III. DUDUK PERKARA
(2.1) POKOK PENGADUAN PENGADU
Bahwa para Pengadu mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan
259/I-P/L-DKPP/2017 tertanggal 7 September 2018 yang diregistrasi dengan
Perkara Nomor 244/DKPP-PKE-VII/2018; yang pada pokoknya menguraikan
sebagai berikut:
1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, bertempat di Kantor
Badan pengawas pemilihan Umum, Teradu I mengatakan bahwa aksi
kampanye #2019GANTIPRESIDEN adalah bagian dari kebebasan berbicara.
(liputan6.com, tanggal 28 Agustus 2018 pukul 08.58 WIB). Teradu I juga
mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran kampanye terkait aksi
#2019GANTIPRESIDEN;
2. Pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 bertempat di kantor Bawaslu RI ,
Teradu II juga melakukan wawancara dengan beberapa wartawan. Teradu II
mengatakan bahwa gerakan Tagar #2019GANTIPRESIDEN tidak termasuk
kampanye negatif (black campaign). Menurut Teradu II, gerakan tersebut
bagian dari kebebasan berekspresi warga. Teradu II berkata “It’s Logic aja.
Demokrasi secara logis, bukan black campaign. Kalau Black campaign itu
menyerang presiden secara pribadi. Kalau ganti presiden itu logis, atau save
presiden silakan. Itu Kebebasan berekspresi.”
3. Bahwa pernyataan para Teradu menunjukkan keberpihakan terhadap
gerakan kampanye yang menyerang salah satu calon presiden RI. Yang mana
orang-orang yang terlibat dalam gerakan #2019GANTIPRESIDEN adalah
tokoh-tokoh partai politik yang mendukung calon lain dan sebagian adalah
oknum-oknum yang terlibat dalam kepengurusan organisasi terlarang HTI;
4. Para Teradu diduga melanggar Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a jo Pasal 8
huruf c Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
(2.2) PETITUM PENGADU
1. Mengabulkan aduan para Pengadu/Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Teradu/Terlapor telah melanggar Kode Etik Penyelenggara
Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan oleh para
Teradu/Termohon;
4. Apabila DKPP berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;
(2.3) BUKTI PENGADU
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pengadu mengajukan alat bukti
sebagai berikut:
No Kode Bukti Uraian
1. Bukti P-1 Video CD rekaman pernyataan Mardani Ali Sera (PKS)
dan Ismail Yusanto (HTI) yang menyatakan 2019 Ganti
presiden dan ganti Sistem;
2. Bukti P-2 Print out berita liputan6.com tanggal 28 Agustus 2018
Pukul 08.58 dengan judul: “Bawaslu sebut Gerakan
2019 ganti Presiden Bukan Pelanggaran kampanye”;
3. Bukti P-3 Print out berita kompas.com tanggal 10 Aopril 2018
pukul 19.16 WIB dengan judul: Bawaslu anggap
Gerakan #2019GANTIPRESIDEN buakn kampanye
hitam;
4. Bukti P-4 Print out berita Tribunnews.com tanggal 11 April 2018
pukul 08.06 WIB dengan judul: “Bawaslu: tagar
#2019GANTIPRESIDEN bukan kampanye negatif;
5. Bukti P-5 Print out beritasatu.com tanggal 11 April 2018 pukul
07.08 WIB dengan judul: Bawaslu Sebut Gerakan
#2019GANTIPRESIDEN bukan kategori kampanye;
(2.4) JAWABAN TERADU
1. Bahwa Para Teradu memandang perlu untuk terlebih dahulu menjelaskan
tugas dan kewenangan Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu
sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 93, Pasal
94 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:
Pasal 89
(1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.
Pasal 93
Bawaslu bertugas:
a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
1. pelanggaran Pemilu; dan
2. sengketa proses Pemilu;
c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
1) perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
2) perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
3) sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
4) pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri
atas:
1) pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilihsementara
serta daftar pemilih tetap;
2) penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRDkabupaten/kota;
3) penetapan Peserta Pemilu;
4) pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon,calon anggota
DPR, calon anggota DPD, dan calonanggota DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturanperundang-undangan;
5) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
6) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
7) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suarahasil
Pemilu di TPS;
8) pergerakan surat suara, berita acara penghitungansuara, dan
sertifikat hasil penghitungan suara daritingkatTPS sampai ke PPK;
9)
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK,KPU
Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
10) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suaraulang,Pemilu
lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
11) penetapan hasil Pemilu;
e. mencegah terjadinya praktik politik uang;
f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitasanggota Tentara
Nasional Indonesia, dan netralitas anggotaKepolisian Republik Indonesia;
g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
1) putusan DKPP;
2) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/ Kota;
4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
5) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas
aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia,
dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu
kepada DKPP;
i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. mengevaluasi pengawasan Pemilu;
l. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 94
(1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan
sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b,
Bawaslu bertugas:
a. mengidentilikasi dan memetakan potensi kerawanan serta
pelanggaran Pemilu;
b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing,memantau, dan
mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasanPemilu.
