode 2017-2022
6. P-6 Bukti Media Cetak pemberitaan online
7. P-7 Fotocopy KTP atas nama Aang Kunaefi
8. P-8 Daftar Riwayat Hidup atas nama Aang Kunaefi
KESIMPULAN PARA PENGADU
1. Bahwa tidak seluruh Teradu hadir dalam persidangan tanpa alasan yang
tidak jelas, maka secara etika Teradu III, Teradu IV dan Teradu V, Teradu
VII, dan Teradu X tidak menghormati panggilan dan persidangan yang
dilaksanakan oleh DKPP. Teradu VII (Aang Kunaifi) tidak berani hadir karena
secara langsung diadukan terkait dengan syarat usia terhadap dirinya.
Seharusnya Teradu VII hadir untuk menjelaskan secara langsung kepada
Majelis Sidang DKPP terkait dengan pemenuhan syarat usia.
2. Bahwa kami selaku Pengadu menolak dengan tegas terhadap alasan dan
dalil-dalil Teradu I sampai dengan Teradu V dan Teradu VI sampai dengan
Teradu XII yang disampaikan dalam persidangan, kecuali diakui
kebenarannya dalam persidangan ini. Pengadu menolak dengan tegas dalil-
dalil Teradu I sampai dengan Teradu V dan Teradu VI sampai dengan Teradu
XII, karena yang disampaikan hanyalah terkait dengan tata cara,
mekanisme dan prosedur semata terkait proses seleksi dan evaluasi
existing, namun tidak menyentuh materi pokok pengaduan yang diadukan
oleh Pengadu, antara lain:
- Teradu I selaku Ketua Bawaslu RI hanya menyampaikan tata cara,
mekanisme dan prosedur seleksi penambahan maupun terhadap evaluasi
bagi existing (Panwaslu Kabupaten/Kota), dan jawabannya terlalu
normatif, meskipun tidak dijelaskan pun para calon penambahan anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pengadu telah memahaminya, dan
jawaban Teradu I tersebut terkesan menutup-nutupi proses seleksi dan
evaluasi terhadap existing.
- Teradu I tidak menjawab materi pengaduan pengadu secara jelas dan
tegas, sehingga dapat menjelaskan secara jelas proses evaluasi, mulai dari
penjelasan bagaimana tata cara, mekanisme dan prosedur serta materi
apa saja yang harus dievaluasi dan out put dari hasil evaluasi existing,
apakah hasil evaluasi existing tidak menetapkan anggota Panwaslu
Kabupaten/Kota atau seperti apa, hal itu tidak dijelaskan oleh Teradu I
sampai dengan Teradu V. Mekanisme tata kelola Bawaslu seharusnya
sudah menetapkan standart penilaian bukan hanya pada saat even seleksi
dan evaluasi existing untuk ditetapkan menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota.
Jika demikian evaluasi kinerja tersebut hanya bersifat sesaat yang tidak
menunjukkan proses meritokrasi yang sesungguhnya untuk menilai
existing untuk mendapatkan hasil evaluasi existing yang maksimal untuk
menghindari proses nepotisme dalam proses seleksi atau evaluasi existing.
Namun, jika evaluasi existing hanya diterapkan dan diberlakukan secara
parsial saja dan tidak dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Mengapa
harus menyeluruh, karena dalam struktur keanggotaan Panwaslu
(existing) terdapat pembagian devisi (devisi SDM, Devisi Pengawasan dan
Hubungan Antar Lembaga, dan Devisi HPP/Hukum dan Penindakan
Pelanggaran), maka kemungkinan pemegang devisi satu dengan devisi
lainnya tidak menguasai secara lengkap dan utuh, sehingga jika
dilakukan secara parsial, maka hasinya pasti tidak maksimal.
- Keterangan Teradu I sampai dengan Teradu V dan Teradu VI sampai
dengan Teradu XII hanya “membungkus” proses seleksi dan evaluasi bagi
existing dengan kalimat- kalimat untuk melegitimasi proses seleksi dan
hasilnya, dan itu dimana-mana dapat dipastikan demikian adanya. Jika
ada seseorang yang dituduh mencuri, dapat dipastikan tidak akan
mengakui tuduhan itu, kecuali tertangkap tangan. Sesungguhnya yang
diharapkan Pengadu dalam pemeriksaan di DKPP ini akan memberikan
hasil yang maksimal terhadap seluruh proses seleksi dan evaluasi
existing serta hasilnya, karena Majelis Sidang DKPP memiliki
kewenangan untuk membuka seluruh proses seleksi dan evaluasi
existing serta hasilnya secara transparan, meskipun terhadap informasi
yang dikecualikan.
- Teradu VI sampai dengan Teradu XII secara substansi keterangannya
hanya “mengamini” apa yang telah disampaikan oleh Teradu I sampai
dengan Teradu V, hanya menyampaikan tata cara, mekanisme dan
prosedurnya saja tanpa memberikan keterangan terhadap substansi
pokok pengaduan Pengadu. Maka dengan demikian, jawaban, tanggapan
dan keterangan Teradu I sampai dengan Teradu V dan Teradu VI sampai
dengan Teradu XII yang demikian itu sudah sepatutnya untuk dinyatakan
ditolak, karena tidak menjawab dan menerangkan apa yang menjadi
materi pokok pengaduan Pengadu.
3. Bahwa Teradu I sampai dengan Teradu V tidak membantah apa yang
didalilkan Pengadu dalam pengaduannya terkait posita pengaduan, antara
lain:
a. Bahwa yang terpilih menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota terbukti berada di
rangking satu adalah aktivis PMII, antara lain di Kabupaten Mojokerto,
Aris Fahrudin As’ad, di Kabupaten Jombang Ahmad Udi Masjkur, di Kota
Mojokerto Ulil Absor, di Kota Madiun Alfian, Kota Kediri Yusron Khoirul
Anam. Nama-nama yang disebut ini memiliki kedekatan dengan
komisioner Bawaslu RI Afifuddin (Teradu II) serta Komisioner di Bawaslu
Jatim, Aang Kunaifi (Teradu VII dan Ketua Bawaslu Jatim, Muhammad
Amin (Teradu VI). Hal itu tidak dibantahkan oleh Teradu II (Afifudin),
Teradu VI (Amin) dan Teradu VIII (Aang Kunaifi). Sehingga dengan
demikian substansi pengaduan Pengadu tidak dibantah oleh Teradu II,
Teradu VI dan Teradu VIII, maka hal tersebut diakui kebenarannya, maka
sebuah pengakuan tidak perlu untuk dibuktikan, padahal secara jelas
dalil tersebut disampaikan oleh Saksi Elsa Fifajanti di persidangan,
namun tidak dibantah oleh Teradu II, Teradu VI dan Teradu VIII.
b. Bahwa Teradu I sampai dengan Teradu V tidak membantah adanya
bocornya soal seleksi Panwaslu Tahun 2017 (vide Bukti terlampir) yang
telah dijelaskan secara jelas oleh saksi Elsa Fifajanti dan saksi Miskanto,
maka dengan demikian Teradu I sampai dengan Teradu V mengakui
adanya kebocoran soal dan sempat diadukan oleh George Da Silva, namun
setelah George Da Silva bertemu dengan Teradu I, pengaduan ke DKPP
dinyatakan dicabut dan sekarang ini George Da Silva terpilih menjadi
Bawaslu Kabupaten Malang. Padahal tes tertulis calon Panwaslu
Kabupaten/Kota tahun 2017 tidak lolos. Seharusnya hal itu sudah dapat
terbaca meskipun sulit untuk dibuktikan dan pasti akan dibantah oleh
Teradu I sampai dengan Teradu V.
c. Bahwa Teradu II, Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII tidak membantah
terhadap pokok pengaduan yang memberikan janji-janji terhadap existing
terkait dengan evaluasi agar tidak usah memikirkan evaluasi, agar fokus
terhadap pengawasan, kerja yang baik akan menghasilkan yang baik pula,
dan pasti akan lanjut kembali menjadi Komisioner Bawaslu
Kabupaten/Kota sepanjang tidak ada masalah yang sangat serius. Bagi
existing tidak usah disampaikan seperti itu dengan menjanjikan seperti
itu, pasti existing akan tetap melaksanakan tugas-tugasnya meskipun
bersamaan dengan proses seleksi dan evaluasi, dan hasilnya terbukti
Bawaslu Jatim mendapatkan Bawaslu Award Kategori Pengawasan
Partisipatif Terbaik Se-Indonesia, yang Pengadu yakin se yakinnya
Bawaslu Award tersebut tidak terlepas dari kontribusi Pengadu dan 35
orang para existing yang tidak ditetapkan menjadi Bawaslu
Kabupaten/Kota.
d. Bahwa Teradu VIII setelah rapat pleno penentuan rangking 5 besar dari
10 besar untuk kabupaten dan 3 besar dari 6 besar untuk kota, meminta
maaf kepada Pengadu dan existing lainnya yang tidak lolos sebelum
ditetapkan oleh Bawaslu RI, karena Pengadu dan beberapa existing yang
ditelpon Teradu VIII (Totok Hariyono) berada di rangking dibawah
rangking nomor 5 untuk kabupaten dan dibawah nomor 3 untuk kota.
Maka dengan demikian, sesungguhnya dengan telponnya Teradu VIII
(Totok Hariyono) menunjukkan bahwa ditetapkan atau tidaknya existing
tergantung dari hasil perangkingan Bawaslu Provinsi Jatim (Teradu VI
sampai dengan Teradu XII) dan bukan dari Bawaslu RI (Teradu I sampai
dengan Teradu V), kecuali jika ada “titipan” akan menggeser nomor
rangking sudah dibuat oleh Teradu VI sampai dengan Teradu XII. Itulah
fakta, tapi sulit untuk dibuktikan oleh Pengadu untuk dijadikan fakta
hukum.
4. Bahwa Teradu I sampai dengan Teradu V telah memanipulasi keterangan di
depan Majelis Sidang DKPP terkait dengan pelibatan atau kerjasama
dengan pihak ketiga (Psikologi UI) terkait dengan hasil test psikologi. Sebab
selama proses seleksi dan evaluasi existing yang diikuti oleh Pengadu dan
existing yang lain, Tim Psikologi UI tidak pernah terlibat dalam proses
tersebut. Sebenarnya apa yang dimaksud Bawaslu RI melibatkan Tim
Psikologi UI tersebut. Dan jika ada pelibatan Tim Psikologi UI tersebut berada
dalam tahapan apa dan bagaimana mekanisme testnya. Test kesehatan dan
psikologi yang Pengadu dan existing ikuti adalah tes kesehatan dan
psikologi yang dilakukan oleh Polda jatim dan tidak pernah melibatkan Tim
Psikologi UI. Maka oleh karenanya, Pengadu sangat heran dengan
keterangan Teradu I sampai dengan Teradu V melibatkan Tim Psikologi UI,
jika iya kapan, dimana test psikologinya dilakukan dalam proses seleksi
dan evaluasi existing ? Pelibatan Tim Psikologi UI yang dimaksud oleh
Teradu I sampai dengan Teradu V itu dalam bentuk apa dan penilaiannya
diambilkan dari mana, sedangkan yang melaksanakan test psikologi dan
kesehatan adalah Polda Jatim dan bukan Tim Psikologi UI. Apakah Tim
Psikologi tanpa melakukan test secara langsung kepada peserta seleksi atau
existing sudah dapat menilai dan menyimpulkan hasilnya, jika demikian
penilaiannya diambilkan dari test yang mana ?. Tahap test terakhir adalah
FGD dalam bentuk SFGD dan yang melakukan dan menilai adalah
Bawaslu Jatim (Teradu VI sampai dengan Teradu XII), serta dalam proses
SFGD tersebut tidak ada keterlibaan Tim Psikologi UI dalam proses SFGD
tersebut. Maka oleh karenanya, Pengadu juga bingung memahami proses
yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI.
5. Bahwa proses seleksi yang dimulai dari tahapan seleksi administrasi, test
CAT, test kesehatan dan psikologi dan jika dinyatakan lolos, serta evaluasi
terhadap existing yang dimulai dari tahapan test CAT evaluasi, test
kesehatan dan psikologi sudah dipastikan lolos ke 10 besar bersama dengan
calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang penambahan diambil 7 (tujuh)
orang untuk kabupaten dan 3 (tiga) orang untuk kota. Setelah itu tahapan
selanjutnya adalah tahapan uji kelayakan dan kepatutan dengan sistem
FGD dalam bentuk SFGD dan penilaian test-test sebelumnya sudah
dianggap selesai, karena sudah memasuki 10 (sepuluh) besar untuk
kabupaten dan 6 (enam) besar untuk kota. Tahapan FGD dalam bentuk
SFGD itulah yang menentukan rangking dari masing-masing calon Bawaslu
Kabupaten/Kota baik dari existing maupun penambahan, yang dilakukan
dan dinilai oleh Teradu VI sampai dengan Teradu XII (Bawaslu Jatim) dan
tidak ada keterlibatan Tim Psikologi UI. Jadi tidak benar keterangan
Teradu I sampai dengan Teradu V yang menerangkan penilaian mulai dari
tahapan CAT, Test Kesehatan, Psikologi adalah menjadi penilaian secara
keseluruhan untuk penetapan Bawaslu Kabupaten/Kota. Jadi yang benar
adalah ketika calon Bawaslu Kabupaten/Kota penambahan dan existing
ketika telah masuk di 10 (sepuluh) besar untuk kabupaten dan 6 (enam)
besar bagi Bawaslu Kota, maka tahap terakhir yang menentukan adalah
tahapan FGD dalam bentuk SFGD yang dilakukan dan dinilai oleh Teradu
VI sampai dengan Teradu XII (Bawaslu Jatim) untuk selanjutnya dilakukan
perangkingan nomor 1 sampai dengan 10 bagi Bawaslu Kabupaten dan
nomor 1 sampai dengan 6 bagi Bawaslu Kota. Jika telah masuk dalam
rangking nomor 1 sampai 5 untuk Bawaslu Kabupaten, maka akan aman
dan dapat dipastikan menjadi Bawaslu Kabupaten, dan jika sudah masuk
dalam rangking nomor 1 sampai 3 untuk Bawaslu Kota, maka akan aman
dan dapat dipastikan menjadi Bawaslu Kota. Bawaslu RI (Teradu I sampai
dengan Teradu V) hanya menetapkan hasil perangkingan Bawaslu Jatim
(Teradu VI sampai dengan Teradu XII). Kenapa Pengadu sangat yakin hasil
perangkingan dari Bawaslu Jatim (Teradu VI sampai dengan Teradu XII)
langsung ditetapkan oleh Bawaslu RI, alasannya adalah:
a. Tahapan pleno Bawaslu RI hanya 3 (tiga) hari, yaitu tanggal 11 – 13
Agustus 2018 untuk penetapan seluruh Indonesia, bukan hanya untuk
Jawa Timur saja.
b. Jawa Timur yang harus diplenokan sebanyak : 32 Kabupaten x 10 orang =
320 orang dan 6 Kota x 6 orang = 36 orang. Jadi yang harus diplenokan
sebanyak : 320 orang + 36 orang = 356 orang. Sejumlah 356 orang untuk
Provinsi Jawa Timur saja, belum Provinsi yang lain se Indonesia.
Pertanyaanya adalah : apakah dengan waktu yang hanya 3 (tiga) hari,
Bawaslu RI mampu untuk meneliti satu per satu calon dari existing dan
penambahan untuk ditetapkan menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota dengan
membuka catatan hasil test CAT, kesehatan, psikologi dan FGD dari
seluruh Indonesia. Pengadu yakin seyakin yakinnya, Bawaslu RI tidak
akan mampu meneliti satu persatu hanya dalam waktu 3 (tiga) hari, maka
Bawaslu RI hanya mengandalkan rangking yang telah disodorkan oleh
Teradu VI sampai dengan Teradu XII (Bawaslu RI) saja, kecuali kalau ada
“titipan” yang akan dimasukkan, sehingga menggeser rangking nomor 1
sampai 5 atau menggeser rangking nomor 1 sampai 3. Jadi, Teradu I
sampai dengan Teradu V hanya akan menetapkan rangking nomor 1
sampai nomor 5 untuk Bawaslu Kabupaten atau nomor 1 sampai nomor 3
untuk Bawaslu Kota yang disodorkan oleh Teradu VI sampai dengan
Teradu XII (Bawaslu Jatim), kecuali akan merubah jika ada “titipan”.
6. Bahwa salah satu tim seleksi Bawaslu Provinsi Jatim penambahan Tahun
2018 dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2018 atas nama Imam Safii
adalah tercatat calon anggota DPRD Kota Surabaya Tahun 2018, Partai
Nasdem, Nomor Urut 1 dan hal itu tidak dibantah oleh Teradu I sampai
dengan Teradu XII. (vide Bukti terlampir). Dengan demikian, penunjukan
Imam Syafii untuk dijadikan Tim Sel untuk Bawaslu Jatim penambahan dan
Bawaslu Kabupaten/Kota adalah jelas-jelas melanggar etika.
7. Bahwa fenomena tersingkirnya Panwaslu yang menjadi existing tidak
ditetapkan menjadi Komisioner di Bawaslu Kabupaten/Kota terjadi hampir di
semua wilayah Indonesia, tidak hanya di Jatim. Karena Pengadu dan existing
yang terdepak terjalin di grup komunikasi whats app se Indonesia. Namun
yang paling parah ada di Jatim, karena jumlah yang tidak ditetapkan paling
banyak, yaitu 38 (tiga puluh delapan) orang. Sedangkan daerah lain di luar
Jatim hanya di kisaran 20 orang, 10 orang, 8 orang dan seterusnya, dan hal
tersebut juga menuai gugatan ke DKPP di beberapa wilayah. Apakah
memang existing di Jawa Timur telah parah kinerjanya, sehingga tidak
ditetapkan menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota, sehingga sesungguhnya tidak
layak Bawaslu Jatim mendapatkan penghargaan Bawaslu Award
Pengawasan Partisipatif Terbaik Se Indonesia jika kinerja existing sudah
tidak memenuhi standart, tetapi penghargaan Bawaslu Award tetap
tersandang meskipun hasil evaluasi existing banyak yang tidak memenuhi
syarat kinerja, sebab terdapat 38 orang existing yang tidak ditetapkan
menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota. Sehingga timbul pertanyaan : apakah
penetapannya tidak didasarkan pada hasil evaluasi ataukah terdepak karena
harus memasukkan “titipan”, ini semua yang tahu adalah Teradu I sampai
dengan Teradu V dan Teradu VI sampai dengan Teradu XII, karena
merekalah yang memiliki kekuasaan untuk “menata” personil yang menjadi
Bawaslu Kabupaten/Kota se Indonesia, dan existing yang dulu menjadi
partner dalam pengawasan di kabupaten/kota sampai tidak tahu hasil
evaluasinya seperti apa.
8. Bahwa Pengadu menyimpulkan bahwa Teradu I sampai dengan Teradu V
dan Teradu VI sampai dengan Teradu XII telah melanggar Bab 1, Pasal 1
angka 4 Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, yang berbunyi : “Kode Etik
Penyelenggara Pemilu adalah satu kesatuan asas, moral, etika dan filosofi
yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban
atau laragan, tindakan dan/ atau ucapan yang patut atau tidak patut
dilakukan Penyelengga Pemilu”. Bahwa oleh karenanya, seharusnya dalam
memaknai etika tersebut lebih luas pemaknaannya dibanding dengan
hukum, karena lebih kepada sikap, tindakan, perilaku yang mendasari pada
attitude perilaku penyelenggara pemilu yang diimplementasikan pada tugas
dan wewenang yang diembannya. Secara fakta dan tidak dibantah oleh
Teradu I sampai dengan Teradu V (Bawaslu RI), bahwa melalui salah seorang
Komisioner Bawaslu RI, Afifuddin (Teradu II) dalam setiap pertemuan baik
rakor atau bimtek dengan Panwaslu Kabupaten/Kota di Jatim selalu
mengucapkan dan menjanjikan bahwa semua existing akan ditetapkan
menjadi Komisioner Bawaslu Kab Kota. Demikian pula janji ini juga
disampaikan Ketua Bawaslu Jatim, Muhammad Amin (Teradu VI), serta
Komisioner Bawaslu Aang Kunaifi (Teradu VII) di setiap rakor, bimtek,
maupun rakernis di Jatim. Bahwa seorang Pimpinan Penyelenggara Pemilu
tidak patut mengucapkan atau memberi janji manis yang di kemudian hari
dalam proses evaluasi existing untuk ditetapkan menjadi Bawaslu
Kabupaten/Kota dengan nyata-nyata diingkari. Tidaklah pantas mengobral
janji-janji tersebut diucapkan oleh Bawaslu RI (Afifudin/Teradu II) hanya
untuk kepentingan sesaat (pengawasan pilkada, pileg dan pilpres) untuk
mendorong yang meskipun tidak diucapkan pun Panwaslu Kabupaten/Kota
termasuk existing akan berkerja dengan sungguh-sungguh, dan secara fakta
obral janji-janji yang disampaikan itu mengingkari kepada 38 orang existing,
tanpa alasan yang jelas.
9. Bahwa Bawaslu RI (Teradu I sampai dengan Teradu V) dan Bawaslu Jatim
(Teradu VI sampai dengan Teradu XII) telah melanggar prinsip keadilan dan
profesional dalam seleksi dan evaluasi existing untuk menjadi Komisioner
Bawaslu Kabupaten/Kota di Jatim. Hal mana terbukti yang ditetapkan
adalah mereka yang memiliki politik identitas sebagai PMII, yang memiliki
kedekatan dengan Saudara Afifudin (Teradu II), Muhammad Amin (Teradu VI)
dan Aang Kunaifi (Teradu VII). Dan pada saat sidang DKPP 3 (tiga) orang
Teradu tersebut, sama sekali tidak membantah atau memberi alasan. Perlu
diketahui bawah Saudara Afifudin (Teradu II) adalah Koordinator Wilayah
(Korwil) Jatim yang sudah barang tentua memiliki kewenangan dan
kedekatan dengan orang-orang di Jawa Timur, karena Teradu II juga asli
Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur.
10. Bahwa Bawaslu RI (Teradu I sampai dengan Teradu V) telah melakukan
kebohongan jika menyampaikan penilaian untuk menetapkan Komisioner
Bawaslu Kabupaten/Kota, merupakan akumulasi semua penilaian, antara
lain termasuk penilaian tentang kesehatan. Secara fakta terbukti Saudara
Ahmari (almarhum) mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Pasuruan yang saat
itu dalam kondisi tidak sadar, yang di opname di rumah sakit, namun
dinyatakan lolos semua test mulai administrasi hingga test kesehatan, dan
masuk 10 (sepuluh) besar untuk Bawaslu Kabupaten Pasuruan, tetapi
sehari sebelum dilakukan test uji kelayakan dan kepatutan melalui FGD
dalam bentuk SFGD yang bersangkutan meninggal dunia. Bahwa terkait
dengan Almarhum Ahmari, seharusnya Bawaslu Jatim menyampaikan
kepada Bawaslu RI untuk diganti dengan peserta lain, dan bukan
meloloskannya di 10 (sepuluh) besar. Bahwa demikian pula yang terjadi di
Kabupaten Nganjuk, salah satu Komisionernya yang sekarang ditetapkan
menjadi Bawaslu Kabupaten Nganjuk bernama Abdul Syukur Djunaidi,
terbukti menderita diabetes akut, karena sebagian jari jempol kakinya telah
diamputasi/dipotong dan saat berlangsung test kesehatan kondisinya sulit
berjalan dan masih menggunakan kruk sehabis kecelakaan, dan ternyata
yang bersangkutan dinyatakan lolos tes kesehatan, artinya kesehatannya
bagus, meskipun tidak mengikuti tes kesehatan. Bahwa dalam test
kesehatan jiwa, banyak peserta yang harus mengulang karena hasil ujian
kesehatan jiwanya tidak terbaca, namun ini tidak menjadi point penilaian
bagi Bawaslu Jatim, terbukti banyak yang mengulang test kesehatan jiwa,
tetapi malah sebaliknya diloloskan dan disodorkan ke Bawaslu RI untuk
ditetapkan menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota.
11. Bahwa Bawaslu RI (Teradu I sampai dengan Teradu V) dan Bawaslu Jatim
(Teradu VI sampai dengan Teradu XII), inkonsistensi dan mengingkari apa
yang pernah disampaikan bahwa kumulasi penilaian untuk ditetapkan
kembali juga berpijak pada penilaian apakah Panwaslu Kabupaten/Kota
tersebut pernah diadukan ke DKPP atau tidak. Secara fakta terbukti banyak
Kabupaten/Kota yang tidak profesional dalam menangani dugaan
pelanggaran dan diadukan ke DKPP, malah ditetapkan kembali menjadi
Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota. Yang pernah di DKPPkan dalam kasus
Pilkada misalnya Sampang, Bangkalan, Nganjuk, Lumajang, dan Surabaya.