(2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilusebagaimana
dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslubertugas:
a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaranPemilu;
b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu,dugaan
pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu,dan/atau dugaan tindak
pidana Pemilu; dan
d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
Pasal 95
Bawaslu berwenang:
a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitandengan dugaan
adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus
penyelesaian sengketa proses Pemilu;
e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil
pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota
Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota kepoiisian Republik
Indonesia;
f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu
Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu
Provinsi dan Bawaslu kabupaten kota berhalangan sementara akibat
dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam
rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi,
pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa
proses Pemilu;
h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota,dan Panwaslu
LN;
j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi,
anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 93 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tersebut, Bawaslu mendapatkan delegasi untuk menyusun standar tata
laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk Pengawas Pemilu di
setiap tingkatan termasuk menyusun Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun
2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum yang telah
diundangkan pada tanggal 14 September 2018 sebagai pedoman bagi jajaran
Pengawas Pemilu untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan
kampanye (BUKTI T-1).
3. Bahwa dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan kampanye,
Para Teradu juga perlu menjelaskan tugas dan kewenangan Bawaslu dalam
mengawasi kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3
Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye
Pemilu sebagai berikut:
Pasal 2
(1) Pengawasan Kampanye penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab
bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh
Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN.
Pasal 3
Pengawasan pelaksanaan Kampanye meliputi pengawasan Kampanye Peserta
Pemilu.
4. Bahwa terkait dengan aksi #2019GANTIPRESIDEN, para Teradu
menyampaikan pandangan kami sebagai berikut:
a. Aksi #2019GANTIPRESIDEN dilihat dari perspektif kebebasan untuk
mengeluarkan pendapat.
1) Setiap orang pada dasarnya berhak atas kebebasan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan:
Pasal 28E ayat (3) UUD 1945
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat.”
2)
Bahwa berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
(DUHAM) dan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan
Politik hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat (ICCPR) merupakan hak dasar setiap manusia
(fundamental rights) yang wajib diakui, dijamin, dan dihormati yang
universal dan efektif oleh negara. ICCPR telah diratifikasi oleh
Indonesia dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2005 Tentang Pengesahan International Convenant On Civil And
Political Right (BUKTI T-2).
3) Bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat tersebut juga diatur
dalam beberapa Undang-Undang, diantara yaitu:
a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum; (BUKTI T-3) dan
b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (BUKTI T-4).
4) Bahwa hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat itu tunduk pada
pembatasan yang diatur dalam undang-undang yang tujuannya
semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan
terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain,
kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.
5) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Para Teradu
berpendapat aksi #2019GANTIPRESIDEN di dunia maya maupun
nyata, sepanjang hal itu dilakukan untuk menyampaikan aspirasi
atau pendapat masyarakat dan tidak mengganggu hak asasi serta
kebebasan orang lainnya, tidak bersifat mengandung unsur asusila,
mengganggu ketertiban umum dan kepentingan bangsa, atau
setidaknya tidak melanggar undang-undang, maka patut kita
hormati dan lindungi sebagai bentuk pelaksanaan hak asasi
manusia.
b. Aksi #2019GANTIPRESIDEN bukan merupakan pelanggaran kampanye.
1) Aksi #2019GANTIPRESIDEN bukan merupakan pelanggaran
kampanye karena belum memasuki tahapan kampanye.
2) Bahwa #2019GANTIPRESIDEN di mulai oleh Ketua DPP PKS,
Mardani Ali Sera sebagai gerakan di media sosial sekitar bulan April
tahun 2018. Gerakan yang berawal di media sosial pun berlanjut ke
aksi nyata di tengah masyarakat (BUKTI T-5).
3) Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019, penetapan Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden dilakukan pada tanggal 20 September 2018 dan
Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dimulai
sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019
(BUKTI T-6).
4) Bahwa mengacu pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, aksi
#2019GANTIPRESIDEN dilakukan sebelum penetapan Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden dan sebelum memasuki tahapan
kampanye Pemilu.
5) Bahwa mengacu pada jadwal tahapan sebagaimana diatur dalam
Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, wewenang dan tugas Bawaslu
untuk mengawasi pelaksanaan Kampanye baru dapat dilaksanakan
ketika tahapan Kampanye tanggal 23 September 2018 telah dimulai.
Oleh karena itu Bawaslu tidak dapat menindak aksi
#2019GANTIPRESIDEN, karena belum memasuki tahapan
kampanye.
c. Aksi #2019GANTIPRESIDEN tidak dilaksanakan oleh Pelaksana
Kampanye
1) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 Peraturan Bawaslu Nomor 28
Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu yang dimaksud
dengan Pelaksana Kampanye adalah “pihak yang ditunjuk oleh
Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye.”
2) Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun
2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu, Pelaksana Kampanye
untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas:
Pasal 9
Pelaksana Kampanye untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
terdiri atas:
a. Pasangan Calon;
b. pengurus Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang
mengusulkan Pasangan Calon;
c. orang seorang; dan
d. Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk oleh Pasangan
Calon.
3) Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 23
Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, “Pendaftaran
Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.” Oleh
karena itu pendaftaran Pelaksana Kampanye merujuk pada
Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 dilakukan paling lambat pada
tanggal 22 September 2018.
4) Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 dan
Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018, aksi #2019GANTIPRESIDEN
tidak dilakukan oleh Pelaksana Kampanye, karena belum terdapat
Pelaksana Kampanye yang didaftarkan kepada KPU.
d. Aksi #2019GANTIPRESIDEN tidak memenuhi unsur di dalam definisi
kampanye.
1)
Bahwa kampanye diatur dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU
No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, yang menyatakan:
Pasal 1 angka 35 UU 7/2017
Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain
yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan
menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
Pasal 1 angka 21 PKPU 23/2018
Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah
kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta
Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi,
program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
2) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, yang dimaksud dengan
kampanye Pemilu adalah kegiatan yang menawarkan visi, misi,
program, dan/atau citra diri peserta pemilu yang tujuannya untuk
meyakinkan pemilih. Bahwa fenomena tagar #2019GANTIPRESIDEN
yang marak digunakan oleh masyarakat pada tidak dapat
dikategorikan sebagai kampanye pemilu selama tagar tersebut tidak
ditambahkan dengan konten-konten berupa visi, misi, program,
dan/atau citra diri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.
e. Aksi #2019GANTIPRESIDEN bukan kampanye hitam.
1) Bahwa yang dimaksud dengan kampanye hitam adalah kampanye
yang dilakukan dengan menyerang langsung kepada calon tertentu
dengan menyampaikan konten atau hal-hal yang tidak benar/berita
bohong, menghina, dan menyerang pribadi seorang calon.
2) Bahwa dengan demikian, aksi #2019GANTIPRESIDEN bukan
merupakan kampanye hitam karena aksi #2019GANTIPRESIDEN
adalah bagian dari hak kebebasan berpendapat warga negara yang
dijamin oleh konstitusi. Namun kebebasan berpendapat dan
berekspresi tersebut tetap memiliki batasan. Artinya selama dalam
menyampaikan pendapat dan aspirasi tersebut tidak menyerang
pribadi seseorang (menghina) dan tidak memuat berita bohong, maka
hal itu dibolehkan.
5. Bahwa terkait dengan aksi #2019GANTIPRESIDEN, KPU melalui Komisioner
Wahyu Setiawan pun juga menyatakan bahwa aksi #2019GANTIPRESIDEN
bukan merupakan kampanye, karena tidak menyertakan visi dan misi
pasangan calon dan tidak termasuk kampanye di luar jadwal. Pendapat KPU
tersebut sejalan dengan pendapat Bawaslu mengenai aksi
#2019GANTIPRESIDEN (BUKTI T-7).
6. Bahwa dalil Para Pengadu yang menyatakan Para Teradu berpihak kepada
gerakan kampanye yang menyerang salah satu Calon Presiden RI yakni
dengan menyatakan gerakan kampanye #2019GANTIPRESIDEN bukan
pelanggaran pemilu adalah tidak tepat, karena Bawaslu juga memberikan
perlakuan dan penilaian yang sama terhadap gerakan #Jokowi2Periode
dengan menganggap gerakan serupa bukan merupakan kampanye (BUKTI T-
8). Para Teradu tegaskan bahwa Para Teradu dalam menjalankan tugas telah
dilaksanakan secara professional, berintegritas, dan adil sesuai dengan
kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan
sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.