Sebagian besar diantaranya ditetapkan kembali menjadi anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota. Yang ditetapkan kembali tersebut dari data adalah mereka
yang memiliki afiliasi politik identitas PMII dan dekat dengan Saudara
Afifuddin (Teradu II) dan Aang Kunaifi (Teradu VII). Selain itu, mereka yang
dalam Pilgub maupun Pilbup/Pilwali terdapat gugatan di MK seperti Kota
Madiun, Sampang, Pamekasan, Bangkalan malah ditetapkan kembali
menjadi Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota. Sehingga pertanyaannya bagi
existing : apa sebenarnya yang dijadikan dasar evaluasi existing dari Teradu
I sampai dengan Teradu V dan Teradu VI sampai dengan Teradu XII dalam
merangking dan menetapkan menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota.
12. Bahwa Bawaslu RI (Teradu I sampai dengan Teradu V) maupun Bawaslu
Jatim (Teradu VI sampai dengan Teradu XII), sama sekali tidak
mempertimbangkan prestasi dan kesungguhan Panwaslu Kabupaten/Kota
yang telah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran saat mengawasi
berlangsungnya Pilkada di Jatim, baik Pilgub Jatim maupun Pilbup atau
Pilwali. Terbukti Bawaslu Jatim mendapat penghargaan Bawaslu Award
untuk kategori Pengawasan Partisipatif Terbaik se Indonesia. Prestasi
tersebut merupakan hasil kerja nyata seluruh Panwaslu Kabupaten/Kota
yang di dalamnya termasuk para existing yang terdepak dan tidak
ditetapkan. Mustahil Bawaslu Jatim bisa memperoleh Bawaslu Award jika
tidak karena Panwaslu Kabupaten/Kota. Jika existing yang didepak dan
tidak ditetapkan dinilai tidak memenuhi kualifikasi penilaian, bagaimana
mungkin Bawaslu Jatim bisa memperoleh Award, penghargaan nasional
tertinggi di bidang pengawasan dan hal tersebut tidak dibantah oleh Teradu
I sampai dengan Teradu XII. Bahwa jika akan menghargai prestasi dan
berkemampuan dalam melaksanakan jabatannya dan untuk menghindari
KKN, khususnya nepotisme, maka seharusnya Teradu I sampai dengan
Teradu XII menempatkan existing dalam rangking nomor 1 sampai dengan 5
untuk kabupaten dan rangking nomor 1 sampai 3 untuk kota, kecuali jika
mereka telah diadukan melanggar kedo etik ke DKPP. Hal itu dapat disebut
sebagai meritokrasi yang menempatkan orang pada tempatnya, bukan
menempatkan orang berdasarkan kedekatan, senior-junior, se-organisasi, se-
profesi, suka dan tidak suka, dan tidak patuh, tetapi rekrutmen tersebut
benar-benar dilaksanakan dengan proses yang benar dan hasil yang benar
pula, bukan proses yang ditutup-tutupi dan hasilnya direkayasa, dengan
parameter yang tidak jelas. Jika prosesnya benar dan dapat
dipertanggungjawabkan, maka tidak banyak yang mengadukan ke DKPP,
tetapi faktanya selain Jawa Timur, provinsi lain juga mengadukan hal yang
sama ke DKPP, seperti Kabupaten Sumenep Jawa Timur mengajukan
gugatan ke PN Surabaya terkait dengan seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota,
Provinsi Jawa Tengah juga mengajukan ke DKPP dan ke PTUN.
13. Bahwa tentang evaluasi kinerja yang disampaikan oleh Bawaslu Jatim
(Teradu VI sampai dengan Teradu XII) yang termasuk parameter untuk
menetapkan kembali menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota, adalah keterangan
yang mengada-ada dan terkesan melakukan kebohongan. Karena
Panwaslu Kabupaten/Kota tidak pernah tahu kapan evaluasi tersebut
dilakukan, paramaternya apa saja, bentuknya bagaimana dan hasilnya tidak
pernah disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota. Evaluasi kinerja
ini lebih pada suka dan tidak suka secara personal, tingkat kepatuhan
kepada Teradu VI sampai dengan Teradu XII, jika tidak patuh (diluar
tupoksi) maka akan dijadikan catatan oleh Bawaslu Jatim, dan sama sekali
jauh dari profesionalisme. Itu merupakan fakta, tetapi sulit untuk
dibuktikan, karena existing sendiri yang mengalaminya. Maka oleh
karenanya, mohon kepada Majelis DKPP untuk meminta hasil evaluasi
tersebut yang asli dan bukan dibuat setelah ada pengaduan a quo.
14. Bahwa Bawaslu RI (Teradu I sampai dengan Teradu V) maupun Bawaslu
Jatim (Teradu VI sampai dengan Teradu XII), sama sekali tidak
mempertimbangkan pengorbanan secara pribadi Panwaslu Kabupaten/Kota
yang telah ‘’all out’’ bekerja untuk pengawasan, ada yang tidak menghadiri
pemakaman ayah kandungnya yang wafat, hanya untuk memenuhi perintah
Bawaslu Jatim untuk segera mengirimkan laporan. Ada yang menjual sapi,
meminjam perhiasan istri, menggandaikan BPKB kendaraan pribadi untuk
membiayai operasional dan tenaga sekretariat Panwaslu karena anggaran
dari negara belum keluar. Dan juga harus koordinasi dengan Pemerintah
Daerah untuk mendapatkan kantor sekretariat, mencari tenaga sekretariat
yang PNS dan non PNS. Hal itu jauh dibandingkan dengan Teradu VI sampai
dengan Teradu XII, setelah dilantik sudah menempati kantor yang sangat
nyaman (hasil perjuangan Bawaslu Jatim periode sebelumnya) dan tenaga
sekretariat sudah ada semuanya, tinggal menempati saja dan sudah ada
yang melayani tanpa sebuah pengorbanan yang dilakukan oleh Teradu VI
sampai dengan Teradu XII. Apakah pengorbanan yang dilakukan existing
atau Panwaslu Kabuaten/Kota itu tidak ada harganya dengan
memperjuangkan sampai mendapatkan kantor sekretariat di
Kabupaten/Kota, tenaga sekretariat dan membiayai sendiri operasional
ketika anggaran belum ada.
15. Bahwa terkait dengan kasus Faridj Wadji, Komisioner Bawaslu Kabupaten
Trenggalek yang terbukti menandatangani perjanjian di atas kertas
bermeterai untuk mengawal kemenangan Edi Baskoro Yudhoyuno dari Partai
Demokrat untuk kemenangannya di Dapil Trenggalek dan sekitarnya saat
tahun 2017, sudah diakui yang bersangkutan saat seleksi Panwaslu 2017,
sehingga yang bersangkutan dinyatakan tidak bisa ditetapkan sebagai
Panwaslu 2017, sebagaimana keterangan saksi Agus Trianta. Untuk hal ini,
Majelis bisa menghadirkan Pimpinan Bawaslu Provinsi Jatim Periode 2012-
2017 yang mengetahui pasti tentang masalah ini, antara lain : Sufyanto, Sri
Sugeng Pujiatmiko, dan Andreas Pardede.
16. Bahwa terkait dengan kasus kebocoran soal test tulis Panwaslu tahun 2017
yang telah dilaporkan oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Malang, George
Da Silva dan akan disidangkan pada Desember 2017 di DKPP, lalu dicabut
oleh George Da Silva dengan dugaan “iming-iming” menjadi komisioner
Bawaslu Kabupaten Malang oleh Bawaslu RI asalkan mau mencabut laporan
pengaduan, sehingga George Da Silwa memilih mencabut laporan pengaduan
ke DKPP pada tanggal 1 Desember 2017, faktanya George Da Silva saat ini
telah ditetapkan menjadi Komisioner Bawaslu Kabupaten Malang, dan yang
akan dijadikan saksi oleh George Da Silva, yaitu Saudara Miskanto dan
Saudari Elsa Fifajanti tidak ditetapkan oleh Bawaslu RI, diduga karena mau
menjadi saksi pengaduannya George Da Silva. Alurnya bisa dibaca, dan
terdapat keterkaitan, tetapi sulit untuk membuktikannya, tetapi bagi existing
(Saudara Miskanto dan Saudari Elsa Fifajanti) dapat merasakannya, karena
setelah ada pengaduan, Teradu VIII (Totok Hariyono) telah meminta untuk
tidak menjadi saksi. Majelis hakim DKPP bisa menghadirkan salah satu
timsel saat 2017, yakni DR Muzaki yang mengetahui persis tentang
kebocoran test Bawaslu ini yang diduga melibatkan Bawaslu RI.
17. Bahwa terkait dengan jawaban Teradu I sampai dengan Teradu V
menetapkan komisioner yang belum berpengalaman sebagai Penyelenggara
Pemilu, daripada menetapkan existing yang mendapatkan banyak
pengaduan dari masyarakat, dirasa tidak fair. Karena tanggapan masyarakat
tidak pernah diklarifikasi kepada yang bersangkutan. Jika fair klarifikasinya
adalah dikonfrontir satu dengan yang lain, sehingga hasilnya akan lebih
valid, jika akan menghasilkan penyelenggara yang integritas dan
professional, karena kadangkala tanggapan masyarakat bisa dibuat untuk
menjatuhkan existing. Jika bagi calon Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum
pernah menjabat memang akan bersih dari tanggapan masyarakat, karena
mereka belum dikenal oleh masyarakat, sehingga tidak mendapat tanggapan
negatif dari masyarakat. Sedangkan existing yang telah melakukan
pengawasan terhadap proses Pilgub, Pilbup dan Pilwali, telah melakukan
kerja-kerja pengawasan, melakukan penindakan dan memberikan
rekomendasi kepada peserta Pemilu yang melanggar ketentuan, sehingga
tidak disukai peserta Pemilu, bisa saja peserta pemilu memberikan
tanggapan yang negatif terhadap existing dan tanggapan masyarakat
tersebut diterima saja oleh Teradu VI sampai dengan Teradu XII tanpa
melakukan klarifikasi terlebih dahulu.
18. Bahwa terkait dengan Ulil Absor yang mengakui jika membela salah satu
Paslon di Kabupaten Mojokerto yang telah dicoret dari pencalonannnya oleh
KPU pada tahun2015 meskipun mengatasnamakan masyarakat,
menunjukkan yang bersangkutan tidak independent sebagai Penyelenggara
Pemilu, karena kejadian tersebut pada 2015, jarak waktunya belum 5 (lima)
tahun dengan ditetapkannya dirinya sebagai Komisioner Bawaslu Kota
Mojokerto pada 2018.
19. Bahwa benar diakui oleh Teradu VII bahwa tanggal lahir Teradu VII (Aang
Kunaifi) tertulis di KTP tanggal 23 Pebruari 1986 (32 tahun) dan Teradu VII
mengikuti seleksi Bawaslu Provinsi berdasarkan UU 15/2011 tentang
penyelenggara Pemilu yang persyaratannya memperbolehkan yang
bersangkutan untuk mendaftar. Namun seiring dengan diberlakukannya UU
7/2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana ketentuan Pasal 135
dinyatakan sebagai berikut: Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan
Panwaslu Luar Negeri berhenti karena :
- Meninggal dunia;
- Berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, wewenang
dan kewajibannya atau;
- Diberhentikan dengan tidak hormat.
Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu Luar Negeri
diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat 1
huruf c :
a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa dan Panwaslu Luar Negeri;
b. Melanggar sumpah janji, dst.
Bahwa dalam perekrutan anggota Bawaslu Provinsi menggunakan UU
15/2011, sedangkan untuk penambahan anggota Bawaslu Provinsi
menggunakan UU 7/2017, maka oleh karena ditemukan terkait syarat usia
Teradu VII (Aang Kunaifi) tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan
Pasal 117 UU 7/2017, yang ketentuan Pasal 117 UU 7/2017 terkait dengan
syarat usia tersebut juga diberlakukan UU 7/2017 sebagaimana terhadap
penambahan anggota Bawaslu Provinsi Tahun 2018, maka sudah barang
tentuan pemberlakuan Pasal 117 UU 7/2017 juga diberlakukan sama
terhadap Teradu VII. Bahwa benar dalam ketentuan UU 7/2017 Pasal 135
ayat 2 huruf a, Teradu VII (Aang Kunaifi) dapat diberhentikan dengan
tidak hormat, karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu
Provinsi, sebab tidak memenuhi syarat usia untuk Bawaslu Provinsi, yaitu
berusia minimal 35 tahun, sesuai Pasal 117 UU 7/2017. Maka dengan
demikian, dalil apapun Teradu VII (Aang Kunaifi) sudah tidak memenuhi
syarat dan karenanya harus diberhentikan sebagai anggota Bawaslu Jatim.