7. Bahwa pernyataan sikap dan pandangan Para Teradu tersebut bukan berarti
Para Peradu berpihak kepada gerakan/aksi #2019GANTIPRESIDEN. Para
Teradu sebagai Anggota Bawaslu RI yang berwenang untuk mengawasi
proses tahapan penyelenggaraan pemilihan umum harus memberikan sikap
dan keterangan terhadap sesuatu hal yang berkaitan dengan
penyelenggaraaan pemihan umum.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Teradu telah melaksanakan
pengawasan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
9. Bahwa dengan demikian, dalil Pengadu yang mengatakan Para Teradu
telah melakukan pelanggaran kode etik perilaku penyelenggara pemilihan
umum dengan berpihak kepada aksi #2019GANTIPRESIDEN adalah
tidak benar, tidak beralasan, dan harus ditolak.
(2.5) PETITUM TERADU
Bahwa berdasarkan uraian diatas para Teradu memohon kepada DKPP
berdasarkan kewenangannya untuk memutus sebagai berikut:
1. Menolak pengaduan para pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I dan Teradu II selaku Anggota Bawaslu
RI; atau
3. Apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik
Indonesia berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya.
(2.6) BUKTI TERADU
Bahwa Teradu I dan II menyampaikan alat bukti sebagai berikut:
No. KODE BUKTI URAIAN
1. Bukti T-1 Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang
Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
2. Bukti T-2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang
Pengesahan International Convenant On Civil And
Political Right;
3. Bukti T-3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum;
4. Bukti T-4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia;
5. Bukti T-5 Print out Berita Tempo Dengan Judul Politikus PKS
Mardani Ali Sera bikin gerakan #2019GantiPresiden
6. Bukti T-6 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
7. Bukti T-7 Print out Berita CNN Indonesia Dengan Judul KPU:
#2019GantiPresiden dan #Jokowi2Periode bukan
kampanye
8. Bukti T-8 ‘Print out Berita CNN Indonesia Dengan Judul
#2019GantiPresiden dan #Jokowi2Periode Kebebasan
Ekspresi’
(2.7) KETERANGAN PIHAK TERKAIT
Bahwa dalam sidang DKPP Ketua Bawaslu RI menyampaikan keterangan Pihak
Terkait sebagai berikut:
1. Bahwa Pihak Terkait memandang perlu untuk terlebih dahulu menjelaskan
tugas dan kewenangan Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu
sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 93, Pasal
94 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:
Pasal 89
(2) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.
Pasal 93
Bawaslu bertugas:
a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
1. pelanggaran Pemilu; dan
2. sengketa proses Pemilu;
c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
1) perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
2) perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
3) sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
4) pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri
atas:
1) pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilihsementara
serta daftar pemilih tetap;
2) penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRDkabupaten/kota;
3) penetapan Peserta Pemilu;
4) pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon,calon anggota
DPR, calon anggota DPD, dan calonanggota DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturanperundang-undangan;
5) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
6) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
7) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suarahasil
Pemilu di TPS;
8) pergerakan surat suara, berita acara penghitungansuara, dan
sertifikat hasil penghitungan suara daritingkatTPS sampai ke PPK;
9) rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK,KPU
Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
10) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suaraulang,Pemilu
lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
11) penetapan hasil Pemilu;
e. mencegah terjadinya praktik politik uang;
f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitasanggota Tentara
Nasional Indonesia, dan netralitas anggotaKepolisian Republik Indonesia;
g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
1) putusan DKPP;
2) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/ Kota;
4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
5)
keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas
aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia,
dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu
kepada DKPP;
i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. mengevaluasi pengawasan Pemilu;
l. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 94
(1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan
sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b,
Bawaslu bertugas:
a. mengidentilikasi dan memetakan potensi kerawanan serta
pelanggaran Pemilu;
b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing,memantau, dan
mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasanPemilu.