20. Bahwa sebagai akhir dari kesimpulan ini, Pengadu hanya menyampaikan
bahwa keterangan Teradu I sampai dengan Teradu V dan Teradu VI sampai
dengan Teradu XII tidak menjawab secara substansi pokok pengaduan, dan
hanya menyampaikan terkait formalistik dan prosedural proses seleksi dan
evaluasi existing, maka dengan demikian Teradu I sampai dengan Teradu XII
tidak berani membuka diri terkait dengan proses seleksi dan evaluasi
terhadap existing, karena dalil Pengadu terkait hasil CAT yang dibawah
standart (nilainya 39) dan belum berpengalaman menjadi pengawas pemilu
juga diangkat menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota, dan itu juga tidak dibantah
oleh Teradu I sampai dengan Teradu XII.
21. Bahwa jika Majelis DKPP meminta data dan dokumen proses seleksi dan
evaluasi terhadap existing, dapat dipastikan beberapa data dan dokumen
itu akan disesuaikan dengan kondisi sekarang dan bukan hasil yang
sesungguhnya pada saat masih dalam proses di Bawaslu Jatim, karena
sesungguhnya proses seleksi dan evaluasi existing lebih banyak di Provinsi
dan Tim Seleksi, mulai dari seleksi administrasi, CAT, tes kesehatan dan
psikologi serta uji kelayakan dan kepatutan melalui FGD dalam bentuk
SFGD. Bawaslu RI (Teradu I sampai dengan Teradu V) hanya menerima hasil
rangking dan menetapkan dalam rapat pleno saja, kecuali jika ada calon
yang “tidak dikehendaki” atau ada “titipan” sehingga akan menggeser
rangking yang sudah ditetapkan oleh Teradu VI sampai dengan Teradu XII.
Teradu I sampai dengan Teradu XII tidak mengetahui satu per satu calon
yang disodorkan Teradu VI sampai dengan Teradu XII, apalagi seluruh
Indonesia, dan harus selesai selama 3 (tiga) hari, sesuatu yang tidak
mungkin jika akan diteliti satu persatu. Jadi, misalkan yang dikehendaki
oleh Teradu I sampai dengan Teradu berada di rangking 7 atau 8, pasti akan
dimasukkan diantara rangking 1 sampai dengan rangking 5 untuk
kabupaten dan rangking 1 sampai dengan 3 untuk kota. Dan begitu pula
terhadap “titipan” yang berada di bawah rangking 5 untuk kabupaten atau 3
untuk kota, pasti akan diangkat ke rangking 5 besar atau 3 besar, dengan
menggeser diantara rangking 1 sampai 5 atau rangking 1 sampai 3.
[2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I, TERADU II, TERADU
III, TERADU IV, DAN TERADU V
Bahwa Teradu I s.d V telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam
persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
A. Bahwa terhadap dalil Para Pengadu yang menyebutkan "Perintah Pasal 567
ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 adalah terkait dengan
penambahan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan bukan
pencoretan Panwaslu Kabupaten/Kota yang telah terbentuk berdasarkan
Undang-undang Nomor 15 tahun 2011, maka Bawaslu RI (Teradu 1 sampai
dengan Teradu V) terhadap Panwaslu Kabupaten/Kota yang telah terbentuk
hanya dilakukan EVALUASI KINERJA, karena Undang-Undang 7 Tahun
2017 memerintahkan untuk melakukan proses seleksi hanya terhadap
penambahan jumlah keanggotaan sehingga tidak dilakukan evaluasi kinerja
terhadap para Pengadu yang merupakan hasil proses seleksi Undang-
Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu", Para Teradu
menjelaskan sebagai berikut:
1. Bahwa dalil Pengadu yang menyebutkan pembentukan anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota merupakan penambahan jumlah anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota dimana hasil proses seleksi Undang-Undang Nomor 15
tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tidak dilakukan seleksi hanya
evaluasi kinerja, merupakan pemahaman yang keliru oleh para Pengadu.
2. Bahwa terhadap calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang baru
maupun berdasarkan hasil seleksi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011
tetap dilakukan seleksi namun memiliki mekanisme yang berbeda.
3. Bahwa ketentuan mengenai proses pembentukan/seleksi calon anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh
Bawaslu. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 128 UU Pemilu yang
menyebutkan:
Pasal 128
(1) Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota.
(2) Sekretariat Bawaslu Provinsi membantu tim seleksi yang dibentuk
oleh Bawaslu untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota pada setiap kabupaten/kota.
(3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima)
orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh
masyarakat yang memiliki integritas.
(4) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) dan berusia paling rendah
30 (tiga puluh) tahun.
(5) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota.
(6) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang
sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
(7) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan keputusan Bawaslu dalam waktu paling lama 5
(lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan Bawaslu
Kabupaten/Kota.
(8) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon
anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan pedoman
yang ditetapkan oleh Bawaslu.
(9) Penetapan anggota tim seleksi oleh Bawaslu sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) dilakukan melalui rapat pleno Bawaslu.
4. Bahwa ketentuan mengenai pembentukan Tim Seleksi sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 128 UU Pemilu diatas, dituangkan dalam Pasal 10
Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan,
Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umur Luar Negeri,
dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut
“Perbawaslu Pembentukan”); (BUKTI T-1)
Pasal 10
(1) Pembentukan Anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 ayat (1)
dilakukan oleh Tim Seleksi.
(2) Pembentukan Anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh kelompok kerja.
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor: 0592/K.BAWASLU/HK.01.01/VII/2018 tentang Perubahan
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:
0419/K.BAWASLU/HK.01.01/VI/2018 tentang Penetapan Anggota Tim
Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
di Wilayah Kerja Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2018-2023, Tim
Seleksi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur terbentuk. (BUKTI T-2)
6. Bahwa dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon anggota
oleh Tim Seleksi, Bawaslu membentuk Pedoman Pelaksanaan
Pembentukan Bawaslu Kabupaten berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu
Nomor: 0435/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tentang Pedoman
Pembentukkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor:
0600/K.BAWASLU/HK.01.00/VII/2018 tentang Perubahan Keputusan
Ketua Bawaslu Nomor: 0435/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tentang
Pedoman Pembentukkan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota; (BUKTI T-3)
7. Bahwa kewenangan pembentukan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang
berasal dari seorang petahana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan
Pasal 117 ayat (2) UU Pemilu Jo Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan
Bawaslu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan
Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa,
Panitia Pengawas Pemilihan Umur Luar Negeri, dan Pengawas Tempat
Pemungutan Suara (selanjutnya disebut “Perbawaslu Pembentukan
Perubahan”) yang menyebutkan:
Pasal 117
(1) ...
(2) Dalam hal calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota seorang petahana, tim seleksi memperhatikan
rekam jejak dan kinerja selama menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
Pasal 37
(1) ...
(2) ...
(3) Hasil seleksi Panwaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum tidak mengikuti tes tertulis dan tes wawancara yang
dilakukan oleh Tim Seleksi.
(4) Bagi Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (3) dilakukan evaluasi melalui uji kelayakan dan kepatutan
yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi.
8. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 117 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (3) dan
ayat (4) sebagaimana yang dimaksud diatas dalam hal calon Anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota yang berasal dari seorang Petahana, Tim Seleksi
memperhatikan rekam jejak dan kinerja selama menjadi anggota Panwaslu
Kabupaten/Kota;
9. Bahwa lebih lanjut Para Teradu jelaskan, apabila Para Pengadu
mendasarkan pada ketentuan Pasal 567 ayat (3) UU Pemilu yang
menyebutkan "Penambahan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 1 (satu)
tahun sejak tanggal pengundangan Undang-Undang ini", merupakan
pemahaman yang keliru, dimana proses seleksi yang diikuti oleh Para
Pengadu adalah Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, bukan proses penambahan sehingga jika mengacu pada
ketentuan Pasal 117 ayat (2), Para Pengadu merupakan calon anggota
yang berasal dari seorang Petahana;
10. Bahwa perlu Para Teradu jelaskan, ketentuan Pasal 565 UU Pemilu,
menyebutkan:
Pasal 565
(1) Hasil seleksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun-2011
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dapat ditetapkan menjadi
anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sepanjang memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
(2) Tata cara pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Bawaslu (Para Teradu) telah
membentuk Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan
Umur Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang
menjadi dasar bagi Tim Seleksi dalam melakukan seleksi pembentukan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang diikuti oleh
peserta seleksi termasuk Para Pengadu dengan ketentuan-ketentuan
sebagaimana telah dijelaskan diatas.
11. Bahwa lebih lanjut dijelaskan terkait proses seleksi yang diikuti oleh
peserta (termasuk Para Pengadu) dituangkan dalam Perbawaslu
Pembentukan Perubahan Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4), dimana evaluasi
kinerja dilakukan oleh Bawaslu Provinsi. Hal ini dikarenakan, Bawaslu
Provinsi merupakan atasan langsung satu tingkat diatasnya sehingga
lebih mengetahui kinerja para anggota Panwaslu Kabupaten/Kota
dibawahnya;
12. Bahwa evaluasi melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh
Bawaslu Provinsi bukanlah merupakan hasil akhir sebagai penentu
terpilihnya seorang petahana kembali diangkat menjadi Anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota;
13. Bahwa setelah uji kelayakan dan kepatutan serta penilaian kinerja oleh
Bawaslu Provinsi, disampaikan kepada Bawaslu untuk dilakukan
penilaian kembali oleh pihak yang memiliki kompetensi yang ditunjuk oleh
Bawaslu apakah nama-nama yang telah di ajukan direkomendasikan
untuk diangkat kembali atau tidak berdasarkan penggabungan hasil
penilaian evaluasi kinerja dan uji kelayakan.
14. Bahwa Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana yang dijelaskan
diatas, Bawaslu menunjuk Tim Independen dari Universitas Indonesia (UI),
yang mempunyai tugas untuk membuat instrument dan mengelola data
dengan didasari oleh Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor: 0122.B BAWASLU/HK.01.01/III/2018 tentang Tim Penyusunan
Mekanisme dan Instrumen Evaluasi Panitia Pengawas Pemilu
Kabupaten/Kota Periode 2017-2018; (BUKTI T-4)
B. Bahwa terhadap dalil Pengadu yang menyebutkan ketentuan Peraturan
Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 yang diubah dengan Peraturan Bawaslu
Nomor 10 Tahun 2018 hanya mengatur mekanisme pemenuhan syarat saja
bukan membuat persyaratan baru yang sudah ditentukan pada Pasal 117
UU Pemilu, Para Teradu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 UU Pemilu jo. Pasal 565, yang
menyebutkan:
Pasal 145
(1) Untuk melaksanakan pengawasan Pemilu sebagaimana diatur dalam
undang-undang ini, Bawaslu membentuk Peraturan Bawaslu dan
menetapkan keputusan Bawaslu.
(2) Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
(3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bawaslu Provinsi dapat
menetapkan keputusan dengan berpedoman pada Peraturan Bawaslu.
Pasal 146
(1) Dalam hal peraturan Bawaslu diduga bertentangan dengan undang-
undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
(2) Pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan Bawaslu berhak
menjadi pemohon yang mengajukan pengujian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Mahkamah Agung.
(3) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan
kepada Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
Peraturan Bawaslu diundangkan.
(4) Mahkamah Agung memutus penyelesaian pengujian Peraturan Bawaslu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung.
Pasal 565
(1) Hasil seleksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun-2011
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dapat ditetapkan menjadi
anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sepanjang memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
(2) Tata cara pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Bawaslu.
Berdasarkan ketentuan Pasal 145, Pasal 146, dan Pasal 565 UU Pemilu
tersebut diatas, dapat dilihat dengan jelas bahwa dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya Bawaslu membentuk Peraturan Bawaslu yang
merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dalam hal
Peraturan Bawaslu diduga bertentangan dengan Undang-Undang dapat
dilakukan pengujian ke Mahkamah Agung.
2. Bahwa dengan demikian tidak tepat apabila pengadu mempermasalahkan
persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 tahun 2017
dan Peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2018 dalam sidang DKPP saat
ini. Ketentuan dalam Perbawaslu tersebut telah melalui proses
harmonisasi dan pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM
Republik Indonesia dan telah sesuai dengan ketentuan UU Pemilu.
Sehingga, apabila Para Pengadu dirugikan dengan berlakunya ketentuan
dalam peraturan Bawaslu tersebut diatas, dapat dilakukan pengujian
materiil kepada mahkamah agung yang memiliki kewenangan untuk hal
tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas, telah jelas bahwa dalil Pengadu
tidak benar dan tidak berdasar, sehingga harus di tolak atau setidak-
tidaknya tidak dapat diterima.
C. Bahwa terhadap dalil Pengadu yang menyatakan, "bahwa saat ini Panwaslu
yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang
TIDAK DITETAPKAN menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota bertanya-tanya
terhadap hasil evaluasi. Jika hasil evaluasi disampaikan kepada Pengadu,
maka akan memahami hasil evaluasi dengan catatan hasil evaluasi tersebut
disampaikan secara fair dan akuntabel dapat dipertanggungjawabkan secara
aturan, obyektif dan secara etik. Padahal Pengadu sebagai penyelenggara
pemilu memahami yang dapat memecat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah
DKPP, dalam hal ini Para Teradu ingin menyampaikan hal-hal sebagai
berikut:
1. Bahwa terhadap dalil Para Pengadu yang menyebutkan "Panwaslu yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang TIDAK
DITETAPKAN menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota bertanya-tanya terhadap
hasil evaluasi" adalah dalil yang tidak jelas, dimana Para Pengadu seolah-
olah merupakan perwakilan dari seluruh Panwaslu yang tidak lagi
diangkat menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, akan tetapi Para
Pengadu atas nama Djoko Rudy Harjanto, Novly Bernando Thissen, Nico
Tresno Prahoro tidak mencantumkan dokumen atau bukti tertulis yang
menunjukkan pemberian kuasa untuk menjadi perwakilan dalam
mengajukan pengaduan ini kepada DKPP, sehingga dalil Para Pengadu
yang mengatasnamakan "Panwaslu yang dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang TIDAK DITETAPKAN menjadi
Bawaslu Kabupaten/Kota" masih diragukan kebenarannya;
2. Bahwa terhadap hasil evaluasi kinerja terkait ranking dan skor peserta
calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota tidak diumumkan, hal ini
dikarenakan dokumen tersebut merupakan informasi yang dikecualikan
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 jo. Pasal 17 huruf h Undang-
Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang
menyebutkan:
Pasal 2
(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap
Pengguna Informasi Publik.
(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
(3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi
Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara
sederhana.
Pasal 17
Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi
Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:
a …
…
h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik,
dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank
seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,
intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang;
dan/atau
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan
dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan
pendidikan nonformal.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas selain didasarkan pada UU
Pemilu, para Teradu juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 17 huruf h
UU keterbukaan Informasi Publik ini, serta Penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor: 0083/BAWASLU/H2PI/HM.00/V/2018 tentang
Klasifikasi Informasi Yang dikecualikan. (BUKTI T-5)
4. Bahwa lebih lanjut terkait dengan dalil Para Pengadu yang menyebutkan
"Padahal Pengadu sebagai penyelenggara pemilu memahami yang dapat
memecat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah DKPP", Para Teradu perlu
menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
a) Bahwa terhadap dalil tersebut diatas, Para Pengadu perlu
memperhatikan ketentuan Pasal 135 ayat (1) huruf c, ayat (2) dan
Pasal 136 ayat (4) UU Pemilu, yang menyebutkan:
Pasal 135
(1) Anggota Bawaslu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu
LN berhenti antarwaktu karena:
a. …
b. …
c. diberhentikan dengan tidak hormat.
(2) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN
diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c apabila:
a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa;
b. Melanggar sumpah/ janji jabatan dan kode etik;
c. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3
(tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
d. Dipidana penjara berdasarkan putusa pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana Pemilu dan tindak pidana lainnya; atau
e. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan
kewajibannya selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut
tanpa alasan yang jelas.
Pasal 136
(4) Dalam pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota diberi
kesempatan untuk membela diri dihadapan DKPP.
b) Bahwa pemberhentian melalui DKPP tentu saja merupakan
mekanisme yang berbeda dengan mekanisme pembentukan Bawaslu
Kabupaten/Kota;
c) Bahwa pemberhentian melalui DKPP merupakan pemberhentian tidak
hormat dimana penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode
etik penyelenggara pemilu, dan proses pemberhentian harus melalui
mekanisme pegaduan, verifikasi (materiil dan formil), pemeriksaan
perkara, mendengarkan para saksi/ahli, hingga akhirnya putusan
pemberhentian oleh DKPP;
d) Bahwa dengan tidak diangkatnya kembali Para Pengadu menjadi
anggota Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan hasil dari seleksi dan
penilaian (evaluasi kinerja) yang dilakukan oleh Tim Seleksi, Bawaslu
Provinsi, dan Bawaslu RI (juga melalui pihak ketiga), bukan
merupakan proses pemberhentian dengan tidak hormat karena
melanggar kode etik;
e) Bahwa hasil evaluasi kinerja terkait ranking dan skor peserta calon
Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota tidak diumumkan oleh Para
Teradu, hal tersebut dikarenakan hasil evaluasi merupakan informasi
yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 dan Pasal
17 huruf h Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik sebagaimana telah Para Teradu jelaskan pada angka
2 diatas.
Dengan demikian dalil pengaduan pengadu tersebut diatas merupakan
pemahaman yang tidak berdasar dan keliru, sehingga dalil Para Pengadu
harus di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
D. Bahwa Terkait dengan dalil Pengadu yang menyatakan "Bawaslu RI, melalui
Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah merekrut anggota Bawaslu Kabupaten
Trenggalek atas nama Farid Wajdi yang telah menandatangani surat
pernyataan komitmen terhadap Partai Demokrat. Surat pernyataan Farid ini
dituangkan dalam lembaran bermaterai yang menyatakan bahwa Farid akan
mengawal Edi Baskoro yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari
Partai Demokrat di Dapilnya, dimana Farid bertugas sebagai anggota
Bawaslu Kabupaten Trenggalek. Farid juga menyatakan akan mengawal
kemenangan Partai Demokrat di wilayah tempatnya bertugas", Para Teradu
menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa terhadap dalil Para Pengadu, Para Teradu telah memperoleh
informasi mengenai klarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada
yang bersangkutan dalam proses Uji Kelayakan. Berdasarkan hasil
klarifikasi yang telah dilakukan, diketahui Sdr. Farid Wajdi menyangkal
hal tersebut. (BUKTI T-6)
2. Bahwa selain melakukan klarifikasi, Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga
memeriksa surat pernyataan tersebut dan kemudian menyandingkan
tanda tangan dalam surat pernyataaN dengan tanda tangan pada kartu
identitas yang bersangkutan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut,
kami menemukan adanya perbedaan tarikan pada tanda tangan di kedua
dokumen tersebut. (BUKTI T-7)
Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka baik Bawaslu maupun
Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melakukan upaya klarifikasi untuk
menjamin integritas calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota telah sesuai
dengan persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dengan demikian, dalil Para Pengadu terhadap hal ini sepatutnya
ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
E. Bahwa Pengadu mendalilkan "Bawaslu RI melalui Bawaslu Jatim atau
Teradu I sampai dengan Teradu XII telah merekrut anggota Bawaslu Kota
Mojokerto atas nama Ulil Absor yang telah menjadi tim sukses calon Bupati
Kabupaten Mojokerto. Yang bersangkutan menjadi pimpinan massa untuk
mendemo KPU Kabupaten Mojokerto dan Panwaslu Kabupaten Mojokerto
saat Pilbup 2015 di Kabupaten Mojokerto. Ulil Absor sebagai aktivis PMII
dalam beberapa foto kegiatan menunjukan keaktifannya mendukung
Saifullah Yusuf yang maju dalam Pilgub Jatim 2017 yang baru lalu", dengan
ini para Teradu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa terhadap dalil Para Pengadu mengenai foto tersebut, Para Teradu
telah memperoleh informasi mengenai klarifikasi oleh Bawaslu Provinsi
Jawa Timur kepada yang bersangkutan. Berdasarkan hasil klarifikasi,
diketahui bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud pada foto sebagaimana
didalilkan oleh Para Pengadu merupakan bagian dari rangkaian ulang
tahun organisasi dan terjadi ada jauh sebelum pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur yaitu tahun 2012.
2. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, baik Bawaslu maupun
Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melakukan upaya klarifikasi untuk
menjamin integritas calon anggota Bawaslu Kota Mojokerto telah sesuai
dengan persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dengan demikian, dalil Para Pengadu terhadap hal ini
sepatutnya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima,
F. Bahwa Pengadu mendalilkan "Bawaslu RI melalui Bawaslu Jatim atau
Teradu I sampai dengan Teradu XII telah merekrut anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota yang tidak memiliki pengalaman sedikitpun sebagai
penyelenggara Pemilu. Antara lain di Kota Mojokerto atas nama Dian
Pratmawati, seorang perempuan yang pensiun dini dari bank CIMB, yang
bersangkutan sama sekali tidak memiliki pengalaman sedikitpun sebagai
penyelenggara Pemilu", dengan ini para Teradu menjelaskan hal-hal sebagai
berikut:
1. Bahwa apabila Para Pengadu hanya menilai kemampuan dan pengalaman
dalam kepemiluan seseorang melalui fotokopi KTP sesungguhnya
merupakan hal yang tidak berdasar dan keliru. Dalam hal ini, Bawaslu
melalui Tim Seleksi dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan proses
seleksi bukan hanya berdasarkan pengalaman peserta seleksi, melainkan
juga menilai beberapa aspek termasuk psikologi dan evaluasi kinerja
peserta (bagi petahana) sebagaimana diatur dalam pedoman pembentukan
anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
2. Bahwa selain hal tersebut diatas, Bawaslu melalui Tim Seleksi maupun
Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga tidak pernah menerima adanya
laporan/pengaduan masyarakat terhadap peserta atas nama Dian
Pratmawati yang mempermasalahkan pengalaman, knerja, maupun rekam
jejak yang bersangkutan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
3. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, baik Bawaslu maupun
Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melakukan upaya klarifikasi untuk
menjamin integritas calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota telah sesuai
dengan persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dengan demikian, dalil Para Pengadu terhadap hal ini
sepatutnya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
G. Bahwa Pengadu mendalilkan terhadap Teradu VII atas nama Aang Kunaifi
TIDAK MEMENUHI SYARAT sebagaimana ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf
b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan syarat usia, dengan
ini para Teradu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa terkait dengan syarat usia seleksi Anggota Bawaslu Provinsi yang
masih menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang dimana
pada saat proses penyeleksian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
masih belum diundangkan, hal ini mengacu pada Pasal 564 UU Pemilu
yang menyatakan:
Pasal 564
Dalam hal proses seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
serta Bawaslu Provinsi dan Bawasu Kabupaten/Kota yang sedang
berlangsung pada saat undang-undang ini diundangkan, persyaratan dan
proses seleksi yang sedang berlangsung tersebut tetap dilaksanakan
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Bahwa dengan ini dapat dinyatakan seleksi yang dilakukan pada saat
masih menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 masih
berlaku pada saat UU Pemilu di Undangkan, sehingga sesungguhnya dalil
Pengadu atas hal ini tidak kontekstual dan tidak berdasar sehingga
sepatutnya ditolak.
[2.5] PETITUM TERADU I, TERADU II, TERADU III, TERADU IV DAN TERADU
V
Berdasarkan uraian di atas, Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan
Teradu V meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili
pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut:
1. Menolak Pengaduan para Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV Dan Teradu V
tidak terbukti dalam melakukan pelanggaran Etik sebagaimana yang
disampaikan para Pengadu;
3. Memulihkan (merehabilitasi) nama baik Teradu I, Teradu II, Teradu III,
Teradu IV Dan Teradu V;
4. Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aquo et bono).