(2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilusebagaimana
dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslubertugas:
a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaranPemilu;
b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu,dugaan
pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu,dan/atau dugaan tindak
pidana Pemilu; dan
d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
Pasal 95
Bawaslu berwenang:
a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitandengan dugaan
adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus
penyelesaian sengketa proses Pemilu;
e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil
pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota
Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota kepoiisian Republik
Indonesia;
f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu
Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu
Provinsi dan Bawaslu kabupaten kota berhalangan sementara akibat
dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam
rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi,
pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa
proses Pemilu;
h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota,dan Panwaslu
LN;
j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi,
anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 93 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tersebut, Bawaslu mendapatkan delegasi untuk menyusun standar tata
laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk Pengawas Pemilu di
setiap tingkatan termasuk menyusun Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun
2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum yang telah
diundangkan pada tanggal 14 September 2018 sebagai pedoman bagi jajaran
Pengawas Pemilu untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan
kampanye (BUKTI T-1).
3. Bahwa dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan kampanye,
Para Teradu juga perlu menjelaskan tugas dan kewenangan Bawaslu dalam
mengawasi kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3
Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye
Pemilu sebagai berikut:
Pasal 2
(1) Pengawasan Kampanye penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab
bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh
Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN.
Pasal 3
Pengawasan pelaksanaan Kampanye meliputi pengawasan Kampanye Peserta
Pemilu.
4. Bahwa terkait dengan aksi #2019GANTIPRESIDEN, Pihak Terkait
menyampaikan pandangan sebagai berikut:
a. Aksi #2019GANTIPRESIDEN dilihat dari perspektif kebebasan untuk
mengeluarkan pendapat.
1) Setiap orang pada dasarnya berhak atas kebebasan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan:
Pasal 28E ayat (3) UUD 1945
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat.”
2) Bahwa berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
(DUHAM) dan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan
Politik hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat (ICCPR) merupakan hak dasar setiap manusia
(fundamental rights) yang wajib diakui, dijamin, dan dihormati yang
universal dan efektif oleh negara. ICCPR telah diratifikasi oleh
Indonesia dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2005 Tentang Pengesahan International Convenant On Civil And
Political Right (BUKTI T-2).
3) Bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat tersebut juga diatur
dalam beberapa Undang-Undang, diantara yaitu:
a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum; (BUKTI T-3) dan
b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (BUKTI T-4).
4) Bahwa hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat itu tunduk pada
pembatasan yang diatur dalam undang-undang yang tujuannya
semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan
terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain,
kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.
5) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Para Teradu
berpendapat aksi #2019GANTIPRESIDEN di dunia maya maupun
nyata, sepanjang hal itu dilakukan untuk menyampaikan aspirasi
atau pendapat masyarakat dan tidak mengganggu hak asasi serta
kebebasan orang lainnya, tidak bersifat mengandung unsur asusila,
mengganggu ketertiban umum dan kepentingan bangsa, atau
setidaknya tidak melanggar undang-undang, maka patut kita
hormati dan lindungi sebagai bentuk pelaksanaan hak asasi
manusia.
b. Aksi #2019GANTIPRESIDEN bukan merupakan pelanggaran kampanye.
1) Aksi #2019GANTIPRESIDEN bukan merupakan pelanggaran
kampanye karena belum memasuki tahapan kampanye.
2) Bahwa #2019GANTIPRESIDEN di mulai oleh Ketua DPP PKS,
Mardani Ali Sera sebagai gerakan di media sosial sekitar bulan April
tahun 2018. Gerakan yang berawal di media sosial pun berlanjut ke
aksi nyata di tengah masyarakat (BUKTI T-5).
3) Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019, penetapan Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden dilakukan pada tanggal 20 September 2018 dan
Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dimulai
sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019
(BUKTI T-6).
4) Bahwa mengacu pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, aksi
#2019GANTIPRESIDEN dilakukan sebelum penetapan Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden dan sebelum memasuki tahapan
kampanye Pemilu.
5) Bahwa mengacu pada jadwal tahapan sebagaimana diatur dalam
Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, wewenang dan tugas Bawaslu
untuk mengawasi pelaksanaan Kampanye baru dapat dilaksanakan
ketika tahapan Kampanye tanggal 23 September 2018 telah dimulai.
Oleh karena itu Bawaslu tidak dapat menindak aksi
#2019GANTIPRESIDEN, karena belum memasuki tahapan
kampanye.
c. Aksi #2019GANTIPRESIDEN tidak dilaksanakan oleh Pelaksana
Kampanye
1) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 Peraturan Bawaslu Nomor 28
Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu yang dimaksud
dengan Pelaksana Kampanye adalah “pihak yang ditunjuk oleh
Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye.”
2) Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun
2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu, Pelaksana Kampanye
untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas:
Pasal 9
Pelaksana Kampanye untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
terdiri atas:
a. Pasangan Calon;
b. pengurus Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang
mengusulkan Pasangan Calon;
c. orang seorang; dan
d. Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk oleh Pasangan
Calon.
3) Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 23
Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, “Pendaftaran
Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.” Oleh
karena itu pendaftaran Pelaksana Kampanye merujuk pada
Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 dilakukan paling lambat pada
tanggal 22 September 2018.
4) Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 dan
Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018, aksi #2019GANTIPRESIDEN
tidak dilakukan oleh Pelaksana Kampanye, karena belum terdapat
Pelaksana Kampanye yang didaftarkan kepada KPU.
d. Aksi #2019GANTIPRESIDEN tidak memenuhi unsur di dalam definisi
kampanye.
1) Bahwa kampanye diatur dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU
No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, yang menyatakan:
Pasal 1 angka 35 UU 7/2017
Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain
yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan
menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
Pasal 1 angka 21 PKPU 23/2018
Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah
kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta
Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi,
program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
2) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, yang dimaksud dengan
kampanye Pemilu adalah kegiatan yang menawarkan visi, misi,
program, dan/atau citra diri peserta pemilu yang tujuannya untuk
meyakinkan pemilih. Bahwa fenomena tagar #2019GANTIPRESIDEN
yang marak digunakan oleh masyarakat pada tidak dapat
dikategorikan sebagai kampanye pemilu selama tagar tersebut tidak
ditambahkan dengan konten-konten berupa visi, misi, program,
dan/atau citra diri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.
e. Aksi #2019GANTIPRESIDEN bukan kampanye hitam.
1) Bahwa yang dimaksud dengan kampanye hitam adalah kampanye
yang dilakukan dengan menyerang langsung kepada calon tertentu
dengan menyampaikan konten atau hal-hal yang tidak benar/berita
bohong, menghina, dan menyerang pribadi seorang calon.
2) Bahwa dengan demikian, aksi #2019GANTIPRESIDEN bukan
merupakan kampanye hitam karena aksi #2019GANTIPRESIDEN
adalah bagian dari hak kebebasan berpendapat warga negara yang
dijamin oleh konstitusi. Namun kebebasan berpendapat dan
berekspresi tersebut tetap memiliki batasan. Artinya selama dalam
menyampaikan pendapat dan aspirasi tersebut tidak menyerang
pribadi seseorang (menghina) dan tidak memuat berita bohong, maka
hal itu dibolehkan.
5. Bahwa terkait dengan aksi #2019GANTIPRESIDEN, KPU melalui Komisioner
Wahyu Setiawan pun juga menyatakan bahwa aksi #2019GANTIPRESIDEN
bukan merupakan kampanye, karena tidak menyertakan visi dan misi
pasangan calon dan tidak termasuk kampanye di luar jadwal. Pendapat KPU
tersebut sejalan dengan pendapat Bawaslu mengenai aksi
#2019GANTIPRESIDEN.
6. Bahwa Pihak Terkait menerangkan bahwa Bawaslu dalam menerangkan
dalam menjalankan tugas telah dilaksanakan secara professional ,
berintegritas, dan adil sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam
peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;
7. Bahwa para anggota Bawaslu berwenang untuk mengawasi proses tahapan
penyelenggaraan pemilihan umum dan harus memberikan sikap dan
keterangan terhadap sesuatu hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan
Pemilihan Umum.
8. Bahwa Bawaslu telah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilihan
Umum sesuai dengan Tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun
2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu.
V. PERTIMBANGAN PUTUSAN
(4.1) Menimbang pengaduan para Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa
para Teradu diduga telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara
Pemilu atas tindakan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, bertempat di
Kantor Badan pengawas pemilihan Umum, Teradu I mengatakan bahwa aksi
kampanye #2019GANTIPRESIDEN adalah bagian dari kebebasan berbicara,
Teradu I juga mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran kampanye terkait aksi
#2019GANTIPRESIDEN. Pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 bertempat di
kantor Bawaslu RI, Teradu II melakukan wawancara dengan beberapa wartawan.