[2.6] BUKTI TERADU I, TERADU II, TERADU III, TERADU IV DAN TERADU V
Bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV Dan Teradu V telah
mengetengahkan alat bukti sebagai berikut:
No Bukti Keterangan
1 T.1 Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umur Luar
Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
2 T.2 Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor: 0592/K.BAWASLU/HK.01.01/VII/2018 tentang
Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor: 0419/K.BAWASLU/ HK.01.01/VI/2018
tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja
Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2018-2023;
3 T.3 1. Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Kabupaten
berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor:
0435/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tentang Pedoman
Pembentukkan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.;
2. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor:
0600/K.BAWASLU/HK.01.00/VII/2018 tentang Perubahan
Keputusan Ketua Bawaslu Nomor:
0435/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tentang Pedoman
Pembentukkan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;
4 T.4 Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:
0122.B BAWASLU/HK.01.01/III/2018 tentang Tim
Penyusunan Mekanisme dan Instrumen Evaluasi Panitia
Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Periode 2017-2018t;
5 T.5 Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:
0083/BAWASLU/H2PI/HM.00/V/2018 tentang Klasifikasi
Informasi Yang dikecualikan;
6 T.6 Masukan dari Warga Kota Mojokerto;
7 T.7 Foto Surat Pernyataan;
KESIMPULAN TERADU I, TERADU II, TERADU III, TERADU IV DAN TERADU
V
1. Bahwa dalam hal ini para Teradu pada pokoknya tetap pada jawaban Teradu
yang menyatakan bahwa para Teradu dalam menerima, memeriksa dan
memutuskan laporan pelaporan telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan
2. Bahwa terkait dengan penambahan jumlah anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota dan bukan pencoretan Panwaslu Kabupaten/Kota yang
telah terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, maka
Bawaslu RI (Teradu I sampai dengan Teradu V) terhadap Panwaslu
Kabupaten/Kota yang telah terbentuk hanya dilakukan Evaluasi Kinerja,
karena Undang-Undang 7 Tahun 2017 memerintahkan untuk melakukan
proses seleksi hanya terhadap penambahan jumlah keanggotaan sehingga
tidak dilakukan evaluasi kinerja terhadap para Pengadu yang merupakan
hasil proses seleksi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilu adalah tidak benar dan keliru karena evaluasi kinerja
yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu RI (melalui pihak
ketiga) merupakan mekanisme seleksi calon Anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 117 ayat (2)
UU Pemilu. Oleh karena itu, dalil Pengadu harus ditolak atau setidak-
tidaknya tidak dapat diterima.
3. Bahwa Pengadu mempermasalahkan persyaratan yang diatur dalam
Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 10
Tahun 2018 dalam sidang DKPP saat ini adalah tidak tepat. Apabila Pengadu
dirugikan dengan berlakunya ketentuan dalam Peraturan Bawaslu tersebut
diatas dapat dilakukan pengujian materiil kepada Mahkamah Agung yang
memiliki kewenangan untuk hal tersebut.
4. Bahwa saat ini Panwaslu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2011 yang ditetapkan menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota bertanya-
tanya terhadap hasil evaluasi. Jika hasil evaluasi disampaikan kepada
Pengadu, maka akan memahami hasil evaluasi dengan catatan hasil evaluasi
tersebut disampaikan secara fair dan akuntabel dapat
dipertanggungjawabkan secara aturan, obyektif dan secara etik. Padahal
Pengadu sebagai Penyelenggara Pemilu memahami yang dapat memecat
Panwaslu Kabupaten/Kota adalah DKPP merupakan pemahaman yang salah
oleh Pengadu sehingga dalil ini sepatutnya di tolak.
5. Bahwa dalil Pengadu Bawaslu RI, melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah
merekrut Bawaslu Trenggalek atas nama Farid Wajdi yang telah
menandatangani surat pernyataan komitmen terhadap Partai Demokrat.
Surat pernyatan komitmen terhadap Partai Demokrat. Surat pernyaataan
Farid ini dituangkan dalam lembaran bermaterai yang menyatakan bahwa
Farid Wajdi akan mengawal Edi Baskoro yang mencalonkan diri sebagai
anggota legislatif dari Partai Demokrat di Dapilnya, dimana Farid bertugas
sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek. Farid juga menyatakan
akan mengawal kemenangan Partai Demokrat di Wilayah tempatnya
bertugas, dengan ini para Teradu menjawab Bawalsu Provinsi Jawa Timur
telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjamin integritas atau
setidak-tidaknya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota, termasuk Bawaslu Kabupaten Trenggalek sehingga dalil
Pengadu atas hal ini sepatutnya ditolak.
6. Bahwa terkait dengan foto, Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga telah
melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan, dimana yang
bersangkutan menceritakan jika kegiatan dimaksud pada foto sebagai bagian
dari rangkaian ulang tahun organisasi dan terjadi ada jauh sebelum
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur. Bahwa
berdasarkan keterangan ini, maka sesungguhnya Bawaslu Provinsi Jawa
Timur telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjamin integritas atau
setidak-tidaknya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota, termasuk Bawaslu Kabupaten Mojekerto sehingga dalil
Pengadu atas hal ini sepatutnya ditolak.
7. Bawaslu RI melalui Bawaslu Jatim atau Teradu I sampai dengan Teradu XII
telah merekrut anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak memiliki
Pengalaman seditkipun sebagai Penyelenggara Pemilu. Antara lain di Kota
Mojokerto atas nama Dian Pratmawati, seorang perempuan yang pensiun
dini dari Bank CIMB yang bersangkutan sama sekali tidak memiliki
pengalaman sedikitpun sebagai penyelenggara pemilu. Bahwa fotokopi KTP
yang bersangkutan sesungguhnya tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk
menilai pengalaman dalam kepemiluan sehingga seharusnya dalil Pengadu
dapat ditolak karena tidak berdasar.
8. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur hanya menerima nama yang
bersangkutan, sebagai bagian dari hasil proses seleksi yang dilakukan oleh
Tim Seleksi untuk kemudian dilakukan uji kelayakan yang hasilnya
diserahkan kepada Bawaslu.
9. Bahwa pada saat Uji kelayakan Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga tidak
menerima adanya aduan masyarakat terhadap rekam jejak daripada yang
bersangkutan.
Bahwa berdasarkan keterangan ini, maka sesungguhnya Bawaslu Provinsi
Jawa Timur telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjamin
Penyelenggara Pemilu yang berintegritas, atau setidak-tidaknya sesuai
dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau
setidaknya didasarkan pada tidak adanya aduan terhadap yang
bersangkutan dalam hal ini Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, termasuk
Bawaslu Kota Mojokerto sehingga dalil aduan Pengadu atas hal ini
sepatutnya ditolak.
10. Bahwa Pengadu mendalilkan terhadap Teradu VII atas nama Aang Kunaefi
tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 117 ayat (2) huruf b
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait usia. Bahwa terkait dengan
syarat usia seleksi Anggota Bawaslu Provinsi yang masih menggunakan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang dimana pada saat proses
penyeleksian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih belum
dituangkan, hal ini mengacu pada Pasal 564 UU Pemilu yang menyatakan :
Pasal 564
Dalam hal proses seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang sedang
berlangsung pada saat undang-undnag ini diundangkan, persyaratan dan
proses seleksi yang sedang berlangsung tersebut tetap dilaksanakan
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum.
[2.7] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU VI, TERADU VII,
TERADU VIII, TERADU IX, TERADU X, TERADU XI DAN TERADU XII
I. Umum
A. Pengadu tidak memiliki hak untuk mengatas namakan keseluruhan, atau
dalam hal ini 35 (Tiga Puluh Lima) Panwaslu Kabupaten/Kota di luar diri
mereka di dalam pengaduan ini, dengan mengatakan bahwa “…Teradu I
sampai dengan Teradu XII harus bertanggung jawab terhadap 38 (Tiga
Puluh Delapan) mantan panwaslu Kabupaten/Kota (Existing) yang dibentuk
berdasarkan Undang – undang Nomor 15 tahun 2011..” terutama bila
mengingat :
1. Bahwa pengaduan ini merupakan bagian dari tindakan yang diambil
oleh Pengadu sendiri, dimana dapat dilihat dari digunakannya
identitas – identitas Pengadu yaitu nama, Nomor KTP, Tempat Tangal
Lahir, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Organisasi/Lembaga, Alamat, Nomor
Telpon dan/atau Email dan tidak mengatas namakan pihak – pihak
lain
2. Bahwa Pengadu juga tidak dapat bertindak mengatas namakan pihak
– pihak lain, terutama namun tidak terbats pada ketiadaan surat
kuasa pada dokumen pengaduan, atau setidak – tidaknya tersebut di
dalam pengaduan yang dberikan oleh pihak – pihak yang
disebutkannya kepada para Pengadu.
B. Pengadu menggunakan cara penyampaian yang cenderung menggurui,
jika tidak dapat dikatakan kurang patut, seperti :
1. Pada angka 3 halaman 3, Pengadu menggunakan kata ‘… EVALUASI
KINERJA…” dengan huruf besar yang ditebalkan sehingga tampak
agak berlebihan, terutama bila digunakan pada dokumen yang
diajukan kepada Majelis Pemeriksa
2. Bahwa angka 3 halaman 8 atau setidak – tidaknya pada bagian
“Selain yang tersebut di atas, selanjutnya para Pengadu akan
menyampaikan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dIlakukan oleh
para Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI,
Teradu VII dan Teradu VIII”, Pengadu menggunakan kata ‘…ingat…’
yang seakan – akan menggurui, atau setidak – tidaknya menganggap
bahwa Majelis Pemeriksa tidak memiliki kemampuan untuk
mengetahui, atau setidaknya mengingat dalil yang diajukan oleh pihak
Pengadu.
C. Pengadu Tidak Konsisten Dalam Menyusun Pengaduannya, yang hal ini
dapat dilihat :
1. Bahwa Pengadu di dalam pengaduannya menyebutkan bagian ‘Selain
yang tersebut di atas, selanjutnya para Pengadu akan menyampaikan
dugaan pelanggaran Kode Etik yang DIlakukan oleh para Teradu I,
Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII dan
Teradu VIII’, yang ternyata pada isi daripada bagian tersebut juga
menyebutkan Teradu IX, Teradu X, Teradu XI dan Teradu XII.
II. Tanggapan atas Dalil Pengadu Yang Terkait dengan Bawaslu Provinsi Jawa
Timur
A. Bahwa terkait dengan Uji Kelayakan yang diselenggarakan oleh Bawaslu
Provinsi Jawa Timur;
1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Uji Kelayakan,
yang merupakan bagian dari pendelegasian wewenang daripada
Bawaslu, sebagaimana diatur di dalam Keputusan Ketua Badan
pengawas Pemilihan Umum Nomor
0435/K.Bawaslu/HK.01.00/VI/2018 tentang Pedoman Pembentukan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2. Bahwa Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa
Tmur menggunakan mekanisme Semi Structured Group Discussion
(SSGD), atau diskusi kelompok yang dilakukan dengan menggilir
moderator diantara para peserta diskusi sebagaimana Surat Bawaslu
nomor 0886/K.Bawaslu/KP.01.00/VIII/2018 tentang Instruksi
(Teradu – Jatim 01-01).
3. Bahwa SSGD, sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas dilakukan
dengan cara :
a. Mempersilahkan peserta memasuki ruangan
b. Menjelaskan ketentuan diskusi
c. Membagikan lembar pengantar diskusi untuk diisi oleh peserta
selama maksimal 10 menit
d. Setelah 10 menit, meminta peserta untuk menghentikan pengisian
dan bersiap untuk memulai diskusi
e. Menanyakan pendapat peserta terhadap kasus – kasus yang
diajukan dalam lembar pengantar diskusi dan memilih kasus –
kasus yang pendukung dan penentang cukup seimbang
f. Meminta peserta mendiskuskan kasus – kasus terpilih dengan
urutan moderator sesuai hasil undian
g. Selama diskusi berlangsung, kami mengamati peserta berdasarkan
indikator tingkah laku yang telah disiapkan.
4. Bahwa beberapa kompetensi yang dinilai melalui mekanisme ini
adalah Wawasan, Pelibatan Diri, Wibawa, Kerjasama, Obyektivitas dan
Kecermatan, dengan beberapa indicator kompetensinya yang
diantaranya seperti :
a. Wawasan (Pemahaman mengena ketentuan perundang – undangan
dan hal – hal terkait)
Indikator
Positif Negatif
Mengajukan referensi Bicara tanpa data
aturan/data
Mengutip dengan benar isi Bahan pertimbangan /
peraturan/berita/hasil argument adalah opini atau
penelitian selera pribadi
Mengetahui alasan di balik
ketentuan
b. Pelibatan diri (Kesungguhan dalam kerja dan berpartisipasi;
indicator dari komitmen dan disiplin)
Indikator
Positif Negatif
Mendengar dengan perhatian, Tidak menyimak, sering salah
memanang pihak yang bicara kutp pernyataan peserta lain
Mengajukan pertanyaan yang Tidak menunjukkan minat
relevan untuk lebih memahami pada penjelaan orang lain
Tidak cepat memotong
pembicaraan
(Bukti Teradu – Jatim 01-02)
Bahwa berdasarkan realitas ini, maka dalil Pengadu yang menyatakan
atau menanyakan:
1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Evaluasi
Kinerja adalah tidak benar. Hal ini dikarenakan yang dilakukan
oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur adalah Uji Kelayakan, sebagai
pelaksanaan atas pendelegasian yang diberikan oleh Bawaslu
kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diatur dalam
Keputusan Ketua Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor
0435/K.Bawaslu/HK.01.00/VI/2018 tentang Pedoman
Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
2. Bahwa bagaimana mereka (Teradu IX, Teradu X, Teradu XI dan
Teradu XII) bisa menilai atau mengevaluasi kinerja, jika tidak
pernah mengetahui kinerja Panwaslu Kabupaten/Kota yang sudah
terbentuk lebih dahulu ? Bahwa yang dilakukan oleh Bawaslu
Provinsi Jawa Timur, termasuk Teradu IX, Teradu X, Teradu XI dan
Teradu XII bersama – sama dengan Teradu VI, Teradu VII, dan
Teradu VIII adalah Uji Kelayakan, dan bukan Evaluasi Kinerja
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur mustahil dalam waktu
sesingkat itu bisa menilai orang per orang yang memiliki integritas
dan profesionalitas sebagai pengawas pemilu adalah tidak terbukti.