Teradu II mengatakan bahwa gerakan Tagar #2019GANTIPRESIDEN tidak
termasuk kampanye negatif (black campaign). Menurut Teradu II, gerakan
tersebut bagian dari kebebasan berekspresi warga. Teradu II berkata “It’s Logic
aja. Demokrasi secara logis, bukan black campaign. Kalau Black campaign itu
menyerang presiden secara pribadi. Kalau ganti presiden itu logis, atau save
presiden silahkan. Itu kebebasan berekspresi.” Bahwa para Pengadu memandang
sikap pernyataan para Teradu menunjukkan indikasi keberpihakan kepada
gerakan kampanye yang menyerang salah satu calon presiden RI, yang mana
orang-orang yang terlibat dalam gerakan #2019GANTIPRESIDEN adalah tokoh-
tokoh partai politik yang mendukung calon lain dan sebagian adalah oknum-
oknum yang terlibat dalam kepengurusan organisasi terlarang HTI;
[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu, pada pokoknya menolak
seluruh dalil aduan para Pengadu. Para Teradu menjawab bahwa Aksi
#2019GANTIPRESIDEN merupakan wujud ekspresi kebebasan untuk
mengeluarkan pendapat yang dijamin Konstitusi sebagaiman ketentuan Pasal
28E ayat (3) UUD NRI 1945. Hal ini sejalan dengan Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan
Politik hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
(ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dengan
dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan
International Convenant On Civil And Political Right. Selanjutnya Negara
Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Para Teradu menegaskan
bahwa hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat itu tunduk pada
pembatasan yang diatur dalam undang-undang yang tujuannya semata-mata
untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia
serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan
kepentingan bangsa. Para Teradu menegaskan aksi tersebut tidak termasuk
pelanggaran kampanye karena belum memasuki tahapan kampanye. Gerakan
itu sendiri dimulai oleh Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera sebagai gerakan di
media sosial sekitar bulan April tahun 2018. Bahwa mengacu pada ketentuan
Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, penetapan Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden dilakukan pada tanggal 20 September 2018 dan
Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dimulai sejak tanggal 23
September 2018 s.d 13 April 2019. Bahwa mengacu pada Peraturan KPU Nomor
5 Tahun 2018, aksi #2019GANTIPRESIDEN dilakukan sebelum penetapan
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan sebelum memasuki tahapan
kampanye Pemilu. Bahwa mengacu pada jadwal tahapan sebagaimana diatur
dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, wewenang dan tugas Bawaslu
untuk mengawasi pelaksanaan Kampanye baru dapat dilaksanakan ketika
tahapan Kampanye tanggal 23 September 2018 telah dimulai. Oleh karena itu
Bawaslu tidak dapat menindak aksi #2019GANTIPRESIDEN, karena belum
memasuki tahapan kampanye. Selain itu Aksi #2019GANTIPRESIDEN tidak
dilaksanakan oleh Pelaksana Kampanye sebagaimana dipersyaratkan Pasal 1
angka 26 Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan
Kampanye. Bahwa pengusung gerakan #2019gantipresiden bukan “pihak yang
ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye.” Mengacu
pada katentuan Pasal 9 Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Pelaksana
Kampanye untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas Pasangan
Calon; pengurus Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang mengusulkan
Pasangan Calon; orang seorang; dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang
ditunjuk oleh Pasangan Calon. Unsur keterpenuhan syarat tim kampanye dalam
gerakan itu juga tidak terpenuhi dari segi waktu pendaftaran Tim kampanye
yang mempersyaratkan paling lambat H-1 pelaksanaan kampanye yakni 22
September 2018. Selain itu, gerakan tersebut tidak memenuhi definisi kampanye
sesuai dengan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum dan Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye
Pemilu dimana harus terdapat unsur meyakinkan Pemilih dengan menawarkan
visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Dengan demikian,
sepanjang gerakan #2019gantipresiden tidak ditambahkan dengan konten-
konten berupa visi, misi, program, dan/atau citra diri sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tidak dapat
dikategorikan kampanye. Khusus mengenai tuduhan kampanye hitam, para
Teradu mengajukan beberapa syarat yang wajib dipenuhi yakni adanya unsur
menyerang langsung kepada calon tertentu dengan menyampaikan konten atau
hal-hal yang tidak benar/berita bohong, menghina, dan menyerang pribadi
seorang calon. Bahwa terkait dengan aksi #2019GANTIPRESIDEN, KPU melalui
Komisioner Wahyu Setiawan juga menyatakan bahwa aksi
#2019GANTIPRESIDEN bukan merupakan kampanye, karena tidak menyertakan
visi dan misi pasangan calon dan tidak termasuk kampanye di luar jadwal.
Pendapat KPU tersebut sejalan dengan pendapat Bawaslu mengenai aksi
#2019GANTIPRESIDEN. Bahwa Bawaslu juga memberikan perlakuan dan
penilaian yang sama terhadap gerakan #Jokowi2Periode dengan menganggap
gerakan serupa bukan merupakan kampanye. Adapun Bahwa pernyataan sikap
dan pandangan Para Teradu yang disampaikan kepada awak media bukan
berarti Para Teradu berpihak kepada gerakan/aksi #2019GANTIPRESIDEN. Para
Teradu sebagai Anggota Bawaslu RI yang berwenang untuk mengawasi proses
tahapan penyelenggaraan pemilihan umum harus memberikan sikap dan
keterangan terhadap sesuatu hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemihan umum.
[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para Pihak, bukti dokumen dan fakta
yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa gerakan
tagar #2019gantipresiden merupakan suatu kebebasan berpendapat/berekspresi
sesuai dengan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan
Politik hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
(ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan dibentuknya Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2005. Para Teradu juga bersandar pada ketentuan
Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan
pendapat. Terkait dengan dugaan kampanye hitam, dari segi waktu seyogianya
mengacu pada tahapan kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU
Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5
Tahun 2018 yang menyatakan penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden 20 September 2018, masa kampanye tanggal 23 September 2018 s.d 13
April 2019. Adapun pendaftaran Tim kampanye dilakukan paling lambat tanggal
22 September 2018 (H-1 Kampanye). Sedangkan Aksi tagar #2019ganti presiden
pertama kali diperkenalkan oleh Mardani Ali Sera pada bulan April 2018,
sementara pernyataan Teradu I tertanggal 28 Agustus 2018, dan pernyataan
Teradu II tertanggal 10 April 2018, sehingga belum memasuki tahapan
kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden. Demikian halnya gerakan tersebut
tidak memenuhi unsur dari segi keterpenuhan syarat waktu pendaftaran Tim
Kampanye. Adapun dari segi konten, gerakan tagar #2019gantipresiden tidak
memenuhi unsur kampanye yakni meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi,
misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Khusus mengenai tuduhan
kampanye hitam, terdapat beberapa syarat yang wajib dipenuhi yakni adanya
unsur menyerang langsung kepada calon tertentu dengan menyampaikan konten
atau hal-hal yang tidak benar/berita bohong, menghina, dan menyerang pribadi
seorang calon. Dengan demikian gerakan #2019gantipresiden tidak dapat
dikategorikan kampanye dan bukan kampanye hitam. Bahwa Pendirian Teradu I
dan Teradu II merupakan pendirian seluruh anggota Bawaslu berdasarkan
pleno, bukan pendapat masing-masing pribadi. Pleno pembahasan gerakan
tersebut langsung dilakukan pasca peluncuran gerakan itu oleh Mardani Ali Sera
dalam kegiatan Car Free Day pada bulan April 2018. Bahkan pendirian Bawaslu
RI secara kelembagaan sejalan dengan pernyataan Anggota KPU RI Wahyu
Setiawan yang menyatakan bahwa gerakan tagar tersebut bukan kampanye
hitam yang mengandung muatan menyerang pribadi salah satu calon Presiden
dan Wakil Presiden. Terlebih lagi saat itu belum ada penetapan pasangan calon.
Bahwa Bawaslu juga memperlakukan hal yang sama terhadap para pengusung
gerakan Jokowi 2 Periode. Adapun terhadap peluncuran gerakan serupa yang
dilakukan setelah memasuki kampanye, Bawaslu tidak mengizinkan
sebagaimana deklarasi gerakan #2019gantipresiden yang diluncurkan di Provinsi
Aceh. DKPP berpendapat pernyataan Teradu I pada tanggal 28 Agustus 2018 dan
Teradu II pada tanggal 10 April 2018 adalah sebuah bentuk tanggung jawab
dalam memberikan pencerdasan kepada masyarakat. Hal ini diperkuat
keterangan Pihak Terkait Bawaslu RI mengenai pentingnya menyampaikan
sikap, pandangan, dan keeterangan, yang dalam konteks ini disampaikan
kepada awak media dengan terlebih dahulu melalui proses pembahasan dan
terciptanya kebulatan tekad dalam Pleno Bawaslu RI. Dengan demikian, pokok
aduan para Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP.
(4.4) Menimbang dalil para Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk
mempertimbangkan;