Hal ini dikarenakan, batasan waktu yang ada merupakan bagian
dari mekanisme yang digunakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur
dalam tahapan Uji Kelayakan. Semua Peserta Uji Kelayakan
memperoleh standar proses dan waktu yang sama.
Bahwa berdasarkan penjelasan ini, dimana dalil – dalil Pengadu banyak
yang hanya didasarkan pada asumsi dan tidak berdasar sehingga
sepatutnya untuk ditolak.
B. Bahwa Terkait dengan dalil Pengadu yang menyatakan Bawaslu RI,
melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah merekrut anggota Bawaslu
Kabupaten Trenggalek atas nama Farid Wajdi yang telah
menandatangani surat pernyataan komitmen terhadap Partai Demokrat.
Surat pernyataan Farid ini dituangkan dalam lembaran bermaterai yang
menyatakan bahwa Farid akan mengawal Edi Baskoro yang
mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Partai Demokrat di
Dapilnya, dimana Farid bertugas sebagai anggota Bawaslu Kabupaten
Trenggalek. Farid juga menyatakan akan mengawal kemenangan Partai
Demokrat di wilayah tempatnya bertugas.
1. Bahwa terkait dengan hal ini, pada saat Uji Kelayakan yang
dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melakukan klarifikasi
atas dugaan sebagaimana dimaksud oleh pihak Pengadu.
Berdasarkan hasil klarifikasi yang kami lakukan, diketahui bahwa
pihak Saudara Farid Wajdi menyangkal hal ini. (Bukti Teradu – Jatim
02)
2. Bahwa selain kami mengklarifikasi hal ini, Bawaslu Provinsi Jawa
Timur juga memeriksa surat pernyataan, yang kemudian kami
sandingkan dengan kartu identitas yang bersangkutan. Berdasarkan
hasil pemeriksaan tersebut, kami menemukan bahwa ada tarikan
yang berbeda pada kedua dokumen tersebut yang membuatnya patut
diduga dilakukan oleh pihak selain yang bersangkutan (Bukti Teradu
– Jatim 03)
Bahwa berdasarkan keterangan ini, maka sesungguhnya Bawaslu
Provinsi Jawa Timur telah berupaya semaksimal mungkin untuk
menjamin integritas, atau setidak – tidaknya sesuai dengan persyaratan
yang diatur dalam peraturan perundang - undangan Penyelengara
Pemilu, dalam hal ini Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, termasuk
Bawaslu Kabupaten Trenggalek sehingga dalil Pengadu atas hal ini
sepatutnya ditolak.
C. Bahwa Pengadu mendalilkan Bawaslu RI melalui Bawaslu Jatim atau
Teradu I sampai dengan Teradu XII telah merekrut anggota Bawaslu Kota
Mojokerto atas nama Ulil Absor yang telah menjadi tim sukses calon
Bupati Kabupaten Mojokerto. Yang bersangkutan menjadi pimpinan
massa untuk mendemo KPU Kabupaten Mojokerto dan Panwaslu
Kabupaten Mojokerto saat Pilbup 2015 di Kabupaten Mojokerto. Ulil
Absor sebagai aktivis PMII dalam beberapa foto kegiatan menunjukan
keaktifannya mendukung Saifullah Yusuf yang maju dalam Pilgub Jatim
2017 yang baru lalu.
1. Bahwa pada saat proses seleksi berlangsung, atau dalam hal ini uji
kelayakan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, atau Teradu VI,
Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X, Teradu XI, dan Teradu
XII tidak pernah menerima pengaduan masyarakat terkait dengan dalil
yang diajukan oleh pihak Pengadu
2. Bahwa pada saat proses seleksi berlangsung, atau dalam hal ini uji
kelayakan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, atau Teradu VI,
Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X, Teradu XI, dan Teradu
XII hanya menerima 8 (Delapan) pengaduan, namun tidak satupun
terkait dengan yang didalilkan oleh pihak Pengadu
3. Bahwa terkait dengan foto, Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga telah
melakukan penelusuran, baik melalui laman facebook yang
bersangkutan ataupun dokumen – dokumen yang terkait dengan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto
4. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran pada laman Facebook yang
bersangkutan, kami menemukan bahwa kejadian yang diadukan oleh
Pengadu terjadi pada tahun 2011 dimana yang bersangkutan menjadi
Ketua organisasi tersebut, atau jauh sebelum Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2018 diselenggarakan (Bukti
Teradu - Jatim 04)
5. Bawa berdasarkan hasil penelusuran pada dokumen – dokumen yang
terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun
2015, kami tidak menemukan nama “Ulil Absor” sebagai bagian dari
peserta Pemilihan tersebut (Bukti Teradu - Jatim 05).
Bahwa berdasarkan keterangan ini, maka sesungguhnya Bawaslu Provinsi
Jawa Timur telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjamin
integritas, atau setidak – tidaknya sesuai dengan persyaratan yang diatur
dalam peraturan perundang - undangan Penyelengara Pemilu, dalam hal
ini Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, termasuk Bawaslu Kota Mojokerto
sehingga dalil Pengadu atas hal ini sepatutnya ditolak.
D. Bahwa Pengadu mendalilkan Bawaslu RI melalui Bawaslu Jatim atau
Teradu I sampai dengan Teradu XII telah merekrut anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota yang tidak memiliki pengalaman sedikitpun sebagai
penyelenggara Pemilu. Antara lain di Kota Mojokerto atas nama Dian
Pratmawati, seorang perempuan yang pensiun dini dari bank CIMB, yang
bersangkutan sama sekali tidak memiliki pengalaman sedikitpun sebagai
penyelenggara Pemilu.
1. Bahwa fotokopi KTP yang bersangkutan sesungguhnya tidak dapat
dijadikan sebagai dasar untuk menilai pengalaman dalam kepemiluan
sehingga seharusnya dalil Pengadu dapat ditolak karena tidak
berdasar.
2. Bahwa Bawaslu Provinsi hanya menerima nama yang bersangkutan,
sebagai bagian dari hasil proses seleksi yang dilakukan oleh Tim
Seleksi untuk kemudian dilakukan uji kelayakan. (Teradu - Jatim 06)
3. Bahwa selain sebagaimana dimaksud pada angka 2, pada saat Uji
Kelayakan Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga tidak menerima adanya
aduan masyarakat terhadap rekam jejak daripada yang bersangkutan.
Bahwa berdasarkan keterangan ini, maka sesungguhnya Bawaslu
Provinsi Jawa Timur telah berupaya semaksimal mungkin untuk
menjamin Penyelengara Pemilu yang berintegritas, atau setidak –
tidaknya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan
perundang - undangan, atau setidak – tidaknya didasarkan pada tidak
adanya aduan terhadap yang bersangkutan dalam hal ini Anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota, termasuk Bawaslu Kota Mojokerto sehingga
dalil Pengadu atas hal ini sepatutnya ditolak.
E. Bahwa Pengadu mendalilkan terhadap Teradu VII atas nama Aang
Kunaifi TIDAK MEMENUHI SYARAT sebagaimana ketentuan Pasal 117
ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan
syarat usia.
1. Bahwa seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur periode
2017 – 2022 dimulai pada 17 Juli 2017 (Bukti Teradu Jatim 07 – 01)
2. Bahwa Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 disahkan pada 15
Agustus 2017
3. Bahwa Teradu VIII diangkat sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa
Timur, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor
0498/K/BAWASLU/HK/01.01/IX/2017 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Jawa Timur pada tanggal 18 Sepember 2018 (Bukti Teradu Jatim 07
– 02)
4. Bahwa Pasal 564 Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum menyatakan “Dalam hal proses seleksi anggota KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota serta Bawaslu Provinsi dan
Bawaslu Kabupaten/ Kota yang sedang berlangsung pada saat
UndangUndang ini diundangkan, persyaratan dan proses seleksi yang
sedang berlangsung tersebut tetap dilaksanakan berdasarkan
ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum.”
5. Bahwa Pasal 565 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan “Hasil seleksi
berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun-2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum dapat ditetapkan menjadi anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota sepaniang memenuhi persyaratan
sebagaimana dalam undang - undang Undang-Undang ini.”
Memberikan pembatasan yang ditujukan hanya untuk proses seleksi
calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang menggunakan Undang
– undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum.
6. Bahwa ada kekeliruan pemahaman oleh Pengadu atas peraturan
perundang-undangan, dimana Pengadu mendasarkan ketentuan
Pasal 565 kepada teradu VII sehingga oleh pengadu dianggap tidak
memenuhi syarat.
Bahwa berdasarkan keterangan ini, maka sesungguhnya dalil Pengadu
atas hal ini tidak kontekstual dan tidak berdasar sehingga sepatutnya
ditolak.
F. Bahwa Pengadu mendalilkan atas ucapan Teradu VI dan Teradu VII yaitu
“Terima kasih bapak ibu Pengawas sekalian...tetap fokus menatap tahapan
Pemilu 2019…Jangan terlalu risau soal evaluasi. Insya Alloh kerja yang
baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Kerja bapak/ibu sekalian
luar biasa mengawal setiap tahapan Pemilihan Serentak 2018 tanpa lelah
(jika ada sedikit salah-salah itu biasalah manusiawi). Terbukti semua pihak
yang terlibat dalam Pemilihan Serentak 2018 di Jatim mengakui baik dalam
bentuk pujian maupun cercaan. Insya Alloh kami yang di Provinsi masih
senang bersama-sama dengan Bapak/ibu sekalian”
1. Bahwa sebagaimana sudah diungkapkan pada jawaban sebelumnya,
yang didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku
bahwa Evaluasi Kinerja bukan merupakan satu – satunya instrument
seleksi bagi Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, yang juga mendaftar
sebagai Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
2. Bahwa ucapan ini sesunguhnya merupakan motivasi kepada jajaran
Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota agar tetap fokus dalam
melaksanakan pengawasan, serta tetap semangat dalam menjalani
proses seleksi yang juga sedang berlangsung.
3. Bahwa hal ini merupakan sesuatu yang memang seharusnya
dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur, khususnya Teradu VI
dan VII untuk mengawal proses pemilihan umum yang tahapannya
sedang berlangsung.
Bahwa berdasarkan keterangan ini, maka sesungguhnya dalil Pengadu
atas hal ini tidak kontekstual dan tidak berdasar sehingga sepatutnya
ditolak.
G. Bahwa Pengadu mendalilkan Para Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII
diduga telah melanggar integritas dan profesionalitas sebagai
penyelenggara pemilu, antara lain prinsip berkepastian hukum, prinsip
professional dan prinsip akuntabel yang diatur pada Pasal 11, Pasal 15
dan Pasal 16 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Bahwa dalam laporan
pelanggaran yang dilaporkan kepada Panwaslu Bangkalan terkait politik
uang meminta kepada bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk mengambil
alih penanganan pelanggaran tersebut, karena tempat kejadiannya di luar
bangkalan, sedangkan politik uang tersebut berkaitan dengan pilkada
bangkalan dan sampai sekarang juga tidak pernah ada tindaklanjutnya,
padahal ketentuan Pasal 17 Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017
memberikan aturan untuk mengambilalih.
1. Bahwa dugaan pelanggaran politik uang Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Bangkalan diduga terjadi di salah satu rumah paslon
no 2, atau setidak – tidaknya terjadi di Surabaya.
2. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran, para Pelaku, Saksi serta pihak –
pihak yang diduga terlibat dalam dugaan pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada angka 1 berada dari Bangkalan.
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun
2017 Tentang Penanganan Laporan Pelangaran Pemilihan Gubernur
danw akil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walkota dan Wakil
Walikota menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Panwas
Kabupaten/Kota dapat melimahkan atau meneruskan Laporan Dugaan
Pelanggaran Pemilihan sebagamana dimaksud dalam Pasal 7 secara
berjenjang keada Pengawas Pemilihan untuk ditindak lanjuti”
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 14
tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelangaran Pemilihan
Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walkota
dan Wakil Walikota menyatakan “Pengawasan Pemilihan melakukan
penanganan Temuan / Laporan Dugaan Pelanggaran sesuai dengan
kewenangannya berasarkan pada temat terjadinya pelanggaran”
5. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi di sentra Gakumdu Prov Jatim
diputuskan penanganan dugaan politik uang di Bangkalan tetap
ditangani oleh Panwaslu Kab Bangkalan bukan Bawaslu Prov Jatim
karena semua saksi dan dugaan tersangka pelaku politik uang semua
bertempat tinggal dengan alamat kabupaten Bangkalan.
6. Bahwa hasil penanganan proses dugaan politik uang di Kab Bangkalan
oleh Gakumdu Kab Bangkalan dinyatakan tidak memenuhi unsur
tindak pidana pelanggaran politik uang karena itu perkaranya tidak
bisa ditindaklanjuti dan dihentkan prosesnya (Bukti Teradu – Jatim 08
– 01 dan Bukti Teradu – Jatim 08 – 02).
H. Bahwa Pengadu mendalilkan dalam rekrutmen penambahan calon
anggota Bawaslu Kabupaten/Kota ada dugaan perjanjian antara
terpilihnya komisioner Bawaslu Kabupaten Malang George Da Silva
dengan pimpinan Bawaslu RI atau Teradu I sampai dengan Teradu V,
terkait pencabutan laporan George Da Silva terhadap dugaan bocornya
soal tes tulis Panwaslu Tahun 2017 yang dilaporkan ke DKPP
1. Bahwa Pengadu menggunakan kata “ada dugaan” di dalam dalil yang
diajukannya, bahkan sampai menggunakanya sebanyak 2 (Dua) kali.
2. Bahwa Pengadu tidak mengajukan barang bukti atas dalil yang
didasarkan atas dugaannya tersebut.
Bahwa berdasarkan keterangan ini, maka sesungguhnya dalil Pengadu
atas hal ini tidak berdasar sehingga sepatutnya ditolak.
[2.8] PETITUM TERADU VI, TERADU VII, TERADU VIII, TERADU IX, TERADU
X, TERADU XI DAN TERADU XII
Berdasarkan uraian di atas, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX,
Teradu XI dan XII meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan
mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut:
1. Menolak Pengaduan para Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, Teradu XI
dan XII tidak terbukti dalam melakukan pelanggaran Etik sebagaimana yang
disampaikan para Pengadu;
3. Memulihkan (merehabilitasi) nama baik Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII,
Teradu IX, Teradu XI dan XII;
4. Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aquo et bono).
[2.6] BUKTI TERADU VI, TERADU VII, TERADU VIII, TERADU IX, TERADU X,
TERADU XI DAN TERADU XII
Bahwa Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, Teradu XI dan XII telah
mengetengahkan alat bukti sebagai berikut:
No Bukti Keterangan
1 T2.1 1. Surat Bawaslu nomor 0886/K.Bawaslu/KP.01.00/VIII/2018
tentang Instruksi;
2. Salinan Pedoman Penyelenggaraan Ft and Proper Test;
2 T2.2 Salinan Surat Pernyataan Farid Wajdi yang menyatakan bahwa
dirinya tidak pernah melakukan atau membuat kontrak politik
dengan Griya Aspirasi EBY;
3 T2.3 Salinan Surat kontrak politik dengan Griya Aspirasi EBY;
4 T2.4 1. Foto Ulil (Anggota Bawaslu Kota Mojokerto) di Panggung
bersama Saifullah Yusuf;
2. Foto Ulil (Anggota Bawaslu Kota Mojokerto) di Jalan;
5 T2.5 1. Tim Kampanye Purbantara Nisa – Arif;
2. Tim Kampanye Kecamatan Nisa – Arif;
3. Tim Kampanye Purbantara;
4. Tim Kampanye Misof;
6 T2.6 Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Tes Wawancara
Bawaslu Kab Kota;
7 T2.7 1. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Povinsi
Jawa Timur Masa Jabatan 2017 – 2022;
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 0498/K/BAWASLU/
HK/01.01/IX/2017 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur;
8 T2.8 1. Laporan Nomor 001/LP/PB/Ka/16.10/II/2018;
2. Laporan Nomor 002/LP/PB/Ka/16.10/II/2018;
[2.7] KETERANGAN PIHAK TERKAIT
GUNAWAN SUSWANTORO (SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU RI)
Menjelaskan bahwa terkait Pengumuman hasil Pleno Bawaslu RI dan
Keputusan Bawaslu RI merupakan tugas Sekretariat untuk menyampaikan
dan mengumumkan. Bahwa tidak ada satupun yang berubah dari
Keputusan Pleno tersebut dan mengumumkan itu adalah kewajiban saya
sebagai Sekretariat.
FARID WAJDI (ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TRENGGALEK)
Menjelaskan bahwa tidak benar dan tidak pernah merasa membuat ataupun
mendatangani apa yang ada di dalam surat pernyataan tersebut. Surat
pernyataan tersebut beredar di media social, sehingga tidak diketahui
bagaimana orang yang mengatasnamakan saya, sehingga ini menjadi salah
satu hal untuk menjatuhkan saya sebagai calon anggota
Pada saat itu tahun 2017 saya menyatakan bahwa itu sesuatu yang tidak
benar dan itu suatu hal untuk menjatuhkan saya dalam mengikuti seleksi.
Saya sebagai pengacara pada tahun 2017 dan konsultan dan aktif di hukum
organisasi perhimpunan advokat.
ULIL ABSOR (ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TRENGGALEK)
Menjelaskan bahwa bahwa foto tersebut tidak berkaitan dengan tuduhan-
tuduhan yang disampaikan oleh Pengadu. Jadi foto itu terdapat dalam fb
saya ketika saya menjadi pimpinan organisasi ekstra kampus tahun 2011,
jadi waktu itu saya masih pengurus mahasiswa.
[2.8] KETERANGAN SAKSI
AGUS TRIANTA
Kami ingin menyampaikan apa yang kami ketahui berkaitan dengan saudara
Farid Wajdi dari Kabupaten Trenggalek yang kebetulan pada tahun 2017 itu
bersama-sama dengan saya untuk mendaftarkan diri sebagai anggota Panwaslu
Kabupaten Trenggalek. Kami berangkat bersama-sama masuk 6 besar juga
bersama-sama, benar apa yang disampaikan tadi bahwasanya surat itu muncul
dari media social, Namun pada waktu itu saya sendiri juga tahu dari medsos,
tapi ketika klarifikasi pada tes wawancara terakhir saya sampaikan Kepada
beliau yang bersangkut, “kenapa mas harus menandatangani persoalan
semacam itu?”, kemudian yang kedua ketika diklarifikasi oleh beberapa pihak
pada waktu yang bertepatan dengan tangga17 itu dikejar-kejar oleh teman-
teman wartawan untuk dimintai informasi sebenarnya itu apakah surat tersebut
benar-benar beliau yang menuliskan dan mendatangani, namun yang
bersangkutan tidak mau berkomentar seperti hari ini.
Kemudian informasi yang saya dapat dari Bawaslu Provinsi itu tidak secara
langsung tapi informasi itu dari mulut ke mulut bahwasanya beliau tidak
diterima untuk menjadi Panwaslu Kabupaten/kota pada tahun 2017, salah satu
indikatornya adalah karena mendatangani surat pernyataan tersebut.
ELSA FIFAJANTI
Bahwasanya ini ada kaitannya dengan orang yang melaporkan, jadi yang
bernama Georg Da Silva itu pernah melaporkan kasus bocornya tes tahun 2017
untuk pemilihan Gubernur maupun Bupati ternyata dicabut dan ternyata
George sekarang menjabat di Bawaslu kabupaten. Ini kenapa Kok sampai
dicabut sehingga ini menunjukkan tanda tanya yang mencabut.
Pada tahun 2017 itu Ada dugaan bocornya soal tes 2017, Ternyata bukan hanya
sekedar dugaan tapi itu benar-benar bocor, Saya bersama beberapa teman itu
mengetahui karena ada salah satu teman yang dikirim melalui wa grup, tetapi
karena wa grupnya hp dia tidak mendukung, sehingga setelah tes itu
berlangsung WAnya dibuka ternyata soal yang dikerjakan pada saat tes 2017 itu
Sama persis dengan soal yang beredar di WA grup. Nah dalam perkembangan
selanjutnya saya Elsa dan beberapa teman Akhirnya terpilih menjadi Panwaslu
kota Kabupaten tahun 2017. saya tidak mendapatkan bocoran soal, tapi saya
menyaksikan bahwa soal itu beredar di WA grup. Soal sama persis, karena
begitu selesai tes kita di ruangan masing-masing sibuk dengan HP dan kita
masih ingat soal itu masih persis. Dan ada jawabannya diketik dengan huruf
merah kemudian dalam perkembangan selanjutnya saya dicatut oleh yang
namanya George Da Silva yang sekarang menjadi Bawaslu kabupaten Malang itu
untuk menjadi saksi atas Pengaduan dia ke DKPP, atas dugaan bocornya soal ini
tanpa mengkonfirmasi saya, apakah saya beredia atau tidak untuk menjadi saksi,
karena saya menjadi Panwaslu tahun 2017 saya merasa tidak etis ketika
Pengaduan itu mempersoalkan atasan saya yakni Bawaslu RI. George Da Silfa
datang ke Bawaslu RI entah apa yang terjadi, sudah beberapa kali saya
dihubungi Tapi beberapa kali saya menolak, Dan saya juga dihubungi oleh Pak
Haryono tentang hal ini saya juga berkonsultasi tentang hal ini, karena dalam
perjalanan George tidak patut menjadi anggota 2017, sehingga dia melakukan
Pengaduan itu dan mencatat saya untuk menjadi saksi. Karena saya tidak mau
menjadi saksi George Da Silva datang ke DKPP dan saya mendapatkan informasi
kalau dia juga datang ke Bawaslu RI. Entah kenapa tiba-tiba Pengaduan itu
dicabut, sehingga tidak jadilah sidang kode etik yang menyangkut soal ini.
Dalam perkembangan selanjutnya george Mengikuti tes menjadi Bawaslu
kabupaten kota yang kemarin ternyata beliau ditetapkan menjadi Bawaslu
kabupaten. Saya kenal dengan George Da Silva Sebagai sesama Panwaslu tahun
2012 sampai dengan 2014, karena kita waktu itu juga tesnya barang-barang di
wilayah Kediri. Tahun 2017 saya mendaftar bersama pak George, Dan saya
ditetapkan menjadi anggota panwaslu tapi Pak George tidak ditetapkan. Pada
saat itu pimpinan Bawaslu RI sudah eranya pak Abhan dan Bapak Ibu yang ada
pada saat ini. Pada saat itu, setahu saya pada waktu itu soalnya dibuat di
Bawaslu RI. Yang saya ingat pada waktu itu, tes tulisnya ada di Kediri belum
menggunakan CAT, jadi tes tertulis dengan multichoice dengan isinya. Dan
dibagi dalam beberpa regional, Saya waktu itu di Kediri dan saat itu Pak George
juga di sana, bahwa ada 100 soal yang diujikan. Saya mengetahui bocoran soal
Sesaat setelah bubar tes. Saya memang tidak memperoleh postingan itu, Tapi
beberapa teman yang memperoleh itu sama persis, saya melihatnya dan
membacanya rame-rame. Soal sama persis, Barangkali saksi yang hadir juga
mendapatkan sama persis di wa-nya, beliau yang mungkin bisa memberikan
kesaksian juga, kalau saya tidak mendapatkan tapi saya ikut membaca.
MISKANTO
Bahwa saya kenal dengan Ulil Absor dan Aang Kunaefi. Menjelaskan terkait
dengan pasal 135 dari pasal 117 ketentuan umum untuk syarat menjadi
Bawaslu kabupaten kota berkaitan dengan Syarat-syarat untuk tidak memenuhi
syarat sebagai Bawaslu dan jajarannya pasal 135 ayat (2) poin a. terkait umur
tersebut, Berpendapat proses pengangkatan menggunakan undang-undang 15
tahun 2011 yang pada saat itu usianya adalah minimal 30 tahun sudah tepat
waktu itu, beliaunya usia 30 tahun. Tetapi di dalam pelaksanaannya itu ada
proses Untuk pelaksanaan undang-undang 7 tahun 2017 di tahun 2017 ini, itu
syarat minimalnya menjadi 35 bukan lagi 30 tahun. Jadi pada saat ini beliau
berusia 32 tahun, tetapi dalam ketentuan undang-undang yang saat ini berjalan
saat meninggalnya menjadi 35 kalau begitu persoalannya adalah isi pasal 135.
